YAMOR, KAIMANA, DN-II Prajurit Pos Yamor Satgas Yonif 147/KGJ dipimpin langsung oleh Danpos Yamor Letda Inf. Rudi Iskandar beserta Masyarakat Setempat Melakukan prosesi pemakaman salah satu warga yang Meninggal Dunia di Distrik Yamor, Papua Barat Daya Minggu (13/09/2026).
TNI Hadir untuk membantu masyarakat bukan hanya dalam menjaga keamanan di wilayah penugasan, tetapi dalam kegiatan kemanusiaan. Kehadiran Pos Yamor dalam kegiatan duka ini adalah sebagai bentuk empati, wujud nyata kehadiran dan kepedulian TNI kepada masyarakat di Distrik Yamor.
Selain memberikan ucapan belasungkawa kepada keluarga yang berduka secara langsung ke kediaman, prajurit Pos Yamor juga ikut serta turun langsung membantu kelancaran jalannya prosesi pemakaman hingga selesai. Kehadiran satgas Pos Yamor disambut hangat oleh keluarga dan masyarakat setempat.
Semoga hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat di Distrik Yamor dapat terus terjalin dengan baik dan memperkuat rasa kepedulian dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Red
TEGAL, DN-II Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal Tahun Anggaran (TA) 2026 disetujui untuk dibahas lebih lanjut oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal.
Hal ini disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Kota Tegal saat penyampaian pemandangan umum terhadap Raperda tentang Perubahan APBD TA 2026 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Selasa (15/9/2026).
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro beserta Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmad Edi Susilo dan Amiruddin serta turut dihadiri oleh Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, Forkopimda Kota Tegal, Anggota DPRD, Kepala OPD, Camat dan Lurah Se-Kota Tegal.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sutari dalam pemandangan umumya menyampaikan bahwa secara garis besar Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.1.107.377.280.600,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp.487.734.604.600,- sedangkan pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp.619.642.676.000,-.
Sementara itu untuk Anggaran Belanja Daerah TA 2026 secara umum direncanakan sebesar RP.1.174.100.642.558,- yang terdiri dari belanja operasi direncanakan sebesar Rp.1.115.884.186.007,- belanja modal direncanakan sebesar Rp.56.216.456.551,- dan belanja tidak terduga sebelum perubahan sebesar Rp.2.000.000.000,- direncanakan tetap.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Terkait dengan Belanja Daerah, Fraksi PDIP berpendapat bahwa pihaknya tidak terlalu berharap lebih dalam Raperda Perubahan ini ketika semua yang direncanakan dalam perubahan APBD ini dapat terlaksana semua.
“Karena mengingat waktu efektif yang sudah semakin berkurang, maka kami berharap agar belanja kegiatan yang direncanakan adalah yang benar – benar dapat dikerjakan dan mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat atau setidaknya dapat mengurangi PR – PR Pemerintah Kota Tegal,” harapnya.
Sementara itu Fraksi Amanat Persatuan dalam Pemandangan umumnya yang disampaikan oleh Moch Ilyas, pihaknya mengapresiasi kenaikan Pendapatan Asli Daerah. Namun demikian pihaknya mengingatkan Pemerintah Kota bahwa PAD tidak boleh dilakukan dengan cara yang justru menekan masyarakat kecil.
“Kami meminta Pemerintah menjelaskan secara terbuka dari sektor mana kenaikan PAD sebesar Rp16,9 miliar tersebut berasal ? Apakah berasal dari peningkatan aktivitas ekonomi ? , Optimalisasi pajak ?, Retribusi ? Pengelolaan aset ? Atau sumber lainnya ? Jangan sampai peningkatan PAD hanya berarti semakin banyak pungutan kepada masyarakat,” ujarnya.
Pihaknya juga mendorong Pemerintah Kota melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD secara sehat, memperbaiki pendataan, menutup kebocoran dan meningkatkan pengawasan.
“Masih banyak potensi ekonomi Kota Tegal yang dapat dikembangkan tanpa harus menjadikan masyarakat kecil sebagai objek utama peningkatan pendapatan,” tegasnya.
Semetara itu Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disampaikan oleh Abdul Ghoni menyoroti tentang aspek-aspek Pendapatan Daerah dan Kemandirian Fiskal.
Disampaikan Abdul Ghoni bahwa Pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 1,30%, yang didorong kenaikan PAD dari Rp470,80 miliar menjadi Rp487,73 miliar (naik Rp16,93 miliar atau 3,60%).
Namun demikian, Fraksi PKS mencatat adanya ketimpangan struktur sumber kenaikan PAD tersebut: Pajak Daerah hanya naik sekitar Rp1,95 miliar (1,00%), dari Rp194,82 miliar menjadi Rp196,77 miliar.
Sebaliknya, Retribusi Daerah melonjak tajam sebesar Rp14,98 miliar (6,25%), dari Rp239,68 miliar menjadi Rp254,66 miliar. Artinya, sekitar 88% hingga 89% tambahan PAD bersumber dari retribusi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Penguatan PAD idealnya bertumpu pada perluasan basis ekonomi, optimalisasi aset, digitalisasi sistem pemungutan, serta peningkatan kepatuhan pajak, alih-alih memberatkan masyarakat melalui instrumen retribusi layanan publik di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan,” pungkasnya.( S. Bimantoro )
PANGANDARAN, DN-II Jembatan Gantung Pongpet di Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, akan segera dibangun kembali dengan mempertimbangkan opsi konstruksi terbaik agar lebih kuat, aman, dan dapat digunakan masyarakat dalam jangka panjang. Hal tersebut ditegaskan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., saat meninjau langsung kondisi jembatan tersebut, Senin (14/9/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Kasad mengevaluasi kondisi jembatan bersama pihak terkait, khususnya aspek teknis yang akan menjadi dasar pembangunan kembali. Menurutnya, untuk jembatan yang mengalami kerusakan, penanganannya tidak cukup sekadar memperbaiki bagian tertentu, tetapi perlu mempertimbangkan pembangunan kembali secara menyeluruh.
“Salah satu yang menjadi evaluasi yaitu teknis-teknis yang harus kita evaluasi. Memang yang agak rumit adalah jembatan-jembatan perbaikan,” ujar Kasad.
Kasad mengatakan, pembangunan kembali Jembatan Pongpet diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua bulan dan dapat dipercepat dengan pengerjaan secara intensif. Ia menilai pembongkaran dan pembangunan kembali dari awal menjadi pilihan yang lebih baik agar konstruksinya dapat disempurnakan. Kebutuhan air bersih di sekitar lokasi juga akan diperhatikan, termasuk kemungkinan pembangunan sumur bor di empat titik.
“Ini sudah diperkirakan dua bulan, kalau bekerjanya pagi, siang dan malam, mudah-mudah bisa lebih cepat, dua bulanan _lah_, karena memang lebih baik kita bongkar awal saja, konstruksinya jadi lebih baik, musibah yang membawa hikmah ini jadinya. Termasuk air bersihnya, bila kurang kita buatkan di empat titik,” ujar Kasad.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas musibah yang terjadi saat peresmian Jembatan Pongpet, Kasad juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ia memastikan kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi TNI AD untuk menghadirkan konstruksi yang lebih baik dan aman. “Saya sudah sampaikan, secara pertanggungjawaban, saya mohon maaf atas kejadian ini, dan kita akan segera perbaiki, saya kira akan jadi evaluasi kita supaya kita bisa buat yang lebih baik dan lebih aman,” imbuh Kasad.
Jembatan Pongpet sendiri berperan penting sebagai akses penghubung masyarakat Cijulang dan sekitarnya, terutama untuk mendukung mobilitas serta aktivitas sosial dan ekonomi warga. Pembangunan kembali diharapkan dapat mengembalikan akses tersebut, dengan konstruksi yang lebih aman dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Di hadapan awak media, Kasad juga menyampaikan perkembangan program pembangunan jembatan TNI AD secara nasional. Dari 3.417 jembatan yang telah dikerjakan, 2.700 lebih telah selesai, dengan target hingga akhir 2026 ini mencapai 5.000 jembatan, meliputi jembatan perintis, Bailey, beton, dan Armco.
Selain jembatan, TNI AD juga terus mendukung program penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor. Dari sekitar 3.000 sumur bor yang telah dibangun dan diresmikan, targetnya akan ditambah sekitar 3.000 titik lagi sehingga secara keseluruhan dapat mencapai sekitar 6.000 sumur bor.
“Sumur Bor kita sudah jadi program Presiden dan juga program TNI Angkatan Darat, mudah-mudahan tahun ini kita bisa selesaikan 5.000 hingga 6.000 _lah_, karena kemarin sudah 3.000 (sumur bor) dari presiden yang diresmikan, kita tambah sekitar 3.000-an lagi, saya pikir 6.000 bisa, data kami lengkap berikut data-data dan foto jembatannya ada,” pungkas Kasad. Red
JAKARTA, DN-II Suhu politik nasional menjelang Pemilu 2029 mulai menunjukkan eskalasi tinggi. Di tengah dinamika lintas partai yang mulai bergerak, para tokoh masyarakat dan pengamat menyoroti tajam kondisi ekonomi serta jurang pemisah yang semakin lebar antara elite kekuasaan dan penderitaan rakyat kecil.
Hal tersebut diungkapkan oleh Tokoh Pemerhati Masyarakat Dunia sekaligus Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. Menurutnya, ketidakpekaan para pemangku kekuasaan saat ini terhadap isu “matahari kembar” bukanlah sekadar desas-desus belaka. Panasnya konstelasi politik bahkan sudah terasa sejak pertengahan tahun 2026.
”Tidak malu-malu lagi, dalam rapat internal mulai disampaikan rencana menggulingkan presiden secara terbuka. Hal ini memicu panasnya hati para pendukung yang saling mengancam melalui telegram politik,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat dihubungi dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di kawasan Cijantung, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Safari Politik Elite dan Pengabaian Akar Rumput
Prof. Sutan juga menyoroti manuver para elite partai yang mulai membuka pintu lebar-lebar dengan melakukan safari politik atau “sowan” ke kediaman bakal calon presiden 2029. Aksi tersebut dinilai dipertontonkan di tengah rakyat yang sedang berjuang menyambung hidup di tengah himpitan ekonomi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Setiap rumah pengantin calon presiden di 2029 sudah mulai bagi-bagi janji dan memamerkan peta politik. Suara sunyi di akar rumput tetap terabaikan, membuat ratusan juta rakyat Nusantara terkejut dan kecewa. Siapa yang sebenarnya memikirkan nasib rakyat susah di negeri ini?” tegas Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) ini.
Beban Ekonomi dan Birokrasi “Uang Pelicin”
Kondisi ekonomi rakyat kecil kian terhimpit oleh mahalnya kebutuhan pokok dan tingginya biaya hidup. Aksi demonstrasi damai yang menuntut kebijakan pro-rakyat kerap menemui jalan buntu. Beban berat dipukulkan ke pundak orang kecil melalui birokrasi yang rumit serta maraknya praktik “uang pelicin” bagi oknum dinas terkait.
”Banyak izin usaha mandiri atau perpindahan alamat yang mandek karena mahar pelicin harus disetorkan kepada oknum birokrasi, baik di pusat maupun daerah. Akibatnya, kebangkrutan terjadi di mana-mana akibat kegagalan pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat kecil,” tambahnya.
Tekanan terhadap wong cilik juga merambah ke kebijakan daerah yang kerap memburu pendapatan kas daerah dari sumber yang tidak tepat—mulai dari merampas kendaraan warga miskin yang menunggak pajak hingga menyasar pedagang warung kecil. Ironisnya, banyak warga yang terpaksa berutang ke “Bank Emok” (pinjaman keliling) sekadar untuk membayar listrik atau kontrakan di tengah kesulitan uang yang nyata.
Ironi Pendataan Sosial
Persoalan pendataan sosial (seperti golongan Desil 9) yang menyasar tukang becak, kuli panggul, hingga lansia jompo turut dikritik tajam. Prof. Sutan heran mengapa alasan data yang tidak akurat selalu dijadikan tameng penghematan anggaran, sementara sensus penduduk dan ekonomi rutin dilakukan.
”Mungkin data yang sebenarnya tak pernah sampai ke meja para pemimpin, agar selalu bisa menjadi alasan bahwa jumlah rakyat miskin berkurang atau semakin banyak yang kaya mendadak, yang faktanya tidak sama dengan data lembaga dunia,” kritiknya.
Metafora Istana dan Harapan Rakyat
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menutup pandangannya, Prof. Sutan Nasomal melontarkan kritik metaforis yang menohok terhadap lingkaran kekuasaan di Istana.
”Ketika keluhan dari rakyat kecil dituliskan dan hendak disampaikan ke Istana Negara, ubinnya sangat licin oleh liur para penjilat, sehingga kertas dari rakyat tidak boleh sampai ke meja penguasa.”
Kendati demikian, ia mengingatkan masyarakat untuk tetap tabah dan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Berdoalah kepada Tuhan yang tidak pernah tidur dan lantai-Nya tidak pernah licin, sehingga doa dari rakyat pasti diterima dan diijabah,” pungkasnya.
Profil Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional & Ekonom
Presiden Partai Oposisi Merdeka Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) / Association of Young Indonesian Advocates
Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal, S.H., M.H. Rektor Universitas STIA STIH Pronass
Pendiri & Pengasuh Ponpes Ass-Saqwa Plus
Ketua Umum YPP Brigade Global Indonesia Plus (YPP. BRIGIP)
Jakarta, DN-II Terpilihnya Viva Yoga Mauladi sebagai Ketua Pembina Karya Cipta Indonesia (KCI) diharap membawa angin segar bagi lembaga yang berdiri pada 12 Juni 1990 itu. KCI merupakan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) pertama yang menjadi perintis aktivitas memperjuangkan hak royalti para pencipta lagu dan hak terkait.
KCI adalah lembaga resmi yang bertugas menghimpun royalti dari pengguna, mengelola data anggota dan karya, dan mendistribusikan dan membagikan hak royalti kepada pencipta lagu atau pemilik hak.
Viva Yoga secara mufakat dipilih menjadi Ketua Pembina KCI dalam Rapat Pembina yang digelar di Kantor KCI, Kebayoran Lama, Jakarta, 10 September 2026. Hadir dalam rapat itu Enteng Tanamal Ketua Pembina (sebelumnya), Dharma Oratmangun, Andre Hehanusa dan Ramsuddin Manullang.
Dalam kepengurusan baru, Viva Yoga akan didampingi oleh Obbie Messakh dan Umar Husin. Obbie Messakh merupakan pencipta lagu-lagu pop yang popular, sedang Umar Husin merupakan pakar dan ahli hukum terkait hak cipta.
Posisi Ketua Pembina KCI yang diemban oleh Viva Yoga menurut Enteng Tanamal sangat tepat. Lebih lanjut dikatakan, sebagai lembaga yang mengemban misi kemanusiaan, KCI dikatakan memerlukan sosok yang memiliki pengalaman dalam berbagai organisasi seperti Viva Yoga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kepada wartawan, Viva Yoga mengatakan dirinya menerima mandat. “Saya terima dengan baik sebagai bentuk pengabdian sosial lewat jalur musik Indonesia”, tuturnya, Jakarta, (14/9/2026).
Dengan amanah yang diberikan padanya, pria yang saat ini menjabat Wakil Menteri Transmigrasi itu siap membantu para pencipta lagu, musisi, dan hak terkait untuk menerima hak ekonominya dengan baik.
Tata Kelola royalti menurut pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu mesti dibangun bersama melalui kebijakan pemerintah agar mampu memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh ekosistem musik, baik pencipta dan hak terkait, maupun para pengguna karya musik. Untuk itu revisi UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta perlu didorong agar dapat menciptakan aturan yang memberikan manfaat bagi ekosistem musik.
“Selain memperhatikan pencipta dan pemilik hak cipta juga membahagiakan bagi para pengguna, seperti rumah karaoke, hotel, restoran, perkantoran, sarana transportasi, dan sebagainya,” tegasnya.
Menurut mantan anggota DPR 2009-2014 dan 2014-2019 itu, royalti merupakan hak privat, lahir dari kreasi. Dirinya yakin pemerintah bertanggungjawab melindungi hak privat dan memberdayakan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak cipta. “Posisi regulasi, pengawasan, dan pembinaan pemerintah penting untuk itu,” ucap mantan Presidium MN KAHMI itu.
Viva Yoga dari kecil suka musik. Bahkan Ibunya adalah penyanyi keroncong di kampung halamannya. Baginya musik adalah bahasa dunia yang menyatukan manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan negara. “Musik adalah simbol persatuan bangsa dan umat manusia”, tuturnya.
Dalam Rapat Pembina juga ditetapkan Ali Akbar sebagai Ketua Umum KCI, Lisa A. Riyanto sebagai Sekretaris Umum, Eko Saky sebagai Bendahara Umum, dan Vien Isharyanto sebagai Pengawas.
Ali Akbar merupakan penulis lagu yang banyak berkarya bersama God Bless dan Gong 2000. Lisa A Riyanto adalah penyanyi dan ahli waris pencipta lagu legendaris A Riyanto. Eko Saky dikenal sebagai pencipta lagu dangdut, sedangkan Vien Isharyanto merupakan ahli waris penyanyi Is Haryanto.
Regenersi kepengurusan diharapkan menjadi momentum bagi KCI untuk memperkuat organisasi, meningkatkan profesionalisme pengelolaan hak ekonomi pencipta dan hak terkait, serta dapat berperan aktif dalam membangun tata kelola royalti musik Indonesia yang baik dan berorientasi pada kepentingan dunia musik Indonesia. Red/Casroni
Jakarta, DN-II Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyiapkan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI Tahun 2026. Berbagai kegiatan telah dimulai sejak Agustus dan akan berlangsung hingga Oktober 2026, dengan puncak peringatan pada 5 Oktober 2026 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Rangkaian diawali Lomba dan Open Tournament Piala Panglima TNI pada 1 Agustus–10 Oktober 2026, meliputi 72 jenis lomba, terdiri atas 61 cabang olahraga dan 11 cabang non olahraga.
Selain kegiatan olahraga, TNI melaksanakan berbagai kegiatan teritorial dan sosial, antara lain karya bakti skala besar, Gerakan TNI Peduli Sampah, aksi menanam sejuta pohon, Bazar Pangan Murah pada 22–23 September, launching Kompi Produksi TNI, serta anjangsana kepada mantan Panglima TNI, purnawirawan, warakawuri, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. (15/9/2026).
Salah satu kegiatan yang terbuka bagi masyarakat adalah TNI Fair pada 19–20 September 2026 di Monas, pukul 08.00–21.00 WIB. TNI Fair menghadirkan pameran alutsista dan nonalutsista, informasi pendaftaran TNI, panggung hiburan dan atraksi prajurit TNI, serta Expo Teknologi Militer. Kegiatan ini juga dimeriahkan Bakti Kesehatan TNI, pameran komunitas kendaraan antik, pembagian 15.000 paket sembako dan 30.000 porsi makanan gratis.
Pada 20 September 2026, rangkaian TNI Fair dilanjutkan dengan TNI Run 10K dan 5K serta Fun Walk 6,4 kilometer yang masing-masing ditargetkan diikuti sekitar 10.000 peserta. Menjelang puncak HUT TNI, juga dilaksanakan Ziarah Rombongan pada 21–26 September, Ziarah Nasional pada 28 September, serta Doa Bersama Lintas Agama pada 1 Oktober 2026 yang diikuti sekitar 3.000 peserta dan disertai pembagian 3.000 paket sembako.
Rangkaian HUT ke-81 TNI juga akan dimeriahkan Naval Parade/Sailing Pass dan Fly Pass pada 4 Oktober 2026 di perairan Teluk Jakarta. Kegiatan yang direncanakan dipimpin Presiden RI tersebut akan menampilkan Sailing Pass, Fly Pass serta demonstrasi pasukan khusus dan alutsista baru. Data perencanaan mencatat 102 KRI terlibat dalam rangkaian Naval Parade.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Puncak HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026 di Monas akan diawali Upacara HUT TNI yang dipimpin Presiden RI sebagai Inspektur Upacara, sekaligus mencakup peresmian satuan baru. Kegiatan dilanjutkan dengan parade dan defile pasukan serta alutsista, melibatkan 81 Satuan Setingkat Batalyon (SSB), terdiri atas 51 SSB pasukan TNI dan 30 SSB pasukan non-TNI. Defile akan menampilkan 520 unit alutsista dan kendaraan, terdiri atas 420 unit alutsista/kendaraan TNI dan 100 kendaraan antik/non-TNI.
Selain parade dan defile, puncak peringatan akan dimeriahkan Demo Gabungan yang menampilkan demonstrasi udara serta gabungan udara dan darat. TNI juga menyiapkan kegiatan sosial berupa pembagian 40.000 paket sembako dan 40.000 porsi makan gratis bagi masyarakat. Seluruh rangkaian HUT ke-81 TNI menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan kedekatan TNI dengan rakyat serta menunjukkan kontribusi TNI bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Red/Casroni
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Jakarta, DN-IIPanglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Dr. Didit Herdiawan Ashaf, M.P.A., M.B.A., menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Program Pengelolaan Pantai Utara Jawa, bertempat di Subden Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut merupakan wujud komitmen TNI bersama BOPPJ dalam memperkuat sinergi untuk mendukung pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sebagai bagian dari program strategis nasional. Pembangunan ini memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat pesisir, mengendalikan risiko banjir rob, menjaga konektivitas dan keberlangsungan aktivitas ekonomi, serta memperkuat ketahanan wilayah.
Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menegaskan bahwa perkembangan pembangunan strategis nasional menuntut penguatan ketahanan wilayah yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. “Perkembangan pembangunan strategis nasional menuntut kita semakin memperkuat ketahanan wilayah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Panglima TNI.
Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi dukungan pengamanan Program Kerja Prioritas Nasional Pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, pemanfaatan dan pengawasan personel, sarana dan prasarana para pihak, serta dukungan penguatan pembinaan teritorial di wilayah pembangunan. Kerja sama tersebut juga mencakup pemanfaatan teknologi serta pertukaran data dan/atau informasi guna membangun koordinasi yang efektif, terpadu, dan responsif terhadap dinamika di lapangan.
Melalui Nota Kesepahaman tersebut, TNI dan BOPPJ berkomitmen membangun kerja sama yang berkelanjutan dalam mendukung pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sebagai salah satu program strategis nasional. Sinergi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perlindungan masyarakat, penguatan ketahanan wilayah, kelancaran konektivitas, keberlanjutan aktivitas ekonomi, serta kepentingan nasional. Red/Casroni
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan peran Local Champion dan pemberdayaan berbasis komunitas untuk mempercepat penataan kawasan permukiman kumuh di Indonesia.
Menurutnya, pendekatan dari akar rumput dapat memberikan dampak yang lebih nyata dibandingkan mengandalkan mekanisme birokrasi top-down.
“Sering kali pendekatan Local Champion ini lebih efektif dibanding top down yang birokratis dari yang berjalannya berliku,” ujar Bima dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Ia mengatakan, keberhasilan penataan lingkungan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Semangat tersebut tercermin dalam Gerakan Indonesia ASRI. Berdasarkan rekapitulasi pelaksanaannya, sebanyak 72,34 persen atau 395 pemerintah daerah telah aktif melaporkan kegiatan penataan dan kebersihan lingkungan.
Karena itu, Bima menegaskan bahwa penanganan permukiman kumuh tidak semata-mata berorientasi pada perbaikan fisik rumah. Upaya tersebut perlu diarahkan pada pembangunan kawasan secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Jadi ini bukannya soal membangun fisik rumah, tapi ini adalah membangun kawasan dengan melibatkan semua stakeholders,” terangnya.
Sebagai gambaran peran Local Champion dalam penataan permukiman, Bima mencontohkan RT 08 Malaka Jaya, Jakarta Timur, yang berhasil bertransformasi dari lorong gersang menjadi kawasan hijau mandiri energi melalui aksi swadaya warga. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa inisiatif masyarakat dapat menjadi kekuatan dalam membenahi lingkungan sekaligus menjadi rujukan bagi daerah lain.
Bima pun mendorong agar praktik baik seperti di Malaka Jaya dapat direplikasi secara lebih luas dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
“Mudah-mudahan kita bisa angkat kesuksesan kawasan seperti Malaka Jaya ini menjadi best practice yang bisa diduplikasi tidak saja di Jakarta, tetapi di kota-kota lain di Indonesia,” pungkasnya.
Untuk diketahui, kegiatan tersebut turut dihadiri di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta jajaran pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah se-Indonesia.
Red
BENGKAYANG, DN-II Personel Pos Koki Jagoi Babang Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/Bogani menggagalkan upaya keberangkatan lima orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang diduga hendak masuk ke Malaysia untuk bekerja. (14/9/2026).
Penindakan tersebut berlangsung pada Sabtu (12/9/2026), setelah personel Satgas yang melaksanakan patroli di sekitar jalur tidak resmi menemukan lima orang mencurigakan sedang beristirahat di sebuah gubuk di kawasan perkebunan sawit.
Mendapat informasi tersebut, personel Pos Koki Jagoi Babang segera bergerak menuju lokasi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman, kelima orang tersebut mengaku berasal dari Provinsi Lampung dan hendak melintas ke Malaysia melalui jalur tidak resmi untuk mencari pekerjaan.
Kelima PMI nonprosedural tersebut kemudian dibawa ke Pos Koki Jagoi Babang untuk menjalani pemeriksaan dan pendataan lebih lanjut. Dalam penindakan tersebut, personel Satgas turut mengamankan barang bawaan berupa lima unit telepon seluler, dokumen identitas, serta tujuh tas ransel.
Danpos Koki Jagoi Babang selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/Bogani untuk mendapatkan arahan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keberhasilan penindakan ini menunjukkan komitmen Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarmed 19/Bogani dalam mencegah pelintas batas melalui jalur tidak resmi serta melindungi masyarakat dari risiko keberangkatan sebagai PMI nonprosedural. Red
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri pelantikan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
Presiden RI Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan RI menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pelantikan tersebut merupakan bagian dari agenda kenegaraan sekaligus proses keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di bidang pengelolaan keuangan negara.
Kehadiran Panglima TNI dalam pelantikan tersebut merupakan wujud dukungan TNI terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan kenegaraan. Dalam pelaksanaan tugasnya, TNI senantiasa menjalin koordinasi dan kerja sama dengan kementerian dan lembaga dalam mendukung stabilitas nasional serta menjaga kepentingan bangsa dan negara. Red/Casroni
#tniprima #tnirakyat #indonesiaberdaulat
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
You cannot copy content of this page