BREBES, DN-II Beban finansial yang dipikul para tenaga pendidik di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, kini tengah menjadi sorotan. Bukan hanya soal fluktuasi biaya hidup, namun para guru mulai menyuarakan keresahan terkait rentetan iuran wajib yang secara rutin menggerus penghasilan bulanan mereka.
Berdasarkan investigasi dan informasi yang dihimpun dari lingkungan SDN Rancawuluh 01 pada Rabu (29/4/2026), ditemukan sejumlah rincian potongan gaji yang dinilai membebani dan kurang transparan dalam pendistribusiannya.
Rincian Potongan Gaji: Dari Organisasi hingga Beras
Estimasi pengeluaran rutin yang dipotong langsung dari penghasilan para guru setiap bulannya mencakup berbagai aspek, mulai dari iuran sosial hingga pengadaan barang. Berikut adalah rinciannya:
Jenis Iuran / Potongan Estimasi Nominal Keterangan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Iuran Dharma Wanita Rp100.000 Diwajibkan bagi guru perempuan atau istri guru laki-laki.
Barsos / Beras Rp150.000 Pembelian beras 10 kg melalui koperasi/wilayah.
Dana Sosial Profesi Rp52.000 – Rp56.000 Besaran ditentukan berdasarkan faktor usia.
Majalah (Derap Guru) Rp17.000 Langganan majalah profesi bulanan.
Iuran PGRI Variatif Potongan wajib organisasi profesi.
Efektivitas dan Transparansi Jadi Pertanyaan
Salah satu poin yang paling dikeluhkan adalah iuran Majalah Derap Guru. Meski saldo gaji otomatis terpotong sebesar Rp17.000 setiap bulan, keberadaan fisik majalah tersebut justru kerap menjadi misteri.
“Menariknya, majalah ini terkadang harus diminta secara proaktif ke bendahara sekolah. Jika tidak diminta, fisiknya sering kali tidak sampai ke tangan guru, padahal potongan terus berjalan setiap bulan,” ungkap salah satu guru di SDN Rancawuluh 01 yang enggan disebutkan identitasnya.
Selain masalah majalah, program Barsos Beras senilai Rp150.000 juga dianggap sebagai beban signifikan. Program yang mewajibkan pembelian beras melalui koperasi ini dinilai kaku dan membatasi fleksibilitas guru dalam mengelola keuangan rumah tangga mereka sendiri.
Mekanisme Pemotongan dan Nihilnya Evaluasi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Seluruh iuran tersebut dikelola melalui mekanisme potong gaji otomatis atau disetorkan langsung melalui bendahara sekolah. Namun, yang menjadi persoalan mendasar bukanlah sekadar nominalnya, melainkan asas kebermanfaatan dan transparansi pengelolaannya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Korwil Satpendmaupun Dinas Pendidikan terkait mengenai evaluasi atas transparansi berbagai potongan tersebut di wilayah Kecamatan Bulakamba. Para guru berharap ada peninjauan ulang agar kebijakan iuran tidak justru menjadi “benalu” bagi kesejahteraan tenaga pendidik.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
POLRES OGAN ILIR GELAR SIMULASI SISPAMKOTA, TINGKATKAN KESIAPSIAGAAN HADAPI AKSI UNJUK RASA
OGAN ILIR, www.detik-nasional.com. // Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) jelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Polres Ogan Ilir menggelar pelatihan simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota). Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (29/4/2026) ini dipusatkan di Lapangan KPT Tanjung Senai, Kabupaten Ogan Ilir, dengan melibatkan personel gabungan dan berbagai peralatan taktis.
Latihan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Ogan Ilir, AKBP Bagus Suryo Wibowo, S.I.K., M.H., serta disaksikan oleh unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan terkait. Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Ogan Ilir, perwakilan Brimob Polda Sumsel, DPRD, Kejari, KPU, hingga Bawaslu. Kehadiran lintas sektoral ini menegaskan pentingnya sinergitas dalam menjaga stabilitas wilayah dari segala bentuk ancaman kontijensi.
Skenario simulasi dirancang secara realistis, dimulai dari munculnya isu kelangkaan BBM yang viral di media sosial hingga memicu gelombang protes besar di depan Kantor DPRD Ogan Ilir. Ribuan massa yang terdiri dari elemen buruh dan sopir angkutan digambarkan melakukan unjuk rasa yang semula damai, namun situasi perlahan memanas akibat ketidakpuasan massa terhadap hasil mediasi yang dilakukan oleh pihak berwenang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ketegangan meningkat menjadi kericuhan saat massa mulai melakukan aksi pembakaran ban, aksi dorong, hingga pelemparan ke arah petugas. Menanggapi eskalasi tersebut, aparat kepolisian menjalankan prosedur pengendalian massa secara bertahap, mulai dari pengerahan tim negosiator, unit Dalmas awal, Dalmas lanjut, hingga pengerahan Pasukan Huru-Hara (PHH) Brimob dan kendaraan taktis guna mengurai serta membubarkan massa yang mulai anarkis.
Kapolres Ogan Ilir menegaskan bahwa latihan Sispamkota ini bertujuan utama untuk menguji kesiapan personel, sarana prasarana, serta pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) di lapangan. “Kita memastikan seluruh personel memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga dalam menghadapi situasi nyata, mereka dapat bertindak secara profesional, humanis, namun tetap tegas sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Rangkaian kegiatan diakhiri dengan patroli skala besar di titik-titik rawan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Secara keseluruhan, simulasi ini menunjukkan kesiapan penuh jajaran Polres Ogan Ilir dalam mengawal momentum May Day dan menghadapi berbagai dinamika kamtibmas lainnya, guna memastikan wilayah Ogan Ilir tetap dalam keadaan aman, kondusif, dan terkendali.
HUMAS RES OI
REPORT : JULIYAN
Polres Ogan Ilir Intensifkan Monitoring Rencana Aksi Buruh Menjelang May Day 2026
OGAN ILIR, www.detik-nasional.com // Menjelang peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day) pada 1 Mei 2026, Polres Ogan Ilir melalui Polsek Muara Kuang memperketat pengawasan dan koordinasi di wilayah hukumnya. Langkah ini diawali dengan kegiatan penyelidikan dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) oleh Unit Intelkam pada Selasa (28/4/2026) guna memetakan potensi pergerakan massa. Upaya preventif ini bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian penyampaian aspirasi buruh dapat berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali.
Hasil monitoring menunjukkan adanya rencana pergerakan massa dari dua serikat pekerja besar di perusahaan perkebunan PT Bumi Sawit Permai (BSP) dan PT Bumi Rambang Kramajaya (BRK). Serikat SP-KEP diperkirakan akan memberangkatkan sekitar 150 orang menuju Kota Palembang menggunakan bus dan minibus. Di sisi lain, serikat KASBI dari perusahaan yang sama berencana mengerahkan kurang lebih 200 massa menuju kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya dengan konvoi kendaraan roda empat dan sepeda motor.
Kapolsek Muara Kuang, IPTU Rangga Saputra, SH., MH, melalui jajaran Intelkam telah melakukan langkah penggalangan dan dialog langsung dengan para ketua serikat buruh di wilayah tersebut. Hasil koordinasi mencatat bahwa beberapa organisasi seperti SPSI-SPPP dan SARBUPRI telah menyatakan sikap untuk tidak melaksanakan aksi turun ke jalan pada peringatan tahun ini. Hal ini dinilai sebagai dampak positif dari komunikasi intensif yang dibangun oleh pihak kepolisian dengan elemen pekerja.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bagi serikat yang tetap melaksanakan aksi, pihak kepolisian telah menyepakati prosedur pengawalan demi menjaga situasi kamtibmas. Massa yang menuju Palembang diwajibkan berkumpul terlebih dahulu di Terminal Indralaya untuk menerima arahan dan imbauan dari Polres Ogan Ilir sebelum melanjutkan perjalanan. Sementara itu, kelompok yang menuju Indralaya sepakat memusatkan titik aksi di Kantor Bupati Ogan Ilir agar penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah maupun DPRD dapat berjalan lebih terfokus dan teratur.
Selain pengamanan titik aksi, Polsek Muara Kuang juga memberikan perhatian khusus pada potensi kerawanan lalu lintas akibat konvoi kendaraan massal. Pihak kepolisian mewaspadai adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mungkin memanfaatkan situasi untuk memicu kericuhan. Oleh karena itu, penentuan Cara Bertindak (CB) di lapangan telah disusun secara matang bersama jajaran Polres Ogan Ilir guna meminimalisir segala bentuk gangguan keamanan selama kegiatan berlangsung.
Hingga saat ini, situasi di wilayah hukum Polsek Muara Kuang dilaporkan tetap kondusif di bawah pengawasan rutin petugas. IPTU Rangga Saputra menegaskan bahwa pihaknya akan terus melaksanakan monitoring dan patroli berkelanjutan hingga hari pelaksanaan. Dengan komitmen bersama antara aparat keamanan dan serikat buruh, diharapkan momentum May Day 2026 di Kabupaten Ogan Ilir dapat menjadi contoh penyampaian pendapat yang demokratis namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ketertiban umum.
HUMAS RES OI
Report : Juliyan
DPRD Ogan Ilir Gelar Rapat Paripurna Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025
OGAN ILIR, www.detik-nasional.com // Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir menggelar Rapat Paripurna ke-XXX Masa Sidang II Tahun 2026 di Gedung Paripurna DPRD Ogan Ilir, Selasa (22/04/2026). Rapat penting ini dilaksanakan dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ogan Ilir Tahun Anggaran 2025. Agenda ini menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir.
Jalannya persidangan dibuka dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Ahmad Syafe’i. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, S.H., M.Si., M.I.Kom., yang didampingi oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta seluruh camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
Agenda utama pada pembicaraan tingkat kedua ini diawali dengan penyampaian laporan dari tiap-tiap komisi DPRD sebagai hasil bedah materi LKPJ. Laporan Komisi I dipaparkan oleh Eko Satria Asnan, S.E., disusul Komisi II oleh Basri M. Zahri, S.Pd., M.Si., kemudian Komisi III oleh Safari, S.H., dan diakhiri oleh laporan Komisi IV yang disampaikan oleh Muhammad Ali. Keempat komisi memberikan catatan serta rekomendasi strategis terhadap serapan anggaran dan program kerja yang telah berjalan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Setelah laporan komisi-komisi disepakati oleh seluruh anggota forum, prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan keputusan rapat secara resmi. Penandatanganan ini menjadi simbol legalitas kesepakatan antara pihak legislatif dan eksekutif mengenai hasil evaluasi LKPJ Tahun Anggaran 2025, yang nantinya akan menjadi acuan perbaikan kinerja pembangunan di masa mendatang.
Report : JULIYAN
Perkuat Akuntabilitas, Pemkab dan DPRD Ogan Ilir Bahas Lanjutan LKPJ Tahun Anggaran 2025
OGAN ILIR, www.detik-nasional.com // Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir menggelar Rapat Paripurna XXX Masa Sidang II Tahun 2026 dalam rangka pembicaraan tingkat kesatu lanjutan pada Selasa, 14 April 2026. Agenda utama rapat ini adalah penyampaian jawaban Bupati Ogan Ilir terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Ogan Ilir, Ahmad Syafe’i, S.Sos., M.Si. Suasana rapat berlangsung khidmat dengan kehadiran jajaran legislatif yang siap mendengarkan tanggapan eksekutif terkait evaluasi kinerja pembangunan dan serapan anggaran tahun lalu.
Wakil Bupati Ogan Ilir, H. Ardani, SH., MH, hadir mewakili pemerintah daerah untuk membacakan jawaban tertulis Bupati. Dalam pemaparannya, pihak eksekutif memberikan penjelasan mendalam atas catatan, saran, maupun pertanyaan yang sebelumnya diajukan oleh berbagai fraksi DPRD guna memastikan seluruh program kerja tahun 2025 terdokumentasi dengan transparan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh para Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Camat se-Kabupaten Ogan Ilir. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan sinergi yang kuat antara lini pemerintahan dalam mengawal arah kebijakan daerah.
Rapat paripurna ini merupakan bagian krusial dari mekanisme pengawasan legislatif terhadap jalannya roda pemerintahan. Melalui proses evaluasi dan jawaban publik ini, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang akuntabel demi mendorong kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir ke depannya.
REPORT : JULIYAN
BREBES, DN-II Tata kelola administrasi yang transparan dan komunikasi terbuka menjadi kunci keberhasilan Pemerintah Desa (Pemdes) Kaligangsa Kulon, Kecamatan Brebes, dalam menyalurkan bantuan sosial (Bansos). Langkah responsif jajaran Pemdes dalam memastikan bantuan sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan mendapat apresiasi positif dari masyarakat.
Salah satu warga RT 01 RW 02, Rositi, mengungkapkan rasa syukurnya atas kebijakan diskresi Pemdes yang akomodatif. Ia mengaku mendapatkan respons cepat setelah melaporkan adanya warga yang layak dibantu namun belum masuk dalam skema bantuan rutin.
“Saya dapat bantuan sembako ini karena kebijakan dari desa. Kemarin saya sempat melapor ke Pak Lurah (Kades), dan alhamdulillah langsung direspons dengan sangat baik,” ujar Rositi, Senin (27/4/2026).
Mekanisme Penyaluran dan Kebijakan Jatah Pengganti
Berdasarkan keterangan teknis dari Pemdes Kaligangsa Kulon, penyaluran bantuan dilakukan dengan pengawasan ketat untuk menghindari tumpang tindih data. Penegasan utama dalam penyaluran ini adalah hak penerima asli tidak dikurangi sedikitpun.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki undangan resmi tetap menerima hak penuh sesuai ketentuan, yakni 20 kg beras dan 4 botol minyak goreng.
Persoalan muncul ketika terdapat jatah sisa yang disebabkan oleh penerima yang telah meninggal dunia, pindah domisili, atau jatah yang tidak diambil. Untuk mengantisipasi hal ini, Pemdes menerapkan mekanisme Penerima Pengganti.
“Jatah dari warga yang meninggal atau pindah dialihkan kepada masyarakat lain sebagai pengganti agar bantuan tidak mubazir. Masing-masing warga pengganti mendapatkan 10 kg beras dan 2 botol minyak,” jelas perwakilan perangkat desa dalam koordinasi lapangan.
Kebijakan membagi satu paket sisa menjadi dua paket pengganti ini diambil agar jangkauan bantuan lebih luas dan merata bagi warga kurang mampu lainnya yang belum terakomodasi dalam data pusat.
Verifikasi Berlapis dan Sinergi Otoritas
Kebijakan ini tidak diputuskan secara sepihak. Kepala Desa Kaligangsa Kulon, Masrukhin, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengumpulkan jajaran Ketua RT sebanyak tiga kali untuk memverifikasi nama-nama warga yang layak menjadi pengganti.
Ia memaparkan adanya peningkatan signifikan jumlah penerima bantuan. Pada tahun 2025, jumlah KPM tercatat sebanyak 458 orang, sementara pada tahun 2026 ini meningkat menjadi 945 KPM. Secara keseluruhan, total data reguler mencapai kisaran 1.800-an dari yang sebelumnya hanya 900 KPM.
Beberapa poin penting dalam verifikasi ini meliputi:
Usulan Bottom-Up: Nama pengganti murni usulan dari Ketua RT yang paling memahami kondisi riil di lapangan.
Konsultasi Otoritas: Pihak desa telah berkonsultasi dengan Bulog (Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten) serta pihak Kecamatan Brebes.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tinjauan Lapangan: Perwakilan Bulog bahkan turun langsung meninjau proses pembagian sebagai sampel percontohan tata kelola distribusi yang baik.
Komitmen Amanah melalui Musyawarah
Masrukhin menegaskan bahwa pihaknya sangat mengedepankan prinsip musyawarah. Didampingi Kasi Kesos, Prahasto, ia menekankan jika ditemukan warga yang benar-benar tidak mampu namun belum terdaftar, mereka diminta segera melapor untuk dicarikan solusi melalui forum desa.
“Kami tidak berani memotong hak penerima asli. Penyesuaian hanya dilakukan pada jatah yang memang kosong secara alamiah (meninggal/pindah). Semua langkah ini diambil setelah berkoordinasi dengan Camat agar tetap sesuai koridor hukum dan administrasi,” tegas Masrukhin.
Dengan adanya transparansi dan skema pengganti ini, beban ekonomi masyarakat diharapkan dapat teringankan tanpa menimbulkan kecemburuan sosial. Sinergi antara laporan warga dan ketegasan prosedur Pemdes Kaligangsa Kulon menjadi potret nyata tata kelola bantuan yang amanah di Kabupaten Brebes.
Ringkasan Teknis Penyaluran Bansos:
Kategori Penerima Hak yang Diterima Sumber Alokasi
Penerima Asli (Undangan) 20 kg Beras + 4 Botol Minyak Data Reguler/Pusat (± 1.800 KPM)
Penerima Pengganti 10 kg Beras + 2 Botol Minyak Jatah Sisa (Meninggal Dunia/Pindah)
Catatan: Seluruh proses pengalihan jatah sisa didasarkan pada berita acara resmi dan usulan Ketua RT setempat untuk menjamin aspek legalitas dan ketepatan sasaran.
Reporter: Teguh
Palembang, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah (Pemda) menjadi salah satu metode efektif untuk menciptakan iklim kompetitif yang sehat antardaerah. Selain itu juga memacu kinerja kepala daerah agar lebih optimal dalam melayani masyarakat.
“Jadi pemberian penghargaan merupakan salah satu metode untuk menciptakan iklim kompetitif agar daerah bisa memacu kinerjanya lebih optimal,” ujar Mendagri dalam acara Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang digelar di Wyndham Opi Hotel Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (25/4/2026).
Ia menjelaskan, dengan jumlah 552 daerah yang terdiri dari 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten, Indonesia memiliki kompleksitas tinggi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berbasis pengawasan, tetapi juga penghargaan.
“Saya berpendapat bahwa kita juga perlu dari Kemendagri untuk memberikan carrot atau penghargaan reward kepada rekan-rekan yang dianggap baik,” kata Mendagri.
Lebih lanjut, pemberian penghargaan ini tidak semata seremonial, tetapi juga untuk menghadirkan keseimbangan informasi di tengah maraknya pemberitaan negatif tentang Pemda. Ia menegaskan bahwa masih banyak kepala daerah yang berkinerja baik tapi belum terekspos.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Banyak kepala daerah yang baik banyak kepala daerah yang berjuang, turun ke lapangan bertemu masyarakat masuk ke perdalaman bertemu masyarakatnya yang kurang mampu, kurang beruntung, kreatif membuat terobosan-terobosan inovasi di berbagai bidang,” ungkapnya.
Karena itu, publikasi penerima penghargaan menjadi bagian dari strategi komunikasi pemerintah untuk memperkuat kepercayaan publik dan mendorong kompetisi sehat. Narasi positif yang dibangun mencerminkan kinerja nyata berbasis data dan indikator yang terukur, sehingga capaian kinerja daerah dapat terekspos secara lebih luas.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga mengumumkan kebijakan pemberian insentif fiskal bagi daerah berprestasi dengan total anggaran sekitar Rp1 triliun. Dana tersebut akan disalurkan langsung ke kas daerah sebagai tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Jadi yang diterima oleh Bapak-Ibu [Pemda] itu bukan untuk pribadi. Tapi masuk dalam tambahan APBD, yang akan kami transfer nanti ke rekening RKUD [yaitu] rekening umum daerah masing-masing,” tegasnya.
Ia menambahkan, penilaian penghargaan dilakukan secara objektif berbasis data dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta melibatkan tim juri dari pemerintah dan media. Adapun indikator utama meliputi pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta inovasi pembiayaan daerah.
“ini 4 kategori yang sebetulnya datanya sudah ada datanya di BPS yang stuntingnya turun, kemiskinan turun, kemudian yang apa inflasinya terkendali semuanya sudah ada di BPS,” jelasnya.
Untuk menjamin keadilan kompetisi, pemerintah menerapkan sistem penilaian berbasis regional yang membagi daerah ke dalam enam wilayah. Dengan demikian, daerah dengan kapasitas fiskal yang relatif setara dapat bersaing secara lebih proporsional.
Red
POLSEK TANJUNG RAJA PERKETAT PENGAWASAN SPBU PASCA KENAIKAN HARGA BBM NON-SUBSIDI
OGAN ILIR, www.detik-nasional.com // Jajaran Polsek Tanjung Raja, Polres Ogan Ilir, bergerak cepat melakukan patroli intensif dan pengawasan ketat di sejumlah SPBU sebagai langkah antisipasi terhadap penyesuaian harga BBM non-subsidi yang berlaku sejak 19 April 2026. Langkah preventif ini diambil guna memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap terjaga, sekaligus mencegah munculnya potensi gangguan di tengah masyarakat pasca kebijakan tersebut ditetapkan.
Pada Sabtu (25/4/2026), personel kepolisian melakukan pemantauan langsung di SPBU Kelurahan Tanjung Raja untuk memitigasi risiko terjadinya lonjakan antrean maupun aksi panic buying. Kehadiran aparat di lapangan bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada konsumen serta memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalan normal tanpa adanya hambatan teknis maupun provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kapolsek Tanjung Raja, AKP Zahirin, menyatakan bahwa berdasarkan hasil pantauan terkini, situasi di wilayah hukumnya terpantau aman, tertib, dan kondusif. Hingga saat ini, tidak ditemukan adanya konsentrasi massa atau aksi penolakan yang menonjol, sementara stok BBM di tingkat pengecer resmi masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat tanpa adanya kendala distribusi yang berarti.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meskipun situasi terkendali, kepolisian tetap mewaspadai potensi praktik kecurangan yang dipicu oleh perbedaan harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Pihak kepolisian memberikan peringatan keras kepada pengelola SPBU agar tidak melayani pembelian menggunakan jerigen tanpa izin resmi maupun kendaraan dengan tangki modifikasi, karena tindakan tersebut termasuk dalam kategori penimbunan yang merugikan publik.
Fenomena migrasi konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi juga menjadi perhatian serius bagi jajaran Polsek Tanjung Raja karena berpotensi memicu penyimpangan distribusi dan kelangkaan. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan secara fisik di lokasi, tetapi juga melalui deteksi dini terhadap pola pembelian yang dianggap mencurigakan guna menjamin subsidi energi tepat sasaran.
Sebagai penutup, AKP Zahirin menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan untuk mengambil tindakan hukum yang tegas jika ditemukan pelanggaran di lapangan. Patroli rutin akan terus ditingkatkan untuk menutup celah bagi oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi di tengah masa transisi harga ini, demi menjamin kenyamanan dan kondusivitas wilayah Ogan Ilir secara berkelanjutan.
HUMAS OI
REPORT : JULIYAN
Aksi Cepat Personel Polsek Tanjung Batu Evakuasi Pohon Tumbang di Desa Burai
OGAN OLIR, www.detik-nasional.com // Peristiwa pohon tumbang melanda kawasan Simpang Tugu, Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir pada Sabtu (25/4/2026) sekitar pukul 13.30 WIB. Insiden yang dipicu oleh angin kencang ini menyebabkan satu batang pohon besar roboh hingga menimpa kabel induk listrik milik PLN. Akibat kejadian tersebut, kabel utama terputus, tiang listrik mengalami kerusakan serius, dan arus lalu lintas kendaraan sempat lumpuh total karena batang pohon melintang di tengah jalan.
Merespons laporan masyarakat, petugas piket Polsek Tanjung Batu, Aipda M. Sitomul dan Bripka Eru Safrudin, segera meluncur ke lokasi untuk melakukan pengamanan wilayah. Petugas langsung mengambil langkah taktis dengan mengatur arus lalu lintas serta melakukan koordinasi intensif bersama pihak PLN. Sinergi ini dilakukan untuk memastikan penanganan kabel listrik yang putus dan tiang yang patah dapat dilakukan dengan prosedur keamanan yang tepat guna menghindari potensi bahaya bagi warga.
Sebagai wujud nyata aksi sosial dan pelayanan kepada masyarakat, personel Polsek Tanjung Batu bersama petugas teknis PLN dan warga setempat bergotong-royong membersihkan material pohon. Dengan menggunakan peralatan seadanya dan bantuan teknis, pembersihan batang pohon yang menghalangi badan jalan berhasil diselesaikan dalam waktu singkat. Saat ini, akses jalan di wilayah Desa Burai dilaporkan telah kembali normal dan sudah bisa dilalui kembali oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kapolsek Tanjung Batu, Iptu Iwanto Putra, ST, memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam musibah ini meskipun sempat menimbulkan kendala infrastruktur. Hingga berita ini diturunkan, situasi di lokasi kejadian terpantau aman dan kondusif. Meskipun jalan sudah bisa dilalui, petugas PLN masih terus berada di lapangan untuk mempercepat proses perbaikan jaringan listrik agar distribusi daya ke rumah warga dapat segera kembali berfungsi secara maksimal.
Menanggapi fenomena cuaca yang tidak menentu, Kapolres Ogan Ilir, AKBP Bagus Suryo Wibowo, S.I.K., M.H., mengimbau masyarakat agar senantiasa waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu kejadian serupa. Beliau meminta seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk potensi bahaya di lingkungan mereka, baik berupa pohon rawan tumbang maupun gangguan pada fasilitas publik, agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Selain itu, Kapolres menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam memitigasi risiko bencana. “Kami terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan melalui kerja sama yang solid dengan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat, sehingga setiap gangguan di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas,” tegasnya sebagai penutup imbauan terkait langkah antisipasi gangguan kamtibmas.
HUMAS RES OI.
Report : JULIYAN
Brebes, DN-II– Guna meningkatkan kualitas layanan dan mendekatkan diri kepada pelanggan, penyedia jasa layanan internet Rapid secara resmi menggelar Grand Opening kantor unit pelayanan baru di wilayah Kecamatan Jatibarang. Meski telah berkiprah selama lima tahun, kehadiran fisik kantor unit di Jatibarang ini menjadi tonggak sejarah baru setelah dua bulan masa operasional di wilayah tersebut.
Semarak Peresmian dan Sosialisasi
Acara peresmian berlangsung meriah dengan nuansa kearifan lokal. Humas Rapid Jatibarang, Bapak Trisno, menjelaskan bahwa momen ini bukan sekadar seremoni, melainkan ajakan bagi masyarakat untuk mengenal Rapid lebih dekat.
“Kami menyelenggarakan Lomba Hadroh untuk memeriahkan suasana. Kami juga mengundang para Kepala Desa yang wilayahnya sudah terjangkau jaringan kami, tokoh masyarakat, hingga unsur Forkopimcam,” ujar Trisno saat ditemui di lokasi acara. Minggu, (26/4/2026).
Ia menambahkan, kehadiran kantor fisik ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kini warga Jatibarang tidak perlu lagi jauh-jauh ke Brebes untuk urusan administrasi atau layanan teknis. Semua sudah tersedia di kantor unit Jatibarang,” tegasnya.
Menjunjung Tinggi Etika di Lapangan
Di tengah persaingan bisnis penyedia internet yang semakin ketat, Rapid berkomitmen untuk tetap menjaga etika dan tata krama dalam setiap pengerjaan infrastruktur. Trisno menekankan pentingnya filosofi “Kulo Nuwun” (permisi) kepada masyarakat setempat.
Koordinasi Perizinan: Rapid selalu mengedepankan izin sebelum melintasi atau menggunakan lahan warga.
Kompensasi Layak: Pihak perusahaan siap memberikan kompensasi jika penggunaan lahan warga berdampak pada kenyamanan atau kepentingan pribadi demi kepentingan umum.
Kontribusi Sosial (CSR): Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Rapid menyatakan kesiapannya mendukung kegiatan desa, mulai dari peringatan HUT RI hingga kolaborasi pembangunan desa melalui koordinasi dengan perangkat desa setempat.
Solusi Responsif Terkait Infrastruktur
Menanggapi keluhan masyarakat mengenai keberadaan tiang jaringan yang terkadang menghalangi pembangunan rumah warga, Bapak Trisno memberikan solusi konkret dan terbuka.
“Jika ada warga yang ingin membangun rumah dan merasa terganggu dengan posisi tiang kami, silakan lapor. Kami akan pindahkan tiangnya. Kami tidak ingin memaksakan kehendak dan sangat menghormati hak milik warga,” jelas Trisno.
Namun, ia juga menghimbau agar warga tidak melakukan tindakan sepihak seperti mencabut tiang secara mandiri. Hal ini dikarenakan infrastruktur tersebut berkaitan dengan aspek legalitas, termasuk pajak dan retribusi yang telah diatur oleh pemerintah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Harapan Masa Depan
Menutup keterangannya, Trisno berharap peresmian ini menjadi langkah awal yang baik bagi eksistensi Rapid di Jatibarang. Target utamanya adalah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan teknologi informasi dan pemerataan akses internet yang stabil bagi masyarakat Jatibarang.
“Semoga ke depan Rapid bisa terus berkembang tanpa kendala berarti dan menjadi mitra masyarakat dalam mendigitalisasi desa,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
You cannot copy content of this page