BREBES, DN-II Pemerintah Kota Tegal terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pembentukan keluarga berintegritas. Hal tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas bagi Pejabat Eselon III B beserta suami/istri di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal di Hotel Grand Dian, Kabupaten Brebes, Rabu (16/9/2026).
Plt. Inspektur Kota Tegal Siti Cahyani mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun karakter pejabat dan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi serta kesederhanaan.
“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti pada penyampaian materi dan fun game, tetapi dapat membekas di hati dan menginspirasi peserta untuk menjalani kehidupan keluarga dengan nilai-nilai luhur antikorupsi,” ujar Siti.
Bimtek diikuti 59 pejabat Eselon III B beserta pasangan atau anak, dengan total 118 peserta. Kegiatan menghadirkan Founder & CEO MAQNA Consulting, Yus Ibnu Yasin, sebagai narasumber dan dibiayai melalui APBD murni Pemerintah Kota Tegal Tahun 2026 melalui DPA Inspektorat Daerah.
Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono menegaskan, integritas merupakan fondasi penting bagi ASN dalam menjalankan tugas sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya, keluarga memiliki peran strategis dalam membangun dan mempertahankan nilai-nilai integritas seorang ASN.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Pencegahan korupsi harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, yaitu keluarga,” tegas Dedy Yon.
Ia berharap kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab ASN. Pemkot Tegal juga berkomitmen meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik melalui sumber daya aparatur yang berintegritas.(* S. Bimantoro )
Papua, DN-II Kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali melakukan aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil. Seorang sopir angkutan masyarakat ditemukan meninggal dunia setelah kendaraan yang dikemudikannya dibakar di jalur Wamena–Mbua, Papua Pegunungan, Rabu (16/9/2026).
Korban diketahui selama ini melayani transportasi masyarakat sekaligus membawa logistik dan kebutuhan sehari-hari menuju wilayah pedalaman. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa aksi kekerasan OPM tidak hanya mengancam aparat keamanan, tetapi juga membahayakan masyarakat yang sedang menjalankan aktivitas sehari-hari.
Panglima Koops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan memerintahkan jajarannya segera mengevakuasi jenazah serta memperkuat pengamanan wilayah dan melakukan pencarian terhadap pelaku.
“Korban adalah masyarakat sipil yang sedang bekerja untuk melayani kebutuhan masyarakat. Kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan. Para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku,” tegas Brigjen TNI Riyanto.
Sementara itu, Kapuspen TNI Mayjen TNI Mohammad Nas menegaskan bahwa TNI tidak akan membiarkan kelompok bersenjata melakukan kekerasan secara terus-menerus terhadap masyarakat Papua.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“TNI akan terus melindungi masyarakat dan memastikan kelompok bersenjata tidak leluasa melakukan kekerasan terhadap warga sipil. Setiap tindakan kekerasan akan dihadapi secara tegas, profesional, terukur, dan sesuai hukum yang berlaku,” tegas Kapuspen TNI.
Koops TNI Habema bersama aparat keamanan dan pemerintah daerah akan terus meningkatkan pengamanan, khususnya pada jalur transportasi dan wilayah yang menjadi akses penting bagi masyarakat, serta mendukung proses penegakan hukum terhadap para pelaku. Red
#tniprima #tnirakyat #indonesiaberdaulat
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan reforma agraria harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan memastikan pengelolaan tanah memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Penekanan itu disampaikan Mendagri pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat terkait Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah/Barang Milik Daerah (BMD) dan Aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersama Komisi II DPR RI dan Pemerintah Provinsi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
“Kalau kita melihat bahwa reformasi agraria ini memang disampaikan filosofinya adalah untuk keadilan dan juga untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, sehingga tidak ada penguasaan tanah secara dominan oleh satu pihak tapi terutama untuk kepentingan rakyat,” ujar Mendagri.
Menurutnya, dalam praktik masih ditemukan penguasaan tanah secara dominan oleh pihak tertentu yang berpotensi memicu konflik dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Karena itu, revisi regulasi di bidang agraria dinilai penting untuk menjawab berbagai persoalan tersebut.
Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian ialah pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang belum dimanfaatkan secara optimal atau dalam kondisi idle. Ia menilai lahan yang tidak digunakan dan tidak produktif perlu ditata kembali agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kalau saya tidak salah Bapak Presiden juga sudah menyampaikan dalam berbagai kesempatan yang idle tidak digunakan tidak dipakai diambil kembali oleh negara. Dan kemudian didistribusikan kepada rakyat,” katanya.
Mendagri juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan lahan pangan dan kebutuhan investasi. Menurutnya, ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas pemerintah, termasuk melalui perlindungan lahan sawah yang sudah ada dan pembukaan sawah baru di sejumlah wilayah.
Di sisi lain, kebutuhan lahan untuk industrialisasi juga tidak dapat diabaikan karena investasi menjadi salah satu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut terutama menjadi tantangan di Pulau Jawa yang memiliki infrastruktur, tenaga kerja, dan ekosistem industri yang relatif lebih siap.
“Pada prinsipnya kami berpendapat bahwa program untuk swasembada pangan yang menjadi unggulan Bapak Presiden nomor satu ketahanan pangan … ini harus kita dukung baik dengan cara menjaga luasan lahan yang harus berkelanjutan yang harus kita lindungi untuk pangan,” tegasnya.
Mendagri menilai perlu dirumuskan mekanisme kompensasi bagi daerah yang mempertahankan lahan untuk kepentingan pangan, sementara daerah lain memperoleh manfaat dari pengembangan kawasan komersial atau industri. Mekanisme tersebut dapat dikaji baik antardaerah maupun antarprovinsi.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan serta gubernur dan wakil gubernur dari seluruh Indonesia. Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan obligasi daerah. Menurutnya, pembiayaan melalui obligasi harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah agar tidak menjadi beban fiskal berkelanjutan.
Mendagri mengungkapkan, obligasi daerah pada dasarnya merupakan bentuk utang yang harus diperhitungkan secara matang.
“Prinsipnya jangan sampai menimbulkan beban bagi kepala daerah yang baru. Kan banyak sekarang kepala daerah yang curhat ke saya karena mereka harus menanggung utang yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya,” ujar Mendagri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Mendagri menilai penerbitan obligasi dimungkinkan apabila digunakan untuk membiayai proyek yang produktif dan mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah. Ia mencontohkan pembangunan rumah sakit yang dikelola sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jika fasilitas tersebut mampu menghasilkan pendapatan, penerimaan itu dapat digunakan untuk membayar kewajiban utang sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kalau mungkin utang itu bersifat produktif, misalnya membuat rumah sakit dan rumah sakit itu menguntungkan menjadi BLUD, itu fine. Karena ada pemasukan dan itu bisa membayar utang-utang itu. Bahkan menguntungkan, bisa bayar utang, dapat lagi PAD,” tuturnya.
Sebaliknya, Mendagri mengingatkan Pemda untuk mempertimbangkan kapasitas fiskal wilayahnya dalam penerbitan obligasi.
“Bayangin kalau seandainya dia punya kemampuan [fiskal] rendah, sudah ada utang, suruh mengeluarkan obligasi lagi. Tambah berat lagi bagi kepala daerah berikutnya. Nanti tekor nantinya,” tutupnya. Res
Banjarbaru, DN-II Perjuangan memadamkan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kalimantan Selatan belum berakhir. Di tengah kondisi lahan gambut yang mudah kembali terbakar, personel Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor terus bergerak, bahkan hingga malam dan dini hari, untuk mengendalikan kobaran api di kawasan Ring I Bandara Syamsudin Noor.
Pada hari Selasa (15/09/2026) personel Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor kembali diterjunkan ke lahan gambut yang berada di Jalan Lingkar Utara, kawasan Ring I Bandara Syamsudin Noor. Medan yang sulit tidak menjadi penghalang. Untuk mencapai titik api, personel bahkan harus menyeberangi sungai sebelum melanjutkan upaya pemadaman di lokasi.
Setibanya di titik sasaran, personel langsung berjibaku memadamkan api yang membakar vegetasi dan lapisan lahan gambut. Tidak hanya mengejar kobaran yang terlihat, pembasahan juga dilakukan secara menyeluruh untuk mendinginkan lahan dan mengantisipasi munculnya kembali titik api dari bawah permukaan gambut.
Kondisi tersebut membuat penanganan Karhutla tidak cukup dilakukan hanya dengan memadamkan api yang tampak. Personel harus memastikan area yang telah terbakar benar-benar basah sehingga bara yang masih tersimpan di dalam lapisan gambut tidak kembali memicu kebakaran. Upaya penanganan pun dilakukan secara berkelanjutan. Siang, malam hingga dini hari, personel tetap bersiaga dan bergerak menyesuaikan perkembangan kondisi di lapangan.
Komandan Lanud Sjamsudin Noor, Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., mengatakan bahwa personel Satgas Karhutla akan terus memberikan dukungan dalam penanganan kebakaran, terutama di wilayah yang berada di sekitar kawasan bandara. Danlanud Sam menegaskan, selain melakukan pemadaman, pembasahan lahan menjadi bagian penting dalam penanganan Karhutla di kawasan gambut. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan potensi api kembali muncul setelah kobaran berhasil dikendalikan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Perjuangan personel Satgas Karhutla Lanud Sam di Jalan Lingkar Utara menjadi gambaran bahwa penanganan Karhutla bukan pekerjaan sesaat. Di medan yang penuh tantangan, personel harus terus bergerak menyusuri lahan, menyeberangi sungai dan menghadapi panas serta asap untuk memastikan api dapat dikendalikan. Upaya tersebut terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari dukungan Lanud Sam dalam penanganan Karhutla di Kalsel. Red
DPRD Ogan Ilir Gelar RDP Penuntutan Pelepasan Lahan Masyarakat Adat Muara Kuang vs PT BRK
OGAN ILIR, www.detik-nasional.com // Ketua lembaga adat KH Edison Mulkan dan juru bicara masyarakat adat Kelurahan Muara Kuang, Drs. H. Edward Juanda Rusydi, S.Pd., serta Jumhur Amir mendatangi gedung dewan. Kedatangan mereka turut didampingi oleh praktisi hukum Juliadi Rusydi, S.H., beserta jajaran masyarakat adat Muara Kuang.
Rombongan tersebut menghadiri undangan rapat dengar pendapat yang digelar oleh DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Tanjung Senai. Pertemuan penting ini bertempat langsung di ruang Komisi II DPRD Ogan Ilir pada hari Senin, (14/09/2026).
Kedatangan Ketua lembaga adat beserta rombongan merupakan pemenuhan atas undangan resmi dari DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Agenda utama dengar pendapat ini digelar untuk menyikapi sengketa tanah yang terjadi antara manajemen perusahaan PT BRK dengan masyarakat adat Muara Kuang.
Langkah ini diambil mengingat proses penyelesaian di tingkat bawah belum membuahkan hasil. Pasalnya, sudah beberapa kali dilakukan mediasi antara pihak PT BRK dengan masyarakat adat Muara Kuang, namun selalu menemukan jalan buntu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Undangan rapat dengar pendapat tersebut dihadiri langsung oleh Basri M.zahri S.Pd.,M.Si.,selaku anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Selain itu, hadir pula IPDA Harry Setiawan, S.H., M.H., Camat Kecamatan Muara Kuang M. Alfian, S.Sos., serta Lurah Kelurahan Muara Kuang Satria Reza Pratama, S.Sos.
Dalam kesempatan itu,Basri menyampaikan bahwa gedung DPRD merupakan rumah rakyat tempat mengadu dan menyerap aspirasi masyarakat. Ia menegaskan komitmennya untuk tetap berada di garis tengah karena telah disumpah untuk memperjuangkan pihak yang benar. Ia juga menjelaskan bahwa dari enam anggota dewan di Dapil 4, hanya dirinya yang sempat hadir karena yang lain ada kegiatan.
Merespons hal tersebut, Edward menyampaikan apresiasinya terhadap rekam jejak Basri dalam mengawal aspirasi masyarakat. Ia mengakui sepak terjang wakil rakyat tersebut di daerah pemilihan Muara Kuang, Rambang Kuang, dan Lubuk Keliat sudah tidak diragukan lagi.
Edward menambahkan bahwa rapat dengar pendapat ini menjadi sebuah kejutan bagi masyarakat Muara Kuang. Sebetulnya, setelah menerima surat dari manajemen PT BRK Alfa & Partner, pihak masyarakat sedang menyusun konsep surat audiensi ke Komisi II DPRD, namun undangan resmi dari dewan justru datang terlebih dahulu.
Menurut Edward, alasan mereka belum mengadu ke tingkat atas atau tokoh sesepuh sebelumnya adalah karena berharap masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat kelurahan atau kecamatan. Namun, karena mediasi PT BRK di tingkat bawah belum menemukan titik temu, mereka terpaksa membawanya ke level yang lebih tinggi.
Pada kesempatan itu, beliau juga kembali menyampaikan narasi sebanyak 8 poin penting. Poin-poin tersebut merupakan susunan sejarah history serta aspirasi yang sebelumnya pernah dipaparkan dalam proses mediasi di aula kantor Camat Muara Kuang.
Lebih lanjut, Edward menduga ada lahan-lahan masyarakat yang turun menurun namun diklaim masuk ke dalam HGU PT BRK. Oleh sebab itu, melalui surat resmi, masyarakat meminta rekomendasi dewan agar pihak berwenang seperti BPN dapat melakukan audit terhadap sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan tersebut.
Melalui surat kepada DPRD, Edward merincikan tiga permohonan utama. Pertama, meminta DPRD mendorong moratorium agar wilayah Kelurahan Muara Kuang tidak digarap dahulu oleh PT BRK. Kedua, merekomendasikan BPN Ogan Ilir atau BPN Sumsel untuk mengaudit ulang HGU PT BRK. Ketiga, meminta rekomendasi audit instansi berwenang terkait kewajiban pajak, CSR, dan kebun plasma.
Ketua lembaga adat KH Edison Mulkan turut memberikan penjelasan tambahan terkait hasil negosiasi terakhir. Beliau menegaskan bahwa berdasarkan musyawarah, masyarakat Muara Kuang sepakat hanya diberi uang tali kasih sebagai tanda persetujuan perusahaan menumpang usaha, serta menegaskan sebagai saksi hidup bahwa tidak pernah ada jual beli tanah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai penutup, Jumhur selaku juru bicara juga membagikan pengalamannya dalam mengawal sengketa serupa. Beliau menyampaikan bahwa dirinya pernah mengalami dan menangani kasus pertanahan seperti ini di lima lokasi berbeda, mulai dari Sumsel bagian Betung, Way Kanan, hingga Pesawaran.
Report : JULIYAN
JAKARTA, DN-II Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terus berkomitmen mendekatkan lembaga kepresidenan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, melalui program edukatif “Istana untuk Anak Sekolah”.
Sebanyak 245 pelajar dari SMA Negeri 37 Jakarta berkesempatan mengikuti kegiatan ini di Aula Hoegeng dan lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (15/09/2026).
Dalam kunjungan tersebut, para siswa diajak meninjau langsung sejumlah fasilitas dan bangunan penting yang menjadi pusat penyelenggaraan negara. Beberapa lokasi yang dikunjungi meliputi:
Istana Negara dan Istana Merdeka
Kantor Presiden
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ruang Sidang Kabinet
Ruang Konferensi Pers
Selain melihat dari dekat arsitektur dan suasana pusat pemerintahan, para pelajar juga mendapatkan wawasan mendalam mengenai sejarah, fungsi, serta peran strategis Istana Kepresidenan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.
Pesan dan Harapan Program:
Pengalaman langsung ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman para siswa terhadap perjalanan sejarah kepemimpinan bangsa. Lebih jauh lagi, program ini dirancang untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan, memperkuat rasa cinta tanah air, serta menginspirasi generasi muda agar memiliki semangat tinggi untuk berkontribusi bagi kemajuan Indonesia di masa depan. Red
Boyolali. DN-II Kepedulian terhadap keluarga besar Kodim 0724/Boyolali kembali ditunjukkan Komandan Kodim 0724/Boyolali Letkol Inf Gunawan Nurbathin bersama anggota dengan hadir langsung di rumah duka PNS Joko Sutomo, anggota Koramil 14/Klego, di Dukuh Ketitang, Desa Simo, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Selasa (15/09/2026).
Kehadiran Dandim bersama anggota bukan sekadar untuk melayat, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terakhir sekaligus dukungan moril kepada keluarga yang tengah kehilangan. Suasana haru menyelimuti rumah duka saat Dandim menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga almarhum.
“Saya mewakili seluruh anggota Kodim 0724/Boyolali menyampaikan belasungkawa dan turut berduka cita yang mendalam. Semoga almarhum husnul khatimah dan mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini,” ucap Letkol Inf Gunawan Nurbathin.
Dandim juga berharap keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan serta keikhlasan dalam menerima takdir dan kepergian almarhum. Menurutnya, kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama anggota maupun keluarga besar merupakan bagian penting dalam membangun ikatan kekeluargaan di lingkungan Kodim 0724/Boyolali.
Almarhum PNS Joko Sutomo diketahui sebelumnya mengalami sakit dan telah menjalani pengobatan serta perawatan di rumah sakit. Setelah mendapatkan perawatan di RS Moewardi Surakarta, almarhum menghembuskan napas terakhir pada Selasa (15/09/2026) sekitar pukul 05.30 WIB.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kepergian almarhum menjadi duka bagi keluarga sekaligus keluarga besar Kodim 0724/Boyolali. Melalui kehadiran langsung di rumah duka, Dandim beserta seluruh anggota menunjukkan bahwa ikatan kekeluargaan tidak hanya terjalin dalam pelaksanaan tugas, tetapi juga hadir untuk saling menguatkan ketika salah satu keluarga besar mengalami musibah. Red/Ak
Sambas, DN-II TNI melalui Mabes TNI menggencarkan penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) secara langsung kepada masyarakat di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan secara door to door di Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas, Minggu (13/9/2026).
Kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Brigjen TNI Dr. Budi Santoso, S.I.P., M.H. selaku Koordinator Penyuluhan Pencegahan Karhutla dari Mabes TNI di wilayah lima kecamatan, yaitu Kecamatan Pemangkat, Semparuk, Salatiga, Selakau, dan Selakau Timur. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mencegah terjadinya Karhutla serta menjaga lingkungan dari potensi kebakaran.
Selain penyuluhan, personel TNI juga memberikan tali asih kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian TNI, untuk memperkuat komunikasi, kedekatan, dan hubungan antara TNI dengan masyarakat. Pendekatan secara langsung dan persuasif tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan Karhutla.
Melalui kegiatan tersebut, TNI terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mencegah Karhutla yang dapat berdampak terhadap kesehatan, lingkungan, serta aktivitas masyarakat. Upaya pencegahan dilakukan secara berkelanjutan melalui sinergi dan komunikasi dengan masyarakat sebagai bagian dari komitmen TNI dalam mendukung penanggulangan bencana dan menjaga keselamatan masyarakat. Red
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
SRAGEN, DN-II Mencegah stunting tak cukup dilakukan ketika anak sudah mengalami gangguan pertumbuhan. Pemantauan harus dimulai sejak dini, salah satunya melalui kegiatan Posyandu yang rutin digelar di tingkat desa.
Pesan itu pula yang digaungkan dalam kegiatan Posyandu balita di Polindes Dukuh Nginggil RT 29, Desa Bendo, Kecamatan Sukodono, Selasa (15/9/2026).
Sejak pagi, para orang tua membawa buah hati mereka untuk mengikuti pemeriksaan. Satu per satu balita ditimbang dan dipantau kondisi pertumbuhannya. Selain penimbangan, balita juga mendapatkan vitamin sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan mendukung tumbuh kembang mereka.
Kegiatan tersebut turut mendapat pendampingan Serka Joko Waliman, Babinsa Desa Bendo Koramil 13/Sukodono bersama anggota Koramil. Mereka bersinergi dengan bidan desa dan kader Posyandu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Serka Joko Waliman mengatakan, Posyandu menjadi salah satu ujung tombak dalam mengetahui perkembangan anak secara berkala.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Yang terpenting adalah jangan menunggu anak mengalami masalah pertumbuhan. Dengan rutin datang ke Posyandu, perkembangan balita bisa dipantau dan apabila ada sesuatu yang perlu diperhatikan dapat diketahui lebih awal,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan stunting membutuhkan kepedulian bersama. Orang tua memiliki peran utama dalam memenuhi kebutuhan gizi anak, sementara kader dan tenaga kesehatan membantu melakukan pemantauan serta memberikan edukasi.
Kehadiran Babinsa pun bukan sekedar mendampingi kegiatan. Serka Joko bersama anggota Koramil ikut membantu kelancaran pelayanan dan berkomunikasi dengan warga yang hadir.
Salah seorang kader Posyandu Tamara (31) mengatakan, dukungan dari Babinsa membuat kegiatan pelayanan semakin semarak sekaligus menunjukkan bahwa perhatian terhadap kesehatan balita menjadi tanggung jawab bersama.
“Harapan kami orang tua semakin rutin membawa anak ke Posyandu. Penimbangan dan pemantauan ini penting untuk mengetahui apakah pertumbuhan anak sesuai dengan usianya,” katanya.
Ia menambahkan, pemberian vitamin dan pemantauan secara berkala diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang balita sekaligus menjadi langkah preventif terhadap persoalan kesehatan dan gizi. Red/Ak
You cannot copy content of this page