BREBES, DN-II Penantian panjang masyarakat Desa Bangbayang, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, akhirnya berakhir dengan kebahagiaan. Setelah melalui proses pembangunan yang berlangsung selama beberapa bulan dan dikerjakan secara bertahap dengan semangat gotong royong, pembangunan Jembatan Gantung Garuda di lintasan Sungai Ciraja resmi mencapai tahap finis pada Sabtu (18/07/2026).
Rampungnya pembangunan tersebut disambut penuh rasa syukur oleh masyarakat yang selama ini menantikan hadirnya akses penyeberangan yang aman, kokoh, dan layak digunakan.
Sejak pagi hari, suasana di lokasi pembangunan dipenuhi wajah-wajah bahagia. Jembatan yang dahulu hanya menjadi impian masyarakat kini berdiri kokoh membentang di atas Sungai Ciraja. Infrastruktur tersebut menjadi bukti nyata bahwa kerja keras, kebersamaan, dan semangat gotong royong mampu melahirkan sebuah karya besar yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Babinsa Desa Bangbayang, Pelda Aris, yang sejak awal mendampingi seluruh tahapan pembangunan, turut menyaksikan selesainya pekerjaan tersebut. Selama proses pembangunan, Pelda Aris selalu hadir di tengah masyarakat, memberikan motivasi, membantu koordinasi di lapangan, serta memastikan seluruh pekerjaan berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai dengan rencana.
Menurut Pelda Aris, keberhasilan pembangunan Jembatan Gantung Garuda merupakan hasil dari sinergi seluruh pihak yang memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan akses transportasi yang lebih baik bagi masyarakat pedesaan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, pembangunan Jembatan Gantung Garuda akhirnya selesai. Ini merupakan hasil kerja keras bersama antara TNI, pemerintah, tim teknis, dan masyarakat yang selama ini tanpa lelah bergotong royong. Semoga jembatan ini membawa manfaat yang besar bagi seluruh warga,” ungkap Pelda Aris.
Komandan Kodim 0713/Brebes, Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pembangunan jembatan tersebut.
Beliau menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Gantung Garuda bukan sekadar menghadirkan sebuah infrastruktur, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa kemanunggalan TNI dan rakyat merupakan kekuatan besar dalam membangun bangsa.
“Keberhasilan pembangunan Jembatan Gantung Garuda merupakan hasil dari semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian semua pihak. Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Bangbayang, pemerintah desa, tim teknis, serta seluruh personel Koramil 12/Bantarkawung yang telah bekerja dengan penuh dedikasi. Semoga jembatan ini menjadi sarana yang membawa manfaat besar bagi masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga,” ujar Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int.
Beliau juga berharap agar masyarakat bersama-sama menjaga dan merawat jembatan tersebut sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang oleh generasi yang akan datang.
Jembatan Gantung Garuda dibangun untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang selama ini harus menghadapi berbagai kendala saat melintasi Sungai Ciraja, khususnya pada musim penghujan. Dengan selesainya pembangunan, mobilitas warga akan menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Hasil pertanian dapat diangkut dengan lebih mudah, akses menuju sekolah dan fasilitas kesehatan semakin terbuka, serta aktivitas ekonomi masyarakat diperkirakan akan meningkat. 
Selama proses pembangunan berlangsung, nilai-nilai gotong royong menjadi fondasi utama keberhasilan pekerjaan. Masyarakat dari berbagai kalangan tanpa mengenal lelah terus memberikan bantuan sesuai kemampuan masing-masing. Kehadiran anggota Koramil 12/Bantarkawung yang dipimpin Babinsa Pelda Aris semakin memperkuat semangat kebersamaan sehingga setiap tahapan pembangunan dapat diselesaikan dengan baik.
Rampungnya Jembatan Gantung Garuda menjadi tonggak penting bagi kemajuan Desa Bangbayang dan wilayah sekitarnya. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu membuka peluang pembangunan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pariwisata desa. Lebih dari itu, jembatan ini menjadi simbol hadirnya negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat melalui pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Keberhasilan pembangunan Jembatan Gantung Garuda juga menjadi bukti bahwa TNI tidak hanya menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara, tetapi juga hadir sebagai motor penggerak pembangunan dan mitra masyarakat dalam mengatasi berbagai kesulitan di wilayah.
Kini, jembatan yang berdiri megah di atas Sungai Ciraja menjadi saksi atas perjalanan panjang perjuangan, kerja keras, dan pengabdian tanpa pamrih. Setiap tiang, kabel baja, dan papan lantai yang terpasang menyimpan kisah kebersamaan antara TNI dan masyarakat yang bekerja bahu-membahu demi satu tujuan mulia.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan selesainya pembangunan Jembatan Gantung Garuda pada Sabtu (18/07/2026), masyarakat Desa Bangbayang akhirnya dapat menikmati hasil dari perjuangan bersama. Jembatan tersebut bukan hanya menjadi penghubung dua wilayah yang dipisahkan sungai, tetapi juga menjadi simbol persatuan, semangat gotong royong, dan bukti nyata bahwa ketika TNI dan rakyat bersatu, pembangunan untuk kemajuan bangsa dapat terwujud dengan baik. Red
Jakarta, DN-II Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. menghadiri Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diselenggarakan oleh 10 Asosiasi Desa se-Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI di Gedung Sasana Kriya TMII, Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026).
Seminar tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Koperasi, serta Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara.
Mengusung tema “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat”, seminar yang dibuka Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini menjadi forum penguatan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mempercepat pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai fondasi kemandirian ekonomi masyarakat.
Dalam sharing session, Wapang TNI menekankan pentingnya kolaborasi seluruh unsur, mulai dari penyiapan lahan, musyawarah desa, hingga pelaksanaan program agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat segera terwujud dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Saya yakin proses pembangunan tentang KDKMP ini mulai dari penyiapan lahan semuanya ada di Inpres, kemudian pelaksanaan di bawah bagaimana musyawarah desa itu untuk mengajukan lahan yang siap dan dari lahan itulah kita bangun Koperasi Desa Merah Putih. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini bisa kita realisasikan segera dan kesejahteraan rakyat menjadi ujung tombak perputaran ekonomi ini akan menjadi keinginan kita semuanya,” ucap Wapang TNI.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Seminar ini diharapkan menghasilkan sinergi dan komitmen bersama untuk memperkuat koperasi desa yang profesional, modern, dan transparan sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Red
#tniprima #tnirakyat #indonesiaemas2045
Banjarmasin, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu mengoptimalkan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan berorientasi pada capaian hasil, bukan sekadar administratif. Menurutnya, pengawasan yang efektif menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“DPRD tidak cukup hanya menilai apakah anggaran telah terserap, tetapi DPRD harus menilai apakah anggaran tersebut memberikan hasil,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Wilayah Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) se-Pulau Kalimantan Tahun 2026 di Tree Park Hotel, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (16/7/2026).
Lebih lanjut, Wiyagus menyoroti masih rendahnya realisasi belanja modal pemerintah daerah (Pemda). Berdasarkan data yang ia paparkan, hingga Juni 2026 realisasi belanja modal baru mencapai 12,64 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian serius DPRD melalui fungsi pengawasan agar Pemda segera mempercepat pelaksanaan program pembangunan, khususnya belanja infrastruktur. Dengan demikian, anggaran tidak hanya tersimpan di kas daerah maupun perbankan.
Ia juga mendorong agar setiap proses pembahasan dan pengawasan anggaran dilakukan secara lebih substantif dengan mengedepankan indikator kinerja yang terukur. Menurutnya, setiap kebijakan anggaran harus mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata.
“Setiap pembahasan anggaran harus berani menjawab empat pertanyaan, persoalan apa yang hendak diselesaikan, siapa masyarakat yang akan menerima manfaat, hasil apa yang harus dicapai, dan kapan hasil tersebut dapat dirasakan,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Wiyagus berharap forum koordinasi tersebut menghasilkan langkah-langkah tindak lanjut yang konkret dan terukur, bukan sekadar rekomendasi normatif. Ia meminta setiap rencana aksi disusun secara jelas, lengkap dengan target waktu pelaksanaan, penanggung jawab, serta indikator keberhasilannya.
“Susunlah agenda tindak lanjut yang jelas, apa yang akan dilakukan selama 30 hari, apa yang akan dilakukan selama 60 hari, 90 hari, siapa yang bertanggung jawab, kemudian juga apa indikator keberhasilan,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam, Ketua Umum ADKASI Siswanto, Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Imam Turmudhi, Direktur Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Polri Brigjen Pol. Bhakti Eri Nurmansyah, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Tiyas Widiarto, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda, jajaran Forkopimda, serta para pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota se-Kalimantan. Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 tidak menghambat kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu tercermin dari realisasi anggaran Kemendagri yang mencapai Rp3,76 triliun atau 99,46 persen dari pagu efektif sebesar Rp3,79 triliun.
“Dan ini, [capaian] 99,46 persen ini termasuk salah satu yang tertinggi di antara kementerian/lembaga,” ujar Mendagri saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi II DPR RI tentang Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran (TA) 2025 di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Mendagri menjelaskan, semula pagu awal anggaran Kemendagri tahun 2025 sebesar Rp4,79 triliun. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja pemerintah, pagu tersebut menjadi Rp2,61 tirilun. Kemudian, melalui relaksasi anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pagu efektif Kemendagri meningkat menjadi Rp3,79 triliun untuk mendukung berbagai kebutuhan strategis.
Secara rinci, ia menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung program Kemendagri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di antaranya penguatan infrastruktur teknologi informasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), mendukung belanja wajib dan kegiatan prioritas, serta penguatan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Tak hanya itu, anggaran juga dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta pelaksanaan berbagai prioritas pemerintah di daerah.
Di sisi penerimaan negara, Kemendagri juga mencatatkan kinerja positif. Hingga akhir 2025, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,22 triliun atau 225,30 persen dari target sebesar Rp545,62 miliar. Capaian tersebut terutama ditopang oleh layanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil.
“Kemudian kami sampaikan mengenai prestasi atas realisasi program anggaran Kemendagri tahun 2025. Capaian opini BPK atas penyajian laporan keuangan Kemendagri, opini adalah wajar tanpa pengecualian, dan opini merupakan WTP yang ke-12 kali berturut-turut dari tahun 2014,” sambungnya.
Selain mempertahankan opini WTP, Kemendagri juga membukukan sejumlah capaian kinerja yang menggembirakan. Di antaranya nilai kinerja anggaran sebesar 94,69 dengan kategori sangat baik, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebesar 78,99 dengan predikat sangat baik (BB), serta indeks reformasi birokrasi sebesar 91,01 dengan kategori A. Tak hanya itu, dari sisi penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025 Kemendagri memperoleh predikat sangat baik.
“Kami mengucapkan terima kasih banyak karena semua yang kami capai ini tidak lain dari pengawasan dan rapat kerja yang sering dilaksanakan, termasuk juga ke lapangan oleh para pimpinan dan Komisi II DPR RI. Kita bergerak di semua daerah, termasuk pos pos lintas batas, sehingga kami melakukan introspeksi dan perbaikan-perbaikan dan Alhamdulillah dinilai dari semua lembaga tadi cukup baik bahkan sangat baik,” tandasnya.
Turut hadir pada rapat tersebut jajaran Pimpinan Komisi II DPR RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, serta jajaran pejabat di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Red
*Mendagri Tito Ungkap Strategi Pencegahan Korupsi di Daerah melalui Sistem dan Sikap Integritas*
Jakarta, www.detik-nasional.com // Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang kerap melibatkan kepala daerah tidak hanya dapat dilakukan dengan mengandalkan fungsi pengawasan. Menurutnya, penguatan sistem tata kelola pemerintahan dan sikap integritas kepala daerah menjadi kunci agar praktik korupsi dapat dicegah.
“Yang kita bisa lakukan kepada kepala daerah ini adalah, satu, kita melakukan retret. Tujuannya untuk menguatkan nasionalismenya, integritasnya, ya. Kemudian juga memberikan pembekalan-pembekalan awal, termasuk KPK juga hadir di sana. BPKP juga hadir memberikan masukan,” ujar Mendagri kepada awak media usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Namun demikian, Mendagri menegaskan bahwa posisi kepala daerah berbeda dengan pejabat dalam sistem komando karena mereka dipilih langsung oleh rakyat. Oleh sebab itu, pembinaan lebih mengedepankan penguatan sistem.
Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membangun berbagai instrumen pengawasan, di antaranya melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penyusunan pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga sistem pengawasan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah bersama KPK dan Kejaksaan Agung juga mengembangkan sistem pencegahan korupsi melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Meski demikian, ia mengingatkan bahwa sebaik apa pun sistem yang dibangun tetap memerlukan integritas dari setiap kepala daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Tapi semua sistem ini kan bisa saja nanti diakali di lapangan. Ada gratifikasi dan lain-lain. Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah,” sambung Mendagri.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyoroti tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang kerap menjadi isu krusial. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diatasi dengan terobosan, salah satunya usulan penambahan biaya operasional kepala daerah dari persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, kepala daerah memiliki dorongan untuk meningkatkan kinerja fiskal daerah tanpa membebani masyarakat.
“Tapi ini perlu, perlu adanya studi dulu ya. Perlu adanya pembicaraan antar-kementerian, lembaga di pemerintahan, bila perlu juga berbicara dengan DPR. Karena ini keputusan penting,” tandasnya.
Puspen Kemendagri
REDAKSI
JAKARTA, DN-II Pemerintah terus melakukan langkah akselerasi untuk menyempurnakan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh tengah dilakukan guna memastikan program strategis ini berjalan tepat sasaran, efektif, dan transparan.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulkifli usai mengikuti rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/07/2026). Ia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan kajian mendalam terkait berbagai dinamika di lapangan untuk kemudian dirumuskan sebagai langkah perbaikan.
”Kami sedang melakukan pemetaan terhadap kendala yang ada. Hasil kajian ini nantinya akan kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk mendapatkan arahan dan keputusan lebih lanjut,” ujar Zulkifli.
Dalam proses evaluasi tersebut, pemerintah telah mengidentifikasi beberapa poin krusial yang memerlukan perbaikan, di antaranya:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penguatan Pengawasan: Upaya mitigasi terhadap potensi penyalahgunaan program.
Akurasi Data: Pemetaan kembali titik distribusi agar tepat sasaran bagi penerima manfaat.
Penguatan Infrastruktur: Pemenuhan ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menjamin kelancaran penyaluran di berbagai daerah.
Menko Bidang Pangan memberikan target waktu selama satu bulan untuk menuntaskan hambatan-hambatan tersebut. Langkah ini dilakukan agar program MBG tidak hanya sekadar berjalan, tetapi mampu memberikan dampak optimal sesuai dengan tujuan pembangunan sumber daya manusia yang dicanangkan pemerintah.
”Kami berkomitmen menuntaskan persoalan ini dalam waktu satu bulan. Harapannya, pelaksanaan ke depan menjadi jauh lebih efektif, transparan, dan mampu menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata,” pungkasnya.
Rrd/BPMI Setpres
Tag: #KemensetnegRI #RilisPresiden #MakanBergiziGratis #KebijakanPemerintah
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan Taufanto, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Rapat kerja yang digelar secara tertutup tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Pertahanan/TNI Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran negara.
Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan negara di lingkungan Kemhan dan TNI.
Kehadiran Panglima TNI bersama para Kepala Staf Angkatan dalam rapat tersebut mencerminkan komitmen TNI untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel serta memperkuat sinergi dengan DPR RI dalam mewujudkan tata kelola pertahanan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tnirakyat #indonesiaemas2045
JAKARTA, DN-II Pemerintah menegaskan peran strategis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pusat penyaluran program bantuan pemerintah sekaligus berfungsi sebagai penyerap hasil pertanian masyarakat desa. Langkah ini diambil untuk memastikan efisiensi distribusi bantuan dan menjaga stabilitas ekonomi di tingkat desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa KDMP dirancang sebagai infrastruktur pemerintah yang berfungsi untuk mendistribusikan bantuan sosial serta barang-barang bersubsidi. Selain itu, KDMP memegang peran krusial sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi pertanian masyarakat.
”Peran ini sangat vital, terutama saat harga komoditas pertanian di pasar berada di bawah harga ketetapan pemerintah,” ujar Zulkifli Hasan usai memberikan keterangan kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/07/2026).
Senada dengan hal tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menambahkan bahwa program KDMP diproyeksikan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Menurutnya, mekanisme pengelolaan koperasi memastikan bahwa sebesar 20 persen dari keuntungan operasional akan dikembalikan kepada masyarakat guna meningkatkan pendapatan desa.
Integrasi dengan BUMDes
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pemerintah juga terus memperkuat ekosistem ekonomi perdesaan melalui integrasi KDMP dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal juga menjadi prioritas dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
”Ke depan, setiap KDMP akan bersinergi dengan BUMDes untuk memastikan komoditas yang dipasarkan relevan dengan potensi unggulan desa masing-masing. Dengan cara ini, kemandirian ekonomi desa dapat terwujud dan manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh penduduk desa,” pungkas Yandri.
Red/BPMI Setpres
Tagar: #KemensetnegRI #RilisPresiden
LAHAT, DN-II Kedatangan Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, di Kawasan Transmigrasi Kikim, Kabupaten Lahat, pada Senin (13/7/2026), membawa harapan baru bagi warga setempat. Momen ini menjadi sangat bersejarah, mengingat sejak program transmigrasi pertama kali dimulai di wilayah tersebut pada tahun 1982, baru kali ini kawasan mereka ditinjau langsung oleh pejabat setingkat Menteri.
Kehadiran Viva Yoga di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kikim Timur, disambut antusias oleh masyarakat transmigran, jajaran guru dan siswa, serta unsur pemerintah daerah, termasuk Bupati Lahat Bursah Sarnubi dan Wakil Bupati Widia Ningsih.
Dalam kunjungan tersebut, Viva Yoga meresmikan proyek pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan di kawasan transmigrasi. Ia mengenang perjalanan panjang para transmigran asal Jawa yang mulai menempati wilayah Lahat sejak 44 tahun lalu.
”Dahulu, transmigrasi dilakukan dengan pendekatan top-down oleh pemerintah pusat. Kini, polanya telah berubah menjadi bottom-up dan desentralisasi, di mana program ini berjalan atas inisiatif pemerintah daerah,” ujar Viva Yoga.
Ia menambahkan, kesuksesan transmigrasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah terbukti dari tingginya minat kepala daerah. Saat ini, terdapat 60 proposal dari berbagai bupati yang mengajukan pembukaan kawasan transmigrasi baru. Namun, Viva Yoga menegaskan bahwa setiap lahan yang disiapkan harus memenuhi kriteria clear, clean, and free untuk menghindari sengketa di masa depan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Program “Trans Tuntas” untuk Kepastian Hukum
Menanggapi aspirasi warga terkait tumpang tindih lahan dan sertifikasi hak atas tanah, Viva Yoga menegaskan bahwa Kementerian Transmigrasi tengah menggeber program “Trans Tuntas”.
”Program ini difokuskan untuk menyelesaikan sengketa lahan di kawasan transmigrasi dan mempercepat sertifikasi lahan milik warga menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Kami akan terus bekerja sampai seluruh persoalan lahan ini selesai,” tegasnya.
Sinergi Pembangunan Pendidikan
Guna memaksimalkan dampak, Viva Yoga mengungkapkan bahwa Kementerian Transmigrasi telah menjalin sinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
”Kemendikdasmen memiliki target pembangunan dan rehabilitasi sekolah di 70.000 titik. Ribuan sekolah di kawasan transmigrasi yang masih membutuhkan perbaikan akan kami integrasikan dalam program kerja sama ini, termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar,” jelasnya.
Mengakhiri kunjungannya, Viva Yoga menyampaikan optimisme terhadap masa depan anak-anak di kawasan transmigrasi. Ia berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan guna mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang kompetitif dari pelosok desa.
”Saya melihat anak-anak di sini sangat cerdas dan ceria. Mereka adalah aset masa depan yang harus kita dukung dengan fasilitas pendidikan yang layak agar potensi mereka dapat berkembang maksimal,” pungkasnya. Red
BREBES, DN-II Mewakili Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes Dr. Tahroni, M.Pd., memimpin upacara pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III Tahun Anggaran 2026 di Desa Telaga, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Rabu (15/07/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Brebes, pimpinan perangkat daerah terkait, Ketua PMI, Ketua Baznas, serta unsur masyarakat dan perangkat Desa Telaga.
Program TMMD Sengkuyung Tahap III ini akan berlangsung selama 30 hari, mulai 15 Juli hingga 15 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.
Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembangunan infrastruktur mulai dari pembukaan akses jalan 1.080 Meter, rabat beton, pembangunan Drainase dan Talud, rehabilitasi 3 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta kegiatan nonfisik berupa penyuluhan, pelatihan, bakti sosial, pemberian bantuan sembako, donor darah, dan berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Dalam sambutannya Dr. Tahroni, M.Pd. menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kodim 0713/Brebes atas dedikasi dan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah. “TMMD merupakan bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat, terima kasih kepada jajaran Kodim 0713/Brebes yang terus hadir sebagai motor penggerak pembangunan, khususnya di wilayah yang membutuhkan percepatan pembangunan,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ia mendorong desa-desa di Kabupaten Brebes untuk terus berinovasi dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. “Desa harus semakin kreatif dalam menggali potensi, mengembangkan UMKM, serta mengelola sumber daya secara inovatif, Pemerintah Kabupaten Brebes akan selalu memberikan dukungan penuh bagi desa-desa yang berkomitmen untuk maju,” tambahnya.
Sementara itu, Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Brebes dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan TMMD. Ia menjelaskan bahwa selain sasaran fisik berupa pembukaan akses dan pengecoran jalan dan rehabilitasi RTLH, TMMD juga menyasar kegiatan nonfisik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Melalui TMMD, kami berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat kebersamaan TNI dan rakyat,” ungkapnya.
Usai upacara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lokasi pengecoran jalan dan rehabilitasi RTLH sebagai bagian dari program TMMD Sengkuyung Tahap III di Desa Telaga.
Seluruh rangkaian kegiatan TMMD ini juga mendukung program prioritas TNI Angkatan Darat, antara lain ketahanan pangan, rehabilitasi RTLH, program TNI Manunggal Air dan pembangunan MCK, percepatan penurunan stunting, serta pelestarian lingkungan.
Melalui TMMD, diharapkan tidak hanya terbangun infrastruktur desa, tetapi juga tumbuh semangat gotong royong, kemandirian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Red
You cannot copy content of this page