Jakarta, DN-II Dimana mana sebahagian belahan bumi Indonesia pertanian terancam gagal panen akibat perairan yang tersendat dangkal bahkan kering kerontang selain itu perlu subsidi air kedarah daerah yang langka air oleh Pemerintah Kab Kota yang daerahnya terkena dampak akibat kemarau kekeringan air sulit diperoleh masyarakat disini Kita harapkan secepatnya Bapak Haji Prabowo Subianto mengantisipasi masyarakat Indonesia terancam kelaparan dimana mana akibat tidak bisa masak dan petani terancam penyakit busung lapar dimana mana”, ujar Profesor Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum, Ekonom menjawab materi pertanyaan sejumlah pemimpin Redaksi media cetak onlen dalam luar negeri dikantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Bilangan Cijantung Jakarta, (13/8/2026) via telpon selulernya.
Gagal Panen Karena Kemarau Harus Menjadi Perhatian Negara Indonesia Serta Dampaknya Serta Dampaknya menurut Prof DR Sutan Nasomal SH,MH
Kemarau baru tiga bulan tetapi telah memberikan dampak yang luar biasa. Pertanian mengering dan banyak peternak ikan juga merugi.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH pemerhati pertanian meminta Pemerintah Indonesia memperhatikan nasib petani dan peternak ikan air tawar terdampak dari kemarau. Modal mereka tidak akan kembali karena gagal dalam perawatan dan tidak mungkin bisa di panen.
47% wilayah Indonesia yang mengalami kekeringan dalam pertanian dan peternakan ikan selama puluhan tahun ini harusnya sudah mendapatkan solusi dengan di siapkannya irigasi yang bisa menyuplai kebutuhan air.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Prof DR Sutan Nasomal menyayangkan Anggaran ratusan Trilyun dari Pemerintah Indonesia untuk bendungan dan pembuatan danau seharusnya berfungsi menyiapkan air. Ini tidak berdampak. Masyarakat di pedesaan Mengeluhkan kelangkaan air. Jangan di bangun bendungan dan danau yang asal jadi dan tidak ada airnya untuk kebutuhan petani dan peternak ikan selama musim kemarau. Masyarakat Pedesaan saat mendukung Program ketahanan pangan dari Prabowo Subianto Presiden RI dan ingin membuktikan pertanian dan peternakan ikan akan mampu tercipta swasembada pangan bila air tercukupi.
Keprihatinan ini masyarakat terdampak kelangkaan air sudah puluhan tahun terjadi. Prof DR Sutan Nasomal sangat yakin solusinya sudah di miliki oleh Pemerintah Indonesia bersama Presiden RI Prabowo Subianto.
Hasil laporan masyarakat akibat gagal panen dan tidak bisa mendapatkan sumber air agar program ketahanan pangan dari Presiden RI Prabowo Subianto di sebabkan oleh alih fungsi lahan.
Ratusan Ribu Sungai Perlu di Normalisasi dan di keruk baik di Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan NTB dll
Pembuatan ribuan danau baru agar bisa menyerap air hujan di wilayah sering terdampak kering berkepanjangan.
Memanfaatkan sungai bawah tanah untuk menambah stok air bersih agar menopang stok air di saat kemarau panjang. Libatkan Kementrian dan TNI Polri agar kekeringan bisa di atasi.
Pembuatan Bendungan baru menjadi harapan masyarakat dan bendungan yang tidak optimal maka perlu renovasi. Hutan yang telah rusak harus kembali di tanam pohon pohon baru agar air tetap banyak di wilayah pegunungan. Ini perlu langkah seriuas karena cuaca semakin ekstrem akibat Elnino.
Harga sayur mayur kembali mahal dampak kelangkaan barang di banyak pasar. Maka kiriman dari pedesaan memang terhenti akibat gagal panen. Petani tidak mendapatkan hasil dan merugi ratusan juta dampak kemarau panjang. Teknologi menyerap air di saat kemarau harus di kembangkan dan menjadi edukasi untuk masyarakat selama ancaman Elnino ini terjadi. Dengan teknologi menyerap panas untuk bisa menjadi air maka kebutuhan air akan terbantu.
Semoga semua danau dan bendungan bisa di perbaiki untuk mampu menampung air yang dibutuhkan pertanian dan perikanan selama kemarau menurut Prof DR Sutan Nasomal SH,MH
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH
Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Pendiri Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia(PAMID) Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH Rektor Univ STIA STIH Pronass.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jayapura, DN-II Karya Bakti Skala Besar yang dilaksanakan Korem 172/Praja Wira Yakthi menjadi salah satu wujud nyata kehadiran TNI AD dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua Pegunungan. (13/8/2026).
Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan perintah Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) untuk terus menghadirkan TNI AD di tengah masyarakat melalui berbagai program yang memberikan manfaat secara langsung.
Komandan Korem 172/PWY menyampaikan bahwa Karya Bakti Skala Besar dilaksanakan dengan menyentuh berbagai aspek kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan sumur bor, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), rehabilitasi dan renovasi sekolah, pembangunan MCK, perbaikan jembatan perintis, hingga perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Melalui kegiatan ini, kami berupaya menjawab berbagai kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Papua. Apa yang kami kerjakan mungkin terlihat sederhana, tetapi kami berharap manfaatnya dapat benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Danrem 172/PWY.
Salah satu program yang menjadi bagian dari Karya Bakti Skala Besar adalah pembangunan PLTMH yang diberi nama “Wam Pillamo”, yang memiliki makna “air mengalir membawa terang Papua.”
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Nama tersebut memiliki filosofi bahwa aliran air yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Papua dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk menghadirkan penerangan sekaligus mendukung aktivitas dan kehidupan masyarakat.
“Wam Pillamo menggambarkan harapan kami agar aliran air yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua juga dapat menjadi sumber energi yang menghadirkan cahaya, aktivitas, dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, pembangunan berbagai fasilitas tersebut tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi merupakan bagian dari upaya menghadirkan solusi atas kebutuhan masyarakat. Air bersih diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keluarga, listrik dapat menerangi rumah dan mendukung aktivitas warga, fasilitas pendidikan yang lebih layak dapat menunjang proses belajar anak-anak, sementara perbaikan jembatan perintis dapat membuka dan mempermudah akses masyarakat.
“Kehadiran TNI AD harus memberikan solusi dan manfaat nyata bagi rakyat. Inilah komitmen kami untuk terus membantu dan mengabdi bersama masyarakat,” tegas Danrem.
Korem 172/PWY berharap pelaksanaan Karya Bakti Skala Besar dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kesejahteraan serta mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Red
Jakarta, DN-II Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengajak pemerintah daerah (Pemda) tidak hanya mendorong lahirnya inovasi, tetapi juga memastikan karya dan inovasi yang dihasilkan dikelola serta mendapat pelindungan kekayaan intelektual.
Menurut Yusharto, berbagai gagasan, hasil kajian, metode, aplikasi, sistem, hingga produk pengetahuan yang lahir dari lingkungan pemerintahan memiliki nilai strategis bagi organisasi. Karena itu, inovasi perlu dikembangkan, dimanfaatkan, dan dikelola sebagai aset pengetahuan yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.
“Pelindungan kekayaan intelektual perlu kita tempatkan sebagai bagian dari tata kelola inovasi. Pelindungan bukan dimaksudkan untuk membatasi kreativitas dan inovasi. Sebaliknya, pelindungan memberikan kepastian agar karya dan inovasi yang dihasilkan dapat dikembangkan secara lebih tertib, aman, dan berkelanjutan,” ujar Yusharto saat membuka Sosialisasi Penguatan Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Mendukung Inovasi Kebijakan dan Transformasi Digital Pemerintahan di Command Center BSKDN, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Yusharto menjelaskan, kebutuhan terhadap pelindungan kekayaan intelektual semakin penting seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan kompleksitas persoalan pemerintahan. Menurutnya, transformasi digital tidak sekadar membangun aplikasi atau mendigitalisasi proses administrasi, tetapi juga mencakup cara pemerintah mengelola informasi, mengembangkan pengetahuan, menghasilkan inovasi, dan menyelesaikan persoalan.
“Dalam proses tersebut, gagasan, karya, inovasi, sistem, aplikasi, metodologi, maupun berbagai produk pengetahuan yang dihasilkan oleh aparatur pemerintah merupakan aset yang memiliki nilai strategis bagi organisasi,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan, BSKDN bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) memiliki peran penting dalam menghasilkan penelitian, kajian, analisis, evaluasi, serta rekomendasi strategi kebijakan. Berbagai hasil tersebut, menurutnya, perlu dikelola agar tidak berhenti sebagai dokumen atau kegiatan, tetapi dapat menjadi aset pengetahuan yang memperkuat pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Dengan demikian, inovasi tidak hanya menghasilkan perubahan dalam proses kerja, tetapi juga dapat menjadi aset kelembagaan yang memiliki nilai dan manfaat jangka panjang,” ungkap Yusharto.
Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar menekankan pentingnya melakukan registrasi terhadap hasil kreasi dan inovasi setelah proses penciptaan dilakukan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang melekat pada suatu karya.
“Ketika melakukan inovasi, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah memproteksi, meregister hasil kreasi tersebut, hasil inovasi tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,” ujar Hermansyah.
Hermansyah menjelaskan, pendaftaran kekayaan intelektual memberikan kepastian terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak. Hak moral berkaitan dengan pengakuan terhadap pihak yang menghasilkan karya, sementara hak ekonomi memberikan pelindungan atas pemanfaatan karya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis kekayaan intelektual dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kalau tadi hak moral, saya mencipta lagu maka hak moralnya akan abadi saya mencipta lagu. Tetapi terkait dengan hak ekonominya, negara memberikan batasan dan perlindungan,” jelasnya.
Dia menambahkan, untuk hak cipta, pelindungan hak ekonomi berlaku selama masa hidup pencipta dan berlanjut hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, dia mendorong agar aparatur dan Pemda semakin memahami pentingnya mengenali, mengelola, serta mendaftarkan karya dan inovasi yang berpotensi menjadi kekayaan intelektual. Red
Jakarta, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Kolaborasi tersebut salah satunya diwujudkan dengan menggelar Rapat Koordinasi Khusus antara Kemendagri, BGN, dan seluruh pemerintah daerah (Pemda) yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki indikator kinerja yang harus dicapai. Hal itu di antaranya penurunan angka stunting, penurunan angka kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketiga aspek tersebut, ujar Mendagri, dapat direalisasikan melalui dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Nah ini dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu, kepala daerah-kepala daerah akan sangat terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” ujar Mendagri.
Ia mengajak kepala daerah untuk memanfaatkan program tersebut dalam mengatasi tantangan di lingkungan masyarakat. Bila program tersebut berhasil diimplementasikan dengan baik di daerah, kepala daerah juga akan memperoleh dampak positif. Di sisi lain, pelaksanaan program yang optimal dinilai bakal membuka lapangan kerja serta meningkatkan produksi di sektor pangan.
Mendagri menilai Program MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pasalnya, melalui implementasi yang optimal, program itu bakal menggerakkan rantai pasok bagi produsen, petani, nelayan, hingga peternak. Bahkan, program tersebut juga diyakini bakal membantu pengendalian inflasi di daerah melalui intervensi BGN dalam menyerap pasokan pangan di daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Nah jadi di daerah-daerah tertentu beliau (Kepala BGN) bisa memberikan instruksi. ‘Beli ikan, SPPG … misalnya gitu. Beli telur, [ketika harga] telurnya turun. Nah, jadi memang banyak sekali manfaatnya rekan-rekan pemerintah daerah, ya. Kita harus dukung,” sambung Mendagri.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga mengajak Pemda untuk berkolaborasi mendukung pelaksanaan Program MBG. Apalagi, pelibatan Pemda dalam Program MBG telah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Sejalan dengan itu, Mendagri menegaskan komitmen Kemendagri untuk memperkuat pelaksanaan Program MBG. Hal itu diwujudkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi dan Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah. Prosesi penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Mendagri dan Kepala BGN Sudaryono.
“Nah ini, dan dengan adanya kerja sama Dukcapil, ya kami sangat harapkan nanti ini akan memberikan kontribusi juga kepada program MBG BGN. Tidak hanya kuantitatif, jumlah anak atau ibu yang menjadi penerima manfaat, tapi langsung bisa secara kualitatif, yaitu siapa penerimanya. Itu bisa ketahuan,” tandasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, serta pejabat lainnya di lingkungan Kemendagri. Hadir pula Kepala BGN Sudaryono, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN Trenggono, serta para pejabat terkait di lingkungan BGN. Adapun acara ini juga diikuti seluruh pejabat di lingkungan Pemda secara virtual. Red
Cilacap, Detik Nasional – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III Tahun 2026 di Desa Bingkeng, Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, resmi ditutup, Kamis (13/8/2026).
Upacara penutupan berlangsung di lapangan Desa Bingkeng dan dipimpin Komandan Kodim (Dandim) 0703/Cilacap Letkol Inf. Aryudha Sakti selaku Dansatgas TMMD Sengkuyung Tahap III.
Dalam amanatnya, Letkol Inf. Aryudha Sakti menyampaikan bahwa pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap III yang dimulai sejak 15 Juli 2026 telah diselesaikan secara keseluruhan dengan capaian 100 persen. Program tersebut mencakup sasaran pembangunan fisik dan kegiatan nonfisik.
Menurutnya, semangat kebersamaan dan gotong royong antara TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program TMMD.
“Dengan semangat kebersamaan, seluruh sasaran fisik dapat diselesaikan sehingga hasilnya bisa langsung dimanfaatkan masyarakat Desa Bingkeng,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk sasaran fisik pokok, TMMD Sengkuyung Tahap III di Desa Bingkeng meliputi pembangunan perkerasan jalan dengan volume panjang 800 meter, lebar 4 meter, dan tebal 0,30 meter. Selanjutnya, pembangunan talud sepanjang 120 meter dengan lebar 30 sentimeter dan tinggi 1,5 meter, serta pembangunan satu unit jembatan dengan panjang 7,2 meter dan lebar 4 meter.
Selain sasaran fisik pokok, terdapat sasaran fisik tambahan berupa rehabilitasi dua unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui dukungan CSR Baznas serta kegiatan penanaman sebanyak 1.000 pohon.
Sementara itu, sasaran nonfisik meliputi pelayanan KB gratis dan pemberian suvenir, pengobatan gratis, pembuatan akta kelahiran dan akta kematian dengan NIK, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), perpustakaan keliling, serta pelayanan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kegiatan lainnya berupa pelatihan ketahanan dan keamanan lingkungan (Linmas), kewirausahaan bagi wirausaha baru, tata boga, inovasi pengolahan pakan ternak alternatif untuk kambing, serta pelatihan budidaya ikan yang baik dan benar.
Dandim menjelaskan, pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap III di Desa Bingkeng didukung anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp246 juta dan APBD Kabupaten Cilacap sebesar Rp500 juta. Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp746 juta.
Ia berharap berbagai hasil pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, khususnya dalam memperlancar akses transportasi pada jalan usaha tani dan mendukung peningkatan taraf hidup warga Desa Bingkeng.
“Diharapkan pembangunan melalui kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III ini dapat melancarkan arus transportasi jalan usaha tani serta meningkatkan taraf hidup masyarakat,” kata Dandim.
Upacara penutupan turut dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Cilacap Bintang Dwi Cahyono, jajaran Forkopimda Cilacap, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimcam Dayeuhluhur, perwakilan BUMD, BUMN, pihak swasta, LSM, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat setempat.
Usai upacara penutupan, rombongan melanjutkan peninjauan ke sejumlah lokasi hasil pelaksanaan TMMD, di antaranya pembangunan perkerasan jalan usaha tani, talud, jembatan, dan rehabilitasi RTLH.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan selesainya seluruh sasaran program TMMD Sengkuyung Tahap III di Desa Bingkeng diharapkan tidak hanya meninggalkan hasil pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dan kemanunggalan TNI bersama masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. (Dani)
Brebes, DN-II Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg-67 Tahun 2026 melaksanakan kegiatan *Management Training Course Level III* melalui studi lingkungan di wilayah hukum Polres Brebes. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Balai Desa Limbangan, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Rabu (12/7/2026) mulai pukul 15.30 WIB hingga selesai.
Kegiatan studi lingkungan tersebut dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait pendistribusian pupuk bersubsidi, khususnya bagi kelompok tani di Desa Limbangan. Kegiatan diikuti sekitar 100 peserta dan melibatkan unsur kepolisian, TNI, pemerintah desa, penyuluh pertanian, perangkat desa, serta para petani.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolsek Kersana AKP Teguh Adi W, Babinsa Koramil 06 Kersana Sertu Solikhin yang mewakili Danramil 06 Kersana, Kepala Desa Limbangan Tulab, PPL Pertanian Rokhman, perangkat Desa Limbangan, serta para petani.
Dalam pelaksanaannya, para peserta didik Sespimmen Polri Dikreg-67 memperkenalkan diri dan melakukan pengumpulan data melalui dialog bersama kelompok tani. Pembahasan difokuskan pada kondisi penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Kersana, khususnya Desa Limbangan, termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan efektivitas pendistribusian pupuk kepada petani.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain kegiatan pengumpulan data, rangkaian *Management Training Course Level III* juga dilanjutkan dengan kegiatan bakti sosial kepada anggota kelompok tani sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat.
Plt. Kasi Humas Polres Brebes Iptu Syaiful Hidayat menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi sarana bagi peserta didik Sespimmen Polri untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai kondisi dan permasalahan yang ada di lapangan, sekaligus membangun komunikasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
“Kegiatan studi lingkungan ini menjadi kesempatan bagi peserta didik Sespimmen Polri Dikreg-67 untuk melihat dan memahami secara langsung kondisi masyarakat, khususnya para petani. Pengumpulan data terkait penyaluran pupuk bersubsidi diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan distribusi pupuk di tingkat desa,” ujar Iptu Syaiful Hidayat.
Ia menambahkan, keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antara Polri, TNI, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan kelompok tani dalam mendukung kelancaran program pemerintah di bidang pertanian.
“Polsek Kersana bersama jajaran melaksanakan pendampingan, monitoring, dan pengamanan selama kegiatan berlangsung. Kami juga mengapresiasi respons positif masyarakat dan para petani yang turut aktif memberikan informasi serta mengikuti kegiatan dengan baik,” tambahnya.
Dari kegiatan tersebut, diperoleh berbagai masukan dan informasi dari kelompok tani yang diharapkan dapat menjadi bahan dalam pelaksanaan *Management Training Course Level III*. Pertemuan juga menghasilkan sejumlah masukan terkait upaya mewujudkan penyaluran pupuk bersubsidi yang efektif dan tepat sasaran di wilayah Kersana, khususnya Desa Limbangan.
Para petani juga mendapatkan penyuluhan serta kesempatan menyampaikan berbagai informasi dan kondisi yang mereka hadapi secara langsung.
“Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan terjalin komunikasi dan sinergi yang semakin baik antara peserta didik Sespimmen Polri, jajaran kepolisian, TNI, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan masyarakat dalam mendukung program pemerintah serta menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif,” pungkasnya . Red
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan ribuan infrastruktur vital bagi masyarakat di berbagai pelosok tanah air. Sebanyak 3.395 jembatan yang dibangun oleh jajaran TNI-Polri serta 3.000 sumber air bersih dari TNI Angkatan Darat (AD) diresmikan secara serentak pada Kamis, (13/8/2026).
Acara peresmian dipusatkan secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Sementara itu, jajaran pimpinan tinggi turut mendampingi dari lokasi terpisah secara virtual: Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengikuti jalannya acara dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sedangkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo hadir langsung dari Kabupaten Lebak, Banten.
Bagi Kepala Negara, inisiatif pembangunan infrastruktur skala nasional ini memiliki makna yang mendalam. Langkah ini dinilai bukan sekadar menghadirkan bangunan fisik, melainkan wujud nyata pengabdian serta kehadiran negara melalui TNI-Polri yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Rincian Pembangunan Infrastruktur TNI-Polri
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan laporan resmi yang dihimpun dalam peresmian tersebut, berikut adalah rincian capaian pembangunan infrastruktur kerakyatan:
TNI Angkatan Darat (AD):
Merealisasikan pengerjaan 3.008 titik jembatan.
Sebanyak 2.500 jembatan telah rampung sepenuhnya, sementara 508 titik masih dalam proses pengerjaan (termasuk 798 titik yang difokuskan di wilayah terdampak bencana).
Menghadirkan 3.000 titik sumber air bersih untuk mengatasi kebutuhan air masyarakat.
Dampak Luas: Membuka akses terhadap 9.008 sekolah, menghubungkan 7.807 desa, mempermudah akses ke 4.502 fasilitas kesehatan serta 4.618 fasilitas ekonomi, dengan estimasi penerima manfaat mencapai 4,5 juta jiwa.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri):
Membangun dan merevitalisasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi yang tersebar di wilayah hukum 30 Polda.
Sebanyak 874 jembatan telah selesai dibangun dengan total panjang mencapai 19,2 kilometer.
Dampak Luas: Menghubungkan 1.314 desa dan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 2 juta masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
TNI-Polri Lahir dan Berjuang Bersama Rakyat
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan kembali prinsip dasar bahwa institusi TNI dan Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat.
“TNI adalah tentara rakyat dan Polri adalah polisi rakyat lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberikan yang terbaik untuk rakyat, dan pada akhirnya kembali kepada rakyat,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa bentuk pengabdian sejati bukan hanya tentang menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga tentang hadir secara aktif, bekerja nyata, dan membuka jalan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang lebih baik. Red
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyambut kedatangan 65 pelajar dari berbagai wilayah pedalaman dan pegunungan Papua di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (11/8/2026). Para pelajar tersebut tiba setelah menempuh perjalanan laut selama tujuh hari dari Jayapura untuk melanjutkan pendidikan di Tangerang.
Atas nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Ribka menyampaikan selamat datang kepada para pelajar. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berperan dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak Papua tersebut.
Ribka mengatakan, dirinya telah mengikuti perkembangan program pendidikan yang dijalankan Yayasan Pendidikan Harapan Papua (YPHP) sejak 2023. Melalui program tersebut, para siswa mendapat pendampingan sejak jenjang SMP, termasuk fasilitas asrama, hingga akses untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Jadi begitu direkrut dari SMP sampai dengan difasilitasi asrama dan semuanya, kemudian juga difasilitasi sampai ke perguruan tinggi. Ini pekerjaan yang luar biasa,” lanjutnya.
Menurut Ribka, upaya membawa anak-anak dari wilayah pedalaman dan pegunungan Papua untuk memperoleh pendidikan lanjutan bukanlah pekerjaan mudah. Kondisi geografis dan berbagai keterbatasan yang dihadapi membuat upaya membuka akses pendidikan bagi mereka membutuhkan kerja keras dan dukungan banyak pihak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Saya hanya bisa ucapkan terima kasih atas nama seluruh masyarakat di Papua. Saya tadi katakan bahwa ini tidak gampang, satu pekerjaan menembus batas,” tuturnya.
Ribka pun berpesan agar para pelajar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan belajar sungguh-sungguh. Ia juga meminta mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan baru selama menjalani pendidikan di Tangerang.
“Ibu harap kalian belajar baik-baik di sini. Semua kebiasaan yang di sana kasih tinggal,” pesan Ribka.
Sebanyak 65 siswa kelas 7 hingga kelas 10 tersebut berasal dari sejumlah wilayah, antara lain Nalca, Korupun, Danowage, Daboto, Mokndoma, Waisai, Sentani, dan Tarup. Dalam perjalanan tersebut, mereka didampingi 32 orang yang terdiri atas rohaniawan, guru, dokter, perawat, dan tenaga medis.
Melalui program YPHP, para siswa memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan di SLH Gunung Moria, Tangerang, setelah menyelesaikan pendidikan dasar di daerah asal. Program ini tidak hanya memberikan akses pendidikan lanjutan, tetapi juga membuka kesempatan bagi para siswa untuk menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Red
WONOSOBO, DN-II Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonosobo, Jawa Tengah, melakukan tindakan tegas dengan menggeledah rumah seorang terduga pelaku penyimpangan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kalikajar. (11/8/2026).
Dari penggeledahan tersebut, petugas menemukan barang bukti mencengangkan berupa ratusan buku rekening dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik para penerima manfaat yang disimpan di dalam lemari.
Modus Operandi: Menguasai Hak Warga Kurang Mampu
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, modus yang digunakan oleh pelaku adalah dengan mengambil alih serta menguasai kartu ATM dan buku rekening milik sah para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Aksi penyelewengan ini diketahui telah berlangsung cukup lama, yakni sejak tahun 2018 hingga 2026. Akibat tindakan tersebut, lebih dari 600 keluarga yang seharusnya berhak menerima bantuan sosial tidak pernah mendapatkan hak mereka, meskipun nama mereka tercatat resmi sebagai penerima program PKH.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Bantuan sosial yang seharusnya disalurkan kepada warga kurang mampu sejak 2018 hingga 2026 diduga dikuasai dan disalahgunakan oleh oknum pelaku selama hampir delapan tahun sebelum akhirnya terbongkar.”
Perluasan Penggeledahan ke Kantor Dinas Terkait
Selain mendatangi kediaman terduga pelaku, tim penyidik Kejari Wonosobo juga bergerak cepat dengan menggeledah ruang kerja Kepala Dinas serta Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Wonosobo. Langkah ini diambil guna mengamankan dokumen serta bukti-bukti tambahan yang berkaitan dengan aliran dana dan proses penyaluran bansos tersebut.
Kasus ini kini tengah didalami lebih lanjut oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap tuntas jaringan serta pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam penyimpangan dana bantuan sosial yang merugikan masyarakat kurang mampu di wilayah Wonosobo. Tim Prima
TANGERANG, DN-II Kasus dugaan penelantaran dan penganiayaan yang dialami oleh seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Tangerang, Banten, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Pakar hukum dan kebijakan publik, Profesor Sutan Nasomal, S.H., M.H., secara tegas mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera memerintahkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) turun tangan menyelamatkan warganya.
Desakan ini disampaikan Profesor Sutan menyusul viralnya video pengakuan seorang PMI bernama Sumiati (46) yang meminta pertolongan lantaran mengalami tekanan berat di Libya.
”Apa pun kasus penyebab masalah PMI di Libya maupun negara-negara penempatan lainnya, pemerintah RI harus hadir menyelamatkan warganya. Apalagi ini menyangkut hak asasi kemanusiaan seperti yang dialami Sumiati, warga Kabupaten Tangerang,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat dihubungi melalui sambungan telepon dari kantornya di kawasan Cijantung, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Ia berharap Presiden Prabowo segera mengambil langkah taktis dengan mengutus Kemenlu dan Kemenaker secara bersama-sama berangkat ke Libya demi memulangkan warga negara Indonesia yang tengah menghadapi situasi krisis di luar negeri.
Kronologi Singkat: Berawal dari Janji Manis ke Turki, Berakhir di Libya
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jagat maya sebelumnya dihebohkan dengan beredarnya video berdurasi 2 menit 11 detik di salah satu grup WhatsApp komunitas warga Tangerang, GAMATA, pada Minggu (9/8/2026).
Dalam video tersebut, Sumiati, warga Kampung Kebon Cau, RT 011/003, Desa Kosambi, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, tampak menahan tangis saat menceritakan nasib malangnya. Ia mengaku menjadi korban penipuan agen penyalur tenaga kerja:
Penyimpangan Perjanjian: Sumiati awalnya dijanjikan untuk bekerja di Turki dengan gaji sekitar USD 350. Namun, ia justru diberangkatkan ke Libya dengan upah yang disebut hanya sekitar USD 300.
Gaji Tidak Dibayar: Selama bekerja dan berpindah-pindah hingga empat majikan berbeda, Sumiati mengaku belum pernah menerima sepeser pun hak gajinya. Pihak agen berdalih bahwa gaji tersebut telah diambil oleh pihak kantor.
Tekanan dan Ancaman: Selain harus bekerja seorang diri mengurus rumah besar di tengah cuaca ekstrem, Sumiati juga mengaku kerap mendapat ancaman akan dikembalikan ke kantor agen jika pekerjaannya dinilai kurang memuaskan.
”Saya cuma minta tolong pulangkan saya ke Indonesia. Saya tertekan, saya nggak kuat,” ucap Sumiati dengan suara terbata-bata dalam video tersebut.
Selain kepada pemerintah pusat, Sumiati turut menyampaikan permohonan khusus kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Provinsi Banten agar memberikan perhatian serius terhadap keselamatan dirinya.
Perlunya Investigasi dan Verifikasi Menyeluruh
Hingga berita ini diturunkan, seluruh keterangan terkait dugaan penipuan agen, penahanan gaji, ketidaksesuaian prosedur penempatan, serta kondisi kerja Sumiati masih bersumber dari pengakuan dalam video dan belum diverifikasi secara independen oleh pihak berwenang.
Kendati demikian, kasus ini menuntut respons cepat dan terukur dari instansi pemerintah yang membidangi pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Langkah penelusuran terhadap legalitas agen penyalur serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses keberangkatan Sumiati mutlak diperlukan guna membongkar dugaan pelanggaran hukum.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Publik kini menantikan langkah nyata dan responsif dari negara untuk memastikan keselamatan Sumiati serta menyelesaikan persoalan ini secara transparan, agar jeritan pekerja migran di negeri orang tidak sekadar menjadi viral di media sosial. Red
You cannot copy content of this page