*Mendagri Tito Ungkap Strategi Pencegahan Korupsi di Daerah melalui Sistem dan Sikap Integritas*
Jakarta, www.detik-nasional.com // Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang kerap melibatkan kepala daerah tidak hanya dapat dilakukan dengan mengandalkan fungsi pengawasan. Menurutnya, penguatan sistem tata kelola pemerintahan dan sikap integritas kepala daerah menjadi kunci agar praktik korupsi dapat dicegah.
“Yang kita bisa lakukan kepada kepala daerah ini adalah, satu, kita melakukan retret. Tujuannya untuk menguatkan nasionalismenya, integritasnya, ya. Kemudian juga memberikan pembekalan-pembekalan awal, termasuk KPK juga hadir di sana. BPKP juga hadir memberikan masukan,” ujar Mendagri kepada awak media usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Namun demikian, Mendagri menegaskan bahwa posisi kepala daerah berbeda dengan pejabat dalam sistem komando karena mereka dipilih langsung oleh rakyat. Oleh sebab itu, pembinaan lebih mengedepankan penguatan sistem.
Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membangun berbagai instrumen pengawasan, di antaranya melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penyusunan pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga sistem pengawasan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah bersama KPK dan Kejaksaan Agung juga mengembangkan sistem pencegahan korupsi melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Meski demikian, ia mengingatkan bahwa sebaik apa pun sistem yang dibangun tetap memerlukan integritas dari setiap kepala daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Tapi semua sistem ini kan bisa saja nanti diakali di lapangan. Ada gratifikasi dan lain-lain. Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah,” sambung Mendagri.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyoroti tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang kerap menjadi isu krusial. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diatasi dengan terobosan, salah satunya usulan penambahan biaya operasional kepala daerah dari persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, kepala daerah memiliki dorongan untuk meningkatkan kinerja fiskal daerah tanpa membebani masyarakat.
“Tapi ini perlu, perlu adanya studi dulu ya. Perlu adanya pembicaraan antar-kementerian, lembaga di pemerintahan, bila perlu juga berbicara dengan DPR. Karena ini keputusan penting,” tandasnya.
Puspen Kemendagri
REDAKSI
*Satgas PRR Kawal Realisasi Tambahan TKD Rp144,67 Miliar di Kabupaten Solok*
SUMBAR, www.detik-nasional.com // Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengawal pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, agar mampu mempercepat pemulihan pascabencana secara menyeluruh.
Satgas PRR memastikan pelaksanaan program rehabilitasi berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, hunian tetap (Huntap), rehabilitasi lahan pertanian, hingga pemulihan layanan dasar.
Monitoring dilakukan Tim Koordinator Wilayah Sumatera Barat Satgas PRR melalui rapat koordinasi bersama Bupati Solok dan jajaran perangkat daerah, yang dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi terdampak bencana. Langkah tersebut menjadi bagian dari pengawalan Satgas PRR agar anggaran yang telah dialokasikan pemerintah pusat dapat segera dikonversi menjadi pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kabupaten Solok telah menerima tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp144,67 miliar secara penuh. Dari jumlah tersebut, Rp2 miliar dialokasikan sebagai bantuan keuangan kepada Kabupaten Aceh Tengah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi anggaran telah mencapai 17,35 persen atau sekitar Rp25,09 miliar, dengan penyerapan terbesar berada pada sektor ekonomi. Sementara itu, sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih berproses menyusul selesainya penyesuaian anggaran dan DPA Perubahan pada akhir Juni.
Pemerintah Kabupaten Solok menyatakan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek prioritas agar realisasi TKD meningkat signifikan pada triwulan berjalan. Sasaran utama meliputi pembangunan jalan, jembatan, irigasi, hunian tetap, serta fasilitas pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.
Selain mengawal pemanfaatan anggaran, Satgas PRR juga mencermati sejumlah pekerjaan yang masih membutuhkan percepatan. Di sektor perumahan, lokasi pembangunan 180 unit Huntap telah ditetapkan sesuai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk). Lahan pembangunan juga telah siap dan memperoleh persetujuan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga pembangunan diharapkan dapat segera dimulai.
Di sektor pertanian, Pemkab Solok melaporkan terdapat 80 hektare sawah yang mengalami kerusakan berat. Sebanyak 16 hektare telah dibersihkan dari material sedimen, sedangkan 64 hektare lainnya diusulkan agar status kerusakannya dapat disesuaikan sehingga memenuhi syarat memperoleh bantuan rehabilitasi sawah dari Kementerian Pertanian. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan produksi pertanian sekaligus mengembalikan mata pencaharian masyarakat.
Hasil peninjauan lapangan juga menunjukkan normalisasi Sungai Saniang Baka sepanjang sekitar 20 kilometer dan Sungai Batang Muaro Bungai sepanjang sekitar 15 kilometer masih menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi risiko banjir dan sedimentasi. Di sisi lain, rehabilitasi pelayanan dasar juga terus berjalan, antara lain penanganan tujuh sistem penyediaan air minum (SPAM), rehabilitasi delapan sekolah terdampak, serta percepatan penyelesaian berbagai infrastruktur publik yang masih mengalami kerusakan.
“Satgas PRR memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum/BBWS V untuk percepatan normalisasi sungai dan penguatan tebing. Satgas PRR juga memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait percepatan penanganan lahan pertanian terdampak,” tulis Tim Korwil Satgas PRR dalam laporannya.
REDAKSI
BREBES, DN-II Semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat pedesaan terus menggelora dalam pembangunan Jembatan Garuda di Desa Kadumanis, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Memasuki Selasa (14/07/2026).
Proses pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Kadumanis dengan Desa Citimbang masih terus berlangsung dengan antusiasme tinggi dari masyarakat bersama aparat TNI.
Di tengah padatnya pekerjaan konstruksi, Babinsa Desa Kadumanis Koramil 13/Salem Kodim 0713/Brebes, Serda Hasanudin, terus memberikan motivasi kepada seluruh pekerja agar tetap menjaga semangat hingga pembangunan selesai.
“Tetap semangat, pantang kendor biar cepat selesai,” ujar Serda Hasanudin saat menyemangati warga yang sedang bekerja di lokasi pembangunan.
Kalimat sederhana tersebut menjadi penyemangat bagi masyarakat yang sejak pagi telah bergotong royong menyelesaikan berbagai tahapan pekerjaan. Dengan penuh kekompakan, warga bersama anggota TNI bekerja saling membantu, mulai dari menyiapkan material, merapikan area kerja, hingga mendukung pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Serda Hasanudin, pembangunan Jembatan Garuda bukan hanya tentang mendirikan sebuah infrastruktur, tetapi juga membangun semangat kebersamaan, kepedulian, dan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang nantinya akan dinikmati bersama.
“Kami ingin masyarakat tetap semangat sampai pekerjaan selesai. Kalau semua kompak dan pantang menyerah, insyaallah pembangunan akan selesai tepat waktu dan hasilnya bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Selama proses pembangunan berlangsung, Babinsa tidak hanya bertugas melakukan pengawasan, tetapi juga ikut bekerja bersama masyarakat. Kehadiran aparat TNI di tengah-tengah warga menjadi bukti nyata bahwa kemanunggalan TNI dengan rakyat terus terjaga melalui kerja nyata di lapangan.
Sementara itu, Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int memberikan apresiasi kepada Babinsa dan seluruh masyarakat yang tetap menunjukkan semangat tinggi dalam menyelesaikan pembangunan Jembatan Garuda.
Menurut Dandim, pembangunan yang dilandasi semangat gotong royong akan menghasilkan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan apabila dikerjakan sendiri-sendiri. Ia menilai antusiasme masyarakat Desa Kadumanis dan Desa Citimbang merupakan contoh nyata bahwa budaya gotong royong masih menjadi kekuatan utama dalam membangun desa.
“Saya mengapresiasi dedikasi Babinsa dan seluruh masyarakat yang terus bekerja dengan penuh semangat. Motivasi yang diberikan Babinsa menjadi energi positif bagi warga. Semoga semangat pantang menyerah ini terus dipertahankan hingga pembangunan selesai, sehingga Jembatan Garuda dapat segera dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Letkol Inf Ambariyantomo.
Jembatan Garuda dibangun sebagai akses penghubung antara Desa Kadumanis dan Desa Citimbang yang selama ini dipisahkan oleh aliran sungai. Kehadiran jembatan tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, mempermudah distribusi hasil pertanian, mempercepat akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Salem.
Semangat yang ditunjukkan masyarakat selama proses pembangunan juga menjadi bukti bahwa kebersamaan mampu mengatasi berbagai tantangan. Meski pekerjaan membutuhkan tenaga, waktu, dan kesabaran, seluruh elemen tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab demi mewujudkan harapan bersama.
Melalui pendampingan yang dilakukan Babinsa Kodim 0713/Brebes, pembangunan Jembatan Garuda terus berjalan sesuai tahapan. Kehadiran TNI di tengah masyarakat tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga menjadi motor penggerak gotong royong dalam membantu mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya sebagaimana diamanatkan dalam tugas pembinaan teritorial.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan semangat “Tetap Semangat, Pantang Kendor Biar Cepat Selesai”, pembangunan Jembatan Garuda di Desa Kadumanis diharapkan segera rampung dan menjadi penghubung yang membawa manfaat besar bagi masyarakat Desa Kadumanis dan Desa Citimbang, sekaligus menjadi simbol kuatnya kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam membangun Kabupaten Brebes yang maju, mandiri, dan sejahtera.Red
Brebes, DN-II Terik matahari yang menyengat tidak mampu memadamkan semangat masyarakat dalam melanjutkan pembangunan Jembatan Perintis Garuda yang menghubungkan Desa Ganggawang dengan Desa Ciputuh, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Senin, (13/7/2026).
Di balik kerasnya pekerjaan mengangkat batu, pasir, dan material bangunan, terdengar tawa canda para ibu yang ikut bekerja bakti. Suasana penuh keakraban itu membuat pekerjaan yang berat terasa lebih ringan dan menjadi penyemangat bagi seluruh warga.
Sejak pagi hari, masyarakat dari kedua desa telah berkumpul di lokasi pembangunan. Kaum laki-laki melaksanakan pekerjaan konstruksi, sementara para ibu turut membantu sesuai kemampuan, mulai dari mengangkut material ringan, menyiapkan kebutuhan para pekerja, membersihkan area kerja, hingga memberikan dukungan moral kepada seluruh warga yang terlibat.
Di sela-sela kesibukan tersebut, canda tawa para ibu kerap memecah suasana. Senyum yang terpancar dari wajah mereka menjadi penghapus rasa lelah setelah berjam-jam bekerja di bawah terik matahari. Kebersamaan yang terjalin menciptakan suasana kekeluargaan yang hangat dan memperlihatkan bahwa gotong royong bukan hanya tentang bekerja, tetapi juga tentang mempererat tali persaudaraan.
Seluruh kegiatan mendapat pendampingan langsung dari Babinsa Koramil 13/Salem Kodim 0713/Brebes, Serda Usman M, yang sejak awal pembangunan terus hadir di tengah masyarakat. Selain memberikan arahan dan memastikan pekerjaan berjalan dengan aman, Babinsa juga membangun komunikasi yang akrab dengan warga sehingga suasana kerja tetap penuh semangat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Serda Usman M, kekompakan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam mempercepat pembangunan Jembatan Perintis Garuda.
“Melihat masyarakat tetap bersemangat meskipun cuaca sangat panas merupakan kebanggaan tersendiri. Kehadiran para ibu yang ikut bekerja sambil menghadirkan suasana penuh keakraban menjadi energi positif bagi semua. Semangat seperti inilah yang mencerminkan budaya gotong royong masyarakat Indonesia,” ungkap Serda Usman M.
Pembangunan Jembatan Perintis Garuda merupakan harapan besar masyarakat Desa Ganggawang dan Desa Ciputuh. Selama bertahun-tahun, warga menginginkan akses yang lebih baik untuk memperlancar aktivitas sehari-hari, mulai dari mengangkut hasil pertanian, menuju sekolah, hingga memperoleh pelayanan kesehatan. Karena itulah, setiap perkembangan pembangunan selalu disambut dengan penuh optimisme.
Partisipasi para ibu dalam kegiatan kerja bakti menjadi salah satu pemandangan yang menarik perhatian. Mereka membuktikan bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab kaum laki-laki. Dengan penuh keikhlasan, mereka turut menyumbangkan tenaga, waktu, dan semangat agar pekerjaan dapat selesai lebih cepat. Kehadiran mereka juga menjadi bukti bahwa keberhasilan pembangunan lahir dari kebersamaan seluruh elemen masyarakat.
Semangat gotong royong yang tumbuh selama proses pembangunan semakin mempererat hubungan antarwarga. Tidak ada perbedaan usia maupun profesi. Semua saling membantu, saling menyemangati, dan saling menguatkan. Kebersamaan tersebut menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi kemajuan desa.
Pendampingan yang dilakukan Babinsa Koramil 13/Salem Kodim 0713/Brebes juga semakin memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat menunjukkan bahwa TNI tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Masyarakat berharap pembangunan Jembatan Perintis Garuda dapat segera selesai sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Desa Ganggawang dan Desa Ciputuh. Mereka juga berharap semangat gotong royong, kebersamaan, dan suasana kekeluargaan yang terbangun selama proses pembangunan dapat terus dipelihara dalam kehidupan sehari-hari.
Pembangunan Jembatan Perintis Garuda membuktikan bahwa kerja keras akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama. Di bawah terik matahari, tawa canda para ibu menjadi penyemangat, sementara kehadiran Babinsa dan semangat gotong royong masyarakat menjadi kekuatan yang menggerakkan setiap langkah pembangunan. Dari kebersamaan itulah lahir sebuah jembatan yang tidak hanya menghubungkan dua desa, tetapi juga menghubungkan hati, harapan, dan masa depan masyarakat menuju kehidupan yang lebih maju dan sejahtera. Red
Aroma Manipulasi Pajak PT BRK Sengat Ogan Ilir, Warga Tuntut Audit Total Lahan kurang lebih 4.000 Hektare
OGAN ILIR, SUMSEL – www.detik-nasional.com // Konflik agraria yang beriringan dengan dugaan penyimpangan kewajiban pajak oleh PT BRK di wilayah Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, kini resmi mencapai titik didih. Elemen masyarakat dari Desa Ulak Segara dan Kelurahan Muara Kuang secara kolektif menggelar aksi desakan agar otoritas pertanahan serta perpajakan segera turun tangan. Warga menuntut investigasi menyeluruh atas operasional perusahaan yang dinilai telah merugikan daerah dan negara dalam skala besar.
Masyarakat setempat mencium adanya praktik manipulasi pajak yang terstruktur dan masif selama bertahun-tahun. Dari total lahan seluas kurang lebih berkisar 4.000 hektare yang dikuasai oleh PT BRK, perusahaan diduga kuat hanya melaporkan dan membayar kewajiban pajak separuh dari luas lahan sebenarnya. Perwakilan warga menegaskan bahwa jika manipulasi ini terbukti benar, tindakan tersebut bukan lagi sekadar kelalaian administrasi, melainkan sebuah bentuk perampokan terang-terangan terhadap hak negara dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Tak hanya tersandung isu manipulasi pajak, legalitas lahan berupa Hak Guna Usaha (HGU) milik korporasi yang telah beroperasi selama 40 tahun ini juga menjadi sorotan tajam. Berdasarkan temuan di lapangan, masyarakat mensinyalir bahwa izin HGU PT BRK sejatinya telah kedaluwarsa sejak tahun 2015. Muncul dugaan kuat bahwa proses perpanjangan HGU dilakukan secara sepihak di balik meja, tanpa melalui prosedur hukum yang transparan dan tanpa melibatkan partisipasi warga yang terdampak langsung oleh operasional perkebunan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Secara regulasi, serangkaian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT BRK berpotensi menyeret perusahaan ke ranah hukum pidana serius. Merujuk pada Pasal 39 UU Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), tindakan sengaja memalsukan laporan SPT dapat diancam pidana penjara. Selain itu, berdasarkan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 jo. PP Nomor 18 Tahun 2021, pelanggaran batas lahan dan habisnya masa berlaku HGU tanpa prosedur yang sah berkonsekuensi pada pembatalan hak, sehingga tanah tersebut harus dikembalikan statusnya menjadi tanah negara.
Merespons situasi yang kian memanas, masyarakat secara tegas menuntut Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kantor Pajak untuk segera mengambil langkah konkret. Warga mendesak dilakukannya verifikasi faktual terhadap luas lahan di lapangan serta audit total atas seluruh dokumen HGU dan rekam jejak pembayaran pajak PT BRK sejak tahun 2015. Sanksi administratif yang tegas hingga opsi pencabutan izin operasional secara permanen disuarakan sebagai harga mati jika perusahaan terbukti melanggar hukum.
Apabila tuntutan dan aspirasi ini tidak segera direspons oleh instansi vertikal terkait, warga mengancam akan membawa persoalan agraria dan pajak ini ke tingkat pusat di Jakarta demi menegakkan keadilan di desa ulak Segara dak kel muara kuang. Sementara itu, gelombang protes dan desakan dari masyarakat adat serta desa terus mengalir deras di lapangan. Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT. BRK yang lama dan baru masih memilih bungkam dan belum memberikan keterangan resmi atau klarifikasi apa pun terkait tuduhan berat yang dialamatkan kepada mereka.
REPORT : JULIYAN
BREBES, DN-II Semangat pengabdian kepada masyarakat kembali ditunjukkan oleh aparat teritorial Kodim 0713/Brebes dalam mendukung pembangunan Jembatan Garuda yang menghubungkan Desa Kadumanis dengan Desa Citimbang, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Pada Minggu (12/07/2026).
Babinsa Desa Kadumanis Koramil 13/Salem Kodim 0713/Brebes, Serda Hasanudin, tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi turut bekerja bersama masyarakat di lokasi pembangunan sebagai bentuk nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat.
Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat bukan sekadar menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pembangunan, melainkan juga memberikan contoh melalui tindakan nyata. Dengan penuh semangat, Serda Hasanudin ikut bergotong royong bersama warga dalam berbagai pekerjaan sesuai kebutuhan di lapangan, membuktikan bahwa seorang Babinsa harus menjadi pelopor sekaligus penggerak dalam setiap kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sejak pagi hari, suasana penuh semangat terlihat di lokasi pembangunan. Masyarakat dari Desa Kadumanis dan Desa Citimbang bekerja bahu-membahu bersama aparat TNI menyelesaikan berbagai tahapan pekerjaan pembangunan Jembatan Garuda. Semangat kebersamaan yang telah terjalin sejak awal pembangunan terus menjadi kekuatan utama dalam mempercepat penyelesaian proyek yang sangat dinantikan masyarakat tersebut.
Serda Hasanudin mengatakan bahwa sebagai aparat kewilayahan, Babinsa memiliki tanggung jawab untuk selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga ikut merasakan dan membantu setiap kesulitan yang dihadapi warga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Seorang Babinsa tidak cukup hanya melihat pekerjaan dari kejauhan. Kami harus ikut bekerja bersama masyarakat, merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga kebersamaan dan kepercayaan antara TNI dengan rakyat semakin kuat. Inilah wujud nyata pengabdian kami kepada masyarakat,” ujar Serda Hasanudin.
Menurutnya, pembangunan Jembatan Garuda merupakan hasil kerja sama seluruh elemen masyarakat, pemerintah desa, tim teknis, dan TNI. Oleh karena itu, setiap keberhasilan yang dicapai merupakan keberhasilan bersama yang harus terus dijaga hingga pembangunan selesai.
Sementara itu, Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int memberikan apresiasi kepada Babinsa dan masyarakat yang terus menunjukkan semangat gotong royong dalam mendukung pembangunan Jembatan Garuda.
“Babinsa harus menjadi teladan di tengah masyarakat. Kehadirannya bukan hanya sebagai pembina wilayah, tetapi juga sebagai pelopor yang mampu menggerakkan dan memberikan contoh melalui tindakan nyata. Apa yang dilakukan Serda Hasanudin merupakan implementasi tugas pembinaan teritorial sekaligus wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat yang selama ini menjadi kekuatan utama dalam mendukung pembangunan,” tegas Dandim.
Beliau menambahkan bahwa pembangunan Jembatan Garuda merupakan salah satu bentuk pemerataan pembangunan yang manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kehadiran jembatan tersebut akan memperlancar mobilitas warga, mempercepat distribusi hasil pertanian, mempermudah akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah Kecamatan Salem.
Selama proses pembangunan berlangsung, budaya gotong royong terus tumbuh dan menjadi pemandangan yang membanggakan. Warga secara sukarela meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu pembangunan. Kebersamaan tersebut mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tetap terpelihara di tengah kehidupan masyarakat pedesaan.
Partisipasi aktif Babinsa dalam setiap tahapan pembangunan juga merupakan implementasi nyata salah satu tugas TNI AD, yaitu membantu mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Kehadiran aparat teritorial di tengah masyarakat tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga menjadi motivasi bagi warga untuk terus menjaga semangat persatuan dan kebersamaan dalam membangun desa.
Dengan semangat gotong royong yang terus terpelihara, pembangunan Jembatan Garuda di Desa Kadumanis diharapkan dapat segera diselesaikan sesuai rencana. Jembatan ini nantinya tidak hanya menjadi penghubung antara Desa Kadumanis dan Desa Citimbang, tetapi juga menjadi simbol kuatnya sinergi antara TNI dan rakyat dalam membangun daerah, memperkuat persatuan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Brebes yang semakin maju dan mandiri. Red
*Warga Sampaikan Terima Kasih Satgas PRR Perkuat Struktur Jembatan Enang-Enang*
Bener Meriah, www.detik-nasional.com // Langkah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) pascabencana Sumatera untuk memperkuat struktur Jembatan Enang-Enang di Kampung Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, yang sebelumnya dipebaiki lewat swadaya masyarakat setempat, disambut ucapan terima kasih dari masyarakat Bener Meriah.
Tokoh masyarakat Enang-Enang, Syahrial, menilai respons cepat pemerintah memberikan kepastian bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan Jembatan Enang-Enang untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Menurutnya, hasil pertemuan bersama pemerintah menunjukkan adanya komitmen nyata untuk menyelesaikan persoalan konektivitas di kawasan tersebut.
“Perencanaannya sungguh luar biasa, ada tiga hal yang akan dikerjakan. Jalan Werlah ke Simpang Lancang diperlebar menjadi enam meter, kemudian langsung diaspal, dibangun dua jembatan, kemudian satu jembatan layang. Alhamdulillah,” ujar Syahrial saat berbincang dengan Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian, Selasa (7/7/2026) malam.
Syahrial menyampaikan masyarakat menyambut baik kesepakatan pemerintah untuk tetap mempertahankan fungsi Jembatan Enang-Enang sembari menyiapkan solusi permanen.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Jembatan Enang-Enang ini sudah bersepakat kita bahwa PU dan pemerintah bekerja sama di sini demi kepentingan rakyat. Sekali lagi kami mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia yang sudah memperhatikan kami demi kepentingan rakyat,” katanya.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menjelaskan pemerintah telah menetapkan tiga langkah penanganan yang berjalan secara paralel. Pertama, memperkuat struktur Jembatan Enang-Enang agar tetap dapat dimanfaatkan kendaraan roda dua dan roda empat. Kedua, memperlebar dan mengaspal jalan alternatif Wer Lah menjadi enam meter disertai pembangunan dua jembatan permanen pada tahun ini. Ketiga, membangun jembatan bentang panjang sekitar 300 meter sebagai solusi jangka panjang yang diproyeksikan menjadi ikon baru Tanah Gayo.
“Jembatan Enang-Enang ini tetap difungsikan, diperkuat semaksimal mungkin oleh Balai PU, tujuannya supaya paling tidak untuk roda dua dan roda empat kendaraan biasa. Tapi kalau untuk roda enam, truk apalagi, belum bisa,” kata Tito.
Tito menambahkan, pembangunan jalan alternatif Werlah beserta dua jembatan permanen telah disiapkan untuk dikerjakan tahun ini dengan nilai sekitar Rp100 miliar. Sementara itu, pemerintah juga telah merencanakan pembangunan jembatan bentang panjang sepanjang sekitar 300 meter dengan estimasi anggaran sekitar Rp700 miliar yang akan dilaksanakan pada 2027 dan diproyeksikan rampung dalam tiga tahun.
Menurut Tito, pemerintah hadir untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat segera terjawab tanpa mengabaikan aspek keselamatan. Ia juga mengapresiasi semangat gotong royong warga yang selama ini menjaga agar akses tetap dapat digunakan.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah bergotong royong. Tapi bukan berarti pemerintah tidak peduli. Jalan alternatif sudah dirapikan, akan disempurnakan lagi berikut jembatannya. Yang ini sudah ada perkuatan dan akan dimaksimalkan lagi,” katanya.
REDAKSI
Dukung Ketahanan Pangan, Babinsa dan Warga Bentarsari Brebes Gotong Royong Bangun Pipanisasi Irigasi
Brebes, DN-II Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan sektor pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan nasional, Babinsa Koramil 13/Salem Kodim 0713/Brebes, Serma Wasim, melaksanakan pendampingan kegiatan karya bakti pembangunan Program Ketahanan Pangan Pipanisasi Irigasi dan Jembatan Pipa Irigasi Lewi Jaka yang berlokasi di Kampung Bulaklega, Desa Bentarsari, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Selasa (07/07/2026).
Program yang bersumber dari Bantuan APBN Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026 tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana irigasi guna menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian masyarakat. Dengan tersedianya sistem pipanisasi dan jembatan pipa irigasi yang memadai, diharapkan distribusi air menuju areal persawahan dapat berlangsung lebih lancar, efektif, dan merata sehingga mampu meningkatkan produktivitas hasil pertanian.
Kegiatan karya bakti berlangsung dengan penuh semangat gotong royong. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Bentarsari, Juni Sunendae, Babinsa Desa Bentarsari Serma Wasim, serta masyarakat pengguna air di Kampung Bulaklega yang secara bersama-sama melaksanakan pembangunan demi mempercepat penyelesaian pekerjaan.
Babinsa Serma Wasim mengatakan bahwa keterlibatan TNI melalui kegiatan pendampingan merupakan bentuk komitmen dalam membantu pemerintah daerah menyukseskan program pembangunan, khususnya di sektor pertanian yang menjadi penopang utama ketahanan pangan masyarakat.
“Kegiatan ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kami akan terus hadir mendampingi setiap program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan jaringan pipanisasi irigasi akan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan usaha pertanian masyarakat. Pasokan air yang lebih stabil akan membantu petani mengoptimalkan masa tanam, mengurangi risiko kekeringan, serta meningkatkan hasil panen.
Sementara itu, Kepala Desa Bentarsari, Juni Sunendae, menyampaikan apresiasi atas dukungan Babinsa Koramil 13/Salem yang selalu aktif mendampingi setiap kegiatan pembangunan di desa. Sinergi antara pemerintah desa, TNI, dan masyarakat menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi warga.
Masyarakat Kampung Bulaklega juga menunjukkan antusiasme tinggi dengan bergotong royong menyelesaikan pembangunan. Semangat kebersamaan tersebut menjadi bukti bahwa budaya gotong royong masih terpelihara dengan baik dan menjadi kekuatan utama dalam membangun desa.
Melalui kegiatan karya bakti ini, diharapkan pembangunan Pipanisasi Irigasi dan Jembatan Pipa Irigasi Lewi Jaka dapat segera selesai sehingga mampu meningkatkan pelayanan irigasi, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan petani di Desa Bentarsari, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Red
Brebes, DN-II Dedikasi DPD Juru Sembelih Halal (JULEHA) Kabupaten Brebes dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang penyembelihan halal kembali mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) – Pusat Pelatihan Pertanian memberikan Sertifikat Penghargaan kepada Chasan Mudhofar atas partisipasinya sebagai Panitia Sertifikasi Kompetensi Juru Sembelih Halal Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. (7/7/2026).
Sertifikat penghargaan yang diterbitkan di Jakarta pada 5 Juli 2026 tersebut ditandatangani oleh Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Dr. Tedy Dirhamsyah, S.P., M.A.B. sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dan dedikasi panitia dalam menyukseskan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi Juru Sembelih Halal (JULEHA).
Penghargaan ini menjadi bukti bahwa penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi BNSP Juru Sembelih Halal di Kabupaten Brebes berjalan dengan baik berkat sinergi antara DPD JULEHA Brebes, TUK Provinsi Jawa Tengah, LSP Pertanian Kementerian Pertanian RI, serta dukungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes.
Pada kegiatan tersebut, sebanyak 61 peserta mengikuti uji kompetensi yang terdiri atas 40 peserta resertifikasi dan 21 peserta sertifikasi baru. Peserta berasal dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya Brebes, Tegal, Bandung, Banten, Serang, Kudus, Purwokerto, Kebumen, Pemalang, Tangerang, Klaten, Banyumas, Kuningan, Bogor, Bekasi, dan Jakarta.
Rangkaian asesmen dilaksanakan di Aula Jabres Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes, sedangkan uji praktik dilaksanakan di RPH-R Jatibarang dan RPH Ketanggungan. Seluruh peserta berhasil dinyatakan Kompeten berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 147 Tahun 2022 tentang Juru Sembelih Halal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ketua Panitia, Chasan Mudhofar, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja sama seluruh panitia, asesor, mitra kerja, serta seluruh peserta yang telah berkomitmen menjaga mutu pelaksanaan sertifikasi.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk saya secara pribadi, tetapi merupakan apresiasi bagi seluruh panitia DPD JULEHA Brebes yang telah bekerja dengan penuh dedikasi. Semoga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme Juru Sembelih Halal dan mendukung terwujudnya penyembelihan yang sesuai syariat Islam, memenuhi standar kompetensi nasional, serta memberikan jaminan kehalalan dan keamanan pangan bagi masyarakat,” ujar Chasan Mudhofar.
Sementara Ujang TSM, S.H. sekretaris DPD Juleha Brebes dalam catatannya, Sejak Juleha Brebes berdiri tahun 2022 sampai 2026, sudah melaksanakan Bimtek dan Pelatihan Juleha sebanyak 13 angkatan dengan jumlah 1.030 peserta, dan melaksanakan Sertifikasi Kompetensi 3 kali, pertama di tahun 2023 sebanyak 60 orang yang diikuti seluruh DPD di Pulau Jawa dan Angkatan kedua jumlah 44 orang diikuti dari BI Perwakilan Tegal (Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan dan Batang), kemudian saat ini sejumlah 61 orang. Tegasnya.
Ditambahkan Ujang, bahwa sebentar lagi aka nada Bimtek dan Serkom Besar-besaran di Kabupaten Brebes, yaitu melaksanakan Instruksi Bupati Brebes dengan Programnya SaDeSa (Satu Desa Satu Juleha) diwajibkan 17 kecamatan dan 297 desa mengikuti hingga memimili sertifikat BNSP.
DPD JULEHA Brebes berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan tersertifikasi, sehingga mampu memperkuat ekosistem halal nasional serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan asal hewan.
Dengan penghargaan dari Kementerian Pertanian ini, DPD JULEHA Brebes semakin termotivasi untuk terus menjadi pelopor dalam peningkatan kompetensi Juru Sembelih Halal, tidak hanya di Kabupaten Brebes, tetapi juga di tingkat regional maupun nasional. Red
Mediasi Sengketa Lahan PT BRK di Muara Kuang Berjalan Alot, Warga Tuntut Pengembalian Hak
MUARA KUANG, www.detik-nasional.com // Konflik agraria kembali memanas di RT 06 Lingkungan III, Kelurahan Muara Kuang, Kecamatan Muara Kuang, pada Senin (6/7/2026). Ketegangan dipicu oleh langkah sepihak manajemen baru PT Bumi Rambang Kramajaya (BRK) yang menginstruksikan warga di sepanjang pinggir jalan untuk segera mengosongkan hunian mereka. Pengosongan tersebut dilakukan demi proyek pembuatan siring (saluran air) guna menunjang operasional perusahaan. Sayangnya, rencana eksekusi ini berjalan tanpa adanya koordinasi maupun izin dari pihak kelurahan dan kecamatan setempat.
Rencana pengosongan lahan secara mendadak ini memantik reaksi keras dari tokoh masyarakat sekaligus mantan Kepala Desa Muara Kuang, KH. Edison mulkan. Bersama puluhan warga yang telanjur resah, ia langsung turun ke lapangan guna menghadang laju alat berat dan menuntut penjelasan dari pihak perusahaan. Guna mengantisipasi situasi yang kian memanas, pihak manajemen PT BRK tiba di lokasi dengan pengawalan ketat dari dua personel TNI dan dua anggota Brimob.
Di hadapan aparat dan perwakilan perusahaan, KH. Edison mulkan dengan tegas meminta seluruh aktivitas operasional alat berat dihentikan total seketika itu juga. Warga menuntut transparansi dan legalitas tertulis terkait proyek tersebut, mengingat lahan yang disasar merupakan kawasan yang selama ini diklaim sebagai milik adat dan ruang hidup masyarakat setempat. Suasana sempat tegang saat warga meminta kejelasan dasar hukum penggusuran di wilayah yang secara historis terikat dengan PT BRK lama.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menanggapi tuntutan tersebut, pimpinan manajemen PT BRK di lapangan, Tarigan, memberikan klarifikasi mengenai status terkini korporasi. Ia menjelaskan bahwa PT BRK telah resmi diambil alih (take over) oleh manajemen dan kepemilikan yang baru, di mana dirinya kini bertindak sebagai nakhoda operasional. Atas dasar pengalihan kepemilikan aset itulah, manajemen baru merasa memiliki hak penuh untuk melakukan penataan fasilitas penunjang di area sekitar perusahaan.
Penjelasan tersebut langsung dibantah keras oleh KH. Edison. Ia menegaskan bahwa masyarakat Muara Kuang tidak pernah menjual tanah mereka “selebar kuku pun” kepada pihak mana pun, termasuk PT BRK. Berdasarkan sejarahnya, tanah tersebut hanya dilepaskan dengan status hak pakai untuk operasional, sehingga jika perusahaan berganti kepemilikan atau tidak lagi menggunakannya, maka tanah tersebut wajib dikembalikan kepada warga. Bahkan, KH. Edison mulkan menyatakan warga siap bersumpah dan bertaruh nyawa demi mempertahankan batas wilayah cek ruribang tersebut.
Meski sempat diwarnai adu argumen yang sengit, aksi protes dan mediasi lapangan ini akhirnya berhasil diredam secara humanis tanpa ada bentrokan fisik. Sebagai keputusan bersama, pihak perusahaan bersedia menghentikan sementara seluruh aktivitas proyek siring demi menjaga kondusivitas. Warga juga menyatakan kesiapan mereka untuk membawa sengketa ini ke meja hijau hingga tingkat kasasi jika mediasi formal lanjutan yang dijadwalkan dalam waktu dekat tidak membuahkan keadilan bagi masyarakat.
REPORT : JULIYAN
You cannot copy content of this page