BOGOR, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto menerima laporan kinerja dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dipimpin oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin di kediaman pribadi, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Satgas PKH menyampaikan laporan komprehensif mengenai perkembangan hasil temuan serta langkah-langkah penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Fokus utama penanganan meliputi penertiban aktivitas penambangan tanpa izin (ilegal) serta pengamanan alih fungsi lahan yang menyalahi ketentuan hukum yang berlaku.
Selain progres penertiban di lapangan, Satgas PKH turut melaporkan perkembangan penghitungan denda administratif bagi para pelanggar hukum. Rencananya, rincian hasil penertiban beserta pengumuman denda administratif tersebut akan disampaikan secara terbuka kepada publik pada minggu kedua September 2026.
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas agar seluruh proses penegakan hukum dijalankan secara profesional, objektif, dan berintegritas tinggi. Kepala Negara secara khusus menekankan agar setiap rangkaian eksekusi dan penertiban kawasan hutan dilakukan secara transparan serta akuntabel.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dalam memulihkan fungsi ekologis kawasan hutan, menyelamatkan kekayaan negara, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan kontribusi nyata bagi keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dekai, DN-II Dukungan logistik beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Yahukimo tiba di Bandara Nop Goliat, Jalan Bandara, Distrik Dekai, Jumat, 4 September 2026. Beras sebanyak 12,5 ton tersebut diangkut menggunakan Pesawat Hercules C-130 A-1340 yang dipiloti Letkol Pnb Arifin.
Pesawat lepas landas dari Bandara Timika dan landing dengan aman di Bandara Nop Goliat pada pukul 08.49 WIT. Proses bongkar muat berlangsung mulai pukul 08.53 WIT. Setelah selesai, pesawat kembali start engine pada pukul 09.33 WIT dan take off menuju Bandara Timika pada pukul 09.38 WIT.
Kedatangan logistik ini dimonitor langsung oleh unsur Forkopimda dan pemerintah daerah. Turut hadir Dandim 1715/Yahukimo Letkol Inf Rifqi Khanief Gunawan, Danyonif TP 816/Doruka Letkol Inf Noer Bastian, Asisten 3 Setda Yahukimo Bongga Sumule, Kadis Ketahanan Pangan Saskar Kenangalem, serta Staf Ahli Bupati Piter Matuan.
Langkah ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi pegawai ASN di tengah lonjakan harga beras akibat kelangkaan. Kelangkaan diperparah oleh menurunnya debit air Sungai Logpon yang menjadi jalur utama distribusi logistik ke Kabupaten Yahukimo, sehingga menghambat pengiriman bahan pokok.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Saat ini seluruh beras telah diamankan di Gudang Logistik Pemda Kabupaten Yahukimo. Mekanisme pembagian akan menunggu keputusan Bupati Yahukimo dan akan segera disalurkan dengan skala prioritas yang telah ditetapkan.
Pengamanan kegiatan melibatkan personel gabungan dari Kodim 1715/Yahukimo, Yonif TP 816/Doruka, Satgas Korpasgat Yahukimo, Satgas Rajawali V, dan Kepolisian Yahukimo. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, lancar, dan tertib. Red
DELI SERDANG, DN-II Upaya penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 928 gram bruto melalui Bandar Udara Internasional Kualanamu berhasil digagalkan personel Subnit I Unit I Satresnarkoba Polresta Deli Serdang, Rabu (2/9/2026) dini hari.
Seorang pria berinisial SAL alias AL (50) diamankan saat hendak berangkat menuju Jakarta. Barang haram tersebut diduga disembunyikan dengan cara diselipkan di bagian selangkangan, menggunakan modus pengiriman secara estafet.
Pengungkapan bermula sekitar pukul 04.30 WIB, ketika personel Satresnarkoba Polresta Deli Serdang menerima informasi masyarakat terkait dugaan pengiriman sabu melalui Bandara Kualanamu.
Menindaklanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 05.00 WIB petugas berkoordinasi dengan petugas Aviation Security (Avsec) dan melakukan pengawasan di area pintu masuk bandara.
Petugas kemudian mencurigai seorang pria yang identitasnya sesuai dengan data pada boarding pass. Setelah dilakukan pemeriksaan, SAL mengakui membawa sembilan bungkus plastik bening berukuran besar diduga narkotika jenis sabu dengan berat 928 gram bruto yang diselipkan di selangkangannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dari hasil pemeriksaan awal, SAL mengaku mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang belum diketahui identitasnya atas arahan AMI, yang saat ini masih dalam penyelidikan. Barang disebut diserahkan di kawasan underpass Jalan Ring Road.
SAL diduga dijanjikan upah Rp30 juta untuk membawa paket tersebut dari Sumatera Utara menuju Jakarta.
Modus estafet ini kini menjadi perhatian serius aparat. Polisi tidak hanya memburu kurir yang tertangkap, tetapi juga melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak yang mengendalikan dan memasok narkotika tersebut.
Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol. Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., melalui Kasatres Narkoba Kompol Dr. Fery Kusnadi, S.H., M.H., menegaskan bahwa jajarannya akan terus memperkuat pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.
“Kami mengapresiasi informasi dari masyarakat yang telah membantu Polri dalam mengungkap dugaan peredaran narkotika. Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen Polresta Deli Serdang dalam memberantas peredaran gelap narkotika,” tegasnya.
Menurutnya, penangkapan seorang kurir bukan akhir dari pengungkapan. Polisi akan terus melakukan pendalaman untuk membongkar jaringan yang berada di balik pengiriman tersebut.
“Kami akan terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan maupun pihak-pihak lain yang terlibat. Kami juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi kepada Kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran narkotika,” ujarnya.
Kompol Fery juga memberikan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak tergiur menjadi kurir narkotika hanya karena imbalan besar.
“Jangan sampai besarnya imbalan menghancurkan masa depan, karena kehancuran itu saya pastikan nyata,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
SAL bersama barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolresta Deli Serdang untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut.
Pengungkapan ini menjadi bukti bahwa Bandara Kualanamu bukan jalur bebas bagi jaringan narkotika. Berbekal informasi masyarakat dan koordinasi petugas, upaya pengiriman hampir satu kilogram sabu menuju Jakarta berhasil digagalkan sebelum paket tersebut melanjutkan perjalanan. (Tim)
NTT, DN-II Penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) berlanjut hingga hari kedua puluh, Kamis (3/9/2026).
TNI terus melaksanakan berbagai kegiatan untuk membantu masyarakat serta mendukung penanganan di sejumlah wilayah terdampak.
Pada hari ini, TNI mengirim 18,191 ton bantuan melalui jalur udara menggunakan pesawat TNI AU. Bantuan tersebut dikirim untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama penanganan dan pemulihan pascabencana.
Secara keseluruhan, bantuan yang telah dikirim TNI dalam penanganan gempa NTT sebanyak 1.080,013 ton, melalui jalur darat, laut, dan udara.
TNI terus bersinergi dengan pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, dan unsur terkait dalam mendukung penanganan bencana serta membantu masyarakat di wilayah terdampak. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tnipriman #tnirakyat #indonesiaberdaulat
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong mobilisasi mahasiswa dari konsorsium perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam memperkuat penanganan tuberkulosis (TBC) hingga tingkat desa. Menurutnya, pelibatan mahasiswa dapat membantu mengatasi keterbatasan tenaga kesehatan, khususnya dalam pelacakan kasus dan edukasi langsung kepada masyarakat.
“Kehadiran jajaran Dikti ini menambah bukan hanya angin segar, tapi darah segar bagi kami, karena saya dengan Pak Wamenkes berkunjung bukan hanya di level provinsi, kabupaten tapi sampai ke tingkat kecamatan dan desa,” ujar Wiyagus dalam Rapat Koordinasi Konsorsium Perguruan Tinggi dalam Mendukung Penanganan Tuberkulosis di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Wiyagus juga memaparkan tahapan strategis penanganan TBC yang menargetkan minimal 90 persen terduga TBC mendapatkan pemeriksaan diagnostik. Target serupa juga ditetapkan untuk pelacakan kontak erat dan keberhasilan pengobatan pasien. Pencapaian indikator tersebut dinilai penting untuk memastikan penanganan TBC berlangsung secara menyeluruh dan tuntas.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah (Pemda) memastikan program penanganan TBC masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dukungan anggaran diperlukan agar kolaborasi antara Pemda, perguruan tinggi, dan mahasiswa dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Masalah kesehatan ini kan urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan terkait lagi dengan pelayanan dasar, sehingga wajib hukumnya kepada pemerintah daerah masalah penanganan kesehatan tuberkulosis ini masuk dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, RKPD, sampai ke APBD,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Wiyagus mengapresiasi kolaborasi lintas sektor tersebut. Ia berharap gerakan bersama ini dapat mempercepat pencapaian target eliminasi TBC secara nasional dalam tiga tahun mendatang.
“Kami Kemendagri sebagai pelaksana fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bosan-bosan karena ini bagian dari program prioritas Bapak Presiden, yang memang tiga tahun kita ditarget harus ada eliminasi tuberkulosis,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus; Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan; Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Badri Munir Sukoco; serta Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sukadiono. Red
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya kepemimpinan holistik bagi kepala daerah dalam menghadapi dinamika dan tantangan pembangunan. Menurutnya, kepala daerah perlu memiliki perspektif yang komprehensif dalam melihat persoalan, sekaligus mampu merumuskan kebijakan yang selaras dengan kepentingan daerah dan nasional.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan IV Tahun 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Wiyagus menjelaskan, KPPD merupakan forum strategis untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah, memperluas wawasan kebangsaan, serta meningkatkan kemampuan kepala daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dukungan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat memperluas cara pandang peserta dalam memahami berbagai persoalan secara komprehensif, holistik, dan integral dengan berlandaskan wawasan kebangsaan serta ketahanan nasional.
“Nanti Bapak-Ibu sekalian akan mendapatkan materi-materi yang sungguh sangat luar biasa. Yang nantinya juga kita akan merasakan bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, di tengah situasi geopolitik global yang sangat dinamis dan super cepat perubahannya,” katanya.
Lebih lanjut, Wiyagus mengatakan, KPPD menjadi momentum bagi kepala daerah untuk keluar dari rutinitas pemerintahan dan memperluas perspektif dalam memahami lingkungan strategis. Hal ini penting agar kepala daerah semakin siap menghadapi berbagai tantangan pembangunan sekaligus menyesuaikan pelaksanaan pemerintahan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di sisi lain, kepala daerah juga perlu memahami bagaimana menerjemahkan program Asta Cita beserta nilai-nilainya ke dalam kebijakan di daerah sehingga pelaksanaan program pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan selaras.
“Kebijakan pusat ini tidak terputus hanya kebijakan pusat, tetapi juga harus linier dengan kebijakan daerah. Beberapa kepala daerah yang sudah memahami ini relatif tidak ada masalah,” terangnya.
Wiyagus menambahkan, berbagai langkah yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda), seperti meningkatkan pelayanan publik, memperkuat ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong investasi, serta menciptakan lapangan kerja, pada hakikatnya merupakan bagian dari kontribusi daerah terhadap kepentingan nasional.
“Kepemimpinan daerah tidak cukup hanya bersifat administratif, ini juga sering diingatkan oleh Pak Mendagri, tetapi juga harus memiliki orientasi strategis, kemampuan antisipasi dan keberanian menghadirkan perubahan,” tegasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Wiyagus mengingatkan kepala daerah agar tidak hanya melihat persoalan dari kepentingan sektoral. Berbagai aspek yang berkaitan dengan ketahanan nasional, seperti demografi, geografi, dan sumber daya alam, memiliki keterkaitan satu sama lain. Karena itu, diperlukan kolaborasi dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan di daerah.
Untuk memastikan pembelajaran dalam KPPD memberikan dampak nyata, Wiyagus juga mendorong setiap peserta membawa agenda perubahan yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
“Harapan kita dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak dan Ibu yang mengikuti kursus ini bukan hanya memperoleh pengetahuan, kemudian dapat sertifikat, dipajang di ruangan, tetapi membawa gagasan, gagasan perubahan yang dapat diwujudkan dan menjadi kebijakan program yang nyata,” ucapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Andi Ony mengatakan, KPPD bertujuan meningkatkan kapasitas pimpinan daerah yang visioner, adaptif, inovatif, serta memiliki karakter kebangsaan yang kokoh dalam menghadapi dinamika global. Adapun peserta KPPD Angkatan IV Tahun 2026 berjumlah 23 orang, terdiri atas 18 bupati dan 5 wali kota.
“Sebagai output dari KPPD ini, setiap peserta diwajibkan untuk menyusun rencana aksi terkait dengan permasalahan yang terjadi di daerahnya masing-masing, sehingga perlu rencana aksi kepala daerah untuk penyelesaian masalah tersebut,” tandasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Lemhannas Erwin S. Aldedharma, Purnomo Yusgiantoro, tim Purnomo Yusgiantoro Centre, serta para kepala daerah peserta KPPD IV Tahun 2026. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Unit Kompi Produksi Hanpangan Kodim 0713/Brebes terus melaksanakan berbagai kegiatan produktif dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan meningkatkan kemandirian pangan di wilayah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis (3/9/2026).
Kegiatan dilaksanakan secara terpadu meliputi sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. Pada sektor pertanian, personel melaksanakan perawatan tanaman pepaya, pembersihan rumput di sekitar tanaman tomat, cabai dan terong, penyiraman bibit serta pembersihan rumput kering di area lahan pertanian.
Sementara pada sektor peternakan, kegiatan meliputi pembersihan kandang, pemberian pakan, pemeliharaan hewan ternak berupa kambing dan sapi, pencarian rumput sebagai pakan ternak, membantu rehabilitasi kandang kambing dan sapi, serta penggalian akar wangi di area kandang peternakan.
Di sektor perikanan, personel melaksanakan pengisian air kolam lele, pemberian pakan ikan serta pengisian air pada kolam besar guna menjaga kondisi kolam dan mendukung pertumbuhan ikan.
Sedangkan pada sektor perkebunan, dilakukan perawatan pohon kelengkeng, rambutan dan mangga, pembersihan area sekitar tanaman serta penyiraman pohon mangga dan kelengkeng.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Komandan Kodim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., menyampaikan bahwa kegiatan Unit Kompi Produksi Hanpangan merupakan bagian dari upaya nyata TNI AD dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan.
“Ketahanan pangan harus dilakukan secara berkelanjutan. Melalui kegiatan pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan, kita terus mengoptimalkan lahan yang ada sehingga dapat memberikan manfaat dan menjadi contoh bagi masyarakat,” ujar Dandim.
Ia menambahkan, seluruh personel agar melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab dan konsisten, karena keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh hasil panen, tetapi juga oleh proses pemeliharaan dan pengelolaan yang dilakukan secara berkesinambungan.
“Kami berharap kegiatan ini dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan ketahanan pangan serta mendukung kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan Unit Kompi Produksi Hanpangan Kodim 0713/Brebes tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen satuan dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan secara produktif dan berkelanjutan. Red
Banjarbaru, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar memastikan aset Barang Milik Daerah (BMD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kepastian hukum serta dikelola secara produktif.
Menurutnya, sertifikasi aset daerah menjadi langkah strategis dalam memberikan perlindungan hukum serta memperkuat tata kelola aset milik Pemda. Dengan upaya tersebut, diharapkan aset daerah dapat menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tentunya harapan kita ini merupakan modal strategis pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik dan juga meningkatkan pendapatan daerah dan juga mendukung pembangunan di daerah,” ujar Wiyagus dalam acara Penyerahan Sertipikat Tanah Aset BMD dan Aset BUMD, serta Penyerahan Program Local Service Delivery Project (LSDP) di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (2/9/2026).
Ia menegaskan, Pemda perlu memastikan aset yang dimiliki tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga mempunyai kepastian hukum, aman, tertib, dan memberikan nilai tambah bagi daerah. Khusus untuk aset BUMD, Wiyagus menilai sertifikasi tanah juga menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola dan kesehatan korporasi daerah. Kepastian atas aset dinilai dapat memberikan fondasi yang lebih kuat bagi BUMD untuk meningkatkan kinerja dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa momentum tersebut merupakan upaya untuk memastikan program LSDP dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. Ia menekankan bahwa keberhasilan suatu program pemerintah tidak berhenti pada tahap penyerahan, tetapi harus dilanjutkan dengan pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan keberlanjutan.
“Nah terkait dengan program LSDP ini kami dari Kemendagri memandang bahwa program ini sebagai bagian dari upaya memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat dan memastikan bahwa program pemerintah ini benar-benar memberikan manfaat nyata di daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wiyagus mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Komisi II DPR RI, jajaran pemerintah pusat, Pemda, hingga pemangku kepentingan lainnya dalam menyukseskan kebijakan tersebut. Ia menilai, melalui kerja sama yang terus diperkuat, kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Ia berharap penyerahan sertifikat aset dan program LSDP menjadi momentum untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Aset negara maupun daerah, menurutnya, harus dipastikan memiliki status hukum yang jelas dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Semoga penyerahan sertifikat dan program ini menjadi momentum untuk terus memperkuat atas pengelolaan pemerintah daerah dan memastikan bahwa setiap aset negara dan daerah … memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat,” pungkasnya.
Turut hadir pada acara tersebut Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, serta pihak terkait lainnya. Red/Casroni
NTT, DN-II Penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) berlanjut hingga hari kedelapan belas, Selasa (1/9/2026).
TNI terus melaksanakan berbagai kegiatan penanganan untuk membantu masyarakat di sejumlah wilayah terdampak.
Pada hari kedelapan belas, TNI mengirim 21,682 ton bantuan bagi masyarakat terdampak. Bantuan tersebut dikirim untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat selama proses penanganan bencana.
Secara keseluruhan, sebanyak 1.054,603 ton bantuan telah dikirim TNI dalam penanganan gempa NTT. Pengiriman bantuan dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi di masing-masing wilayah terdampak.
TNI bersama pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, dan unsur terkait terus berkoordinasi dalam mendukung penanganan bencana serta pemulihan masyarakat di wilayah terdampak. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tnirakyat #indonesiaemas2045
NTT, DN-II Penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) memasuki hari ketujuh belas, Senin (31/8/2026). TNI terus melaksanakan berbagai kegiatan penanganan untuk membantu masyarakat di sejumlah wilayah terdampak.
Pada hari ketujuh belas, TNI menyalurkan 21,165 ton bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Distribusi dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi di masing-masing wilayah agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Hingga Senin (31/8/2026), total bantuan yang telah disalurkan TNI dalam rangka penanganan gempa NTT mencapai 1.032,921 ton. Penyaluran bantuan menjadi bagian dari dukungan TNI dalam membantu masyarakat selama masa penanganan dan pemulihan pascabencana.
TNI bersama pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, dan unsur terkait terus berkoordinasi dalam mendukung penanganan bencana serta proses pemulihan masyarakat di wilayah terdampak. Red/Casroni
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
You cannot copy content of this page