Jakarta, DN-II Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyelenggarakan kegiatan Nonton Bersama (Nobar) Kebangsaan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 bersama masyarakat di satuan jajaran TNI di seluruh Indonesia mulai tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi strategis antara Kementerian Pertahanan, TNI, dan TVRI dalam rangka membangun semangat nasionalisme, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan kebersamaan melalui momentum perhelatan sepak bola dunia.
Selain menjadi sarana hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, Nobar Kebangsaan juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah melalui pelibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar lokasi penyelenggaraan.
Nobar Kebangsaan akan diselenggarakan oleh satuan jajaran TNI yang meliputi Kodam, Koarmada, Kodaeral, Kodau, Koopsud, Korem, Kodim, Lanal, Lanud, Koramil dan Posal.
Kegiatan ini merupakan wujud komitmen TNI untuk terus membangun kedekatan dan komunikasi yang positif dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif, inklusif, dan bermanfaat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026, masyarakat diharapkan dapat mempererat silaturahmi, memperkuat persaudaraan, serta menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam suasana yang aman, tertib, dan penuh kebersamaan.
TNI mengajak seluruh masyarakat untuk turut hadir dan memanfaatkan momentum Piala Dunia 2026 sebagai sarana memperkuat kebersamaan serta mempererat hubungan antara TNI dan rakyat. Red
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiaemas2045
BREBES, DN-II Praktisi Koperasi asal Kabupaten Brebes, Ir. Masrukhi Bachro, menyampaikan kritik dan masukan konstruktif terkait perkembangan operasional Koperasi KDKMP Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, (9/6/2026).
Ia berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah strategis guna menyelamatkan program tersebut agar tidak menjadi beban bagi gerakan koperasi di Indonesia.
Masrukhi menyoroti adanya diskrepansi antara implementasi di lapangan dengan semangat awal yang disampaikan Presiden saat peluncuran KDKMP Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, di Jawa Timur beberapa bulan lalu. Menurutnya, saat itu Presiden memberikan angin segar bagi pertumbuhan koperasi dengan menegaskan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945, di mana usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikelola oleh lembaga yang berbadan hukum koperasi.
Kekhawatiran Terhadap Pola Operasional
Namun, Masrukhi mencermati bahwa persiapan operasional KDKMP Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih saat ini, seperti pembangunan gedung, pengadaan sarana pendukung yang mewah, serta pelibatan PT Agrinas dalam pengelolaan, dinilai kurang tepat dan berpotensi berbenturan dengan asas serta regulasi perkoperasian.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami khawatir jika pola ini dibiarkan, justru akan menjadi bumerang bagi gerakan koperasi secara luas. Kegagalan dalam implementasi KDKMP berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat, dan citra negatif tersebut akan melekat pada nama ‘Koperasi’,” ujar Masrukhi.
Usulan Efisiensi dan Perubahan Strategi
Sebagai solusi, Masrukhi mendesak Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kembali skema besar (grand design) program ini. Ia menilai tidak diperlukan permodalan super besar untuk membangun infrastruktur fisik yang mahal.
Sebaliknya, ia mengusulkan agar pemerintah lebih berfokus pada regulasi strategis. Pemerintah disarankan langsung menunjuk KDKMP sebagai pelaksana dalam bidang usaha yang menyentuh hajat rakyat, seperti distribusi pupuk, sektor pangan, gas, dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga sektor tambang.
“Pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), semestinya bisa dilakukan dengan lebih efisien dalam penggunaan uang negara. Cukup dengan keberpihakan regulasi pemerintah dalam menunjuk KDKMP sebagai pelaksana di bidang-bidang usaha strategis,” tegasnya.
Ia meyakini, jika pemerintah konsisten dan berkomitmen penuh untuk membangun koperasi, maka visi Presiden Prabowo dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
*KURANG DARI 24 JAM, SAT PPA POLRES OGAN ILIR BERHASIL MENGAMANKAN TERDUGA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR*
OGAN ILIR , www.detik-nasional.com // Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak (Sat PPA) Polres Ogan Ilir kembali menunjukkan respons cepat dalam menangani laporan dugaan tindak pidana terhadap anak. Kurang dari 24 jam setelah laporan diterima, petugas berhasil mengamankan seorang pria dewasa berinisial JML (41 THN) yang diduga terlibat dalam kasus kejahatan terhadap anak di bawah umur.
Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan yang diterima Polres Ogan Ilir pada Senin, 8 Juni 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Sat PPA Polres Ogan Ilir yang dipimpin langsung oleh Kasat PPA Polres Ogan Ilir, IPTU Dr. Tri Nensy Nirmalasary, S.H., M.M., bergerak cepat melakukan penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan alat bukti, serta pendampingan terhadap korban inisial Y.A (17 THN ) sesuai prosedur yang berlaku.
Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan terduga pelaku di wilayah Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Tim kemudian bergerak cepat dan berhasil mengamankan yang bersangkutan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Selain mengamankan terduga pelaku, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi-saksi, mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan perkara, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan penanganan kasus berjalan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
IPTU Dr. Tri Nensy Nirmalasary, S.H., M.M. menegaskan bahwa Polres Ogan Ilir berkomitmen memberikan perlindungan maksimal kepada perempuan dan anak serta tidak akan mentolerir segala bentuk kejahatan yang menyasar anak.
“Kami akan menangani setiap laporan yang berkaitan dengan perempuan dan anak secara profesional, cepat, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan pengawasan terhadap anak dan segera melapor apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana terhadap anak,” tegasnya.
Saat ini terduga pelaku telah diamankan di Polres Ogan Ilir. Penyidik masih terus melengkapi berkas perkara dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum guna proses hukum lebih lanjut.
Polres Ogan Ilir mengimbau para orang tua agar lebih aktif mengawasi aktivitas anak, baik di lingkungan sekitar maupun di dunia maya, guna mencegah anak menjadi korban tindak pidana dan menjaga keselamatan generasi muda dari berbagai bentuk kekerasan serta eksploitasi.
*HUMAS RES OI*
Gelar KRYD Sore Hari, Kapolsek Pemulutan Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap C3
OGAN ILIR, www.detik-nasional.com // Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif, Polsek Pemulutan melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dan Strong Point pada Senin, 08 Juni 2026, sekitar pukul 16.30 WIB di wilayah hukum Polsek Pemulutan.
Kegiatan yang dipimpin Ps. Ka SPK II Polsek Pemulutan, AIPDA Angga, dengan melibatkan dua personel unit patroli tersebut difokuskan pada upaya pencegahan berbagai tindak kejahatan, khususnya Curat, Curas, dan Curanmor (3C), aksi premanisme, kepemilikan senjata api ilegal, serta tindak pidana lainnya yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat.
Adapun lokasi kegiatan dipusatkan di kawasan yang dinilai memiliki tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggi dan berpotensi menjadi jalur lintasan pelaku kejahatan, yakni Desa Simpang 4 Pegayut dan Simpang Babatan Saudagar.
Dalam pelaksanaannya, personel melakukan razia stasioner pada titik-titik rawan kriminalitas serta patroli dialogis ke permukiman warga guna memberikan rasa aman sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dari hasil kegiatan tersebut, tidak ditemukan adanya pelaku tindak pidana, penyalahgunaan narkoba, kepemilikan senjata tajam, minuman keras maupun aksi premanisme. Petugas juga tidak melakukan penindakan tilang terhadap kendaraan roda dua maupun roda empat. Namun demikian, sebanyak 12 teguran dan 4 himbauan diberikan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
Kapolsek Pemulutan AKP Nugrah Angga Oktari, S.H., mengatakan bahwa kegiatan KRYD dan Strong Point merupakan langkah preventif yang terus dilakukan guna mencegah munculnya berbagai bentuk gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Pemulutan.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu waspada terhadap tindak kejahatan, terutama 3C, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum jelas kebenarannya, serta segera melaporkan kepada pihak Kepolisian apabila melihat atau mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan. Keamanan bukan hanya tugas Kepolisian, namun merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” ujar Kapolsek.
Kapolsek juga mengingatkan para pengendara untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, memastikan kendaraan terkunci dengan aman saat diparkir, serta meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan sekitar guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas.
Selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Tidak ditemukan gangguan Kamtibmas yang menonjol di wilayah hukum Polsek Pemulutan.
*HUMAS RES OI*
Report : JULIYAN
*CUACA CERAH DAN PANAS TERIK, POLSEK TANJUNG RAJA INTENSIFKAN PATROLI TERPADU CEGAH KARHUTLA, HOTSPOT NIHIL*
OGAN ILIR , www.detik-nasional.com // Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah hukum Polsek Tanjung Raja, personel Polsek Tanjung Raja melaksanakan kegiatan Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla pada Senin, 8 Juni 2026, di sejumlah titik rawan kebakaran lahan di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir.
Kegiatan patroli dilaksanakan di tengah kondisi cuaca cerah dan panas terik dengan suhu mencapai 33°C. Tim patroli yang terdiri dari Briptu Andi Okta Wijaya, Bripda Rifky Rahmat F, dan Bripda A. Linggar Arzedi melakukan pemantauan langsung terhadap lokasi yang berpotensi terjadi kebakaran lahan.
Dari hasil pemantauan di lapangan, petugas tidak menemukan adanya titik panas (hotspot) maupun kejadian kebakaran hutan dan lahan. Area yang menjadi fokus patroli berada pada koordinat 3°21’15,624″S 104°45’44,496″E dengan karakteristik vegetasi semak belukar, jenis tanah mineral, aktivitas masyarakat berkebun, serta memiliki potensi kebakaran kategori sedang.
Selain melakukan pemantauan, personel Polsek Tanjung Raja juga melaksanakan sambang dan sosialisasi kepada masyarakat di desa-desa rawan Karhutla. Petugas memberikan edukasi dan imbauan kamtibmas agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena selain melanggar hukum juga dapat menimbulkan dampak lingkungan yang luas dan membahayakan keselamatan masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Petugas turut menyebarluaskan Maklumat Kapolda Sumatera Selatan tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar serta mengajak Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk terus berperan aktif dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian Karhutla.
Kapolsek Tanjung Raja AKP Sondi Fraguna, S.H., M.Si menegaskan bahwa kegiatan patroli terpadu akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai langkah preventif menghadapi musim kemarau.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pencegahan merupakan langkah yang paling efektif untuk menghindari terjadinya Karhutla. Apabila menemukan indikasi kebakaran atau aktivitas pembakaran lahan, segera laporkan kepada pihak kepolisian maupun instansi terkait,” tegas Kapolsek.
Hingga berakhirnya kegiatan patroli, situasi di wilayah hukum Polsek Tanjung Raja terpantau aman dan kondusif, serta tidak ditemukan adanya kejadian Karhutla maupun titik panas di lokasi patroli.
*Humas res oi*
Sukseskan Program Swasembada, Tani Merdeka Indonesia Sumsel Gelar Audiensi dengan BRMP
PALEMBANG, www.detik-nasional.com // Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Selatan melakukan audiensi strategis dengan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan pada Senin (8/6/2026). Pertemuan yang berlangsung di Kantor BRMP Sumsel tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi dan menyamakan persepsi terkait arah kebijakan sektor pertanian di masa depan. Kedatangan rombongan ini diterima langsung dengan hangat oleh Kepala BRMP Sumatera Selatan, Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.T.P., M.P.
Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Sumsel, Medi Ahmazon, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas sambutan baik dari pihak BRMP. Ia menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut juga membawa misi penting dari jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk menyelaraskan langkah dengan program kerja pemerintah pusat. Melalui koordinasi ini, diharapkan tercipta keselarasan visi antara organisasi petani dan instansi teknis pemerintah dalam memajukan sektor agraris di daerah.
“Kehadiran kami hari ini bersama jajaran DPD Tani Merdeka Indonesia adalah untuk mendapatkan arahan dan pemahaman terkait suksesi program pemerintah, baik dari Presiden Prabowo Subianto maupun Kementerian Pertanian. Kami berkomitmen untuk mengeksekusi program tersebut secara kolaboratif guna memperkuat sinergi dalam mencapai swasembada dan ketahanan pangan nasional,” ujar Medi Ahmazon di sela-sela pertemuan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BRMP Sumatera Selatan, Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.T.P., M.P., yang didampingi oleh Kapoksi Pendampingan Modernisasi Pertanian Sumsel, Susilawati, menyambut baik langkah taktis yang diambil oleh DPW Tani Merdeka Indonesia Sumsel. Menurutnya, komunikasi intensif dan tatap muka seperti ini sangat krusial agar pemerintah dapat memetakan kendala nyata yang dihadapi para petani di lapangan secara akurat.
Noor Roufiq juga menambahkan bahwa masukan langsung dari organisasi yang bersentuhan langsung dengan petani akan menjadi bahan evaluasi penting bagi kebijakan BRMP. Dengan mengetahui dinamika di tingkat tapak, formulasi program modernisasi pertanian yang dirancang oleh pemerintah dapat menjadi lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Kami berterima kasih atas koordinasi yang terjalin dengan sangat baik ini. Melalui pertemuan ini, kami menjadi lebih memahami permasalahan yang terjadi di setiap daerah. Insya Allah, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengurai kendala tersebut satu per satu, sehingga apa yang diharapkan para petani dapat terealisasi dan bantuan modernisasi pertanian dapat dimanfaatkan dengan optimal,” tutup Noor Roufiq.
Report : JULIYAN
SELONG, DN-II Kabupaten Lombok Timur mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,83 persen pada Triwulan I Tahun 2026, menjadikannya salah satu daerah dengan pertumbuhan tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tertinggi di Pulau Lombok. Capaian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa arah pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah Smart Haerul Warisin-Edwin mulai menunjukkan hasil nyata di berbagai sektor ekonomi. (8/6/2026).
Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin, M.Si, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut seraya memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja bersama membangun daerah.
Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kerja bersama seluruh masyarakat Lombok Timur serta seluruh jajaran pemerintah daerah. Petani yang tetap berproduksi, nelayan yang terus melaut, pedagang yang menggerakkan pasar, pelaku UMKM yang terus tumbuh, dunia usaha dan seluruh OPD yang bekerja sesuai tugasnya masing-masing telah memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah ini, ujar Bupati.
Menurut Bupati, pertumbuhan ekonomi Lombok Timur memiliki karakter yang khas karena tidak ditopang oleh keberadaan tambang besar, kawasan ekonomi khusus, maupun pusat industri berskala nasional.
Kita tidak memiliki tambang emas, tidak memiliki KEK seperti Mandalika, tetapi kita memiliki kekuatan ekonomi rakyat yang luar biasa. Karena itu saya selalu menegaskan bahwa pertanian harus tetap menjadi pondasi utama pembangunan ekonomi Lombok Timur. Ketika petani kuat, desa bergerak. Ketika desa bergerak, perdagangan tumbuh, daya beli meningkat dan ekonomi daerah ikut berkembang, tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bupati menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat sektor-sektor produktif masyarakat, memperluas akses permodalan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pemerataan pembangunan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Dr. H Juaini Taufik menilai capaian pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan indikator bahwa arah kepemimpinan dan kebijakan pembangunan yang ditetapkan Bupati mulai terimplementasi secara efektif di lapangan.
Menurut Sekda Dr. H JuainiTaufik, sejak awal pemerintahan, Bupati Drs. H Haerul Warisin. M.Si telah memberikan arah yang jelas bahwa pembangunan harus bertumpu pada penguatan ekonomi rakyat, peningkatan produktivitas pertanian, perluasan akses keuangan, penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pak Bupati sejak awal menekankan bahwa pembangunan harus menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Beliau mengarahkan agar seluruh perangkat daerah bekerja dalam satu orkestrasi pembangunan yang terintegrasi, tidak berjalan sendiri-sendiri. Arahan itu kemudian kita terjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang saling menguatkan, kata Sekda.
Sekda menjelaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan tersebut terlihat dari tingginya pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi yang mencapai 27,54 persen, tertinggi di antara seluruh lapangan usaha. Kondisi itu menunjukkan meningkatnya inklusi keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan dan lembaga keuangan formal.
Menurutnya, berbagai program yang dijalankan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), kerja sama dengan perbankan, serta dorongan pemerintah agar masyarakat memanfaatkan rekening yang telah dimiliki mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi daerah.
Kita melihat masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan perbankan, memanfaatkan rekening untuk transaksi ekonomi, menabung, menerima pembayaran dan mengembangkan usaha. Ini menunjukkan bahwa upaya memperluas akses keuangan yang selama ini dilakukan mulai memberikan hasil yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, jelasnya. 
Lebih lanjut, Sekda menilai capaian pertumbuhan ekonomi saat ini bukan sekadar angka statistik, melainkan gambaran bahwa fondasi pembangunan menuju masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya saing mulai terbentuk.
Pertumbuhan ekonomi 7,83 persen ini menunjukkan bahwa arah pembangunan yang ditetapkan Bupati mulai terlihat hasilnya pada awal pemerintahan. Gagasan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pertumbuhan perlahan terurai dalam berbagai capaian nyata. Kita melihat pertumbuhan yang lebih terarah, lebih merata dan semakin inklusif, ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur optimistis bahwa dengan tetap menjadikan pertanian sebagai pondasi ekonomi, memperkuat UMKM, memperluas akses keuangan dan meningkatkan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai akan menjadi pijakan penting menuju Lombok Timur yang lebih maju, mandiri dan berdaya saing.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tugas kita sekarang adalah menjaga momentum ini. Pertumbuhan ekonomi harus terus kita dorong agar tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkelanjutan, tutup Bupati. Red
BREBES, DN-II Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Brebes dilaporkan menghentikan operasional sementara. Berdasarkan pantauan di lapangan per tanggal 9 Juni 2026, sedikitnya lima SPPG di wilayah Kecamatan Jatibarang terpaksa tutup akibat kendala pencairan dana operasional dari pusat.
Selain kendala pendanaan, evaluasi di tingkat lapangan menunjukkan adanya sejumlah hambatan teknis dan administratif yang menjadi sorotan pengawas Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kendala Teknis dan Standar Lingkungan
Slamet Dhopir, Pengawas MBG wilayah Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa efektivitas operasional SPPG saat ini masih terkendala pada pemenuhan standar instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Menurutnya, beberapa unit SPPG belum memiliki sistem pengolahan yang memadai untuk memisahkan bakteri secara efektif.
”Idealnya, IPAL harus menggunakan teknologi pemurni air yang canggih agar limbah dapat dikelola dengan standar lingkungan yang baik dan air hasil olahan bisa digunakan kembali. Sistem berkualitas tinggi memang memerlukan investasi besar, mencapai ratusan juta rupiah,” ujar Slamet. (8/62026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa evaluasi menyeluruh diperlukan agar seluruh unit SPPG dapat memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah guna memastikan keberlanjutan program MBG.
Legalitas dan Kepatuhan Regulasi
Selain aspek teknis, terdapat temuan bahwa sejumlah unit SPPG belum melengkapi persyaratan administratif mendasar, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB).
Secara regulasi, operasional SPPG sebagai penyedia layanan gizi wajib mengacu pada:
UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang mewajibkan setiap pelaku usaha memiliki NIB sebagai legalitas dasar operasional.
PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mengatur kewajiban pemenuhan standar teknis bagi unit usaha yang mengelola pangan dan limbah.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengamanatkan setiap kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah wajib memiliki sistem pengolahan yang memenuhi baku mutu lingkungan.
Keterlambatan Dana Operasional
Di sisi lain, keluhan dari pengelola SPPG di Kecamatan Jatibarang menyoroti masalah likuiditas. Keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat menyebabkan operasional terhenti karena pengelola tidak memiliki dana talangan untuk belanja kebutuhan harian.
”Banyak SPPG tutup karena dana dari pusat belum cair. Kami tidak bisa menalangi biaya operasional secara mandiri,” ungkap salah satu pemilik SPPG. Kondisi ini dikhawatirkan akan meluas ke wilayah lain jika tidak segera mendapat perhatian dari otoritas terkait.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Diharapkan adanya sinkronisasi antara instansi pusat dan daerah untuk mempercepat proses administratif dan teknis, sehingga layanan pemenuhan gizi bagi sasaran program tidak terhambat dan tetap berjalan sesuai standar keamanan pangan yang berlaku.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Gandeng PPL dan POPT, Dinas KP Cari Solusi Pengairan Lahan Poktan Usaha Bersama Pemulutan
OGAN ILIR, www.detik-nasional.com // Menghadapi tantangan fenomena iklim El Nino yang memicu panas berkepanjangan, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Tombak Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat mengantisipasi dampak kekeringan. Langkah strategis ini dilakukan dengan menggandeng Dinas Ketahanan Pangan (KP) bidang Sarana dan Prasarana (Sapras) Pertanian, serta Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Kecamatan Pemulutan. Sinergi lintas sektor ini berfokus pada koordinasi lapangan untuk mencari solusi konkret demi menjaga keberlanjutan usaha tani di wilayah tersebut.
Salah satu fokus utama dari gerakan mitigasi ini adalah optimalisasi sistem pompanisasi di kawasan yang rawan terdampak. Langkah tersebut disambut baik oleh Kelompok Tani (Poktan) Usaha Bersama yang dipimpin oleh Juni Hs. Sebagai ketua Poktan sekaligus tokoh masyarakat setempat, Juni Hs menilai kehadiran para petugas dan dinas terkait membawa angin segar serta harapan besar bagi para petani yang mulai cemas akan ancaman gagal panen akibat kemarau.
Secara geografis, hamparan lahan milik Poktan Usaha Bersama memiliki potensi yang sangat besar untuk penerapan sistem pompanisasi karena dibelah langsung oleh anak Sungai Ogan. Lahan pertanian ini juga terletak di posisi strategis yang bersebelahan langsung dengan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tepatnya berbatasan dengan Desa Simpang 4, Kecamatan Jejawi. Keberadaan sumber air yang melimpah di tengah lahan ini dinilai menjadi modal utama dalam menyelamatkan komoditas pertanian warga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui peninjauan dan koordinasi intensif ini, pemanfaatan aliran anak Sungai Ogan menggunakan pompa air diharapkan dapat segera terealisasi dalam waktu dekat. Kolaborasi antara PPL Kementan, Dinas KP Bidang Sapras, POPT, dan pengurus Poktan ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam menjaga stabilitas pangan. Dengan solusi pompanisasi yang tepat sasaran, aktivitas pertanian di Kecamatan Pemulutan diharapkan tetap produktif meskipun berada di bawah bayang-bayang cuaca ekstrem.
REPORT : JULIYAN
Brebes, DN-II Kondisi pasar tradisional di wilayah Jatibarang kini tengah memprihatinkan. Aktivitas jual beli yang biasanya ramai dipadati masyarakat, kini tampak sepi dan kurang bergairah. Perubahan drastis ini berdampak langsung pada penghasilan para pedagang yang merosot tajam. (3/6/2026).
Ini disampaikan Rohman Kepala Pasar Jatibarang, Brebes, hari Rabu 3 Juni 2026 , beruntungnya target Pendapatan Asli Daerah , di dari pasar ini setahun bisa mencapai Rp 915 juta , hal itu tercapai juga berkat adanya pasar kambing yang beraktivitas seminggu dua kali , dan badainya saja baik capek 39 juta setahun ujarnya.
Sejak mulai beroperasi pada pukul 07.00 pagi, suasana pasar tidak lagi menunjukkan geliat ekonomi seperti beberapa waktu lalu. Para pedagang mengeluhkan penurunan omzet yang signifikan dan merata, tidak hanya di pasar Jatibarang, namun juga dirasakan oleh pelaku usaha di wilayah Brebes secara umum.
Pendapatan Merosot Drastis
Penurunan pendapatan yang dirasakan para pedagang terbilang cukup ekstrem. Menurut informasi yang dihimpun, angka pendapatan harian pedagang yang dulunya bisa menyentuh angka Rp 5.000.000, kini merosot tajam hingga hanya berkisar di angka Rp 1.000.000 hingga Rp 2.000.000 per harinya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kondisi ini dirasakan oleh hampir seluruh pedagang. Pasar sudah tidak seramai dulu, dan daya beli masyarakat memang terlihat sangat menurun dibandingkan masa-masa sebelumnya,” ujar salah satu sumber di lapangan.
Faktor Penyebab
Selain faktor melemahnya daya beli masyarakat, para pedagang mengungkapkan adanya ketidakpastian situasi di lapangan yang dipicu oleh adanya online dan kemampuan daya beli masyarakat yang berkurang, keluhnya.
Situasi tersebut diakui pedagang turut memengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi di area pasar.
Hingga berita ini diturunkan, para pedagang berharap adanya perhatian dan solusi nyata dari pemerintah daerah guna memulihkan kembali aktivitas pasar agar roda ekonomi masyarakat di Jatibarang dan sekitarnya bisa kembali normal.
Diceritakannya serangkaian pemeriksaan dari pihak terkait, dalam hal ini Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ), bahkan dari pihak BPK Badan Pemeriksa Keuangan Sudah ke lokasi dan menyampaikan bahwa senior penurunan Pendapatan asli daerah dari sektor setoran target PAD pasar , di mana-mana berkurang.
Reporter: Teguh
You cannot copy content of this page