Jakarta, DN-II Penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) berlanjut hingga hari kedua puluh lima, Selasa (8/9/2026).
TNI melanjutkan dukungan kemanusiaan untuk membantu masyarakat di sejumlah wilayah terdampak.
Pada hari ini, TNI mengirim 12,085 ton bantuan melalui jalur udara menggunakan pesawat TNI AU. Pengiriman dilakukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat serta kelancaran penanganan di wilayah terdampak.
Secara keseluruhan, bantuan yang telah dikirim TNI kepada masyarakat terdampak gempa NTT mencapai 1.226,182 ton melalui jalur darat, laut, dan udara.
TNI terus bersinergi dengan pemerintah daerah, BNPB, serta unsur terkait dalam mendukung penanganan bencana dan membantu masyarakat terdampak gempa NTT. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menagih komitmen dan keseriusan pemerintah daerah (Pemda) di enam provinsi se-Tanah Papua dalam mengelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahap II Tahun Anggaran 2026. Hingga awal September 2026, tercatat sebanyak 26 daerah belum juga melengkapi berkas administrasi pencairan, sehingga penyaluran dana pembangunan untuk masyarakat terancam tertunda.
“Pemerintah pusat sudah siap untuk melayani, tinggal sekarang tergantung kepada pemerintah daerah. Cepat dan lambatnya penyaluran atau realisasi Dana Otsus, semua kembali kepada pemerintah daerah,” tegas Ribka saat ditemui di ruangannya, Jakarta, Selasa (8/9/2026) siang.
Ribka menjelaskan, pemerintah pusat telah mempermudah syarat penyaluran Tahap II. Pemda tidak dituntut mempertanggungjawabkan 100 persen penggunaan anggaran Tahap I, melainkan cukup minimal 50 persen realisasi yang disertai laporan kinerja, capaian keluaran, serta laporan penggunaan SiLPA dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun anggaran sebelumnya.
“Minimal 50 persen. Tidak diminta 100 persen, 50 persen saja pertanggungjawaban atau SPJ, itu syarat agar tahap dua segera disalurkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, penyusunan laporan pertanggungjawaban tersebut sebetulnya tidak rumit apabila program kegiatan benar-benar dijalankan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sejak awal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kalau kegiatan itu benar-benar dilaksanakan di daerah sesuai dengan perencanaan, sebenarnya tidak terlalu susah. Apa yang sudah dikerjakan, tinggal dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Adapun 26 Pemda yang belum memenuhi persyaratan tersebut tersebar di enam provinsi, meliputi tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Ribka mendesak para gubernur, bupati, dan wali kota di wilayah-wilayah tersebut untuk mengambil langkah cepat agar manfaat dana tidak tertunda.
“Dana Otonomi Khusus adalah untuk kepentingan masyarakat. Kami harapkan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, segera memerintahkan staf teknis untuk melakukan permintaan penyaluran Dana Otsus Tahap II,” tegasnya.
Selain aspek kecepatan administrasi, Ribka menekankan pentingnya transparansi dan penggunaan data Orang Asli Papua (OAP) yang akurat berbasis by name by address. Tata kelola Dana Otsus harus berpegang teguh pada prinsip 5T (tepat waktu, tepat sasaran, tepat uang, tepat pertanggungjawaban, dan berorientasi hasil) sebagai komitmen pembenahan bersama setelah 25 tahun perjalanan Otonomi Khusus Papua.
“Sebagai akuntabilitas publik, silakan menyampaikan kepada publik terkait dengan kondisi realisasi dan penggunaan Dana Otonomi Khusus,” kata Ribka.
Ia menegaskan bahwa pembenahan tata kelola ini menjadi tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah tanpa saling menyalahkan, sehingga Dana Otsus benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan masyarakat Papua.
“Mulai tahun 2025, kita sudah menyatakan itu tonggak kebaikan kita semua untuk memperbaiki tata kelola Dana Otonomi Khusus,” ujarnya.
Terakhir, Ribka memastikan bahwa pemerintah pusat selalu terbuka untuk memberikan pendampingan dan asistensi bagi Pemda yang mengalami kendala teknis dalam proses pengurusan dokumen penyaluran.
“Kalau teman-teman di daerah merasa ada kesulitan, silakan berkoordinasi. Kami selalu siap untuk membantu teman-teman daerah,” tandasnya. Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemerintah daerah (Pemda) terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (8/9/2026).
Rakor yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut membahas percepatan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di NTT.
Rakor turut melibatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta para bupati dan jajaran Pemda dari delapan kabupaten di Pulau Flores. Tujuh kabupaten yang mengikuti rakor merupakan daerah terdampak gempa bumi, sedangkan satu kabupaten lainnya terdampak erupsi Gunung Lewotobi.
Dalam rakor tersebut, Mendagri meminta Pemda mempercepat realisasi bantuan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi.
“Untuk Gubernur saya memberikan apresiasi karena dapat anggaran bantuan dari Pak Presiden, untuk Belanja Tidak Terduga 40 miliar, sudah bisa dieksekusi, realisasikan untuk membantu masyarakat dengan cepat, itu 43 persen. Ada juga yang 27 persen, 25 persen,” ujar Mendagri kepada awak media usai memimpin rakor tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mendagri juga mendorong daerah yang realisasi bantuan bencananya masih rendah agar segera mempercepat penyaluran. Menurutnya, bantuan perlu segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih berada di tempat pengungsian maupun tenda darurat. Dukungan Pemda diperlukan untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh kebutuhan dasar, termasuk makanan, pakaian, serta kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak-anak.
“Itu arahan Bapak Presiden jelas untuk digunakan secepat mungkin. Masyarakat yang lagi ada di tenda misalnya, karena takut pulang, mereka tidak boleh kekurangan makanan, pakaian atau kebutuhan khusus untuk ibu-ibu, anak-anak,” sambung Mendagri.
Selain penyaluran bantuan, rakor juga membahas penanganan hunian bagi warga terdampak bencana. Dalam konteks tersebut, Mendagri meminta Pemda melakukan pendataan kerusakan, terutama pada rumah warga, sembari menunggu kondisi di lapangan semakin stabil.
Pendataan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan bentuk bantuan dan pembangunan kembali rumah warga. Mendagri meminta proses verifikasi dilakukan secara berlapis agar data kerusakan akurat dan bantuan tepat sasaran. Validasi juga diperlukan untuk memastikan tidak terjadi kekeliruan dalam klasifikasi tingkat kerusakan rumah. Setelah data dinyatakan valid, pemerintah akan menentukan bentuk bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan.
“Untuk yang ringan diberikan bantuan 15 juta, untuk yang sedang 30 juta, untuk yang berat 70 juta, bisa bangun sendiri di tanahnya,” katanya.
Untuk rumah yang mengalami kerusakan berat, pembangunan dapat dilakukan di lokasi semula atau in situ. Sementara itu, apabila kondisi lahan tidak memungkinkan dan warga harus direlokasi, pemerintah akan menyiapkan pembangunan hunian di kawasan baru.
Dalam forum yang sama, turut dibahas perkembangan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Pemerintah menyiapkan skema pembangunan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk hunian in situ dan melalui Kementerian PKP untuk pembangunan di kawasan relokasi. Untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Rencana nanti Senin, kita akan datang ke BPKP bersama LKPP. Intinya agar cepat selesaikan lelang, karena waktunya tinggal pendek ini,” tandasnya. Red
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (07/09/2026), guna membahas akselerasi penguatan inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Dalam arahannya, pemerintah berkomitmen memperluas akses perbankan secara menyeluruh dengan menargetkan agar setiap penduduk Indonesia memiliki rekening perbankan resmi.
Usai rapat, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa berdasarkan hasil survei terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen. Sementara itu, indeks literasi keuangan berada di angka 63,57 persen. Capaian ini dinilai cukup baik dan bersaing jika dibandingkan dengan standar rata-rata negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Untuk menerjemahkan instruksi Presiden secara taktis, pemerintah menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk mempersiapkan skema penyediaan rekening bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan. Langkah operasional ini dieksekusi melalui pemadanan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang diintegrasikan dengan infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia.
Selain pembukaan akses rekening perbankan, pemerintah turut memperkuat pemanfaatan ekosistem pembayaran digital nasional. Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan dioptimalkan sebagai gateway system utama guna mendongkrak literasi digital keuangan, serta mempermudah transparansi dan ketepatan sasaran penyaluran berbagai program bantuan sosial maupun fiskal pemerintah ke depan.
Red/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Banjarbaru, DN-II Lanud Sjamsudin Noor kembali menunjukkan kesiapsiagaannya dalam mendukung penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Selatan melalui pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Dukungan tersebut diwujudkan dengan melaksanakan tiga sortie penerbangan penyemaian bahan semai Natrium Klorida (NaCl) menggunakan pesawat BNPB PK-SNK di wilayah Kalimantan Selatan, Senin (07/09/2026).
Dalam pelaksanaan OMC kali ini, tiap sortie pesawat membawa 1 ton bahan semai NaCl yang disiapkan untuk disemai. Pelaksanaan penyemaian dilakukan berdasarkan kondisi meteorologi dan perkembangan awan di wilayah sasaran. Dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer yang tersedia, bahan semai dilepaskan pada lokasi dan waktu yang dinilai sesuai untuk mendukung terbentuknya hujan di wilayah operasi.
OMC sendiri menjadi salah satu bagian dari penanganan Karhutla di Kalsel. Terbukti dari tiga sortie penyemaian dari udara tersebut membuahkan hasil dengan turunnya hujan dibeberapa wilayah di Kab. Tanah Bumbu, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong.
Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., menegaskan bahwa Lanud Sam akan terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan OMC sesuai kebutuhan operasi dengan memastikan personel, fasilitas, dan dukungan dari pangkalan berada dalam kondisi siap, sehingga setiap misi dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, terkoordinasi, dan tetap mengutamakan keselamatan penerbangan.
Lebih lanjut, Danlanud Sam menyampaikan bahwa OMC bukan satu-satunya langkah dalam menghadapi Karhutla. Ini merupakan bagian dari penanganan terpadu yang harus berjalan bersama dengan pemadaman, pembasahan, pemantauan, dan pencegahan di lapangan yang membutuhkan sinergi berbagai unsur.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan dukungan pesawat BNPB dan keterlibatan personel di pangkalan, Lanud Sam akan terus memperkuat kontribusi TNI AU dalam mendukung pemerintah dan instansi terkait menangani Karhutla, serta memastikan setiap rangkaian operasi udara dapat terlaksana secara profesional, aman, dan terkoordinasi. “Diharapkan pelaksanaan OMC dapat memberikan kontribusi nyata dalam membantu mengurangi dampak Karhutla serta menjaga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan di Kalimantan Selatan,” ujar Danlanud. Red
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (07/09/2026).
Rapat digelar untuk mengevaluasi langkah penanganan sejumlah bencana yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, mulai dari penanganan pascagempa di Flores, pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau, hingga upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Mengingat posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire (Cincin Api Pasifik) dan menuntut kesiapsiagaan menghadapi bencana setiap saat, Presiden menilai kapasitas mitigasi nasional perlu terus diperkuat, salah satunya melalui peningkatan alokasi anggaran yang memadai.
Terkait kebakaran hutan dan lahan, Presiden meminta jajarannya untuk beralih dari pola reaktif menuju antisipatif. Hal tersebut ditekankan melalui perencanaan kesiapsiagaan di mana sarana dan peralatan harus telah tersedia sebelum kejadian, serta penyusunan master plan mitigasi yang menyeluruh dan masif.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat di seluruh kabupaten terdampak gempa Flores terus berjalan dengan baik dan terpantau secara berkala.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red/BPMI Setpres
Hashtag: #KemensetnegRI #RilisPresiden
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut inflasi Indonesia secara year-on-year (YoY) pada Agustus 2026 terhadap Agustus 2025 tercatat sebesar 3,19 persen. Sementara itu, secara month-to-month pada Agustus 2026 terhadap Juli 2026, inflasi mengalami kenaikan sebesar 0,21 persen. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi sektor makanan dan minuman, dengan sejumlah komoditas penyumbang utama seperti daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar, dan beras.
Hal tersebut ditegaskan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026, di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (7/9/2026).
Menyikapi kondisi tersebut, Mendagri meminta pemerintah daerah (Pemda) memberikan perhatian terhadap komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga, terutama di daerah yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya tekanan harga. Intervensi dapat dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta pelaksanaan pasar murah.
“Yang perlu kita waspadai, dan perlu kita intervensi, agar harga, terutama makanan-minuman di wilayah yang spesifik ada datanya di BPS … agar di daerah-daerah tersebut kita berikan atensi, dukungan, termasuk misalnya beras SPHP, pasar murah, dan lain-lain. Kemudian, kita juga perlu waspadai potensi produksi yang bisa menurun, karena adanya kemarau panjang, karhutla, dan lain-lain,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri membeberkan daerah dengan tingkat inflasi tertinggi, yakni Provinsi Maluku Utara dengan angka 5,28 persen. Untuk tingkat kabupaten, Kabupaten Kapuas mencatat angka tertinggi, yakni sebesar 6,2 persen, sedangkan tingkat kota ditempati Kota Ternate dengan angka 5,75 persen.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di sisi lain, Mendagri turut memberikan apresiasi kepada daerah dengan tingkat inflasi yang dinilai terkendali, yakni Provinsi Kalimantan Utara sebesar 2,17 persen, Kabupaten Morowali sebesar 1,22 persen, dan Kota Palopo sebesar 1,73 persen. “Ini minggu lalu ini terbaik dari 98 kota yang ada, Kota Palopo. Terima kasih,” tambahnya.
Mendagri menekankan pentingnya pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Menurutnya, kenaikan harga yang terlalu tinggi dapat membebani masyarakat, sementara penurunan harga yang terlalu dalam juga dapat menyulitkan produsen, petani, nelayan, maupun pelaku industri dalam menutup biaya operasional.
“Nah itu yang kita harus jaga stabilitasnya, harga pangan, barang dan jasa, pangan yang paling utama, yang menyangkut masalah perut rakyat, daya beli masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir menyoroti sejumlah komoditas yang perlu mendapatkan intervensi Pemda, di antaranya beras, ayam ras, dan cabai. Untuk beras, Tomsi mengingatkan Pemda agar tidak terlambat melakukan intervensi karena dapat menyebabkan kenaikan harga yang cukup tinggi dan membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali diturunkan.
Sementara untuk ayam ras, ia menilai perlu dicari formula agar fluktuasi harga tidak terlalu tajam sehingga tidak merugikan produsen maupun konsumen. Untuk komoditas cabai, Tomsi berharap intervensi Kementerian Pertanian melalui penambahan jumlah kebun serta sejumlah program subsidi dapat membantu menjaga stabilitas harga.
“Tentunya, kita berharap bahwa dalam beberapa bulan ke depan cabai ini tidak masuk lagi di dalam daftar yang naik-turun yang tajam,” pungkasnya. Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menggunakan bantuan Presiden untuk penanganan pascagempa. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan bantuan atau tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan pascagempa sebanyak Rp200 miliar. Bantuan tersebut terdiri atas Rp40 miliar untuk Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten di NTT.
“Ini memperkuat keuangan untuk penanganan bencana dari daerah ini,” ujar Mendagri secara virtual dalam Rapat Penanganan Bencana Alam di Provinsi NTT yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (7/9/2026).
Mendagri menyoroti masih lambatnya realisasi belanja bantuan tersebut di sejumlah daerah terdampak. Karena itu, upaya percepatan perlu terus dilakukan. “Padahal ini kami sudah mengeluarkan surat edaran dan untuk petunjuk cara penggunaan secara cepat, itu bisa melalui mekanisme pengadaan langsung di masa darurat ini,” jelasnya.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerjunkan tim untuk mengasistensi penggunaan bantuan tersebut agar cepat direalisasikan. Dengan demikian, bantuan ini dapat langsung menyentuh masyarakat hingga daerah pelosok yang mungkin tidak dapat dijangkau pemerintah pusat.
Di sisi lain, ia menjelaskan bahwa kondisi infrastruktur dasar di NTT saat ini relatif telah kembali berfungsi. Listrik, jaringan komunikasi, jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan secara umum sudah berfungsi, meski terdapat sejumlah titik yang masih dalam penanganan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat mobilitas orang dan barang di NTT relatif lebih mudah dibandingkan penanganan bencana di Sumatera. Karena itu, perhatian berikutnya perlu diarahkan pada penguatan logistik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian.
Ia menyebutkan, langkah yang perlu dilakukan saat ini adalah mempercepat pendataan terhadap bangunan yang rusak, baik rumah maupun fasilitas umum. Pendataan rumah rusak tersebut penting sebagai acuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyalurkan bantuan. “Begitu kemudian dinyatakan oleh BMKG sudah stabil posisinya (wilayahnya), maka ini dapat langsung dibayarkan oleh BNPB,” ujarnya.
Pada forum tersebut, Mendagri juga menjelaskan berbagai dukungan Kemendagri dalam membantu masyarakat terdampak. Ia menyebutkan, dirinya telah menugaskan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk turun langsung membantu menerbitkan kembali dokumen kependudukan yang rusak atau hilang akibat gempa. “Sudah memproduksi sebanyak 11.000 surat (dokumen) kependudukan, dokumen penting mereka (masyarakat terdampak),” ujarnya.
Tak hanya itu, Mendagri juga telah berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid untuk menerbitkan kembali sertifikat yang hilang. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar menerbitkan dokumen yang hilang, seperti SIM, STNK, dan BPKB, secara gratis.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta pejabat terkait lainnya. Turut bergabung pula secara virtual kepala daerah dari Provinsi NTT. Red
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan peran pemerintah daerah (Pemda) dalam pelaksanaan reforma agraria. Peran tersebut dijalankan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), dukungan pembiayaan, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam penyelesaian persoalan pertanahan.
“Kemendagri juga menerbitkan pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun sebagai panduan bagi seluruh pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan, termasuk yang terkait dengan reforma agraria,” ujar Bima dalam Rapat Kerja Mendengarkan Pandangan/Masukan Pihak Terkait dalam Rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria di Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Bima menjelaskan, sinkronisasi perencanaan diperlukan agar agenda pemerintah pusat dan daerah berjalan selaras. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung upaya tersebut melalui pembinaan teknis perencanaan pembangunan, termasuk sosialisasi dan monitoring percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah.
Selain itu, peran kepala daerah diperkuat melalui GTRA yang dipimpin kepala daerah dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pelaksana harian. GTRA bertugas mengoordinasikan penyediaan objek reforma agraria dan mendorong penyelesaian konflik agraria sesuai kewenangan masing-masing daerah. Saat ini, GTRA telah terbentuk di 38 provinsi dan 311 kabupaten/kota.
Bima mengatakan keterbatasan kapasitas fiskal daerah perlu menjadi perhatian dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat penerima sertifikat tanah hasil reforma agraria. Menurutnya, keterbatasan tersebut perlu diatasi melalui efisiensi serta dukungan pembiayaan agar tidak menjadi penghambat pelaksanaan program.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami memandang bahwa ketimpangan fiskal antardaerah ini semestinya tidak menjadi hambatan bagi kegiatan-kegiatan reforma agraria. Karena itu, kami mengidentifikasi daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, tidak saja kemudian bisa melakukan efisiensi, tetapi juga membuka opsi untuk memberikan dukungan keuangan,” kata Bima.
Kemendagri juga mendorong Pemda tidak hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan dan kerja sama. Di antaranya melalui pembiayaan kreatif, kerja sama antardaerah, kemitraan dengan badan usaha, serta sinergi pendanaan dengan kementerian/lembaga.
Dalam penyelesaian persoalan pertanahan, Kemendagri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menangani tumpang tindih batas administrasi, kawasan hutan, Hak Guna Usaha (HGU), dan data pertanahan sesuai kewenangan masing-masing. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pembaruan data desa dan kelurahan yang berada di kawasan hutan.
Bima juga menegaskan, Pemda tidak boleh mengalihfungsikan atau menguasai secara sepihak tanah ulayat apabila keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya telah diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelindungan terhadap hak tersebut harus tetap diperhatikan dalam pelaksanaan investasi maupun pembangunan proyek strategis nasional.
Di sisi lain, Kemendagri memperkuat tertib administrasi dan pengelolaan aset desa melalui Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Sistem tersebut membantu pemerintah desa melakukan inventarisasi, pencatatan, penatausahaan, dan pemantauan aset secara sistematis, termasuk informasi status dan kepemilikan tanah. Saat ini, SIPADES telah digunakan oleh 21.074 desa atau sekitar 28 persen dari total 75.266 desa.
“Kami siap mengikutsertakan komponen yang ada. Kemendagri akan mengikuti, mendukung dan melengkapi apa yang dibutuhkan pada pembahasan berikutnya,” pungkasnya. Red
KPP Pratama Subang Gelar Edukasi Sertifikasi Halal Usaha Mikro dan Kecil
SUBANG, www.detik-nasional.com // Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Subang menggelar program Business Development Services (BDS) bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) se-Kabupaten Subang. Kegiatan yang difokuskan pada edukasi dan pendampingan pengurusan sertifikat halal produk usaha ini berlangsung di Aula Kantor KPP Pratama Subang, Jl. Mayjend Soetoyo No. 52, Karanganyar, Subang, pada Kamis (13/8/2026).
Acara tersebut resmi dibuka langsung oleh Kepala KPP Pratama Subang, Faisal Fatahillah. Kehadiran para peserta yang merupakan perwakilan UMK dari 30 kecamatan di wilayah Kabupaten Subang menunjukkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat pelaku usaha lokal untuk terus berkembang dan melengkapi legalitas produk mereka.
Dalam sambutannya, Faisal Fatahillah menegaskan bahwa peran instansi perpajakan tidak hanya sebatas memungut pajak negara, melainkan juga turut membina para pelaku usaha kecil agar mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Langkah nyata ini diwujudkan melalui kemitraan strategis guna memfasilitasi kebutuhan legalitas para pengusaha di daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”KPP bukan hanya menarik pajak, tetapi juga membina para usaha mikro dan kecil agar usahanya bisa naik kelas. Kali ini kami mengundang pendamping halal untuk membimbing pengurusan legalitas dan sertifikat halal produk usaha, agar para pengusaha kecil benar-benar siap berkembang, semakin maju, dan sejahtera,” ujar Faisal.
Guna memberikan pemahaman yang komprehensif, KPP Pratama Subang menghadirkan Rokib Elfariz, Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dari Lembaga LP3H Insan Halal Center, sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, ia membimbing para peserta mengenai tahapan serta kriteria yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan sertifikasi halal.
Pada kesempatan tersebut, Rokib Elfariz menekankan pentingnya kesadaran para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku terkait kewajiban kepemilikan sertifikat halal bagi produk yang beredar. Ia mengingatkan para peserta mengenai program penegakan aturan Wajib Halal Oktober (WHO) agar para pelaku UMK di Subang tidak tertinggal dan siap bersaing di pasar yang lebih luas.
REPORT :JULIYAN
You cannot copy content of this page