Presiden Resmikan 1.061 Gedung Koperasi Merah Putih, Pangdam XVIII/Kasuari Hadiri Vicon di Manokwari
MANOKWARI, DN-II Semangat kebersamaan dan optimisme membangun ekonomi kerakyatan terasa kuat di Gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Jalan Poros SP 7, Kampung Sumber Boga, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Pangdam XVIII/Kasuari, Christian Kurnianto Tehuteru bersama pejabat umum Kodam XVIII/Kasuari menghadiri Vicon Peresmian 1.061 Gedung KDKMP se-Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo, pada minggu (17/05/2026)
Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa program Koperasi Merah Putih merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat melalui pengembangan koperasi berbasis desa dan kelurahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Program ini juga menjadi salah satu strategi nasional dalam mendukung ketahanan pangan, pemerataan ekonomi, serta penguatan kemandirian masyarakat hingga ke tingkat kampung.
Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Republik Indonesia bersama jajaran Kabinet Merah Putih sebagai tanda resmi peresmian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) se-Indonesia. Momentum ini disambut antusias oleh masyarakat dan seluruh peserta Vicon sebagai simbol dimulainya penguatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi di berbagai daerah di Indonesia. 
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Papua Barat, Irjen Pol. Alfred Papare, S.I.K., Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, S.H., M.Si., Bupati Manokwari, Hermus Indou, S.IP., M.H., Wakil Bupati Manokwari, Mugiyono, S.Hut., M.Ling., Kepala Dinas Koperasi Papua Barat, Sarce M. Medotga, S.Sos, unsur Forkopimda Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, para Kepala Distrik se-Warpramasi, serta para Kepala Kampung se-Distrik Warpramasi. menunjukkan adanya sinergitas lintas sektoral dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam pengawasan, pendampingan, dan pelaksanaan program koperasi di wilayah Papua Barat. Red
TEGAL, DN-II Kawasan Gedung Olahraga (GOR) Wisanggeni Kota Tegal tidak hanya menjadi pusat aktivitas olahraga, tetapi juga menjadi ladang rezeki bagi para pelaku UMKM. Salah satunya adalah Fauzi (22), pemuda asal Kabupaten Purbalingga yang mengadu nasib dengan berjualan kuliner tradisional getuk goreng di kawasan tersebut.
Meski harus menempuh perjalanan jauh dari Purbalingga ke Kota Tegal, Fauzi konsisten berjualan setiap satu minggu sekali, tepatnya pada hari Minggu. Usaha yang baru digelutinya selama lima bulan terakhir ini rupanya mendapat respons positif dari masyarakat Tegal.
“Saya berjualan di sini seminggu sekali. Alhamdulillah, dalam sehari omzet penjualan bisa mencapai Rp1,2 juta,” ujar Fauzi saat ditemui di lapaknya yang berlokasi di Jalan Wisanggeni 2 No. 2, atau tepat di sebelah utara Koperasi Haji, Minggu (17/5/2026).
Fauzi menjelaskan bahwa getuk goreng yang ia jual merupakan hasil produksi sendiri dengan bahan baku utama singkong pilihan. Untuk satu kilogram getuk goreng yang gurih dan manis tersebut, ia mematok harga Rp40.000.
Selama berjualan di area publik tersebut, Fauzi mengaku tidak mengalami kendala atau keluhan yang berarti. Terkait biaya operasional lapak, ia menilai iuran yang ditarik oleh pengelola setempat masih sangat terjangkau bagi para pedagang kecil.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Untuk keluhan tidak ada. Kalau untuk iuran, kami membayar uang parkir sebesar Rp2.000 dan uang keamanan Rp2.000. Jadi totalnya Rp4.000, bayar sendiri-sendiri,” terangnya.
Bagi masyarakat Tegal dan sekitarnya yang rindu atau ingin mencicipi kelezatan getuk goreng khas buatan Fauzi, Anda bisa langsung mengunjungi kawasan GOR Wisanggeni Tegal setiap hari Minggu pagi.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan sekolah mulai berdampak pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Para pedagang jajanan keliling di wilayah Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, mengeluhkan penurunan omzet yang signifikan sejak program tersebut berjalan.
Keluhan Pedagang Sempolan
Aris, seorang pedagang sempolan yang biasa berkeliling dari sekolah ke sekolah, mengungkapkan keresahannya pada Senin (11/5/2026). Menurutnya, kondisi pasar saat ini jauh berbeda dibandingkan sebelum adanya program MBG.
“Dulu omzet penjualan bisa di atas Rp500.000 per hari, setara dengan menghabiskan 4 kg adonan sempolan. Sekarang, membawa 3 kg saja sering kali tidak habis sampai sore,” ujar Aris.
Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pemberian makan gratis, tetapi juga mempertimbangkan nasib pedagang kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari uang jajan siswa. Aris meminta pemerintah bersikap adil agar kebijakan tersebut tidak mematikan mata pencaharian warga kecil.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pedagang Bakso Ayam Turut Terdampak
Senada dengan Aris, Suryanto, seorang pedagang bakso ayam, juga merasakan dampak serupa. Ia menyebutkan bahwa sejak siswa mendapatkan jatah makan siang dari sekolah, intensitas mereka membeli jajanan di luar pagar sekolah menurun tajam.
“Dahulu, berangkat jualan pasti habis. Omzet biasanya di atas Rp300.000. Sekarang untuk mencapai angka itu susah sekali, seringnya di bawah itu,” keluh Suryanto.
Harapan bagi UMKM
Para pedagang berharap ada solusi atau skema pelibatan UMKM lokal dalam penyediaan menu Makan Bergizi Gratis tersebut. Hal ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah agar program pemerintah tetap berjalan tanpa mengorbankan ekonomi pedagang kecil yang sudah lama berjualan di lingkungan sekolah.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Kebutuhan akan konsumsi air bersih dan produk turunannya yang higienis terus meningkat di wilayah Kabupaten Brebes. Menjawab tantangan tersebut, PT Toya Sejuk Sejahtera (Toses) hadir sebagai produsen es batu kristal berkualitas tinggi yang menjamin keamanan konsumsi bagi masyarakat. (9/5/2026).
Berlokasi strategis di Jl. Slamet, RT 03/RW 22 (kawasan belakang Alun-alun Brebes), pabrik ini membawa standar baru dalam industri es batu lokal. Mengandalkan teknologi Reverse Osmosis (RO) murni, produk es yang dihasilkan diklaim sangat aman untuk dikonsumsi langsung tanpa perlu khawatir akan kandungan zat berbahaya atau polutan.
Kapasitas Produksi Skala Besar
Meski dikelola oleh tenaga-tenaga muda potensial, PT Toses menunjukkan tajinya dengan kapasitas produksi yang cukup masif. Setiap harinya, pabrik ini mampu memproduksi hingga 20 ton es batu kristal.
“Saat ini kami fokus memenuhi kebutuhan pasar di sekitar wilayah Brebes. Untuk jangkauan pengiriman terjauh, kami sudah melayani hingga area Pejagan,” ujar Fahri (18), perwakilan manajemen PT Toses saat memberikan keterangan kepada media.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Manajemen Operasional yang Efisien
Keberhasilan PT Toses dalam menjaga ritme produksi tak lepas dari sistem kerja yang terstruktur. Dengan total 12 karyawan, perusahaan membagi beban kerja secara efektif:
Bagian Produksi: 4 personel yang bekerja dalam 2 shift untuk memastikan mesin terus beroperasi.
Bagian Pengiriman: Tim kurir sigap yang memastikan distribusi ke pelanggan tetap lancar.
Pemeriksa (Checker): 2 personel khusus yang bertanggung jawab atas kontrol kualitas sebelum produk keluar dari pabrik.
Harga Terjangkau dengan Kualitas Premium
Di tengah persaingan pasar, PT Toses menawarkan harga yang sangat kompetitif. Produk es kristal dikemas secara praktis dalam plastik per bal dengan harga Rp7.500. Dengan harga tersebut, konsumen sudah mendapatkan es batu dengan kualitas air minum RO yang jernih dan higienis.
Mengakhiri keterangannya, pemuda berusia 18 tahun ini menyelipkan pesan motivasi yang menjadi semangat dasar operasional perusahaan.
“Kami percaya pada proses. Walaupun sedikit, nanti lama-lama akan menjadi bukit,” pungkas Fahri optimis.
Bagi masyarakat atau pelaku usaha kuliner di wilayah Brebes dan sekitarnya yang membutuhkan pasokan es batu kristal higienis, PT Toya Sejuk Sejahtera siap menjadi mitra terpercaya untuk mendukung kebutuhan bisnis maupun konsumsi harian.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: teguh
TEGAL, DN-II Di balik renyahnya kerupuk yang sering kita nikmati, tersimpan kisah perjuangan seorang pria paruh baya bernama Pak Iman. Sudah puluhan tahun lamanya, pria asal Tasikmalaya ini merantau di Kota Tegal, menyusuri jalanan demi menghidupi istri dan kelima anaknya yang menanti di kampung halaman. (9/5/2026).
Saat ini, Pak Iman menetap di sebuah kontrakan di kawasan Jalan K.S. Tubun, RT 01 RW 02, Debong Tengah, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal. Sejak fajar menyingsing, tepatnya pukul 04.30 WIB, ia sudah mulai bersiap dengan sepeda tuanya.
Perjuangan dari Harga 200 Perak
Pak Iman mengenang masa-masa awal ia berjualan. Dulu, satu keping kerupuk masih ia jual dengan harga Rp200 hingga Rp250. Kini, seiring perubahan zaman, harga satu kerupuk dari tangannya dipatok seharga Rp500.
“Sekarang harganya 500 (rupiah). Kalau di warung-warung biasanya dijual lagi 1.000 satu bijinya. Kalau yang bungkusan isi 12 itu harganya 5.000,” ujar Pak Iman saat ditemui di sela kegiatannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meski kerupuk adalah barang yang ringan, membawa satu kantong besar (“sinteng”) menggunakan sepeda bukanlah perkara mudah. Pak Iman harus menjaga keseimbangan saat menempuh rute yang cukup jauh, mulai dari wilayah SMP 9, Pantai Alam Indah (PAI), hingga menyusuri Jalan Mahakam.
Menabung Rindu untuk Anak dan Istri
Setiap hari, Pak Iman berjuang hingga pukul 15.00 atau 16.00 WIB. Dari hasil keringatnya itu, ia bisa mengantongi pendapatan bersih sekitar Rp150.000 per hari. Pendapatan ini ia kumpulkan dengan telaten untuk dikirimkan kepada keluarganya di Tasik.
Menjadi seorang perantau berarti harus siap menahan rindu. Pak Iman mengaku hanya bisa pulang ke Tasikmalaya jika tabungannya sudah mencukupi.
“Istri di Tasik, anak ada lima. Pulangnya tergantung uangnya, kalau ada uang ya pulang. Kadang sebulan sekali, kadang sebulan setengah baru bisa pulang,” tambahnya dengan nada rendah.
Sosok Tangguh di Jalanan Tegal
Pak Iman adalah potret nyata kegigihan seorang kepala keluarga. Di tengah usia yang tak lagi muda, ia membuktikan bahwa kejujuran dan kerja keras adalah kunci untuk bertahan hidup. Bagi warga Tegal yang sering berpapasan dengannya di jalan, Pak Iman bukan sekadar penjual kerupuk, melainkan simbol dedikasi tanpa batas untuk keluarga.
Reporter: Teguh
JAKARTA, DN-II – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menghadiri perhelatan “Belajaraya Jakarta 2026” yang diinisiasi oleh jaringan Semua Murid Semua Guru (SMSG) di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu (2/5/2026). Kehadiran Seskab di tengah peringatan Hari Pendidikan Nasional ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung kolaborasi lintas sektor di dunia pendidikan.
Kehadiran di Tengah Agenda Padat
Meski jadwal semula menempatkan Seskab Teddy sebagai pembicara pada pukul 17.15 WIB, agenda mendadak membuatnya tidak dapat mengikuti seluruh rangkaian acara hingga usai. Namun, di tengah kepadatan aktivitas negara, ia tetap menyempatkan diri hadir untuk menyapa langsung para relawan, guru, mahasiswa, serta berbagai komunitas pendidikan yang berkumpul di TIM.
Pesan Kolaborasi: Kerja Bareng dan Umpan Balik
Dalam sesi spontan saat menyapa peserta, Seskab Teddy memberikan motivasi dan arahan strategis bagi para penggerak pendidikan. Ia menggarisbawahi dua poin utama dalam transformasi pendidikan nasional:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Semangat Kerja Bareng: Pendidikan bukanlah tanggung jawab satu instansi semata, melainkan butuh gotong royong dan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat.
Pentingnya Umpan Balik: Pemerintah sangat mengharapkan masukan, kritik, dan keterlibatan langsung dari komunitas pendidikan agar kebijakan yang diambil tetap relevan dengan kebutuhan di lapangan. 
“Pendidikan membutuhkan ‘kerja bareng’ dari semua pihak. Kami sangat menghargai umpan balik dan keterlibatan komunitas untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan beriringan dengan aspirasi para penggerak di lapangan,” ujar Teddy.
Dukungan Jajaran Kabinet Merah Putih
Acara ini juga menjadi ruang silaturahmi bagi sejumlah pejabat tinggi negara dan tokoh pendidikan. Selain pegiat pendidikan Najelaa Shihab, tampak hadir sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya:
Jabatan Nama Menteri
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid
Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Mohammad
Kehadiran para menteri ini menunjukkan sinergi antar-kementerian dalam memandang pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas.
Red
KARAWANG, DN-II Masalah klasik mengenai penyelesaian piutang kemitraan Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah (BGS) di Kabupaten Karawang kembali menjadi sorotan. Meski Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mencatatkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah melampaui target di tahun 2024, namun tunggakan kontribusi dari pengelolaan pasar oleh pihak ketiga justru kian membengkak.
Wakil Ketua Umum Iwok Indonesia, Ali Sopyan, menyikapi tajam kondisi ini. Menurutnya, berlarut-larutnya penyelesaian piutang ini menunjukkan adanya ketidaktegasannya OPD terkait dalam mengelola aset daerah.
Realisasi PAD Tinggi, Tapi Piutang Macet
Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun 2024 Pemkab Karawang menyajikan anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp30,74 miliar dengan realisasi mencapai Rp54,10 miliar (175,98%). Namun, di balik capaian tersebut, terdapat rapor merah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Hingga 31 Desember 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui LHP Nomor 38A/LHP/XVIII.BDG/05/2024 telah merekomendasikan Bupati Karawang untuk menyusun roadmap strategi penagihan tunggakan piutang kontribusi sebesar Rp18,61 miliar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Temuan BPK: Belum Ada Perbaikan Signifikan
Meski Pemkab telah mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/Kep.485-Huk/2024 tentang Roadmap Penyelesaian, hasil audit lapangan menunjukkan fakta yang kontras:
Saldo Tunggakan Bertambah: Belum terdapat perbaikan signifikan dalam kerjasama pengelolaan pasar, bahkan saldo tunggakan mitra justru semakin bertambah.
Ketidakpastian Pelunasan: Waktu pelunasan dari pihak mitra belum dapat diukur secara pasti.
Kendala Administratif: Di Pasar Johar (PT Senjaya Rejeki Mas), Disperindag masih menunggu laporan keuangan mitra untuk kajian appraisal kontribusi oleh KJPP.
Potensi Pelanggaran Regulasi
Berlarut-larutnya penagihan ini diduga menabrak Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perda Karawang Nomor 7 Tahun 2018. Dalam aturan tersebut, Bupati sebenarnya memiliki wewenang penuh untuk melakukan pengakhiran kerjasama secara sepihak jika mitra: 
Terlambat membayar kontribusi 3 kali berturut-turut.
Tidak membayar kontribusi 3 kali berturut-turut.
Tidak menyelesaikan pembangunan sesuai perjanjian.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Regulasinya jelas, ada tahapan teguran tertulis satu hingga tiga sebelum pemutusan kontrak. Jika penagihan tidak optimal, maka daerah yang dirugikan karena potensi pendapatan tertunda terus-menerus,” tegas Ali Sopyan.
Langkah Hukum dan Rekomendasi
Saat ini, Disperindag dilaporkan telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Karawang melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk menangani permasalahan di Pasar Cikampek I, Pasar Cikampek II, dan Pasar Cilamaya.
Atas temuan ini, BPK merekomendasikan Bupati Karawang agar menginstruksikan Kepala Disperindag untuk lebih optimal dalam menjalankan strategi penagihan. Pemkab Karawang menyatakan sependapat dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi tersebut dalam jangka waktu 60 hari setelah LHP diterima.
Publik kini menunggu, apakah langkah koordinasi dengan aparat penegak hukum ini akan membuahkan hasil nyata, atau justru piutang belasan miliar tersebut akan terus menguap dan membebani neraca keuangan daerah.
Tim Red
BREBES, DN-II Pelaksanaan pengajian akbar yang menghadirkan pendakwah kondang Gus Iqdam di Desa Klampok, Kabupaten Brebes, menyisakan ganjalan bagi para pelaku UMKM. Alih-alih meraup berkah ekonomi, para pedagang kaki lima (PKL) justru memprotes tingginya tarif sewa lapak yang dipatok panitia penyelenggara pada Senin (29/4/2026) malam.
Tarif Dinilai Tidak Rasional
Berdasarkan pantauan di lapangan, para pedagang merasa keberatan dengan tarif sewa yang menembus angka Rp250.000 hingga Rp300.000 per lapak, khususnya untuk area ring utama. Nominal ini dianggap sangat memberatkan bagi pedagang kecil yang modal hariannya bahkan seringkali di bawah angka tersebut.
Seorang pedagang berinisial AR (40), mengungkapkan kekecewaannya karena merasa keuntungan yang didapat belum tentu bisa menutupi biaya sewa yang sangat tinggi.
”Kasihan kami para pelaku UMKM. Jualannya saja belum tentu untung segitu, tapi sudah ditarget harga tinggi di depan. Panitia ini benar atau tidak caranya dalam mengelola?” ujar AR dengan nada kecewa kepada tim redaksi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ketidakjelasan Transparansi Biaya
Kekecewaan pedagang semakin memuncak karena adanya dugaan ketidaksesuaian antara hasil rapat koordinasi awal dengan realita di lapangan. Menurut Inisial ST (45), salah satu pedagang yang hadir saat koordinasi, awalnya tidak ada pembahasan mengenai tarif lapak hingga ratusan ribu rupiah.
”Setahu kami, awalnya pembahasan hanya seputar retribusi parkir yang sebesar Rp2.000. Tapi faktanya, saat pelaksanaan, kami justru dipatok harga lapak yang luar biasa mahal,” keluh ST.
Senada dengan Sutrisno, seorang perwakilan PKL yang enggan disebutkan namanya menambahkan bahwa kurangnya transparansi dari pihak panitia membuat pedagang merasa “terjebak” di tengah momentum keramaian acara keagamaan tersebut.
Sisi Lain: Aksi Sosial di Tengah Polemik
Meski dibayangi polemik tarif lapak, sisi kemanusiaan tetap terlihat di sela-sela acara. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak Indomaret turut berpartisipasi dengan membagikan sedikitnya 129 paket bingkisan kepada warga dan pihak terkait pada hari pelaksanaan acara.
Harapan Pedagang
Warga setempat yang juga ikut berjualan berharap agar ke depannya pihak panitia lebih bijak dalam menentukan regulasi. Mereka meminta agar acara keagamaan tidak dijadikan ajang komersialisasi yang memberatkan rakyat kecil.
”Kami inginnya acara ini membawa berkah bagi semua, termasuk kami yang mencari nafkah kecil-kecilan. Jangan sampai niat ibadah justru mencekik usaha mikro,” pungkas salah satu warga yang berjualan di area acara.
Hingga berita ini diturunkan, pihak panitia penyelenggara belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan penetapan tarif lapak yang menjadi keluhan utama para pedagang tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: teguh
BREBES, DN-II Pemerintah Kabupaten Brebes mulai memperkuat tata kelola distribusi logistik guna mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengoptimalkan peran Koperasi Desa Mandiri Pangan (KDMP) sebagai motor penggerak ekonomi desa sekaligus pemasok utama kebutuhan bahan pangan. (28/4/2026).
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Dinkopumdag) Kabupaten Brebes, Drs. Zaenal Abidin, MM, menyatakan bahwa langkah ini diperkuat dengan Surat Edaran (SE) Bupati. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya pelibatan koperasi dalam rantai pasok agar dampak ekonomi program MBG terasa langsung di tingkat desa.
Menghidupkan Kembali Ekonomi Desa
Optimalisasi KDMP bertujuan untuk mengaktifkan kembali koperasi-koperasi di tingkat desa yang selama ini terkendala permodalan. Dengan menjadi penyuplai tetap program MBG, KDMP diharapkan memiliki unit usaha yang berkelanjutan.
“Ini upaya menghidupkan KDMP yang selama ini tidak memiliki anggaran agar bisa bergerak kembali. Sudah ada Surat Edaran dari daerah untuk mendukung hal ini,” ujar Zaenal Abidin saat dikonfirmasi, baru-baru ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menanggapi kekhawatiran pelaku UMKM lokal yang selama ini memasok bahan baku seperti tahu dan tempe, Zaenal menegaskan bahwa kolaborasi tetap mengedepankan kualitas dan harga yang kompetitif.
“Fokus kami adalah standarisasi. Yang penting barang tersedia, harga cocok, dan kualitas bagus sesuai SOP. Kami melakukan pendampingan agar proses administrasi dan teknisnya lebih mudah bagi mereka,” imbuhnya.
Skema Permodalan dan Solusi Pembiayaan
Tantangan utama yang dihadapi KDMP saat ini adalah keterbatasan modal awal untuk menyuplai barang dalam skala besar. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah tengah mengupayakan kerja sama dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) hingga skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Kami sedang mencari skema terbaik, harapannya disepakati bunga yang rendah agar koperasi bisa tumbuh. Mengingat ini program baru, kami terus mencari cara agar masyarakat dan koperasi sama-sama berdaya,” jelas Zaenal.
Transparansi Dana Desa dan Pengawasan
Terkait pendanaan, dijelaskan bahwa pembentukan dan penguatan KDMP berkaitan dengan alokasi Dana Desa yang ditargetkan dapat dikembalikan secara bertahap dalam jangka waktu enam tahun. Hal ini sekaligus menepis isu bahwa keuntungan koperasi akan ditarik ke pemerintah pusat.
“Keuntungan koperasi adalah milik anggota. Namun, karena modalnya bersumber dari Dana Desa, tentu ada mekanisme pengembalian yang diatur secara bertahap,” tegasnya.
Imbauan Terhadap Potensi Penipuan
Di sisi lain, masyarakat diminta tetap waspada terhadap praktik koordinasi di lapangan. Muncul laporan mengenai adanya sosialisasi pinjaman yang mengatasnamakan KDMP, padahal proses administrasi koperasi masih dalam tahap penyempurnaan. Pemerintah mengimbau warga untuk memastikan legalitas setiap skema keuangan yang ditawarkan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui sinergi antara KDMP, UMKM lokal, dan penyelenggara MBG, program ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi nutrisi, tetapi juga katalisator pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan Kabupaten Brebes.
Laporan: Teguh
Editor: Casroni
Perkuat Tata Kelola Daerah, DPRD Ogan Ilir Gelar Rapat Paripurna Raperda Inisiatif dan LKPJ 2025
OGAN ILIR,www.detik-nasional.com // Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir menggelar dua rapat paripurna penting secara maraton di Gedung Paripurna DPRD Ogan Ilir, KPT Tanjung Senai, pada Senin (30/03/2026). Pertemuan strategis ini difokuskan pada pemantapan regulasi daerah serta evaluasi kinerja pemerintah melalui penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran sebelumnya.
Rapat Paripurna XXIX (Lanjutan) menjadi agenda pembuka yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ogan Ilir, H. Edwin Cahya Putra, SIP. Didampingi oleh Wakil Bupati Ogan Ilir, H. Ardani, SH, MH, rapat ini dihadiri oleh jajaran unsur Forkopimda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga Camat se-Kabupaten Ogan Ilir guna mendengarkan dinamika legislasi yang tengah berlangsung.
Fokus utama pada paripurna pertama ini adalah penyampaian tanggapan atau jawaban fraksi-fraksi DPRD terhadap pendapat Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD tahun 2026. Melalui juru bicara masing-masing, fraksi-fraksi memberikan penegasan serta masukan konstruktif untuk memastikan bahwa Raperda yang diusulkan benar-benar matang secara substansi sebelum disahkan menjadi kebijakan daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Setelah agenda pertama usai, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna XXX yang memasuki tahap Pembicaraan Tingkat I. Agenda ini dikhususkan bagi pihak eksekutif untuk menyampaikan Nota Penjelasan Bupati Ogan Ilir terkait LKPJ Tahun Anggaran 2025, sebagai bentuk kewajiban konstitusional kepala daerah dalam melaporkan hasil kerjanya kepada legislatif.
Dalam nota penjelasan tersebut, dipaparkan secara komprehensif mengenai gambaran umum pelaksanaan pemerintahan selama satu tahun penuh. Laporan ini mencakup berbagai indikator keberhasilan, mulai dari capaian program prioritas, realisasi penyerapan anggaran yang efisien, hingga dampak dari kebijakan strategis yang telah diimplementasikan bagi kesejahteraan masyarakat Ogan Ilir.
Rangkaian rapat paripurna ini menegaskan komitmen DPRD Kabupaten Ogan Ilir dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara optimal. Melalui proses check and balances yang transparan ini, diharapkan tata kelola pemerintahan daerah semakin akuntabel dan setiap kebijakan yang diambil senantiasa berorientasi pada kepentingan dan kemajuan seluruh lapisan masyarakat.
Report : JULIYAN
You cannot copy content of this page