JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung prosesi pengembalian aset negara bernilai fantastis di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Rabu (13/05/2026).
Dalam kesempatan tersebut, negara secara resmi menerima denda administratif sebesar Rp10,27 triliun serta pemulihan lahan kawasan hutan seluas 2,37 juta hektare.
Langkah tegas ini merupakan bagian dari komitmen besar pemerintah dalam menertibkan tata kelola sumber daya alam (SDA) dan menyelamatkan kekayaan negara yang selama ini dikuasai secara tidak sah.
Rakyat Menagih Bukti Nyata
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa era retorika telah usai. Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini sangat menantikan hasil nyata dari penegakan hukum, terutama yang berdampak langsung pada aset nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, sudah pada tahap bahwa rakyat kita ingin melihat bukti,” tegas Presiden Prabowo di hadapan jajaran pimpinan lembaga penegak hukum.
Total Aset Terselamatkan Capai Rp40 Triliun
Kepala Negara mengungkapkan bahwa penyerahan aset kali ini merupakan tahap keempat yang dilakukan pemerintah. Jika diakumulasikan, total nilai penyelamatan aset negara dari sektor ini telah menyentuh angka sekitar Rp40 triliun.
Presiden menginstruksikan agar seluruh hasil pengembalian aset ini tidak hanya masuk ke kas negara sebagai angka, tetapi segera dikonversi menjadi manfaat nyata bagi masyarakat luas.
“Hasil dari penyelamatan ini akan kita manfaatkan untuk mempercepat pembangunan fasilitas pelayanan publik, mulai dari renovasi sekolah-sekolah yang rusak hingga perbaikan puskesmas di seluruh pelosok Indonesia,” tambahnya.
Sinergi Lintas Lembaga
Keberhasilan ini tidak terlepas dari kinerja solid Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan. Presiden memberikan apresiasi tinggi kepada kolaborasi yang melibatkan:
Kejaksaan Agung
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Presiden menekankan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam adalah amanat konstitusi yang mutlak guna mewujudkan kemakmuran rakyat yang setinggi-tingginya.
Perang Melawan Korupsi Belum Usai
Menutup pernyataannya, Presiden Prabowo kembali melontarkan peringatan keras bagi para pelaku praktik korupsi dan perampasan kekayaan negara. Ia memastikan pemerintah tidak akan mengendurkan pengawasan maupun penindakan.
“Pemerintah akan terus berjuang menghentikan praktik korupsi dan perampasan kekayaan negara. Ini demi masa depan Indonesia dan generasi mendatang,” pungkasnya.
Momentum ini menjadi sinyal kuat bagi para pelaku usaha di sektor sumber daya alam untuk senantiasa patuh pada regulasi, sekaligus menjadi bukti transparansi pemerintah dalam mengelola aset milik rakyat. Red
Bandar Lampung, DN-II Staf Ahli Bidang Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat Yane Ardian Bima Arya melakukan pemantauan mobilisasi dan monitoring intervensi imunisasi zero dose di Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi TP PKK Pusat dan TP PKK daerah dalam menangani anak zero dose, yakni anak yang belum pernah menerima satu pun dosis imunisasi dasar rutin.
Dalam kunjungannya, Yane mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung bersama TP PKK setempat yang menargetkan capaian intervensi hingga 100 persen dalam waktu satu setengah bulan.
“Saya cukup bahagia ketika mendengar begitu komitmen Ibu Gubernur beserta dengan rekan-rekan yang dalam waktu satu setengah bulan targetnya 100 persen. Bismillah ya aman ya, bisa, insyaallah kita doain. Tapi sudah mencapai di atas 90 saja, 90 persen itu sudah sangat luar biasa,” katanya saat memberikan sambutan pada Acara Ramah Tamah Agenda Kunjungan PKK di Provinsi Lampung, di Rumah Dinas Gubernur Mahan Agung, Senin (11/5/2026).
Yane menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi program zero dose agar tidak ada lagi anak yang belum memperoleh imunisasi. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kesehatan menggandeng TP PKK untuk turun langsung ke masyarakat, khususnya di wilayah dengan angka zero dose yang masih tinggi, guna memberikan intervensi dan edukasi kepada masyarakat.
Menurutnya, peran TP PKK sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah menekan berbagai persoalan sosial, termasuk peningkatan kesehatan anak. Hal itu didukung oleh keberadaan kader TP PKK yang aktif hingga tingkat akar rumput.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Nah, inilah peran PKK yang sangat strategis dengan 10 program pokoknya yang bisa membantu pemerintah untuk menurunkan angka-angka fenomena sosial tersebut. Saya sangat mengapresiasi ketua Tim Penggerak PKK di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kader-kader TP PKK yang militan menjadi kekuatan penting dalam mendukung berbagai program pemerintah. Karena itu, pembinaan dan edukasi perlu terus dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi hingga dasawisma agar intervensi yang dilakukan dapat menjangkau masyarakat secara luas.
“Dengan kita turun ke Provinsi Lampung, nanti dari provinsi melakukan edukasi terus ke kota, kabupaten, lalu ke kecamatan, kelurahannya, sampai ke dasawisma. Tujuan kita untuk meningkatkan derajat kesehatan,” tandasnya.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, Staf Ahli Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP PKK Pusat Marlina La Ode Ahmad, Ketua Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP PKK Pusat Safriati Safrizal, serta jajaran pengurus TP PKK Provinsi Lampung. Red
Lampung Selatan, DN-II Staf Ahli Bidang Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat Yane Ardian Bima Arya mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dalam menangani zero dose atau anak yang belum pernah menerima imunisasi dasar lengkap. Menurutnya, kesehatan anak merupakan fondasi penting bagi masa depan bangsa. Karena itu, imunisasi menjadi salah satu intervensi kesehatan paling efektif untuk melindungi anak dari berbagai penyakit.
“Pemerintah menaruh perhatian besar pada hal ini dengan menargetkan percepatan penurunan jumlah anak zero dose agar tidak ada satu pun anak yang tertinggal dari hak dasar kesehatannya,” katanya dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Imunisasi Zero Dose di Kantor Bupati Lampung Selatan, Selasa (12/5/2026).
Yane mengungkapkan, berdasarkan data per 11 Mei 2026, capaian imunisasi zero dose di Kabupaten Lampung Selatan telah menjangkau 4.384 anak dari target 4.967 anak atau sekitar 88,2 persen. Namun, berdasarkan pemutakhiran data terbaru, capaian tersebut telah meningkat menjadi 92 persen.
“Terima kasih atas kerja samanya, kerja kerasnya, kerja cepatnya, dalam waktu satu setengah bulan atau lima minggu, Lampung Selatan bisa mencapai 92 persen. Jadi semoga terus dilanjutkan,” tambahnya.
Menurutnya, program zero dose di Lampung Selatan diharapkan dapat mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kualitas layanan dasar masyarakat secara konsisten. Karena itu, Lampung Selatan didorong menjadi contoh pelaksanaan penanganan zero dose di Indonesia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah (Pemda) diharapkan dapat memastikan edukasi mengenai pentingnya imunisasi benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan. Yane meminta agar Pemda juga mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan sebagian keluarga masih menunda pemberian imunisasi kepada anak. Hasil monitoring tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan bagi Kementerian Kesehatan dan para pemangku kepentingan terkait.
“Saya percaya jika semua unsur bergerak bersama pemerintah di daerah, tenaga kesehatan, kader PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen yang ada, maka capaian ini akan segera meningkat. Kita harus memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal. Karena satu anak yang terlindungi, berarti satu masa depan anak terselamatkan,” tandasnya.
Monitoring pelaksanaan imunisasi zero dose tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan Reni Apriyani, Staf Ahli Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP PKK Pusat Marlina La Ode Ahmad, Ketua Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan TP PKK Pusat Safriati Safrizal, serta jajaran pengurus TP PKK Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana menegaskan, pemerintah mulai memasuki fase pemulihan dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hal itu disampaikan Tito usai rapat progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Tito menjelaskan, masa tanggap darurat telah dilalui dan kini wilayah terdampak berangsur memasuki tahap transisi menuju pemulihan. Untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat, masa transisi disebut hampir selesai, sementara Aceh diperpanjang sedikit sebelum masuk tahap pemulihan penuh.
“Karena sekarang ini sebetulnya kita sedang masuk, sudah melewati darurat, masuk ke sekarang transisi [menuju pemulihan],” ujar Tito.
Ia mengungkapkan, sejumlah layanan dasar di daerah terdampak telah kembali berjalan normal. Pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang, misalnya, sudah pulih. Selain itu, layanan rumah sakit di seluruh kabupaten juga kembali normal, meski masih terdapat beberapa puskesmas pembantu di desa-desa yang dalam proses penanganan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tak hanya itu, pasokan listrik hampir sepenuhnya pulih, kecuali di wilayah yang masih terisolasi akibat akses jalan terputus. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menyalurkan genset sebagai solusi sementara. Distribusi bahan bakar minyak (BBM) melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), jaringan internet, jalan nasional, serta jembatan nasional juga telah kembali berfungsi.
Di sektor pendidikan, pemerintah melalui kementerian terkait telah berkoordinasi dengan kontraktor dan pihak lainnya untuk mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan berdasarkan skala prioritas.
“Terutama yang sekolah-sekolah yang belum ideal untuk proses belajarnya. Proses belajarnya sudah 100 persen tapi belum ideal,” jelasnya.
Tito juga menekankan, dukungan anggaran menjadi kunci percepatan pemulihan. Pemerintah pusat, kata dia, telah menyalurkan tambahan transfer ke daerah sebesar Rp10,6 triliun kepada tiga provinsi terdampak.
“Sudah ditransfer semua, tuntas sudah. Februari, Maret, April tiga kali, sudah tuntas, totalnya Rp10,6 triliun,” jelasnya.
Dana tersebut kini berada di pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Karena itu, pemerintah pusat terus mengawal agar penggunaannya tepat sasaran dan cepat, terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.
Selain transfer daerah, dukungan juga datang dari kementerian/lembaga lain. Misalnya, Kementerian Pertanian yang menyiapkan anggaran untuk menangani lahan pertanian terdampak. Ada pula bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mendukung pembangunan hunian sementara dan dana tunggu hunian.
Lebih lanjut, Tito mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan rencana induk pemulihan yang tengah diproses menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Rencana tersebut memiliki target pelaksanaan selama tiga tahun hingga 2028 dengan tahapan kerja setiap tahun.
“Nah, ini kalau nanti sudah disetujui oleh Bapak Presiden, maka ya otomatis speed-nya akan lebih kencang lagi, ketika anggaran sudah disalurkan kepada kementerian dan lembaga yang menangani,” tandasnya.
Red/PRR
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
JAKARTA, DN-II Upaya percepatan pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan progres signifikan. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) melaporkan bahwa mayoritas akses transportasi kini telah kembali beroperasi secara fungsional untuk mendukung logistik dan ekonomi warga.
Progres Signifikan Infrastruktur Daerah
Berdasarkan data Satgas PRR per 11 Mei 2026, pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan di tingkat daerah telah mencapai angka yang menggembirakan:
Jalan Daerah: Sebanyak 94% dari total 2.421 ruas jalan yang rusak telah berhasil difungsikan kembali.
Jembatan Daerah: Sekitar 67% dari 1.181 unit jembatan yang terdampak kini sudah bisa dilalui.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jalan & Jembatan Nasional: Telah mencapai 100% fungsional, memastikan jalur nadi distribusi logistik antarprovinsi tidak lagi terhambat.
Fokus Transisi ke Bangunan Permanen
Juru Bicara Satgas PRR, Amran, menjelaskan bahwa fokus saat ini tidak hanya pada pembukaan akses, tetapi juga pembersihan sisa-sisa material bencana.
“Kondisi di lapangan hampir tuntas. Akses nasional sudah terhubung 100 persen sejak beberapa bulan lalu. Saat ini, tim di lapangan sedang fokus pada pembersihan drainase dan irigasi yang tertutup lumpur,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Meski konektivitas telah pulih, Amran memberikan catatan bahwa beberapa titik masih menggunakan infrastruktur darurat untuk mengejar aspek fungsionalitas.
Jembatan Bailey: Sebagian besar akses penyeberangan masih menggunakan jembatan darurat (Bailey).
Pembangunan Permanen: Proses konstruksi permanen sedang berjalan dengan standar keamanan yang lebih tinggi agar lebih tangguh terhadap risiko bencana di masa depan (build back better).
Komitmen Pemerintah Pusat
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur di Sumatera merupakan prioritas utama pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.
“Penanganan pascabencana ini adalah komitmen kami agar warga bisa kembali beraktivitas dengan aman. Target kami bukan sekadar pulih, tapi infrastruktur yang dibangun harus lebih kuat menghadapi potensi bencana mendatang,” tegas Menteri Dody.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pemerintah optimistis dengan tuntasnya perbaikan drainase dan transisi ke bangunan permanen, aktivitas ekonomi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan kembali normal sepenuhnya dalam waktu dekat. Red
PULAU MIANGAS, DN-II Semangat persatuan terpancar nyata di beranda terdepan Indonesia. Pada Sabtu siang (9/5/2026), Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Pulau Miangas, pulau paling utara Nusantara, untuk menyapa sekaligus membawa dukungan nyata bagi masyarakat perbatasan.
Dalam suasana yang penuh kehangatan, Presiden tidak hanya melakukan dialog formal, tetapi juga membaur dengan warga. Momen haru terjadi saat Presiden mengajak seluruh masyarakat bernyanyi bersama. Alunan lagu daerah seperti O Ina Ni Keke, Sio Mama, Si Patokaan, hingga Tabola Bale menggema, menciptakan atmosfer kesederhanaan yang sarat akan makna cinta tanah air.
Dukungan Nyata untuk Kesejahteraan
Kehadiran Kepala Negara ke wilayah yang berbatasan langsung dengan Filipina ini tidak datang dengan tangan kosong. Presiden membawa sejumlah bantuan strategis untuk memacu ekonomi dan kualitas hidup warga Miangas:
Sektor Perikanan: Penyerahan 1 unit kapal ikan nelayan 15 GT. Ke depan, pemerintah berkomitmen merampungkan pembangunan desa nelayan dan menambah armada kapal. Nantinya, siswa SMK 2 Miangas jurusan Agrobisnis akan dipersiapkan untuk mengelola sektor perikanan ini secara profesional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Transformasi Digital: Pembagian 250 unit telepon seluler yang dilengkapi dengan 250 perangkat penguat sinyal Starlink untuk setiap kepala keluarga, guna memutus isolasi komunikasi di wilayah terpencil.
Pendidikan & Sosial: Penyerahan 300 paket perlengkapan sekolah dan mainan anak, serta 1.000 paket kebutuhan pokok untuk seluruh warga.
Infrastruktur Dasar: Komitmen perbaikan menyeluruh pada fasilitas publik, mulai dari Puskesmas, gedung sekolah, jaringan transportasi, hingga penguatan infrastruktur komunikasi.
“Tidak Ada yang Tertinggal”
Kunjungan ini menegaskan kembali visi pemerintah bahwa pembangunan tidak lagi hanya berpusat di Jawa, melainkan merata hingga ke titik nol kilometer di utara Indonesia.
“Dari Pulau Miangas, kita tunjukkan bahwa negara hadir hingga ke pelosok. Tidak ada warga negara yang boleh merasa tertinggal,” tegas narasi dalam kunjungan tersebut.
— Red)TIW —
#CatatanSeskab
GORONTALO, DN-II Laut adalah masa depan Indonesia. Visi besar ini ditegaskan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto saat melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pada Sabtu (9/5/2026).
Setelah bertolak dari Pulau Miangas, Presiden memfokuskan perhatian pada geliat ekonomi masyarakat pesisir di Kelurahan Leato Selatan. Di lokasi ini, wajah baru kehidupan nelayan mulai tampak melalui kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih, sebuah proyek percontohan yang dirancang untuk memutus rantai keterbatasan fasilitas melaut yang selama ini dialami warga setempat.
Fasilitas Terpadu dari Hulu ke Hilir
Kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan wujud nyata komitmen negara dalam menghadirkan kesejahteraan di seluruh penjuru negeri. Dalam peninjauannya, Presiden Prabowo mengecek langsung kesiapan infrastruktur mulai dari pelabuhan shelter sortir hingga fasilitas pengepakan ikan.
Untuk memastikan keberlanjutan ekonomi nelayan, kawasan ini telah dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang yang komprehensif, antara lain:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sentra Logistik: Gudang beku ikan (cold storage), pabrik es, dan shelter cool box.
Fasilitas Teknis: Bengkel nelayan, tempat perbaikan jaring, dan area docking perahu.
Manajemen & Sosial: Kantor pengelola, kios perbekalan, serta balai pertemuan untuk rembuk warga.
Berdaya di Laut Sendiri
Presiden Prabowo berharap penguatan infrastruktur ini mampu meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan secara signifikan. Dengan adanya fasilitas pengepakan dan penyimpanan yang memadai, nelayan tidak lagi terburu-buru menjual tangkapan dengan harga rendah karena takut ikan membusuk.
“Dengan penguatan infrastruktur dan dukungan berkelanjutan, kita ingin kesejahteraan masyarakat pesisir terus meningkat. Kita ingin nelayan Indonesia semakin berdaya dan menjadi tuan rumah di lautnya sendiri,” ujar Presiden.
Langkah ini mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam menjadikan sektor kelautan sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.
— Red/TIW —
#CatatanSeskab
#PresidenPrabowo
#Gorontalo
#KampungNelayanMerahPutih
#MaritimIndonesia
TEGAL, DN-II Di balik renyahnya kerupuk yang sering kita nikmati, tersimpan kisah perjuangan seorang pria paruh baya bernama Pak Iman. Sudah puluhan tahun lamanya, pria asal Tasikmalaya ini merantau di Kota Tegal, menyusuri jalanan demi menghidupi istri dan kelima anaknya yang menanti di kampung halaman. (9/5/2026).
Saat ini, Pak Iman menetap di sebuah kontrakan di kawasan Jalan K.S. Tubun, RT 01 RW 02, Debong Tengah, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal. Sejak fajar menyingsing, tepatnya pukul 04.30 WIB, ia sudah mulai bersiap dengan sepeda tuanya.
Perjuangan dari Harga 200 Perak
Pak Iman mengenang masa-masa awal ia berjualan. Dulu, satu keping kerupuk masih ia jual dengan harga Rp200 hingga Rp250. Kini, seiring perubahan zaman, harga satu kerupuk dari tangannya dipatok seharga Rp500.
“Sekarang harganya 500 (rupiah). Kalau di warung-warung biasanya dijual lagi 1.000 satu bijinya. Kalau yang bungkusan isi 12 itu harganya 5.000,” ujar Pak Iman saat ditemui di sela kegiatannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meski kerupuk adalah barang yang ringan, membawa satu kantong besar (“sinteng”) menggunakan sepeda bukanlah perkara mudah. Pak Iman harus menjaga keseimbangan saat menempuh rute yang cukup jauh, mulai dari wilayah SMP 9, Pantai Alam Indah (PAI), hingga menyusuri Jalan Mahakam.
Menabung Rindu untuk Anak dan Istri
Setiap hari, Pak Iman berjuang hingga pukul 15.00 atau 16.00 WIB. Dari hasil keringatnya itu, ia bisa mengantongi pendapatan bersih sekitar Rp150.000 per hari. Pendapatan ini ia kumpulkan dengan telaten untuk dikirimkan kepada keluarganya di Tasik.
Menjadi seorang perantau berarti harus siap menahan rindu. Pak Iman mengaku hanya bisa pulang ke Tasikmalaya jika tabungannya sudah mencukupi.
“Istri di Tasik, anak ada lima. Pulangnya tergantung uangnya, kalau ada uang ya pulang. Kadang sebulan sekali, kadang sebulan setengah baru bisa pulang,” tambahnya dengan nada rendah.
Sosok Tangguh di Jalanan Tegal
Pak Iman adalah potret nyata kegigihan seorang kepala keluarga. Di tengah usia yang tak lagi muda, ia membuktikan bahwa kejujuran dan kerja keras adalah kunci untuk bertahan hidup. Bagi warga Tegal yang sering berpapasan dengannya di jalan, Pak Iman bukan sekadar penjual kerupuk, melainkan simbol dedikasi tanpa batas untuk keluarga.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Kepolisian Resor (Polres) Brebes menerima kunjungan kerja dari delegasi Japan International Cooperation Agency (JICA) pada Kamis (7/5/2026) siang.
Pertemuan yang berlangsung hangat ini bertujuan untuk meninjau sistem pelayanan publik dan prosedur penanganan operasional di lingkungan kepolisian.
Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, menyambut langsung rombongan di Aula Rupatama Tantya Sudhirajati Polres Brebes. Turut mendampingi dalam penyambutan tersebut Wakapolres Brebes, jajaran Pejabat Utama (PJU), para Kapolsek, serta personel Polres Brebes.
*Tinjau Fasilitas Pelayanan Publik*
Setelah sesi penyambutan di aula, rombongan delegasi JICA diajak untuk melihat langsung fasilitas pelayanan publik yang dimiliki Polres Brebes. Peninjauan meliputi:
Ruang Command Center 110. Diruang ini untuk melihat kesiapan personel dalam merespons aduan darurat masyarakat. Selanjutnya meninjau alur pelaporan dan transparansi pelayanan diruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) serta Pelayanan SKCK dimana Delegasi mengamati inovasi kemudahan administrasi bagi masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai penutup rangkaian kunjungan, delegasi JICA menyaksikan Simulasi Penanganan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) yang diperagakan oleh personel di halaman Mapolres Brebes.
Simulasi ini menampilkan profesionalisme anggota dalam mengamankan lokasi kejadian serta koordinasi antar unit di lapangan.
Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan kehormatan sekaligus sarana evaluasi untuk terus meningkatkan standar pelayanan kepolisian.
“Kami berharap melalui kunjungan JICA ini, ada pertukaran ilmu dan pengalaman yang dapat memperkuat sistem kepolisian berbasis masyarakat (Community Policing) serta meningkatkan kualitas pelayanan kami terhadap warga Brebes,” ujar Kapolres.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol sinergitas antara Polri dan lembaga internasional.
Ps. Kasi Humas Polres Brebes, Iptu Indra Prasetyo, dalam keterangannya pada Jumat (8/5/2026) pagi, menegaskan bahwa kunjungan delegasi internasional ini merupakan bukti komitmen Polres Brebes dalam keterbukaan informasi dan transparansi publik. 
“Kunjungan dari JICA ini merupakan bentuk apresiasi terhadap standarisasi pelayanan yang kami terapkan. Hari ini kami sampaikan bahwa seluruh masukan positif dari delegasi akan menjadi rujukan operasional, terutama dalam optimalisasi Command Center dan kecepatan respon anggota di lapangan,” ujar Kasi Humas.
Ia menambahkan bahwa kegiatan simulasi TPTKP yang disaksikan delegasi kemarin merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polres Brebes untuk menunjukkan bahwa prosedur kepolisian di tingkat daerah sudah selaras dengan standar operasional yang profesional.
“Kami ingin memastikan masyarakat bahwa Polres Brebes terus berbenah, tidak hanya di level lokal, namun juga dengan menyerap standar internasional demi kenyamanan dan keamanan warga,” pungkasnya. Red/Casroni
JAKARTA, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto resmi bertolak menuju Cebu, Filipina, pada Kamis (07/05/2026) pagi. Keberangkatan Kepala Negara ini bertujuan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang dijadwalkan berlangsung pada 7-8 Mei 2026.
Menggunakan pesawat kepresidenan, Presiden beserta rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.10 WIB.
Fokus pada Konektivitas Subkawasan
Setibanya di Cebu, Presiden Prabowo diagendakan langsung mengikuti serangkaian pertemuan intensif. Salah satu agenda utama yang akan dihadiri adalah KTT Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).
Forum subkawasan ini dinilai strategis bagi Indonesia untuk:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Memperkuat konektivitas lintas batas.
Mendorong akselerasi ekonomi di wilayah timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Meningkatkan kerja sama perdagangan dan pariwisata subkawasan.
Merespons Dinamika Geopolitik Global
Selain agenda ekonomi, Presiden Prabowo juga akan membawa suara Indonesia dalam menyikapi situasi global yang kian dinamis. Fokus utama pembicaraan meliputi:
Ketahanan Energi: Mencari solusi bersama untuk stabilitas pasokan energi di tengah fluktuasi pasar global.
Dinamika Geopolitik: Menjaga stabilitas kawasan ASEAN agar tetap menjadi zona damai dan netral.
Dampak Ekonomi Global: Koordinasi kebijakan antarnegara anggota untuk memitigasi dampak perlambatan ekonomi dunia terhadap kawasan.
Kunjungan ini menegaskan peran aktif Indonesia sebagai pemimpin regional dalam menjaga integrasi ekonomi dan keamanan di Asia Tenggara.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#KTT48ASEAN
#PrabowoSubianto
#DiplomasiIndonesia
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page