EMPAT LAWANG, DN-II Praktik pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang, Sumatera Selatan, pada Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. (31/5/2026).
Pimpinan Umum Rajawali News Grup, Ali Sopyan, mendesak aparat penegak hukum, khususnya Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, untuk melakukan pengusutan mendalam terkait dugaan kerugian negara dalam belanja modal gedung dan bangunan.
Sorotan ini mencuat setelah ditemukannya indikasi pemecahan paket pekerjaan (pengadaan langsung) yang seharusnya dikonsolidasikan, namun sengaja dipisah pada sejumlah SKPD.
Temuan BPK: Pemecahan Paket Pekerjaan yang Tidak Lazim
Berdasarkan data pemeriksaan, Pemkab Empat Lawang mengalokasikan Belanja Modal sebesar Rp363,39 miliar pada TA 2025, dengan realisasi per 31 Oktober 2025 mencapai Rp158,25 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp27,53 miliar digunakan untuk belanja modal gedung dan bangunan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik pada RSUD Empat Lawang dan Sekretariat DPRD menemukan adanya paket pekerjaan sejenis, dengan lokasi dan rentang waktu yang sama, namun tidak dikonsolidasikan. Hal ini diduga direncanakan sejak tahap penyusunan DPA/DPPA untuk menghindari mekanisme tender.
RSUD Empat Lawang: Terdapat dua pekerjaan rehab rumah dinas dokter dan lima pekerjaan interior (pemasangan wallpanel/wallpaper) yang dipecah, padahal dilaksanakan dalam rentang waktu dan oleh penyedia yang sama.
Sekretariat DPRD: Ditemukan pemisahan paket pekerjaan rehab ruangan dan rehab atap yang semestinya dapat digabungkan menjadi satu paket pekerjaan.
Pelanggaran Ketentuan Perundang-undangan
Praktik pemecahan paket ini dinilai melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan, antara lain:
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1), yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya (Perpres Nomor 46 Tahun 2025). Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 11 ayat (1) huruf b secara tegas memberikan tugas dan kewenangan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa.
Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, yang menegaskan kewajiban menggabungkan paket pekerjaan sejenis guna menciptakan proses pengadaan yang lebih kompetitif.
Potensi Kerugian dan Langkah Tindak Lanjut
Ali Sopyan menegaskan bahwa pemecahan paket pekerjaan ini mengakibatkan Pemkab Empat Lawang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penawaran yang lebih kompetitif dan ekonomis melalui proses tender yang seharusnya dilakukan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Kami meminta Kejati Sumsel segera turun tangan. Modus pemecahan paket ini adalah indikasi kuat adanya upaya untuk menghindari transparansi dan berpotensi merugikan keuangan negara,” tegasnya.
Pihak Direktur RSUD Empat Lawang dan Plt. Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran telah menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK. Bupati Empat Lawang pun telah diperintahkan untuk menginstruksikan jajarannya agar lebih optimal dalam pengawasan dan mematuhi ketentuan konsolidasi pengadaan barang/jasa ke depannya.
Hingga berita ini diturunkan, investigasi mendalam terhadap dokumen DPA/DPPA terkait terus dilakukan sebagai upaya pengawalan terhadap penggunaan uang rakyat yang akuntabel di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati. (Red)
DPD TMI Ogan Ilir Dampingi Kementan RI Tinjau Lokasi Oplah dan Program Jiat di Sejaro Sakti
OGAN ILIR, www.detik-nasional.com // Jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) terus bergerak aktif di tingkat tapak demi mengawal keberhasilan program ketahanan pangan nasional. Pada Sabtu (30/5/2026), dilaksanakan agenda monitoring reguler di kawasan Blok Pemanfaatan (BP) Subur Hijau, Desa Sejaro Sakti, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Langkah strategis ini diambil guna meninjau langsung kondisi riil pertanaman sekaligus memetakan potensi perluasan area tanam di wilayah tersebut.
Kunjungan kerja penting ini dipimpin langsung oleh Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Ditjen TP Kementan RI sekaligus Penanggung Jawab (PJ) Swasembada Pangan Provinsi Sumatra Selatan, Dr. Rachmat, S.Si., M.Si. Kehadiran beliau secara khusus berfokus untuk mendorong gerakan Luas Tambah Tanam (LTT) di lokasi Optimasi Lahan (Oplah) BP Subur Hijau. Langkah akselerasi ini dinilai sangat krusial guna mengejar target produksi padi di tengah tantangan perubahan iklim global.
Selain memacu perluasan area tanam, agenda ini juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur pertanian, salah satunya melalui program pengairan Jaringan Irigasi Air Tanah (Jiat). Program Jiat ini diaplikasikan untuk menjamin ketersediaan pasokan air yang stabil pada areal persawahan setempat. Dengan pasokan air yang terkelola dengan baik, risiko gagal panen akibat kekeringan dapat diminimalisasi secara signifikan.
Penyediaan sistem pengairan modern ini merupakan wujud nyata dari kolaborasi intensif antara Kementan RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). Sinergi lintas kementerian ini dirancang secara terintegrasi untuk menyelesaikan kendala klasik tata kelola air di lahan pertanian. Melalui intervensi program Jiat, indeks pertanaman (IP) di lokasi Oplah Sejaro Sakti diharapkan mampu meningkat dari satu kali tanam menjadi dua bahkan tiga kali tanam dalam setahun.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaan monitoring di lapangan, Dr. Rachmat didampingi oleh Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatra Selatan, Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.TP., M.P. Turut hadir pula mendampingi jalannya peninjauan ini adalah Tim CWS Katimker Ogan Ilir yang diwakili oleh Desi, S.P. dan Yunita, S.P., guna memastikan seluruh standardisasi teknis operasional pertanian di lapangan berjalan sesuai regulasi.
Dukungan terhadap program pemerintah pusat ini juga datang dari organisasi profesi petani di daerah. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Tani Merdeka Indonesia (DPD TMI) Ogan Ilir, Edi Patriansyah, S.T., bersama Sekretaris DPD TMI, Beni Apn, tampak hadir mengawal seluruh rangkaian kunjungan. TMI berkomitmen penuh untuk menjadi jembatan informasi dan pendamping setia bagi petani agar mampu menyerap program bantuan ini dengan optimal.
Teknis pengawalan di tingkat lapangan juga diperkuat oleh kolaborasi solid antarpetugas pertanian dan unsur pertahanan wilayah. Kegiatan ini dihadiri oleh POPT Indralaya Selatan M. Rizky Agandi, POPT Pemulutan Barat Davit Ardi, Pendamping BP Kecamatan Indralaya Sulaiman, S.P., serta Koordinator Penyuluh BPP Indralaya bersama jajaran penyuluh pertanian lapangan. Sementara itu, dari unsur keamanan, Babinsa Desa Sejaro Sakti, Sertu Roma, turut hadir memastikan situasi berjalan kondusif.
Melalui momentum kolaborasi komprehensif ini, program Oplah dan modernisasi pengairan di Desa Sejaro Sakti diharapkan dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lain di Kabupaten Ogan Ilir. Sinergitas yang kuat antara kementerian, dinas teknis, organisasi TMI, TNI, dan kelompok tani lokal menjadi modal utama yang optimis mampu menyokong pencapaian target Swasembada Pangan Nasional yang mandiri, maju, dan berkelanjutan.
REPORT : JULIYAN.
*Pacu Iklim Kompetisi Daerah, Kemendagri Gelar Apresiasi Pemda 2026 Regional Sulawesi*
Kendari, www.detik-nasional.com // Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sulawesi di Hotel Claro, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (29/5/2026). Kegiatan yang diselenggarakan bekerja sama dengan Kompas.com tersebut memberikan penghargaan dalam empat kategori, yakni penurunan tingkat pengangguran, creative financing, pengendalian inflasi, serta penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda) yang menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Daerah yang berhasil meraih penghargaan memperoleh bantuan pemerintah sebesar Rp3 miliar untuk Terbaik I, Rp2 miliar untuk Terbaik II, dan Rp1 miliar untuk Terbaik III.
Menurut Mendagri, pemberian penghargaan berbasis regional dilakukan agar proses penilaian lebih adil dan proporsional, mengingat karakteristik dan tantangan tiap wilayah di Indonesia berbeda-beda.
“Oleh karena itulah kemudian kita membuatnya menjadi regional, region. Region Sumatera sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu di Palembang, kemudian di Kalimantan dilaksanakan di Balikpapan dan beberapa waktu yang lalu [juga digelar] di Mataram,” ujar Mendagri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menegaskan, hasil penilaian dilakukan secara objektif dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Mendagri menambahkan, kegiatan serupa juga akan digelar untuk regional Jawa-Bali dan Papua. Ia berharap, ajang tersebut mampu memacu semangat kompetisi antardaerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Acara ini adalah salah satu upaya kita untuk memberikan award, untuk memotivasi rekan-rekan kepala daerah. Yang kedua juga untuk membuktikan … bahwa banyak kepala daerah juga baik,” tandas Mendagri.
Pada kategori penurunan tingkat pengangguran, untuk tingkat kabupaten penghargaan diberikan kepada Kabupaten Kolaka sebagai Terbaik I, Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Kolaka Utara sebagai Terbaik III. Adapun pada tingkat kota, penghargaan diraih Kota Baubau sebagai Terbaik I, Kota Kendari sebagai Terbaik II, dan Kota Parepare sebagai Terbaik III. Sementara itu, untuk tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Sulawesi Barat.
Di kategori creative financing, untuk tingkat kabupaten penghargaan diberikan kepada Kabupaten Wajo sebagai Terbaik I, Kabupaten Kolaka sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Mamasa sebagai Terbaik III. Pada tingkat kota, Kota Makassar meraih penghargaan Terbaik I, disusul Kota Palu sebagai Terbaik II dan Kota Manado sebagai Terbaik III. Sedangkan pada tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Terbaik I dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Terbaik II.
Selanjutnya, pada kategori pengendalian inflasi, untuk tingkat kabupaten penghargaan diraih Kabupaten Sigi sebagai Terbaik I, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Takalar sebagai Terbaik III. Untuk tingkat kota, Kota Bitung memperoleh penghargaan Terbaik I, Kota Palopo sebagai Terbaik II, dan Kota Palu sebagai Terbaik III. Adapun pada tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Gorontalo sebagai Terbaik I dan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Terbaik II.
Sementara itu, pada kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, untuk tingkat kabupaten penghargaan diberikan kepada Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Terbaik I, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Gowa sebagai Terbaik III. Pada tingkat kota, Kota Tomohon berhasil meraih penghargaan Terbaik I, diikuti Kota Manado sebagai Terbaik II dan Kota Makassar sebagai Terbaik III. Sedangkan untuk tingkat provinsi, penghargaan diraih Provinsi Sulawesi Utara.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta para kepala daerah se-Regional Sulawesi.
Puspen Kemendagri
REDAKSI
SURABAYA, DN-II Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran untuk menyikapi dugaan penyunatan dana reses anggota DPRD Kota Surabaya yang tengah menjadi sorotan publik.
Aksi massa tersebut rencananya tidak hanya dipusatkan di depan kantor DPRD Kota Surabaya, tetapi juga akan bergerak menuju kantor DPW PKB Jawa Timur hingga kantor DPC PKB Surabaya. Langkah ini diambil sebagai bentuk tekanan moral agar partai politik terkait segera mengambil tindakan tegas terhadap kadernya yang diduga terlibat.
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, S.E., S.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam atas dugaan praktik pemotongan dana reses yang seharusnya menjadi hak masyarakat.
“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Jika benar dari alokasi Rp22 juta yang diterima masyarakat hanya sekitar Rp5,5 juta, lantas sisanya ke mana? Ini sangat keterlaluan dan melukai hati rakyat kecil,” tegas Baihaki saat memberikan keterangan, Kamis (28/5/2026).
Baihaki menilai, tindakan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran etika, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah masyarakat. Oleh karena itu, AMI mendesak partai politik untuk tidak menutup mata terhadap polemik yang kian berkembang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami akan turun dengan massa besar. Kami meminta oknum anggota dewan yang diduga terlibat segera dipecat jika terbukti bermain-main dengan hak rakyat,” ujarnya.
Selain menuntut sanksi pemecatan, AMI juga mendesak aparat penegak hukum dan Inspektorat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana reses seluruh anggota DPRD. Hal ini dinilai krusial agar kasus serupa tidak berulang di masa mendatang.
“Jangan sampai dana aspirasi rakyat dijadikan bancakan. Jika dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif akan semakin tergerus,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak anggota DPRD yang namanya dikaitkan dengan dugaan tersebut, maupun pengurus Fraksi PKB DPRD Surabaya, belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana aksi massa dari AMI.
Kasus dugaan penyunatan dana reses ini telah menjadi perhatian publik luas karena menyangkut penggunaan anggaran negara yang seharusnya disalurkan secara utuh untuk kepentingan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Tim Red
Tegal, DN-II Hari Raya Idul Adha 1447 H 2026 M dimanfaatkan DPC PDI Perjuangan Kota Tegal untuk memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong melalui kegiatan pemotongan hewan qurban, Kamis (28/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Tegal, Jalan Setia Budi, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur itu dihadiri jajaran pengurus, kader partai, serta masyarakat sekitar.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tegal, Edi Suripno, SH, MH atau yang akrab disapa Mas Uyip mengatakan, pada perayaan Idul Adha tahun ini DPC melakukan pemotongan hewan qurban berupa satu ekor sapi dan 8 ekor kambing untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitarnya serta kader – kader partai dari tingkat Ranting sampai PAC yang ada di kota Tegal.
“Alhamdulillah hari ini DPC PDI Perjuangan Kota Tegal melaksanakan pemotongan hewan qurban sapi dan kambing. Daging qurban nantinya dibagikan kepada masyarakat sekitar dan kader PDI Perjuangan yang membutuhkan,” ujar Uyip. 
Menurutnya, pelaksanaan qurban tersebut merupakan bentuk nyata semangat gotong royong kader partai. Ia menyebut sejumlah kader turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, di antaranya dari Haris Turino ( DPR RI ) Rosalina, Shanti Alda, dan kader lainnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Uyip menjelaskan, mekanisme pendistribusian daging qurban dilakukan melalui pembagian di kantor DPC untuk selanjutnya disalurkan ke empat PAC di Kota Tegal.
“Meski mungkin jumlahnya tidak besar, namun substansinya adalah bagaimana momentum Hari Raya Idul Adha ini bisa menjadi sarana memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial,” katanya.
Ia menambahkan, Idul Adha sejatinya mengajarkan nilai pengorbanan, kepedulian, dan semangat saling menguatkan antar sesama dalam kehidupan bermasyarakat.
“Melalui pemotongan hewan qurban ini, konsepsi gotong royong benar-benar terasa. Kita diajarkan untuk saling membantu dan menguatkan satu sama lain,” ungkapnya.
Uyip berharap budaya gotong royong tidak hanya hadir saat perayaan Idul Adha, namun juga terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.
“Harapan kami, budaya gotong royong ini terus kita lestarikan, tidak hanya saat Idul Adha tetapi juga dalam kehidupan sosial sehari-hari,” tutup Mas Uyip. ( S. Bimantoro )
BREBES, DN-II Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 H, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Brebes menyalurkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat serta jajaran pengurus partai di wilayah Kabupaten Brebes, Kamis (28/5/2026).
Bantuan hewan kurban ini merupakan wujud kepedulian dari Presiden RI Prabowo Subianto, jajaran pimpinan DPP Gerindra, DPD Gerindra Jawa Tengah, serta para kader Gerindra yang duduk di kursi legislatif.
Ahmad Rowi, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra yang mewakili wilayah pemilihan Brebes, Jatibarang, dan Songgom, menyampaikan bahwa distribusi hewan kurban ini menyasar 17 Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan 297 Ranting se-Kabupaten Brebes.
“Kami menyalurkan bantuan ini kepada masyarakat umum dan juga seluruh elemen struktural partai, mulai dari PAC hingga ranting. Ini adalah bentuk komitmen Gerindra untuk selalu hadir dan berbagi di tengah masyarakat,” ujar Ahmad Rowi saat ditemui awak media.
Rincian Bantuan Hewan Kurban
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Adapun hewan kurban yang disalurkan terdiri dari sapi dan kambing dengan rincian sebagai berikut:
Bantuan Sapi:
Sapi bantuan dari Presiden RI, Prabowo Subianto (program rutin di setiap kabupaten/kota).
Sapi dari Ketua DPC Gerindra Brebes, Bapak Wurja, SE.
Sapi dari Wakil Pimpinan DPRD Brebes, Bapak Heru.
Sapi dari Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Bapak Haikal.
Bantuan Kambing:
18 ekor kambing dari Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, Bapak Sudaryono (Pak Daryono).
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Rowi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemberi bantuan, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, sosok pemimpin yang sangat bijaksana dan memiliki perhatian luar biasa kepada rakyat Indonesia. Bantuan sapi yang diberikan kepada setiap kabupaten/kota adalah bukti nyata perhatian beliau,” tutur Rowi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sudaryono, Bapak Wurja, Bapak Heru, dan Bapak Haikal yang telah bahu-membahu berbagi kebahagiaan melalui kurban tahun ini. Ia berharap distribusi daging kurban ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat luas serta mempererat solidaritas di lingkungan partai Gerindra di Kabupaten Brebes.
Reporter: Teguh
JAKARTA, DN-II Pakar Hukum Internasional sekaligus Penanggung Jawab TIMPAS1, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., memberikan apresiasi tinggi kepada anggota DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala. Apresiasi ini diberikan atas tindakan cepat tanggap Rajudin dalam membantu pasien yang kesulitan biaya persalinan di RS Madani, Medan. (28/5/2026).
Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk nyata pengabdian wakil rakyat yang hadir langsung di tengah kesulitan warga. Prof. Sutan menyebut langkah yang diambil Rajudin merupakan contoh bagi seluruh anggota parlemen di Indonesia.
“Wakil rakyat, baik di DPR RI, MPR RI, maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota, seharusnya mengikuti langkah ini. Jangan hanya datang saat butuh dukungan pemilu, lalu melupakan janji setelah terpilih,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat diwawancarai di Kantor DPP Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Kehadiran Negara untuk Rakyat
Lebih lanjut, Prof. Sutan menegaskan bahwa tindakan Rajudin Sagala sejalan dengan semangat konstitusi yang menekankan pentingnya kehadiran negara bagi masyarakat, terutama dalam akses pelayanan kesehatan dasar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Apa yang dilakukan Saudara Rajudin adalah wujud nyata bahwa wakil rakyat harus menjadi solusi bagi masyarakat. Saya berharap langkah ini dapat menginspirasi anggota parlemen lain di seluruh tanah air agar lebih responsif terhadap kebutuhan mendesak warga di daerah pemilihannya masing-masing,” tambahnya.
Penanganan Cepat di Medan
Informasi yang dihimpun, pasien bernama Supiati, warga Jalan Gambir, Kelurahan Percut Sei Rotan, Kabupaten Deli Serdang, sebelumnya sempat mengalami kendala medis dan finansial. Operasi caesar yang seharusnya dilakukan sempat tertunda karena ketiadaan biaya dan status kepesertaan BPJS Kesehatan.
Mengetahui hal tersebut, Rajudin Sagala yang merupakan anggota DPRD Medan dari Dapil Medan I, langsung melakukan advokasi dan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit agar Supiati segera mendapatkan tindakan medis. Berkat respons cepat tersebut, operasi caesar berhasil dilakukan di RS Madani Medan pada Senin (25/5/2026).
Aksi kepedulian ini menuai simpati publik dan menjadi pengingat akan pentingnya peran advokasi seorang anggota legislatif di luar fungsi legislasi dan pengawasan, yakni sebagai penyambung lidah masyarakat yang membutuhkan pertolongan darurat. (*).
Narasumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional
Penanggung Jawab TIMPAS1
Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia
Jakarta DN-II Pimpinan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pasca Bencana DPR RI bersama perwakilan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) memimpin rapat gabungan bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera dari unsur pemerintah. Rapat koordinasi tingkat tinggi ini digelar di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta. (27/5/206).
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh 28 menteri dan wakil menteri terkait, serta para Kepala Daerah yang wilayahnya terdampak bencana.
Dalam pembukaannya, Pimpinan Rapat menyampaikan apresiasi atas sinergi yang kuat antara seluruh pihak. “Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Satgas Pemulihan Pasca-Bencana DPR RI, Satgas dari pihak Pemerintah, serta seluruh hadirin yang kami hormati dalam rapat koordinasi hari ini,” ungkapnya.
Agenda utama rapat difokuskan pada pembahasan situasi terkini pasca-bencana di Sumatera, pemetaan kebutuhan baru, serta penyusunan langkah-langkah taktis dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta sosial-ekonomi warga. 
Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir langsung, antara lain:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mendagri Tito Karnavian (Ketua Satgas Pemerintah)
Menko PMK Pratikno
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
(Serta jajaran Menteri Agama, Mendikdasmen, Menteri UMKM, Menteri KKP, Menteri PKP, Menteri Pariwisata, dan Wamensesneg).
Dari jajaran pemerintah daerah, hadir memberikan laporan langsung di antaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf beserta Wakil Gubernur.
Melalui koordinasi intensif ini, DPR RI dan Pemerintah berkomitmen untuk memastikan proses pemulihan berjalan cepat, tepat sasaran, dan akuntabel. Sinergi ini menjadi bukti nyata komitmen seluruh elemen bangsa untuk terus bergerak dan berdampak demi Indonesia Raya. Red
Upacara Perdana Berlangsung Khidmat, SDN 04 Rambang Kuang Sambut Kepala Sekolah Baru
RAMBANG KUANG , www.detik-nasional.com // Suasana khidmat sekaligus penuh semangat menyelimuti lapangan SDN 04 Rambang Kuang pada Senin pagi (11/05/2026). Upacara bendera mingguan kali ini terasa sangat spesial karena menjadi momen perdana bagi Kepala Sekolah yang baru, Dismawati, S.Ag., S.Pd., untuk hadir dan berinteraksi langsung di hadapan publik sekolah.
Kehadiran sosok pemimpin baru ini disambut dengan kehangatan dan antusiasme yang luar biasa. Sejak pagi hari, seluruh dewan guru, staf tata usaha, hingga seluruh murid tampak berbaris rapi dengan raut wajah ceria, siap menyambut nakhoda baru yang akan membawa membawa perubahan positif bagi sekolah mereka.
Dalam amanatnya sebagai pembina upacara, Dismawati, S.Ag., S.Pd., menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh keluarga besar SDN 04 Rambang Kuang. Beliau menekankan pentingnya menjaga kedisiplinan, mempererat tali silaturahmi, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah demi kenyamanan proses belajar mengajar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Kepala Sekolah juga mengajak seluruh elemen sekolah, terutama para guru, untuk saling bahu-bahu dan bekerja sama. Menurutnya, visi dan misi sekolah untuk mencetak generasi yang cerdas dan berakhlak mulia hanya dapat terwujud melalui sinergi yang kuat dan komunikasi yang baik antar semua pihak.
Momen upacara perdana ini tidak hanya menjadi ajang perkenalan resmi, tetapi juga menandai dimulainya babak baru dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di wilayah Rambang Kuang. Semangat kebersamaan yang terpancar dari seluruh warga sekolah diharapkan mampu menjadi modal utama dalam mendukung program-program literasi dan prestasi ke depan.
Upacara pun berlangsung dengan tertib dan lancar hingga barisan dibubarkan. Setelah upacara selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi bersalam-salaman antara kepala sekolah baru, para guru, dan murid sebagai simbol keharmonisan dan awal mulanya lembaran kerja yang penuh optimisme.
REPORT : JULIYAN
TEGAL, DN-II Program Car Free Night (CFN) yang selama ini berlangsung di kompleks Alun-alun dan Jalan Pancasila Kota Tegal resmi dihentikan. Keputusan besar ini diambil menyusul kunjungan kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI yang menyoroti dampak ekonomi warga serta gangguan akses ibadah akibat kebijakan tersebut.
Evaluasi total ini digodok dalam rapat dengar pendapat terkait Kebijakan CFN, Penataan Kawasan Alun-alun, serta Gangguan Akses Tempat Ibadah yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Tegal, Senin (25/5/2026) pagi.
Berdampak pada Pendapatan UMKM dan Akses Ibadah
Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, menegaskan bahwa kehadiran mereka di Kota Tegal merupakan manifestasi fungsi parlemen dalam menjamin hak sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat.
Berdasarkan temuan di lapangan, pelaksanaan CFN dinilai kurang tepat sasaran karena justru memicu penurunan omzet para pelaku usaha di kawasan Alun-alun Kota Tegal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Semestinya persoalan ini bisa selesai di tingkat DPRD. Tapi tidak apa-apa, kami (BAM DPR RI) hadir untuk membantu mengurai masalah dan memastikan ada jalan keluar yang berkeadilan,” ujar Ahmad Heryawan.
Selain penghentian CFN, BAM DPR RI juga menyoroti kemacetan akibat pasar tiban di Jalan Slamet Riyadi setiap Minggu pagi yang menutup akses jemaat menuju Vihara (Meditation Center) dan Gereja Pantekosta. Ahmad Heryawan menilai aspirasi dari pengelola tempat ibadah tersebut sangat rasional.
“Mereka tidak meminta yang berlebihan, hanya meminta hak akses jalan yang bersih dan tidak terganggu saat beribadah,” tegasnya di hadapan forum yang juga dihadiri anggota DPR RI lain seperti Adian Napitupulu dan Harris Turino. 
Respons Pemerintah Kota Tegal
Merespons keputusan tersebut, Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, mengakui bahwa pasca-penataan, kawasan Alun-alun dan Jalan Pancasila memang mengalami lonjakan aktivitas yang luar biasa dari masyarakat.
“Aktivitas masyarakat saat ini tidak hanya ramai pada akhir pekan saja, tetapi sudah menjadi pusat keramaian hampir setiap hari,” jelas Dedy Yon yang hadir didampingi Wakil Wali Kota Tazkiyyatul Muthmainnah dan Sekda Agus Dwi Sulistyantono.
Untuk mengantisipasi dampak kemacetan pasca-perubahan kebijakan ini, Pemkot Tegal mengeklaim telah menyiapkan sejumlah kantong parkir strategis. Beberapa titik yang disiapkan antara lain kawasan eks CMJT (JTAB), kawasan Water Leiding, hingga optimalisasi lahan milik PT KAI di Jalan Semeru.
Dengan dihentikannya program CFN ini, diharapkan roda perekonomian para pedagang di sekitar Alun-alun kembali pulih, sekaligus mengembalikan kenyamanan umat beragama dalam menjalankan ibadah tanpa hambatan akses.
Reporter: S Bimontoro
You cannot copy content of this page