LAHAT, DN-II Hasil pemeriksaan internal mengungkap adanya ketidaksesuaian prosedur dalam penyusunan revisi rencana anggaran belanja (RAB) kegiatan apel siaga dan apel akbar di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lahat.
Berdasarkan temuan pemeriksaan, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lahat diketahui menyusun revisi anggaran tersebut tanpa didukung oleh dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), rincian RAB kegiatan, serta dokumen survei harga pasar. Padahal, kelengkapan dokumen tersebut bersifat krusial sebagai dasar penentuan harga yang akurat sesuai kondisi pasar saat kegiatan berlangsung. (10/6/2026).
Sebagai perbandingan, satuan kerja lain seperti Bawaslu Kota Palembang, Bawaslu Kabupaten Muara Enim, hingga Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan diketahui hanya menganggarkan dan merealisasikan belanja kegiatan apel siaga sebanyak satu kali, sesuai dengan kebutuhan riil.
Pelaporan Terlambat dan Minim Pengawasan
Temuan ini diperparah dengan adanya perubahan nilai RAB yang signifikan pada belanja kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder di Bawaslu Kabupaten Lahat. Perubahan tersebut baru dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada 23 Desember 2024.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ironisnya, pelaporan ini dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan apel siaga dan apel akbar selesai dilaksanakan. Selain itu, tidak ditemukan adanya permohonan reviu kepada Biro Perencanaan dan Organisasi, maupun kepada Inspektorat Bawaslu RI selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan penelitian administratif.
Pelanggaran terhadap Keputusan Bawaslu
Langkah tersebut dinilai tidak sejalan dengan Keputusan Bawaslu Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024. Regulasi tersebut secara tegas mewajibkan setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, yang memiliki fungsi pengawasan internal, untuk memastikan penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan.
Sesuai dengan ketentuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kepala Satuan Kerja (Satker) semestinya melakukan pengendalian anggaran secara transparan dan akuntabel, termasuk bekerja sama dengan instansi terkait dalam proses pengawasan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait masih dalam proses pendalaman lebih lanjut untuk memastikan apakah terdapat potensi kerugian negara atau sekadar kelalaian administratif dalam pengelolaan dana hibah tersebut.
Tim Redaksi
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Dalam prosesi pelantikan tersebut, Presiden RI melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pengangkatan pejabat tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 
Pada kesempatan yang sama, Presiden RI juga melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kehadiran Panglima TNI dalam kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta menyukseskan program-program strategis nasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Red/Casroni
Foto : BPMI Setpres
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiaemas2045
Gelar KRYD Sore Hari, Kapolsek Pemulutan Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap C3
OGAN ILIR, www.detik-nasional.com // Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif, Polsek Pemulutan melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dan Strong Point pada Senin, 08 Juni 2026, sekitar pukul 16.30 WIB di wilayah hukum Polsek Pemulutan.
Kegiatan yang dipimpin Ps. Ka SPK II Polsek Pemulutan, AIPDA Angga, dengan melibatkan dua personel unit patroli tersebut difokuskan pada upaya pencegahan berbagai tindak kejahatan, khususnya Curat, Curas, dan Curanmor (3C), aksi premanisme, kepemilikan senjata api ilegal, serta tindak pidana lainnya yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat.
Adapun lokasi kegiatan dipusatkan di kawasan yang dinilai memiliki tingkat mobilitas masyarakat cukup tinggi dan berpotensi menjadi jalur lintasan pelaku kejahatan, yakni Desa Simpang 4 Pegayut dan Simpang Babatan Saudagar.
Dalam pelaksanaannya, personel melakukan razia stasioner pada titik-titik rawan kriminalitas serta patroli dialogis ke permukiman warga guna memberikan rasa aman sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dari hasil kegiatan tersebut, tidak ditemukan adanya pelaku tindak pidana, penyalahgunaan narkoba, kepemilikan senjata tajam, minuman keras maupun aksi premanisme. Petugas juga tidak melakukan penindakan tilang terhadap kendaraan roda dua maupun roda empat. Namun demikian, sebanyak 12 teguran dan 4 himbauan diberikan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
Kapolsek Pemulutan AKP Nugrah Angga Oktari, S.H., mengatakan bahwa kegiatan KRYD dan Strong Point merupakan langkah preventif yang terus dilakukan guna mencegah munculnya berbagai bentuk gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Pemulutan.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu waspada terhadap tindak kejahatan, terutama 3C, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum jelas kebenarannya, serta segera melaporkan kepada pihak Kepolisian apabila melihat atau mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan. Keamanan bukan hanya tugas Kepolisian, namun merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” ujar Kapolsek.
Kapolsek juga mengingatkan para pengendara untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, memastikan kendaraan terkunci dengan aman saat diparkir, serta meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan sekitar guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas.
Selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Tidak ditemukan gangguan Kamtibmas yang menonjol di wilayah hukum Polsek Pemulutan.
*HUMAS RES OI*
Report : JULIYAN
*CUACA CERAH DAN PANAS TERIK, POLSEK TANJUNG RAJA INTENSIFKAN PATROLI TERPADU CEGAH KARHUTLA, HOTSPOT NIHIL*
OGAN ILIR , www.detik-nasional.com // Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah hukum Polsek Tanjung Raja, personel Polsek Tanjung Raja melaksanakan kegiatan Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla pada Senin, 8 Juni 2026, di sejumlah titik rawan kebakaran lahan di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir.
Kegiatan patroli dilaksanakan di tengah kondisi cuaca cerah dan panas terik dengan suhu mencapai 33°C. Tim patroli yang terdiri dari Briptu Andi Okta Wijaya, Bripda Rifky Rahmat F, dan Bripda A. Linggar Arzedi melakukan pemantauan langsung terhadap lokasi yang berpotensi terjadi kebakaran lahan.
Dari hasil pemantauan di lapangan, petugas tidak menemukan adanya titik panas (hotspot) maupun kejadian kebakaran hutan dan lahan. Area yang menjadi fokus patroli berada pada koordinat 3°21’15,624″S 104°45’44,496″E dengan karakteristik vegetasi semak belukar, jenis tanah mineral, aktivitas masyarakat berkebun, serta memiliki potensi kebakaran kategori sedang.
Selain melakukan pemantauan, personel Polsek Tanjung Raja juga melaksanakan sambang dan sosialisasi kepada masyarakat di desa-desa rawan Karhutla. Petugas memberikan edukasi dan imbauan kamtibmas agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena selain melanggar hukum juga dapat menimbulkan dampak lingkungan yang luas dan membahayakan keselamatan masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Petugas turut menyebarluaskan Maklumat Kapolda Sumatera Selatan tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar serta mengajak Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk terus berperan aktif dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian Karhutla.
Kapolsek Tanjung Raja AKP Sondi Fraguna, S.H., M.Si menegaskan bahwa kegiatan patroli terpadu akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai langkah preventif menghadapi musim kemarau.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pencegahan merupakan langkah yang paling efektif untuk menghindari terjadinya Karhutla. Apabila menemukan indikasi kebakaran atau aktivitas pembakaran lahan, segera laporkan kepada pihak kepolisian maupun instansi terkait,” tegas Kapolsek.
Hingga berakhirnya kegiatan patroli, situasi di wilayah hukum Polsek Tanjung Raja terpantau aman dan kondusif, serta tidak ditemukan adanya kejadian Karhutla maupun titik panas di lokasi patroli.
*Humas res oi*
BENGKULU, – 8 Juni 2026- Wajah baru Bengkulu Utara kini mulai tampak nyata. Proyek preservasi ruas Jalan Lais Kerkap yang menjadi urat nadi mobilitas warga, mencatatkan progres fisik yang impresif di semester pertama tahun 2026. Capaian 73,022 persen untuk tahun anggaran berjalan menjadi bukti bahwa komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat bukanlah sekadar wacana.
Kepala Satker PJN Wilayah 1 Bengkulu, Tendi Hardianto, S.T., M.T., mengungkapkan bahwa keberhasilan ini lahir dari kerja keras tim di lapangan yang didukung dengan perencanaan matang. Bagi warga, angka progres ini diterjemahkan menjadi harapan akan jalan yang lebih aman, distribusi logistik yang efisien, dan waktu tempuh yang lebih singkat dalam beraktivitas setiap hari.
Sinergi menjadi kata kunci dalam proyek ini. Pendampingan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu memberikan ruang bagi pelaksana proyek untuk bekerja secara fokus dan bersih. Kolaborasi lintas instansi ini mengirimkan pesan positif bahwa pembangunan infrastruktur di daerah harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi publik.
Seiring berjalannya waktu hingga target penyelesaian di akhir 2027, setiap meter jalan yang tersentuh preservasi adalah investasi bagi masa depan. PT Galih Medan Persada sebagai mitra pelaksana kini tengah mengukir sejarah dalam memperbaiki konektivitas yang selama ini menjadi tantangan ekonomi di Bengkulu Utara.
Keberhasilan pembangunan ini adalah milik kita bersama. Dukungan masyarakat dalam menjaga kelancaran proyek ini mencerminkan tingginya kesadaran warga akan pentingnya infrastruktur yang handal. Mari bersama-sama kita nantikan tuntasnya proyek ini, sebuah karya nyata yang akan membuka pintu peluang baru bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu Utara yang lebih gemilang.”(Red)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
SELONG, DN-II Kabupaten Lombok Timur mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,83 persen pada Triwulan I Tahun 2026, menjadikannya salah satu daerah dengan pertumbuhan tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tertinggi di Pulau Lombok. Capaian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa arah pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah Smart Haerul Warisin-Edwin mulai menunjukkan hasil nyata di berbagai sektor ekonomi. (8/6/2026).
Bupati Lombok Timur, Drs. H. Haerul Warisin, M.Si, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut seraya memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja bersama membangun daerah.
Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kerja bersama seluruh masyarakat Lombok Timur serta seluruh jajaran pemerintah daerah. Petani yang tetap berproduksi, nelayan yang terus melaut, pedagang yang menggerakkan pasar, pelaku UMKM yang terus tumbuh, dunia usaha dan seluruh OPD yang bekerja sesuai tugasnya masing-masing telah memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah ini, ujar Bupati.
Menurut Bupati, pertumbuhan ekonomi Lombok Timur memiliki karakter yang khas karena tidak ditopang oleh keberadaan tambang besar, kawasan ekonomi khusus, maupun pusat industri berskala nasional.
Kita tidak memiliki tambang emas, tidak memiliki KEK seperti Mandalika, tetapi kita memiliki kekuatan ekonomi rakyat yang luar biasa. Karena itu saya selalu menegaskan bahwa pertanian harus tetap menjadi pondasi utama pembangunan ekonomi Lombok Timur. Ketika petani kuat, desa bergerak. Ketika desa bergerak, perdagangan tumbuh, daya beli meningkat dan ekonomi daerah ikut berkembang, tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bupati menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat sektor-sektor produktif masyarakat, memperluas akses permodalan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pemerataan pembangunan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Dr. H Juaini Taufik menilai capaian pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan indikator bahwa arah kepemimpinan dan kebijakan pembangunan yang ditetapkan Bupati mulai terimplementasi secara efektif di lapangan.
Menurut Sekda Dr. H JuainiTaufik, sejak awal pemerintahan, Bupati Drs. H Haerul Warisin. M.Si telah memberikan arah yang jelas bahwa pembangunan harus bertumpu pada penguatan ekonomi rakyat, peningkatan produktivitas pertanian, perluasan akses keuangan, penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pak Bupati sejak awal menekankan bahwa pembangunan harus menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Beliau mengarahkan agar seluruh perangkat daerah bekerja dalam satu orkestrasi pembangunan yang terintegrasi, tidak berjalan sendiri-sendiri. Arahan itu kemudian kita terjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang saling menguatkan, kata Sekda.
Sekda menjelaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan tersebut terlihat dari tingginya pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi yang mencapai 27,54 persen, tertinggi di antara seluruh lapangan usaha. Kondisi itu menunjukkan meningkatnya inklusi keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan dan lembaga keuangan formal.
Menurutnya, berbagai program yang dijalankan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), kerja sama dengan perbankan, serta dorongan pemerintah agar masyarakat memanfaatkan rekening yang telah dimiliki mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi daerah.
Kita melihat masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan perbankan, memanfaatkan rekening untuk transaksi ekonomi, menabung, menerima pembayaran dan mengembangkan usaha. Ini menunjukkan bahwa upaya memperluas akses keuangan yang selama ini dilakukan mulai memberikan hasil yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, jelasnya. 
Lebih lanjut, Sekda menilai capaian pertumbuhan ekonomi saat ini bukan sekadar angka statistik, melainkan gambaran bahwa fondasi pembangunan menuju masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya saing mulai terbentuk.
Pertumbuhan ekonomi 7,83 persen ini menunjukkan bahwa arah pembangunan yang ditetapkan Bupati mulai terlihat hasilnya pada awal pemerintahan. Gagasan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pertumbuhan perlahan terurai dalam berbagai capaian nyata. Kita melihat pertumbuhan yang lebih terarah, lebih merata dan semakin inklusif, ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur optimistis bahwa dengan tetap menjadikan pertanian sebagai pondasi ekonomi, memperkuat UMKM, memperluas akses keuangan dan meningkatkan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai akan menjadi pijakan penting menuju Lombok Timur yang lebih maju, mandiri dan berdaya saing.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tugas kita sekarang adalah menjaga momentum ini. Pertumbuhan ekonomi harus terus kita dorong agar tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkelanjutan, tutup Bupati. Red
INDRAMAYU, DN-II Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Ikatan Remaja Masjid (IKRAMA) Al Mujahirin Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, melakukan kunjungan silaturahmi kepada tokoh nasional asal Desa Sukamulya, H. Mulyadi, S.E., di kediamannya, Minggu (7/6/2026).
Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Selain mempererat tali silaturahmi, pertemuan ini juga menjadi bagian dari upaya IKRAMA Al Mujahirin untuk membangun komunikasi dan sinergi dengan tokoh masyarakat menjelang pelaksanaan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.
Dalam sambutannya, H. Mulyadi, S.E. menyambut baik kehadiran para pengurus dan anggota IKRAMA Al Mujahirin. Ia mengapresiasi semangat para pemuda yang aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan di lingkungan Desa Sukamulya.
“Silaturahmi seperti ini sangat penting untuk terus dijaga. Saya berharap para pemuda yang tergabung dalam IKRAMA dapat terus berkontribusi positif bagi masyarakat, menjadi teladan, serta menjaga nilai-nilai keislaman dan kebersamaan di lingkungan,” ujar H. Mulyadi.
Menurutnya, generasi muda memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa dan kehidupan bermasyarakat. Karena itu, semangat belajar, kepedulian sosial, serta komitmen untuk menjaga persatuan dan kebersamaan harus terus ditanamkan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua IKRAMA Al Mujahirin, Hengki, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh H. Mulyadi beserta keluarga. Ia mengatakan, kunjungan tersebut sekaligus untuk menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan IKRAMA dalam menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.
“Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bersilaturahmi. Pak Mulyadi merupakan sosok yang peduli terhadap lingkungan, masyarakat, dan generasi muda. Kehadiran serta dukungan beliau menjadi motivasi bagi kami untuk terus bergerak dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” Ucap Hengki.
Ia menjelaskan, dalam rangka memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah, IKRAMA Al Mujahirin berencana menggelar sejumlah kegiatan sosial dan keagamaan, di antaranya santunan bagi anak yatim dan kaum dhuafa, serta berbagai kegiatan sosial lainnya yang melibatkan masyarakat Desa Sukamulya.
Menurut Hengki, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemuda masjid terhadap sesama sekaligus upaya menumbuhkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.
Dukungan dan support yang diberikan oleh H. Mulyadi terhadap berbagai kegiatan kepemudaan dan sosial keagamaan menjadi bukti nyata kepeduliannya sebagai tokoh nasional asli Desa Sukamulya. Perhatian tersebut diharapkan mampu menjadi penyemangat bagi generasi muda untuk terus berkarya, berkontribusi, dan mengambil peran positif dalam pembangunan masyarakat.
Kegiatan silaturahmi diakhiri dengan ramah tamah, diskusi, serta doa bersama. Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan baik antara generasi muda dan tokoh masyarakat dapat terus terjalin sehingga mampu mendukung berbagai program sosial dan keagamaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. (Red).
INDRAMAYU, DN-II Pengurus Koperasi Bareng-Bareng Sugih (BBS) Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, menyambut dengan penuh antusias rencana kehadiran Hashim Djojohadikusumo, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, dalam kegiatan Penanaman Kedelai Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Juni 2026.
Kegiatan penanaman kedelai tersebut direncanakan dilaksanakan di lahan Hak Guna Usaha (HGU) PG Rajawali II yang berlokasi di Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu. Acara ini menjadi bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong peningkatan produksi kedelai dalam negeri.
Pengurus Koperasi BBS bersama masyarakat Desa Sukamulya saat ini terus melakukan berbagai persiapan guna menyukseskan agenda nasional tersebut. Kehadiran sejumlah tokoh nasional dan pejabat negara diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi para petani serta pelaku usaha pertanian di Kabupaten Indramayu.
Penasihat Koperasi Bareng-Bareng Sugih, H. Mulyadi, S.E., kepada awak media mengatakan bahwa rencana kehadiran Hashim Djojohadikusumo merupakan sebuah kehormatan sekaligus momentum penting bagi masyarakat Indramayu, khususnya para petani.
“Kami menyambut dengan penuh rasa syukur dan bangga atas rencana kehadiran Bapak Hashim Djojohadikusumo di Kabupaten Indramayu. Kegiatan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, khususnya komoditas kedelai, mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi motivasi bagi para petani untuk terus meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian,” ujar tokoh nasional asal Desa Sukamulya, H. Mulyadi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, program penanaman kedelai nasional merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor kedelai. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, koperasi, dan para petani.
H. Mulyadi juga menegaskan bahwa Koperasi Bareng-Bareng Sugih siap mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, pengurus Koperasi BBS terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Selain penanaman kedelai, kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi sarana edukasi dan penguatan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, serta kelompok tani dalam mendukung swasembada pangan nasional.
Dengan adanya kegiatan ini, Kabupaten Indramayu diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional yang mampu berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan Indonesia. (Red).
MALANG, DN-II Harapan petani di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang untuk mendapatkan hasil panen maksimal di tahun 2026 terancam pupus. Hak mereka atas pupuk bersubsidi yang dijamin negara diduga kuat telah dirampas oleh jaringan mafia pupuk yang beroperasi secara sistematis, terstruktur, dan masif. (7/6/2026).
Di tengah gencarnya instruksi Menteri Pertanian Amran Sulaiman agar penyaluran pupuk tidak dipersulit, realita di lapangan justru berbanding terbalik. Para petani mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dengan alasan stok habis, sementara di sisi lain, agen justru melimpahkan penawaran pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh melampaui kemampuan petani.
Indikasi Penyimpangan dan Praktik Melawan Hukum
Berdasarkan investigasi lapangan, praktik ini diduga melibatkan oknum dalam rantai distribusi, mulai dari penyalur resmi hingga pihak-pihak dengan otoritas di tingkat kecamatan. Modus yang digunakan adalah manipulasi catatan penerima (e-RDKK) dan pengalihan kuota subsidi kepada pihak tertentu untuk dijual kembali dengan harga komersial.
Praktik ini secara terang-terangan menabrak sejumlah regulasi negara, di antaranya:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani: Pasal 3 menegaskan bahwa pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian, termasuk pupuk, bagi petani.
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 4 Tahun 2023: Mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang wajib disalurkan tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI: Terkait pengawasan distribusi barang bersubsidi.
Pasal 372 KUHP (Penggelapan) dan Pasal 378 KUHP (Penipuan): Mengingat adanya indikasi manipulasi data dan pengalihan barang bersubsidi yang seharusnya menjadi hak petani.
Ketidakberdayaan Petani di Tengah Sistem yang Bocor
Petani padi, kopi, dan tebu di Sumbermanjing Wetan kini berada di titik nadir. Biaya produksi yang membengkak akibat kelangkaan pupuk membuat banyak petani terpaksa melakukan penanaman tanpa nutrisi yang layak. Dampaknya, kualitas dan kuantitas panen merosot tajam.
“Kami terjebak dalam sistem yang tidak transparan. Kuota yang seharusnya untuk rakyat kecil justru dikuras habis oleh oknum yang memiliki akses dan kekuatan di lapangan,” ujar salah satu perwakilan petani yang enggan disebut namanya karena ketakutan.
Pengawasan yang Mandul
Meskipun Menteri Pertanian telah memberikan instruksi tegas, pengawasan di tingkat daerah dinilai tidak berjalan. Dinas Pertanian Kabupaten Malang dan aparat penegak hukum setempat kini menjadi sorotan tajam. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tindakan tegas berupa penyegelan gudang maupun pencabutan izin agen penyalur nakal yang terindikasi terlibat dalam jaringan mafia ini.
Minimnya sanksi dan tiadanya audit berkala menjadi bukti bahwa “mafia pupuk” seolah kebal hukum. Kondisi ini membuat petani merasa terasing di tanah kelahirannya sendiri, sementara hak mereka disalahgunakan demi keuntungan segelintir kelompok.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Publik kini menuntut tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Malang dan pihak berwajib untuk segera melakukan investigasi menyeluruh. Tanpa tindakan represif terhadap pelaku dan perbaikan sistem distribusi yang transparan, ketahanan pangan nasional yang digadang-gadang pemerintah hanyalah slogan kosong yang mengabaikan nasib petani kecil.
Tim Redaksi
JAKARTA, DN-II Kondisi perekonomian nasional yang mengalami tekanan berat akibat fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) mendapat sorotan tajam dari Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. (6/6/2026).
Dalam pernyataannya melalui sambungan seluler dari kantornya di kawasan Cijantung, Jakarta, Sabtu (6/6/2026), Prof. Sutan Nasomal mengingatkan Presiden RI, H. Prabowo Subianto, mengenai ancaman serius terhadap stabilitas keamanan negara yang dipicu oleh krisis ekonomi.
“Ekonomi Indonesia sedang berada dalam tekanan luar biasa akibat Rupiah yang terus melemah. Dampaknya, harga kebutuhan pokok melambung tak terkendali, daya beli masyarakat merosot tajam, dan pelaku usaha kecil berada di ambang kebangkrutan. Jika ini dibiarkan, kemiskinan akan meluas dan memicu kerawanan sosial yang mengancam stabilitas keamanan nasional,” ujar Prof. Sutan.
Mendesak Kebijakan Strategis
Prof. Sutan mendesak Presiden untuk segera melakukan langkah konkret dengan mengumpulkan para menteri, staf ahli, dan pakar ekonomi terbaik bangsa. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh untuk mencari akar permasalahan mengapa Rupiah terus tertekan oleh Dolar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Saya meminta Bapak Presiden segera merumuskan kebijakan penyelamatan ekonomi. Jangan sampai ‘perahu besar’ bernama NKRI ini terombang-ambing tanpa arah. Kita perlu instrumen nasional yang kuat untuk memperbaiki nilai tukar dan melindungi rakyat kelas menengah ke bawah,” tegasnya.
Kritik terhadap Birokrasi Ekonomi
Lebih lanjut, Prof. Sutan menyoroti kekhawatirannya akan adanya pola komunikasi di lingkungan Istana yang mungkin terhambat oleh budaya Asal Bapak Senang (ABS). Ia mengkhawatirkan laporan yang diterima Presiden tidak mencerminkan fakta di lapangan.
“Saya khawatir para pembantu presiden tidak menyampaikan fakta sesungguhnya kepada Bapak Presiden. Kita bisa berkaca pada langkah negara-negara seperti Tiongkok dan beberapa negara Eropa yang melakukan mitigasi besar-besaran agar tidak hancur oleh dampak ekonomi global. Sementara di sini, para pengambil kebijakan terkesan kurang responsif terhadap ancaman yang sebenarnya sudah di depan mata,” ungkapnya.
Ancaman Kedaulatan dan Harapan Rakyat
Prof. Sutan mengingatkan bahwa ketergantungan yang terlalu tinggi pada Dolar Amerika dapat mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali pada “Ilmu Keseimbangan dan Kemanusiaan” dalam mengelola negara.
“Kemiskinan yang kian nyata di masyarakat, dari warung-warung kecil yang sepi hingga kesulitan ekonomi rumah tangga, adalah bukti bahwa diperlukan koreksi arah kebijakan. Presiden harus peka terhadap tetesan keringat masyarakat kecil yang menanti kebijaksanaan pemimpinnya untuk keluar dari krisis ini,” tutup Prof. Sutan.
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
(Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, dan Pengasuh Ponpes As-Saqwa Plus)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page