PATI, DN-II Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Peduli Keadilan (MPK) Kabupaten Pati mendesak Kombes Pol Jaka Wahyudi untuk segera menuntaskan perkara dugaan pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas berinisial DT. (22/7/2026).
Desakan ini disampaikan sebelum yang bersangkutan resmi meninggalkan jabatannya sebagai Kapolresta Pati, mengingat penanganan kasus yang telah berjalan hampir dua tahun dinilai belum memberikan kepastian hukum bagi korban.
Desakan tersebut disuarakan dalam aksi unjuk rasa di depan Mapolresta Pati. Aksi ini dipimpin langsung oleh Koordinator MPK Pati, Elfriansyah, didampingi Humas MPK, Ibrahim.
Dalam keterangannya, Elfriansyah memaparkan bahwa kasus yang dikawal pihaknya melibatkan korban seorang perempuan penyandang disabilitas hingga berbadan dua dan melahirkan. Terduga pelaku diketahui bernama Sukijan, seorang pengusaha rongsok atau barang bekas asal Desa Manjang, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Meskipun statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka, Sukijan hingga kini belum juga ditangkap maupun ditahan.
”Sudah hampir dua tahun perkara ini berjalan. Tersangka sudah ditetapkan, tetapi belum juga ditangkap. Kami mempertanyakan keseriusan Polresta Pati dalam menangani perkara ini,” tegas Elfriansyah di hadapan awak media.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan, pihak keluarga telah memberikan mandat penuh kepada MPK untuk mengawal proses hukum ini hingga tuntas. Saat ini, anak yang dilahirkan oleh korban bahkan telah menginjak usia lebih dari satu tahun, sementara keadilan bagi korban masih menggantung.
Keluhkan Minimnya Keterbukaan Informasi
MPK mengaku telah berulang kali berkoordinasi dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Kanit PPA, hingga unsur pengawasan internal kepolisian. Kendati demikian, jawaban yang diterima dinilai masih bersifat normatif dan belum memberikan kejelasan mengenai langkah tegas penegakan hukum terhadap tersangka.
Kekecewaan MPK semakin bertambah karena upaya untuk beraudiensi langsung dengan Kapolresta Pati tidak pernah membuahkan hasil. Menurut Elfriansyah, pihaknya telah melayangkan surat resmi sebanyak tiga kali guna meminta pertemuan dengan Kombes Pol Jaka Wahyudi, namun tidak pernah mendapat respons untuk ditemui.
”Kami sudah tiga kali mengirim surat untuk meminta audiensi, tetapi tidak pernah ditemui. Kami berharap seorang pimpinan kepolisian membuka ruang dialog dengan masyarakat,” keluhnya.
Pertanyakan Keberadaan Tersangka
Di sisi lain, Humas MPK Ibrahim mengungkapkan bahwa pihaknya sempat menerima informasi dari pihak penyidik terkait dugaan keberadaan tersangka yang melarikan diri ke wilayah Sumatera. Pihaknya lantas mempertanyakan hambatan operasional kepolisian jika informasi tersebut valid.
”Kalau memang penyidik mengetahui keberadaan tersangka, mengapa belum ada penangkapan? Kalau memang ada kendala, sampaikan kepada kami. Jangan sampai korban terus menunggu tanpa kepastian,” ujar Ibrahim.
Menanggapi lambatnya penanganan perkara ini, MPK turut menyerukan perhatian serius dari Presiden RI, Kapolri, Kapolda Jawa Tengah, Divisi Propam Polri, serta Komisi III DPR RI agar turut mengawasi jalannya proses hukum di Polresta Pati.
LSM tersebut berharap, sebelum Kombes Pol Jaka Wahyudi berpindah tugas, seluruh pekerjaan rumah (PR) institusi khususnya kasus perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas—dapat diselesaikan secara profesional, transparan, dan berkeadilan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polresta Pati masih belum memberikan keterangan resmi atau tanggapan terkait tuntutan yang dilayangkan oleh LSM MPK maupun perkembangan pencarian terhadap tersangka Sukijan. Tim Red
JAKARTA, DN-II Kebijakan pelibatan unsur TNI melalui Babinsa dan Polri melalui Bhabinkamtibmas untuk mendampingi pengawasan perpajakan hingga ke pemukiman warga menuai gelombang kritik tajam dan penolakan keras dari publik serta insan pers. (22/7/2026).
Berbagai dalih otoritas yang menyebut kehadiran tersebut sekadar “mendampingi” atau “berkoordinasi” dinilai sebagai alasan klasik yang mengada-ngada dan tidak masuk akal.
Meskipun diklaim tidak membawa ancaman fisik, kehadiran fisik aparat berseragam lengkap di pekarangan atau teras rumah warga sudah lebih dari cukup untuk menimbulkan teror dan intimidasi psikologis yang nyata bagi masyarakat kecil. Terlebih lagi, negara saat ini tidak sedang dalam keadaan darurat, dan kedaulatan bangsa juga tidak sedang di ambang kehancuran.
Tindakan mengerahkan aparat penegak hukum dan pertahanan ke ruang-ruang privat warga untuk urusan administratif perpajakan di tengah himpitan ekonomi rakyat—merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap konstitusi dan dasar negara:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
– Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat mengamanatkan tujuan bernegara untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, bukan mengirim aparat berseragam untuk menekan warga yang sedang kesulitan.
– Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, alih-alih ditekan secara mental di saat mereka kebingungan memikirkan pemenuhan makan sehari-hari.
Sila Kelima Pancasila (“Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”) diinjak-injak ketika instrumen negara bersikap tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
Pelibatan ini juga secara terang-terangan menabrak mandat undang-undang masing-masing institusi.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (Pasal 7) mematok tugas pokok TNI pada penegakan kedaulatan dan pertahanan negara dari ancaman militer, bukan mengurusi administrasi pajak warga.
– Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 13) menetapkan fungsi Polri untuk memelihara keamanan, ketertiban, dan mengayomi masyarakat, bukan menjadi instrumen penekan dalam urusan perdata-administratif perpajakan.
Kemarahan masyarakat sudah di titik nadir melihat ketidakadilan telanjang di mana korupsi merajalela di berbagai lini mulai dari oknum aparat penegak hukum, pejabat pemerintah, hingga otoritas perpajakan. Para maling uang negara merampok kekayaan bangsa secara brutal, namun hukum sering kali bersikap kompromistis dengan memberikan vonis dan hukuman yang sangat ringan.
RUU Perampasan Aset Mangkrak, Undang-undang perampasan aset dari para koruptor tak kunjung disahkan secara serius oleh penguasa, menyisakan proteksi sistematis bagi para penjarah uang negara.
Harta Koruptor Cukup Makmurkan Seluruh Rakyat: Kerugian negara yang dirampok oleh para koruptor bernilai sangat fantastis. Jika seluruh harta haram tersebut dirampas dan dikembalikan untuk negara, jumlahnya lebih dari cukup untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa perlu memeras keringat rakyat miskin.
Salah Sasaran yang Melukai Nalar: Mengapa justru rakyat di akar rumput yang hidupnya pas-pasan yang perutnya lapar dan bingung memikirkan apa yang bisa dimakan hari ini malah diteror secara psikologis oleh kehadiran aparat berseragam di rumah mereka?
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Publik dan insan pers mendesak pemerintah untuk segera menghentikan pendekatan koersif yang cacat nalar ini. Sekalipun diklaim hanya “mendampingi”, kehadiran fisik aparat berseragam di tengah warga yang sedang berjuang menyambung hidup adalah bentuk intimidasi struktural yang tidak bisa dibenarkan.
Negara diminta untuk segera mengembalikan TNI dan Polri ke pos masing-masing sesuai tugas pokok undang-undang, menegakkan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta mengejar dan merampas harta para koruptor besar alih-alih meneror rakyat kecil di pinggiran negeri!
Publisher -Red
Keluarga Korban Penganiayaan Kecewa atas Vonis 6 Bulan Penjara, Forum Jurnalis Ogan Ilir Minta Penjelasan Penegak Hukum
OGAN ILIR, www.detik-nasional.com // Kekecewaan mendalam disuarakan oleh keluarga korban kasus penganiayaan di Kabupaten Ogan Ilir atas putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Orang tua korban, Yasandi (53), secara terbuka menyatakan ketidakpuasannya terhadap penanganan perkara hukum yang menimpa putranya tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Yasandi dalam sebuah konferensi pers yang digelar bersama sejumlah awak media pada Rabu (22/7/2026). Yasandi sendiri bukan sosok asing di dunia wartawan lokal, ia menjabat sebagai Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) Kabupaten Ogan Ilir.
Dalam agenda konferensi pers tersebut, Yasandi didampingi oleh Ketua Forum Jurnalis Caram Seguguk (FJCS) Ogan Ilir, Irvan Alriansyah, S.H. Kehadiran Irvan mewakili wadah bersatunya lima organisasi profesi pers di Ogan Ilir, yakni PPWI, PWI, IWO Indonesia, IWO, dan IJTI.
Sikap tegas pihak keluarga dipicu oleh putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang hanya menjatuhkan vonis pidana 6 bulan penjara kepada terdakwa. Menurut keluarga, hukuman singkat ini dinilai sangat mencederai dan belum memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Yasandi menjelaskan, akibat dugaan penganiayaan menggunakan senjata tajam tersebut, putranya mengalami luka robek yang cukup serius. Korban bahkan harus dilarikan ke fasilitas kesehatan dan menerima 10 jahitan pada tubuhnya.
”Sebagai orang tua korban, kami sangat kecewa dengan putusan yang dijatuhkan. Kami menghormati proses hukum, tetapi kami merasa hukuman tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi anak kami yang menjadi korban,” ujar Yasandi di hadapan para wartawan.
Selain menyoroti masifnya perbedaan antara dampak luka korban dengan lamanya hukuman, Yasandi juga mempertanyakan status penahanan terdakwa. Pihak keluarga merasa janggal karena terdakwa tidak menjalani penahanan selama proses peradilan berlangsung.
Guna meluruskan kesimpangsiuran ini, ia berharap aparat penegak hukum (APH) dapat memberikan penjelasan secara rinci dan terbuka mengenai dasar pertimbangan hukum, baik dalam proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun dalam amar putusan hakim.
Sementara itu, Ketua FJCS Ogan Ilir, Irvan Alriansyah, S.H., menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik dari aparat penegak hukum sangat krusial. Transparansi atas pertimbangan hukum pada perkara yang menyedot perhatian masyarakat seperti ini dinilai penting untuk menjaga tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi yang dilayangkan awak media kepada bagian Humas Pengadilan Negeri Kayuagung maupun JPU melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp belum mendapatkan jawaban. Pihak media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya demi menerapkan prinsip cover both sides serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik.
REDAKSI
Bangka Selatan, DN-II Berdasarkan hasil informasi dan pendalaman yang dilakukan oleh Satlap Tri Cakti bersama Satgas PKH, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kodim 0432/Bangka Selatan, berhasil menggagalkan upaya penyelundupan bijih timah ilegal yang akan diberangkatkan melalui wilayah Pantai Kelambui, Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan.
Pada Selasa, 21 Juli 2026, sekitar pukul 05.30 WIB, saat melaksanakan penyisiran di kawasan Pantai Kelambui, personel Satlap Tri Cakti bersama Satgas Gabungan menemukan barang bukti berupa 26 kampil bijih timah kering yang disembunyikan di dalam semak-semak dan diduga telah dipersiapkan untuk diselundupkan. Setiap kampil diperkirakan memiliki berat sekitar 40 kilogram, sehingga total berat barang bukti mencapai kurang lebih 1.040 kilogram.
Seluruh barang bukti kemudian diamankan untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut guna mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan penyelundupan serta jalur distribusi bijih timah ilegal tersebut. Saat ini bijih timah tersebut diamankan di GBT Toboali sambil menunggu proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Keberhasilan penggagalan upaya penyelundupan ini diperkirakan telah menyelamatkan potensi kebocoran keuangan negara sekitar Rp832 juta, sekaligus mencegah peredaran komoditas mineral yang berasal dari kegiatan pertambangan dan perdagangan ilegal.
Satlap Tri Cakti bersama seluruh unsur Satgas Gabungan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penindakan terhadap praktik penyelundupan serta perdagangan mineral ilegal, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap tata kelola komoditas timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Upaya ini merupakan wujud nyata pelaksanaan arahan dan kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, serta melindungi penerimaan negara dari berbagai bentuk kegiatan pertambangan dan perdagangan mineral ilegal.
Satlap Tri Cakti juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui adanya aktivitas penambangan, pengangkutan, penimbunan, maupun penyelundupan bijih timah yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sinergi antara masyarakat dan aparat diharapkan mampu menjaga kelestarian sumber daya alam serta mendukung tata kelola pertambangan yang legal dan berkelanjutan. Red
Orientasi Gaji vs Keahlian: Mengapa Mengejar Skill Jauh Lebih Penting di Era Digital
Oleh: Casroni
Sumber: www.detik-nasional.com
Tanggal: 21 Juli 2026
Di era modern yang bergerak sangat dinamis, banyak dari kita terutama generasi muda yang terjebak dalam orientasi instan, mengejar besaran gaji tanpa memikirkan fondasi jangka panjang. Padahal, di tengah masifnya transformasi digital saat ini, ada satu prinsip fundamental yang sering diabaikan, yaitu mengutamakan penguasaan keterampilan (skill) di atas segalanya.
Pesan sederhana namun sarat makna ini terangkum dalam sebuah filosofi yang kuat.
”Dunia modern sekarang ini, utamakan skill untuk meraih kelayakan hidupmu. Kejar dulu skill-nya, jangan uangnya. Kalau kamu kuasai skill-nya, mau kamu dibuang di manapun, pasti bakal tetap hidup.”
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mengapa Skill Jauh Lebih Berharga Daripada Uang?
Uang bersifat sementara dan sangat fluktuatif, bisa datang dan habis kapan saja. Sebaliknya, keahlian yang sudah melekat pada diri seseorang adalah aset abadi yang tidak akan pernah susut nilainya. Ketika seseorang fokus membangun kapasitas diri, beberapa keuntungan jangka panjang mutlak akan didapat:
Tahan Banting di Segala Situasi, Pasar tenaga kerja terus berubah, dan disrupsi teknologi dapat menggeser suatu profesi dalam sekejap. Namun, seseorang yang memiliki kemampuan adaptif dan kompetensi inti akan selalu menemukan celah untuk bertahan dan relevan.
Uang yang Akan Datang Mencari Anda: Hukum ekonomi dalam dunia profesional membuktikan bahwa kompensasi finansial yang besar selalu mengikuti tingkat kelangkaan dan kualitas keahlian seseorang (supply and demand). Semakin langka dan dicari skill Anda, semakin tinggi pula nilai tawar Anda di pasaran.
Kepercayaan Diri yang Kokoh, Menguasai bidang tertentu memberikan kemandirian mental. Anda tidak akan mudah cemas menghadapi persaingan global atau pemutusan hubungan kerja, karena Anda tahu persis nilai jual otentik yang Anda miliki.
Saatnya Mengubah Pola Pikir (Growth Mindset)
Alih-alih terus-menerus bertanya, Berapa saya dibayar untuk pekerjaan ini, sudah saatnya kita mengubah orientasi pertanyaan tersebut menjadi, “Apa yang bisa saya pelajari dan kuasai dari pekerjaan ini?”
Dengan mentalitas pembelajar (growth mindset), setiap tantangan, kegagalan, dan proyek baru bukan lagi dipandang sebagai beban kerja semata, melainkan sebagai tangga penunjang untuk meningkatkan kualitas diri.
Ingatlah bahwa investasi terbaik di era digital bukanlah semata-mata pada instrumen finansial eksternal, melainkan investasi pada kapasitas leher ke atas yakni ketajaman berpikir dan keahlian tangan Anda sendiri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sragen, DN-II Pemandangan kebersamaan antara prajurit TNI dan masyarakat tampak di Desa Guworejo, Kecamatan Karangmalang, Selasa (21/7/2026).
Di bawah terik matahari, Serma Sumartana bersama dua anggota Koramil 02/Karangmalang Kodim 0725/Sragen turun langsung meratakan badan jalan sebagai persiapan pengecoran ruas jalan penghubung Dukuh Jimbar–Dukuh Derak.
Bersama Bayan serta warga RT 02 dan RT 03 Dukuh Jimbar, pekerjaan dilakukan secara gotong royong. Cangkul dan sekop bergerak beriringan, menunjukkan semangat kebersamaan demi mempercepat pembangunan jalan yang menjadi akses utama masyarakat.
Pengecoran jalan tersebut merupakan program Pemerintah Desa Guworejo yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Kehadiran Babinsa menjadi bukti komitmen TNI dalam mendukung percepatan pembangunan sekaligus memastikan manfaatnya dapat segera dirasakan warga.
Serma Sumartana mengatakan, karya bakti bukan sekadar membantu pekerjaan fisik, tetapi juga memperkuat hubungan emosional antara TNI dan masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa TNI selalu hadir, tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam pembangunan desa. Semangat gotong royong inilah yang menjadi kekuatan kemanunggalan TNI dengan rakyat,” tegasnya.
“ Warga pun menyambut antusias kehadiran Babinsa. Sinergi yang terjalin selama kegiatan menjadi bukti bahwa kolaborasi antara TNI, pemerintah desa, dan masyarakat mampu mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus menjaga budaya gotong royong yang menjadi ciri khas kehidupan pedesaan” Pungkas Sumartana. Red/Ak
KOTA TEGAL DN-II Akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Tegal dan wilayah Pantura Barat Jawa Tengah kini semakin kuat. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meresmikan Rumah Sakit (RS) Harapan Sehat Tegal, Selasa (21/7/2026), sebagai wujud sinergi pemerintah dan sektor swasta dalam menghadirkan layanan kesehatan yang semakin dekat, cepat, dan berkualitas.
Peresmian rumah sakit yang berlokasi di Jl. K.S. Tubun Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal tersebut dihadiri CEO RS Harapan Sehat Muhadi Setiabudi. Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyyatul Muthmainnah, Sekretaris Daerah Kota Tegal Agus Dwi Sulistyantono, unsur Forkopimda, pimpinan DPRD Kota Tegal, serta para tamu undangan.
Dalam sambutannya, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi, sejajar dengan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Karena itu, kehadiran fasilitas kesehatan baru menjadi investasi penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Rumah sakit merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib dipenuhi. Kehadiran RS Harapan Sehat menjadi kontribusi besar dalam memperkuat layanan kesehatan di Jawa Tengah. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi membangun rumah sakit ini,” ujar Ahmad Luthfi.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini terus memperluas akses pelayanan kesehatan melalui program layanan kesehatan gratis bagi sekitar sembilan juta masyarakat miskin ekstrem yang tersebar di desa-desa. Menurutnya, keberadaan RS Harapan Sehat akan memperkuat pelaksanaan program tersebut, terutama dalam menghadirkan layanan dokter spesialis yang lebih mudah dijangkau masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Semakin banyak rumah sakit yang berkualitas, semakin kuat pula kemampuan kita memberikan pelayanan kesehatan. Harapannya masyarakat, khususnya di desa, dapat memperoleh akses terhadap dokter spesialis tanpa harus pergi jauh,” katanya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada CEO RS Harapan Sehat Muhadi Setiabudi, Pemerintah Kota Tegal, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi mewujudkan berdirinya rumah sakit tersebut.
Sementara itu, CEO RS Harapan Sehat, Muhadi Setiabudi, berharap rumah sakit yang dibangunnya mampu menjadi harapan baru bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang profesional, modern, dan humanis.
“Semoga RS Harapan Sehat benar-benar menjadi harapan masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Direktur RS Harapan Sehat Tegal, Husain Al Rasyid, menjelaskan bahwa RS Harapan Sehat merupakan rumah sakit tipe C yang telah dilengkapi berbagai fasilitas dan layanan kesehatan, mulai dari poliklinik kebidanan dan kandungan, anak, bedah, hingga poli umum. Rumah sakit ini juga menyediakan layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 jam, kamar bersalin, serta berbagai layanan penunjang medis.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, aman, dan berkualitas,” kata Husain.
Hadirnya RS Harapan Sehat diharapkan menjadi penguat sistem layanan kesehatan di Kota Tegal sekaligus memberikan pilihan pelayanan medis yang lebih lengkap bagi masyarakat Tegal dan daerah sekitarnya.(* S. Bimantoro )
BOGOR, DN-II Sorotan tajam kembali mengarah pada integritas aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Bogor tepatnya Desa Selawangi Kecamatan Tanjungsari. (21/7/2026).
Kali ini, seorang oknum Sekretaris Desa (Sekdes) berinisial J harus berhadapan dengan ancaman hukum serius setelah resmi dilayangkan surat peringatan (somasi) terkait dugaan penipuan bernilai ratusan juta rupiah.
Berdasarkan dokumen somasi yang diperoleh tim redaksi, perkara ini bermula pada September 2021 lalu. Terlapor J diduga telah menerima uang tunai sebesar Rp170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dari seorang warga bernama Jaya. Dana jumbo tersebut diserahkan di bawah komitmen kerja sama bisnis dengan iming-iming pengembalian modal kilat beserta keuntungan yang menggiurkan mencapai Rp130.000.000,-. Namun, hingga bergantinya tahun ke 2026, dana milik korban dilaporkan menguap tanpa kejelasan.
Janggal, Istri Pejabat Desa Pasang Badan Mengaku Wartawan Dua Media
Ada pemandangan menggelitik sekaligus janggal ketika tim redaksi mencoba melakukan konfirmasi dan meminta klarifikasi resmi terkait kasus ini kepada oknum Sekdes J. Bukannya mendapatkan jawaban profesional dari sang pejabat publik, ruang komunikasi justru diambil alih oleh sang istri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui pesan tanggapannya, perempuan tersebut pasang badan dan memberikan pernyataan yang dinilai sarat keanehan oleh sesama insan pers:
”Saya istrinya Bapak Jukardi. Dewi Amelia, media klikinfo dan tabloid mata lensa. Keluarga besar PWI Kabupaten Bogor,” tulisnya saat dikonfirmasi.
Pengakuan ini sontak memicu tanda tanya besar di kalangan jurnalis. Bagaimana mungkin seorang istri pejabat desa secara bersamaan mengklaim dirinya sebagai wartawan aktif di dua media yang berbeda—yakni klikinfo dan tabloid mata lensa—serta membawa-bawa nama organisasi besar seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor di tengah pusaran kasus pribadi suaminya?
Langkah sang istri yang mendadak menggunakan “kartu” profesi wartawan ini diduga kuat sebagai upaya untuk menekan arus pemberitaan atau membiaskan esensi perkara hukum yang sedang melilit suaminya. Tindakan bungkamnya sang Sekdes dan memilih berlindung di balik klaim profesi sang istri justru dinilai publik memperburuk citra aparatur desa yang seharusnya transparan dan akuntabel.
Hingga berita ini diturunkan, oknum Sekdes J tetap memilih bungkam dan belum memberikan klarifikasi langsung secara jantan mengenai nasib uang Rp170 juta milik korban yang kini berujung pada ancaman laporan pidana ke pihak kepolisian. Redaksi akan terus melakukan penelusuran mendalam, termasuk memverifikasi keabsahan klaim keanggotaan pers yang bersangkutan ke pengurus PWI Kabupaten Bogor.
(Tim Redaksi)
PEKALONGAN, DN-II Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Jawa Tengah menggelar kegiatan Supervisi Fungsi Humas Tahun Anggaran 2026 bagi jajaran Eks-Karesidenan (Ekswil) Pekalongan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Polres Pekalongan pada Selasa (21/7/2026) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, profesionalisme, serta mengoptimalisasi pelaksanaan fungsi kehumasan di lingkungan Polri.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol. Artanto, S.I.K., M.Si., Kasubid Penmas AKBP Eko Kurniawan, Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si., Tim Supervisi Polda Jateng, serta para Kasi Humas dan personel Humas Polres jajaran Ekswil Pekalongan.
Dalam sambutannya, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol. Artanto menekankan pentingnya peran strategis Humas sebagai ujung tombak Polri dalam menjaga citra institusi, merespons isu publik, dan membangun kepercayaan masyarakat di era digital.
“Personel Humas dituntut mampu melakukan deteksi dini dan mitigasi terhadap isu-isu viral di media sosial guna mencegah berkembangnya opini negatif. Informasi yang disajikan harus cepat, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Kombes Pol. Artanto.
Selain itu, Kombes Pol. Artanto mendorong jajarannya untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ia mengimbau pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam pembuatan konten edukatif yang kreatif dan menarik, tanpa mengabaikan etika serta keabsahan data. Pemanfaatan platform internal seperti *Police Tube* dan *Depot TV* juga diminta untuk lebih dimaksimalkan sebagai sarana publikasi resmi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menanggapi arahan serta arahan dari Polda Jateng, Plt. Kasi Humas Polres Brebes Iptu Syaeful Hidayat, S.H., menyambut baik pelaksanaan kegiatan supervisi ini. Ia menegaskan komitmen Si Humas Polres Brebes untuk segera menindaklanjuti seluruh evaluasi dan arahan yang disampaikan oleh Tim Supervisi.
“Arahan dan masukan dari Bapak Kabid Humas serta Tim Supervisi menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kami di Si Humas Polres Brebes. Kami siap mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, termasuk AI dan platform internal seperti Police Tube, serta terus memperkuat mitigasi isu agar penyampaian informasi publik di wilayah Hukum Polres Brebes semakin cepat, akurat, dan humanis,” ungkap Iptu Syaeful Hidayat.
Sebelumnya, Kasubid Penmas Bidhumas Polda Jateng AKBP Eko Kurniawan memberikan pembekalan terkait manajemen isu dan komunikasi publik. Menurutnya, kecepatan penyebaran informasi di media sosial menuntut respons yang proaktif dari personel Humas.
“Pemberitaan negatif bukan selalu menjadi ancaman, namun keterlambatan memberikan informasi yang benar dapat memperburuk situasi. Mitigasi isu harus dilakukan agar masyarakat menerima informasi yang benar, utuh, dan objektif,” ujar AKBP Eko Kurniawan.
Usai penyampaian materi, Tim Supervisi Bidhumas Polda Jateng melakukan pemeriksaan administrasi serta evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Humas di tiap-tiap Polres.
“Melalui kegiatan supervisi ini, diharapkan seluruh jajaran Humas di wilayah Ekswil Pekalongan dapat semakin terampil, inovatif, dan humanis dalam menyajikan informasi serta mendekatkan Polri dengan masyarakat,” tutup Iptu Syaeful. Red/Hms
You cannot copy content of this page