SRAGEN, DN-II Lumpur yang membalut kaki tidak sedikit pun menyurutkan langkah Sertu Zuhud Fauzi, Babinsa Koramil 18/Kalijambe, Kodim 0725/Sragen. Di tengah terik matahari, ia terjun langsung ke sawah untuk bahu-membahu menanam bibit padi bersama warga di lahan milik Bapak Nardi, Dukuh Kalioso RT 04, Desa Jetiskarangpung, Kecamatan Kalijambe, Selasa (30/6/2026).
Aksi nyata Sertu Zuhud ini bukan sekadar tugas seremonial, melainkan wujud nyata pendampingan TNI dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Seragam loreng yang dikenakannya tampak menyatu dengan hamparan sawah, menggambarkan eratnya kemanunggalan antara TNI dan rakyat di lapangan.
Menurut Sertu Zuhud, keberhasilan sektor pertanian tidak hanya bertumpu pada kerja keras petani, tetapi juga memerlukan sinergi dan dukungan dari seluruh elemen, termasuk Babinsa yang berperan sebagai pendamping di wilayah binaan.
“Kami hadir untuk memastikan petani tetap bersemangat mengolah sawahnya. Kehadiran Babinsa bukan hanya sekadar mendampingi, tetapi kami ingin ikut merasakan langsung perjuangan petani. Harapan kami sederhana; tanaman tumbuh subur, hasil panen meningkat, dan kesejahteraan petani semakin membaik,” ujar Sertu Zuhud di sela-sela aktivitasnya.
Kepedulian Babinsa ini mendapatkan apresiasi hangat dari Bapak Nardi, sang pemilik lahan. Menurutnya, kehadiran TNI di tengah sawah memberikan energi tambahan bagi para petani untuk bekerja lebih maksimal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Pak Babinsa selalu hadir saat kami membutuhkan. Beliau tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga turun langsung menanam padi bersama kami. Hal ini menjadi suntikan semangat bagi kami untuk mengolah lahan semaksimal mungkin, sehingga nantinya hasil panen bisa lebih melimpah,” ungkap Nardi dengan penuh harap.
Aksi yang dilakukan Sertu Zuhud Fauzi ini mencerminkan komitmen jajaran Kodim 0725/Sragen untuk terus berada di garda terdepan dalam mendukung program swasembada pangan, sekaligus mempererat silaturahmi dengan masyarakat di wilayah binaan. Red/Ak
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah agar segera memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan bertepatan dengan musim kemarau pada Juli hingga Oktober 2026.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekurangan air, serta gangguan terhadap sektor pertanian dan energi.
Instruksi tersebut disampaikan Mendagri usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino di Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (29/6/2026).
Mendagri menjelaskan, berdasarkan paparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diprakirakan berlangsung mulai Mei 2026 hingga Mei 2027. Namun, dampaknya diperkirakan paling terasa saat musim kemarau pada Juli hingga Oktober 2026. Karena itu, pemerintah daerah (Pemda) diminta segera menyiapkan langkah mitigasi sesuai tingkat kerawanan di wilayah masing-masing.
“Mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Setelah itu baru menurun,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Mendagri, terdapat dua dampak utama yang perlu diantisipasi, yakni meningkatnya potensi karhutla akibat cuaca yang lebih panas dan kering serta berkurangnya ketersediaan air yang dapat memengaruhi sektor pertanian, perkebunan, hingga pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
“El Nino ini berdampak dua. Satu adalah dampak kemungkinan kebakaran hutan dan lahan … Yang kedua adalah kekurangan air,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi melalui kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Pertanian, misalnya, memperkuat irigasi dan pompanisasi, sedangkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melakukan modifikasi cuaca di wilayah yang membutuhkan.
Karena itu, Mendagri meminta seluruh kepala daerah segera menggelar rapat koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas pertanian, dinas pengairan, dan perangkat daerah terkait guna memperkuat kesiapsiagaan berdasarkan data yang telah disampaikan BMKG, BNPB, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Pekerjaan Umum.
Ia juga meminta para gubernur mengoordinasikan langkah kesiapsiagaan tersebut bersama para bupati dan wali kota agar upaya mitigasi dapat dilakukan secara terpadu sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya memperkuat sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, penyuluh pertanian, pemadam kebakaran, hingga pemerintah desa untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta mencegah terjadinya karhutla dan dampak lain akibat El Nino.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemda diharapkan mampu mengantisipasi risiko karhutla, kekeringan, serta gangguan terhadap sektor pertanian dan ketersediaan air secara lebih cepat, terukur, dan efektif.
Rapat tersebut dihadiri secara langsung di antaranya oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPB Suharyanto, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta pihak terkait lainnya. Red
JAKARTA, DN-II Tantangan dalam menyelaraskan lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia industri menjadi perhatian serius pemerintah. Sebagai upaya konkret untuk menekan angka pengangguran terdidik, Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mengoptimalkan Program Magang Nasional (PMN). (30/6/2026).
Program ini dirancang sebagai jembatan bagi lulusan sarjana (S1) untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata, meningkatkan kompetensi, sekaligus memperoleh penghasilan tetap segera setelah menyelesaikan studi.
Transformasi Magang untuk Kompetensi Masa Depan
Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli, menjelaskan bahwa PMN bukan sekadar program pelatihan biasa. Mahasiswa lulusan S1 yang terpilih akan menjalani masa magang selama enam bulan di berbagai perusahaan mitra, baik swasta maupun BUMN.
“Setiap peserta tidak hanya mendapatkan pendampingan intensif dari mentor atau pekerja senior agar skill-nya terasah, tetapi juga mendapatkan kompensasi atau gaji bulanan. Besaran insentif ini berkisar antara Rp3,5 juta hingga Rp6 juta, menyesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah tempat peserta bekerja,” ujar perwakilan Kemnaker.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Memasuki tahun kedua pelaksanaannya di 2026, cakupan program ini semakin inklusif. Pemerintah kini memperluas kriteria peserta, tidak hanya bagi lulusan S1, tetapi juga bagi lulusan program profesi serta penyandang disabilitas, guna memberikan kesempatan kerja yang lebih merata.
Capaian Signifikan dan Proyeksi Masa Depan
Program Magang Nasional telah menunjukkan dampak positif sejak diluncurkan pada 2025 lalu. Tercatat sebanyak 100.000 peserta telah mengikuti program ini di 8.800 perusahaan. Keberhasilan tersebut mendorong pemerintah untuk meningkatkan kuota peserta menjadi 150.000 orang pada tahun 2026.
Data evaluasi Kemnaker menunjukkan capaian yang membanggakan: sekitar 30% dari total peserta tahun 2025 berhasil diserap langsung menjadi pekerja tetap di perusahaan tempat mereka magang. Sementara itu, 30% lainnya saat ini berada dalam proses rekrutmen lanjutan dengan waktu tunggu singkat.
Program ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang tangguh. Dengan hadirnya PMN, lulusan baru tidak lagi sekadar berteori, namun siap menghadapi dunia kerja dengan bekal kompetensi yang relevan serta koneksi profesional yang matang.
Red/TIW —
#CatatanSeskab
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup secara resmi Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Minggu (28/06/2026).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi pelaksanaan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 sebagai ruang bertukar gagasan dan menyatukan berbagai potensi bangsa dalam menghadapi tantangan global. “Saya monitor terus jalannya Sarasehan sampai malam kemarin, padat. Dan secara garis besar saya mengikuti bahwa suasana berada dalam suasana positif, suasana tukar-menukar keterangan, pandangan,” kata Presiden.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemajuan bangsa membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama dalam menghadapi perubahan dunia yang dipengaruhi perkembangan sains dan teknologi. “Semua potensi seluruh bangsa harus bersatu, harus mengeluarkan segala pemikiran, segala inisiatif untuk kebaikan kita bersama, untuk survival kita, untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia,” ujar Presiden.
Kehadiran Panglima TNI pada penutupan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 mencerminkan komitmen TNI dalam mendukung penguatan kolaborasi nasional di bidang sains, teknologi, dan industri. Sinergi seluruh komponen bangsa diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red/BPMI Setpres.
#tniprima#tnirakyat
#indonesiaemas2045
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa investasi terbaik bagi sebuah bangsa bukanlah pada infrastruktur fisik semata, melainkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan kualitas sumber daya manusianya. Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka secara resmi Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (26/6/2026).
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh 2.600 peserta yang terdiri dari rektor, guru besar, dekan, serta dosen dari berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta di seluruh Indonesia.
Sinergi Akademisi dan Industri
KSTI merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo yang pertama kali digulirkan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Agustus 2025. Forum ini menjadi wadah krusial untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan tinggi dengan kebutuhan praktis di lapangan.
Pemerintah terus mendorong kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat. Sinergi ini bertujuan menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagai fondasi utama dalam memacu kemajuan bangsa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Presiden berharap forum ini mampu melahirkan gagasan-gagasan strategis yang konkret, yang dapat memperkuat pembangunan nasional melalui riset yang aplikatif, inovasi berkelanjutan, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul,” tulis keterangan resmi Sekretariat Kabinet.
Komitmen Berkelanjutan pada Dunia Akademis
Pertemuan di JICC ini menandai kali keempat Presiden Prabowo berdialog secara langsung dengan para rektor sejak menjabat. Frekuensi pertemuan yang tinggi ini menegaskan posisi strategis perguruan tinggi sebagai pilar utama dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.
Dalam momen yang hangat di sela-sela diskusi, Presiden Prabowo turut mengenang rekam jejak intelektualnya. Beliau memperlihatkan dokumentasi presentasi yang pernah disampaikannya di Universitas Gadjah Mada 22 tahun silam, saat ia berdiskusi bersama mendiang Prof. Mubyarto sebuah simbol konsistensi Presiden dalam menaruh perhatian besar pada pemikiran strategis bagi kemajuan bangsa.
KSTI 2026 diharapkan menjadi titik tolak baru bagi akselerasi inovasi nasional agar Indonesia mampu bersaing di kancah global melalui penguatan ekosistem ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni.
Red/TIW
#CatatanSeskab
BREBES, DN-II Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 dengan tema Polri untuk Masyarakat, Polres Brebes melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa penyaluran air bersih, bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kurang mampu, serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani di Desa Cigadung, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula dan halaman Balai Desa Cigadung tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah, serta dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Brebes Hendri Adi Komara, jajaran Pejabat Utama Polres Brebes, Forkopimcam Banjarharjo, pengurus Bhayangkari, Pemerintah Desa Cigadung, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga setempat.
Dalam sambutannya, Kapolres Brebes menyampaikan bahwa peringatan Hari Bhayangkara ke-80 difokuskan pada kegiatan sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kondisi ekonomi yang dipengaruhi perkembangan situasi nasional maupun internasional menjadi perhatian bersama, sehingga Polri berupaya hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar AKBP Lilik Ardhiansyah.
Kapolres juga mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa memanjatkan doa agar bangsa Indonesia diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menghadapi berbagai tantangan, serta segera mampu memulihkan kondisi ekonomi dan sosial menjadi lebih baik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, Kapolres menegaskan pentingnya dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional sebagai langkah mewujudkan Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Brebes dan seluruh elemen masyarakat yang selama ini telah bersinergi mendukung program pemerintah menuju Indonesia Emas.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, Polres Brebes menyalurkan bantuan air bersih menggunakan dua unit kendaraan tangki dengan total volume mencapai 4.000 liter. Bantuan tersebut disambut antusias oleh warga yang merasakan langsung manfaat dari kegiatan sosial yang dilaksanakan Polres Brebes dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80.
Melalui kegiatan bakti sosial ini, Polres Brebes berharap dapat terus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kesejahteraan bersama.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Brebes Iptu Indra Prasetyo menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat merupakan bentuk implementasi Polri Presisi yang berorientasi pada pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.
“Kegiatan bakti sosial berupa penyaluran air bersih, bantuan sosial, dan bantuan alat mesin pertanian ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri untuk masyarakat. Melalui kegiatan yang manfaatnya dirasakan secara langsung, diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” ungkapnya.
Menurutnya, selain memberikan bantuan kepada warga, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kehadiran personel Polri di tengah masyarakat diharapkan mampu memperkuat komunikasi sosial sekaligus menjadi media penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Dengan terjalinnya komunikasi yang baik, sinergi antara Polri dan masyarakat akan semakin kuat dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya di wilayah Kabupaten Brebes,” pungkasnya. Red/Hms
BREBES, DN-II Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Brebes menggelar aksi sosial bertajuk “Polri untuk Masyarakat” di Desa Cigadung, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian institusi kepolisian terhadap kebutuhan masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga pemenuhan kebutuhan dasar air bersih.
Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, S.H., S.I.K., M.I.R., M.I.P., memimpin langsung jalannya acara yang dipusatkan di Aula dan Halaman Balai Desa Cigadung. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Brebes Hendri Adi Komara, S.PT, M.PT., PJU Polres Brebes, jajaran Forkopimcam Banjarharjo, Ketua Cabang Bhayangkari Brebes Ny. Ira Lilik beserta pengurus, serta tokoh masyarakat setempat.
Fokus pada Kesejahteraan dan Ketahanan Pangan
Dalam sambutannya, Kapolres Brebes menyampaikan bahwa perayaan Hari Bhayangkara tahun ini difokuskan pada kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, di tengah situasi ekonomi global dan nasional yang penuh tantangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami berupaya maksimal agar bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat langsung dan dirasakan oleh masyarakat. Selain bantuan sosial (bansos) bagi warga kurang mampu, kami juga menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mendukung kelompok tani,” ujar AKBP Lilik Ardhiansyah.
Kapolres menambahkan, dukungan terhadap sektor pertanian merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat krusial dalam mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia Emas.
“Kami menyampaikan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Kepala Dinas Pertanian serta seluruh elemen masyarakat atas sinergi yang terjalin selama ini. Mari kita terus berdoa agar bangsa kita diberikan kekuatan dalam menghadapi tantangan situasi saat ini,” tuturnya.
Aksi Nyata Air Bersih untuk Warga
Selain memberikan bantuan sosial dan dukungan pertanian, Polres Brebes merespons kebutuhan warga akan air bersih yang krusial di wilayah tersebut. Sebanyak 2 unit mobil tangki dengan total kapasitas 4.000 liter air bersih disalurkan langsung kepada masyarakat Desa Cigadung.
Kepala Desa Cigadung, Sdr. Darno, mewakili warganya, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian dari Polres Brebes. Menurutnya, bantuan air bersih dan dukungan bagi kelompok tani ini sangat membantu warga di desanya dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari serta menunjang produktivitas pertanian.
Kegiatan yang berlangsung khidmat sejak pukul 11.00 hingga 12.00 WIB ini diakhiri dengan penyerahan bantuan secara simbolis dan penyaluran air bersih yang disambut antusias oleh warga Desa Cigadung.
Reporter: Rio
Editor: Casroni
KINTAP, DN-II Rapat koordinasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang digelar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Selatan di Pelabuhan Muara Kintap, Senin (23/6/2026), berlangsung tegang. Pertemuan yang sedianya ditujukan untuk meluruskan polemik penyaluran BBM di SPBU AKR justru berujung pada aksi saling bantah antara pejabat pemerintah, pemerintah desa, dan nelayan setempat.
Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan DKP Provinsi Kalsel, DKP Tanah Laut, Kapolsek Kintap, Syahbandar Kalsel, Kepala Desa (Kades) Muara Kintap, pengelola SPBU AKR, serta para nelayan.
Ketimpangan Penyaluran BBM
Ketegangan memuncak saat data di lapangan dipaparkan. Pihak pengelola SPBU AKR mengakui bahwa dari rekomendasi jatah 774 liter per bulan bagi nelayan, realisasinya hanya disalurkan sebanyak 300 liter. Sisanya, menurut nelayan, tidak jelas distribusinya.
Kades Muara Kintap, Yuliardi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pengelola SPBU yang selama ini terkesan tertutup. “SPBU AKR berdiri di wilayah desa kami, tapi kami tidak pernah dilibatkan. Saya minta AKR transparan, laporkan berapa nelayan yang mendapat rekomendasi dan berapa volumenya ke pemerintah desa agar pengawasan bisa dilakukan,” tegas Yuliardi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Adu Data dan Kesaksian Nelayan
Suasana semakin panas ketika seorang nelayan, Abdulatip, membeberkan sulitnya akses BBM subsidi. Ia mengaku mengurus dokumen kapal melalui pihak ketiga berinisial “Sandi” sejak Juni 2023, namun baru terealisasi pada September 2024 dengan jumlah yang minim. Bahkan, ia menyebut harga yang diterima tidak sesuai dengan harga resmi pemerintah.
Kesaksian ini memicu perdebatan sengit dengan perwakilan DKP Provinsi, M. Noor Rahman, yang bersikeras bahwa kondisi penyaluran BBM “baik-baik saja”. Adu argumen pun tak terhindarkan saat nelayan menyodorkan bukti-bukti data kapal yang dinilai tidak akurat, termasuk adanya perbedaan data Gross Tonnage (GT) kapal di dokumen resmi.
Sorotan Terhadap Pejabat dan Etika Undangan
Kehadiran M. Noor Rahman dalam rapat ini turut menuai kritik. Masyarakat mempertanyakan kapasitas beliau yang memimpin jalannya rapat, padahal tugas pokok DKP Provinsi semestinya sebatas memberikan rekomendasi, bukan mengatur teknis penyaluran di lapangan.
Selain itu, media menyoroti isi surat undangan resmi rapat tertanggal 23 Juni 2026 yang menyebutkan agenda rapat adalah untuk “memutus stigma negatif dan meluruskan informasi hoaks” terkait penyaluran BBM subsidi. Penggunaan diksi “hoaks” dalam surat dinas tersebut dinilai mencederai etika kerja jurnalistik dan menafikan aspirasi warga yang berdasarkan fakta lapangan.
Tuntutan Transparansi
Merespons situasi tersebut, awak media dan perwakilan masyarakat mendesak Inspektorat Daerah, KASN, BKN, hingga Gubernur Kalimantan Selatan untuk melakukan evaluasi dan penelusuran terkait narasi yang dibangun dalam surat undangan resmi tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Nelayan dan Pemerintah Desa Muara Kintap menuntut satu hal: transparansi data dan keadilan dalam penyaluran BBM subsidi. Jangan lagi ada permainan dan pelabelan ‘hoaks’ terhadap keluhan masyarakat yang buktinya nyata di lapangan,” ujar salah satu perwakilan nelayan.
Hingga berita ini diturunkan, publik menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah maupun pusat untuk menindaklanjuti dugaan ketimpangan distribusi BBM dan profesionalisme pejabat terkait.
Tim Redaksi
MUSI RAWAS, DN-II Proyek pembangunan jembatan yang berlokasi di ruas jalan antara SP 4 Campur Sari dan Desa Tegal Sari, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, menjadi sorotan publik. Pasalnya, proyek tersebut hingga kini tidak dilengkapi dengan papan informasi proyek, sehingga memicu kecurigaan warga terkait transparansi pengerjaannya.
Ketiadaan papan informasi tersebut membuat masyarakat kesulitan mengakses detail penting proyek, seperti sumber anggaran, nilai kontrak, nama pelaksana pekerjaan, hingga jangka waktu pelaksanaan. Saat awak media mencoba mengonfirmasi langsung kepada para pekerja di lapangan pada 23 Juni 2026, mereka enggan memberikan keterangan dan memilih bungkam.
Menanggapi fenomena “proyek siluman” tersebut, Pakar Hukum Pidana Internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, Prof. DR. Sutan Nasomal, S.H., M.H., angkat bicara. Ia mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran terkait—baik dari unsur Sipil, Polri, maupun TNI agar mewajibkan pemasangan papan informasi di setiap lokasi proyek yang menggunakan dana APBN maupun APBD.
“Saya meminta Bapak Presiden untuk memberi perhatian khusus pada persoalan papan informasi proyek ini. Agar tidak timbul prasangka buruk atau ‘bisik-bisik’ di lapangan, perintahkan aparat terkait agar setiap proyek wajib memasang spanduk informasi. Isinya harus jelas: besaran anggaran, durasi pengerjaan, serta nama pelaksana proyeknya baik PT, CV, UD, PD, maupun Koperasi,” tegas Prof. Sutan melalui sambungan telepon kepada awak media, Rabu (25/6/2026).
Menurut Prof. Sutan, keterbukaan informasi adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Ia menegaskan bahwa pembangunan yang menggunakan uang negara harus tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dasar Hukum Keterbukaan Informasi
Langkah yang disuarakan Prof. Sutan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, di antaranya:
Pasal 28F UUD 1945: Menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi.
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP): Mewajibkan badan publik membuka informasi terkait penggunaan anggaran negara kepada masyarakat luas.
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 (dan perubahannya): Mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Toh, jika proyek tersebut dikerjakan dengan benar sesuai aturan, tidak ada alasan untuk tidak memasang papan informasi. Jika melanggar, berarti ada yang tidak beres dan itu tidak dibenarkan,” pungkas Prof. Sutan.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap pihak terkait, baik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas maupun dinas terkait, segera memberikan klarifikasi dan memastikan papan informasi proyek dipasang di lokasi pembangunan jembatan tersebut agar spekulasi negatif di tengah masyarakat tidak terus berkembang. Red
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Assotion Of Young Indonesian Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
Wonogiri, DN-II Tim Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia meninjau progres pembangunan Yonif Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di kawasan perhutani, Dusun Plosorejo, Desa Pondoksari, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Rabu 24 Juni 2026.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan proses pembangunan satuan Yonif TP berjalan sesuai dengan perencanaan, standar teknis, serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan. Peninjauan lapangan juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan guna menjamin kualitas pembangunan dan ketepatan pelaksanaan di lapangan.
Kegiatan pengawasan Tim dari Kemhan RI dipimpin Kolonel Inf Uchi Cambayong, S.I.P. Kolonel Mar Encep Wahyu Gumilar Kolonel Inf Louis B.F Da Costa, S.T., M.A.P. Pendamping dari Baloghan Kemhan RI Kolonel Anton dan Pendamping Itdam IV/ Dip Letkol Inf Hayu Adi Kumoyo dengan melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan serta pengecekan teknis di lapangan bersama unsur pelaksana dan pengawas proyek.
Tim Kemhan RI juga menggelar pengarahan dan diskusi bersama pihak terkait guna memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Dalam arahannya, Kolonel Inf Uchi Cambayong, S.I.P., menekankan pentingnya legalitas administrasi pembangunan, kualitas material, serta sinergi antara pelaksana dan pengawas proyek untuk menjaga mutu pembangunan Yonif TP.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Seluruh proses pembangunan harus sesuai prosedur dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Koordinasi antar unsur pelaksana, pengawas, pemerintah desa, dan masyarakat juga harus terus diperkuat agar tidak muncul kendala di kemudian hari,” ujarnya. 
Sementara itu, Komandan Kodim 0728/Wonogiri Letkol Inf Rodricho Ivan Pattihahuan mengatakan, pihaknya bersama seluruh unsur terkait terus mendukung percepatan pembangunan Yonif TP agar berjalan aman, tertib, dan sesuai target.
“Pembangunan Yonif TP ini merupakan program strategis yang akan memberikan dampak positif bagi penguatan pertahanan wilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar,” ungkapnya.
Kegiatan pengawasan berlangsung lancar dan penuh koordinasi sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung percepatan pembangunan Yonif TP di Kabupaten Wonogiri agar segera memberikan manfaat bagi kepentingan pertahanan negara dan kesejahteraan masyarakat. Red
You cannot copy content of this page