KEBUMEN, DN-II Praktik premanisme yang dibalut kedok aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Kebumen kini telah mencapai level yang mengancam stabilitas sektor pendidikan. Berdasarkan investigasi mendalam Koran Jateng edisi Senin, 1 Juni 2026, terungkap pola intimidasi dan pemerasan sistematis yang menyasar satuan pendidikan, yang kini menuntut intervensi segera dari Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Intimidasi di Balik Kedok Kontrol Sosial
Investigasi tersebut memvalidasi kesaksian narasumber yang mengalami langsung tekanan psikologis dan ancaman fisik dari oknum LSM. Praktik yang dilakukan bukan merupakan bentuk kritik sosial atau pengawasan publik yang dilindungi undang-undang, melainkan murni tindakan kriminal.
Secara yuridis, tindakan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang Pemerasan, yang berbunyi:
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, jika oknum tersebut menggunakan ancaman dengan menyebarkan informasi palsu atau mencemarkan nama baik sekolah, mereka juga dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (4) UU ITE (beserta perubahannya) terkait pemerasan dan pengancaman melalui sistem elektronik.
Urgensi Intervensi Negara
Tindakan ini merupakan perampokan terselubung terhadap anggaran pendidikan yang seharusnya digunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami mendesak Bareskrim Polri untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan proaktif. Negara tidak boleh membiarkan tenaga pendidik bekerja di bawah bayang-bayang ketakutan.
Lebih jauh, keterlibatan KPK dan Kejaksaan Agung diperlukan untuk melakukan supervisi atas dugaan adanya sindikat terorganisir yang menjadikan bantuan dana pendidikan sebagai “lahan basah”. Dalam konteks ini, Pasal-pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus menjadi acuan untuk membedah apakah ada keterlibatan oknum birokrasi yang membiarkan praktik pemerasan ini terjadi.
Perlindungan Sektor Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi wajib mengambil langkah tegas berupa audit internal dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak sekolah. Mengacu pada Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara berkewajiban menjamin satuan pendidikan sebagai lingkungan yang aman dari segala bentuk kekerasan atau gangguan kriminal.
Seruan Publik
Redaksi menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas ke meja hijau. Keberanian narasumber yang telah mengungkap praktik lancung ini harus menjadi preseden bagi korban lain untuk tidak ragu melapor kepada kepolisian berdasarkan Pasal 108 KUHAP.
Publik di Kebumen kini menanti bukti nyata dari aparat penegak hukum. Rakyat tidak membutuhkan retorika; rakyat membutuhkan tindakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan untuk membersihkan dunia pendidikan dari tangan-tangan kotor para perampok berkedok aktivis.
#PresidenRI #Mendikbud #Kapolri #BareskrimPolri #KPK_RI #KejaksaanAgung
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Publisher – Redaksi
BENGKULU, DN-II Isu dugaan pelanggaran etika yang menyeret oknum di lingkungan PDAM Tirta Hidayah Kota Bengkulu kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Kasus ini memicu reaksi publik yang menuntut transparansi serta langkah tegas dari manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut dalam menyelesaikan persoalan internalnya. (1/6/2026).
Menanggapi kabar yang beredar, pihak manajemen PDAM Tirta Hidayah angkat bicara. Kepala Bagian Umum PDAM Tirta Hidayah, Haryansyah, menyatakan pihaknya akan segera melakukan tindak lanjut setelah mendapatkan informasi mengenai persoalan tersebut.
“Saat ini saya belum mengetahui detail permasalahannya. Kami perlu melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait terlebih dahulu. Berdasarkan informasi yang beredar, memang ada keterlibatan orang dari internal PDAM,” ujar Haryansyah saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Meskipun belum memaparkan rincian kasus, Haryansyah menegaskan bahwa manajemen tidak akan bersikap pasif. Pihaknya menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat guna mendapatkan klarifikasi secara komprehensif.
“Besok (hari ini, red) akan segera kami panggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menjaga Integritas dan Kepercayaan Publik
Isu ini menjadi ujian bagi komitmen PDAM Tirta Hidayah dalam menjaga integritas serta efektivitas pengawasan internal. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta Kode Etik Pegawai, setiap pelanggaran disiplin memiliki konsekuensi tegas, baik secara administratif maupun hukum.
Sanksi bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran berat dapat berupa teguran tertulis, penurunan pangkat, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sebagai penyedia layanan publik vital, masyarakat sebagai pelanggan berhak mendapatkan kepastian bahwa operasional perusahaan berjalan profesional dan bebas dari perilaku yang mencederai kepercayaan publik. Lambannya penanganan atau ketidaktindakan manajemen dikhawatirkan dapat memicu spekulasi yang kontraproduktif bagi citra perusahaan.
Hingga berita ini diturunkan, hasil pemeriksaan maupun klarifikasi dari pihak terkait belum dipublikasikan. Sesuai dengan prinsip jurnalistik, pihak yang bersangkutan memiliki hak jawab untuk memberikan penjelasan guna melengkapi informasi yang ada.
Redaksi Investigasi News akan terus memantau dan mengawal perkembangan kasus ini untuk memastikan transparansi dan kejelasan bagi publik. Red
JAKARTA,- 31 Mei 2026 – Memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada hari ini, Tokoh Merah Putih, Bapak Bobi Irawan, menyampaikan pesan yang menggugah semangat bagi seluruh pemuda-pemudi di tanah air. Di tengah momentum bersejarah ini, ia menekankan bahwa Pancasila bukan sekadar fondasi bernegara, melainkan kompas moral yang harus menjiwai setiap langkah generasi muda menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam pernyataannya, Bobi Irawan menapak tilas sejarah perjuangan bangsa. Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan yang kita nikmati saat ini bukanlah hadiah, melainkan hasil dari pengorbanan darah dan air mata para pendahulu yang dipersatukan oleh nilai-nilai luhur Pancasila.
“Sejarah telah membuktikan bahwa saat pemuda bersatu dan meyakini kekuatan ideologi bangsanya, tidak ada kekuatan dunia yang mampu membendung perjuangan kita. Bung Tomo dan para pahlawan lainnya telah memberikan teladan bagaimana semangat oratorik harus dibarengi dengan tindakan nyata di lapangan,” ujar Bobi Irawan dengan penuh khidmat.
Menatap masa depan, Bobi Irawan menegaskan bahwa visi Indonesia Emas yang dicanangkan pemerintah adalah tanggung jawab kolektif yang berada di pundak generasi muda. Menurutnya, untuk mencapai cita-cita besar tersebut, pemuda Indonesia harus memiliki tiga karakter utama: keteguhan ideologi, keunggulan kompetensi, dan keberanian untuk berinovasi.
“Indonesia Emas bukan sekadar angka tahun 2045. Ini adalah janji masa depan yang harus kita jemput hari ini. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Jadilah aktor perubahan yang membawa kemajuan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila—gotong royong, toleransi, dan integritas,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai tokoh yang konsisten menyuarakan semangat Merah Putih, Bobi Irawan juga mengajak seluruh elemen pemuda untuk menanggalkan perbedaan yang memecah belah. Ia percaya bahwa keberagaman Indonesia adalah modal utama untuk memenangkan persaingan global yang semakin ketat.
“Gunakan tongkat komando semangat kalian untuk memimpin perubahan di bidang masing-masing. Apakah itu di teknologi, ekonomi, pendidikan, maupun kebudayaan. Mari kita jadikan peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 ini sebagai titik nol baru bagi kebangkitan pemuda Indonesia yang berwawasan global, namun tetap berakar kuat pada jati diri bangsa,” tutup Bobi Irawan.
Publisher -Red
EMPAT LAWANG, DN-II Praktik pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang, Sumatera Selatan, pada Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. (31/5/2026).
Pimpinan Umum Rajawali News Grup, Ali Sopyan, mendesak aparat penegak hukum, khususnya Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, untuk melakukan pengusutan mendalam terkait dugaan kerugian negara dalam belanja modal gedung dan bangunan.
Sorotan ini mencuat setelah ditemukannya indikasi pemecahan paket pekerjaan (pengadaan langsung) yang seharusnya dikonsolidasikan, namun sengaja dipisah pada sejumlah SKPD.
Temuan BPK: Pemecahan Paket Pekerjaan yang Tidak Lazim
Berdasarkan data pemeriksaan, Pemkab Empat Lawang mengalokasikan Belanja Modal sebesar Rp363,39 miliar pada TA 2025, dengan realisasi per 31 Oktober 2025 mencapai Rp158,25 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp27,53 miliar digunakan untuk belanja modal gedung dan bangunan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik pada RSUD Empat Lawang dan Sekretariat DPRD menemukan adanya paket pekerjaan sejenis, dengan lokasi dan rentang waktu yang sama, namun tidak dikonsolidasikan. Hal ini diduga direncanakan sejak tahap penyusunan DPA/DPPA untuk menghindari mekanisme tender.
RSUD Empat Lawang: Terdapat dua pekerjaan rehab rumah dinas dokter dan lima pekerjaan interior (pemasangan wallpanel/wallpaper) yang dipecah, padahal dilaksanakan dalam rentang waktu dan oleh penyedia yang sama.
Sekretariat DPRD: Ditemukan pemisahan paket pekerjaan rehab ruangan dan rehab atap yang semestinya dapat digabungkan menjadi satu paket pekerjaan.
Pelanggaran Ketentuan Perundang-undangan
Praktik pemecahan paket ini dinilai melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan, antara lain:
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1), yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya (Perpres Nomor 46 Tahun 2025). Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 11 ayat (1) huruf b secara tegas memberikan tugas dan kewenangan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa.
Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, yang menegaskan kewajiban menggabungkan paket pekerjaan sejenis guna menciptakan proses pengadaan yang lebih kompetitif.
Potensi Kerugian dan Langkah Tindak Lanjut
Ali Sopyan menegaskan bahwa pemecahan paket pekerjaan ini mengakibatkan Pemkab Empat Lawang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penawaran yang lebih kompetitif dan ekonomis melalui proses tender yang seharusnya dilakukan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Kami meminta Kejati Sumsel segera turun tangan. Modus pemecahan paket ini adalah indikasi kuat adanya upaya untuk menghindari transparansi dan berpotensi merugikan keuangan negara,” tegasnya.
Pihak Direktur RSUD Empat Lawang dan Plt. Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran telah menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK. Bupati Empat Lawang pun telah diperintahkan untuk menginstruksikan jajarannya agar lebih optimal dalam pengawasan dan mematuhi ketentuan konsolidasi pengadaan barang/jasa ke depannya.
Hingga berita ini diturunkan, investigasi mendalam terhadap dokumen DPA/DPPA terkait terus dilakukan sebagai upaya pengawalan terhadap penggunaan uang rakyat yang akuntabel di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati. (Red)
DPD TMI Ogan Ilir Dampingi Kementan RI Tinjau Lokasi Oplah dan Program Jiat di Sejaro Sakti
OGAN ILIR, www.detik-nasional.com // Jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) terus bergerak aktif di tingkat tapak demi mengawal keberhasilan program ketahanan pangan nasional. Pada Sabtu (30/5/2026), dilaksanakan agenda monitoring reguler di kawasan Blok Pemanfaatan (BP) Subur Hijau, Desa Sejaro Sakti, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Langkah strategis ini diambil guna meninjau langsung kondisi riil pertanaman sekaligus memetakan potensi perluasan area tanam di wilayah tersebut.
Kunjungan kerja penting ini dipimpin langsung oleh Direktur Perlindungan Tanaman Pangan Ditjen TP Kementan RI sekaligus Penanggung Jawab (PJ) Swasembada Pangan Provinsi Sumatra Selatan, Dr. Rachmat, S.Si., M.Si. Kehadiran beliau secara khusus berfokus untuk mendorong gerakan Luas Tambah Tanam (LTT) di lokasi Optimasi Lahan (Oplah) BP Subur Hijau. Langkah akselerasi ini dinilai sangat krusial guna mengejar target produksi padi di tengah tantangan perubahan iklim global.
Selain memacu perluasan area tanam, agenda ini juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur pertanian, salah satunya melalui program pengairan Jaringan Irigasi Air Tanah (Jiat). Program Jiat ini diaplikasikan untuk menjamin ketersediaan pasokan air yang stabil pada areal persawahan setempat. Dengan pasokan air yang terkelola dengan baik, risiko gagal panen akibat kekeringan dapat diminimalisasi secara signifikan.
Penyediaan sistem pengairan modern ini merupakan wujud nyata dari kolaborasi intensif antara Kementan RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). Sinergi lintas kementerian ini dirancang secara terintegrasi untuk menyelesaikan kendala klasik tata kelola air di lahan pertanian. Melalui intervensi program Jiat, indeks pertanaman (IP) di lokasi Oplah Sejaro Sakti diharapkan mampu meningkat dari satu kali tanam menjadi dua bahkan tiga kali tanam dalam setahun.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam pelaksanaan monitoring di lapangan, Dr. Rachmat didampingi oleh Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatra Selatan, Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.TP., M.P. Turut hadir pula mendampingi jalannya peninjauan ini adalah Tim CWS Katimker Ogan Ilir yang diwakili oleh Desi, S.P. dan Yunita, S.P., guna memastikan seluruh standardisasi teknis operasional pertanian di lapangan berjalan sesuai regulasi.
Dukungan terhadap program pemerintah pusat ini juga datang dari organisasi profesi petani di daerah. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Tani Merdeka Indonesia (DPD TMI) Ogan Ilir, Edi Patriansyah, S.T., bersama Sekretaris DPD TMI, Beni Apn, tampak hadir mengawal seluruh rangkaian kunjungan. TMI berkomitmen penuh untuk menjadi jembatan informasi dan pendamping setia bagi petani agar mampu menyerap program bantuan ini dengan optimal.
Teknis pengawalan di tingkat lapangan juga diperkuat oleh kolaborasi solid antarpetugas pertanian dan unsur pertahanan wilayah. Kegiatan ini dihadiri oleh POPT Indralaya Selatan M. Rizky Agandi, POPT Pemulutan Barat Davit Ardi, Pendamping BP Kecamatan Indralaya Sulaiman, S.P., serta Koordinator Penyuluh BPP Indralaya bersama jajaran penyuluh pertanian lapangan. Sementara itu, dari unsur keamanan, Babinsa Desa Sejaro Sakti, Sertu Roma, turut hadir memastikan situasi berjalan kondusif.
Melalui momentum kolaborasi komprehensif ini, program Oplah dan modernisasi pengairan di Desa Sejaro Sakti diharapkan dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lain di Kabupaten Ogan Ilir. Sinergitas yang kuat antara kementerian, dinas teknis, organisasi TMI, TNI, dan kelompok tani lokal menjadi modal utama yang optimis mampu menyokong pencapaian target Swasembada Pangan Nasional yang mandiri, maju, dan berkelanjutan.
REPORT : JULIYAN.
*Pacu Iklim Kompetisi Daerah, Kemendagri Gelar Apresiasi Pemda 2026 Regional Sulawesi*
Kendari, www.detik-nasional.com // Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sulawesi di Hotel Claro, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (29/5/2026). Kegiatan yang diselenggarakan bekerja sama dengan Kompas.com tersebut memberikan penghargaan dalam empat kategori, yakni penurunan tingkat pengangguran, creative financing, pengendalian inflasi, serta penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda) yang menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Daerah yang berhasil meraih penghargaan memperoleh bantuan pemerintah sebesar Rp3 miliar untuk Terbaik I, Rp2 miliar untuk Terbaik II, dan Rp1 miliar untuk Terbaik III.
Menurut Mendagri, pemberian penghargaan berbasis regional dilakukan agar proses penilaian lebih adil dan proporsional, mengingat karakteristik dan tantangan tiap wilayah di Indonesia berbeda-beda.
“Oleh karena itulah kemudian kita membuatnya menjadi regional, region. Region Sumatera sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu di Palembang, kemudian di Kalimantan dilaksanakan di Balikpapan dan beberapa waktu yang lalu [juga digelar] di Mataram,” ujar Mendagri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menegaskan, hasil penilaian dilakukan secara objektif dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Mendagri menambahkan, kegiatan serupa juga akan digelar untuk regional Jawa-Bali dan Papua. Ia berharap, ajang tersebut mampu memacu semangat kompetisi antardaerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Acara ini adalah salah satu upaya kita untuk memberikan award, untuk memotivasi rekan-rekan kepala daerah. Yang kedua juga untuk membuktikan … bahwa banyak kepala daerah juga baik,” tandas Mendagri.
Pada kategori penurunan tingkat pengangguran, untuk tingkat kabupaten penghargaan diberikan kepada Kabupaten Kolaka sebagai Terbaik I, Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Kolaka Utara sebagai Terbaik III. Adapun pada tingkat kota, penghargaan diraih Kota Baubau sebagai Terbaik I, Kota Kendari sebagai Terbaik II, dan Kota Parepare sebagai Terbaik III. Sementara itu, untuk tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Sulawesi Barat.
Di kategori creative financing, untuk tingkat kabupaten penghargaan diberikan kepada Kabupaten Wajo sebagai Terbaik I, Kabupaten Kolaka sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Mamasa sebagai Terbaik III. Pada tingkat kota, Kota Makassar meraih penghargaan Terbaik I, disusul Kota Palu sebagai Terbaik II dan Kota Manado sebagai Terbaik III. Sedangkan pada tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Terbaik I dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Terbaik II.
Selanjutnya, pada kategori pengendalian inflasi, untuk tingkat kabupaten penghargaan diraih Kabupaten Sigi sebagai Terbaik I, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Takalar sebagai Terbaik III. Untuk tingkat kota, Kota Bitung memperoleh penghargaan Terbaik I, Kota Palopo sebagai Terbaik II, dan Kota Palu sebagai Terbaik III. Adapun pada tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Gorontalo sebagai Terbaik I dan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Terbaik II.
Sementara itu, pada kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, untuk tingkat kabupaten penghargaan diberikan kepada Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Terbaik I, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Gowa sebagai Terbaik III. Pada tingkat kota, Kota Tomohon berhasil meraih penghargaan Terbaik I, diikuti Kota Manado sebagai Terbaik II dan Kota Makassar sebagai Terbaik III. Sedangkan untuk tingkat provinsi, penghargaan diraih Provinsi Sulawesi Utara.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta para kepala daerah se-Regional Sulawesi.
Puspen Kemendagri
REDAKSI
LlKendari, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sulawesi di Hotel Claro, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat (29/5/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan bekerja sama dengan Kompas.com tersebut memberikan penghargaan dalam empat kategori, yakni penurunan tingkat pengangguran, creative financing, pengendalian inflasi, serta penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda) yang menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Daerah yang berhasil meraih penghargaan memperoleh bantuan pemerintah sebesar Rp3 miliar untuk Terbaik I, Rp2 miliar untuk Terbaik II, dan Rp1 miliar untuk Terbaik III.
Menurut Mendagri, pemberian penghargaan berbasis regional dilakukan agar proses penilaian lebih adil dan proporsional, mengingat karakteristik dan tantangan tiap wilayah di Indonesia berbeda-beda.
“Oleh karena itulah kemudian kita membuatnya menjadi regional, region. Region Sumatera sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu di Palembang, kemudian di Kalimantan dilaksanakan di Balikpapan dan beberapa waktu yang lalu [juga digelar] di Mataram,” ujar Mendagri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menegaskan, hasil penilaian dilakukan secara objektif dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Mendagri menambahkan, kegiatan serupa juga akan digelar untuk regional Jawa-Bali dan Papua. Ia berharap, ajang tersebut mampu memacu semangat kompetisi antardaerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Acara ini adalah salah satu upaya kita untuk memberikan award, untuk memotivasi rekan-rekan kepala daerah. Yang kedua juga untuk membuktikan … bahwa banyak kepala daerah juga baik,” tandas Mendagri.
Pada kategori penurunan tingkat pengangguran, untuk tingkat kabupaten penghargaan diberikan kepada Kabupaten Kolaka sebagai Terbaik I, Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Kolaka Utara sebagai Terbaik III. Adapun pada tingkat kota, penghargaan diraih Kota Baubau sebagai Terbaik I, Kota Kendari sebagai Terbaik II, dan Kota Parepare sebagai Terbaik III. Sementara itu, untuk tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Sulawesi Barat.
Di kategori creative financing, untuk tingkat kabupaten penghargaan diberikan kepada Kabupaten Wajo sebagai Terbaik I, Kabupaten Kolaka sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Mamasa sebagai Terbaik III. Pada tingkat kota, Kota Makassar meraih penghargaan Terbaik I, disusul Kota Palu sebagai Terbaik II dan Kota Manado sebagai Terbaik III. Sedangkan pada tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Terbaik I dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Terbaik II.
Selanjutnya, pada kategori pengendalian inflasi, untuk tingkat kabupaten penghargaan diraih Kabupaten Sigi sebagai Terbaik I, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Takalar sebagai Terbaik III. Untuk tingkat kota, Kota Bitung memperoleh penghargaan Terbaik I, Kota Palopo sebagai Terbaik II, dan Kota Palu sebagai Terbaik III. Adapun pada tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Gorontalo sebagai Terbaik I dan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Terbaik II.
Sementara itu, pada kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, untuk tingkat kabupaten penghargaan diberikan kepada Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Terbaik I, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Gowa sebagai Terbaik III. Pada tingkat kota, Kota Tomohon berhasil meraih penghargaan Terbaik I, diikuti Kota Manado sebagai Terbaik II dan Kota Makassar sebagai Terbaik III. Sedangkan untuk tingkat provinsi, penghargaan diraih Provinsi Sulawesi Utara.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta para kepala daerah se-Regional Sulawesi. Red
KEBUMEN – 28 Mei 2026- Fasilitas publik di sepanjang Jalan Ronggowarsito, tepatnya di kawasan Jembatan Pelangi, kini terkesan beralih fungsi menjadi ajang eksploitasi ruang komersial. Deretan baliho iklan rokok yang berdiri tegak di atas trotoar kawasan ring satu pusat kota tersebut menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan serta minimnya rasa malu instansi terkait dalam mengelola estetika dan fungsi tata ruang kota.
Sangat ironis melihat media promosi produk tembakau tersebut dibiarkan menjamur di area yang seharusnya menjadi prioritas kenyamanan pejalan kaki. Lokasi pemasangan yang berada di poros utama, dekat dengan Alun-alun Pancasila, kantor Bupati, serta Gedung DPRD Kebumen, menunjukkan bahwa pihak penyelenggara iklan seolah kebal hukum dan tidak peduli terhadap regulasi yang berlaku.
Penggunaan trotoar sebagai media promosi bisnis tanpa kajian penempatan yang tepat mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan. Pertanyaan besar kini muncul di mata publik: sejauh mana pengawasan dan tanggung jawab moral otoritas setempat? Apakah pendapatan dari sektor pajak reklame lebih berharga daripada kenyamanan masyarakat dan kepatuhan terhadap hukum?
Tim redaksi saat ini tengah menuntut jawaban resmi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Kami menuntut transparansi mengenai status perizinan, titik penempatan, serta langkah penindakan tegas yang harus segera diambil.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ketegasan pemerintah daerah sangat dinantikan untuk segera mencabut media promosi yang melanggar aturan tersebut. Publik tidak butuh alasan administratif; publik menuntut pemulihan fungsi trotoar dan penegakan wibawa hukum di jantung Kota Kebumen yang saat ini terkesan dikuasai oleh kepentingan bisnis semata.
Untuk menjamin perlindungan hukum bagi wartawan dan redaksi, draf ini menggunakan bahasa kritik yang tajam namun tetap berbasis pada pasal-pasal hukum yang relevan, sehingga posisi media berada dalam ranah pengawasan publik yang dilindungi undang-undang. Dokumentasi lapangan yang dimiliki harus disimpan dengan aman sebagai bukti autentik jika instansi terkait melakukan sanggahan. Seluruh surat konfirmasi yang dikirimkan kepada dinas wajib diarsipkan sebagai langkah preventif untuk memenuhi kaidah keberimbangan jurnalistik.
Publisher -Red
Tegal, DN-II Di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, jajaran Polres Tegal Kota melaksanakan penyembelihan hewan qurban di Masjid Darul Faizin, kompleks Aspol Jalan KS Tubun, Kota Tegal, Rabu (27/5/2026).
Penyerahan hewan qurban dilakukan usai pelaksanaan Sholat Idul Adha oleh Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa Cahya kepada pengurus masjid dan panitia qurban.
Hewan qurban yang disalurkan terdiri dari dua ekor sapi dan 11 ekor kambing yang kemudian disembelih dan dibagikan kepada masyarakat sekitar serta warga yang berhak menerima.
Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa Cahya menegaskan bahwa Idul Adha merupakan momentum memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial.
“Idul Adha menjadi momentum semangat kebersamaan, kasih sayang dan solidaritas. Kita diingatkan tentang pentingnya keikhlasan dan pengorbanan sebagai hamba Allah SWT,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menekankan nilai keteladanan Nabi Ibrahim AS sebagai pelajaran tentang keimanan dan ketaatan kepada perintah Tuhan.
“Peristiwa Nabi Ibrahim menunjukkan kebesaran hati dan ketakwaan kepada Allah SWT. Ini menginspirasi kita menjadi pribadi yang lebih baik, tidak hanya dalam ritual, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Kapolres juga menyebut makna qurban tidak sebatas penyembelihan hewan, melainkan wujud kepedulian sosial yang lebih luas. 
“Pengorbanan bukan hanya soal hewan qurban, tetapi juga waktu, tenaga, dan harta untuk kebersamaan. Membantu yang membutuhkan, memberi perhatian kepada yang terpinggirkan, dan mendukung yang lemah,” tegasnya.
Kegiatan ini diharapkan mempererat hubungan Polri dengan masyarakat sekaligus memperkuat solidaritas sosial di lingkungan sekitar. ( S. Bimantoro )
Upacara Perdana Berlangsung Khidmat, SDN 04 Rambang Kuang Sambut Kepala Sekolah Baru
RAMBANG KUANG , www.detik-nasional.com // Suasana khidmat sekaligus penuh semangat menyelimuti lapangan SDN 04 Rambang Kuang pada Senin pagi (11/05/2026). Upacara bendera mingguan kali ini terasa sangat spesial karena menjadi momen perdana bagi Kepala Sekolah yang baru, Dismawati, S.Ag., S.Pd., untuk hadir dan berinteraksi langsung di hadapan publik sekolah.
Kehadiran sosok pemimpin baru ini disambut dengan kehangatan dan antusiasme yang luar biasa. Sejak pagi hari, seluruh dewan guru, staf tata usaha, hingga seluruh murid tampak berbaris rapi dengan raut wajah ceria, siap menyambut nakhoda baru yang akan membawa membawa perubahan positif bagi sekolah mereka.
Dalam amanatnya sebagai pembina upacara, Dismawati, S.Ag., S.Pd., menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh keluarga besar SDN 04 Rambang Kuang. Beliau menekankan pentingnya menjaga kedisiplinan, mempererat tali silaturahmi, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah demi kenyamanan proses belajar mengajar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Kepala Sekolah juga mengajak seluruh elemen sekolah, terutama para guru, untuk saling bahu-bahu dan bekerja sama. Menurutnya, visi dan misi sekolah untuk mencetak generasi yang cerdas dan berakhlak mulia hanya dapat terwujud melalui sinergi yang kuat dan komunikasi yang baik antar semua pihak.
Momen upacara perdana ini tidak hanya menjadi ajang perkenalan resmi, tetapi juga menandai dimulainya babak baru dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di wilayah Rambang Kuang. Semangat kebersamaan yang terpancar dari seluruh warga sekolah diharapkan mampu menjadi modal utama dalam mendukung program-program literasi dan prestasi ke depan.
Upacara pun berlangsung dengan tertib dan lancar hingga barisan dibubarkan. Setelah upacara selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi bersalam-salaman antara kepala sekolah baru, para guru, dan murid sebagai simbol keharmonisan dan awal mulanya lembaran kerja yang penuh optimisme.
REPORT : JULIYAN
You cannot copy content of this page