BREBES, DN-II Riuh rendah pasar tradisional kini mulai berganti sunyi. Di balik deretan los dan kios Pasar Larangan yang semakin jarang disinggahi pembeli, tersimpan nestapa para petugas dan pedagang yang mencoba bertahan di tengah gempuran zaman. Bukan sekadar kalah saing dengan platform digital, mereka kini berjuang melawan ketimpangan kebijakan yang mencekik kesejahteraan.
​Pasar yang Kian Sepi: Kalah Telak dari Layar Ponsel
​Kondisi pasar tradisional saat ini berada di titik nadir. Meski kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini masih mencatatkan angka Rp 609 juta per tahun, realitas di lapangan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Volume pengunjung merosot drastis, memaksa pedagang “berdarah-darah” hanya untuk sekadar menutup modal harian.
​Teguh Kartono, seorang petugas pasar dengan masa kerja 23 tahun, mengungkapkan bahwa badai ini bermula sejak pandemi COVID-19. Namun, setelah pandemi mereda, eksistensi pasar tak kunjung pulih karena perilaku belanja masyarakat telah berpindah sepenuhnya ke genggaman ponsel.
​”Selain faktor digital, munculnya pusat-pusat perbelanjaan baru di area penyangga membuat pelanggan beralih ke lokasi yang dianggap lebih modern dan dekat dengan hunian mereka,” ujar Eko Budi Oktavianto, salah satu petugas pemungut retribusi pasar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Sektor yang paling terpukul adalah pedagang kain. Jika dahulu hari Jumat dan Minggu menjadi “ladang emas”, kini hari-hari tersebut justru menjadi saksi bisu tutupnya toko-toko karena ketiadaan transaksi.
​Ironi Kesejahteraan: Kerja di Lapangan, Upah Terkebiri
​Kemelut di pasar ternyata tidak hanya bersumber dari faktor eksternal. Di internal operasional, terdapat ketimpangan upah yang mencolok antar pegawai. Dari total 11 karyawan dan 13 personel keamanan, mayoritas status kepegawaian masih menggantung pada status PPPK dan tenaga honorer (paruh waktu).
​Ketidakadilan terasa nyata saat membandingkan slip gaji. Eko Budi Oktavianto, yang juga bertugas sebagai operator di pasar, mengaku menerima upah sebesar Rp 1,3 juta per bulan melalui Bank Brebes. Angka ini sangat timpang jika dibandingkan dengan pegawai paruh waktu di tingkat Dinas yang mencapai Rp 2,3 juta.
​Tabel Perbandingan Estimasi Upah:
Kategori Pegawai Lokasi Tugas Estimasi Upah Per Bulan
Pegawai Paruh Waktu Lapangan (Pasar) Rp 1.300.000
Pegawai Paruh Waktu Kantor Dinas Rp 2.300.000
“Ada selisih Rp 1 juta. Ini yang membuat kami bertanya-tanya,” keluh Eko mengenai disparitas upah antara petugas garda depan di pasar dengan mereka yang bertugas di lingkungan kantor Dinas.
Menanti Keadilan di Selembar SK
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga saat ini, para pegawai yang Surat Keputusannya (SK) baru diterbitkan per Oktober lalu hanya bisa memendam harap. Di tengah tuntutan hidup yang kian tinggi dan beban kerja lapangan yang berat, mereka menagih keadilan kebijakan dari pemerintah daerah.
Tanpa adanya penyesuaian upah yang layak dan strategi revitalisasi pasar yang konkret, nasib para penjaga nadi ekonomi rakyat ini benar-benar berada di ujung tanduk. Pemerintah Kabupaten Brebes diharapkan tidak menutup mata atas ketimpangan yang terjadi di bawah payung instansi yang sama.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Wajah pusat perbelanjaan tradisional kian hari kian muram. Pasar Larangan (Pasar Tum), yang dulunya menjadi primadona dengan nilai investasi lapak mencapai puluhan juta rupiah, kini tengah berjuang melawan sepi. Di tengah anjloknya daya beli, pengelola dan pedagang kini terjepit beban target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melonjak drastis.
​Kejayaan yang Memudar dan Penertiban Administrasi
​Kepala Pasar Larangan, Gunawan, mengungkapkan bahwa nilai investasi di pasar ini sejatinya tergolong sangat tinggi. Untuk satu unit ‘los’ saja, harganya bisa menyentuh angka Rp50 juta, sementara unit kios dibanderol jauh di atas itu. Namun, tingginya nilai aset tersebut kini tidak sebanding dengan perputaran uang di lapangan.
​Selain tantangan ekonomi, pihak pengelola kini memperketat pengawasan terhadap kepemilikan lapak. Sesuai regulasi pusat, pedagang dilarang keras memperjualbelikan atau menyewakan kembali (overkontrak) lapak kepada pihak ketiga.
​”Aturannya tegas, hanya boleh digunakan sendiri. Jika terbukti diperjualbelikan, izinnya langsung dicabut (disobek). Ini instruksi langsung dari kantor pusat,” ujar salah seorang petugas pengelola lapangan yang meminta identitasnya dirahasiakan, Kamis (16/4/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Meski demikian, ia tidak menampik adanya praktik “bawah tangan” yang sulit dideteksi karena dilakukan secara personal dan tertutup.
​Target PAD 2026 Lompatan Ambisius di Tengah Krisis
​Kelesuan pasar pasca-pandemi Covid-19 menjadi titik balik yang pahit. Jika sebelum pandemi realisasi pendapatan selalu melampaui kuota (over target), kini kondisinya berbanding terbalik.
​Data menunjukkan tren yang mengkhawatirkan:
​Tahun 2025: Target Rp200 juta-Rp300 juta (Tidak tercapai).
​Tahun 2026: Target dipatok naik signifikan menjadi Rp600 juta.
​Kenaikan target sebesar 100% ini dirasa sangat mencekik. “Semenjak pandemi, target tidak pernah terpenuhi. Alasannya klasik namun nyata: pengunjung tidak ada. Bahkan pada hari weekend (Jumat-Minggu), banyak pedagang memilih tutup karena sepinya pembeli,” tambahnya.
​Realita Lapangan: Dilema Retribusi dan Urusan Perut
​Kondisi pasar yang lengang membuat pedagang berada di titik nadir. Banyak dari mereka yang memilih tidak membuka lapak karena biaya operasional seperti transportasi dan konsumsi seringkali lebih besar daripada hasil penjualan.
​Dilema ini berimbas langsung pada penarikan retribusi. Meski sistem e-retribusi telah diterapkan dengan tarif terjangkau (Rp1.000 hingga Rp2.000), penagihan di lapangan seringkali berbenturan dengan rasa kemanusiaan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​”Ada pedagang yang memiliki 5 los, seharusnya membayar Rp10.000, tapi mereka hanya mampu bayar Rp8.000. Sebagai petugas, saya sering merasa tidak tega. Mau dipaksa, mereka memang tidak ada uangnya. Tidak dipaksa, saya dituntut memenuhi target dari kantor,” keluh sumber tersebut.
​Ancaman Pencabutan Izin dan Sepinya Peminat Baru
​Sebagai langkah terakhir, pengelola mulai melayangkan teguran kepada pemilik lapak yang sudah lama nonaktif. Tujuannya agar lapak tersebut bisa dialihkan kepada pedagang baru yang lebih produktif demi memutar roda ekonomi dan menyumbang PAD.
​Namun, upaya ini menemui jalan buntu. Minimnya prospek keuntungan membuat calon pedagang baru enggan masuk ke Pasar Tum.
​”Saat ditawarkan ke orang lain, tidak ada yang berminat. Alasannya tetap sama: jualan tidak laku, hanya habis untuk biaya makan sehari-hari,” pungkasnya.
​Reporter: Teguh
BATUI SELATAN, DN-II Skandal agraria yang melibatkan raksasa perkebunan PT Sawindo di Kecamatan Batui Selatan kini memasuki babak baru yang kian memanas. Investigasi di lapangan mengungkap adanya dugaan manipulasi prosedur pembebasan lahan yang menabrak aturan hukum, memicu reaksi keras dari aktivis dan elemen kontrol sosial.
​Ketua DPW Relawan Membela Prabowo (RAMBO) Sulawesi Tengah, Hermanius Burunaung, membongkar kejanggalan administratif fatal dalam operasional perusahaan tersebut. PT Sawindo diduga mengklaim lahan di wilayah Desa Masing, namun menggunakan alas hak atau surat-surat dari warga Desa Sinorang.
​Pencurian Ruang secara Administratif
​Hermanius menyebut praktik ini sebagai bentuk “aneksasi administratif” yang melecehkan kedaulatan warga lokal dan melanggar hukum perkebunan.
​”Ini adalah lelucon hukum yang menyakitkan bagi rakyat. Bagaimana mungkin PT Sawindo membebaskan lahan di ‘rumah’ orang lain tetapi masuk lewat pintu tetangga? Jika koordinatnya di Desa Masing tapi dasarnya surat dari desa lain, itu namanya pencurian ruang!” tegas Hermanius (16/04).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Ia menekankan bahwa tindakan tersebut diduga kuat melanggar Pasal 103 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Menurutnya, perusahaan tidak bisa semena-mena menggeser batas desa hanya demi ambisi ekspansi lahan.
​Soroti Potensi Kriminalisasi Pejuang Agraria
​Lebih jauh, Hermanius mencium aroma busuk upaya pembungkaman terhadap warga Desa Masing yang berupaya mempertahankan haknya. Ia mengkritik respons aparat penegak hukum yang dinilai sangat cepat memproses laporan korporasi, namun seolah menutup mata terhadap “dosa” administrasi perusahaan.
​Poin-poin kritik yang disampaikan Hermanius antara lain:
​Ketimpangan Hukum: Rakyat kecil dilaporkan langsung diproses, sementara dugaan pelanggaran korporasi belum tersentuh.
​Pertanggungjawaban Korporasi: Merujuk pada PERMA No. 13 Tahun 2016, korporasi dapat dijerat pidana jika melakukan kejahatan demi keuntungan perusahaan.
​Isu “Bekingan”: Adanya dugaan intervensi kekuatan dari Jakarta yang membuat perusahaan seolah kebal hukum di Sulawesi Tengah.
​Desak Polri Jangan Jadi Alat Korporasi
​Secara khusus, Hermanius melayangkan pesan menohok kepada institusi Kepolisian. Ia mendesak agar polisi tidak menjadi tameng bagi kepentingan modal besar dalam menindas rakyat yang sedang mencari keadilan.
​”Kami mendesak Kepolisian untuk melakukan audit internal terhadap laporan-laporan perusahaan. Tugas polisi adalah melindungi rakyat, bukan menjadi barisan depan penjaga kepentingan korporasi yang sedang bersengketa dengan pemilik lahan,” ujarnya dengan nada menggetarkan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Ia juga mengingatkan ancaman pidana serius jika perusahaan terbukti beroperasi tanpa dokumen yang sah. Berdasarkan Pasal 107 UU Perkebunan, penguasaan lahan tanpa HGU yang sah dapat diancam pidana hingga 10 tahun penjara.
​Langkah Menuju Satgas Mafia Tanah
​Menutup pernyataannya, Hermanius menegaskan bahwa ia tidak akan tinggal diam jika aspirasi warga Desa Masing tetap menemui jalan buntu. Ia berkomitmen untuk membawa bukti-bukti dugaan pelanggaran ini ke level yang lebih tinggi.
​”Jika keadilan di Batui Selatan tetap buntu, kami akan membawa masalah ini ke Satgas Mafia Tanah dan melaporkannya langsung kepada Presiden. Suara rakyat tidak boleh dibungkam oleh kekuatan uang,” pungkasnya.
​Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Sawindo belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan “aneksasi administratif” dan penggunaan alas hak dari desa tetangga tersebut.
​Redaksi
Pelaksanaan TKA di SMPN 1 Rambang Kuang Berjalan Tertib dan Lancar
​RAMBANG KUANG, Www.detik-nasional.com // Pelaksanaan Tes Kendali Mutu Akademik (TKA) di SMPN 1 Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, dilaporkan berjalan dengan aman dan lancar. Kegiatan yang menjadi parameter evaluasi akademik siswa ini dilaksanakan selama dua hari berturut-turut, yakni pada hari Senin dan Selasa, tanggal 6 hingga 7 April 2026.
​Pihak sekolah memastikan bahwa seluruh tahapan ujian telah dipersiapkan dengan matang untuk menjamin kenyamanan siswa selama mengerjakan soal. Berdasarkan pantauan di lokasi, suasana di lingkungan sekolah tampak sangat kondusif, di mana para peserta didik hadir tepat waktu dan mengikuti instruksi pengawas dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi.
​Kepala sekolah SMPN 1 Rambang Kuang, Darmansyah, M.Pd., menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran agenda rutin tersebut. Beliau menegaskan bahwa persiapan teknis maupun mental siswa telah dilakukan jauh-jauh hari agar hasil yang dicapai dapat maksimal dan mencerminkan kualitas pendidikan yang ada di sekolah tersebut.
​Dalam pelaksanaannya, panitia mengoptimalkan penggunaan satu ruang kelas utama sebagai pusat lokasi ujian agar pengawasan lebih terfokus. “Kami sengaja mengatur sedemikian rupa agar koordinasi teknis selama ujian berlangsung dapat dilakukan secara maksimal oleh petugas yang berwenang,” ujar Darmansyah, M.Pd. dalam penyampaiannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Mengingat jumlah peserta, ujian ini dibagi ke dalam empat sesi setiap harinya yang dimulai pukul 07.30 WIB hingga berakhir pukul 15.00 WIB. Pengaturan jadwal tersebut bertujuan agar seluruh siswa dapat mengerjakan ujian dengan konsentrasi penuh dan tetap menjaga ketenangan di dalam ruang kelas yang terbatas.
​Keberhasilan agenda ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai kompetensi akademik di wilayah Kecamatan Rambang Kuang. Pihak sekolah menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang terlibat, seraya berharap hasil TKA tahun 2026 ini menunjukkan prestasi yang membanggakan bagi seluruh siswa-siswi SMPN 1 Rambang Kuang.
Report : JULIYAN
BREBES, DN-II PT BPR Bank Brebes (Perseroda) mencatatkan lompatan kinerja gemilang di awal tahun 2026. Bank milik Pemerintah Kabupaten Brebes ini sukses melampaui target laba tahunan dengan capaian mencapai 130 persen, sebuah prestasi yang mempertegas sehatnya ekosistem Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah tersebut.
​Pencapaian luar biasa ini dinilai tidak lepas dari tangan dingin dan kebijakan visioner Bupati Brebes, Hj. Paramitha Widya Kusuma. Di bawah kepemimpinannya, Bank Brebes mendapatkan dukungan penuh melalui penguatan modal dan arahan strategis yang memungkinkan manajemen berinovasi lebih leluasa di tengah persaingan perbankan yang ketat.
​Realisasi Laba Melampaui Ekspektasi
​Berdasarkan data laporan keuangan, target laba tahun 2025 yang semula dipatok sebesar Rp1,5 miliar, berhasil terealisasi sebesar Rp1,933 miliar. Tren positif ini berlanjut hingga memasuki kuartal pertama tahun 2026.
​”Capaian laba hingga 130 persen ini adalah buah dari kerja keras seluruh tim dan inovasi layanan digital yang semakin diminati nasabah. Kami berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan pelayanan hingga ke pelosok Brebes,” ungkap Pejabat Eksekutif Bagian Operasional, Nur Afridah, kepada awak media, Rabu (15/04/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Dipercaya Kelola Gaji Ribuan PPPK
​Kepercayaan Pemerintah Daerah terhadap kapasitas Bank Brebes juga semakin menguat. Hal ini dibuktikan dengan penunjukan bank tersebut sebagai mitra utama dalam pengelolaan penggajian tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik kategori Penuh Waktu maupun Paruh Waktu.
​”Pada tahap awal, kami telah dipercaya mengelola pembayaran gaji untuk sekitar 2.400 personel. Ini menjadi bukti bahwa kapasitas dan keandalan sistem teknologi informasi kami sangat solid dan siap melayani skala besar,” tambah Nur Afridah.
​Borong Penghargaan Nasional
​Kualitas manajemen yang mumpuni membawa Bank Brebes meraih pengakuan di tingkat nasional. Sederet prestasi bergengsi berhasil diboyong, di antaranya:
​BUMD Awards 2025 dari Kementerian Dalam Negeri.
​TOP BUMD Awards 2026 dengan predikat BPR Bintang 4.
​Atas kontribusi dan dedikasinya dalam membina perusahaan daerah, Bupati Brebes, Hj. Paramitha Widya Kusuma, SE., MM., juga dianugerahi penghargaan sebagai TOP Pembina BUMD. Penghargaan ini menjadi simbol keberhasilan sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dengan profesionalisme manajemen perbankan.
​Dengan performa yang terus menanjak, Bank Brebes kini bertransformasi menjadi pilar ekonomi daerah yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memberikan kemudahan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Brebes.
​Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
KABUPATEN TEGAL, DN-II Krisis pengairan menghantui para petani di wilayah pantura Kabupaten Tegal. Bendungan Cipro dilaporkan mengalami kerusakan struktural yang cukup parah. Kondisi bangunan yang amblas dan bocor mengakibatkan distribusi air ke lahan pertanian terputus total, mengancam mata pencaharian ratusan petani di dua kecamatan.
​Kondisi Kritis: Air Terbuang, Saluran Irigasi Asat
​Berdasarkan pantauan langsung di lokasi pada Rabu (15/4) sore, struktur utama Bendungan Cipro tampak mengalami penurunan tanah (amblas) yang signifikan. Kerusakan ini memicu kebocoran besar pada badan bendungan, sehingga debit air yang seharusnya mengalir ke saluran irigasi justru terbuang percuma melalui celah kerusakan.
​Sasongko, seorang warga setempat yang memantau langsung di lokasi, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi yang kian memburuk.
​”Bisa dilihat sendiri, kondisinya bocor dan amblas. Akibatnya, aliran air ke sawah-sawah atau irigasi semuanya asat (kering total). Tidak ada air sama sekali yang mengalir ke sana,” ujar Sasongko dengan nada getir. (15/4/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Ancaman Gagal Panen di Tiga Wilayah
​Terhentinya pasokan air ini menjadi pukulan telak bagi sektor pertanian di wilayah hilir. Setidaknya ada tiga zona terdampak yang kini berada dalam zona merah kekeringan:
​Kecamatan Warureja
​Kecamatan Suradadi
​Lahan pertanian di sepanjang aliran Kali Rambut
​Saat ini, sebagian besar tanaman padi petani tengah memasuki fase pertumbuhan vegetatif yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Jika perbaikan tidak segera dilakukan, risiko gagal panen masal (puso) tidak lagi terhindarkan.
​”Kasihan sedulur-sedulur petani kita. Gara-gara kejadian ini, mereka terancam gagal panen atau tidak jadi panen karena sawahnya kekeringan,” tambah Sasongko.
​Warga Desak Perbaikan Darurat
​Mengingat intensitas hujan yang cenderung menurun dalam beberapa hari terakhir, warga menilai momen ini adalah waktu yang paling tepat bagi pemerintah untuk melakukan intervensi fisik. Perbaikan darurat harus segera dikebut sebelum debit sungai kembali naik atau memasuki puncak musim kemarau.
​Hingga sore hari, pemantauan di lokasi terus dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Warga berharap Pemerintah Kabupaten Tegal maupun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terkait segera menurunkan tim teknis untuk melakukan penanganan permanen.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​”Kami butuh solusi konkret sekarang, bukan sekadar janji. Air harus kembali mengalir normal untuk menyelamatkan sawah kami,” pungkasnya.
​Reporter: Teguh
BREBES, DN-IIÂ Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Sosial tengah melakukan langkah masif untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan sosial (Bansos). Fokus utama saat ini diarahkan pada pemutakhiran data masyarakat berkebutuhan khusus, terutama kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan penyandang disabilitas dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Rabu (15/4/2026).
​Digitalisasi Data Lewat SIKS-NG
​Dalam dialog interaktif di Radio Singosari FM, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes, Imam Baihaqi, melalui Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan, Wahrudin, menjelaskan bahwa proses pemutakhiran ini didukung penuh oleh sistem SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) milik Kementerian Sosial.
​Wahrudin menyebutkan, sistem tersebut kini memiliki fitur spesifik untuk menandai jenis disabilitas secara rinci agar bantuan lebih tepat guna.
​”Sistem sekarang mencakup klasifikasi spesifik, mulai dari tuna netra, disabilitas fisik, hingga gangguan mental atau ODGJ. Namun, validasi status tersebut wajib disertai surat keterangan dokter yang sah. Jika dokumen medis lengkap, sistem pusat secara otomatis akan membacanya sebagai prioritas penerima bantuan,” jelas Wahrudin.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Terobosan Kendala Adminduk
​Meski sistem sudah mumpuni, hambatan terbesar di lapangan seringkali muncul dari sisi Administrasi Kependudukan (Adminduk). Banyak warga dengan kondisi ODGJ belum memiliki KTP-el, sehingga data mereka tertahan dan tidak terbaca oleh sistem nasional.
​Menyikapi hal tersebut, Dinas Sosial mendorong dua langkah strategis:
​Jemput Bola Perekaman: Berkolaborasi dengan pihak terkait untuk melakukan perekaman KTP-el langsung bagi warga disabilitas yang belum terdata.
​Pengusulan Berjenjang: Melakukan pengusulan ulang melalui aplikasi SIKS-NG atau skema PBI Pemda yang dikelola oleh Dinas Kesehatan bagi warga yang terkendala syarat administrasi tertentu.
​Reaktivasi PBI JKN: Fokus Kondisi Darurat
​Terkait kepesertaan PBI JKN (BPJS Gratis) yang sempat dinonaktifkan, Wahrudin menegaskan bahwa pemerintah sedang mengupayakan percepatan reaktivasi. Sesuai instruksi Kementerian Sosial, prioritas diberikan kepada warga dengan penyakit kronis, katastropik, atau kondisi darurat medis yang mengancam jiwa.
​”Kami tidak hanya menunggu, tetapi proaktif melakukan verifikasi ulang terhadap sekitar 102.000 data warga yang statusnya dinonaktifkan. Tujuannya agar hak akses layanan kesehatan mereka kembali terjamin,” tegasnya.
​Panduan bagi Masyarakat
​Dinas Sosial menghimbau masyarakat yang merasa bantuan sosialnya terhenti atau kartu BPJS-nya tidak aktif untuk segera mengambil langkah proaktif:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Layanan Mandiri: Mendatangi Kantor Dinas Sosial, Mal Pelayanan Publik (MPP), atau kantor desa/kelurahan setempat.
​Koordinasi Perangkat Desa: Melakukan pengecekan status kependudukan dan verifikasi kelayakan bantuan.
​Upaya verifikasi massal ini diharapkan mampu menyaring kembali warga yang benar-benar layak, sehingga usulan pengaktifan kembali status kepesertaan ke pemerintah pusat dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
​Reporter: Teguh
JAKARTA, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto tiba kembali di tanah air pada Rabu (15/4/2026) siang, usai menuntaskan rangkaian kunjungan kenegaraan singkat selama dua hari ke Rusia dan Prancis. Menggunakan maskapai nasional Garuda Indonesia, Kepala Negara membawa sejumlah komitmen besar di sektor energi dan investasi ekonomi.
​Ketahanan Energi dari Moskow
​Di Moskow, Presiden Prabowo melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Vladimir Putin. Fokus utama pembicaraan tersebut adalah penguatan kerjasama energi nasional jangka panjang.
​Indonesia dan Rusia sepakat untuk memperkuat pasokan cadangan minyak mentah dan LPG guna menjamin stabilitas energi domestik. Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo langsung menginstruksikan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk tetap berada di Moskow hari ini guna melakukan pembahasan teknis dengan utusan khusus Presiden Putin dan Menteri Energi Rusia.
​Perluas Investasi di Paris
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Setelah dari Rusia, Presiden melanjutkan perjalanan ke Paris untuk bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron. Diplomasi di “Kota Cahaya” tersebut menghasilkan kesepahaman di berbagai sektor krusial, antara lain:
​Energi & Komunikasi Digital: Transformasi teknologi dan kemandirian energi.
​Pendidikan: Penguatan kualitas SDM melalui kerjasama akademik.
​Investasi Ekonomi: Komitmen investasi jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan nasional.
​Diplomasi Cepat, Hasil Konkret
​Kunjungan maraton ke dua negara pemegang hak veto PBB ini dinilai sebagai langkah strategis yang efisien. Meski hanya berlangsung selama dua hari, Presiden berhasil mengamankan kesepakatan dengan dua kekuatan besar dunia yang juga merupakan produsen sumber daya terbesar.
​”Kunjungan singkat ke dua negara superpower ini membuahkan hasil yang besar dan konkret bagi kemajuan Indonesia Raya,” tulis catatan Sekretariat Kabinet.
​Kepulangan Presiden Prabowo menandai babak baru dalam penguatan posisi geopolitik dan pemenuhan kebutuhan energi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.
​Red/ TIW –
#CatatanSeskab
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
PARIS, DN-II Presiden Prabowo Subianto resmi bertolak kembali ke tanah air setelah menuntaskan rangkaian kunjungan kerja singkat selama dua hari ke dua negara kekuatan besar dunia, Rusia dan Prancis, pada 13–14 April 2026.
​Kunjungan strategis ini menjadi sorotan internasional mengingat posisi kedua negara tersebut sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB pemegang hak veto, sekaligus pilar utama dalam peta ekonomi dan energi global.
​Pertemuan Intensif di Istana Élysée
​Puncak kunjungan di Paris ditandai dengan pertemuan tatap muka antara Presiden Prabowo dan Presiden Emmanuel Macron. Pertemuan yang berlangsung di Istana Élysée tersebut berjalan sangat produktif dan melampaui durasi yang dijadwalkan, yakni selama lebih dari dua jam.
​Keakraban kedua pemimpin terlihat sangat menonjol, mencerminkan hubungan personal yang telah terjalin erat sejak Presiden Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Fokus Kerja Sama Strategis
​Dalam sesi pertemuan empat mata tersebut, kedua kepala negara sepakat untuk memperdalam kemitraan strategis di beberapa sektor kunci, antara lain:
​Ketahanan Energi: Penguatan infrastruktur dan pasokan energi berkelanjutan.
​Pendidikan: Perluasan program pertukaran pelajar dan pengembangan kapasitas akademik.
​Transformasi Digital: Kerja sama di sektor komunikasi digital guna menghadapi tantangan teknologi masa depan.
​Investasi Ekonomi: Komitmen terhadap investasi jangka panjang yang saling menguntungkan bagi kedua negara.
​Langkah diplomasi ini diharapkan semakin memperkokoh posisi Indonesia di kancah internasional sebagai mitra strategis bagi negara-negara adidaya, sekaligus membawa dampak konkret bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
​Red/TIW
#CatatanSeskab
BREBES, DN-II Kesenjangan standar pendidikan antara calon guru dengan lulusan lembaga pendidikan tinggi kedinasan, seperti STAN atau Akpol, kini menjadi sorotan tajam. Proses pencetakan tenaga pendidik di Indonesia dinilai masih jauh dari standar profesional, bahkan terkesan “asal-asalan” di sejumlah lembaga pendidikan di daerah.
​Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes, Drs. Budi Anjar, S.Pd., M.MPd., mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait fenomena mudahnya seseorang menyandang gelar guru tanpa melalui proses penggodaan mental dan akademik yang ketat.
​Disiplin 24 Jam vs Kuliah Formalitas
​Menurut Budi Anjar, perbedaan mencolok terlihat pada cara negara mempersiapkan calon pegawainya. Lulusan sekolah kedinasan ditempa dengan disiplin tinggi selama 24 jam untuk membentuk pola pikir dan kinerja yang tertata. Sebaliknya, pendidikan guru di tingkat lokal dinilai mengalami degradasi standar.
​”Anak-anak lulusan STAN atau Akpol itu digembleng luar biasa untuk menjadi aparat yang kompeten. Masalahnya, bagaimana dengan proses pencetakan guru kita?” ujar Budi Anjar saat diwawancarai wartawan, Rabu (15/4/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Ia membeberkan fakta pahit di lapangan mengenai menjamurnya lembaga pencetak guru yang tidak menjalankan standar mutu.
​”Ada yang kuliah satu semester hanya masuk tiga kali, tiba-tiba sudah wisuda dan menyandang gelar guru. Ini sangat memprihatinkan, padahal guru memegang tanggung jawab besar dalam menentukan masa depan bangsa,” tegasnya.
​Mendorong Skema Pendidikan Guru Berstandar Kedinasan
​Melihat ketimpangan tersebut, Dewan Pendidikan Brebes mendorong pemerintah untuk merombak total skema pendidikan profesi guru. Jika guru dianggap sebagai profesi strategis pembentuk karakter bangsa, maka pendidikannya wajib dikelola secara profesional dan berstandar nasional.
​”Harusnya sejak masa pendidikan, calon guru sudah dibiayai atau diberi uang saku oleh pemerintah, layaknya sekolah kedinasan. Ini penting untuk memastikan hanya putra-putri terbaik dan yang paling berdedikasi yang bisa mengajar anak cucu kita,” tambahnya. 
​Kesejahteraan Rendah, Kualitas SDM Tertinggal
​Selain persoalan proses pendidikan, rendahnya penghargaan terhadap profesi guru menjadi pemicu utama kemunduran kualitas SDM Indonesia di kancah Asia Tenggara. Budi Anjar menyoroti fakta bahwa penghasilan banyak guru masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR), kalah jauh dibanding buruh industri.
​Kondisi ini berbanding terbalik dengan sejarah masa lalu, di mana Indonesia sempat menjadi kiblat pendidikan bagi negara tetangga.
​”Dulu guru-guru kita dikirim ke Malaysia untuk mengajar. Sekarang kondisinya berbalik. Di Asia Tenggara, kualitas SDM kita masih rendah. Kita kalah bersaing dengan Malaysia, Brunei, Thailand, bahkan Filipina,” ungkapnya dengan nada getir.
​Dampak Sistemik pada Kedaulatan Sumber Daya Alam
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
​Rendahnya kualitas SDM ini dinilai berdampak langsung pada ketidakmampuan Indonesia mengelola kekayaan alam secara mandiri. Meskipun kaya akan nikel, batu bara, hingga minyak bumi, Indonesia masih bergantung pada pihak asing karena keterbatasan kualitas manajemen manusia.
​”Ironis, untuk BBM saja kita masih harus membeli dari Singapura, padahal bahan mentahnya dari bumi kita. Semuanya kembali pada masalah manajemen SDM. Jika gurunya tidak dipersiapkan dengan hebat, bagaimana mungkin kita bisa mencetak generasi yang mampu menjaga kedaulatan negeri ini?” pungkas Budi Anjar.
​Reporter: Teguh
Editor: Casroni
You cannot copy content of this page