JAKARTA, DN-II Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono, S.E., M.Han., menyampaikan duka cita yang mendalam atas insiden kecelakaan kerja yang terjadi di Gudang Pusat Munisi (Gupusmu) II Pusat Peralatan Angkatan Darat (Puspalad), Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis (16/7/2026).
Kadispenad menegaskan, TNI AD berkomitmen menangani peristiwa tersebut secara serius, termasuk melakukan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui penyebab pasti kejadian.
“TNI Angkatan Darat turut berduka cita yang mendalam atas insiden kecelakaan kerja yang terjadi di Gupusmu II Puspalad. Kami menyampaikan belasungkawa kepada keluarga prajurit yang gugur dalam tugas serta mendoakan seluruh korban yang saat ini masih menjalani perawatan agar segera diberikan kesembuhan dan dapat pulih kembali seperti sediakala,” ujar Kadispenad.
Berdasarkan laporan awal yang diterima, insiden terjadi saat personel melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan perawatan materiil munisi di salah satu gudang penyimpanan. Dalam peristiwa tersebut, satu orang personel gugur, empat orang mengalami luka berat, dan dua orang lainnya mengalami luka ringan.
Sesaat setelah kejadian, satuan segera mengevakuasi seluruh korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis secara cepat, sekaligus melaporkan kejadian tersebut secara prosedural dan berjenjang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kadispenad menjelaskan, TNI AD telah mengambil langkah-langkah penanganan awal dengan memberikan perhatian dan pendampingan penuh kepada para korban dan keluarganya, berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, serta membentuk tim untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengungkap kronologi maupun penyebab insiden.
“Proses ini dilakukan secara profesional, objektif, dan menyeluruh agar setiap fakta yang diperoleh nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga mengajak seluruh pihak untuk memberikan ruang kepada tim investigasi agar dapat bekerja secara optimal serta menghindari spekulasi mengenai penyebab kejadian sebelum seluruh proses pemeriksaan selesai,” tegas Kadispenad.
Lebih lanjut, Kadispenad menegaskan bahwa TNI AD berkomitmen menangani peristiwa ini secara serius, transparan, dan akuntabel. Selain memastikan seluruh korban memperoleh penanganan terbaik, hasil investigasi nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk semakin memperkuat penerapan standar keselamatan kerja dalam setiap kegiatan pengelolaan materiil di lingkungan TNI Angkatan Darat. Red
Jatim, DN-II Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. bersama Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa meninjau Yonif TP 932 di Tuban, Brigif TP 33 dan Yonif TP 885 di Bojonegoro, serta Yonif TP 933 di Nganjuk, Jawa Timur, Jumat (10/7/2026).
Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian peninjauan satuan TNI di wilayah Jawa Timur guna memastikan kesiapan operasional sekaligus mendukung pembangunan kekuatan pertahanan.
Dalam peninjauan tersebut, Wakil Panglima TNI dan Menteri Pertahanan RI melihat secara langsung kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta kemampuan operasional setiap satuan. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat disiplin, profesionalisme, dan semangat pengabdian prajurit agar senantiasa siap melaksanakan tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Melalui kunjungan Wakil Panglima TNI bersama Menteri Pertahanan RI ini, menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kesiapan operasional satuan sebagai bagian dari pembangunan kekuatan pertahanan yang modern, adaptif, dan profesional. Dengan kesiapan yang optimal, satuan Yon TP diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung sistem pertahanan negara serta mewujudkan Indonesia Emas 2045.Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
GRESIK, DN-II Wakil Menteri Transmigrasi sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, membakar semangat ratusan kader dalam agenda Sarasehan Politik yang digelar di Kantor DPD PAN Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jumat (10/7/2026).
Dalam acara bertema “Bersama Menghadirkan Solusi Bagi Masyarakat Lebih Baik” tersebut, Viva Yoga menegaskan bahwa PAN adalah partai reformis yang tangguh dan selalu berhasil mematahkan berbagai prediksi miring pengamat maupun lembaga survei.
“Meski dulu sering kali disurvei tidak lolos parliamentary threshold (ambang batas parlemen) untuk DPR RI, fakta membuktikan PAN selalu hadir di Senayan. Sejak Pemilu 1999 hingga saat ini, PAN konsisten berada di DPR,” tegas mantan Presidium MN KAHMI tersebut disambut tepuk tangan riuh para kader.
Menurut pria kelahiran Lamongan ini, kunci utama keberhasilan PAN bertahan di papan atas politik nasional adalah soliditas dan militansi di akar rumput.
Kader Satu Komando, Siap Turun Gunung
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di hadapan pengurus dan ratusan kader PAN Gresik, Viva Yoga berpesan agar momentum ini dijadikan pelecut untuk meningkatkan perolehan kursi, baik di tingkat DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun DPR RI. Ia meminta seluruh instrumen partai bergerak aktif membangun komunikasi dan koordinasi yang kuat.
“Kita ini menjadi kader PAN bukan kaleng-kaleng! Sebagai kader yang bukan kaleng-kaleng, maka semuanya harus militan, setia, loyal, dan satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan,” seru Viva Yoga lantang.
Ia juga memastikan bahwa jajaran pengurus pusat tidak akan tinggal diam dalam mengawal perjuangan di daerah. “Pada saatnya nanti, saya juga akan turun gunung langsung ke masyarakat,” imbuhnya.
Pilar Demokrasi dan Pentingnya Menjaga Soliditas
Selain memberikan motivasi pemenangan, Viva Yoga juga memaparkan materi ideologis mengenai pentingnya peran partai politik dalam sistem pemerintahan modern. Menurutnya, partai politik adalah institusi modern yang dibentuk oleh undang-undang sebagai pilar utama demokrasi.
“Demokrasi bisa berjalan baik kalau partai politiknya baik. Sebaliknya, sistem kepartaian yang buruk akan melahirkan demokrasi yang buruk pula. Di sinilah pentingnya PAN untuk terus meningkatkan kualitas diri agar kualitas demokrasi kita semakin baik,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh kader untuk meluruskan niat dan menjadikan PAN sebagai kendaraan perjuangan dan pengabdian yang tulus kepada umat, rakyat, bangsa, dan negara.
Di akhir arahannya, Wakil Menteri Transmigrasi ini mewanti-wanti agar seluruh kader menghindari konflik internal yang destruktif dan fokus pada kerja-kerja pemenangan.
“Saya meminta kepada Saudaraku semua untuk terus menjaga soliditas. Konflik memang bagian dari dinamika partai, tetapi harus diarahkan secara konstruktif. Kunci kemenangan kita adalah solid dan bersatu. Bila ada masalah, segera tabayun (klarifikasi),” pungkasnya. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
SURABAYA, DN-II Sebagai simbol regenerasi kepemimpinan Resimen Korps Taruna sekaligus mempererat hubungan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat, Akademi Angkatan Laut (AAL) kembali menggelar tradisi Parade Surya Senja (PSS) 2026 yang terbuka untuk masyarakat umum di Lapangan Arafuru, Kesatrian AAL Bumimoro, Surabaya, Rabu (8/7/2026).
Parade Surya Senja merupakan tradisi khas TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan menjelang berakhirnya masa pendidikan Taruna AAL Tingkat III Angkatan ke-72. Kegiatan ini dipimpin oleh Ibu Taruna AAL Ny. Fera Muhammad Ali disaksikan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, didampingi Gubernur AAL Laksamana Muda TNI Sigit Santoso dan Ibu Asuh Taruna AAL Ny. Listi Sigit Santoso.
Puncak kegiatan ditandai dengan prosesi serah terima jabatan Penatarama Genderang Suling Gita Jala Taruna dari Sermatar (P) Muhammad Reza Pahlevi kepada Sertar (P) Ahmad Reyhan Akbar, sebagai simbol estafet kepemimpinan dari angkatan senior kepada junior.
Selain upacara militer, masyarakat akan disuguhkan berbagai atraksi yang menampilkan kemampuan dan kreativitas para Taruna AAL, di antaranya atraksi bela diri militer, kolone senapan, kolaborasi tari dan brass band, serta penampilan Genderang Suling Gita Jala Taruna. Kegiatan juga dimeriahkan dengan bazar UMKM sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha lokal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kegiatan ini sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menekankan pentingnya membangun prajurit Jalasena yang profesional, berkarakter, dan membanggakan, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif, inspiratif, dan membangun kecintaan terhadap kemaritiman. Red
Gersik, DN-II “Saya merasa senang dari kawasan transmigrasi potensi rajungan berhasil dikelola dengan baik hingga akhirnya komoditas ini dilepas untuk diekspor ke Amerika Serikat”, ujar Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat memberi sambutan dalam acara ‘Ekspor Rajungan Produk Unggulan di Kawasan Transmigrasi’ di Kawasan Industri Gresik (KIG), Kabupaten Gresik, Jawa Timur, (29/6/2026).
Rajungan yang didatangkan dari berbagai kawasan transmigrasi di Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat, ditambah dari rajungan dari kabupaten Lamongan dan Gresik, berat yang diekspor mencapai 16 ton dengan nilai rupiah setara antara Rp14 miliar hingga Rp16 miliar. Dalam sebulan melepas ekspor dua kali, dan masih membutuhkan volume ekspor karen permintaan meningkat.
Dalam ekspor rajungan, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) bersinergi dengan Aruna, perusahaan industri perikanan. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Aruna sebagai offtaker”, ujar Viva Yoga. “Hadirnya Aruna mampu menjembatani warga transmigran sebagai pelaku usaha dengan pasar global”, tambahnya. Dari sinergi inilah mampu memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi transmigran dan masyarakat lain yang menempati kawasan transmigrasi.
Kawasan transmigrasi mampu ekspor rajungan karena pengembangan kawasan disesuaikan dengan potensi wilayah dan daerah. “Masing-masing kawasan transmigrasi memiliki produk unggulan”, ungkap Viva Yoga. Masing-masing kawasan dikembangkan secara khusus sehingga melahirkan beragam potensi, seperti di kawasan transmigrasi yang berada di Jambi dikembangkan perkebunan sawit, Sumatera Selatan kawasan tanaman pangan, Sulawesi Tengah untuk pengembangan durian, kopi dan coklat.
Industrialisasi di kawasan transmigrasi menurut Viva Yoga sangat memungkinkan untuk dilakukan. Dikatakan di kawasan transmigrasi Melolo yang ada di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, di sana ada pabrik gula yang bernama Sumba Manis. Di sana mampu mensejahterakan transmigran dan masyarakat. Industrialisasi dan hilirisasi bisa dikembangkan di kawasan-kawasan transmigrasi sesuai dengan komoditas unggulannya”, ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Diungkap, ekspor komoditas unggulan yang lain juga pernah dilakukan. Disebut Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, beberapa waktu yang lalu melakukan pelepasan ekspor durian ke China dengan nilai Rp42,5 miliar. Durian sebanyak 459 ton itu berasal dari transmigran Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
Mengembangkan komoditas unggulan hingga membuka pasar seluas-luasnya, termasuk ekspor, menurut Viva Yoga merupakan komitmen Kementrans.
Kementerian ini sepenuh hati mendorong berbagai program dan kerja sama dengan berbagai pihak. “Dari tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan komoditas lainnya Kita kembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan transmigran dan masyarakat yang menempati kawasan transmigras”, tuturnya. “Sesungguhnya potensi produk unggulan di kawasan transmigrasi sangat banyak, tinggal dihubungkan dengan pasar global”, tambahnya.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dalam acara itu mengatakan ekspor rajungan ke Amerika Serikat ini merupakan momentum yang sangat membahagiakan. “Hari ini kita lepas dua (truck) container, mudah-mudahan selanjutnya lima (container)”, harapnya. Dikatakan Pemkab Gresik menyambut baik ekspor ini. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastiannya namun hari ini dari Gresik mampu menuju pasar dunia, khususnya Amerika serikat. Red
Surabaya, DN-II Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Madura Indonesia (AMI) secara tegas menyatakan menolak wacana pemekaran daerah pemilihan (dapil) di Kota Surabaya. AMI menilai kebijakan tersebut bukan merupakan kebutuhan mendesak masyarakat dan berpotensi menimbulkan polemik baru dalam proses demokrasi. (28/6/2026).
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa pembahasan mengenai pemekaran dapil seharusnya tidak menjadi prioritas ketika masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari lapangan pekerjaan, kemiskinan, pelayanan publik, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran yang perlu mendapat perhatian serius.
“Kami menolak wacana pemekaran dapil apabila hanya didasarkan pada kepentingan politik tertentu. Demokrasi harus dibangun untuk memperkuat representasi rakyat, bukan menjadi instrumen yang justru membuka ruang kepentingan segelintir pihak,” tegas Baihaki.
Menurutnya, perubahan konfigurasi dapil harus memiliki dasar yang kuat, transparan, serta benar-benar bertujuan meningkatkan kualitas keterwakilan masyarakat, bukan sekadar mengubah peta politik menjelang kontestasi pemilu.
AMI juga mengingatkan agar penyelenggara pemilu tetap menjaga independensi dan tidak mengambil kebijakan yang dapat memunculkan persepsi publik bahwa perubahan dapil dilakukan untuk menguntungkan pihak atau kelompok politik tertentu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Jangan sampai energi bangsa dihabiskan untuk membahas perubahan dapil, sementara persoalan yang langsung dirasakan masyarakat belum terselesaikan rakyat membutuhkan solusi konkret, bukan manuver politik yang berpotensi menambah beban demokrasi,” lanjutnya.
AMI mendesak seluruh pihak agar lebih mengedepankan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan elektoral.
Menurut organisasi tersebut, apabila memang akan dilakukan perubahan dapil, prosesnya harus melalui kajian akademis yang komprehensif, melibatkan partisipasi publik secara luas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
“AMI akan mengawal setiap kebijakan yang berkaitan dengan demokrasi agar tetap berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan politik sesaat. Demokrasi adalah milik rakyat, sehingga setiap perubahan sistem harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan kecurigaan dan perpecahan,” tutup Baihaki. Red
Gresik, DN-II Berkaitan Ramainya Pemberitaan Dimedia Sosial terkait adanya Insiden Bentrokan antara Aksi Demo Masa dari luar daerah dengan LSM Setempat perlu adanya yang menengahi, Maka dari itu Ketua Presidium DPP Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) sekaligus Pengamat Hukum dan Jurnalis Investigasi Nasional, Gus Aulia, SE., SH., MM., M.Ph, memberikan kritik tajam sekaligus pandangan berimbang terkait ketegangan sosial yang dipicu oleh aksi demonstrasi LSM luar daerah di Wringinanom, Gresik.
Dalam pernyataannya pada Jumat (26/6/2026), Gus Aulia menyoroti beberapa poin krusial:
Hak Konstitusional vs Etika: Gus Aulia menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Secara hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengawasi anggaran negara tanpa dibatasi sekat wilayah. Namun, ia menyayangkan pola pergerakan yang langsung turun ke jalan tanpa melalui tahapan tabayun (klarifikasi) kepada pihak terkait.
Kritik Terhadap Aksi Jalanan: “Sebagai sesama penggiat sosial, saya sangat menyayangkan cara-cara yang mengedepankan kegaduhan di atas dialog. Datang dari luar wilayah, lalu langsung melakukan orasi tanpa verifikasi, adalah bentuk pengabaian terhadap kearifan lokal. Ini terkesan egois dan hanya ingin menang sendiri,” ujar Gus Aulia.
Dorong Jalur Resmi dan Profesional: Beliau mengingatkan bahwa setiap anggaran pemerintah memiliki sistem monitoring, evaluasi (monev), serta pengawasan dari lembaga auditor resmi. Jika ada indikasi penyimpangan, langkah yang objektif adalah menempuh jalur hukum formal (seperti ke Kejari Gresik) atau klarifikasi resmi melalui inspektorat, bukan membangun asumsi liar lewat aksi jalanan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Stabilitas dan Koordinasi: Gus Aulia berharap kejadian ini menjadi evaluasi agar demonstrasi tidak dijadikan langkah pertama, melainkan opsi terakhir. Ia meminta semua pihak menjaga stabilitas daerah dengan cara yang elegan, profesional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip koordinasi agar tidak terkesan saling “mengacak-ngacak” daerah lain.
Kronologi Kegaduhan di Lapangan
Pemicu Konflik: Ketegangan bermula dari aksi unjuk rasa puluhan massa Aliansi Alam Bersatu Jaya Indonesia (asal Lamongan) di depan Kantor Kecamatan Wringinanom pada Rabu (24/6/2026). Aksi ini dihadang oleh gabungan LSM dan jurnalis lokal Gresik yang mempertanyakan legalitas serta urgensi kedatangan massa luar daerah tersebut, hingga nyaris memicu bentrok fisik.
Pengalihan ke Kejaksaan: Demi menghindari konfrontasi langsung, koordinator aksi asal Lamongan, Ahmad Fauzi, menarik mundur massanya dan resmi melimpahkan laporan dugaan korupsi beserta bukti otentik ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik pada Kamis (25/6/2026).
Respons Pihak Lokal: Ketua Front Pembela Suara Rakyat (FPSR) Gresik, Aris Gunawan, menilai demonstrasi tersebut kurang etis dan memicu kegaduhan pada masyarakat yang awalnya tenang dan kondusif.
Lima Langkah Taktis Elemen Lokal Gresik
Untuk mengantisipasi pergerakan elemen luar tanpa cara anarkis, dirumuskan 5 langkah strategis:
Desak Transparansi Legalitas: Memeriksa izin operasional LSM luar di Bakesbangpol Gresik serta menegaskan asas domisili berdasarkan UU Ormas.
Tantang Uji Data secara Objektif: Mendorong penyelesaian langsung di meja hukum (Kejari/Polres) untuk menguji validitas bukti, bukan sekadar beropini di jalanan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sinergi Tokoh dan Ormas Lokal: Menyatukan persepsi elemen asli Gresik untuk menolak keras segala bentuk provokasi atau agenda tersembunyi (hidden agenda).
Koordinasi dengan APH dan Forkopimcam: Memperketat izin keramaian dan mendesak aparat menindak tegas jika terjadi pelanggaran hukum atau pencemaran nama baik.
Kontrol Sosial Berbasis Jurnalistik: Melakukan investigasi mendalam melalui produk jurnalistik yang tajam untuk menelisik motif asli di balik pergerakan tersebut agar warga tidak teradu domba.
Saat ini, pihak Kejari Gresik menegaskan akan segera melakukan telaah mendalam terkait laporan yang masuk, dan situasi di Wringinanom dilaporkan telah sepenuhnya kembali kondusif.
Sebagai Penutup Gus Aulia mengingatkan untuk semua pihak, Mari Amar Makruf Nahi Munkar dan menegakkannya dengan Benar jangan sampai justru Nyamar Makruf dan Nyambi Mungkar, Mari saling menghormati dan menjaga kondusifitas Jatim terutama di Kabupaten Gresik.
Tim Redaksi
GRESIK, DN-II Narasi penghakiman di media sosial terhadap tiga pengurus Pondok Pesantren (Ponpes) Al Ibrohimi, termasuk Kyai Atok dan Kyai Rosyid, kini berbenturan dengan fakta hukum yang mengejutkan. Hasil penelusuran mendalam terhadap saksi sejarah dan bukti lapangan mengungkap adanya anomali hukum yang fatal: uang negara tidak hilang, aset fisik nyata berdiri kokoh, namun para kyai justru terseret ke balik jeruji besi atas nama “korupsi.” Kasus ini disinyalir kuat bukan tentang memperkaya diri, melainkan tentang “Asas Manfaat” yang berbenturan dengan kakunya birokrasi.
Dosa Administrasi yang Berujung Pidana
Tragedi hukum ini bermula dari niat mulia almarhum KH. Wafa pada Juli 2018. Menghadapi lonjakan jumlah santri hingga 1.000 orang, pembangunan asrama menjadi sebuah urgensi. Namun, karena birokrasi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tak kunjung cair, pihak pesantren mengambil langkah darurat dengan menggunakan Uang Kas Pondok sebagai dana talangan pada awal 2019.
Saat dana hibah akhirnya cair pada November 2019, bangunan asrama sudah berdiri kokoh dan ditempati para santri. Secara teknis, mustahil membangun gedung di atas gedung yang sudah jadi. Maka, dana hibah tersebut digunakan untuk “mengganti” kas pondok. Uang itu 100% diwujudkan menjadi aset fisik berupa lahan di lingkungan pesantren dan material fasilitas penunjang. Lahan tersebut kini menjadi kantor yang disewakan kepada pihak perbankan, di mana seluruh hasil sewanya diputar kembali untuk membiayai Gedung Asrama Tahfidz. Tidak ada satu rupiah pun yang masuk ke kantong pribadi pengurus.
Kejanggalan di Balik Pelaporan
Investigasi menemukan adanya aroma keretakan internal yang dimanfaatkan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Diketahui bahwa Gus Tomi (Pelapor) yang memicu proses hukum saat ini, pada waktu kejadian sebenarnya menjabat di Majelis Pengasuh. Ia disinyalir kuat mengetahui serta menyetujui pengalihan aset tersebut bersama Ketua Pengurus Lembaga.
”Ini adalah fenomena ‘kriminalisasi kebijakan’. Panitia diminta menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pada Maret 2020 tanpa ada bimbingan teknis maupun monitoring (Monev) sebelumnya dari pihak Pemprov. Terjadilah miss-communication administratif yang fatal,” ungkap sumber internal pesantren.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pihak keluarga dan pesantren menyatakan tetap menghormati proses hukum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik. Namun, mereka menolak keras narasi fitnah yang berkembang. Publik perlu membedakan antara Korupsi (niat jahat memperkaya diri dengan merugikan negara) dan Kesalahan Administrasi Darurat (pengalihan dana demi keberlangsungan pendidikan santri).
Perlawanan Hukum: Gugatan PMH No. 38 di PN Gresik Melawan Kajari Gresik
Sebagai buntut dari dugaan salah objek sita jaminan yang berkaitan dengan kasus korupsi tersebut, Tim Penasihat Hukum Penggugat melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan nomor perkara 38/Pdt.G/2026/PN Gsk di Pengadilan Negeri (PN) Gresik. Gugatan ini menyasar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gresik sebagai respons atas jalannya perkara pidana khusus korupsi nomor 41/Pid.Sus-TPK/2026/PN Sby yang tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya.
Jalannya persidangan ini dikawal ketat oleh Tim Penasihat Hukum profesional yang terdiri dari:
Achmad Toha, S.H., M.H.
Markacung, S.H., M.H.
Mashudi, S.H., M.H.
Asmari, S.H.
Nur Yatim, S.H., M.H.
Zainul Ma’arif, S.H., S.E.
Pada sidang perdana yang digelar Rabu (06/05/2026) dengan agenda pemeriksaan Legal Standing, pihak Tergugat I yakni Jaksa Agung RI tidak hadir lantaran adanya proses pergantian pimpinan (Kajati), sehingga sidang sempat ditunda. Tim Kuasa Hukum Penggugat menegaskan sejak awal bahwa mereka tidak akan membiarkan sidang berlanjut sebelum legalitas seluruh pihak terlengkapi.
Tiga Kali Mangkir Dokumen, Kuasa Hukum Kajagung RI Diduga Ulur Waktu
Memasuki pertengahan bulan, tepatnya pada Rabu (17/06/2026), sidang lanjutan dengan agenda mediasi di PN Gresik kembali membentur dinding penundaan. Ironisnya, Kuasa Hukum Tergugat I (Kajagung RI) kembali gagal menunjukkan dokumen Legal Standing (surat kuasa yang sah) di hadapan Hakim Mediator. Insiden memalukan bagi lembaga penegak hukum sekelas Korps Adhyaksa ini terjadi untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut.
Zainul Ma’arif, S.H., S.E., selaku perwakilan Tim Kuasa Hukum Penggugat, mengecam keras ketidaksiapan administrasi tersebut dan menilainya sebagai upaya mengulur-ulur waktu.
”Kami selaku kuasa hukum Penggugat menegaskan, apabila dalam dua minggu ke depan dari pihak Kajagung tetap tidak bisa menunjukkan legal standing, kami akan meminta Majelis Hakim untuk menyudahi proses mediasi dan langsung melanjutkan sidang ke materi pokok perkara PMH No. 38,” tegas Zainul dengan nada berang.
Aroma Kejanggalan Birokrasi Internal Kejaksaan
Ketidakmampuan menunjukkan legal standing ini memunculkan dugaan miring adanya sumbatan informasi dari tingkat daerah ke pusat. Tim Kuasa Hukum mempertanyakan apakah surat gugatan PMH No. 38 ini sebenarnya sengaja “ditahan” atau belum dikirim oleh Kejari Gresik ke kantor Kajagung RI di Jakarta demi menyelamatkan muka manajemen kejaksaan daerah agar tidak terlihat buruk di mata pimpinan pusat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kepanikan internal ini diduga kuat dipicu oleh blunder fatal terkait objek sita jaminan. Fakta mengejutkan sebenarnya telah terkuak dalam sidang agenda kesaksian di Pengadilan Tipikor Surabaya pada 21 Mei 2026 lalu, di mana salah satu penyidik dari Kejari Gresik secara terang-terangan telah mengakui di hadapan Majelis Hakim bahwa mereka telah melakukan kesalahan objek (salah sita) terhadap aset yang dijadikan jaminan. Pengakuan blunder inilah yang kini menjadi senjata pamungkas bagi Tim Kuasa Hukum Penggugat.
Sidang PS Pengadilan Tipikor di PP Al Ibrohimi: Borok Salah Sita Kejari Gresik Terbongkar!
Tabir misteri di balik eksekusi sita jaminan oleh Kejari Gresik akhirnya menemui titik terang yang benderang. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menggelar Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) langsung di Ponpes Al Ibrohimi, Desa Manyarrejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jumat (19/06/2026).
Sidang lapangan atas perkara nomor 41/Pid.Sus-TPK/2026/PN Sby ini dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Ferdinand guna mencocokkan fakta persidangan dengan realita objek di lapangan. Sidang ini dihadiri oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tim Penasihat Hukum Terdakwa, para penjual tanah, konsultan, Kepala Desa, hingga Terdakwa sendiri.
Fakta Lapangan: Bangunan Sudah Berdiri Sebelum Dana Cair
Di hadapan Hakim Ketua Ferdinand, Masrufi selaku konsultan sekaligus pembuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) membeberkan fakta krusial di lapangan.
”Pada awal tahun 2019, sebelum dana hibah tersebut cair, struktur bangunan TPQ sebenarnya sudah berjalan sekitar 25% dan mulai memasuki tahap lantai dua. Begitu dana hibah turun, bangunan fisik itu memang sudah ada,” tegas Masrufi.
Kecerobohan Eksekusi: Menabrak Batas Persil
Ketajaman sidang PS memuncak saat Hakim mencecar JPU mengenai legalitas objek yang disita. Terungkap bahwa Kejari Gresik menyita lahan yang di atasnya berdiri TPQ dan fasilitas paving, yang legalitasnya berupa Letter C (Petok D) di Desa Penganden. Namun, terdapat satu bidang tanah kosong di lokasi berbeda yang ikut disita hanya bermodalkan satu dokumen surat yang sama. Perwakilan pondok, Agung, mengklarifikasi bahwa pembangunan TPQ tersebut memanfaatkan sisa dana sebesar Rp50 juta, namun kini seluruh lahannya disita sepihak.
Berdasarkan data investigasi, tiga bidang tanah yang disita dan mengalami kerancuan objek serta perbedaan persil yang nyata adalah:
Luas Tanah 120 m^2, No. 116, Persil 6, Kelas S2 (Tertanggal 13 November 2019).
Luas Tanah 120 m^2, No. 116, Persil 6, Kelas S2 (Tertanggal 25 Februari 2020).
Luas Tanah 120 m^2, No. 114306, Kelas S6 (Tertanggal 22 Januari 2020).
Hakim juga mengonfirmasi kepada para penjual tanah asli, yakni Sadad dan Masruroh. Sadad membenarkan bahwa lahannya (kini menjadi Bank Lantabur) dibeli seharga Rp350 juta karena saat itu sudah ada bangunan di atasnya. Sementara Masruroh menjelaskan lahannya (kini Koperasi Pondok) dibeli senilai Rp200 juta dalam kondisi tanah kosong.
Penegasan Kuasa Hukum: BAP Jaksa Berbeda dengan Fakta Riil
Ditemui usai persidangan lapangan, Mashudi, S.H., M.H., menyatakan bahwa sidang PS ini membuka mata semua pihak agar tidak ada kekeliruan dalam memutus perkara.
”Alhamdulillah, sidang PS berjalan dengan baik. Selama ini Majelis Hakim seolah hanya meraba-raba perkara ini di dalam ruang sidang. Melalui PS ini, Hakim bisa melihat langsung apakah isi BAP dari Kejari Gresik itu sesuai atau tidak dengan fakta riil di lapangan,” ujar Mashudi tajam.
Mashudi membeberkan bahwa tindakan eksekusi sepihak tersebut cacat hukum. “Di situ ada 3 bidang tanah yang dijadikan satu surat Petok D atau Letter C, padahal jelas-jelas berbeda nomor persilnya! Dua bidang memang berada di satu lokasi yang sekarang berdiri bangunan TPQ dan gedung serbaguna, sementara satu bidang lainnya adalah lahan kosong yang letak persilnya sama sekali berbeda,” urainya memprotes keras.
Meski sempat diwarnai riak-riak provokatif dari oknum luar di sekitar lokasi, situasi persidangan tetap kondusif hingga ditutup.
Rekam jejak persidangan ini kini memicu pertanyaan besar di mata publik: Apakah terjadi kecerobohan profesional, ataukah ada indikasi pemaksaan pasal dan objek hukum oleh oknum Kejari Gresik? Tim Investigasi akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi tegaknya keadilan yang transparan.
Laporan oleh: Tim Investigasi
Madura, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang mengusung tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa”, bertempat di Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa NU memiliki karakter khas sebagai organisasi keagamaan yang mampu memadukan nilai-nilai religius dengan semangat kebangsaan dan patriotisme yang kuat. “Nahdlatul Ulama adalah memang organisasi keagamaan, tapi sangat nasionalis, sangat patriotik, sangat cinta Tanah Air. Jadi agamis, tapi nasionalis dan patriotik,” tegas Presiden.
Lebih lanjut, Presiden RI memberikan apresiasi atas kontribusi besar Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Menurut beliau, NU senantiasa hadir dan berperan aktif dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan serta menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga persatuan dan stabilitas nasional.
Kehadiran Panglima TNI pada kegiatan tersebut mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah, TNI, dan elemen masyarakat dalam menjaga persatuan nasional, memperkokoh nilai-nilai kebangsaan, serta mendukung terciptanya stabilitas yang kondusif bagi keberlanjutan pembangunan nasional.
Red/BPMI Setpres.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045
SAMPANG, DN-II Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan penyelesaian pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi seluruh Indonesia. Peresmian yang merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) ini dipusatkan di ruas Kedungdung–Bringkoning, Desa Lar Lar, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa (23/06/2026).
Langkah strategis ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat konektivitas antarwilayah. Pembangunan infrastruktur jalan ini ditujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi lokal, mewujudkan pemerataan pembangunan, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai pelosok tanah air.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo memberikan apresiasi tinggi atas tuntasnya pembangunan infrastruktur yang krusial bagi mobilitas masyarakat tersebut. Ia menegaskan bahwa jalan daerah adalah fondasi utama yang menghubungkan nadi ekonomi dari pedesaan hingga ke pusat-pusat perdagangan.
“Jalan daerah adalah infrastruktur dasar yang menjadi penghubung utama aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah bertekad memastikan tidak ada satu pun daerah yang tertinggal karena keterbatasan akses,” tegas Presiden.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah akan terus menjadi prioritas pemerintah ke depan. Fokus utamanya adalah menghadirkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan hingga ke tingkat desa.
“Pemerintah pusat akan terus meningkatkan dukungan pembangunan infrastruktur di daerah pada tahun-tahun mendatang,” imbuh Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga berpesan kepada seluruh pemerintah daerah agar memiliki rasa tanggung jawab untuk merawat serta memanfaatkan infrastruktur yang telah terbangun tersebut dengan optimal. Menurutnya, keberlanjutan fungsi jalan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemeliharaannya.
Melalui peresmian ini, pemerintah berharap konektivitas yang semakin lancar dapat memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI #RilisPresiden
You cannot copy content of this page