BREBES, DN-II Sebanyak 3.150 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Brebes disiapkan untuk keluar dari kepesertaan bantuan sosial melalui graduasi mandiri pada Oktober 2026.
Mereka dinilai telah mengalami perbaikan kondisi sosial dan ekonomi sehingga tidak lagi membutuhkan bantuan PKH. Dari jumlah tersebut, 579 keluarga dijadwalkan mendapat bantuan modal usaha sebesar Rp 5 juta per keluarga melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dari Kementerian Sosial. (8/10/2026).
Ketua Tim PKH Kabupaten Brebes Hendrik Maulana mengatakan, graduasi mandiri merupakan kondisi ketika KPM sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup secara sosial dan ekonomi sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
Proses graduasi dapat dilakukan atas kesadaran keluarga penerima maupun berdasarkan hasil verifikasi kondisi sosial ekonomi.
“Graduasi adalah kelulusan KPM dari ketergantungan menuju kemandirian,” kata Hendrik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jumlah keluarga yang disiapkan graduasi tahun ini meningkat sekitar 30 persen dibandingkan 2025. Pada tahun lalu, sebanyak 2.420 keluarga di Brebes telah keluar dari kepesertaan PKH melalui graduasi mandiri.
Menurut Hendrik, pendamping PKH tidak hanya bertugas memastikan bantuan diterima keluarga yang membutuhkan, tetapi juga mendorong penerima agar mampu mandiri secara ekonomi.
“Prinsip kami, bansos sementara, berdaya selamanya. Semakin banyak KPM yang graduasi mandiri, berarti pendamping dan program berhasil,” ujarnya.
Dari 3.150 keluarga yang disiapkan graduasi, sebanyak 579 keluarga akan mendapatkan dukungan PPSE dari Kementerian Sosial. Bantuan Rp 5 juta per keluarga ditransfer langsung ke rekening penerima melalui Bank Mandiri.
Dana tersebut dapat digunakan sebagai modal usaha kecil, baik untuk mengembangkan usaha yang sudah berjalan maupun merintis usaha baru. Jumlah penerima PPSE tahun ini meningkat dibandingkan 2025 yang mencapai 300 keluarga.
Hendrik mengatakan, dukungan modal usaha menjadi bagian dari upaya agar graduasi tidak berhenti pada keluarnya nama keluarga dari daftar penerima bantuan.
“Melalui PPSE, kami SDM PKH memastikan graduasi tidak hanya administratif, tetapi graduasi bermartabat,” katanya.
Menurut dia, keluarga yang telah keluar dari PKH perlu memiliki sumber penghasilan yang cukup kuat dan berkelanjutan agar tidak kembali bergantung pada bantuan sosial.
Program graduasi tersebut merupakan hasil kerja sama Kementerian Sosial dan Pemerintah Kabupaten Brebes. Kementerian Sosial menyediakan program pemberdayaan serta pendamping PKH di setiap kecamatan.
Sementara itu, Pemkab Brebes melalui Dinas Sosial memfasilitasi pelatihan usaha bagi keluarga yang telah graduasi, termasuk pelatihan yang diselenggarakan Bank Mandiri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pengalaman keluarga yang telah lebih dulu graduasi menunjukkan bagaimana bantuan sosial dapat menjadi pijakan untuk membangun usaha. Salah satunya keluarga Setiapuji, warga Kelurahan Limbangan Kulon, Kecamatan Brebes.
Setiapuji menerima PKH sejak 2020 hingga 2025. Setelah memperoleh dukungan PPSE, ia merintis usaha bakso keliling hingga akhirnya memutuskan keluar dari kepesertaan PKH.
“Saya penerima PKH dari 2020 sampai 2025. Alhamdulillah, bantuan PPSE membantu saya merintis usaha dan bangkit untuk mandiri, sampai saya mantap keluar dari kepesertaan PKH. Terima kasih Kemensos, Pemkab Brebes, dan Bank Mandiri,” tuturnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes Imam Baehaqi mengatakan, graduasi menunjukkan bahwa program perlindungan sosial tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga mendorong keluarga penerima mencapai kemandirian.
“Programnya dari Kementerian Sosial, pendampingnya bekerja di desa-desa kita, dan Pemkab memastikan keluarga yang keluar dari PKH tetap punya jalan untuk berkembang,” katanya.
Namun, Imam menegaskan proses penetapan graduasi masih melalui verifikasi. Masyarakat diminta melapor jika terdapat keluarga yang dinilai belum mampu tetapi masuk dalam daftar graduasi.
“Kalau ada warga yang merasa belum mampu tetapi masuk daftar graduasi, silakan sampaikan ke pendamping PKH di kecamatan atau ke Dinas Sosial. Daftar ini masih kami verifikasi, dan kami cek satu per satu,” ujarnya.
Graduasi mandiri menjadi bagian dari upaya pemerintah mengubah pola bantuan sosial dari sekadar memenuhi kebutuhan sementara menjadi dorongan agar keluarga penerima memiliki penghasilan dan mampu bertahan secara mandiri. Red
Tangerang, DN-II Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan pentingnya memperkuat kerukunan, toleransi, dan persatuan di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Pesan tersebut disampaikan Wapres saat membuka Kongres Nasional ke-V Asosiasi Pendeta Indonesia (API) di Grand Serpong Hotel & Resort, Tangerang, Banten, Kamis (08/10/2026).
Menurut Wapres, keberagaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia sehingga harus dijaga bersama. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas masih terjadinya kasus intoleransi di sejumlah daerah serta menekankan pentingnya membangun kehidupan masyarakat yang damai dan saling menghargai.
“Indonesia adalah negara, bangsa yang majemuk. Perlu benar-benar menjaga persatuan, perdamaian, nilai-nilai toleransi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di tempat Bapak Ibu masih terjadi kasus-kasus intoleransi,” ujar Wapres.
Lebih jauh Wapres menegaskan bahwa pemerintah memiliki perhatian serius terhadap persoalan intoleransi, termasuk dalam memastikan setiap warga negara memperoleh kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Menurutnya, kehadiran negara dalam menjamin kebebasan beragama merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.
“Pemerintah memiliki perhatian serius terkait ini. Negara harus hadir menjamin kemerdekaan warganya dalam memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing, seperti yang diamanatkan di Undang-Undang Dasar 1945,” tegas Wapres.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Wapres menyinggung penanganan persoalan yang terjadi di GKPI Rajeg. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan pendeta, pengurus gereja, dan para pemangku kepentingan di daerah untuk mencari penyelesaian atas persoalan tersebut.
Wapres menyampaikan bahwa gereja tidak ditutup, melainkan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih layak dengan bantuan pemerintah daerah. Dengan demikian, jemaat tetap dapat melaksanakan ibadah secara normal. Penanganan tersebut, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.
Berangkat dari pengalaman tersebut, Wapres mengingatkan para pemangku kepentingan di daerah agar lebih peka terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Setiap persoalan yang berpotensi memunculkan intoleransi perlu segera ditangani dan dicarikan solusi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
“Saya selalu mengingatkan kepada para pemangku kepentingan, khususnya kepala daerah, Kapolda, Pangdam, agar peka terhadap kondisi di tengah masyarakat. Jika ada percikan-percikan intoleransi di tengah masyarakat, segera selesaikan, segera dicari solusinya,” pinta Wapres.
Dalam konteks tersebut, Wapres menilai kerukunan dan persatuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk para rohaniwan. Karena itu, forum Kongres Nasional API diharapkan dapat menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat kontribusi para pendeta dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan menjaga keutuhan bangsa.
Menutup sambutannya, Wapres mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus saling menguatkan, membantu, dan menghargai perbedaan. Ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap provokasi dan kabar bohong yang dapat dimanfaatkan untuk memecah belah masyarakat.
“Mari kita jaga Indonesia bersama-sama. Kita harus saling menguatkan, saling bantu, saling topang. Jadikan perbedaan bukan sebagai pemecah belah. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya dengan kabar bohong,” tutup Wapres.
Sebelumnya Pdt. Estefanus Baalati selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) API sekaligus Ketua Panitia Kongres melaporkan bahwa organisasi yang berdiri sejak 2002 tersebut kini telah memiliki kepengurusan di 34 provinsi, sekitar 208 kabupaten/kota, serta tiga perwakilan luar negeri di Timur Tengah, Malaysia, dan Hong Kong. Kongres Nasional ke-V API dihadiri hampir 400 peserta, menunjukkan konsolidasi organisasi yang semakin luas dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat.
Lebih jauh, Pdt. Stefanus mengapresiasi kehadiran Wapres dalam kongres tersebut. Menurutnya, kehadiran Wapres menjadi wujud semangat untuk terus merangkul dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman elemen dan umat di Indonesia.
“Kami bukan sekadar melihat beliau sebagai Wakil Presiden, tetapi kami melihat beliau sebagai pribadi yang berkarya bagi bangsa. Kerja-kerja yang dilakukan oleh Bapak Wapres kita, kerja-kerja yang menyatukan semua elemen, kerja-kerja yang menyatukan dan merangkul semua umat,” ungkap Pendeta Estefanus.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kongres Nasional ke-V API menjadi momentum konsolidasi para pendeta dari berbagai daerah di Indonesia. Selain membahas konsolidasi nasional dan pembekalan kader, kongres juga mengagendakan pemilihan DPP API periode 2026–2031 serta penetapan arah organisasi dan program kerja strategis. Red
PESAWARAN, DN-II Jajaran Polres Pesawaran berhasil membongkar aktivitas penampungan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar ilegal di Dusun 1, Desa Bogorjo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Sebanyak 525 liter solar bersubsidi disita dalam operasi senyap yang digelar pada Kamis (8/10/2026) dini hari.
Penindakan tegas ini dilakukan oleh tim gabungan Satuan Intelkam dan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pesawaran. Operasi dipimpin langsung oleh Kasat Intelkam Polres Pesawaran, IPTU Yusriansyah Soagahon Siregar, bersama Kasat Reskrim Polres Pesawaran, AKP Rudi Hartono.
Berawal dari Laporan Masyarakat
Pengungkapan kasus penyelewengan BBM bersubsidi ini bermula dari laporan dan kecurigaan warga sekitar terhadap aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut.
”Pengamanan ini merupakan tindak lanjut atas informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan aktivitas penampungan BBM bersubsidi di wilayah Desa Bogorjo,” ujar pihak kepolisian dalam keterangan resminya, Kamis (8/10/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas bergerak cepat menuju lokasi sasaran pada pukul 02.45 WIB. Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), polisi mendapati dua unit kendaraan roda empat yang diduga kuat digunakan untuk mengangkut dan menampung solar bersubsidi.
Kronologi dan Modus Operandi
Di lokasi penampungan, petugas menemukan dua kendaraan dengan modus operandi pengangkutan yang berbeda:
Daihatsu Luxio (B 1921 KZU): Di dalam kendaraan ini, polisi menemukan 27 jeriken. Sebanyak 12 jeriken berisi solar (total sekitar 420 liter), sementara 15 jeriken lainnya dalam kondisi kosong.
Isuzu Traga (BE 8201 RN): Kendaraan bak terbuka ini telah dimodifikasi dengan penambahan tangki berkapasitas sekitar dua ton.
Dari hasil pemeriksaan di lapangan, sebagian solar dari mobil Luxio diketahui telah dipindahkan ke dalam tangki modifikasi tersebut.
”Sebagian solar sebanyak 105 liter dari kendaraan Luxio telah dipindahkan ke dalam tangki kendaraan ini,” jelas AKP Rudi Hartono.
Dengan akumulasi temuan dari kedua kendaraan tersebut, total solar bersubsidi ilegal yang berhasil diamankan petugas mencapai kurang lebih 525 liter.
Barang Bukti dan Dua Terduga Pelaku Diamankan
Selain ratusan liter BBM bersubsidi dan dua unit kendaraan operasional, petugas juga mengamankan dua pria yang berada di lokasi kejadian. Keduanya langsung digelandang ke Mapolres Pesawaran guna menjalani pemeriksaan intensif.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Identitas kedua terduga pelaku meliputi:
IJ (38): Warga Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung.
BS (31): Warga Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung.
Seluruh barang bukti, termasuk kendaraan dan jeriken berisi solar, kini telah diamankan di Mapolres Pesawaran untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Pengembangan Kasar dan Komitmen Kepolisian
Hingga saat ini, penyidik masih mendalami kasus tersebut secara mendalam. Polisi tengah menyelidiki asal-usul perolehan solar, tujuan distribusi, frekuensi kegiatan ilegal tersebut, hingga sumber permodalan yang digunakan para pelaku.
Selain itu, penyidik juga membuka peluang untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam jaringan penampungan BBM bersubsidi ini.
”Polres Pesawaran berkomitmen untuk menangani perkara ini secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengedepankan kelengkapan administrasi penyitaan dan penguatan alat bukti guna mencegah praktik penyelewengan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polres Pesawaran,” pungkasnya. Tim
BALI, DN-II Ketua Dewan Pembina Karya Cipta Indonesia (KCI), Viva Yoga Mauladi, memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia atas penyelenggaraan forum internasional ‘Global Dialogue On Cross-Border, Copyright Royalty Governance in the Digital Era’.
Kegiatan strategis yang dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, di Bali pada Selasa (7/10/2026) ini dihadiri oleh delegasi dari 32 negara secara langsung dan 4 negara secara daring. Forum ini juga melibatkan perwakilan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) baik dalam maupun luar negeri, para kreator, pelaku industri kreatif, akademisi, serta pakar di bidang terkait.
Tantangan Hak Cipta di Era Digital dan Lintas Batas (Cross-Border)
Dalam pandangannya, Viva Yoga mengakui bahwa kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sendi kehidupan, termasuk dalam hal perlindungan hak cipta. Di satu sisi, teknologi digital mempermudah masyarakat untuk menikmati karya cipta, sekaligus mempercepat persebaran kreasi melalui berbagai platform digital.
”Masyarakat semakin mudah menikmati karya cipta di berbagai platform,” ujar Viva Yoga yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Transmigrasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Namun, kemudahan penyebaran ini juga memunculkan tantangan tersendiri. Di tengah peluang besar tumbuhnya ekonomi kreatif bagi para pencipta dan pelaku usaha, perlindungan hak cipta tidak boleh diabaikan. Perputaran konten di platform digital yang sangat beragam sering kali berada di luar kendali manusia dan melampaui batas negara (cross-border).
”Seperti yang disampaikan Bapak Menteri tadi, karya cipta dapat menyebar melampaui batas negara di dalam hitungan detik,” ungkapnya. Menurutnya, percepatan distribusi ini belum diimbangi dengan kesinkronan perangkat aturan perlindungan dan pengelolaan hak cipta antarnegara, sehingga dialog lintas batas ini menjadi sangat krusial untuk diselesaikan bersama.
Membangun Ekosistem Hak Cipta yang Adil, Transparan, dan Akuntabel
Melalui forum internasional ini, Viva Yoga berharap terbangun kolaborasi yang erat antara pemerintah, pencipta, pemegang hak, LMK, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya untuk merumuskan ekosistem hak cipta yang adaptif terhadap perkembangan teknologi modern.
”Kita dukung kegiatan ini sebab bertujuan untuk mengkolaborasikan pemerintah, pencipta, pemegang hak, LMK, pelaku usaha, dan pihak terkait guna menciptakan ekosistem hak cipta yang mampu mengikuti perkembangan teknologi,” tegasnya.
Viva Yoga memberikan penekanan penting bahwa kemajuan teknologi tidak boleh hanya menguntungkan pihak pengguna atau platform semata. Karya cipta yang terdistribusikan secara digital wajib memberikan nilai, penghargaan, serta keuntungan yang adil bagi para pencipta dan pelaku industri kreatif.
Ia juga optimistis bahwa transparansi dan akuntabilitas sistem digital dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan apresiasi terhadap karya cipta. “Semoga dari dialog lintas batas ini mampu membangun ekosistem yang saling menguntungkan bagi semuanya dan di mana saja,” pungkasnya.
Tentang Karya Cipta Indonesia (KCI):
Karya Cipta Indonesia (KCI) adalah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berkomitmen untuk melindungi hak ekonomi para pencipta lagu dan karya musik di Indonesia, serta memastikan distribusi royalti yang transparan dan berkeadilan. Red
Jakarta, DN-II Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pendeta Indonesia (DPP API) di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (07/10/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan persatuan dan kerukunan masyarakat di tengah keberagaman budaya dan iman.
Ketua Umum DPP API, Pendeta (Pdt.) Harsanto Adi, menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut Wapres berbagi pengalaman mengenai upaya membangun persatuan di tengah keberagaman, baik saat menjabat sebagai Wali Kota Solo maupun dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden. Menurutnya, pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi pembekalan bagi para pendeta dan hamba Tuhan yang akan mengikuti Kongres Nasional V API di Serpong. Dalam kesempatan tersebut, DPP API juga meminta kesediaan Wapres untuk membuka secara resmi kongres yang akan diikuti peserta dari dalam dan luar negeri.
“Kami memohon kepada Wapres untuk membuka secara resmi Kongres V API di Serpong, sekaligus memberikan kata sambutan atau pembekalan kepada para pendeta atau hamba Tuhan dari seluruh Indonesia dan perwakilan luar negeri,” ujar Pdt. Harsanto.
Ia menuturkan, pengalaman Wapres dalam membangun persatuan lintas budaya dan iman dinilai relevan untuk dibagikan kepada para peserta kongres sebagai bekal dalam menjaga kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat.
“Kami mohon kepada beliau untuk bisa menceritakan true story atau kejadian-kejadian yang beliau alami sebagai Wali Kota Solo pada waktu itu, juga sebagai Wapres hari ini, dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan umat lintas budaya dan iman,” ungkapnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pdt. Harsanto menambahkan, Wapres mendorong jajaran API untuk terus mengambil peran dalam menjaga kerukunan dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Wapres juga menekankan pentingnya semangat saling menghormati sebagai bagian dari upaya merawat kebersamaan dalam keberagaman. Red
Jakarta, DN-II Pencapaian target pendapatan per kapita dari hasil pajak yang dibebankan ke masyarakat melalui berbagai bentuk pajak kurang elok bila diterapkan di jaman kemajuan serba canggih sekarang ini Presiden bersama sama Pakar yang membidangi berbagai link pajak harus meninjau ulang link pajak yang bersumber dari masyarakat harus ada perbedaan pajak buat masyarakat miskin ekonomi, menengah, orang kaya jangan disamakan harus ada pembeda pemenuhan pajak per aitemnya baru benar elok itu pemerintah bersikap kepada rakyatnya rakyat Indonesia tentunya, “ujar Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Pakar hukum internasional, Ekonom menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin Redaksi media cetak onlen dalam luar negeri dikantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka dibilangan Cijantung Jakarta 8/10/2026 via telpon selulernya.
Sangat mengherankan bahwa penghasilan pajak mencapai ribuan Trilyun ditengah kemiskinan rakyat yang semakin parah.
Lewat Konferensi Pers APBN KiTa Edisi September, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa hingga 31 Agustus 2026 penerimaan pajak secara keseluruhan mencapai Rp1.409 triliun atau tumbuh 24,1% secara tahunan. Realisasi tersebut setara dengan 59,8% dari target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
Untuk tahun 2027 Pemerintah kejar setoran pajak 2593 Trilyun.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH menerima aduan masyarakat bahwa kesulitan saat ini melebihi dari masa yang lalu di tahun 2020 sampai 2024. Masyarakat kecil tidak menemukan peluang usaha untuk bisa memenuhi hajat kehidupannya.
Rekening tabungan masyarakat sudah habis untuk bertahan hidup dan tidak ada sumber sumber penghasilan lain untuk bisa menabung.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH menyampaikan kepada media. Lebih heran lagi dari besarnya penghasilan pajak saat ini semua dari masyarakat sumber dananya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih dari 80 persen pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia bersumber dari pajak rakyat. Terus kemana uangnya !!!
Seharusnya dari pendapatan pajak tersebut bisa menciptakan regulasi ekonomi yang membantu masyarakat miskin dan masyarakat menengah kebawah.
Prof DR Sutan Nasomal menyampaikan : Seharusnya tarif PLN turun 25% dari harga sekarang untuk semua golongan penggunaan kebutuhan listrik masyarakat. Karena harga listrik saat ini adalah harga yang paling mahal bagi masyarakat berpendapatan kecil.
Pendapatan OJOL saja semakin derastis menurun dengan rata rata tiap hari hanya Rp 30.000. Buat makan saja dengan keluarga sudah tidak mencukupi. Pekerjaan serabutan lainnya tidak ada. Maka penghasilan masyarakat sangat tidak mencukupi.
Prof DR Sutan Nasomal Menyampaikan : Seharusnya harga BBM turun dan stok berlimpah untuk kepentingan perputaran ekonomi. Agar meningkat penghasilan rakyat kecil.
INI MALAH SEMAKIN KERING RAKYAT KECIL. KEMISKINAN SEMAKIN PARAH.
Penghasilan negara 80% dari hasil pajak rakyat, ini sama dengan masa penjajahan.
Kondisi saat ini sangat mirip di jaman kerajaan di masalalu. Semua dari hasil pajak rakyat untuk menggemukkan para pejabatnya atau memperkaya para pejabatnya dan rakyat dibiarkan kurus kering dan miskin serta kelaparan. Tidak sedikit masyarakat kecil sudah menjadi gelandangan yang tidur di emperan jalan. Hal ini akan semakin banyak bertambah masyarakat semakin miskin.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH juga menerima aduan bahwa semua pasar tradisional mengalami dampak penurunan daya beli masyarakat yang sangat buruk. Tidak sedikit pedagang pedagang kios dipasar yang tutup dan tidak mampu lagi melanjutkan usahanya. Pasar sepi pembeli karena memang tidak ada daya beli masyarakat.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH meminta semua elemen masyarakat dan para tokoh masyarakat seluruh Indonesia agar memperhatikan permasalahan semakin miskinnya masyarakat saat ini. Jangan biarkan semakin banyak yang kelaparan ditengah rakyat dan pejabatnya semakin gendut
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Ketua Umum Perkumlulan Advokat Muda Indonesia(PAMID) Assotion Of Young Indonesian Advocates Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH Rektor Unuversitas Bangsa Negara Berdaya(UBNB) Rektor STIA STIH Pronass Pendiri Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Ketua Umum YPP Brigade Global Indonesia Plus.
BREBES, DN-II Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) memegang posisi strategis sebagai garda terdepan dalam menyajikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan akurat bagi masyarakat di daerah. Peran vital ini menjadi sorotan utama dalam program PODCAST DiaLoGue yang menghadirkan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah, Azmi Asmuni Majid, M.TP, pada Kamis (8/10/2026).
Mengusung tema “Peran Strategis LPPL dalam Mengawal Informasi Publik dan Ekonomi Kreatif di Daerah”, diskusi mendalam ini mengupas bagaimana media penyiaran lokal dapat bertransformasi tidak hanya sebagai corong informasi pemerintah, tetapi juga sebagai motor penggerak kebangkitan ekonomi kreatif masyarakat setempat.
Poin Penting Diskusi:
Pengawal Informasi Kredibel: LPPL dituntut untuk terus menyajikan informasi yang objektif dan menangkal arus disinformasi atau berita hoaks yang kerap beredar di ruang digital.
Sinergi dengan Ekonomi Kreatif: Penyiaran lokal memiliki ruang luas untuk mempromosikan produk-produk UMKM dan talenta kreatif lokal agar lebih dikenal masyarakat luas, baik di tingkat regional maupun nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Transformasi Digital Penyiaran: Menyesuaikan diri dengan ekosistem digital melalui pemanfaatan platform multi-media seperti streaming radio dan siaran langsung media sosial agar relevan dengan audiens dari berbagai kalangan usia.
Siaran khusus ini disiarkan langsung dari studio 103,9 Singosari FM Brebes serta menjangkau audiens digital secara real-time melalui platform TikTok Singosari FM Brebes, memungkinkan interaksi langsung antara narasumber dan pendengar setia di rumah.
Informasi Pelaksanaan Kegiatan:
Acara: PODCAST DiaLoGue
Tema: Peran Strategis LPPL dalam Mengawal Informasi Publik dan Ekonomi Kreatif di Daerah
Narasumber: Azmi Asmuni Majid, M.TP (Ketua KPID Jateng)
Waktu: Kamis, 8 Oktober 2026 pukul 10.00 – 12.00 WIB
Kanal Siaran: 103,9 Singosari FM Brebes & TikTok Singosari FM Brebes
Melalui dialog interaktif ini, diharapkan eksistensi LPPL semakin diperkuat sebagai pilar informasi daerah yang sehat, berkualitas, serta berdaya saing tinggi dalam memajukan potensi lokal di era digital.
Red/Casroni
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Banjarbaru, DN-II Kepedulian terhadap masyarakat kembali diwujudkan Lanud Sjamsudin Noor melalui pendistribusian air bersih kepada warga di Jalan Kuranji, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Rabu (7/10/2026).
Di tengah kondisi kemarau dan keterbatasan sumber air, personel Lanud Sjamsudin Noor turun langsung menyalurkan bantuan menggunakan mobil tangki air. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya TNI Angkatan Udara dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian berkelanjutan Lanud Sjamsudin Noor dalam membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau dan Karhutla di Kalimantan Selatan. Sebelumnya, Lanud Sjamsudin Noor juga telah menyalurkan air bersih di sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan.
Danlanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian TNI AU sekaligus dukungan kepada pemerintah dalam menghadapi dampak kekeringan.
“Bantuan air bersih ini merupakan wujud nyata kepedulian Lanud Sjamsudin Noor kepada masyarakat. Di tengah kondisi kemarau dan keterbatasan air, kami berupaya hadir membantu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung pemerintah dalam menghadapi dampak kekeringan,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, penanganan dampak kekeringan dan Karhutla membutuhkan sinergi berbagai pihak. Lanud Sjamsudin Noor akan terus berkoordinasi dan memberikan dukungan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan kemampuan yang dimiliki.
Pendistribusian air bersih tersebut menjadi gambaran sederhana tentang makna kehadiran TNI AU di tengah masyarakat. Di saat kemarau membuat sumber air semakin terbatas, setiap tetes air yang disalurkan menjadi bagian dari ikhtiar untuk meringankan beban dan menghadirkan harapan.
Melalui langkah nyata tersebut, Lanud Sjamsudin Noor terus memperkuat perannya dalam memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Red
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. dan para Kepala Staf Angkatan menghadiri taklimat Presiden RI Prabowo Subianto kepada 800 perwira tinggi TNI-Polri dari seluruh Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan bahwa taklimat Presiden menjadi bagian penting dalam menyatukan pemahaman dan memperkuat sinergi jajaran TNI dalam menghadapi dinamika serta tantangan tugas ke depan. “Di tengah dinamika lingkungan strategis dan tantangan yang makin kompleks termasuk ancaman siber, informasi, dan hibrida, arahan Bapak Presiden akan menjadi pedoman penting dalam menentukan langkah dan kebijakan, serta memperkuat kesiapan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan,” ucap Panglima TNI.
Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan kondisi dan perkembangan yang dihadapi bangsa dan negara kepada para perwira tinggi TNI-Polri. “Sengaja saya mengundang para perwira tinggi menjelang pemeritahan yang saya pimpin dua tahun. Saya ingin memberi suatu gambaran keadaan yang kita hadapi sebagai bangsa dan sebagai negara,” ucap Presiden.
Taklimat tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan pemahaman jajaran TNI-Polri terhadap perkembangan dan tantangan nasional, sekaligus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan tugas di seluruh Indonesia.
Red/Casroni
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tnirakyat #indonesiaberdaulat
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kedelapan yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto, bertempat di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan telah menghimpun penerimaan negara sebesar Rp13.241.335.681.910,13. Sejak dibentuk pada Februari 2025, Satgas PKH telah melakukan penguasaan kembali kawasan hutan sektor perkebunan sawit seluas 6.206.212,14 hektare dan sektor pertambangan seluas 14.633,79 hektare. Khusus tahap kedelapan, kawasan hutan yang diserahkan kepada kementerian/lembaga terkait mencapai 259.230,73 hektare.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan hasil konkret kerja bersama Satgas PKH yang melibatkan 12 institusi dalam upaya menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. “Hari ini sekali lagi kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerjasama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp 52 triliun, sekitar USD 3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun,” ujar Presiden Prabowo.
TNI akan terus mendukung Pemerintah dalam penertiban kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara melalui sinergi lintas institusi, guna memperkuat tata kelola kekayaan negara dan mendukung pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red/BPMI Setpres.
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiaberdaulat
