Lombok Barat, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) Lombok Barat dan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Regional Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan Gerakan Bersih Pantai. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung gerakan nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).
Bima menegaskan, gerakan Indonesia ASRI bukan sekadar seremoni maupun kegiatan insidental, tetapi harus menjadi bagian dari keseharian pemerintah daerah (Pemda).
“Ada satu hal yang dititipkan oleh Presiden kepada seluruh kepala daerah dan Pak Menteri (Menteri Dalam Negeri) minta kita mengawal itu, mengawasi itu, yaitu gerakan ASRI, aman, sehat, resik, dan indah kita kawal,” katanya pada Apel Pagi dan Gerakan Bersih Pantai di Pantai Senggigi, Lombok Barat, NTB, Selasa (19/5/2026).
Ia melanjutkan, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah wisata, termasuk Lombok. Presiden menekankan pentingnya menjaga kebersihan destinasi wisata agar memberikan kesan baik bagi wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara. Karena itu, Pemda diharapkan tidak abai terhadap persoalan sampah dan mampu mengelolanya secara bijak.
“Tadi [lari pagi] bersama adik-adik praja ini, dan di sepanjang jalan kami masih melihat juga timbunan-timbunan sampah. Itu PR (pekerjaan rumah) kita, walaupun secara umum pantai di Lombok ini saya kira di Senggigi ini cantik dan bersih. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau semua bergerak dan bukan hanya insidental,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bima juga mencontohkan Komunitas Peduli Ciliwung di Bogor yang aktif membersihkan sampah. Komunitas ini sudah beroperasi selama belasan tahun. Menurutnya, gerakan berbasis komunitas tersebut merupakan praktik baik yang perlu terus dihidupkan oleh Pemda.
“Ada Komunitas Peduli Ciliwung yang setiap hari [bersih-bersih], bahkan melebar, bukan hanya ke sungai tapi juga ke taman-taman. Jadi kita ingin ini menjadi bagian kesadaran kolektif kita semua,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia berharap para kepala daerah dapat membumikan gerakan ASRI melalui program yang berjalan dari hulu hingga hilir. Menurutnya, upaya menjaga kebersihan tidak cukup hanya dengan memungut sampah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan langsung kepala daerah untuk turun ke lapangan.
Ia pun menitipkan pesan kepada para praja IPDN yang mengikuti apel agar kelak, ketika menjadi kepala daerah, tetap dekat dengan masyarakat dan aktif bekerja di lapangan.
“Saya titipkan, kalian harus terus turun ke lapangan. Jangan terjebak di belakang meja, jangan terjebak ke acara seremoni. Turun di lapangan, pastikan staf Anda, anak buah Anda bergerak bersama rakyat, bersama warga untuk selalu membersihkan,” tandasnya.
Sebagai informasi, apel pagi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Akmal Malik, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi NTB. Red
Lombok Barat, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus membuka Gerakan Pangan Murah di pelataran Pantai Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (19/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wiyagus didampingi Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini meninjau stan pangan murah yang ramai didatangi warga.
Wiyagus menyapa langsung warga Lombok yang hendak membeli berbagai kebutuhan pangan, seperti beras, telur, bawang, sayuran, hingga komoditas daging. Ia juga berdialog secara informal dengan warga terkait kebutuhan pokok yang mereka beli.
Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh antusiasme masyarakat. Di sela peninjauan, Wiyagus turut menyemangati jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat dan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) regional NTB yang hadir.
“Lombok Barat, kerja nyata!” tegas Wiyagus bersama Bupati Lombok Barat dan para praja IPDN regional NTB.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Usai membuka dan meninjau Gerakan Pangan Murah, Wiyagus juga menyempatkan diri berinteraksi dan mendampingi praja IPDN dalam kegiatan membersihkan kawasan Pantai Senggigi.
Di tempat yang sama pada sesi yang berbeda, Wamendagri Bima Arya Sugiarto usai mengikuti Gerakan Bersih Pantai memberikan sambutan dalam apel pagi bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) Lombok Barat dan praja IPDN regional NTB.
Bima menyebut, Gerakan Pangan Murah memiliki peran penting dalam upaya pengendalian inflasi. Ia meminta pemerintah daerah (Pemda) memonitor harga pangan serta mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi stabilitas inflasi, mulai dari situasi geopolitik, produksi, distribusi, hingga jalur transportasi.
“Saya mengapresiasi, melihat satu gerakan yang saat ini, pagi ini juga diadakan, yaitu gerakan pangan murah. Kita pastikan inflasi terkendali di NTB, khususnya di Lombok Barat ini,” tandasnya. Red
Lombok Barat, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TPKS) guna menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban di daerah.
Hal tersebut disampaikan Mendagri saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Forkopimda se-Maluku dan Nusa Tenggara. Kegiatan bertajuk “Peran Pemerintah Pusat dalam Mewujudkan Peningkatan Sinergitas Menjaga Kerukunan, Keamanan, dan Ketertiban Umum” tersebut berlangsung di Ballroom Merumatta Senggigi Lombok, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (19/5/2026).
Mendagri menjelaskan, agenda utama kegiatan di NTB sejatinya merupakan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah (Pemda) berprestasi di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara. Namun, atas kesepakatan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), forum ini kemudian juga menjadi momentum koordinasi Forkopimda.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyampaikan tiga hal penting yang perlu diperkuat daerah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan. Pertama, Forkopimda dinilai memiliki peran sangat strategis karena menjadi forum yang mempertemukan seluruh unsur pimpinan daerah yang memiliki kewenangan besar dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.
“Saya lihat ada tiga hal di daerah itu yang sangat penting untuk menjaga stabilitas, politik, dan keamanan di daerah masing-masing. Satu adalah Forkopimpda ini, karena forum semua pimpinan yang punya power, ada Pangdam, Kapolda, Kajari, Kapolres, Kajati, Kabinda, itu sangat berpengaruh,” katanya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kedua, Mendagri menilai FKUB memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan masyarakat, khususnya di daerah yang rentan terhadap isu-isu keagamaan. Meski demikian, salah satu tantangan FKUB di daerah saat ini adalah masih terbatasnya dukungan anggaran sehingga ruang geraknya terbatas.
“Kalau [FKUB] bergerak, berjalan, dan pro-aktif mereka mendatangi daerah-daerah yang rawan pada isu-isu itu, [daerah] biasanya akan tenang. Tapi kalau seandainya FKUB tidak jalan, baru [seperti] pemadam kebakaran [bertindak] setelah kejadian,” terangnya.
Ketiga, Mendagri meminta Pemda membentuk dan mengaktifkan Tim TPKS. Menurutnya, masih ada daerah yang belum membentuk maupun mengoptimalkan tim tersebut. Pembentukan TPKS merupakan amanat regulasi, antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang diperkuat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta regulasi turunan lainnya.
Mendagri menambahkan, tim tersebut memiliki peran penting dalam menyusun rencana aksi penanganan konflik sosial, mulai dari pencegahan konflik, penghentian konflik, hingga pemulihan pascakonflik di daerah.
“Pentingnya untuk membentuk tim penanganan konflik sosial, itu juga amanat dari Perpres, PP juga ada, ada undang-undang juga penanganan konflik sosial,” tandasnya.
Rakor ini turut dihadiri oleh Menko Polkam Djamari Chaniago, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, serta jajaran Forkopimda se-Maluku dan Nusa Tenggara. Red
Lombok Barat, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membangun iklim kompetitif antarpemerintah daerah (Pemda) melalui pemberian penghargaan daerah berprestasi berupa insentif fiskal berbasis regional. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan kinerja daerah sekaligus memberikan apresiasi kepada kepala daerah berprestasi.
Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada awak media pada acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Maluku dan Nusa Tenggara di Ballroom Merumatta Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (19/5/2026).
Mendagri menjelaskan, penghargaan tidak hanya diberikan dalam bentuk trofi, tetapi juga insentif fiskal dari anggaran Kemendagri. Untuk tingkat kabupaten, Terbaik I memperoleh insentif sebesar Rp3 miliar, Terbaik II Rp2 miliar, dan Terbaik III Rp1 miliar. Sementara itu, pada tingkat provinsi dan kota, penghargaan hanya diberikan kepada Terbaik I dengan insentif sebesar Rp3 miliar.
Ia menambahkan, skema penghargaan tersebut dibagi berdasarkan regional agar kompetisi berlangsung lebih adil dan merata. Regional tersebut meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Nusa Tenggara, Jawa-Bali, serta Papua.
“Tujuannya adalah satu untuk menimbulkan iklim kompetitif. Yang kedua, otomatis memberikan penghargaan kepada yang berprestasi. Yang ketiga, memancing yang belum berprestasi, belum beruntung maksudnya, agar mereka bisa bekerja lebih keras lagi,” katanya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan, penilaian dilakukan menggunakan data yang telah tersedia dan terverifikasi, antara lain dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta data Kemendagri. Kategori yang dikompetisikan meliputi penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, creative financing, penurunan tingkat pengangguran, serta pengendalian inflasi.
“Ada empat kategori yang dikompetisikan dan itu datanya udah jelas dari data BPS, termasuk data yang ada di Kemendagri,” ujarnya.
Selain mendorong kompetisi sehat, Mendagri menegaskan kegiatan tersebut juga bertujuan menunjukkan kepada publik bahwa banyak kepala daerah yang memiliki kinerja baik dan layak diapresiasi.
“Sebetulnya juga, kita ingin menyampaikan melalui acara ini, cukup banyak kepala daerah yang bagus-bagus yang berprestasi, yang perlu dihargai,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa program penghargaan dan insentif fiskal tersebut sejak awal dikonsultasikan dan diawasi Komisi II DPR RI, termasuk dalam proses penganggarannya. Kemendagri sendiri menyiapkan anggaran insentif fiskal sebesar Rp1 triliun yang akan disalurkan secara bertahap dalam beberapa gelombang penghargaan berdasarkan regional yang telah ditetapkan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, para gubernur wilayah Maluku dan Nusa Tenggara, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait. Red
Lombok Barat, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendukung penuh pelaksanaan kebijakan nol persen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Implementasi kebijakan tersebut dinilai dapat mempercepat akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mendukung program perumahan rakyat.
“Dengan adanya BPHTB nol persen, otomatis kan lebih kurang [besarnya] lima persen yang harus dibayar dari NJOP, itu kan [jadi] nol, PBG juga gitu,” katanya pada Kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Gedung Graha Bhakti Praja Conference Center, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (19/5/2026).
Mendagri menjelaskan, pemerintah juga terus memperluas cakupan kategori MBR agar semakin banyak masyarakat dapat mengakses program perumahan. Menurutnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah menerbitkan kebijakan yang menaikkan batas penghasilan kategori MBR.
“Dinaikkan lagi plafonnya oleh Beliau (Menteri PKP), sehingga lebih banyak lagi untuk memasukkan kategori masyarakat berpenghasilan rendah,” tuturnya.
Untuk mendukung implementasi kebijakan nol persen BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR, Mendagri mendorong seluruh daerah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Menurutnya, MPP memudahkan pelayanan perizinan melalui sistem satu atap, termasuk pelayanan penerbitan PBG.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami sudah ada 359 [MPP], kami lagi dorong daerah-daerah lain,” tambahnya.
Berdasarkan data yang dikantonginya, Mendagri mengapresiasi Provinsi NTB sebagai wilayah dengan penerbitan PBG tertinggi di kawasan Nusa Tenggara dan Maluku. Ia menilai tingginya angka tersebut menunjukkan keterlibatan pengembang perumahan dalam memanfaatkan kemudahan perizinan yang diberikan pemerintah.
“Jadi yang tertinggi memang di NTB. Ada lebih kurang ada empat atau lima kabupaten/kota yang menerbitkan PBG. Itu jumlahnya kalau tidak salah 60-an, tapi dampaknya itu 3.400-an lebih. Artinya apa? Artinya ini digunakan oleh pengembang. Kalau misalnya 60 PBG jadinya 60 rumah, itu berarti individual,” jelasnya.
Di sisi lain, Mendagri menyoroti masih rendahnya penerbitan PBG di sejumlah daerah, seperti Maluku Utara. Kondisi tersebut menunjukkan iklim pengembangan perumahan oleh developer belum tumbuh optimal.
“Karena PBG enggak dimanfaatkan, jumlahnya cuma tiga yang keluar selama dua tahun. Bukan salahnya provinsi. Karena ini kabupaten/kota ini kewenangannya,” terangnya.
Selain kemudahan perizinan dan kebijakan nol persen BPHTB serta PBG, Mendagri mengatakan pemerintah juga terus menyelesaikan persoalan tata ruang yang menjadi hambatan pembangunan perumahan. Sinkronisasi tata ruang dengan pemerintah daerah (Pemda) penting dilakukan agar pengembangan kawasan permukiman berjalan jelas dan terarah.
“Kami Kemendagri sangat mendukung, seribu persen. Apalagi ini program Presiden, program ini riil, bagi saya riil. Apalagi ini dampaknya sangat luar biasa, putaran uangnya. Ditambah lagi ada program BSPS ini, bagi saya juga riil,” pungkasnya. Red
MATARAM, DN-II Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) resmi menetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Andre Fernando, pria yang diduga kuat sebagai aktor intelektual di balik jaringan narkotika internasional. Sosok yang dikenal dengan julukan “The Doctor” ini mencuat setelah polisi berhasil membongkar sel jaringan yang dikendalikan oleh tersangka sebelumnya, Ko Erwin.
Terbitnya status DPO ini menjadi sinyal perang terbuka polisi terhadap sindikat yang menyuplai barang haram ke wilayah NTB dari luar negeri.
Peran Strategis Sang Apoteker Sindikat
Julukan “The Doctor” yang disematkan pada Andre Fernando bukan sekadar nama sandi. Berdasarkan hasil pengembangan penyidikan terhadap Ko Erwin, Andre diduga berperan sebagai pengatur komposisi distribusi serta penentu kualitas narkotika tingkat tinggi sebelum dilempar ke pasar lokal.
“Jaringan ini beroperasi sangat rapi dan sistematis. Keterangan dari Ko Erwin menjadi kunci bagi kami untuk memutus rantai pasokan internasional ini,” ungkap sumber internal kepolisian.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jeratan Pasal Berlapis
Polisi tidak main-main dalam memburu Andre. Ia dijerat dengan pasal-pasal berat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
Pasal 114 Ayat (2): Peran sebagai bandar/perantara (Ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup).
Pasal 112 Ayat (2): Penguasaan narkotika golongan I bukan tanaman dalam jumlah besar.
Pasal 132 Ayat (1): Permufakatan jahat terorganisir. 
DATA IDENTITAS BURONAN (DPO)
Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba telah merilis selebaran resmi dengan detail sebagai berikut:
Kategori Detail Informasi
Nama Lengkap ANDRE FERNANDO
Alias The Doctor
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
NIK 3171032602940004
Ciri Fisik Tinggi 165 cm, Berat 70 kg (Berisi/Gemuk)
Rambut / Kulit Hitam Pendek Lurus / Sawo Matang
Alamat Terakhir Jl. Sumur Batu Blok I No. 12A, Cempaka Baru, Jakarta Pusat
Imbauan Masyarakat
Polda NTB memperketat pengawasan di seluruh pintu masuk wilayah dan berkoordinasi dengan lintas instansi untuk mempersempit ruang gerak tersangka. Masyarakat yang memiliki informasi valid diimbau segera melapor ke kantor polisi terdekat atau menghubungi nomor penyidik di 0813-8527-7785.
Sesuai Pasal 104 s.d. 108 UU No. 35 Tahun 2009, identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya dan diberikan perlindungan hukum penuh oleh negara.
#BongkarBandar
#BadaiNTB
#StopNarkoba
#PolriPresisi
JAKARTA, DN-II Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., mengeluarkan peringatan keras terkait anomali keuangan yang terjadi pada PT Air Minum Giri Menang (AMGM). Ia menyebut struktur laba perusahaan tersebut sebagai sebuah “Tragedi Investasi” bagi rakyat Lombok Barat (Lobar).
Dalam keterangannya di Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta (1/3/2026), Prof. Sutan menyoroti ketimpangan drastis antara suntikan modal raksasa dari Pemerintah Daerah dengan imbal hasil (dividen) yang diterima.
Analisis “Capital Trap” dan Logika Investasi yang Lumpuh
Berdasarkan data akumulasi modal Pemda Lobar periode 2010–2024, total investasi telah mencapai Rp191 Miliar. Angka ini melonjak setelah adanya suntikan modal terbaru sebesar Rp53 Miliar pada 2024. Dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 62,42%, Pemda Lobar seharusnya memiliki kendali penuh atas profitabilitas perusahaan.
Namun, realitasnya justru pahit. Dividen yang diproyeksikan untuk tahun 2025 hanya naik tipis menjadi Rp11 Miliar dari sebelumnya Rp10 Miliar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Ini adalah Capital Trap atau jebakan modal. Tambahan modal Rp53 Miliar hanya menghasilkan pertumbuhan setoran 1,8%. Secara logika investasi sehat, ini adalah kegagalan manajemen yang telanjang,” tegas Prof. Sutan via telepon seluler.
Perbandingan dengan Bunga Deposito
Prof. Sutan memberikan simulasi sederhana untuk menunjukkan betapa tidak efisiennya pengelolaan dana tersebut. Jika uang rakyat sebesar Rp191 Miliar itu hanya ditaruh di deposito bank dengan bunga moderat 5%, daerah akan menerima pendapatan pasif sekitar Rp9,5 Miliar per tahun tanpa risiko operasional apa pun.
“Jika PT AMGM dengan monopoli pasar dan modal Rp191 Miliar hanya bisa setor dividen Rp10-11 Miliar, maka operasionalnya patut dipertanyakan. Apa gunanya berbisnis jika hasilnya hampir sama dengan menaruh uang di bank?” cetusnya.
Tiga Dugaan Forensik Keuangan
Dengan total kekuatan finansial (modal plus utang bank) yang mendekati Rp310 Miliar, seharusnya terjadi lonjakan laba bersih yang eksponensial. Prof. Sutan mencurigai adanya pembengkakan beban operasional atau penyusutan aset yang tidak produktif (over-valued).
Secara forensik, ia memaparkan tiga dugaan kuat di balik stagnansi dividen ini:
Gali Lubang Tutup Lubang: Modal baru digunakan untuk menutupi ketidakefisienan masa lalu, bukan untuk ekspansi profit.
Kebocoran Anggaran: Pembengkakan biaya non-teknis internal yang menggerus laba sebelum sampai ke kas daerah.
Investasi “Bodong” Internal: Pembangunan infrastruktur fisik yang ada secara wujud, namun tidak menghasilkan sambungan baru yang signifikan secara ekonomi (aset mangkrak).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Desakan Audit Independen
Prof. Sutan mensinyalir adanya indikasi Cost Overrun atau penggelembungan biaya operasional seperti gaji dan tunjangan untuk “mengunci” dividen di angka rendah.
“Ada selisih negatif sekitar Rp16,1 Miliar per tahun yang hilang dari potensi manfaat. Ini adalah uang rakyat yang seharusnya bisa membangun jalan, sekolah, atau subsidi kesehatan,” tambahnya.
Sebagai penutup, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia ini menyerukan kepada Dewan Pengawas dan DPRD Lombok Barat untuk segera memanggil auditor independen. “Jangan biarkan manajemen berlindung di balik narasi ‘pengembangan infrastruktur’ jika efisiensinya nol besar,” pungkas pimpinan Ponpes Ass Saqwa Plus tersebut. (*)
NTB, DN-II Ini contoh keberhasilan sosok pemimpin yang perlu diikuti ditiru pada pemimpin tertinggi “, ujar Prof Dr Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional, Ekonom memberikan stegmennta atas kesuksesan Kapolda NTB menjawab materi pertanyaan para pemimpin Redaksi media cetak onlen. Integritas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) di bawah kepemimpinan Kapolda Irjen Edy Murbowo S.I.K M.S.i tengah menjadi sorotan positif dari pakar hukum internasional. Prof. Dr. Sutan Nasomal S.Pd.l, S.E, S.H, M.H, secara terbuka memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberanian Polda NTB dalam melakukan pembersihan internal (internal purification) yang sangat luar biasa.
Pujian ini diberikan menyusul tindakan tegas Polda NTB yang tidak segan-segan mengamankan oknum Kapolres Bima Kota dan Kasat Narkoba Polres Bima Kota terkait dugaan penyalahgunaan narkotika.
Bagi Prof. Sutan Nasomal, tindakan menangkap pejabat tinggi setingkat Kapolres dan Kasat Narkoba bukanlah perkara mudah dan memerlukan nyali yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa Polda NTB lebih mengutamakan keselamatan institusi dan masyarakat di atas segalanya.
“Ini adalah bukti nyata bahwa jargon ‘Hukum Tidak Pandang Bulu’ benar-benar tegak di NTB. Menangkap rekan sejawat, apalagi seorang Kapolres dan Kasat Narkoba, membutuhkan integritas moral yang luar biasa. Saya angkat topi untuk Polda NTB,” tegas Prof. Sutan Nasomal Sabtu (14/02/26).
Sebagai pengamat hukum internasional, Prof. Sutan menilai bahwa langkah berani ini justru menaikkan citra Polri di mata dunia. Menurutnya, sebuah institusi dianggap hebat bukan karena tidak ada anggotanya yang berbuat salah, melainkan karena keberanian institusi tersebut dalam menindak tegas siapapun yang melanggar tanpa kecuali.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Langkah ‘bersih-bersih’ ini adalah obat pahit yang menyembuhkan. Polda NTB sedang mengirimkan pesan kuat kepada sindikat narkoba: Jika pejabat mereka saja disikat, apalagi warga sipil yang mencoba bermain-main. Ini adalah standar penegakan hukum yang sangat disiplin,” tambah Prof. Sutan.
Prof. Sutan berharap masyarakat NTB terus mendukung langkah Kapolda NTB dalam menjaga kebersihan institusi. Baginya, penangkapan ini bukanlah sebuah aib, melainkan sebuah kemenangan hukum dan bentuk perlindungan nyata bagi masa depan generasi muda di Bima dan NTB secara umum Sumber Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS
LOMBOK TENGAH, DN-II Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan menyambangi Pondok Pesantren Qamarul Huda, Bagu, Lombok Tengah, pada Sabtu (7/2/2026).
Kunjungan ini dilakukan sesaat setelah Menhan meninjau kesiapan personel di Yonif TP 875/Sangga Yudha Perkasa. Kehadiran Menhan di lingkungan pesantren tersebut bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkokoh komunikasi antara pemerintah dan tokoh agama.
Peran Strategis Tokoh Agama
Dalam dialognya, Menhan Sjafrie menekankan bahwa tokoh agama memiliki peran krusial sebagai pilar stabilitas negara. Beliau menyampaikan bahwa pesantren adalah mitra strategis dalam:
Menanamkan nilai kebangsaan kepada generasi muda.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Merawat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.
Menumbuhkan semangat bela negara secara inklusif.
“Sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat, terutama para ulama, adalah kunci utama dalam memperkuat ketahanan nasional kita,” ujar Menhan dalam pertemuan tersebut.
Pertemuan Hangat dengan Ulama Karismatik
Suasana penuh kekeluargaan menyelimuti pertemuan antara Menhan Sjafrie dengan pimpinan Ponpes Qamarul Huda, Tuan Guru Haji (TGH) Turmudzi Badaruddin. Sebagai salah satu ulama paling berpengaruh di NTB, TGH Turmudzi menyambut baik langkah proaktif Menhan dalam merangkul elemen pesantren untuk kepentingan kedaulatan bangsa.
Kunjungan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus menjaga kondusivitas wilayah melalui pendekatan yang humanis namun tetap waspada terhadap tantangan pertahanan di masa depan.
Sumber: Tim Media SS
Hashtag:
#SjafrieSjamsoeddin #MenhanSjafrie #KemhanRI #PertahananUntukIndonesia #TNIBersamaRakyat #PonpesQamarulHuda #KetahananNasional
NTB, DN-II 06 Januari 2026 Pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menunjukkan taringnya di kancah internasional. Pada Jumat, 2 Januari 2026, Pelabuhan Gili Mas di Lembar, Lombok Barat, menjadi saksi momen bersejarah dengan bersandarnya Ovation of the Seas, kapal pesiar mewah milik Royal Caribbean yang menjadi kapal pesiar terbesar yang pernah singgah di Pulau Lombok.
Kapal pesiar megah Ovation of the Seas yang membawa 4.684 wisatawan mancanegara dan didukung oleh 1.630 kru profesional. Kedatangan mereka disambut langsung dengan hangat oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.
Kunjungan perdana (maiden call) kapal pesiar kelas dunia sebagai simbol kebangkitan dan pengakuan dunia terhadap potensi pariwisata Lombok.
Pelabuhan Gili Mas, Lembar, Lombok Barat, yang kini terbukti mampu melayani kapal-kapal raksasa bertaraf internasional. 
Jumat pagi, 2 Januari 2026, mengawali tahun baru dengan optimisme ekonomi yang tinggi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kedatangan ini bertujuan untuk mengeksplorasi keindahan alam dan kekayaan budaya Lombok, sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai destinasi unggulan dalam peta pariwisata pesiar (cruise tourism) global.
Para wisatawan disambut dengan atraksi budaya khas Sasak dan kemudian dijadwalkan mengunjungi destinasi ikonik seperti Kawasan Mandalika, Desa Adat Sade, hingga pusat kota Mataram, yang diharapkan memberikan dampak ekonomi langsung bagi UMKM dan pelaku wisata lokal.
Pernyataan Gubernur NTB
Dalam sambutannya, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan rasa bangga yang luar biasa. “Ini bukan sekadar kunjungan biasa, ini adalah bukti nyata bahwa dunia sangat percaya pada keamanan, kenyamanan, dan keindahan Lombok. Kami siap memberikan pengalaman terbaik bagi para tamu internasional kami,” ujarnya dengan penuh semangat.
Harapan ke Depan
Momen ini diharapkan menjadi “pintu pembuka” bagi kapal-kapal pesiar besar lainnya untuk menjadikan Lombok sebagai pelabuhan tetap. Dengan fasilitas Pelabuhan Gili Mas yang mumpuni, NTB kini siap bertransformasi menjadi pusat magnet pariwisata bahari di Indonesia Timur.
Tim Redaksi
You cannot copy content of this page