BREBES, DN-II Lembaga Semut Hitam Republik Indonesia (LSH-RI) secara resmi telah mendapatkan pengesahan dan terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan terbitnya legalitas formal ini, jajaran pengurus LSH-RI menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kelancaran seluruh proses administrasi tersebut. Kehadiran lembaga ini diharapkan mampu menjadi langkah awal yang solid untuk berkontribusi secara nyata di tengah masyarakat Kabupaten Brebes.
Sebagai organisasi kemasyarakatan, LSH-RI berkomitmen untuk menjadi mitra strategis yang aktif, independen, dan konstruktif dalam bersinergi dengan berbagai instansi terkait, lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, maupun pihak swasta di wilayah Kabupaten Brebes.
Ketua Umum LSH-RI, Kartono Senton, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kesbangpol Kabupaten Brebes.
”Kami bersyukur seluruh proses administrasi dan legalitas LSH-RI di Kantor Kesbangpol Brebes telah selesai dengan lancar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui pengesahan ini, LSH-RI Kabupaten Brebes kini siap mengoptimalkan program kerja organisasi serta memperluas jangkauan bakti sosial dan pengawasan sosial demi kemaslahatan masyarakat luas di wilayah Brebes dan sekitarnya.
(Red/Casroni)
PATI, DN-II Perkara dugaan pencurian mesin kapal KM Manis Sejahtera di Kabupaten Pati tak hanya bergulir di ranah hukum, tetapi juga memicu perang narasi di ruang publik. Dua kubu memberikan keterangan yang saling bertolak belakang terkait bagaimana H. Utomo (U) akhirnya berada di hadapan penyidik Polresta Pati.
Kuasa hukum pelapor, Dr. Nimerodin Gulo, S.H., M.H., dengan tegas membantah klaim bahwa Utomo menyerahkan diri. Menurutnya, kliennya telah dijemput paksa oleh aparat kepolisian karena dinilai tidak kooperatif terhadap panggilan penyidik.
“Yang bersangkutan ditangkap, bukan menyerahkan diri. Karena sudah dipanggil dua kali secara patut dan tidak memberikan alasan yang sah, penyidik melakukan upaya paksa,” ujar Nimerodin, Selasa (15/9/2026).
Nimerodin merinci, penangkapan tersebut dilakukan pada Selasa, 15 September 2026, sekitar pukul 05.30 WIB di kediaman Utomo, Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Pati. Bagi pihak pelapor, proses penegakan hukum ini merupakan perkembangan penting setelah kasus dugaan pencurian mesin kapal berjalan hampir satu tahun.
Versi Berbeda dari Kubu Utomo
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di sisi lain, kuasa hukum Utomo, Fathkur Rohman, S.H., memberikan penjelasan yang berbeda jauh. Ia membantah jika kliennya disebut menghindari proses hukum. Fathkur mengklaim bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan penyidik pada Senin, 14 September 2026, dan menyatakan kesiapan Utomo untuk menjalani pemeriksaan.
Menurut Fathkur, Utomo baru tiba di kediamannya sekitar pukul 03.00 WIB setelah bepergian ke luar kota. Keesokan paginya, Utomo disebut mendatangi Polresta Pati untuk memenuhi kewajiban pemeriksaan tersebut.
Perbedaan keterangan kedua belah pihak ini membuat status kedatangan Utomo menjadi sorotan publik: apakah ia dijemput paksa oleh penyidik atau datang secara mandiri untuk memenuhi panggilan?
Apresiasi untuk Polresta Pati
Terlepas dari silang pendapat narasi tersebut, pihak pelapor tetap menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran kepolisian atas profesionalisme mereka dalam menangani perkara yang telah bergulir cukup lama ini.
“Atas nama korban, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak kepolisian, khususnya Kapolresta Pati, yang sudah bekerja secara profesional,” ungkap Nimerodin. Ia berharap proses hukum terus berjalan transparan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Latar Belakang Perkara: Kerugian Ditaksir Rp800 Juta
Kasus ini bermula dari sengketa dalam proses perbaikan kapal yang tidak kunjung selesai, hingga akhirnya pemilik mengambil alih kapal dan melanjutkan perbaikan secara mandiri. Dari situ, muncul dugaan tindak pidana pencurian mesin kapal dengan estimasi kerugian yang ditaksir pihak pelapor mencapai sekitar Rp800 juta.
Pihak pelapor mengaku telah menyerahkan berbagai alat bukti pendukung kepada penyidik, mulai dari keterangan saksi, bukti pembayaran, hingga dokumen transaksi sah yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Menanti Keterangan Resmi Penyidik
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pertarungan dua versi narasi masih mewarnai ruang publik di Pati. Publik kini menantikan keterangan resmi dari penyidik Polresta Pati guna meluruskan kronologi sebenarnya, mendudukkan dasar tindakan kepolisian, serta memastikan status hukum Utomo secara objektif.
Proses pembuktian atas dugaan tindak pidana ini selanjutnya akan sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan berdasarkan fakta-fakta hukum yang valid. Tim Red
Tim Red
JAKARTA, DN-II Mengenal Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya dengan mengunjungi langsung tempat-tempat yang menyimpan rekam jejak sejarah serta perjalanan bangsa. Bagi para pelajar, kunjungan ke Istana Kepresidenan memberikan kesempatan berharga untuk belajar sekaligus menyaksikan dari dekat ruang-ruang penting penyelenggaraan kenegaraan.
Pada Kamis (17/9/2026), sebanyak 320 siswa dari SMP Kristen 3 Penabur Jakarta dan SMP Amore Prime School Tangerang berkesempatan mengikuti kegiatan edukatif “Istana untuk Anak Sekolah”.
Melalui program ini, para siswa diajak untuk mengenal lebih dekat sejarah, fungsi, serta berbagai aktivitas di lingkungan Istana Kepresidenan. Kegiatan tersebut dirancang agar para peserta dapat memahami tata kelola pemerintahan serta peran strategis Istana sebagai pusat kepemimpinan negara secara langsung dan interaktif.
Pengalaman langsung ini diharapkan mampu memperluas wawasan kebangsaan para peserta, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta membangkitkan motivasi belajar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dari lingkungan Istana, diharapkan lahir generasi muda yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, semangat belajar yang kuat, serta mimpi-mimpi besar untuk berkontribusi bagi kemajuan Indonesia di masa depan. Red
Jakarta, DN-II Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengajak pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) memperkuat pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memanfaatkan data dan sistem digital. Menurutnya, keterbukaan informasi melalui sistem pemerintahan dapat menjadi instrumen penting untuk mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan.
Hal itu disampaikan Tomsi saat memberikan arahan pada kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jatim di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Tomsi menjelaskan, perkembangan teknologi telah membuat berbagai proses pemerintahan semakin mudah ditelusuri. Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) maupun sistem pengadaan secara elektronik, data terkait perencanaan, penganggaran, pengadaan, hingga pelaksanaan kegiatan dapat dipantau secara lebih terbuka.
“Karena tidak ada lagi yang bisa disembunyikan dari semua aktivitas, kegiatan, pelaksanaan tugas kita ini, sehingga Pak Menteri Dalam Negeri berinisiatif boleh tidak dikedepankan untuk pencegahan,” ujar Tomsi.
Ia menilai, keterbukaan data tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari upaya pencegahan, bukan semata-mata untuk mencari kesalahan. Dengan memahami bagaimana data pemerintahan dapat ditelusuri, pemerintah daerah (Pemda) maupun DPRD diharapkan semakin cermat dalam memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai ketentuan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Tomsi juga menyampaikan bahwa Kemendagri bersama aparat penegak hukum terus mendorong langkah-langkah pencegahan melalui pendalaman terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Ia berharap forum tersebut dapat menjadi ruang bagi pimpinan dan anggota DPRD untuk memahami potensi risiko dalam perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan program.
“Harapannya kita betul-betul memahami bagaimana cara pandangnya teman-teman APH itu terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan kita,” katanya.
Tomsi menekankan, pemahaman terhadap aturan menjadi penting agar terdapat kesamaan perspektif antara penyelenggara pemerintahan dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, setiap kebijakan dan kegiatan dapat dirancang secara hati-hati sekaligus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Selain aspek tata kelola dan pencegahan, Tomsi mengingatkan DPRD memiliki peran penting dalam mengawal efektivitas APBD untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menilai, belanja pemerintah merupakan salah satu komponen yang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi sehingga perlu diarahkan agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pembahasan APBD tidak cukup hanya memperhatikan aspek administratif, tetapi juga perlu melihat manfaat dan dampak setiap belanja terhadap pembangunan daerah. Efisiensi pada belanja yang kurang produktif dapat menjadi ruang untuk mengoptimalkan anggaran bagi program yang memberikan manfaat lebih besar.
“Kalau kita berhemat 10 persen saja, lumayan, 33 persen masyarakat Jawa Timur lepas dari kemiskinan,” ujar Tomsi.
Ia juga menyoroti kondisi kemiskinan di Provinsi Jatim yang masih perlu mendapat perhatian. Menurutnya, karakteristik ekonomi Provinsi Jatim yang ditopang oleh sektor industri, perdagangan, dan pertanian membutuhkan kebijakan pembangunan yang mampu mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
“Mesin ekonomi Jawa Timur ini bertumpu pada industri yang ada hanya di wilayah utaranya saja. Industri pengolahan ini hanya di wilayah utara. Kemudian perdagangan ini mulai menyebar dan pertanian banyak di wilayah selatan,” jelasnya.
Dalam konteks tersebut, Tomsi mengajak DPRD turut mengawal kebijakan yang dapat memperkuat perekonomian masyarakat, terutama di wilayah perdesaan. Ia menilai, penguatan sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi kemiskinan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Andi Ony Prihartono, Ketua DPRD Provinsi Jatim M. Musyafak, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono, serta jajaran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jatim lainnya. Red/Casroni
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Medan, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mencegah korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, APIP berperan sebagai perangkat kepala daerah yang dapat mengingatkan apabila terdapat kekeliruan dalam tata kelola pemerintahan.
Penekanan tersebut disampaikan Wiyagus dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (17/9/2026).
“APIP ini kan partner para kepala daerah. Jadi titip jangan dimusuhi. Justru merekalah yang menjadi pengingat kita ketika ada kekeliruan,” ujar Wiyagus.
Sejalan dengan itu, Wiyagus menekankan perlunya penguatan APIP agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Apabila terdapat penyimpangan atau kekeliruan dalam tata kelola pemerintahan, APIP perlu diberi kepercayaan untuk menanganinya terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap penegakan hukum.
“APIP harus bisa meyakinkan, jika ada penyimpangan dan kekeliruan di tata kelola pemerintahan, penegak hukum, Aparat Penegak Hukum (APH) ini memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada APIP dulu, sebelum kepada APH,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain penguatan APIP, Wiyagus mengingatkan pentingnya integritas dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Menurutnya, lembaga pengawasan perlu ditempatkan sebagai mitra pemerintah daerah (Pemda) dalam mencegah terjadinya penyimpangan.
“Jadikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai partner, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai partner, kemudian Inspektorat sebagai partner. Nah justru itulah yang akan membantu kita menghindar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi,” katanya.
Dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, Wiyagus meminta Pemda memetakan risiko pada delapan area prioritas perbaikan, di antaranya perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan optimalisasi pajak daerah. Pemda juga perlu memperkuat pengendalian sejak tahap perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan keterhubungan dan kualitas data.
Ia juga meminta hasil kegiatan tersebut ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang terukur dengan menetapkan masalah yang harus diselesaikan, langkah perbaikan, penanggung jawab, batas waktu, dan bukti penyelesaian. Pemantauan secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan tindak lanjut menghasilkan perbaikan sekaligus mencegah masalah yang sama berulang.
Selain itu, Wiyagus mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan sinkronisasi dan kolaborasi antara Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), termasuk dalam perencanaan dan penganggaran. Kedua unsur tersebut perlu bersama-sama mengawal tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.
“Pada akhirnya pencegahan korupsi ini sekali lagi sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan di pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun … kota,” pungkasnya. Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyoroti sejumlah capaian sekaligus mendorong penguatan pengelolaan wilayah perbatasan agar semakin berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 BNPP RI di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Dalam momentum tersebut, Mendagri menyampaikan harapannya agar wilayah perbatasan tidak lagi dipandang sebagai halaman belakang (backyard), melainkan menjadi halaman depan (front yard) Indonesia. Menurutnya, kawasan perbatasan perlu didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya turut memperkuat sistem pertahanan negara.
“Di usia ke-16 tahun, kita mengambil momentum hari ulang tahun ini untuk melakukan evaluasi apa yang kira-kira plus (hal positif) yang sudah dicapai oleh BNPP, dan apa yang masih belum sesuai harapan, dan bagaimana nanti BNPP itu ke depan,” katanya.
Dalam arahannya tersebut, Mendagri menyebut sejumlah capaian positif BNPP, salah satunya pembangunan setidaknya 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) beserta fasilitas gedung yang dinilai baik. PLBN menjadi gerbang sekaligus etalase bangsa Indonesia dalam berinteraksi dengan negara-negara tetangga. Ia juga menilai tata kelola PLBN sejauh ini telah berjalan cukup baik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain pembangunan PLBN, Mendagri menyoroti peran BNPP dalam penyelesaian segmen-segmen perbatasan yang masih bersengketa, terutama di wilayah daratan dengan Malaysia dan Timor-Leste. Menurutnya, terdapat sejumlah kemajuan yang ditandai dengan berkurangnya segmen yang sebelumnya masih disengketakan.
“Ini melibatkan tidak hanya BNPP, tapi banyak stakeholder, Kemenlu, Kemenhan, dan lain-lain, tapi BNPP masuk dalamnya,” tuturnya.
Mendagri juga menyampaikan sejumlah peran BNPP lainnya, termasuk dalam membantu penanganan bencana di wilayah Sumatera. Selain itu, BNPP mulai mendorong penyelesaian persoalan perbatasan secara mendasar, salah satunya di Pulau Sebatik.
“Kemudian program-program yang bersifat kecil, mikro, skala mikro, di beberapa titik menyelesaikan masalah-masalah perbatasan di Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Timor-Leste yang bersifat spesifik, ada juga yang berhasil diselesaikan. Ini adalah catatan-catatan yang menurut saya cukup baik,” ungkapnya.
Meski terdapat sejumlah capaian, Mendagri mengingatkan jajaran BNPP untuk terus melakukan evaluasi dan memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Upaya tersebut perlu didukung dengan penguatan penyusunan program prioritas, penguatan rencana induk pembangunan daerah perbatasan, serta evaluasi rutin terhadap program-program yang dikerjakan kementerian/lembaga (K/L) di kawasan perbatasan.
“Kita berusaha terus untuk mendorong K/L-K/L membuat program di perbatasan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mendagri mendorong agar berbagai kerja dan capaian BNPP dapat disampaikan kepada publik melalui media-media kontemporer yang berkembang. Langkah tersebut dinilai penting agar keberadaan dan peran BNPP semakin dikenal serta mendapat dukungan publik dan pemerintah.
“Semoga di hari ulang tahun ini membuat setiap individu, anggota dari jajaran BNPP bisa bekerja dengan lebih baik, melakukan introspeksi, dan saya pasti akan mencari orang-orang yang baik untuk menempati jabatan-jabatan dan promosi yang ada di lingkungan BNPP,” pungkasnya.
Sementara itu, sesuai arahan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan, perayaan HUT ke-16 BNPP dilaksanakan secara sederhana melalui tumpengan, pemberian bantuan kepada pihak yang kurang mampu dan anak-anak yatim, serta pemberian penghargaan kepada pegawai yang telah bekerja dalam rentang waktu tertentu (Satyalancana Karya Satya).
Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, segenap deputi, asisten deputi, tenaga ahli, dan jajaran BNPP. Red/Casroni
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
JAKARTA, DN-II Pemerintah berkomitmen merealisasikan produksi bahan bakar nabati dengan campuran etanol 20 persen atau E20 dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Langkah strategis ini digenjot guna memperkuat ketahanan energi nasional berbasis kemandirian domestik.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Instruksi Presiden dan Penyiapan Lahan
Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan jajaran menteri dan lembaga terkait untuk segera menyiapkan langkah konkret. Fokus utama instruksi ini mencakup penyiapan lahan berskala besar untuk pengembangan komoditas bahan baku serta percepatan pembangunan industri pengolahannya.
Menurut Zulkifli, tebu dinilai sebagai sumber bahan baku etanol yang paling potensial dan paling memungkinkan untuk dikembangkan di Indonesia saat ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Guna menjamin ketersediaan pasokan bahan baku jangka panjang, pemerintah telah menyiapkan alokasi lahan seluas kurang lebih 2 juta hektare. Lahan tersebut akan dibuka dan dikembangkan secara terintegrasi di sejumlah wilayah utama, meliputi Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, hingga Papua.
Peran Danantara dan Jaminan Pasokan Domestik
Untuk mendukung hilirisasi industri ini, pembangunan pabrik dan fasilitas pengolahan etanol akan dikerjakan langsung oleh Badan Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh pasokan bioetanol yang dibutuhkan untuk menyokong program E20 ditargetkan murni berasal dari produksi dalam negeri. Kebijakan ini diambil guna memastikan kemandirian energi nasional serta menekan ketergantungan pada pasokan energi luar negeri.
Proyeksi Jangka Panjang Transisi Energi
Selain mematok target implementasi E20 dalam dua tahun mendatang, pemerintah juga telah merancang peta jalan (roadmap) pengembangan lanjutan. Program ini disiapkan secara bertahap guna membuka peluang pencampuran etanol dengan persentase yang lebih tinggi pada masa depan, sejalan dengan komitmen nasional terhadap transisi energi hijau. Red
Tagar: #KemensetnegRI #RilisPresiden #KetahananEnergi
Kombes Pol Ignatius Hendra Resmi Jabat Kabiddokkes Polda Jateng, Wali Kota Tegal Hadiri Pisah Sambut
SEMARANG, DN-II Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M., menghadiri acara pisah sambut Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabiddokkes) Polda Jawa Tengah yang berlangsung di Alam Indah Hotel, Kota Semarang, Rabu (16/9/2026) malam.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Tegal hadir didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Tegal, drg. Agus Dwi Sulistyantono, M.M., serta Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, M. Zaenal Abidin, S.K.M., M.M.
Posisi Kabiddokkes Polda Jawa Tengah kini resmi dijabat oleh Kombes Pol. Dr. drg. Ignatius Hendra Arifianto, Sp.K.G., yang sebelumnya mengemban tugas sebagai Kabiddokkes Polda Sulawesi Tenggara.
Sementara itu, pejabat lama Kabiddokkes Polda Jateng, Kombes Pol. drg. Agung Hadi Wijanarko, Sp.B.M., M.A.R.S., M.H., FISQua., mendapat amanah baru sebagai Kepala Bidang Kesehatan Kesemaptaan Biro Kesehatan Kepolisian Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri (Kabidkesmapta Rokespol Pusdokkes Polri).
Dalam sambutannya, Kombes Pol. drg. Agung Hadi Wijanarko menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kerja sama seluruh jajaran Biddokkes, rumah sakit, serta rekan-rekan di jajaran Rumah Sakit Bhayangkara yang telah bersama-sama membawa nama baik Biddokkes Polda Jateng hingga kian diperhitungkan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia berharap, di bawah kepemimpinan yang baru, soliditas dan dukungan antar-rekan kerja dapat terus terjaga.
”Dengan pergantian kepemimpinan dengan Pak Hendra nanti, mohon rekan-rekan bisa tetap saling mendukung sehingga Biddokkes Polda Jateng dan Rumah Sakit Bhayangkara bisa tetap eksis di Polda Jateng,” harapnya.
Sementara itu, pejabat baru Kabiddokkes Polda Jawa Tengah, Kombes Pol. Dr. drg. Ignatius Hendra Arifianto, Sp.K.G., dalam perkenalannya menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kinerja terbaik yang telah diberikan oleh drg. Agung selama memimpin Biddokkes Polda Jateng.
Selain itu, pihaknya juga memohon bimbingan serta arahan dari drg. Agung agar dapat meneruskan program dan pencapaian yang telah dirintis sebelumnya.
”Kami mohon dukungan dari rekan-rekan sekalian, terutama dari Biddokkes dan rumah sakit, supaya dapat bekerja dengan baik dan dapat meneruskan apa yang sudah dirintis oleh dokter Agung, sehingga Biddokkes Polda Jateng bisa menjadi yang terbaik,” pungkasnya.
S. Bimantoro
Banjarbaru, DN-II Dukungan untuk penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Selatan kembali datang melalui jalur udara. Pesawat Hercules TNI Angkatan Udara A-1340 kembali mendarat di Apron Lanud Sjamsudin Noor, Rabu (16/09/2026) malam, membawa dukungan perlengkapan yang akan digunakan dalam penanganan Karhutla di wilayah Kalsel.
Kali ini, Hercules TNI AU membawa 7 tabung oksigen bantuan dari Unit Pazam 734 Lanud HND, Satharpazam 73, Depohar 70, Koharmatau, serta 500 koli selang pemadam kebakaran bantuan dari Kemhan RI. Kedatangan dukungan tersebut langsung diturunkan dari pesawat oleh personel Lanud Sam untuk selanjutnya dipersiapkan dan distribusikan sesuai kebutuhan dalam mendukung personel yang terlibat dalam penanganan Karhutla.
Tujuh tabung oksigen tersebut menjadi bagian dari dukungan kesehatan terhadap personel saat menjalani pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan recovery oksigen yang bertujuan membantu memastikan kondisi fisik personel kembali optimal sebelum maupun sesudah melaksanakan tugas menangani karhutla. Sementara ratusan koli selang pemadam kebakaran akan mendukung kebutuhan operasional dalam menghadapi Karhutla, khususnya pada titik-titik yang membutuhkan penanganan dan pembasahan secara berkelanjutan.
Komandan Lanud Sjamsudin Noor, Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., menyampaikan bahwa Lanud Sam siap mendukung kelancaran penerimaan dan penyaluran berbagai dukungan yang diperuntukkan bagi penanganan Karhutla di Kalsel. Setiap dukungan yang datang akan segera ditindaklanjuti sesuai kebutuhan di lapangan.
“Selain mendukung pelaksanaan tugas, aspek keselamatan dan kesehatan personel juga menjadi perhatian dalam setiap kegiatan penanganan Karhutla. Beliau menambahkan, dukungan perlengkapan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan operasi di lapangan, mengingat penanganan Karhutla membutuhkan kesiapan personel dan peralatan yang memadai,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kehadiran Hercules TNI AU kembali menunjukkan bahwa dukungan untuk penanganan Karhutla terus bergerak. Dari Lanud Sam, bantuan diterima dan dipersiapkan untuk selanjutnya mendukung personel yang berhadapan langsung dengan api, asap, dan medan gambut di berbagai wilayah Kalsel. Dengan tambahan perlengkapan tersebut, upaya penanganan Karhutla di Kalsel diharapkan dapat terus berjalan secara optimal, sekaligus memberikan dukungan terhadap keselamatan personel selama menjalankan tugas di lapangan. Red
Semarang, DN-II Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah telah menyelesaikan penyidikan perkara dugaan penipuan online bermodus pig butchering. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, sebanyak 38 tersangka beserta barang bukti dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam tahap II.
Pelimpahan tersangka dan barang bukti tersebut dilaksanakan di Rutan Kelas I Surakarta, Rabu (16/9/2026).
Pelimpahan tahap II ini menjadi perkembangan akhir penanganan perkara pada tingkat penyidikan Ditressiber Polda Jateng. Selanjutnya, perkara tersebut memasuki tahapan penuntutan dan akan diproses oleh JPU Kejaksaan Negeri Sukoharjo sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Perkara ini sebelumnya diungkap Ditressiber Polda Jateng melalui patroli siber yang mendeteksi aktivitas penipuan online lintas negara. Hasil penyelidikan kemudian mengarah ke sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta yang digunakan jaringan tersebut untuk menjalankan operasionalnya.
Berdasarkan hasil penyidikan, jaringan tersebut beroperasi sejak Juli 2025 hingga Mei 2026 dengan sasaran utama warga negara Amerika Serikat. Jaringan tersebut diperkirakan telah menargetkan sekitar 5.000 orang dan sedikitnya 133 orang menjadi korban.
Dari data transaksi yang ditemukan penyidik, nilai keuntungan yang diperoleh jaringan tersebut mencapai USD 2.327.625 atau sekitar Rp 41,1 miliar.
Modus yang digunakan adalah pig butchering. Pelaku terlebih dahulu membangun hubungan emosional dan kepercayaan dengan calon korban melalui aplikasi kencan dan media sosial menggunakan identitas palsu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Setelah korban percaya, pelaku mengarahkan korban untuk melakukan investasi atau trading aset kripto dengan iming-iming keuntungan besar melalui platform yang telah dikendalikan jaringan pelaku. Untuk memperkuat kepercayaan, pelaku menggunakan foto, video, serta komunikasi melalui panggilan video. Setelah korban melakukan deposit, dana tersebut kemudian dikuasai jaringan pelaku dan korban tidak dapat menarik kembali dana yang telah disetorkan.
Direktur Reserse Siber Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Wahyu Nugroho Setyawan mengatakan seluruh proses penyidikan terhadap perkara tersebut telah selesai.
“Setelah seluruh rangkaian penyidikan dilakukan dan berkas perkara dinyatakan lengkap, Ditressiber Polda Jateng telah melaksanakan pelimpahan 38 tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo,” ujar Kombes Pol. Wahyu Nugroho Setyawan. Kamis (17/9)
Menurutnya, pelimpahan tahap II tersebut menandai berakhirnya proses penanganan perkara di tingkat penyidikan Ditressiber Polda Jateng.
“Dengan telah dilaksanakannya tahap II, proses penanganan perkara selanjutnya memasuki tahapan penuntutan. Kami menyerahkan proses hukum selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Dalam proses penyidikan, Ditressiber Polda Jateng juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak karena perkara tersebut memiliki dimensi lintas negara, di antaranya FBI melalui NCB Interpol dan Bareskrim Polri serta Ditjen Imigrasi terkait penanganan warga negara asing yang terlibat.
Dari pengungkapan perkara tersebut, penyidik mengamankan 38 tersangka yang terdiri dari warga negara Indonesia dan warga negara asing. Sejumlah barang bukti juga diamankan, antara lain perangkat komunikasi, komputer, laptop, monitor, dokumen perusahaan serta perangkat lain yang berkaitan dengan aktivitas jaringan penipuan.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Yuliyanto menyampaikan bahwa pelimpahan tahap II merupakan bagian dari proses hukum setelah penyidikan perkara tersebut diselesaikan oleh Ditressiber Polda Jateng.
“Penyidikan perkara ini telah selesai dan 38 tersangka beserta barang bukti telah kami serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya proses hukum akan berjalan pada tahapan penuntutan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Kombes Pol. Yuliyanto.
Ia menambahkan, pengungkapan kasus tersebut juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat mengenai pola penipuan yang memanfaatkan hubungan personal di ruang digital.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Modus pig butchering memanfaatkan kepercayaan dan hubungan emosional sebelum korban diarahkan pada transaksi investasi. Karena itu, masyarakat harus berhati-hati apabila seseorang yang baru dikenal melalui media sosial atau aplikasi kencan mulai mengarahkan komunikasi pada investasi, trading, atau aset kripto dengan iming-iming keuntungan besar,” katanya.
Kombes Pol. Yuliyanto mengingatkan masyarakat untuk melakukan verifikasi sebelum melakukan transaksi atau investasi melalui platform digital.
“Pastikan legalitas perusahaan dan platform yang ditawarkan, jangan memberikan data pribadi maupun informasi perbankan kepada pihak yang belum terverifikasi, serta jangan mudah tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat,” pungkasnya.
Dengan dilaksanakannya pelimpahan tahap II, penanganan perkara di tingkat penyidikan Ditressiber Polda Jateng telah selesai dan selanjutnya perkara memasuki proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Red/Casroni
You cannot copy content of this page