KAMPAR, RIAU, DN-II Aksi damai Masyarakat Adat Kenegerian Kasikan dan Desa Talang Danto, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, membuahkan hasil awal. Menuntut hak atas tanah ulayat dan penolakan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) 01 PTPN IV Regional III, perwakilan warga akhirnya duduk bersama dengan Panitia B Kanwil ATR/BPN Provinsi Riau dan manajemen perusahaan, Rabu (26/8/2026).
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan resmi berupa pencatatan aspirasi masyarakat ke dalam Risalah Panitia B. Surat pernyataan penerimaan aspirasi ditandatangani langsung oleh Ketua Panitia B ATR/BPN, Nurhadi Putra, A.Ptnh., M.H., di Desa Kasikan.
Proses mediasi ini turut disaksikan dan dikawal oleh Camat Tapung Hulu Nuryadi, S.E., serta Kapolsek Tapung Hulu IPTU Riko Rizki Masri, S.H., M.H., guna memastikan keamanan dan ketertiban jalannya aksi hingga tuntas.
Perjuangan Belum Selesai
Kendati aspirasi telah dicatat secara resmi, pihak masyarakat menegaskan bahwa langkah ini belum menjadi akhir dari perjuangan. Ketua Forum Komunikasi Anak Kemenakan Kenegerian Desa Kasikan, H. Syafriyanto, S.H., M.H., menyatakan pihaknya akan terus memantau proses perpanjangan HGU tersebut hingga hak plasma 20 persen bagi masyarakat benar-benar terealisasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Kami menyambut baik pencatatan aspirasi ini ke dalam Risalah Panitia B. Namun kami ingatkan, ini belum cukup. Apabila tidak ditindaklanjuti dengan solusi nyata dan adil, masyarakat siap kembali turun dengan aksi yang lebih besar,” ujar H. Syafriyanto kepada awak media di lokasi aksi.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat saat ini sedang diuji. Warga mendesak agar ATR/BPN dan PTPN IV Regional III transparan dan berpihak pada keadilan bagi warga tempatan yang menuntut hak atas tanah ulayat mereka.
Titik Awal Dialog Terbuka
Aksi damai yang sempat diwarnai ketegangan karena massa belum ditemui pihak perusahaan di depan Kantor Besar Distrik Barat PTPN IV Regional III itu akhirnya mencair melalui dialog terbuka.
Masyarakat tetap membuka ruang musyawarah lanjutan guna menyelesaikan persoalan yang tertunda ini secara bijak. Namun, peringatan keras dari perwakilan adat menjadi sinyal kuat agar pihak berwenang segera mengambil langkah konkret demi menghindari eskalasi di kemudian hari.
(Sumber: Forum Komunikasi Anak Kemenakan Kenegerian Desa Kasikan & Talang Danto)
Tim Redaksi
Banjarbaru, DN-II Dukungan pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan terus diperkuat. Kali ini, bantuan berupa peralatan penanganan karhutla kembali dikirim melalui pesawat Hercules TNI Angkatan Udara A-1331 dari Skadron Udara 33 Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, yang mendarat di Apron Lanud Sjamsudin Noor, Selasa (25/08/2026) malam.
Kedatangan pesawat angkut strategis TNI AU tersebut membawa bantuan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui Kementerian Pertanian (Kementan), sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat penanganan karhutla, khususnya dalam menghadapi kondisi kebakaran di wilayah Kalimantan Selatan yang membutuhkan dukungan peralatan secara cepat dan tepat.
Dalam misi tersebut, Hercules TNI AU A-1331 mengangkut sejumlah peralatan yang akan digunakan untuk mendukung upaya pemadaman dan penanganan karhutla di lapangan. Bantuan yang dibawa terdiri dari 6 unit mesin pompa air dan 10 set selang pompa air.
Pengiriman bantuan menggunakan pesawat Hercules TNI AU menjadi bagian penting dalam mempercepat distribusi peralatan menuju wilayah yang membutuhkan. Dengan kemampuan angkut dan mobilitas yang tinggi, dukungan udara tersebut memungkinkan peralatan penanganan karhutla dapat segera diterima dan dimanfaatkan untuk memperkuat kesiapan personel dan unsur gabungan yang berada di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kehadiran peralatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemadaman, khususnya dalam mendukung personel yang tengah berjibaku menangani titik-titik kebakaran di wilayah rawan karhutla.
Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., menyampaikan bahwa Lanud Sjamsudin Noor siap mendukung kelancaran proses penerimaan dan pendistribusian bantuan pemerintah tersebut dalam penanganan karhutla yang merupakan bentuk gerak cepat TNI AU dalam mendukung arahan dan perintah Presiden RI, sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh unsur terkait dalam penanggulangan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan.
“Kehadiran bantuan tersebut sekaligus menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap upaya penanggulangan karhutla di daerah, serta memperkuat kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi ancaman karhutla,” ujar Danlanud.
“Melalui dukungan peralatan dan mobilisasi cepat, diharapkan penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dapat dilakukan lebih optimal, sehingga dampak kebakaran terhadap lingkungan dan masyarakat dapat teratasi,” tambah Kolonel Pnb Hilman. Red
NTT, DN-II TNI terus melakukan penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga Selasa (25/8/2026).
Sebanyak 8.122 personel dikerahkan untuk membantu masyarakat dan mendukung berbagai kegiatan penanganan di wilayah terdampak.
Dalam pelaksanaan penanganan bencana, TNI tetap mengerahkan 27 unit alutsista, terdiri dari 21 pesawat, 5 KRI, dan 1 Kapal ADRI, untuk mendukung mobilitas personel, distribusi bantuan, serta kebutuhan penanganan di lapangan.
Penyaluran bantuan pada hari kesebelas dilakukan melalui jalur laut dan udara. Melalui jalur laut, TNI menyalurkan 35,685 ton bantuan menggunakan KRI, sedangkan melalui jalur udara sebanyak 53,467 ton bantuan menggunakan pesawat TNI AU. Hingga saat ini, total bantuan yang telah disalurkan TNI mencapai 913,898 ton.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
TNI terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, dan instansi terkait dalam penanganan bencana serta memastikan bantuan dapat tersalurkan kepada masyarakat terdampak. Red
#tniprima #tnirakyat #indonesiaemas2045
Kemarau Ekstrem Menerpa Sumsel, Heri Amalindo Gelar Doa Bersama Anak Yatim piatu di Peringatan Maulid Nabi
PALI, www.detik-nasional.com // Memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah yang jatuh pada Selasa pagi (25/8/2026), Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatra Selatan, Dr. H. Heri Amalindo, M.M., menggelar kegiatan religius dan sosial yang menyentuh hati di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Di tengah situasi daerah yang sedang dilanda musim kemarau ekstrem, Heri Amalindo merangkul masyarakat luas beserta puluhan anak-anak panti asuhan untuk menggelar doa bersama meminta diturunkannya hujan (Istisqa) kepada Allah SWT. Langkah ini diambil sebagai upaya spiritual mendalam untuk mengetuk pintu langit di tengah masa sulit.
Kegiatan yang berlangsung khidmat sejak pagi hari tersebut diawali dengan pembacaan salawat nabi secara berjemaah. Momentum ini dimanfaatkan untuk memaknai kembali kepribadian serta akhlak Rasulullah SAW yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam (Rahmatan lil ‘Alamin).
Setelah pemaknaan akhlak Nabi, acara dilanjutkan dengan zikir bersama dan panjatan doa khusus yang dipimpin secara khusyuk. Seluruh jemaah memohon agar bumi Sumatra Selatan segera dibasahi hujan yang membawa berkah guna mengakhiri ancaman kekeringan yang kian meluas di berbagai pelosok wilayah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Dr. H. Heri Amalindo, M.M., menegaskan bahwa peringatan Maulid Nabi tahun ini harus dijadikan sarana refleksi kepedulian sosial dan spiritual secara nyata. Menghadapi ujian kemarau panjang, bersujud bersama anak-anak yatim piatu diyakini menjadi ikhtiar batin yang sangat kuat dan diijabah.
Selain fokus pada ikhtiar spiritual, tokoh pemuda dan politik Sumsel ini juga memberikan perhatian penuh pada langkah-langkah preventif di lapangan. Mengingat vegetasi semak belukar dan lahan warga yang kian mengering, Heri Amalindo mengeluarkan imbauan tegas terkait bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Ia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan tingkat tinggi dan melarang keras tindakan ceroboh seperti membuang puntung rokok sembarangan atau membuka lahan dengan cara dibakar. Menurutnya, udara panas dan angin kencang dapat membuat percikan api sekecil apa pun memicu bencana besar dalam waktu singkat.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Ketua DPW PSI Sumsel ini menginstruksikan seluruh kader di tingkat daerah untuk menjadi pelopor dalam mengedukasi warga serta aktif membantu penyaluran air bersih. Acara kemudian diakhiri dengan penyerahan santunan dan kegiatan makan bersama anak-anak panti asuhan.
REDAKSI
NTT, DN-II TNI terus melakukan penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga Senin (24/8/2026).
Sebanyak 7.912 personel dikerahkan untuk membantu masyarakat dan mendukung berbagai kegiatan penanganan bencana di wilayah terdampak.
Dalam mendukung penanganan bencana, TNI mengerahkan 27 unit alutsista, terdiri dari 21 pesawat, 5 KRI, dan 1 Kapal ADRI, untuk mendukung mobilitas personel, distribusi bantuan, serta kegiatan di wilayah terdampak.
Pada hari kesepuluh, TNI kembali menyalurkan 21,761 ton bantuan kepada masyarakat terdampak. Dengan penyaluran tersebut, total bantuan yang telah disalurkan TNI hingga saat ini mencapai 825,585 ton.
TNI terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, dan instansi terkait dalam mendukung penanganan bencana serta memastikan bantuan dapat tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
KOTA TEHAL, DN-II Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Tegal menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) bertajuk “Evaluasi Standar Pelayanan Kerja dan Perindustrian Kota Tegal Tahun 2026″ di ruang rapat kantor setempat, Senin (24/8/2026).
Acara strategis ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Disnakerin Kota Tegal, Nasruddin Chusnul Huluk, S.E., M.Si., mewakili Kepala Disnakerin Kota Tegal, Ilham Prasetyo, S.Sos., M.Si., yang berhalangan hadir karena tengah menjalankan tugas luar kota.
Forum ini dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tegal, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tegal, Universitas Harkat Negeri Tegal, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal, Ikatan Wartawan Online (IWO) Kota Tegal, LPK Arum Kota Tegal, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutan Kepala Disnakerin yang dibacakannya, Nasruddin menyampaikan bahwa kegiatan ini mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan regulasi tersebut, setiap penyelenggara pelayanan wajib menyusun, menetapkan standar pelayanan, serta melakukan evaluasi secara berkala.
Ia menegaskan, FKP merupakan wujud komitmen nyata Disnakerin Kota Tegal dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Dengan forum ini, kami ingin mendengar langsung masukan, saran, dan kritik dari bapak dan ibu sekalian selaku pengguna layanan. Semua masukan hari ini sangat berharga bagi kami untuk menyempurnakan standar pelayanan ke depan,” ujar Nasruddin.
Ia menambahkan, sektor ketenagakerjaan dan perindustrian menyangkut hajat hidup orang banyak, mulai dari pengurusan kartu pencari kerja, pelatihan kerja, perizinan industri, hingga penyelesaian hubungan industrial. Oleh karena itu, standar yang ditetapkan harus benar-benar selaras dengan kebutuhan dan harapan warga Kota Tegal.
9 Jenis Pelayanan yang Dievaluasi
Dalam pemaparannya, Nasruddin menjelaskan bahwa terdapat 9 jenis layanan yang masuk dalam penetapan standar pelayanan Disnakerin Kota Tegal, meliputi:
Penerbitan/Perpanjangan Kartu Pencari Kerja (AK1)
Verifikasi Sertifikasi Standar Perizinan LPKS
Verifikasi Perjanjian Penempatan CPMI
Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Pengesahan Peraturan Perusahaan
Pencatatan PKWT
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pendaftaran PKB
Mediasi Hubungan Industrial
Verifikasi Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian
”Melalui Standar Pelayanan ini, kami berharap tercipta optimalisasi pelayanan prima antara pemerintah dan masyarakat. Sekaligus ini menjadi bentuk kehadiran nyata pemerintah dalam memberikan layanan terbaik,” jelasnya.
Paparkan Program Prioritas: Job Cafe Antareja hingga Inovasi Batire Siimas
Selain evaluasi standar pelayanan, Sekretaris Disnakerin juga memaparkan Program Prioritas Wali Kota Tegal, yakni Job Cafe Antareja. Program ini merupakan inovasi layanan ketenagakerjaan bagi pencari kerja yang dikemas dengan konsep santai ala cafe, di mana pengunjung dapat memilih “menu” layanan sesuai kebutuhan mereka.
Beberapa menu dalam Job Cafe Antareja meliputi informasi lowongan kerja, tips pembuatan surat lamaran dan curriculum vitae (CV), strategi menghadapi psikotes dan wawancara kerja, penyusunan business plan bagi calon wirausahawan, hingga fasilitasi walk-in interview atau rekrutmen tenaga kerja.
Disnakerin juga memperkenalkan inovasi pendukung, yaitu Garwa Surga (Gerakan Wanita Sayang Suami dan Keluarga) yang berfokus pada edukasi jaminan sosial bersama BPJS Ketenagakerjaan guna meningkatkan kesejahteraan pekerja dan produktivitas perusahaan. Selain itu, diluncurkan pula program Batire Siimas sebagai layanan pendampingan sistem terintegrasi (Siinas) untuk data industri dan akses fasilitas bagi pelaku usaha.
Acara Forum Konsultasi Publik (FKP) ini ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama oleh seluruh perwakilan peserta undangan yang hadir.
(S. Bimantoro)
JAKARTA, DN-II Pakar hukum dan ekonomi internasional, Prof. Sutan Nasomal, SH., MH., mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menginstruksikan para pimpinan tinggi negara, menteri, hingga kepala daerah agar tidak lamban dalam menangani darurat bencana alam. Desakan ini menyusul rentetan dampak gempa bumi berkekuatan M 7,7 yang mengguncang wilayah Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8/26) lalu.
Menurut Prof. Sutan, pemerintah pusat dan daerah wajib mengerahkan dana tak terduga (BTT) secara optimal guna membantu masyarakat yang kini terisolasi dan mengungsi di alam terbuka.
”Jangan lengah bila di daerahnya terjadi bencana apa pun itu. Gunakan dana tak terduga untuk mengantisipasi dan menolong masyarakat yang tertimpa musibah. Jangan sampai para pemimpin lalai, dan yang paling penting, jangan pernah menilep atau mengkorupsi bantuan kemanusiaan,” tegas Prof. Sutan di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Cijantung, Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Kondisi Kritis di Lapangan: Ribuan Rumah Rusak dan Warga Mengungsi
Berdasarkan laporan dari relawan di lapangan, termasuk laporan dari Bernadus (60) di Manggarai Timur, situasi di sejumlah kabupaten terdampak sangat memprihatinkan. Puluhan ribu warga terpaksa tidur di luar rumah tanpa tenda yang layak akibat bangunan rumah yang hancur atau tidak layak huni.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain krisis tempat tinggal, pemadaman aliran listrik yang masih masif membuat proses komunikasi dan pengiriman informasi akurat menjadi sangat terkendala. Akses jalan darat yang rusak parah juga menyulitkan kendaraan pembawa bantuan logistik untuk menjangkau para pengungsi.
Berikut adalah data sementara kerusakan dan dampak bencana di beberapa wilayah NTT berdasarkan laporan relawan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB):
Kabupaten Sikka: Sebanyak 11.862 warga mengungsi dan 2.560 rumah warga mengalami kerusakan.
Kabupaten Manggarai Barat: Sebanyak 6.541 rumah rusak, yang terdiri dari 2.539 rusak berat, 1.039 rusak sedang, dan 2.963 rusak ringan.
Kabupaten Ngada: Tercatat sebanyak 4.914 rumah mengalami kerusakan akibat guncangan gempa.
Infrastruktur Umum: Kerusakan parah tidak hanya menimpa rumah warga, tetapi juga fasilitas publik seperti gedung pemerintahan, sekolah, rumah ibadah (gereja dan masjid), serta akses jembatan seperti Jembatan Dampek di Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur.
Prioritas Darurat: Logistik Anak, Lansia, dan Layanan Kesehatan
Masyarakat korban gempa yang mengalami luka-luka dan patah tulang saat ini dilaporkan hanya mendapatkan penanganan medis seadanya di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas.
Untuk itu, para relawan dan tokoh masyarakat mendesak agar pemerintah segera mengirimkan bantuan darurat yang berfokus pada:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tenda Pengungsian: Mengingat ribuan rumah hancur dan tempat ibadah serta sekolah turut rusak, tenda darurat menjadi kebutuhan paling mendesak.
Kebutuhan Khusus Kelompok Rentan: Logistik khusus untuk bayi dan anak usia 1 hingga 5 tahun, serta pemantauan kesehatan bagi para lansia yang rentan terserang penyakit di alam terbuka.
Akses Logistik dan Medis Cepat: Pengiriman tim medis lanjutan dan evakuasi mandiri dari pemerintah pusat maupun Provinsi NTT mengingat terbatasnya fasilitas di tingkat lokal.
Narasumber / Profil Singkat:
Prof. Sutan Nasomal, SH., MH. (Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii Pendiri/Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia/PAMID, Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal, SH., MH., serta Rektor Universitas STIA STIH Pronass).
TERNATE, DN-II Wakil Menteri Transmigrasi (Wamen Transmigrasi) Viva Yoga Mauladi untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Pulau Hiri, Kota Ternate, Maluku Utara, pada Sabtu (22/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, ia memuji keindahan alam setempat sekaligus menghadiri perhelatan pesta adat masyarakat.
”Pulau yang indah, dari sini bisa melihat keagungan Gunung Gamalama,” ujar Viva Yoga mengawali kesan kunjungannya di pulau kecil yang terletak di seberang Pulau Ternate tersebut.
Pelestarian Budaya dan Nilai Luhur Kesultanan Ternate
Kehadiran Wamen Transmigrasi di Pulau Hiri adalah untuk menyaksikan langsung pesta adat masyarakat setempat, yang di antaranya menampilkan Tari Salai Jin—tari tradisional asal Kesultanan Ternate yang digelar setiap empat tahun sekali serta kesenian bambu gila khas Maluku dan Maluku Utara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Viva Yoga menegaskan bahwa adat dan budaya memiliki peran vital dalam kehidupan bermasyarakat karena mengatur pola hubungan antarmanusia serta selaras dengan alam semesta.
”Adat dan budaya merupakan pola bagaimana mengatur hubungan dengan sesama manusia, masyarakat, dan alam semesta. Ragam tradisi, ritual, kuliner, bahasa, dan seni adalah kekayaan yang luar biasa serta menjadi khasanah nasional yang tumbuh dari Sabang sampai Merauke,” tutur Viva Yoga.
Ia juga mengingatkan kembali komitmen kebangsaan di tengah keragaman Indonesia yang terdiri atas 17.503 pulau, ribuan suku, bahasa, dan agama. Para leluhur, termasuk para raja dan sultan, telah berikrar untuk membentuk satu bangsa dan negara, yakni Indonesia.
Menyinggung sejarah lokal, Wamen Transmigrasi mencatat bahwa Kesultanan Ternate yang berdiri sejak tahun 1251 (masa yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit) hingga kini tetap konsisten menjaga tradisi, adat, bahasa, kuliner, dan nilai sosialnya.
”Kekayaan dari Kesultanan Ternate harus kita jaga, bahkan dimodifikasi secara digital agar lestari hingga bisa menjadi catatan dunia. Dengan pelestarian seperti inilah Kesultanan Ternate akan hidup sepanjang masa, dan rakyatnya senantiasa mencintai serta mempertahankan warisan budayanya,” tegasnya.
Peran Strategis Kawasan Transmigrasi di Maluku Utara
Selain aspek kebudayaan, kunjungan ini juga menyoroti pentingnya wilayah Maluku Utara bagi Kementerian Transmigrasi, terutama sebagai salah satu daerah produsen beras.
Kementerian Transmigrasi mencatat sejumlah kawasan transmigrasi penting di provinsi ini, meliputi:
Kawasan Morotai (Kabupaten Morotai)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Patlean (Kabupaten Halmahera Timur)
Sagea Waleh (Kabupaten Halmahera Tengah)
Bacan (Kabupaten Halmahera Selatan)
Payahe (Kota Tidore Kepulauan)
Mangoli (Kabupaten Kepulauan Sula)
Toliwang (Kabupaten Halmahera Utara)
Nusliku (Kabupaten Halmahera Selatan)
Maba (Kabupaten Halmahera Timur)
Ke depan, Kementerian Transmigrasi mendorong agar seluruh kawasan transmigrasi tersebut dapat terus meningkatkan produktivitas hasil panennya demi memperkuat ketahanan pangan nasional.
”Sehingga apa yang dibutuhkan dari kawasan transmigrasi akan kita realisasikan dan dukung penuh,” pungkasnya. Red/Casroni
BREBES, DN-II Kodim 0713/Brebes dikunjungi Tim Dalproggar (Pengendalian Program Anggaran) Kodam IV/Diponegoro yang dipimpin Letkol Kav Burhanuddin, S.T. beserta 3 orang anggota. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau pencapaian daya serap anggaran Semester I TA. 2026, bertempat di Makodim Jl. Jenderal Sudirman No. 56 Kaumampasar, Brebes, Jum’at (21/08/2026).
Dalprog merupakan salah satu kegiatan penting yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem manajemen organisasi modern yang transparan dan akuntabel. Kualitas fungsi pengawasan tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu organisasi.
Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada Tim Dalprog Kodam IV/Diponegoro di Kodim 0713/Brebes.
“Semoga dengan kedatangan tim di Kodim ini bisa membina dan mengarahkan staf kami dalam penyerapan anggaran yang ditentukan Komando Atas sehingga tidak terjadi kesalahan,” ujarnya.
Dandim juga menekankan kepada masing-masing staf Kodim agar mempedomani apa yang disampaikan dari Tim Dalprog, khususnya dalam tertib administrasi pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun ini.
“Kepada Tim Dalprog, kami mohon bimbingan dan arahan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan program kerja dan anggaran, agar tujuan Program TNI AD dapat dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Dalproggar Kodam IV/Diponegoro Letkol Kav Burhanuddin, S.T. mengatakan bahwa kedatangan tim adalah untuk memeriksa masing-masing staf sejauh mana pencapaian daya serap anggaran, apakah sudah sesuai dengan sasaran program kerja dan anggaran satuan atau tidak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Temuan dan masukan agar dijadikan sebagai acuan dalam pembenahan dan perbaikan, sehingga perencanaan dan pelaksanaan penggunaan anggaran ke depan bisa lebih baik,” pungkasnya. Red/Casroni
TERNATE, DN-II Pemerintah Pusat menargetkan pembukaan lahan cetak sawah seluas 10.000 hektare (Ha) di Provinsi Maluku Utara (Malut). Dari target tersebut, baru sekitar 1.900 Ha yang berhasil dipenuhi.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamenrans) Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa peluang untuk memenuhi sisa target tersebut masih sangat terbuka lebar, terutama dengan mengoptimalkan lahan transmigrasi yang ada namun belum produktif.
”Peluang cetak sawah baru masih sangat besar jika dapat memaksimalkan lahan-lahan transmigrasi yang sudah ada dan masih belum produktif,” ujar Viva Yoga saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) antara Kementerian Transmigrasi dan Pemprov Malut di Kota Ternate, Jumat (21/8/2026).
Rakor strategis ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Malut Samsuddin Abdul Kadir, para kepala dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (dinaskertrans), serta para sekretaris daerah dari Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Pulau Morotai.
”Bila pemerintah daerah sepakat membuka lahan cetak sawah baru, selanjutnya akan kita koordinasikan dengan Kementerian Pertanian,” kata Viva Yoga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Solusi Atasi Ketergantungan Pasokan Beras Luar Daerah
Dalam rakor tersebut, jajaran Pemprov Malut dan kabupaten/kota menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi petani, mulai dari masalah irigasi, dampak limbah pertambangan, hingga ancaman banjir.
Meskipun kawasan transmigrasi di Malut telah menghasilkan produksi beras, jumlahnya belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat lokal. Akibatnya, kebutuhan beras dan bahan pokok utama lainnya khususnya di Kota Ternate masih harus didatangkan dari provinsi lain.
”Dari rakor inilah kita serap dan dengar apa saja keluhan dari kawasan transmigrasi di Malut,” ujar mantan anggota Komisi IV DPR RI dua periode tersebut.
Lebih lanjut, Viva Yoga menjelaskan bahwa program cetak sawah baru di Malut tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas dan mendukung swasembada beras nasional, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.
Urgensi Cetak Sawah di Luar Jawa dan Dukungan Infrastruktur
Pembukaan lahan sawah baru di luar Pulau Jawa dinilai sangat krusial di tengah laju alih fungsi lahan di Jawa yang mencapai 100.000 Ha setiap tahunnya akibat pembangunan perumahan, pabrik, jalan, dan fasilitas umum.
Kendati demikian, ia mengingatkan agar program cetak sawah wajib dibarengi dengan ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai, terutama sumber air, bendungan, dan jaringan irigasi.
”Jangan sampai cetak sawah lalu tidak ada saluran irigasi dan bendungan. Jadi saat cetak sawah, juga akan dibangun saluran irigasi dan bendungan untuk menyediakan air,” tegasnya.
Dalam mewujudkan hal ini, Kementrans berkomitmen untuk bersinergi lintas kementerian, di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Kesehatan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Apresiasi Pemprov Malut
Sementara itu, Sekda Pemprov Malut Samsuddin Abdul Kadir mengapresiasi kehadiran Wamenrans dalam rakor yang dinilai sangat efektif dan solutif bagi daerah.
Ia mengungkapkan bahwa kehadiran program transmigrasi telah memberikan dampak positif yang besar bagi Malut, salah satunya kemampuan daerah untuk memproduksi beras secara mandiri serta menularkan keahlian bertani kepada masyarakat lokal.
”Malut sangat bersyukur dengan adanya transmigrasi sebab dengan program itu provinsi ini bisa menghasilkan beras sendiri. Adanya transmigran yang bercocok padi di sawah, kebiasaan itu juga menular ke masyarakat lokal,” ungkap Samsuddin.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara, imbuhnya, berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan produksi beras guna mencukupi kebutuhan pangan lokal sekaligus berkontribusi nyata pada swasembada beras nasional. Red
You cannot copy content of this page