Jakarta, DN-II Sudah urgent Yth Bapak Jenderal Purn Haji Prabowo Subianto Untuk mengatasi berbagai kasus pertanahan yang melibatkan oknum oknum petinggi pejabat diberbagai link sudah saatnya ada Lembaga Satgas khusus menangani masalah kasus kasus pertanahan yang terjadi di Indonesia”, ujar Profesor Doktor KH Sutan Nasomal Tambunan SH MH Pakar hukum internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH dikantornya markas pusat partai oposisi Merdeka dibilangan Asrama Koppasus Cijantung Jakarta, (14/7/2026) via telpon selulernya.
Praktik mafia tanah yang terus terjadi di berbagai daerah kembali mendapat sorotan keras dari pakar hukum internasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. Ia secara tegas mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk tidak hanya menyampaikan komitmen, tetapi segera mengambil langkah nyata dan terukur dalam memberantas kejahatan tersebut hingga ke akar.
Dalam pernyataannya pada 14 Juli 2026, Prof. Sutan menegaskan bahwa kesabaran masyarakat semakin menipis. Rakyat, kata dia, menuntut bukti konkret, bukan sekadar retorika atau janji penegakan hukum.
“Rakyat tidak butuh janji. Rakyat butuh tindakan nyata. Mafia tanah masih bebas bergerak, bahkan banyak yang berlindung di balik premanisme. Ini ancaman serius bagi keadilan dan kedaulatan hukum,” tegasnya.
Menurutnya, mafia tanah bukan hanya merampas hak masyarakat kecil, tetapi juga berpotensi merugikan negara dalam skala besar. Jika tidak ditindak tegas, praktik ini dapat merusak sistem hukum, melemahkan kepercayaan publik, serta menghambat pembangunan nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Namun demikian, ia juga menekankan bahwa pemberantasan mafia tanah harus dilakukan secara adil, profesional, dan berbasis hukum, tanpa tebang pilih dan tanpa melanggar prinsip-prinsip keadilan.
“Penindakan harus tegas, tetapi tetap dalam koridor hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru melahirkan ketidakadilan baru. Negara harus hadir dengan kekuatan hukum, bukan kekuasaan semata,” ujarnya.
Selain mendesak Presiden, Prof. Sutan juga meminta seluruh aparat penegak hukum dan instansi terkait—baik TNI, Polri, maupun pemerintah daerah—untuk tidak ragu bertindak dan memperkuat sinergi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Aparat tidak boleh lemah. Negara harus hadir di tengah masyarakat. Berikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman secara nyata. Jangan biarkan rakyat berjuang sendiri menghadapi mafia tanah,” tegasnya lagi.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan internal dan transparansi dalam setiap proses penanganan kasus agar tidak menimbulkan kecurigaan publik serta memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum berjalan objektif dan akuntabel.
Dengan tekanan publik yang semakin kuat, pemerintah diharapkan mampu menjawab tantangan ini dengan langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan demi menegakkan keadilan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.,Pakar Hukum Internasional Presiden Partai Oposisi Merdeka Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
Palu, DN-II Komandan Korem 132/Tadulako, Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi H., menghadiri pembukaan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah dan Nobar Bola Gembira Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Imanuel, Kota Palu, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kodam XXIII/Palaka Wira bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Tengah serta didukung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut menjadi momentum mempererat kebersamaan masyarakat melalui perpaduan hiburan, olahraga, seni budaya, dan pemberdayaan ekonomi daerah.
Dalam sambutannya, Pangdam XXIII/Palaka Wira, Mayjen TNI Jonathan Binsar P. Sianipar, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh panitia dari TNI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, KADIN Sulawesi Tengah, dan TVRI Sulawesi Tengah yang telah menyiapkan serta menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pangdam menegaskan komitmen Kodam XXIII/Palaka Wira dalam mendukung penuh penyelenggaraan Festival Rakyat Nusantara 2026 melalui pengerahan personel, dukungan materiil, maupun kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan sehingga seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sukses.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan Festival Rakyat Nusantara sebagai ruang kebersamaan sekaligus sarana menggerakkan roda perekonomian daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Pada pertandingan semifinal dan final nanti, tempat ini menjadi ruang kebersamaan bagi seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan sepak bola terbaik. Festival Rakyat Nusantara juga merupakan bagian dari upaya kita menggerakkan budaya dan ekonomi daerah. Saya mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Semoga selama tujuh hari ke depan semakin ramai dikunjungi masyarakat dan menjadi tempat berkumpul yang nyaman sambil menikmati berbagai kegiatan serta nonton bareng sepak bola,” ungkap Gubernur.
Kehadiran Danrem 132/Tadulako dalam kegiatan tersebut menjadi wujud nyata dukungan TNI terhadap berbagai program yang memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi serta pelestarian budaya di Sulawesi Tengah.
Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung selama tujuh hari dengan menghadirkan beragam hiburan rakyat, pameran UMKM, pertunjukan seni budaya, aneka perlombaan, serta nonton bareng pertandingan sepak bola yang menjadi daya tarik utama bagi masyarakat. Red
PADANG SIDIMPUAN, DN-II Wakil Ketua 1 Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana, Letjen TNI Richard Tampubolon, melakukan kunjungan kerja ke Kota Padang Sidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Selasa (14/07/2026). Kunjungan ini berfokus pada percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana.
Dalam lawatannya, Letjen TNI Richard Tampubolon meresmikan groundbreaking pembangunan Huntap di lahan eks PTPN IV, Desa Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara. Kawasan seluas 27 hektare ini diproyeksikan mampu menampung 1.133 unit rumah.
“Keberhasilan ini merupakan bukti nyata sinergi seluruh pemangku kepentingan. Semula pembangunan massal direncanakan tahun 2027, namun atas permohonan percepatan Pemerintah Kota Padang Sidimpuan dan dukungan berbagai pihak, pembangunan berhasil dimajukan ke tahun 2026,” ujar Richard.
Sebagai tahap awal, sebanyak 200 unit rumah akan dibangun tahun ini, yang didanai melalui dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (100 unit) dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia (100 unit).
Sinergi Lintas Sektoral
Letjen TNI Richard menegaskan bahwa pembangunan Huntap ini adalah tindak lanjut arahan Presiden RI berdasarkan dokumen rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah rampung disusun.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami berharap seluruh proses berjalan lancar melalui kolaborasi lintas kementerian, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga dunia usaha. Fokus kita adalah memastikan rumah yang dibangun memenuhi standar keamanan dan ketahanan terhadap bencana,” tambahnya.
Peninjauan di Tapanuli Selatan
Usai dari Padang Sidimpuan, rombongan melanjutkan kunjungan ke lokasi hunian sementara (Huntara) dan calon lokasi Huntap di Desa Hapesongan, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Di lokasi tersebut, terdapat 214 kepala keluarga (KK) dari Desa Simatohir dan Desa Panobasan Lombang yang kini menempati hunian sementara.
Pembangunan Huntap di Hapesongan seluas 5 hektare dengan kapasitas 227 unit rumah ini akan dikerjakan bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Richard mengapresiasi kontribusi yayasan tersebut sebagai mitra strategis pemerintah.
“Progres di lapangan menunjukkan perkembangan yang baik. Pematangan lahan Blok A telah selesai dan siap memasuki tahap konstruksi fisik,” ungkap Jenderal Bintang Tiga yang juga menjabat sebagai Kasum TNI ini.
Richard menekankan agar kawasan hunian ini tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga lingkungan yang berkelanjutan. Ia berharap pemerintah daerah mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi, penyediaan sarana prasarana, serta peningkatan keterampilan bagi warga.
“Tujuannya agar kawasan ini ke depan menjadi permukiman yang mandiri, produktif, dan sejahtera bagi masyarakat,” tutupnya. Red
BOGOR, DN-II Presiden Prabowo Subianto resmi menginstruksikan pemberlakuan harga khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi pelaku usaha nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30 hingga 200 Gross Ton (GT). Kebijakan strategis ini diambil sebagai langkah nyata pemerintah untuk menekan biaya operasional, meningkatkan produktivitas, serta menjaga keberlanjutan sektor perikanan nasional.
Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Senin (13/7/2026).
Skema Pembiayaan Non-APBN
Pemerintah menetapkan harga BBM khusus untuk kategori kapal 30–200 GT sebesar Rp15.000 per liter. Menariknya, dukungan harga ini tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai gantinya, pemerintah mengoptimalkan pendanaan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) demi menjaga disiplin fiskal negara.
Kuota dan Mekanisme Penyaluran
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai tahap awal, pemerintah telah menyiapkan kuota BBM sebanyak 400.000 ton untuk masa enam bulan ke depan. Presiden Prabowo menekankan pentingnya efektivitas dalam penyaluran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh nelayan yang membutuhkan.
Terkait teknis pelaksanaan, pemerintah telah membagi peran antarlembaga:
Kementerian ESDM: Bertanggung jawab untuk segera menerbitkan regulasi pelaksana sebagai payung hukum penyaluran BBM khusus.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Berkoordinasi dalam pengawasan distribusi untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, transparan, dan terhindar dari penyalahgunaan.
Langkah ini diharapkan menjadi katalisator bagi penguatan ekonomi maritim Indonesia, sekaligus memberikan kepastian usaha yang mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan serta menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional di masa depan.
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi strategis koperasi sebagai pilar utama dalam membangun ekonomi kerakyatan yang mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/07/2026).
Mengusung tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya”, perhelatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menegaskan komitmennya dalam mengakselerasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh pelosok tanah air.
Ekonomi Berlandaskan Kekeluargaan
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali berpijak pada cita-cita luhur para pendiri bangsa. Menurutnya, ekonomi Indonesia harus dibangun di atas semangat kekeluargaan yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat untuk berkembang.
”Kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama dalam setiap kebijakan ekonomi kita,” ujar Presiden.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa penguatan sektor koperasi bukan berarti mematikan peran sektor usaha lainnya. Sebaliknya, Indonesia memerlukan sinergi yang harmonis antara koperasi, UMKM, BUMN, BUMD, dan sektor swasta agar seluruh potensi ekonomi nasional dapat tumbuh secara seimbang dan berkelanjutan.
Melawan Jeratan Rentenir
Presiden menyoroti tantangan nyata yang masih dihadapi petani di pedesaan, yakni keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Selama ini, banyak petani terjebak dalam lingkaran utang berbunga tinggi dari rentenir untuk menutupi biaya operasional dan kebutuhan hidup selama masa tanam, meskipun hasil panen mereka sebenarnya mengalami peningkatan.
Sebagai solusi konkret, pemerintah menghadirkan KDKMP dengan skema pembiayaan berbunga rendah. KDKMP diharapkan menjadi instrumen strategis untuk:
Memutus ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir.
Menjadi saluran distribusi yang efektif bagi barang-barang bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Dengan hadirnya KDKMP, Presiden optimistis koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mandiri sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI #RilisPresiden
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Aroma Manipulasi Pajak PT BRK Sengat Ogan Ilir, Warga Tuntut Audit Total Lahan kurang lebih 4.000 Hektare
OGAN ILIR, SUMSEL – www.detik-nasional.com // Konflik agraria yang beriringan dengan dugaan penyimpangan kewajiban pajak oleh PT BRK di wilayah Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, kini resmi mencapai titik didih. Elemen masyarakat dari Desa Ulak Segara dan Kelurahan Muara Kuang secara kolektif menggelar aksi desakan agar otoritas pertanahan serta perpajakan segera turun tangan. Warga menuntut investigasi menyeluruh atas operasional perusahaan yang dinilai telah merugikan daerah dan negara dalam skala besar.
Masyarakat setempat mencium adanya praktik manipulasi pajak yang terstruktur dan masif selama bertahun-tahun. Dari total lahan seluas kurang lebih berkisar 4.000 hektare yang dikuasai oleh PT BRK, perusahaan diduga kuat hanya melaporkan dan membayar kewajiban pajak separuh dari luas lahan sebenarnya. Perwakilan warga menegaskan bahwa jika manipulasi ini terbukti benar, tindakan tersebut bukan lagi sekadar kelalaian administrasi, melainkan sebuah bentuk perampokan terang-terangan terhadap hak negara dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Tak hanya tersandung isu manipulasi pajak, legalitas lahan berupa Hak Guna Usaha (HGU) milik korporasi yang telah beroperasi selama 40 tahun ini juga menjadi sorotan tajam. Berdasarkan temuan di lapangan, masyarakat mensinyalir bahwa izin HGU PT BRK sejatinya telah kedaluwarsa sejak tahun 2015. Muncul dugaan kuat bahwa proses perpanjangan HGU dilakukan secara sepihak di balik meja, tanpa melalui prosedur hukum yang transparan dan tanpa melibatkan partisipasi warga yang terdampak langsung oleh operasional perkebunan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Secara regulasi, serangkaian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT BRK berpotensi menyeret perusahaan ke ranah hukum pidana serius. Merujuk pada Pasal 39 UU Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), tindakan sengaja memalsukan laporan SPT dapat diancam pidana penjara. Selain itu, berdasarkan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 jo. PP Nomor 18 Tahun 2021, pelanggaran batas lahan dan habisnya masa berlaku HGU tanpa prosedur yang sah berkonsekuensi pada pembatalan hak, sehingga tanah tersebut harus dikembalikan statusnya menjadi tanah negara.
Merespons situasi yang kian memanas, masyarakat secara tegas menuntut Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kantor Pajak untuk segera mengambil langkah konkret. Warga mendesak dilakukannya verifikasi faktual terhadap luas lahan di lapangan serta audit total atas seluruh dokumen HGU dan rekam jejak pembayaran pajak PT BRK sejak tahun 2015. Sanksi administratif yang tegas hingga opsi pencabutan izin operasional secara permanen disuarakan sebagai harga mati jika perusahaan terbukti melanggar hukum.
Apabila tuntutan dan aspirasi ini tidak segera direspons oleh instansi vertikal terkait, warga mengancam akan membawa persoalan agraria dan pajak ini ke tingkat pusat di Jakarta demi menegakkan keadilan di desa ulak Segara dak kel muara kuang. Sementara itu, gelombang protes dan desakan dari masyarakat adat serta desa terus mengalir deras di lapangan. Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT. BRK yang lama dan baru masih memilih bungkam dan belum memberikan keterangan resmi atau klarifikasi apa pun terkait tuduhan berat yang dialamatkan kepada mereka.
REPORT : JULIYAN
SANGGAU, DN-II Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/Bogani menerima kunjungan kehormatan dari LT KOLONEL AFIZAL BIN LAJIS (3008753) Pegawai Memerintah Batalion Ketiga Rejimen Renjer Diraja (3 RRD) Malaysia, sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan koordinasi pengamanan di wilayah perbatasan RI-Malaysia. (12/7/2026).
Kunjungan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat persaudaraan. Kedua belah pihak melaksanakan silaturahmi, bertukar informasi, serta membahas penguatan koordinasi dalam menjaga keamanan dan stabilitas di sepanjang garis perbatasan kedua negara.
Dankima Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/Bogani Lettu Arm Rizal Anwar menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata hubungan profesional yang telah terjalin dengan baik antara TNI dan Tentera Darat Malaysia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol persahabatan, komitmen, dan sinergi yang terus terjalin antara Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/Bogani dengan Batalion Ketiga Rejimen Renjer Diraja Malaysia dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan. Red
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi gembira banyak program kerja prioritas nasional 2025-2029 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bisa disinergikan dengan Kementerian Transmigrasi (Kementrans).
Ungkapan demikian disampaikan saat dirinya mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, di Kantor KKP, Gambir, Jakarta, (9/7/2026) .
Program prioritas nasional KKP itu seperti Kampung Nelayan Merah Putih, Budidaya Ikan Darat Tematik, Modeling dan Replikasi Tambak Udang Terintegrasi, Swasembada Garam, Kapal Ikan Modern, dan Revitalisasi Tambak. “Kawasan-kawasan transmigrasi memiliki potensi pengembangan dalam program prioritas nasional itu”, ujarnya.
Dikatakan Kementrans memiliki satuan pemukiman yang dapat dikembangkan untuk kampung nelayan. “Ada 17 lokasi satuan permukiman transmigrasi di berbagai kabupaten yang bisa dikembangkan menjadi kampung nelayan”, ungkapnya.
Di antara satuan pemukiman itu ada di Kabupaten Bengkulu Utara, Parigi Moutong, Muna Barat, Pasang Kayu, Merauke, dan Buton Tengah. “Di sana potensi perikanan melimpah sehingga bila disinergikan dengan kementerian terkait, hasilnya akan lebih maksimal”, ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Viva Yoga mengatakan pengembangan kawasan transmigrasi selama ini dikembangkan sesuai dengan potensi unggulan daerah masing-masing. “Selain mengembangkan potensi di bidang pertanian, perkebunan, dan tanaman pangan lainnya, Kita juga kita kembangkan budidaya di sektor perikanan”, tuturnya.
Dalam sektor perikanan, hasil budidaya rajungan dari transmigran yang berasal dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Maluku Utara, telah diekspor ke Amerika Serikat. “Beberapa hari lalu dengan bekerja sama dengan salah satu industri perikanan, Kita lepas ekspor rajungan ke Amerika”, ujarnya.
Di Kawasan Transmigrasi Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kementrans juga telah melakukan pembinaan kepada transmigran dan warga di sana dalam hal perikanan tangkap. “Kita bantu mereka dengan kapal yang modern”, tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut, telah terjadi kesepakatan antara Kementrans dan KKP. “Kita sepakati pembentukan tim kecil untuk merealisasikan kampung nelayan di satuan pemukiman transmigrasi yang telah Kita tetapkan”, paparnya.
Dengan terbentuknya kampung nelayan, Viva Yoga optimis program itu akan mampu meningkatankan produktifitas transmigran nelayan, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan lapangan kerja.
Dirinya yakin 17 lokasi satuan pemukiman transmigrasi akan segera menjadi kampung nelayan sebab di tahun ini, KKP menargetkan pembangunan 1.269 kampung nelayan. “Sinergi Kementrans dan KKP membuat efisien dalam pembangunan”, ujar pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu. Red
BREBES, DN-II Semangat pengabdian kepada masyarakat kembali ditunjukkan oleh aparat teritorial Kodim 0713/Brebes dalam mendukung pembangunan Jembatan Garuda yang menghubungkan Desa Kadumanis dengan Desa Citimbang, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Pada Minggu (12/07/2026).
Babinsa Desa Kadumanis Koramil 13/Salem Kodim 0713/Brebes, Serda Hasanudin, tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi turut bekerja bersama masyarakat di lokasi pembangunan sebagai bentuk nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat.
Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat bukan sekadar menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pembangunan, melainkan juga memberikan contoh melalui tindakan nyata. Dengan penuh semangat, Serda Hasanudin ikut bergotong royong bersama warga dalam berbagai pekerjaan sesuai kebutuhan di lapangan, membuktikan bahwa seorang Babinsa harus menjadi pelopor sekaligus penggerak dalam setiap kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sejak pagi hari, suasana penuh semangat terlihat di lokasi pembangunan. Masyarakat dari Desa Kadumanis dan Desa Citimbang bekerja bahu-membahu bersama aparat TNI menyelesaikan berbagai tahapan pekerjaan pembangunan Jembatan Garuda. Semangat kebersamaan yang telah terjalin sejak awal pembangunan terus menjadi kekuatan utama dalam mempercepat penyelesaian proyek yang sangat dinantikan masyarakat tersebut.
Serda Hasanudin mengatakan bahwa sebagai aparat kewilayahan, Babinsa memiliki tanggung jawab untuk selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga ikut merasakan dan membantu setiap kesulitan yang dihadapi warga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Seorang Babinsa tidak cukup hanya melihat pekerjaan dari kejauhan. Kami harus ikut bekerja bersama masyarakat, merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga kebersamaan dan kepercayaan antara TNI dengan rakyat semakin kuat. Inilah wujud nyata pengabdian kami kepada masyarakat,” ujar Serda Hasanudin.
Menurutnya, pembangunan Jembatan Garuda merupakan hasil kerja sama seluruh elemen masyarakat, pemerintah desa, tim teknis, dan TNI. Oleh karena itu, setiap keberhasilan yang dicapai merupakan keberhasilan bersama yang harus terus dijaga hingga pembangunan selesai.
Sementara itu, Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int memberikan apresiasi kepada Babinsa dan masyarakat yang terus menunjukkan semangat gotong royong dalam mendukung pembangunan Jembatan Garuda.
“Babinsa harus menjadi teladan di tengah masyarakat. Kehadirannya bukan hanya sebagai pembina wilayah, tetapi juga sebagai pelopor yang mampu menggerakkan dan memberikan contoh melalui tindakan nyata. Apa yang dilakukan Serda Hasanudin merupakan implementasi tugas pembinaan teritorial sekaligus wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat yang selama ini menjadi kekuatan utama dalam mendukung pembangunan,” tegas Dandim.
Beliau menambahkan bahwa pembangunan Jembatan Garuda merupakan salah satu bentuk pemerataan pembangunan yang manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kehadiran jembatan tersebut akan memperlancar mobilitas warga, mempercepat distribusi hasil pertanian, mempermudah akses menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah Kecamatan Salem.
Selama proses pembangunan berlangsung, budaya gotong royong terus tumbuh dan menjadi pemandangan yang membanggakan. Warga secara sukarela meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu pembangunan. Kebersamaan tersebut mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tetap terpelihara di tengah kehidupan masyarakat pedesaan.
Partisipasi aktif Babinsa dalam setiap tahapan pembangunan juga merupakan implementasi nyata salah satu tugas TNI AD, yaitu membantu mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Kehadiran aparat teritorial di tengah masyarakat tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga menjadi motivasi bagi warga untuk terus menjaga semangat persatuan dan kebersamaan dalam membangun desa.
Dengan semangat gotong royong yang terus terpelihara, pembangunan Jembatan Garuda di Desa Kadumanis diharapkan dapat segera diselesaikan sesuai rencana. Jembatan ini nantinya tidak hanya menjadi penghubung antara Desa Kadumanis dan Desa Citimbang, tetapi juga menjadi simbol kuatnya sinergi antara TNI dan rakyat dalam membangun daerah, memperkuat persatuan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Brebes yang semakin maju dan mandiri. Red
Banjarbaru, DN-II Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., didampingi para Kepala Dinas dan Pejabat List A Lanud Sjamsudin Noor, menerima kunjungan Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si., di Air Weapon Range (AWR) Dwi Harmono Maluka Baulin, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Jumat (10/07/2026).
Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka koordinasi awal sekaligus survei lapangan untuk meninjau potensi lahan aset TNI Angkatan Udara yang direncanakan menjadi kawasan pertanian terpadu. Pengembangan kawasan tersebut diarahkan pada budidaya tanaman sorgum yang dipadukan dengan penanaman pohon kelapa sebagai pagar hidup, sehingga diharapkan mampu menciptakan sistem pertanian yang produktif, efisien, dan berkelanjutan.
Dalam pelaksanaan survei tersebut, Danlanud Sam bersama Rektor ULM dan para pejabat Lanud Sam mengamati secara langsung kondisi lahan guna memperoleh gambaran mengenai karakteristik wilayah, tingkat kesesuaian tanah, serta potensi pengembangan komoditas pertanian. Survei ini juga menjadi bagian penting dalam penyusunan konsep pengelolaan kawasan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan aset negara secara tepat guna.
Danlanud Sam menyampaikan bahwa pemanfaatan lahan aset TNI AU secara optimal merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Menurutnya, lahan yang memiliki potensi besar tersebut dapat dikembangkan menjadi kawasan pertanian melalui budidaya tanaman sorgum yang dipadukan dengan penanaman pohon kelapa sebagai pagar hidup.
“Pemilihan kedua komoditas tersebut didasarkan pada kemampuannya beradaptasi dengan kondisi lahan, memiliki nilai ekonomis yang tinggi, serta prospek pengembangan yang baik sebagai sumber pangan, pakan, dan produk turunan lainnya, sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian,” ujar Danlanud.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sementara itu, Rektor ULM menilai kawasan AWR Dwi Harmono Maluka Baulin memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan menjadi sentra pertanian terpadu. Menurutnya, kondisi lahan yang tersedia memiliki potensi untuk mendukung pengembangan tanaman sorgum dan kelapa apabila dikelola dengan perencanaan yang matang, didukung penerapan teknologi pertanian yang tepat, serta pengelolaan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan dan akademik ilmiah, potensi lahan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai karakteristik wilayah Kalimantan Selatan.
Kegiatan ini menjadi tahapan awal dalam penyusunan rencana pengembangan kawasan pertanian terpadu di lahan aset TNI Angkatan Udara. Melalui identifikasi karakteristik lahan, kesesuaian komoditas, serta perencanaan pengelolaan yang matang, kawasan tersebut diharapkan mampu mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional menuju Indonesia Maju. Red
You cannot copy content of this page