JAKARTA, DN-II Perwakilan nelayan yang tergabung dalam Koperasi Nelayan Bersama Aspila Lamongan melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, di Gedung Makarti, Komplek Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para nelayan menyampaikan sejumlah keluhan terkait regulasi yang dinilai membebani operasional mereka di lapangan.
Ketua Koperasi, Mustakim, beserta jajarannya memaparkan sejumlah kendala utama, di antaranya tumpang tindih aturan antar-kementerian, proses pengurusan dokumen seperti pengukuran kapal yang dianggap terlalu memakan waktu, hingga kekhawatiran terkait rencana penerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sektor kelautan. Para nelayan mengungkapkan bahwa keterbatasan dokumen sering kali menjadi celah bagi penangkapan kapal nelayan oleh petugas, sementara beban pungutan resmi dinilai sudah sangat memberatkan.
Menanggapi keluhan tersebut, Viva Yoga menegaskan bahwa negara harus hadir memberikan perlindungan bagi nelayan yang berjuang mencari nafkah hingga ke perairan Kalimantan dan Sulawesi.
“Mencari ikan di laut lepas penuh dengan risiko tinggi. Keberadaan mereka perlu dilindungi, bukan justru dibebani dengan aturan yang tumpang tindih. Beban yang dipikul nelayan saat ini sudah sangat banyak,” tegas Viva Yoga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Terkait isu ‘PBB Laut’, mantan Anggota Komisi IV DPR RI ini meminta adanya klarifikasi mendalam dari instansi terkait. Menurutnya, perlu dipastikan kembali urgensi aturan tersebut, mengingat sektor tambak dan keramba sudah memiliki skema pajak sendiri, serta adanya pajak tahunan bagi kapal nelayan.
Prioritas Kesejahteraan Nelayan
Viva Yoga menekankan bahwa kesejahteraan nelayan merupakan salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Ia merujuk pada pidato Presiden dalam penyampaian KEM-PPKF 2027, di mana pemerintah berkomitmen meningkatkan produktivitas nelayan melalui modernisasi alat tangkap dan pembangunan 5.000 desa nelayan.
Kementerian Transmigrasi sendiri berperan aktif melalui program pengembangan kawasan transmigrasi pesisir. “Kami memiliki kawasan nelayan, seperti di Barelang, Batam, dan Pasang Kayu, Sulawesi Barat. Di Barelang, kami telah memberikan pelatihan kepada 50 nelayan dan menyalurkan 16 unit kapal berukuran 5 GT kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan daya saing mereka,” papar Viva Yoga.
Visi Modernisasi Pasar Ikan
Dalam jangka panjang, Viva Yoga berharap Indonesia mampu mereformasi ekosistem perikanan, termasuk di Lamongan, dengan mengadopsi standar pasar ikan modern seperti di Jagalchi (Busan), Noryangjin (Seoul), maupun Toyosu (Jepang). Modernisasi ini diyakini menjadi solusi permanen atas masalah klasik seperti pasokan es dan ketersediaan cold storage.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Viva Yoga berkomitmen untuk menjembatani aspirasi nelayan dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Semua keluhan ini akan kami tindak lanjuti. Kuncinya ada pada klarifikasi, koordinasi, dan sinergi antar-lembaga. Kebijakan harus dibuat secara terintegrasi agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para nelayan,” pungkasnya. Red
Tegal, DN-II Sebagai langkah konkret mendukung program prioritas pemerintah dalam percepatan eliminasi Tuberkulosis (TB) paru di Indonesia, Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Jawa Tengah menggelar asistensi dan pembekalan khusus bagi personel Bhabinkamtibmas Polres Tegal. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 2 hingga 4 Juni 2026 ini, fokus pada penguatan peran Polri dalam memutus mata rantai penyebaran TB paru di tingkat desa/kelurahan.
Dalam kegiatan tersebut, para personel Bhabinkamtibmas dibekali kemampuan teknis untuk melakukan tracing atau penelusuran kasus TB paru di tengah masyarakat. Peran aktif Polri ini diharapkan menjadi akselerator bagi tenaga kesehatan dalam menekan angka penyebaran penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan nasional.
Sebelum terjun langsung ke lapangan, seluruh peserta diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan komprehensif serta screening TB paru. Langkah preventif ini diambil guna memastikan bahwa setiap personel dalam kondisi prima, sehingga mampu menjalankan tugas pendampingan secara optimal serta aman bagi warga binaannya. 
Perwakilan Biddokkes Polda Jawa Tengah menegaskan bahwa keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam program ini merupakan wujud nyata pengabdian Polri yang melampaui tugas pokok di bidang keamanan dan ketertiban.
“Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melalui pembekalan ini, kami berharap personel mampu membantu proses tracing, memberikan edukasi kesehatan, serta mendampingi masyarakat dalam upaya pencegahan hingga pengobatan TB paru secara berkelanjutan,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tidak hanya dibekali teknik tracing, para peserta juga mendapatkan pelatihan komunikasi persuasif. Materi ini dirancang agar anggota di lapangan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini, serta memastikan pasien TB paru patuh menjalani pengobatan hingga tuntas.
Salah satu fokus utama program ini adalah pendampingan minum obat bagi pasien TB paru. Kehadiran Bhabinkamtibmas diharapkan dapat meningkatkan angka kesembuhan pasien sekaligus menekan risiko penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar.
Sinergi yang terbangun antara Polri, Dinas Kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanggulangan TB paru. Langkah ini sekaligus menjadi bukti komitmen Polda Jawa Tengah dan Polres Tegal dalam menghadirkan pelayanan publik yang humanis menjaga keamanan masyarakat sekaligus memastikan kesejahteraan kesehatan masyarakat tetap terjaga.
Reporter: S. Bimantoro
Jakarta, DN-II Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming memberikan pembekalan strategis kepada peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVII dan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Tahun 2026. Acara tersebut berlangsung di Gedung Utama II, Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (03/06/2026).
Pembekalan ini diikuti oleh para calon pemimpin masa depan yang berasal dari lintas sektor, mencakup unsur pemerintahan, TNI, Polri, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga perwakilan mancanegara.
Dalam arahannya, Wapres Gibran menekankan bahwa esensi dari kepemimpinan yang efektif bukan sekadar perencanaan di atas kertas, melainkan kemampuan untuk memiliki kepekaan mendalam terhadap realitas masyarakat. Baginya, kebijakan publik yang berkualitas harus berakar pada pemahaman komprehensif atas permasalahan nyata di lapangan.
“Kebijakan yang baik lahir dari pemahaman yang kuat terhadap kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Pemimpin harus mampu menerjemahkan kondisi riil menjadi solusi yang tepat sasaran,” tegas Wapres.
Wapres memberikan ilustrasi konkret mengenai penyederhanaan regulasi distribusi pupuk. Sebelumnya, para petani kerap terkendala oleh aturan yang tumpang tindih dan birokrasi yang rumit. Melalui pendekatan yang lebih peka terhadap keluhan di akar rumput, pemerintah berhasil memangkas regulasi tersebut agar distribusi pupuk lebih efisien bagi petani.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Wapres, contoh tersebut menjadi pelajaran penting bahwa kehadiran pemimpin di tengah masyarakat bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan setiap kebijakan dapat menjawab persoalan riil.
Oleh karena itu, Wapres mendorong seluruh peserta Lemhannas RI untuk aktif turun langsung ke lapangan. Ia berpesan agar para calon pemimpin membangun komunikasi yang intensif dan inklusif dengan masyarakat di daerah guna memetakan tantangan secara akurat.
“Seringlah turun ke lapangan. Bangun komunikasi yang intensif dengan masyarakat agar Bapak dan Ibu memiliki gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi di daerah masing-masing,” pungkasnya.
Dengan bekal kepekaan dan keterlibatan langsung ini, Wapres berharap para peserta dapat menjadi pemimpin transformatif yang mampu memperkuat ketahanan nasional melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Red
#KemensetnegRI #RilisWakilPresiden #LemhannasRI #KepemimpinanNasional #WapresGibran
TANAH LAUT, DN-II Menyikapi laporan masyarakat dan aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang terkait dugaan penyimpangan distribusi BBM solar subsidi, pihak Pertamina Patra Niaga Kalimantan Selatan melakukan inspeksi mendadak (sidak) sekaligus audit di SPBUN Desa Kuala Tambangan, Selasa (3/6/2026).
Audit ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas keluhan nelayan mengenai ketidaksesuaian volume BBM yang diterima dengan catatan pada logbook serta kendala barcode subsidi.
Proses audit yang dimulai pukul 13.00 WITA tersebut dihadiri oleh perwakilan Pertamina Kalsel, M. Ahsan Pradipta beserta tim, perwakilan Kapolsek Takisung, perangkat keamanan setempat (Babinsa/Kamtibmas), perwakilan Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang, Ketua Nelayan Desa Kuala Tambangan Budi, serta pengelola SPBUN, Nurul Tasiah.
Temuan di Lapangan: Ketidaksesuaian Data dan Barcode
Sebelum proses audit dimulai, pihak Pertamina mendengarkan keluhan langsung dari para nelayan. Salah satu nelayan berinisial A memaparkan bukti ketidaksesuaian data. Berdasarkan logbook, nelayan tersebut tercatat menerima total 634 liter solar pada Mei 2026 (terbagi dalam dua kali pengisian). Namun, ia mengaku hanya menerima 180 liter.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“BBM sebanyak itu sangat kurang untuk melaut. Akibatnya, saya terpaksa membeli solar di luar dengan harga tiga kali lipat. Kelangkaan ini membuat banyak nelayan tidak bisa melaut,” ujar A di hadapan petugas.
Dalam investigasi di lokasi, tim Pertamina menemukan sejumlah kejanggalan:
Sistem Pengukuran: Petugas SPBUN mengakui penggunaan alat ukur manual (deepstick) sejak awal BBM datang, alih-alih menggunakan Automatic Tank Gauge (ATG) yang lebih akurat.
Penyalahgunaan Barcode dan Logbook: Pengakuan mengejutkan datang dari pelangsir yang dihadirkan. Ia menyebutkan bahwa setelah barcode dan logbook diproses dari desa, dokumen tersebut tidak dikembalikan kepada nelayan, melainkan dipegang oleh admin SPBUN.
Edukasi dan Tindakan Tegas
Menanggapi temuan tersebut, M. Ahsan Pradipta menegaskan bahwa barcode dan logbook adalah hak mutlak nelayan dan wajib dipegang oleh pemiliknya. “Barcode hanya digunakan untuk scan saat pengambilan BBM. Pengisian logbook harus sesuai dengan volume yang diterima dan disaksikan oleh nelayan bersangkutan,” tegas Ahsan.
Pihak Pertamina berkomitmen untuk meninjau hasil audit secara mendalam. Jika ditemukan unsur kelalaian atau manipulasi data yang disengaja, Pertamina memastikan akan menindak tegas dan menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak berwenang.
Tuntutan Mahasiswa dan Nelayan
Di sisi lain, Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang mendesak Pertamina untuk lebih transparan. Perwakilan aliansi menyebut persoalan distribusi solar di Desa Kuala Tambangan telah terjadi sejak 2016 namun belum menemukan solusi permanen.
“Negara dan nelayan dirugikan akibat ulah oknum. Jika dalam satu minggu ke depan tidak ada kepastian hukum dan hasil audit yang transparan dari Pertamina, kami akan mengerahkan massa ke tingkat provinsi hingga ke Kementerian ESDM RI agar persoalan ini segera terang benderang,” tegas perwakilan mahasiswa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, proses audit berjalan kondusif. Masyarakat Desa Kuala Tambangan kini menanti langkah nyata Pertamina dalam membenahi tata kelola distribusi BBM subsidi agar hak para nelayan dapat terpenuhi sepenuhnya.
Tim/Redaksi
TANAH BUMBU, DN-II Praktik dugaan pelangsiran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di SPBU Nomor 64.721.14, Simpang Tiga Pelabuhan Ferry Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, kembali menuai sorotan tajam. Masyarakat setempat mengeluhkan kelangkaan solar subsidi yang dipicu oleh dominasi kendaraan pelangsir di area SPBU tersebut.
Berdasarkan pantauan di lapangan, antrean kendaraan terlihat mengular panjang setiap harinya. Warga menduga antrean tersebut didominasi oleh kendaraan yang sengaja melakukan pengisian berulang (pelangsiran), sehingga masyarakat umum yang benar-benar membutuhkan BBM untuk kebutuhan pokok dan usaha kerap kehabisan stok.
Pengakuan Warga: Sulitnya Mendapatkan Hak Subsidi
Salah seorang warga berinisial SMD (45) mengungkapkan kekecewaannya. Ia mengaku sudah mengantre berjam-jam, namun saat tiba giliran, stok solar dinyatakan habis oleh petugas SPBU.
“Saya datang untuk mengisi bahan bakar kendaraan, antreannya luar biasa panjang. Ketika giliran saya tiba, solar justru habis. Yang aneh, kendaraan yang kami duga melakukan pelangsiran justru lebih dulu mendapatkan pelayanan,” ujar SMD dengan nada kecewa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hal senada juga diungkapkan oleh AM, seorang sopir truk yang menggantungkan hidupnya pada solar subsidi. Ia merasa dirugikan karena harus kehilangan waktu kerja akibat terjebak antrean yang didominasi kendaraan yang sama berulang kali.
“Kami mengantre cukup lama, tapi saat giliran tiba stok sudah habis. Sementara kendaraan yang diduga melakukan pelangsiran terlihat lebih mudah mendapatkan pelayanan. Kondisi ini sudah berlangsung lama dan sangat meresahkan,” keluhnya. 
Dugaan Penyelewengan BBM
Informasi yang dihimpun dari masyarakat menyebutkan adanya indikasi pengisian berulang oleh kendaraan tertentu yang diduga telah dimodifikasi tangkinya. Bahkan, muncul dugaan bahwa BBM tersebut ditampung untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi kepada pihak industri atau pengecer tidak resmi.
Menanggapi hal ini, pihak pengelola SPBU saat dikonfirmasi memberikan tanggapan. Namun, mereka menyatakan bahwa persoalan teknis di lapangan memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak manajemen pusat maupun pemilik SPBU.
Desakan Tindakan Tegas dari APH dan Pertamina
Melihat kondisi yang terus berulang, warga mendesak pihak terkait, yakni Pertamina, BPH Migas, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, hingga Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pengawasan ketat.
Masyarakat menuntut adanya transparansi dalam distribusi agar BBM bersubsidi tepat sasaran, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.
“Kami berharap ada tindakan nyata dari instansi terkait. Jika ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum SPBU maupun pelangsir, kami minta APH dan Pertamina memberikan sanksi tegas. Jangan biarkan masyarakat kecil terus dirugikan,” pungkas salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap pihak berwenang segera melakukan audit terhadap sistem penyaluran BBM di SPBU Simpang Tiga Ferry Batulicin guna memastikan hak masyarakat kecil terlindungi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tim Redaksi
BREBES, DN-II Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Brebes berkomitmen untuk merampungkan penyaluran bantuan pangan di seluruh wilayah pada bulan Juni ini. Langkah ini dilakukan guna memastikan bantuan segera diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan (Ketapang) DPKP Brebes, Yayuk Puji Rahayu Ningsih, menjelaskan bahwa proses penyaluran bantuan pangan saat ini terbagi menjadi dua zona utama, yakni wilayah Tengah dan wilayah Selatan.
“Proses distribusi terus berjalan. Saat ini, hanya tersisa satu wilayah yang belum menerima bantuan, yaitu wilayah Sirampog,” ujar Yayuk saat dikonfirmasi, Kamis (4/6/2026).
Yayuk menambahkan, pihaknya menargetkan sisa bantuan untuk enam wilayah yang tersisa akan tuntas didistribusikan sepanjang bulan Juni. Percepatan ini dilakukan menyusul adanya kebijakan relaksasi dari Badan Pangan Nasional yang memperpanjang masa penyaluran bantuan pangan hingga akhir Juni. Relaksasi tersebut diberlakukan sebagai langkah antisipasi atas kendala teknis yang sempat dialami oleh pihak penyedia (pihak ketiga/Bulog) beberapa waktu lalu.
Mengenai alur distribusi, Yayuk menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan pangan nasional ini melibatkan koordinasi lintas sektoral. Badan Pangan Nasional menugaskan Bulog sebagai penyedia komoditas. Setelah komoditas siap, penyaluran kemudian diteruskan kepada pihak transporter atau penyedia jasa logistik (JPL) untuk disalurkan langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami terus melakukan pemantauan agar proses pendistribusian oleh transporter berjalan lancar sesuai jadwal, sehingga masyarakat di wilayah yang belum menerima bisa segera mendapatkan haknya bulan ini,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Singapura, DN-II Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon, S.H., M.M. memimpin Delegasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada penyelenggaraan Sidang ke-22 TNI-Singapore Armed Forces Annual Staff Meeting (TSASM) Tahun 2026 yang berlangsung di Singapura pada 2–4 Juni 2026.
Kegiatan ini merupakan forum konsultasi strategis tahunan antara TNI dan Singapore Armed Forces (SAF) guna mengevaluasi serta memperkuat kerja sama pertahanan bilateral kedua negara. (3/6/2026).
Sidang ke-22 TSASM dipimpin bersama oleh Kasum TNI Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon dan Chief of Staff – Joint Staff Singapore Armed Forces, Brigadier General Chan Ching Hao. Pertemuan tersebut menjadi wadah strategis untuk meninjau pelaksanaan berbagai program kerja sama pertahanan yang telah berjalan sekaligus membahas arah pengembangan kerja sama pada tahun-tahun mendatang.
Sebelum pelaksanaan sidang utama, Kasum TNI melaksanakan Courtesy Call dengan COS-JS SAF sebagai bagian dari rangkaian kegiatan guna mempererat hubungan profesional dan saling pengertian antara kedua angkatan bersenjata. Selanjutnya, kedua delegasi melaksanakan pembahasan komprehensif terkait perkembangan berbagai mekanisme kerja sama bilateral yang berada di bawah kerangka hubungan pertahanan Indonesia–Singapura.
Dalam sidang tersebut dibahas laporan kemajuan sejumlah forum kerja sama bersama, meliputi Indonesia-Singapore Joint Intelligence Committee (ISJIC), Indonesia-Singapore Joint Operations and Exercise Committee (ISJOEC), Indonesia-Singapore Joint Education and Staff Planning Committee (ISJESPC), serta Indonesia-Singapore Joint Logistics Committee (ISJLC). Selain itu, kedua delegasi juga membahas berbagai isu strategis pertahanan yang menjadi perhatian bersama serta rencana penyelenggaraan TSASM berikutnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kasum TNI menyampaikan bahwa hubungan kerja sama antara TNI dan SAF selama ini telah berkembang secara positif dan konstruktif, serta memberikan kontribusi penting dalam membangun rasa saling percaya, meningkatkan interoperabilitas, dan memperkuat stabilitas kawasan. Melalui mekanisme TSASM, kedua pihak berkomitmen untuk terus mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan kepentingan bersama.
Delegasi Indonesia yang mendampingi Kasum TNI terdiri atas unsur Mabes TNI, perwakilan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Atase Pertahanan Republik Indonesia di Singapura, serta personel Pusat Kerja Sama Internasional (Puskersin) TNI. Kehadiran delegasi lintas bidang tersebut mencerminkan komitmen TNI dalam memperkuat kerja sama pertahanan yang komprehensif dengan SAF.
Pada akhir sidang, kedua ketua delegasi menandatangani Risalah Sidang ke-22 TSASM sebagai bentuk kesepakatan bersama atas hasil pembahasan dan arah tindak lanjut kerja sama pertahanan bilateral Indonesia–Singapura ke depan. Penandatanganan risalah tersebut menegaskan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kemitraan pertahanan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada perdamaian serta stabilitas kawasan. Red
#TNIprima
#TNIadaptif
#PuskersinTNI
#TSASM2026
#
BANDUNG, DN-II Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., menegaskan bahwa lulusan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) harus memiliki wawasan strategis yang kuat, pola pikir visioner, serta integritas moral yang tinggi untuk menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks di masa depan.
Penegasan tersebut disampaikan Kasad saat menutup Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVII Seskoad Tahun Anggaran 2026 di Gedung Prof. Dr. Satrio, Seskoad, Bandung, Rabu (3/6/2026).
“Peran strategis lembaga pendidikan Seskoad tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis dan taktis militer semata, melainkan juga pengembangan wawasan strategis yang berlandaskan keilmuan dan kepemimpinan visioner, serta integritas moral dan karakter yang unggul sebagai generasi penerus perjuangan TNI Angkatan Darat,” tegas Kasad.
Kasad menyampaikan apresiasi kepada seluruh Perwira Siswa (Pasis) yang telah menyelesaikan pendidikan dengan baik. Menurutnya, tantangan tugas ke depan menuntut hadirnya pemimpin militer yang tidak hanya unggul dalam profesionalisme keprajuritan, tetapi juga mampu berpikir strategis, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memiliki visi jauh ke depan dalam mendukung pembangunan kekuatan pertahanan negara.
Kasad juga mengingatkan para lulusan agar senantiasa menjaga integritas, meningkatkan kapasitas diri, dan mengembangkan budaya belajar sepanjang hayat. Bekal pendidikan yang diperoleh selama mengikuti Dikreg Seskoad diharapkan menjadi landasan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas sekaligus memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan organisasi. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Letkol Inf Teddy Indra Wijaya sebagai penulis Taskap Terbaik Dikreg LXVII Seskoad memaparkan gagasan strategis hasil kajiannya di hadapan para tamu undangan dan seluruh Pasis.
Dikreg LXVII Seskoad TA 2026 diikuti 279 Perwira Siswa yang terdiri dari 255 Pasis TNI AD, 4 Pasis TNI AL, 2 Pasis TNI AU, 7 Pasis Polri, serta 11 Pasis dari negara sahabat. Pada upacara penutupan, sebanyak 276 Pasis hadir, sementara tiga lainnya tengah melaksanakan penugasan khusus di luar negeri.
Selama pendidikan, para Pasis memperoleh pembekalan yang berorientasi pada pengembangan kepemimpinan, manajemen strategis, perencanaan operasi, serta analisis lingkungan strategis guna menyiapkan calon pemimpin masa depan yang profesional, adaptif, dan berkarakter.
Penutupan Dikreg LXVII Seskoad menjadi momentum penting dalam mencetak kader-kader pemimpin yang memiliki kualitas intelektual, moral, dan profesionalisme tinggi, serta siap mengemban berbagai tugas dan jabatan strategis di lingkungan TNI, Polri, maupun negara sahabat. Red/Casroni
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto diwakili oleh Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letjen TNI Bobby Rinal Makmun menyambut kedatangan Satgas TNI Kontingen Garuda (Konga) United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL) masa penugasan 2025/2026 bertempat di Lapangan PRIMA, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, (3/6/2026).
Dalam amanat tertulis Panglima TNI yang dibacakan oleh Asops Panglima TNI menyampaikan bahwa, selama kurang lebih 13 bulan bertugas di Lebanon, para prajurit berada di tengah lingkungan operasi yang sangat dinamis, kompleks dan penuh risiko. Eskalasi konflik di Lebanon Selatan menuntut keteguhan mental, kematangan bertindak, serta profesionalisme prajurit dalam melaksanakan mandat Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). Dalam penugasan ini, TNI dan Bangsa Indonesia juga kehilangan empat prajurit terbaik yang gugur sebagai Kusuma Bangsa.
“Selama melaksanakan misi penugasan, Satgas TNI Kontingen Garuda UNIFIL juga telah berhasil mengharumkan nama Indonesia dengan menorehkan prestasi yang membanggakan. Dengan menerima dua penghargaan oleh Force Commander Unifil Mayjen Diodato Abagnara yaitu, di bidang kemanusiaan penghargaan Letter of Appreciation kalian telah memberikan bantuan nyata berupa penyediaan air bersih dan sistem penjernihan air layak minum bagi masyarakat lokal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sementara itu, Komandan Satgas (Dansatgas) TNI Konga UNIFIL Kolonel Inf Raja Gunung Nasution mengucapkan rasa syukur dan bangga atas penghargaan yang diberikan oleh Force Commander UNIFIL, salah satunya pembangunan sistem penjernih air layak minum bagi masyarakat Lebanon Selatan yang selama ini berjuang mendapatkan sumber kehidupan paling mendasar. Hal tersebut merupakan bagian dari pengabdian prajurit TNI dalam mengemban tugas operasi dan sebagai Duta Budaya Bangsa pada misi penugasan pemeliharaan perdamaian dunia.
Satgas TNI Konga UNIFIL yang terdiri dari beberapa bagian Satgas yaitu, Satgas TNI Yonmek Konga XXIII-S/UNIFIL, Force Headquarter Support Unit, Military Police Unit, Military Civic Outreach Unit, Civil Military Cooperation, Hospital Level II dan Military Staff Sector East UNIFIL. Satgas TNI Konga UNIFIL merupakan refleksi komitmen TNI dalam mengamanatkan konstitusi pada aspek kepedulian menciptakan perdamaian dunia. Red
#tniprima
#indonesiabebasaktif
#misiperdamaiandunia
JAKARTA, DN-II Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Rabu (3/6/2026). Penahanan ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan atas perkara yang menjeratnya.
Pantauan di lapangan menunjukkan, Dadan keluar dari Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sekitar pukul [masukkan waktu jika ada, misal: 16.00 WIB]. Ia terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda khas Kejaksaan Agung. Dadan tampak dikawal ketat oleh sejumlah anggota TNI dan penyidik Kejagung saat digiring menuju mobil tahanan.
Sebelum resmi ditahan, tim penyidik Kejaksaan Agung terpantau melakukan penggeledahan di kantor pusat Badan Gizi Nasional yang berlokasi di Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Penggeledahan tersebut diduga berkaitan dengan upaya pengumpulan alat bukti terkait kasus yang sedang diselidiki.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan rinci mengenai konstruksi perkara maupun dugaan pasal yang disangkakan kepada Dadan Hindayana. Penyidik masih terus melakukan pendalaman intensif terhadap kasus tersebut.
“Kami masih terus melakukan pendalaman terkait perkara ini,” ujar sumber dari lingkungan Kejagung singkat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kasus ini menyita perhatian publik mengingat posisi strategis yang sebelumnya dipegang oleh Dadan di Badan Gizi Nasional. Pihak Kejaksaan Agung berjanji akan segera memberikan keterangan pers resmi kepada awak media setelah proses penyidikan lebih lanjut dilakukan. Red
#Kejagung #BGN #DadanHindayana #BeritaNasional #Hukum #UpdateHukum
You cannot copy content of this page