JAKARTA , www.detik-nasional.com // Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan 480 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperluas layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Aktivasi 480 SPPG itu dimulai pada Jumat, 2 Oktober 2026. Program tersebut menyasar wilayah dengan tingkat stunting tinggi serta daerah yang kebutuhan layanan MBG-nya belum terpenuhi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan 480 SPPG tersebut tersebar di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota. Fokus awal diarahkan ke wilayah Indonesia Timur.
“Kami telah memutuskan bahwa pada hari Jumat nanti, tanggal 2 Oktober 2026, kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T, di wilayah yang stuntingnya tinggi dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali, yang kita mulai di wilayah Timur Indonesia,” kata Sudaryono dalam keterangan yang unggahan Instagram resminya, pada Rabu, 30 Oktober 2026.
Sebanyak 480 SPPG yang diaktifkan terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ke-480 dapur tersebut tersebar di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
Sudaryono mengatakan aktivasi akan dilakukan langsung oleh jajaran BGN di 16 provinsi tersebut.
Sudaryono akan berada di Maluku. Wakil Kepala BGN, para deputi, dan pejabat eselon II akan ditempatkan di provinsi lainnya.
Aktivasi tersebut belum berarti seluruh dapur langsung melayani penerima manfaat. BGN masih akan menjalankan sejumlah tahapan sebelum dapur beroperasi penuh.
Tahapan itu meliputi pelatihan penjamah makanan, penyiapan operasional, serta penambahan jumlah penerima manfaat secara bertahap.
“Yang kami prediksi tahapan-tahapan ini akan langsung dimulai di tanggal 2 itu, dan kemudian dapur-dapur itu siap beroperasi pada tiga atau empat minggu setelah dilakukan aktivasi di tanggal 2,” ujarnya.
BGN juga akan membuka SPPG di wilayah lain secara bertahap setelah 2 Oktober 2026.
Prioritas diberikan kepada daerah 3T, wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi, serta daerah yang banyak menerima aduan mengenai sekolah yang belum mendapatkan layanan MBG.
Daerah yang jauh dari ibu kota menjadi perhatian karena tantangan distribusi dan akses layanan lebih besar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kebijakan ini sejalan dengan langkah BGN memperluas sasaran MBG ke sekolah-sekolah di wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi. BGN sebelumnya juga memperbarui data penerima manfaat dan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima MBG karena dinilai tidak lagi menjadi prioritas berdasarkan kriteria program.
Perluasan layanan juga dilakukan ketika BGN masih membenahi tata kelola SPPG. Pada September 2026, BGN menghentikan sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sebanyak 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran, 447 telah mendaftar tetapi belum memenuhi syarat, dan delapan SPPG belum terkonfirmasi status SLHS-nya.
BGN sebelumnya juga menutup sementara 1.999 SPPG yang belum mendaftarkan SLHS. Empat SPPG kemudian dihentikan secara permanen karena dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan dan tidak memperbaiki pelanggaran operasional.
Sudaryono menegaskan penentuan SPPG yang diaktifkan dilakukan berdasarkan sistem dan basis data BGN.
Ia mengatakan tidak ada pihak luar yang diberi kewenangan untuk mengatur ataupun menawarkan aktivasi dapur atas nama BGN.
“Jadi dapur-dapur ini lebih dari BGN yang menghubungi mitra-mitranya, menempatkan kepala SPPG-nya, dan mengaktifkan VA (virtual account)-nya,” kata Sudaryono.
Sudaryono meminta masyarakat dan calon mitra berhati-hati terhadap pihak yang mengaku sebagai perwakilan BGN untuk mengurus aktivasi SPPG.
Peringatan itu juga berlaku jika ada pihak yang meminta pungutan atau imbalan untuk mempercepat proses aktivasi.
“Sekali lagi, penentuan dari mana yang kemudian dibuka, dan mana yang menjadi duluan, dan mana yang belakangan ditentukan oleh sistem, ditentukan oleh database kami. Jadi kami tidak mengotorisasi siapapun, tidak mengotorisasi asosiasi manapun, tidak mengotorisasi pribadi-pribadi manapun,” ujarnya.
BGN akan melakukan verifikasi terhadap proses aktivasi tersebut. Sudaryono juga mengingatkan adanya kemungkinan oknum yang mengatasnamakan pimpinan BGN untuk melakukan tindakan yang merugikan atau meminta pungutan.
Perluasan SPPG dilakukan bersamaan dengan penguatan pengawasan terhadap dapur MBG yang sudah beroperasi.
Sudaryono menyebutkan keamanan pangan menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan program. BGN juga memperkuat standardisasi dapur, kapasitas penjamah makanan, rantai pasok, serta pemantauan mutu dan keamanan pangan.
BGN mencatat realisasi anggaran MBG mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu Rp218,77 triliun hingga 16 September 2026. BGN menyatakan masih ada sekitar Rp79 triliun yang belum terealisasi untuk mendukung penyaluran MBG sampai akhir tahun.
BGN juga mulai memperkuat rantai pasok dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri dan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan kebutuhan SPPG. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas dampak program di tingkat daerah.
Setelah aktivasi pada 2 Oktober, BGN akan melanjutkan pembukaan SPPG secara bertahap.
Penentuan lokasi akan mengikuti kebutuhan layanan, hasil pemetaan sistem, kondisi wilayah, serta data penerima manfaat. Wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi tetap menjadi salah satu prioritas dalam perluasan layanan tersebut.
REDAKSI
Sengketa Lahan Muara Kuang Berlanjut, Masyarakat Adat Hentikan Alat Berat PT BRK
​MUARA KUANG, www.detik-nasional.com // Konflik agraria antara masyarakat adat Kelurahan Muara Kuang dan pihak manajemen baru PT BRK kembali memanas. Ketegangan dipicu oleh tindakan pembersihan lahan untuk pembuatan kanal atau bonris yang dilakukan perusahaan pada Senin (21/09/2026).
​Langkah sepihak manajemen perusahaan tersebut menyulut reaksi keras dari warga setempat. Pasalnya, proses mediasi yang berlangsung selama ini dinilai belum menghasilkan titik temu yang sah dan mengikat kedua belah pihak.
​Mendengar kabar adanya aktivitas alat berat di lokasi sengketa, warga Muara Kuang bersama Ketua Lembaga Adat langsung bergerak menuju titik lokasi pada malam hari. Aksi turun ke lapangan ini turut didampingi oleh personel Babinsa dan Bhabinkamtibmas guna menjaga situasi tetap kondusif.
​Di lokasi kegiatan, rombongan warga dan lembaga adat secara tegas meminta operator untuk tidak beraktifitas lagi. Mereka mendesak agar seluruh peralatan operasional segera dipindahkan ke wilayah perbatasan Muara Kuang dan Tambang Rambang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Ketua Lembaga Adat, KH Edison, menyayangkan sikap perusahaan yang dinilai mengabaikan proses dialog. Beliau menegaskan bahwa mediasi sudah dilakukan berulang kali, sehingga lokasi sengketa seharusnya berstatus status quo sampai ada keputusan yang resmi.
​KH Edison menekankan bahwa penolakan warga yang diajukan sejak awal masih berlaku dan tidak pernah dicabut. Ia menilai masuknya alat berat ke lokasi membuktikan bahwa aspirasi masyarakat adat sama sekali tidak diindahkan oleh manajemen baru PT BRK.
​Menanggapi penolakan warga, Roy selaku Humas PT BRK bergeming dengan alasan legalitas internal. Ia mengklaim bahwa perusahaan telah mengikuti beberapa kali mediasi dan terakhir Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPRD Tingkat II Senai bersama Komisi II.
​Roy menambahkan bahwa Notulen RDP dari Komisi II DPRD mencantumkan poin kesepakatan yang mengizinkan perusahaan untuk mulai bekerja. Namun, saat warga mempertanyakan nama-nama anggota dewan yang hadir dalam RDP tersebut, pihak humas mengatakan bisa di konfirmasi lagi di komisi ll.
​Di sisi lain, Roy menegaskan komitmennya untuk menghentikan operasional alat berat malam itu juga demi menghormati warga. Meski begitu, ia meminta pihak masyarakat adat membuat surat penghentian aktivitas secara tertulis yang dilampiri peta wilayah tahun 1978 sebagai bahan laporan ke pimpinan.
​Menjawab permintaan surat tertulis tersebut, KH Edison menjelaskan alasan masyarakat sengaja menahannya. Hal ini dikarenakan sengketa awal dan gugatan hukum yang dilayangkan masyarakat adat sebenarnya ditujukan kepada manajemen lama PT BRK, yang menjadi akar keberadaan manajemen baru saat ini.
​Lebih lanjut, Roy menjelaskan bahwa proyek pembuat kanal (bonris) ini murni dilakukan untuk pencegahan kebakaran hutan serta mengantisipasi penyadapan liar di area perkebunan. Ia menegaskan tidak ada aktivitas produksi sadap karet yang dilakukan dan proyek tersebut juga merujuk atas arahan Bupati.
​Penegasan terakhir disampaikan oleh Romli selaku Hulu Balang Kelurahan Muara Kuang. Ia menginstruksikan agar seluruh kegiatan fisik PT BRK dihentikan total dan tidak ada aktivitas apa pun di lapangan sebelum permasalahan sengketa lahan ini diselesaikan secara tuntas.
REPORT : JULIYAN
Apresiasi Pengesahan UU Reforma Agraria, DPD TMI Ogan Ilir Siap Kawal Implementasinya di Daerah
​OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN, www.detik-nasional.com // Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Kabupaten Ogan Ilir menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPR RI dan Pemerintah atas disahkannya Undang-Undang Reforma Agraria pada selasa (22/09/2026). Regulasi baru ini dinilai menjadi angin segar sekaligus landasan hukum yang kuat dalam memperkuat perlindungan serta kepastian hukum bagi para petani di Indonesia.
​Apresiasi tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan moral terhadap hadirnya payung hukum yang diharapkan mampu menyelesaikan berbagai konflik dan persoalan agraria yang selama ini mengemuka, khususnya di tingkat daerah.
​Langkah DPD TMI Ogan Ilir ini sekaligus menindaklanjuti seruan resmi dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir. Ia menginstruksikan seluruh jajaran Pengurus Wilayah (DPW) dan Pengurus Daerah (DPD) TMI di seluruh Indonesia untuk menyampaikan sikap resmi organisasi kepada publik melalui media massa dan kanal komunikasi resmi masing-masing.
​”DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Ogan Ilir mengapresiasi DPR RI dan pemerintah atas disahkannya UU Reforma Agraria. Kami berharap regulasi ini tidak berhenti pada lembaran negara semata, tetapi benar-benar diimplementasikan secara nyata sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh petani, khususnya di Kabupaten Ogan Ilir,” tegas perwakilan DPD TMI Ogan Ilir dalam keterangan resminya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Soroti Kepastian Akses Lahan dan Sinergi Daerah
​DPD TMI Ogan Ilir menekankan bahwa fokus utama pasca-pengesahan undang-undang ini adalah konsistensi pelaksanaan di lapangan. Kepastian akses, penguasaan tanah, serta perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian harus menjadi prioritas utama.
​Menurut mereka, implementasi reforma agraria harus memperhitungkan karakteristik serta pemetaan persoalan tanah di setiap daerah agar tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan memberikan dampak ekonomi yang berkeadilan.
​Untuk mencapai hal tersebut, DPD TMI Ogan Ilir mendorong terbentuknya koordinasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan koordinasi yang efektif, kebijakan nasional dapat diturunkan menjadi langkah strategis di daerah yang menjawab kebutuhan nyata petani.
​Komitmen Pengawalan
​Selain menyampaikan dukungan, DPD TMI Ogan Ilir menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh tahapan pelaksanaan UU Reforma Agraria di daerah. Pengawalan ini dilakukan guna memastikan bahwa regulasi berjalan sesuai koridor hukum dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
​”Petani membutuhkan kepastian hukum, perlindungan, serta akses terhadap tanah yang dapat menunjang keberlangsungan usaha tani mereka. Kami akan terus mengawal kebijakan ini dan menyuarakan aspirasi petani Ogan Ilir agar reforma agraria berjalan sebagaimana mestinya,”
Report : JULIYAN
Kepala BGN Tinjau Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Kupang
KUPANG, www.detik-nasional.com // Momen hangat dan penuh keceriaan mewarnai kunjungan kerja Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, di SDK St. Arnoldus Penfui, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu, 16 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia berinteraksi langsung sekaligus menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama para siswa.
​Momen keakraban itu diabadikan melalui video yang diunggah di akun media sosial pribadinya. Pria yang akrab disapa Mas Dar ini tanpa ragu masuk ke ruang kelas 5, lalu duduk berbaur bersama murid-murid yang menyambut kedatangannya dengan penuh antusias.
​Sebelum memulai makan siang, suasana kelas mendadak khidmat ketika Sudaryono mengajak seluruh siswa untuk berdoa bersama. Momen kebersamaan ini tidak hanya menunjukkan sisi humanis pejabat publik, tetapi juga menciptakan atmosfer belajar yang hangat bagi anak-anak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Suasana kembali cair dan dipenuhi gelak tawa saat Sudaryono melempar pertanyaan santai kepada para murid mengenai makanan yang disajikan. “Menu apa yang paling disukai?” tanyanya kepada para siswa yang tengah bersiap membuka ompreng masing-masing.
​Pertanyaan tersebut langsung disahut secara serentak oleh para murid dengan jawaban “ayam”. Raut gembira terpancar jelas dari wajah anak-anak saat menyantap hidangan penuh gizi yang disiapkan pemerintah tersebut bersama orang nomor satu di BGN.
​Peninjauan langsung ke sekolah ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja BGN untuk memastikan distribusi dan kualitas pelaksanaan Program MBG berjalan optimal di wilayah Kupang. Melalui kegiatan ini, BGN dapat mengevaluasi secara langsung penerimaan serta respons para siswa terhadap menu makanan bergizi yang disajikan.
REDAKSI
DPRD Ogan Ilir Gelar RDP Penuntutan Pelepasan Lahan Masyarakat Adat Muara Kuang vs PT BRK
OGAN ILIR, www.detik-nasional.com // ​Ketua lembaga adat KH Edison Mulkan dan juru bicara masyarakat adat Kelurahan Muara Kuang, Drs. H. Edward Juanda Rusydi, S.Pd., serta Jumhur Amir mendatangi gedung dewan. Kedatangan mereka turut didampingi oleh praktisi hukum Juliadi Rusydi, S.H., beserta jajaran masyarakat adat Muara Kuang.
​Rombongan tersebut menghadiri undangan rapat dengar pendapat yang digelar oleh DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Tanjung Senai. Pertemuan penting ini bertempat langsung di ruang Komisi II DPRD Ogan Ilir pada hari Senin, (14/09/2026).
​Kedatangan Ketua lembaga adat beserta rombongan merupakan pemenuhan atas undangan resmi dari DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Agenda utama dengar pendapat ini digelar untuk menyikapi sengketa tanah yang terjadi antara manajemen perusahaan PT BRK dengan masyarakat adat Muara Kuang.
​Langkah ini diambil mengingat proses penyelesaian di tingkat bawah belum membuahkan hasil. Pasalnya, sudah beberapa kali dilakukan mediasi antara pihak PT BRK dengan masyarakat adat Muara Kuang, namun selalu menemukan jalan buntu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Undangan rapat dengar pendapat tersebut dihadiri langsung oleh Basri M.zahri S.Pd.,M.Si.,selaku anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Selain itu, hadir pula IPDA Harry Setiawan, S.H., M.H., Camat Kecamatan Muara Kuang M. Alfian, S.Sos., serta Lurah Kelurahan Muara Kuang Satria Reza Pratama, S.Sos.
​Dalam kesempatan itu,Basri menyampaikan bahwa gedung DPRD merupakan rumah rakyat tempat mengadu dan menyerap aspirasi masyarakat. Ia menegaskan komitmennya untuk tetap berada di garis tengah karena telah disumpah untuk memperjuangkan pihak yang benar. Ia juga menjelaskan bahwa dari enam anggota dewan di Dapil 4, hanya dirinya yang sempat hadir karena yang lain ada kegiatan.
​Merespons hal tersebut, Edward menyampaikan apresiasinya terhadap rekam jejak Basri dalam mengawal aspirasi masyarakat. Ia mengakui sepak terjang wakil rakyat tersebut di daerah pemilihan Muara Kuang, Rambang Kuang, dan Lubuk Keliat sudah tidak diragukan lagi.
​Edward menambahkan bahwa rapat dengar pendapat ini menjadi sebuah kejutan bagi masyarakat Muara Kuang. Sebetulnya, setelah menerima surat dari manajemen PT BRK Alfa & Partner, pihak masyarakat sedang menyusun konsep surat audiensi ke Komisi II DPRD, namun undangan resmi dari dewan justru datang terlebih dahulu.
​Menurut Edward, alasan mereka belum mengadu ke tingkat atas atau tokoh sesepuh sebelumnya adalah karena berharap masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat kelurahan atau kecamatan. Namun, karena mediasi PT BRK di tingkat bawah belum menemukan titik temu, mereka terpaksa membawanya ke level yang lebih tinggi.
​Pada kesempatan itu, beliau juga kembali menyampaikan narasi sebanyak 8 poin penting. Poin-poin tersebut merupakan susunan sejarah history serta aspirasi yang sebelumnya pernah dipaparkan dalam proses mediasi di aula kantor Camat Muara Kuang.
​Lebih lanjut, Edward menduga ada lahan-lahan masyarakat yang turun menurun namun diklaim masuk ke dalam HGU PT BRK. Oleh sebab itu, melalui surat resmi, masyarakat meminta rekomendasi dewan agar pihak berwenang seperti BPN dapat melakukan audit terhadap sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan tersebut.
​Melalui surat kepada DPRD, Edward merincikan tiga permohonan utama. Pertama, meminta DPRD mendorong moratorium agar wilayah Kelurahan Muara Kuang tidak digarap dahulu oleh PT BRK. Kedua, merekomendasikan BPN Ogan Ilir atau BPN Sumsel untuk mengaudit ulang HGU PT BRK. Ketiga, meminta rekomendasi audit instansi berwenang terkait kewajiban pajak, CSR, dan kebun plasma.
​Ketua lembaga adat KH Edison Mulkan turut memberikan penjelasan tambahan terkait hasil negosiasi terakhir. Beliau menegaskan bahwa berdasarkan musyawarah, masyarakat Muara Kuang sepakat hanya diberi uang tali kasih sebagai tanda persetujuan perusahaan menumpang usaha, serta menegaskan sebagai saksi hidup bahwa tidak pernah ada jual beli tanah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Sebagai penutup, Jumhur selaku juru bicara juga membagikan pengalamannya dalam mengawal sengketa serupa. Beliau menyampaikan bahwa dirinya pernah mengalami dan menangani kasus pertanahan seperti ini di lima lokasi berbeda, mulai dari Sumsel bagian Betung, Way Kanan, hingga Pesawaran.
Report : JULIYAN
Penegasan Hak atas Tanah Ulayat, Marga Adat Muara Kuang Pasang Baliho usai Mediasi dengan PT BRK Deadlock
MUARA KUANG, www.detik-nasional.com // ​Konflik pertanahan antara masyarakat adat Muara Kuang dan pihak PT BRK hingga kini belum menemukan titik terang. Sebagai bentuk ketegangan atas proses negosiasi yang berlarut-larut, pihak Marga Adat Muara Kuang secara tegas mengambil tindakan di lapangan guna mempertahankan wilayah ulayat leluhur mereka.
​Aksi penegasan tersebut diwujudkan melalui pemasangan spanduk dan baliho berukuran besar di area sengketa pada Selasa (01/09/2026). Langkah ini diambil untuk menegaskan kembali status kepemilikan tanah ulayat secara sah dan mutlak berada di bawah naungan serta hak masyarakat adat Muara Kuang.
​Sebelum aksi ini berlangsung, rangkaian forum mediasi sejatinya telah beberapa kali digelar untuk mempertemukan perwakilan masyarakat adat dengan manajemen PT BRK. Namun, seluruh pertemuan tersebut terus menemui jalan buntu (deadlock) tanpa adanya titik temu maupun kesepakatan yang adil bagi warga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Guna menjaga ketertiban umum dan kepastian hukum, pihak masyarakat adat telah menyampaikan pemberitahuan resmi mengenai kegiatan ini kepada unsur Tripika (Camat, Kapolsek, dan Danramil) setempat. Langkah koordinasi ini dilakukan agar jajaran pimpinan kecamatan mengetahui secara langsung dinamika serta aspirasi yang berkembang di lapangan.
​Situasi di lokasi pemasangan baliho/spanduk dilaporkan tetap berjalan secara aman, tertib, dan kondusif. Tokoh adat menegaskan bahwa aksi penegasan simbolis ini dilakukan secara damai tanpa bentuk intimidasi, sebagai bentuk pengawalan hak yang tetap menghormati tata tertib hukum.
​Melalui pemberitahuan ke unsur Tripika dan aksi di lapangan ini, masyarakat adat Muara Kuang berharap pemerintah daerah beserta jajaran aparat keamanan dapat segera turun tangan secara aktif. Warga mendesak hadirnya penyelesaian yang transparan, adil, serta mengakui secara penuh hak-hak masyarakat adat atas wilayah ulayat mereka.
REPORT : JULIYAN
Mantapkan Kesiapsiagaan Karhutla 2026, Wabup Ogan Ilir Hadiri Apel Bersama di Griya Agung
PALEMBANG – www.detik-nasional.com // Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menegaskan komitmennya dalam mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Sumatera Selatan. Komitmen ini ditunjukkan langsung oleh Wakil Bupati Ogan Ilir, H. Ardani, S.H., M.H., yang hadir didampingi Pelaksana Harian (Plh.) Asisten I serta jajaran Kepala Perangkat Daerah terkait dalam Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanggulangan Karhutla Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Kegiatan strategis ini berlangsung di Halaman Griya Agung, Palembang, pada Rabu (6/5/2026).
​Kegiatan apel kesiapsiagaan tersebut diselenggarakan sebagai langkah krusial untuk mengukur serta menguji kesiapan seluruh elemen terkait menjelang memasuki musim kemarau. Wilayah Sumatera Selatan, termasuk Kabupaten Ogan Ilir, dikenal memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana Karhutla. Oleh karena itu, konsolidasi antar-instansi ini menjadi kunci utama untuk memastikan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu.
​Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati H. Ardani menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Ia menegaskan pentingnya mengedepankan langkah antisipatif sejak dini agar potensi titik api (hotspot) dapat segera dipadamkan sebelum meluas dan memicu bencana asap yang lebih besar.
​”Apel kesiapsiagaan ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh personel dan peralatan berada dalam kondisi siap siaga 24 jam. Kita tidak boleh lengah sedikit pun, karena dampak Karhutla sangat luas dan merusak—mulai dari degradasi lingkungan, gangguan kesehatan akibat ISPA, hingga penurunan aktivitas perekonomian masyarakat,” tegas H. Ardani di sela-sela kegiatan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Apel ini diikuti oleh ratusan personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, relawan peduli api, hingga perwakilan perusahaan swasta di sektor perkebunan dan kehutanan. Usai pelaksanaan apel, jajaran pimpinan turut meninjau langsung kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, meliputi kelayakan kendaraan pemadam kebakaran, pompa air portable, hingga alat pelindung diri (APD) personel.
​Selain kesiapan fisik dan peralatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemkab Ogan Ilir terus mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah Karhutla, khususnya dengan meninggalkan kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar. Rangkaian kegiatan hari itu kemudian ditutup dengan acara Silaturahmi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) bersama Forkopimda dan Tokoh Masyarakat se-Sumatera Selatan Tahun 2026.
Redaksi
Hadir di Welcome Dinner HUT APKASI ke-26, Bupati Panca Wijaya Akbar Tegaskan Komitmen Perkuat Sinergi Daerah
LUBUK PAKAM – www.detik-nasional.com // Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, S.H., M.Si., M.I.Kom., menghadiri acara Welcome Dinner dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) sekaligus HUT ke-80 Kabupaten Deli Serdang, Rabu (1/7/2026).
​Kegiatan yang berlangsung hangat di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Jalan Negara, Petapahan, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini dihadiri oleh jajaran kepala daerah dari seluruh Indonesia, pengurus DPP APKASI, unsur Forkopimda Deli Serdang, serta para mitra strategis.
​Acara Welcome Dinner ini digelar sebagai rangkaian pembuka dari kegiatan puncak HUT APKASI ke-26. Dibalut dalam suasana kekeluargaan, ajang ini dirancang untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memantapkan kolaborasi antar-pemerintah kabupaten demi menyukseskan agenda-agenda nasional.
​Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada APKASI dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang telah menyambut para tamu dengan sangat baik selaku tuan rumah penyelenggara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Bupati Panca menegaskan bahwa selama 26 tahun berdiri, APKASI telah membuktikan perannya sebagai wadah konsolidasi yang efektif bagi para kepala daerah dalam memperjuangkan otonomi daerah yang lebih kuat, serta menjadikan momentum HUT ini sebagai penguat sinergi pembangunan dari desa hingga ke tingkat daerah.
​Tak lupa, ia juga memberikan ucapan selamat atas usianya yang ke-80 kepada Kabupaten Deli Serdang, sembari mendoakan agar daerah tersebut dapat terus maju, sejahtera, dan konsisten berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
​Sementara itu, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi mengingatkan kembali sejarah berdirinya APKASI 26 tahun silam yang lahir dari semangat Reformasi 1998 untuk memperkuat desentralisasi pemerintahan, seraya mengajak seluruh bupati dan wakil bupati agar terus melahirkan best practices dalam tata kelola daerah.
​Kemeriahan malam ramah tamah yang diikuti lebih dari 200 bupati se-Indonesia ini diisi dengan jamuan makan malam, pertunjukan seni budaya Melayu Deli, serta penyerahan cinderamata, di mana kehadiran Bupati Ogan Ilir menjadi bukti komitmen nyata daerahnya dalam memperkuat jejaring demi percepatan pembangunan.
Redaksi.
Pemkab Ogan Ilir Lepas Kafilah MTQ XXXI Tingkat Provinsi Sumsel, Targetkan Juara Umum
​INDRALAYA – www.detik-nasional.com // Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, S.H., M.Si., M.I.Kom. yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Dicky Syailendra, S.Sos. secara resmi melepas Kafilah Kabupaten Ogan Ilir untuk berlaga pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXI Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Acara pelepasan rombongan ini berlangsung dengan penuh khidmat di Ruang Rapat Utama Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada Senin, 22 Juni 2026.
​Dalam sambutannya, Sekda Ogan Ilir menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, pelatih, serta tim official yang telah mempersiapkan diri secara maksimal demi mengharumkan nama daerah pada ajang keagamaan bergengsi ini. Ia juga menekankan bahwa jajaran Pemkab Ogan Ilir telah memberikan dukungan penuh, termasuk memfasilitasi program training center selama lima hari untuk mematangkan kesiapan teknis dan mental para peserta.
​Berdasarkan laporan resmi yang disampaikan, Kafilah Kabupaten Ogan Ilir yang diberangkatkan menuju arena perlombaan di Kabupaten Lahat ini berjumlah total 100 orang. Rombongan tersebut terdiri dari 56 peserta terbaik, 15 pelatih berpengalaman, dan 29 petugas official yang siap mengawal perjuangan kontingen selama kegiatan berlangsung.
​Sekda berpesan kepada seluruh kabilah untuk tampil maksimal dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas, ketenangan, serta rasa percaya diri di setiap cabang yang diperlombakan. Selain itu, para peserta diimbau untuk selalu menjaga kesehatan, stamina, dan motivasi agar tetap fokus, sebab capaian yang didapat bukan hanya kebanggaan pribadi melainkan milik seluruh masyarakat Ogan Ilir.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Lebih lanjut, pihak pemerintah daerah menaruh optimisme tinggi bahwa kafilah tahun ini mampu melampaui raihan pada perhelatan sebelumnya. Setelah berhasil menduduki posisi runner-up atau peringkat kedua pada MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 lalu, Kabupaten Ogan Ilir kini menetapkan target utama untuk memboyong gelar Juara Umum.
​Mengakhiri prosesi tersebut, Sekda secara resmi melepas keberangkatan kontingen seraya mengajak seluruh lapisan masyarakat Ogan Ilir untuk menyertakan doa dan dukungan penuh demi kelancaran serta keberhasilan kafilah. “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Kafilah Kabupaten Ogan Ilir Musabaqah Tilawatil Qur’an XXXI Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 secara resmi saya lepas,” pungkasnya.
Kemarau Ekstrem Menerpa Sumsel, Heri Amalindo Gelar Doa Bersama Anak Yatim piatu di Peringatan Maulid Nabi
PALI, www.detik-nasional.com // Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah yang jatuh pada Selasa pagi (25/8/2026), Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatra Selatan, Dr. H. Heri Amalindo, M.M., menggelar kegiatan religius dan sosial yang menyentuh hati di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
​Di tengah situasi daerah yang sedang dilanda musim kemarau ekstrem, Heri Amalindo merangkul masyarakat luas beserta puluhan anak-anak panti asuhan untuk menggelar doa bersama meminta diturunkannya hujan (Istisqa) kepada Allah SWT. Langkah ini diambil sebagai upaya spiritual mendalam untuk mengetuk pintu langit di tengah masa sulit.
​Kegiatan yang berlangsung khidmat sejak pagi hari tersebut diawali dengan pembacaan salawat nabi secara berjemaah. Momentum ini dimanfaatkan untuk memaknai kembali kepribadian serta akhlak Rasulullah SAW yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam (Rahmatan lil ‘Alamin).
​Setelah pemaknaan akhlak Nabi, acara dilanjutkan dengan zikir bersama dan panjatan doa khusus yang dipimpin secara khusyuk. Seluruh jemaah memohon agar bumi Sumatra Selatan segera dibasahi hujan yang membawa berkah guna mengakhiri ancaman kekeringan yang kian meluas di berbagai pelosok wilayah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Dalam sambutannya, Dr. H. Heri Amalindo, M.M., menegaskan bahwa peringatan Maulid Nabi tahun ini harus dijadikan sarana refleksi kepedulian sosial dan spiritual secara nyata. Menghadapi ujian kemarau panjang, bersujud bersama anak-anak yatim piatu diyakini menjadi ikhtiar batin yang sangat kuat dan diijabah.
​Selain fokus pada ikhtiar spiritual, tokoh pemuda dan politik Sumsel ini juga memberikan perhatian penuh pada langkah-langkah preventif di lapangan. Mengingat vegetasi semak belukar dan lahan warga yang kian mengering, Heri Amalindo mengeluarkan imbauan tegas terkait bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
​Ia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan tingkat tinggi dan melarang keras tindakan ceroboh seperti membuang puntung rokok sembarangan atau membuka lahan dengan cara dibakar. Menurutnya, udara panas dan angin kencang dapat membuat percikan api sekecil apa pun memicu bencana besar dalam waktu singkat.
​Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Ketua DPW PSI Sumsel ini menginstruksikan seluruh kader di tingkat daerah untuk menjadi pelopor dalam mengedukasi warga serta aktif membantu penyaluran air bersih. Acara kemudian diakhiri dengan penyerahan santunan dan kegiatan makan bersama anak-anak panti asuhan.
REDAKSI
