Bongkar Dugaan ‘Mark-Up’ dan Proyek Fiktif, Perempuan Tangguh Nusantara Desak Rombak Total Direksi PLN

JAKARTA, DN-II Gelombang aksi demonstrasi ratusan massa di Kantor Pusat PLN dan Gedung KPK beberapa hari lalu mendapat respons keras dari Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara (PTN), Dra. Kasihhati. (13/6/2026).

Saat ditemui wartawan di kediamannya di Jakarta pada Sabtu (13/6), Kasihhati menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan massa aksi sekaligus melontarkan kritik tajam terhadap carut-marut pengelolaan di tubuh perusahaan listrik milik negara tersebut.

Kerugian Membengkak, Kebijakan Dinilai Sistematis

Menurut Kasihhati, kondisi yang terjadi di PLN saat ini bukan lagi sekadar masalah salah urus atau kesalahan manajemen biasa, melainkan sebuah tindakan yang terstruktur.

“Apa yang terjadi di PLN saat ini bukan lagi sekadar kesalahan manajemen biasa — ini adalah penjarahan besar-besaran yang terstruktur, sistematis, dan berkedok jabatan!” tegas Kasihhati geram.

Ia kemudian membeberkan data lonjakan kerugian PLN yang dinilainya terus membengkak secara tidak wajar sejak tahun 2021:

2021: Rp28,1 Triliun

2022: Rp36,7 Triliun

2023: Rp42,9 Triliun

2024: Rp48,3 Triliun

2025: Rp51,2 Triliun

2026 (Prediksi): Menembus lebih dari Rp55 Triliun

“Angka ini bukan kebetulan, tapi bukti nyata bahwa aset negara dijadikan sapi perah untuk mengisi kantong segelintir orang saja!” tambahnya.

Soroti ‘Blackout’ Sumatera dan Dugaan Korupsi CSR

Kasihhati juga menyoroti peristiwa pemadaman total (blackout) yang melumpuhkan wilayah Sumatera beberapa bulan lalu. Ia menilai peristiwa tersebut bukan kecelakaan teknis murni, melainkan akibat dari kelalaian berat.

“Bagaimana mungkin sistem pengamanan otomatis yang seharusnya menjaga pasokan listrik gagal total? Ini membahayakan nyawa rakyat dan menghentikan perekonomian daerah, tapi tidak ada satu pun pertanggungjawaban yang jelas dari pucuk pimpinan PLN,” tukasnya.

Tidak berhenti di situ, ia juga meluapkan kemarahannya terkait adanya dugaan penyelewengan dana Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility/CSR).

“Di tengah rakyat merana karena beban ekonomi, justru tercium bau busuk korupsi pada dana CSR. Dana yang harusnya meringankan penderitaan masyarakat, malah diduga dikorupsi lewat modus proyek fiktif, penggelembungan anggaran (mark-up), dan kongkalikong dengan pihak vendor serta oknum internal,” tandas Kasihhati.

Tiga Tuntutan Tegas PTN untuk Perubahan PLN

Merespons berbagai ketimpangan tersebut, Dra. Kasihhati secara terbuka menyatakan berdiri bersama barisan mahasiswa dan massa aksi untuk mendesak langkah-langkah konkrit berikut:

Tuntutan UtamaSasaran / Pejabat Terkait

1Pencopotan dan Pemeriksaan MenyeluruhDirut PLN, Darmawan Prasodjo

2Pengusutan Penyalahgunaan Wewenang (Pemberhentian sepihak Kepala PLN Daerah)Direktur SDM, Yusuf Didi Setiarto

3Audit Independen & TerbukaSeluruh dana CSR, pengadaan barang, dan jasa

Ultimatum Keras untuk KPK dan Kementerian BUMN

Menutup wawancaranya, Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara ini memberikan ultimatum keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian BUMN, serta jajaran pimpinan PLN agar segera mengambil tindakan nyata.

“Ingat baik-baik! Kemarahan rakyat yang meluap belakangan ini bukan lagi gertakan kosong. Harus ada tindakan nyata, tegas, dan bukan sekadar janji manis di atas kertas. Kami mengultimatum agar terduga pencuri kekayaan negara di lingkup PLN segera diusut tuntas agar keadilan benar-benar ditegakkan! Jangan pernah meremehkan kekuatan rakyat yang sudah lama diperas dan dibohongi!” pungkasnya.

(Redaksi/Tim)

About the Author

Detik Nasional

Administrator

Visit Website View All Posts