PALANGKA RAYA, DN-II Musyawarah Besar (Mubes) I Forum Kebangsaan Organisasi Masyarakat (Ormas), Paguyuban, dan Kerukunan Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi digelar di Hotel Aurila, Palangka Raya, Minggu (6/9/2026). Dalam forum tersebut, Yanto E. Saputra secara aklamasi/resmi terpilih sebagai Koordinator untuk periode mendatang, menggantikan koordinator sebelumnya, almarhum Adi Abdian Noor.
Ketua Panitia Mubes, Tomu Sibarani, menjelaskan bahwa pelaksanaan Mubes ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan serta arahan Pembina dan pengurus forum menyusul berpulangnya almarhum Adi Abdian Noor.
Ia menyebutkan, sebanyak 93 organisasi masyarakat tercatat memiliki hak suara dan dapat melakukan pemungutan suara apabila diperlukan dalam dinamika sidang.
“Panitia bekerja dengan cepat, tepat, dan terus berkoordinasi dengan seluruh elemen, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun akademisi,” ujar Tomu.
Mengusung slogan “Bersatu, Damai, dan Bermanfaat”, Tomu berharap forum ini mampu memperkuat kolaborasi antarormas sekaligus meningkatkan tata kelola administratif organisasi. “Ormas adalah mitra kritis dari pemerintah daerah,” tambahnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mubes I ini secara resmi dibuka oleh Ketua Dewan Pengarah Forum Kebangsaan, Brigjen Pol (Purn) Andreas Wayan Wicaksono, S.I.K. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa forum ini lahir dari kesadaran bersama untuk menjaga kedamaian di Kalteng serta mencegah gesekan akibat perbedaan kepentingan maupun ego sektoral.
“Kita punya latar belakang sejarah yang mengajarkan bahwa konflik dan kerusuhan hanya membawa kerugian bagi semua pihak. Forum ini kita bangun dari bawah, dari akar rumput secara mandiri, layaknya pohon yang tumbuh kuat dari akarnya,” ungkap Andreas.
Ia turut menekankan posisi strategis suku Dayak sebagai tuan rumah, dengan menjunjung tinggi filosofi Huma Betang sebagai perekat keberagaman etnis, ormas, dan paguyuban di Kalteng.
Andreas menegaskan pula bahwa forum ini tidak mengenal struktur jabatan “ketua di atas ketua”. Posisi yang diusung adalah Koordinator, dengan tugas utama merangkul dan mengoordinasikan seluruh pengurus serta ormas untuk merumuskan kegiatan yang mendukung kebijakan pemerintah, menjaga ketertiban, dan mengawal keamanan daerah.
Ia berharap koordinator terpilih bersama tim formatur dapat segera menyusun langkah strategis, termasuk merumuskan Peraturan Forum sebagai pedoman organisasi ke depan.
“Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti Mubes dengan penuh rasa tanggung jawab, mengedepankan semangat musyawarah mufakat, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau pribadi,” tutup Andreas.
Menanggapi hasil Mubes tersebut, Ketua Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) Dayak Kalimantan Tengah, Erko Mojra, menyampaikan ucapan selamat kepada Yanto E. Saputra. Ia berharap di bawah kepemimpinan Yanto, Forum Kebangsaan Ormas Kalteng yang menaungi puluhan ormas, paguyuban, dan kerukunan se-Kalteng dapat berjalan semakin solid.
Dengan terpilihnya Yanto, forum ini diharapkan mampu memperkuat komunikasi dan silaturahmi antarelemen masyarakat, serta konsisten mendorong terciptanya kehidupan sosial yang damai, harmonis, dan bermanfaat bagi masyarakat luas di Kalteng.
Red/wansyah
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tegal, DN-II Polres Tegal melalui layanan Call Center 110 bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kebakaran lahan di sekitar Jalan Lingkar Kota (Jalingkos), Desa Penusupan, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Minggu (6/9/2026).
Laporan diterima melalui layanan Yanpol 110 pada pukul 15.14 WIB dari seorang warga yang menginformasikan adanya kebakaran lahan di dekat Jalingkos Desa Penusupan. Setelah menerima laporan tersebut, informasi segera diteruskan kepada Pamapta 3 Polres Tegal untuk dilakukan tindak lanjut.
Pamapta 3 Polres Tegal Ipda Nudianto Utomo, S.H., kemudian berkoordinasi dengan piket Polsek Pangkah agar segera mendatangi lokasi. Hanya beberapa menit setelah laporan diterima, personel Polsek Pangkah tiba di lokasi sekitar pukul 15.20 WIB untuk melakukan pengecekan dan penanganan.
Setibanya di lokasi, personel langsung melakukan upaya pemadaman secara manual guna mencegah api meluas ke area di sekitarnya. Setelah penanganan dilakukan, perkembangan situasi dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan.
Langkah cepat tersebut menjadi bagian dari komitmen Polres Tegal dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, khususnya dalam menangani laporan masyarakat yang berpotensi membahayakan keselamatan warga dan lingkungan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ipda Nudianto Utomo, S.H., mengatakan bahwa kecepatan dalam meneruskan informasi kepada jajaran kewilayahan menjadi kunci dalam penanganan kejadian di lapangan.
“Begitu laporan diterima melalui layanan 110, kami langsung meneruskan informasi kepada Polsek Pangkah untuk segera melakukan pengecekan. Prinsipnya, setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti dengan cepat sesuai situasi dan kebutuhan di lapangan.”
Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam membantu kepolisian melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran sejak dini. 
“Kami mengapresiasi masyarakat yang segera melaporkan kejadian melalui 110. Informasi yang cepat memungkinkan personel segera hadir dan melakukan penanganan sebelum situasi berkembang menjadi lebih besar.”
Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, khususnya di tengah kondisi lahan yang mudah terbakar.
“Jangan melakukan pembakaran lahan maupun membuang sumber api sembarangan. Apabila melihat asap atau titik api, segera laporkan kepada kepolisian melalui layanan 110 agar dapat segera ditangani,” tambahnya.
Polres Tegal melalui jajaran Polsek akan terus meningkatkan patroli, edukasi, dan mitigasi pencegahan kebakaran lahan dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan sekaligus melindungi lingkungan.
Respons cepat melalui layanan Call Center 110 tersebut menunjukkan komitmen Polres Tegal Presisi dalam menghadirkan pelayanan kepolisian yang prediktif, responsif, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat. ( S. Bimantoro )
BREBES, DN-II Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke-81 dan HUT Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro ke-76, Kodim 0713/Brebes menggelar kegiatan Bakti Sosial berupa donor darah dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Makodim 0713/Brebes, Senin(07/09/2026).
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Komandan Kodim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int. serta sejumlah pejabat utama dari perwakilan instansi dan Organisasi Masyarakat.
Komandan Kodim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int. menyatakan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap kesehatan Anggota dan masyarakat serta bentuk pengabdian kepada bangsa.
Kehadiran berbagai instansi menunjukkan adanya sinergitas yang kuat antara elemen pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat dalam menjaga kesejahteraan warga.
“Kesehatan adalah aset berharga bagi setiap individu dan kekuatan pertahanan negara. Melalui kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis ini, kami berharap dapat membantu ketersediaan stok darah di PMI serta mendeteksi dini potensi gangguan kesehatan bagi warga Brebes. Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan PMI sangat penting untuk kesuksesan program ini,” ujar Dandim dalam sambutannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kegiatan donor darah bekerja sama dengan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Brebes berhasil mengumpulkan ratusan kantong darah dari para pendonor yang terdiri dari unsur TNI, Polri, ASN, dan masyarakat umum.
Sementara itu, layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) menyediakan pemeriksaan tensi, gula darah, asam urat, kolesterol, hingga konsultasi dokter umum yang dipantau langsung oleh tim medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
Salah satu peserta donor darah, Adi Nugraha (58) Anggota Hipakad mengungkapkan rasa bangganya dapat berkontribusi melalui tetesan darahnya.
“Ini adalah cara sederhana kami untuk berbagi kehidupan. Selamat HUT TNI dan Kodam IV Diponegoro, semoga semakin jaya dan selalu dekat dengan rakyat,” ungkapnya.
Kodim 0713/Brebes berkomitmen untuk terus melaksanakan berbagai program bakti sosial sebagai implementasi dari peran TNI sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antara TNI dan rakyat.
Acara ditutup dengan penyerahan simbolis kantong darah kepada perwakilan PMI Kabupaten Brebes dan foto bersama seluruh peserta, panitia, dan undangan. Red/Casroni
BREBES, DN-II Dalam rangka menjaga dan memastikan kondisi kesehatan personel tetap prima dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) Polres Brebes menggelar pemeriksaan kesehatan bagi anggota usai pelaksanaan Apel Jam Pimpinan, Senin (7/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Tribrata Polres Brebes tersebut turut dihadiri langsung oleh Kapolres Brebes AKBP Muhammad Ali Akbar, Wakapolres Brebes, serta para Pejabat Utama (PJU) Polres Brebes.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Brebes bersama Wakapolres dan para PJU tidak hanya memantau pelaksanaan kegiatan, namun juga turut melakukan pengecekan kesehatan secara langsung bersama personel lainnya. Hal ini menjadi bentuk perhatian pimpinan terhadap kondisi kesehatan anggota yang setiap hari menjalankan tugas memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan oleh Kasi Dokkes bersama personel Sidokkes Polres Brebes dengan sasaran sebanyak 50 anggota. Adapun pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, kadar kolesterol, asam urat, serta gula darah.
Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya deteksi dini terhadap kondisi kesehatan personel. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah anggota dengan indikasi atau keluhan kesehatan, di antaranya Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), hiperkolesterol, hipertensi, hiperurisemia atau kadar asam urat tinggi, serta pruritus atau keluhan berupa rasa gatal pada kulit.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain pemeriksaan, personel yang membutuhkan penanganan juga diberikan terapi oral sesuai indikasi serta mendapatkan saran dan edukasi kesehatan dari petugas Sidokkes.
PS. Kasidokkes Polres Brebes Penata Tk. 1 Rohmani, S.Kep., menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan secara berkala penting dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan personel sejak dini.
“Pemeriksaan kesehatan ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan kondisi personel tetap terjaga dan prima. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, diharapkan dapat segera dilakukan penanganan maupun langkah pencegahan sehingga anggota dapat melaksanakan tugas secara optimal,” ujarnya.
Menurutnya, selain pemeriksaan, personel juga diberikan arahan untuk menerapkan pola hidup sehat, menjaga pola makan, beristirahat yang cukup serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.
“Dengan kondisi fisik yang sehat dan prima, personel diharapkan mampu menjalankan tugas kepolisian secara maksimal, profesional dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ” pungkasnya. Red
BREBES, DN-II Dewan Pimpinan Pusat (DPP) INSPI sukses menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) di RM Mangrove, Brebes, pada Minggu, (6/9/2026), Acara yang dihadiri oleh 25 peserta ini resmi menetapkan peningkatan status kegiatan dari Pra Munas menjadi Munas definitif serta merumuskan berbagai keputusan strategis demi penguatan organisasi.
Munas yang berlangsung lancar ini menghasilkan sejumlah poin penting terkait penyesuaian Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Rumah Tangga (ART), kebijakan administrasi, hingga pengukuhan struktur kepengurusan baru.
Poin Penting Keputusan Munas
Perubahan AD/ART: Terjadi perubahan domisili dalam Anggaran Dasar serta penyesuaian istilah “Kongres” pada Pasal 10 hingga Pasal 16 yang kini resmi diganti menjadi “Musyawarah Nasional/Munas”. Selain itu, dalam ART Pasal 2 angka 2, kata “DPW” dihilangkan dan kata “Wilayah” diganti menjadi “Pusat”.
Iuran dan KTA: Ditetapkan iuran rutin DPC sebesar Rp100.000 per bulan yang disetor langsung kepada DPP. Kebijakan Kartu Tanda Anggota (KTA) eksklusif turut diberlakukan dengan masa berlaku 3 tahun, diterbitkan oleh DPP seharga Rp100.000.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Administrasi Anggota & Pengurus: Setiap anggota dan pengurus diwajibkan mengirimkan pas foto terbaru berwarna mengenakan jas dan berdasi melalui WhatsApp Sekretaris Jenderal. Masing-masing DPC juga diminta segera mengirimkan susunan kepengurusan untuk penerbitan Surat Keputusan (SK) dari DPP. Selain itu, Ketua DPC beserta jajaran pengurus dan anggotanya diinstruksikan untuk membuat surat pengunduran diri yang dikirimkan kepada Sdr. Sigit dan/atau Bpk. Suwondo.
Susunan Pengurus DPP INSPI
Dewan Pengawas: Azmi Asmuni Majid dan Dade Wijaya
Dewan Penasihat: Supriyanto, S.H.
Ketua Umum: Firdaus Andika
Wakil Ketua Umum: Dirwanto
Sekretaris Jenderal: Ali Rosidin, S.IP.
Wakil Sekjen I: M. Daswadi, S.H.
Wakil Sekjen II: Heru
Bendahara Umum: Dian Komalasari
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Wakil Bendahara Umum: Mugiono
Bidang Hukum/Advokasi: Ahmad Soleh, S.H., M.H., Santi, S.H., dan Rustanto, S.H.
Bidang OKK: Mamiri Muh., S.H. dan Rozikin Sampe
Bidang Pendidikan dan Kompetensi: KRT. Ardhi Sholahuddin, S.H., M.Kom.
Bidang Hubungan Antar Lembaga/Humas: Aidin, S.T.
Dengan disahkannya hasil Munas serta kepengurusan baru ini, INSPI diharapkan mampu meningkatkan soliditas internal dan memperluas efektivitas kerja organisasi ke depan.
Red/Casroni
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di wilayah yang terdampak sebaran abu erupsi Gunung Anak Krakatau untuk meningkatkan kewaspadaan. Pemda diminta terus memantau perkembangan situasi dan menyesuaikan layanan publik dengan kondisi daerah masing-masing.
Penjelasan tersebut disampaikan Mendagri pada Konferensi Pers Menjaga Keberlangsungan Layanan Pemerintah dan Pendidikan di Wilayah Terdampak Pascaerupsi Gunung Anak Krakatau secara daring dari Jakarta, Minggu (6/9/2026).
Mendagri menjelaskan, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak pada sejumlah wilayah, termasuk sebagian DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan. Pemda diminta terus memantau situasi dan menyiapkan respons apabila terjadi peningkatan dampak erupsi.
“Beberapa daerah memang sudah menyampaikan mengenai [kondisi] tingkat provinsi kepada kabupaten/kota masing-masing untuk meningkatkan kewaspadaan. Meskipun tentu kita hindari kepanikan masyarakat, jangan sampai masyarakat menjadi panik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan, khususnya sistem pernapasan dan mata, dengan menggunakan masker serta pelindung mata apabila diperlukan. Ia mengimbau Pemda agar membagikan masker kepada masyarakat di daerah terdampak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, untuk layanan transportasi, khususnya transportasi lokal yang menjadi kewenangan Pemda, baik di darat, laut, sungai, maupun danau, penanganannya perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jika terjadi peningkatan risiko, Pemda diminta segera mengambil langkah respons berdasarkan informasi resmi pemerintah.
“Untuk mendukung sistem transportasi, jangan sampai nanti membahayakan masyarakat. Tapi sekali lagi, situasinya masih sangat situasional, masih sangat tergantung dengan situasi masing-masing,” tegasnya.
Selain itu, Mendagri mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bergantung pada kondisi masing-masing daerah. Apabila situasi masih memungkinkan, pembelajaran dapat tetap berlangsung, terutama di dalam kelas, sembari memantau potensi peningkatan aktivitas atau sebaran abu. Sementara itu, kegiatan di luar ruangan perlu disesuaikan dengan perkembangan situasi.
“Kita berharap tidak terjadi eskalasi artinya situasi memburuk,” jelasnya.
Di sisi lain, Mendagri juga mengingatkan masyarakat agar tidak mendekati Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 kilometer dari kawah sesuai rekomendasi keselamatan yang berlaku. Ia mengimbau semua pihak untuk terus memantau informasi resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta otoritas terkait. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi dari sumber yang tidak jelas.
Turut bergabung dalam konferensi pers tersebut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan. Red/Casroni
Jakarta, DN-II TNI kembali menggelar Bhakti Kesehatan dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI Tahun 2026 dengan memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat di tiga lokasi di Jakarta, yakni Gelora Bung Karno (GBK), Bundaran Hotel Indonesia (HI), dan Monumen Nasional (Monas), Minggu (6/9/2026).
Pelayanan kesehatan tersebut melibatkan tenaga kesehatan dari Puskes TNI dan satuan kesehatan tiga matra. Di Monas, pelayanan didukung Puskesal dan Satkes Seskoal; di Bundaran HI melibatkan Puskes TNI, Puskesad, dan RSPAD Gatot Soebroto; sedangkan di GBK melibatkan Puskesau, Lakesgilut, dan RSAU dr. Esnawan Antariksa. Masyarakat mendapatkan layanan antara lain pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat.
Pada pelaksanaan hari ini, sebanyak 580 orang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, terdiri atas 298 orang di GBK, 120 orang di Bundaran HI, dan 162 orang di Monas. Kegiatan berlangsung sejak pagi dan mendapat antusiasme masyarakat yang beraktivitas di ketiga kawasan tersebut.
Kegiatan Bhakti Kesehatan tersebut, merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 TNI sekaligus wujud kepedulian TNI terhadap kesehatan masyarakat. Melalui kegiatan ini, TNI terus berupaya memberikan manfaat secara langsung serta mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Sumut, DN-II Polemik dugaan penggantian ketua kelompok tani di Kabupaten Batu Bara menuai sorotan. Pergantian kepengurusan kelompok tani dinilai tidak boleh dilakukan secara sepihak, terlebih apabila benar terdapat kepentingan politik atau kedekatan tertentu yang melatarbelakanginya.
Pakar Ekonomi dan Hukum Internasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., meminta Bupati Batu Bara segera turun tangan dan memerintahkan Dinas Pertanian melakukan pembinaan serta memastikan seluruh proses pergantian kepengurusan kelompok tani berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
“Jangan salah kaprah, apalagi sembarangan mengganti pengurus kelompok tani yang lama dengan yang baru tanpa melalui prosedur musyawarah bersama seluruh anggota kelompok tani. Jangan sampai pergantian pengurus ditunggangi kepentingan politik atau hanya karena kedekatan dengan pihak tertentu,” tegas Prof. Sutan Nasomal SH MH, saat memberikan tanggapan kepada sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online melalui sambungan telepon seluler dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, kawasan Cijantung, Jakarta, Minggu (6/9/2026).
Menurutnya, kelompok tani bukan alat kepentingan politik, melainkan wadah para petani untuk meningkatkan kesejahteraan, mendapatkan pembinaan, serta memperoleh akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah.
Karena itu, kata Prof. Sutan Nasomal SH MH, apabila terdapat pergantian ketua maupun struktur kepengurusan, prosesnya harus transparan dan melibatkan anggota kelompok. Musyawarah menjadi penting agar tidak menimbulkan konflik internal maupun dugaan adanya kepentingan tertentu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kalau memang ketua lama dianggap perlu diganti, tanyakan kepada seluruh anggota kelompok. Lakukan musyawarah secara terbuka. Jangan tiba-tiba muncul kepengurusan baru sementara anggota kelompok sendiri tidak pernah diajak bermusyawarah,” ujarnya.
Petugas Pertanian Jangan Hanya Diam, Prof. Sutan Nasomal SH MH, juga menyoroti peran petugas lapangan pertanian. Menurutnya, aparatur pertanian di tingkat lapangan seharusnya menjadi pembina dan fasilitator bagi kelompok tani, bukan justru membiarkan munculnya persoalan kepengurusan yang berpotensi memecah kelompok. 
Ia menilai petugas pertanian harus aktif membantu para petani dalam memperoleh akses terhadap pupuk bersubsidi maupun bantuan pertanian pemerintah, sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, kelompok tani juga perlu mendapatkan pendampingan dalam mengakses pembiayaan usaha pertanian, termasuk informasi mengenai fasilitas kredit atau pinjaman lunak dari perbankan seperti BRI maupun Bank Sumut, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
“Petugas lapangan pertanian harus hadir membantu petani. Jangan sampai petani justru sibuk berkonflik soal kepengurusan, sementara persoalan pupuk, bantuan pemerintah dan pembiayaan usaha tani tidak tertangani,” katanya.
Bupati Diminta Jangan Tutup Mata, Lebih lanjut, Prof. Sutan meminta Bupati Batu Bara tidak tinggal diam apabila benar terjadi dugaan pergantian kepengurusan kelompok tani tanpa prosedur musyawarah.
Menurutnya, kepala daerah memiliki tanggung jawab memastikan program pertanian benar-benar menyentuh masyarakat dan tidak menjadi arena kepentingan kelompok tertentu.
“Bupati harus bertanya kepada Kadis Pertanian. Apa dasar penggantian ketua kelompok tani tersebut? Siapa yang mengusulkan? Apakah seluruh anggota sudah bermusyawarah? Apakah ada berita acara dan administrasi yang jelas? Jangan sampai pemerintah daerah justru membiarkan persoalan ini berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat,” tegasnya.
Prof. Sutan menambahkan, apabila ditemukan adanya pelanggaran prosedur, pemerintah daerah harus segera melakukan evaluasi dan mengembalikan proses pembentukan kepengurusan kepada mekanisme yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan Ada Kelompok Tani “Pesanan”, Ia juga mengingatkan agar jangan sampai muncul kesan bahwa kelompok tani tertentu dibentuk atau kepengurusannya diganti hanya untuk mempermudah akses terhadap program bantuan pemerintah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Jangan sampai ada kelompok tani yang kemudian dicap sebagai kelompok ‘pesanan’. Bantuan pemerintah harus berdasarkan data, kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, bukan karena kedekatan politik,” tandasnya.
Prof. Sutan berharap Dinas Pertanian Kabupaten Batu Bara segera melakukan verifikasi dan pembinaan terhadap kelompok tani yang sedang bermasalah, sekaligus membuka ruang dialog dengan seluruh anggota kelompok.
Ia menegaskan, kepentingan petani harus ditempatkan di atas kepentingan politik maupun kepentingan pribadi.
“Kalau persoalan ini dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya ketua kelompok yang diganti, tetapi seluruh anggota kelompok tani. Karena itu, saya meminta Bupati Batu Bara segera turun tangan sebelum persoalan ini semakin melebar,” pungkas Prof. Sutan Nasomal. (Nara Sumber Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Pendiri Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) Assotion Of Young Indonesian Advocates Ketua Umum YPLBH Profesor Dr Sutan Nasomal SH MH Rektor Universitas Pronass.
BREBES, DN-II Pendiri Insan Pers Independen (INSPI), Firdaus Andika, secara resmi mengumumkan dan memutuskan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) INSPI dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar di Brebes, Minggu (6/9/2026).
Rapat keputusan ini menetapkan kepengurusan baru untuk memperkuat soliditas dan profesionalisme organisasi pers independen di berbagai daerah.
Berdasarkan hasil keputusan Munas, Dirwanto resmi diamanahkan sebagai Ketua Umum DPP INSPI. Kepengurusan inti ini turut didampingi oleh jajaran pimpinan strategis lainnya guna memastikan roda organisasi berjalan optimal.
Berikut adalah susunan lengkap kepengurusan DPP INSPI yang baru ditetapkan:
Pimpinan Pusat:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ketua Umum: Firdaus Andika
Wakil Ketua Umum : Dirwanto
Sekretaris Jenderal : Ali Rosidin
Wakil Sekretaris Jenderal : (1) M. Daswardi
(2) Heru Gunawan
Bendahara Umum: Dian Komalasari
Wakil Bendahara : Mogiono
Dewan Pengawas & Penasehat:
Dewan Pengawas: Bapak Azmi Asmuni Majid dan Drs. Dade Wijaya
Dewan Penasehat: Bapak Supriyanto, S.H. (Mantan Ketua Umum DPP IPJT 2022–2027)
Bidang-Bidang Kelembagaan:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bidang Organisasi dan Kaderisasi: Mamiri Muhtidal S. H. dan Rozikin Sanoe.
Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM): Ahmad Soleh, S.H., M.H. (Tim 911 Hotman Paris), Santi, S.H. (Pekalongan), dan Kustantoro, S.H.
Pendampingan hukum anggota
Bidang Pendidikan dan Kompetensi: Ardhi Salahudin, S.H., M.Kom.
Bidang Hubungan Antar Lembaga: Aidin. S.T.
Dalam arahannya, pimpinan INSPI menegaskan komitmen kuat dalam memberikan pendampingan hukum secara totalitas bagi para wartawan atau anggota yang menghadapi intimidasi, kriminalisasi, maupun re-kriminalisasi dalam menjalankan produk jurnalistik. Langkah ini diambil agar para jurnalis dapat bekerja secara profesional tanpa rasa takut dan terbebani masalah biaya advokasi.
Instruksi Administratif dan Penguatan DPC
Selain struktur pusat, DPP INSPI menginstruksikan kepada seluruh pengurus baru untuk segera merampungkan kelengkapan berkas administrasi, NPWP, serta data pendukung guna menyusun draf legal standing dan pendaftaran resmi ke Kesbangpol.
Terkait konsolidasi wilayah, para Ketua DPC (meliputi Grobogan, Tegal, Cilacap, Kendal, Kebumen, Wonosobo, dan daerah lainnya) diminta segera berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pak Munir (Ketua DPC Pemalang) terkait pengisian formulir verifikasi DPP.
Apresiasi khusus diberikan kepada DPC Kendal yang dinilai memiliki kelengkapan berkas paling rapi dengan pencapaian verifikasi sempurna (100%). Sementara itu, menyusul diangkatnya Ketua DPC Brebes, Pak Dirwanto sebagai Wakil Ketua Umum, jajaran pengurus diinstruksikan untuk segera menunjuk atau membentuk kepengurusan baru di DPC Brebes guna menghindari kekosongan kepemimpinan daerah.
“Insan Pers Independen”
Red/Casroni
You cannot copy content of this page