Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mewaspadai kenaikan harga sejumlah komoditas pangan yang berpotensi mendorong inflasi nasional. Tiga komoditas yang menjadi perhatian yakni daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras.
Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Verifikasi dan Validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (14/9/2026).
Mendagri mengatakan, meski inflasi nasional masih berada pada level yang relatif terkendali, yakni 3,19 persen, angkanya menunjukkan tren kenaikan dari sebelumnya 2,88 persen. Secara bulanan, inflasi Juli ke Agustus 2026 juga meningkat 0,21 persen.
Menurutnya, kenaikan tersebut terutama dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau, bidang pendidikan, serta perawatan pribadi. Dari kelompok pangan, pemerintah perlu mencermati pergerakan harga daging ayam ras, telur ayam ras, dan beras.
“Bulog mungkin bisa melakukan operasi pasar dengan Badan Pangan Nasional dan bagaimana untuk mengumpulkan para distributor dan produsen … dicari penyebab harganya kenapa bisa naik,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain pangan, Mendagri meminta kewaspadaan terhadap kenaikan harga minyak dunia yang dapat berdampak pada biaya transportasi, khususnya angkutan udara. Ia mengingatkan Kementerian Perhubungan agar mengantisipasi dampak kenaikan harga avtur terhadap tarif angkutan yang diatur pemerintah.
Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyoroti disparitas inflasi antardaerah. Ia meminta Pemda dengan inflasi tinggi segera memperkuat koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Selain itu, Mendagri mengapresiasi daerah yang mampu menjaga stabilitas harga sehingga inflasi terkendali. “Saya ucapkan terima kasih [daerah] yang bisa mengendalikan,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya langkah antisipatif agar kenaikan harga sejumlah komoditas dapat dikendalikan. Ia meminta Pemda dan pihak terkait memahami pola konsumsi masyarakat dan memantau perkembangan harga sebelum mencapai batas toleransi sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat.
“Ini yang perlu diperhatikan dan dimonitor betul batas toleransi mana dia naik kemudian kita melaksanakan intervensi tadi, supaya jangan naik tinggi dulu baru kita berbuat,” ujarnya.
Tomsi juga meminta pemantauan harga daging ayam dilakukan pada setiap rantai distribusi, mulai dari peternak, distributor, hingga konsumen, agar langkah pengendalian yang dilakukan tepat sasaran. Selain itu, ia meminta komoditas lainnya yang mendorong kenaikan inflasi terus dipantau dan dikendalikan harganya. Red
Surakarta, DN-II Open Tournament Cabang Olahraga Pencak Silat Piala Panglima TNI Tahun 2026 resmi ditutup Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., di GOR Manahan, Jl. Adi Sucipto No.1, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Minggu (13/9/2026).
Turnamen yang digelar selama tiga hari, 11–13 September 2026, tersebut bukan sekadar perebutan gelar juara. Gelanggang menjadi ruang pembuktian kemampuan, ketangguhan dan sportivitas sekaligus mempertemukan atlet dari unsur TNI, Polri dan masyarakat dalam satu kompetisi pencak silat.
Sebanyak 1.750 peserta ambil bagian dalam turnamen tersebut, terdiri atas 1.173 atlet putra dan 577 atlet putri, serta didukung 75 juri dan wasit. Besarnya partisipasi menunjukkan tingginya antusiasme sekaligus menjadikan Open Tournament Piala Panglima TNI sebagai bagian dari upaya mendorong pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga pencak silat.
Dalam kesempatan tersebut, Pangdam IV/Diponegoro membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si. Panglima TNI menyampaikan apresiasi kepada para atlet dan prajurit TNI-Polri yang berhasil meraih juara, sekaligus mengingatkan peserta yang belum berhasil agar tidak menjadikan hasil pertandingan sebagai akhir dari perjalanan.
Hasil pertandingan, menurut Panglima TNI, seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi setiap atlet. Ketika prestasi belum sesuai harapan, kekurangan tersebut perlu dijadikan pijakan untuk berlatih lebih keras dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi berikutnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebab, prestasi tidak lahir secara instan. Ia dibangun melalui latihan yang berulang, disiplin, evaluasi dan kemauan untuk terus meningkatkan kemampuan. Semangat tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk atlet yang tangguh sekaligus prajurit yang memiliki daya juang tinggi.
Selain kompetisi, Open Tournament Piala Panglima TNI juga memiliki tujuan untuk membangun dan memelihara komunikasi antarpengurus organisasi olahraga di berbagai tingkatan sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI-Rakyat. Interaksi tersebut diharapkan menciptakan ikatan yang harmonis, kompak serta memupuk jiwa korsa.
Semangat tersebut terlihat dari bersatunya atlet TNI, Polri dan masyarakat dalam satu arena pertandingan. Perbedaan latar belakang tidak menjadi sekat ketika seluruh peserta bertemu dalam semangat sportivitas, mengejar prestasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai olahraga.
Panglima TNI juga memberikan apresiasi kepada KONI daerah serta para pembina cabang olahraga yang telah berpartisipasi dengan mengikutsertakan atlet dan timnya dalam Open Tournament Pencak Silat Piala Panglima TNI Tahun 2026.
Persaingan ketat selama tiga hari akhirnya menempatkan Kontingen Panglima Kumbang sebagai juara umum sekaligus kontingen terbaik, dengan raihan 35 medali emas, 40 perak dan 35 perunggu. Atas prestasi tersebut, kontingen juara umum memperoleh uang pembinaan sebesar Rp50 juta dan satu unit sepeda motor Honda Supra Revo Fit.
Sementara itu, pada kategori usia dini, posisi tiga besar ditempati Kradenan Fighter Club, PPS Jokotole Bangkalan dan SD Muhammadiyah 10 Tipes. Kategori pra remaja diraih Kradenan Fighter Club, Tapak Suci Ska dan Laskar Pandanaran. Untuk kategori remaja, tiga besar ditempati PSHT Pusat Madiun, Tapak Suci Surakarta dan SMA Muhi Karanganyar.
Pada kategori dewasa, PSHT Pusat Madiun menjadi yang teratas, disusul Kodiklat AL A dan SMAgas Fighter Magetan. Sementara kategori TNI/Polri menempatkan Tim Garuda TNI AD sebagai juara pertama, diikuti Polda Jatim A dan Kodam Jayakarta A.
Capaian tersebut menjadi puncak dari persaingan selama tiga hari sekaligus menutup turnamen yang tidak hanya melahirkan pemenang, tetapi juga mempertemukan semangat kompetisi, persaudaraan dan kebersamaan dalam satu gelanggang.
Panglima TNI turut menyampaikan penghargaan kepada Pangdam IV/Diponegoro dan jajaran Korem 074/Warastratama selaku koordinator penyelenggara, panitia serta seluruh pihak yang mendukung sehingga Open Tournament Pencak Silat Piala Panglima TNI Tahun 2026 dapat berlangsung aman, tertib dan lancar.
Penutupan turnamen turut dihadiri Danlanud SMO Marsma TNI Henri Ahmad Badawi, S.M., M.M., M.Han., Danrem 074/Warastratama Kolonel Inf Muhammad Arry Yudistira, S.I.P., M.I.Pol., M.Han., Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto, S.H., M.Kn., para pejabat utama Kodam IV/Diponegoro, Wakapolresta Surakarta AKBP Heru Eko Wibowo, S.H., S.I.K., M.H., Kepala Dispora Provinsi Jawa Tengah Aria Chandra Destianto, S.STP., M.Si., Ketua Umum KONI Jawa Tengah Dr. Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si., Ketua Umum Pengprov IPSI Jawa Tengah Harry Nuryanto, S.E., M.M., Ketua IPSI Kota Surakarta Ito Indrayana Rangga Wangi, atlet pencak silat berprestasi Denny Aprisani, para wasit, official, peserta serta unsur Korem 074/Warastratama dan jajaran lainnya. Red/Casroni
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jakarta, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago dalam pelepasan Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang akan menjalankan misi ke kawasan Pasifik Selatan menggunakan KRI dr.
Wahidin Sudirohusodo-991 di Dermaga 106 Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (14/9/2026). Pelepasan tersebut menjadi momentum memperkuat hubungan dan kerja sama pertahanan serta mempertegas kehadiran Indonesia di kawasan Pasifik Selatan.
Pelaksanaan Port Visit 2026 merupakan bagian dari diplomasi pertahanan Indonesia yang mengedepankan kerja sama, persahabatan, dan kontribusi nyata bagi negara mitra. Kehadiran Panglima TNI dalam pelepasan tersebut menegaskan komitmen TNI untuk terus membangun kepercayaan, memperkuat kemitraan strategis, serta berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Pasifik Selatan. Red/Casroni
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiabebasaktif
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau kepala daerah mendukung proses verifikasi dan validasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel). Dukungan tersebut diperlukan agar bangunan dan sarana yang telah dibangun dapat segera dipastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi sebelum memasuki tahap operasional.
Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Verifikasi dan Validasi terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (14/9/2026).
Mendagri menjelaskan, sekitar 24 ribu Kopdeskel telah dibangun di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut perlu diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi dan standar yang ditetapkan.
Ia menegaskan, kepala desa perlu memberikan surat persetujuan agar proses verifikasi dan validasi dapat dilakukan. Surat tersebut bukan merupakan pernyataan bahwa bangunan telah diterima atau dinyatakan sesuai spesifikasi. “Kepala desanya memberikan semacam surat menyetujui untuk dilakukan verifikasi validasi. Bukan menyatakan bahwa ini sudah sesuai spek kami terima,” ujar Mendagri.
Setelah surat tersebut diterbitkan, tim dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat melakukan verifikasi. Proses tersebut juga dapat dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari inspektorat kabupaten/kota apabila Kementerian PU dan BPKP kekurangan personel.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Karena enggak banyak jaring PU dan BPKP enggak banyak, bisa dibantu oleh APIP,” katanya.
Hasil verifikasi akan menjadi dasar untuk menentukan apakah bangunan, peralatan, dan sarana pendukung lainnya, termasuk kendaraan, telah sesuai spesifikasi. Jika ditemukan ketidaksesuaian, hal tersebut dapat dicatat untuk kemudian diperbaiki oleh pihak yang membangun.
Mendagri meminta bupati dan wali kota menugaskan perangkat daerah yang menangani pemerintahan desa dan kelurahan untuk mendorong desa-desa yang telah memiliki bangunan Kopdeskel agar segera menerbitkan surat persetujuan verifikasi dan validasi. “Kalau enggak dibuat [surat persetujuannya], ya rugi sendiri,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah (Pemda) menyiapkan APIP untuk melakukan pengecekan apabila Kementerian PU dan BPKP belum dapat menjangkau wilayah tertentu. “Untuk mempelajari speknya seperti apa cek lapangan, cek lokasinya ya ini sesuai atau tidak sesuai spek. Kalau enggak sesuai, ya tulis enggak sesuai untuk diperbaiki lagi oleh si pembuatnya,” tegasnya.
Sebagai informasi, forum tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, serta pejabat terkait lainnya. Turut bergabung secara daring perwakilan Pemda dari seluruh Indonesia. Red/Casroni
Jakarta, DN-II Pemerintah menyetujui pembahasan lanjutan 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Persetujuan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Kerja Tingkat I yang membahas 15 RUU tentang kabupaten/kota di ketiga provinsi tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Mendagri merinci, 15 RUU tersebut mencakup tujuh daerah di Provinsi Kalbar, yaitu RUU tentang Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Ketapang.
Kemudian, lima daerah di Provinsi Kalteng terdiri dari RUU tentang Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Sementara itu, tiga daerah di Provinsi Kalsel meliputi RUU tentang Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
“Berkaitan dengan RUU tersebut, pada prinsipnya, pemerintah tentu sangat menghormati dan menghargai hak konstitusional DPR RI untuk mengajukan usulan Rancangan Undang-Undang, dan pada prinsipnya setuju,” katanya.
Mendagri menjelaskan, terdapat sejumlah alasan yang mendasari persetujuan pemerintah terhadap pembahasan 15 RUU tersebut. Pertama, pembahasan tersebut dinilai dapat memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi perdebatan mengenai dasar hukum pembentukan daerah. Hal ini khususnya berkaitan dengan perubahan konstitusi dari UUD Sementara Tahun 1950 menjadi UUD 1945 yang berlaku saat ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, kepastian dasar hukum tersebut penting bagi pemerintah daerah (Pemda) dan penyelenggaraan pemerintahannya, termasuk dalam pembentukan berbagai peraturan turunannya.
“Mulai dari Perkada, Perda, biasanya akan mengambil dasar hukum. Agak debatable kalau dasar hukumnya Undang-Undang Sementara, karena daerahnya waktu itu terbentuk berdasarkan undang-undang itu. Jadi dengan undang-undang yang berlaku saat ini, potensi perdebatan itu, termasuk polemik hukumnya, itu menjadi dapat diatasi,” jelasnya.
Selain aspek kepastian hukum, Mendagri menyebut pembahasan 15 RUU tersebut juga dapat menjadi indikator kinerja yang baik dan produktif, khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi Komisi II DPR RI bersama pemerintah.
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan bahwa pemerintah berpandangan pembahasan 15 RUU kabupaten/kota tersebut sebaiknya tetap berfokus pada substansi yang berkaitan dengan perubahan dasar hukum, penataan kewilayahan, dan karakteristik daerah.
Penataan kewilayahan mencakup nama dan cakupan wilayah kabupaten/kota, batas daerah, serta nama dan kedudukan ibu kota kabupaten. Adapun karakteristik daerah meliputi ciri kewilayahan geografis, potensi sumber daya alam, suku bangsa, dan budaya.
Ia berharap pembahasan tersebut dapat berjalan secara efektif tanpa masuk ke substansi yang berpotensi menimbulkan perdebatan berkepanjangan. “Kami harapkan ke depan adalah pembahasan tidak masuk ke substansi yang sensitif, yang membuat kemudian revisi undang-undang menjadi berlarut-larut. Kami kira itu pada prinsipnya, pemerintah sekali lagi setuju melanjutkan pembahasan 15 RUU kabupaten/kota,” tandas Mendagri.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Hadir pula Ketua Komite I DPD RI Andi Sofyan Hasdam, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kemensetneg Lydia Silvanna Djaman, serta para anggota Komisi II DPR RI. Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada perempuan dan anak-anak. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Penandatanganan ini sekaligus menjadi implementasi visi-misi pemerintah sesuai Asta Cita ke-4, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Adapun SKB tersebut ditandatangani oleh Mendagri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. Penandatanganan ini berlangsung pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Verifikasi dan Validasi terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Penandatanganan SKB RBI untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (14/9/2026).
Mendagri mengatakan, isu mengenai pelindungan perempuan dan anak merupakan isu internasional, termasuk bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Indonesia juga dalam berbagai dokumen dan juga dalam berbagai visi misi program termasuk Bapak Presiden Prabowo menekankan dan mengutamakan masalah perlindungan perempuan dan anak,” jelas Mendagri.
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan, SKB ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam membuat program perlindungan perempuan dan anak di wilayahnya. Ia memastikan jajarannya siap mengawal penyusunan pembiayaan RBI melalui APBD 2027 maupun sumber lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Ini akan memberikan hal yang baik dan memberikan hal yang positif bukan hanya untuk pemerintah pusat tapi juga untuk para kepala daerah,” tuturnya.
Senada dengan itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyebut RBI bukan program baru yang berdiri sendiri ataupun program untuk membangun sebuah ruang atau gedung baru. Ia mengatakan, RBI merupakan gerakan dan platform kolaborasi yang mengintegrasikan berbagai program, potensi, sumber daya, layanan, dan aktor yang sebenarnya sudah ada. Melalui RBI, berbagai unsur yang selama ini berjalan sendiri-sendiri dapat saling memperkuat dan menghasilkan dampak yang lebih besar bagi perempuan, anak, keluarga, dan masyarakat.
“Karena itu semangat RBI sangat sederhana, tapi sangat kuat: satu ruang, banyak gerakan, satu tujuan bersama. Semangat tersebut hanya dapat diwujudkan apabila kita membangun kolaborasi yang nyata,” terang Arifah.
Menteri PPPA berharap, Pemda hingga pemerintah desa dan kelurahan dapat menjadi penggerak utama implementasi RBI. Ia menilai desa dan kelurahan merupakan unit terkecil negara dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.
“Oleh karena itu kami mengharapkan RBI dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah terutama di desa,” katanya.
Sementara itu, Mendes PDT Yandri Susanto mengatakan, SKB ini merupakan upaya menjadikan perempuan sebagai subjek pembangunan di tingkat desa. Ia menilai, SKB yang ditandatangani akan menjadi energi yang sangat besar bagi kerja kolektif yang melibatkan pemerintah desa maupun Pemda.
“Dengan kebersamaan itu, seluruh perempuan Indonesia bisa kita berdayakan dan anak-anak Indonesia bisa kita lindungi,” tutup Yandri. Red) Casroni
BREBES, DN-II Rangkaian kegiatan _Bawang Merah Brebes Festival_ (BMBF) 2026 yang digelar di Alun-Alun Brebes pada 11–13 September 2026 telah selesai dilaksanakan. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif berkat sinergi serta kerja sama seluruh pihak yang terlibat.
Festival yang menjadi salah satu agenda untuk mengangkat potensi unggulan Kabupaten Brebes tersebut menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari pembukaan dan senam bersama, pelepasan ekspor bawang merah, expo pertanian dan _talk show_ tani, pawai gunungan serta karnaval budaya, Brebes Beres Run, konser musik, hingga bazar UMKM dan kuliner khas Brebes.
Salah satu rangkaian penting dalam kegiatan tersebut adalah pelepasan ekspor bawang merah yang dilakukan oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan bersama Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pasar komoditas unggulan daerah sekaligus mendorong pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Brebes.
Sementara itu, pada Sabtu (12/9/2026), masyarakat juga disuguhi pawai gunungan dan karnaval budaya yang menampilkan puluhan gunungan bawang merah serta ratusan kontingen budaya dengan rute dari Kodim 0713 Brebes menuju Alun-Alun Brebes. Kemeriahan festival semakin lengkap dengan kegiatan olahraga bersama, konser musik yang menghadirkan sejumlah musisi nasional, serta bazar UMKM dan kuliner khas Brebes.
Atas suksesnya seluruh rangkaian kegiatan tersebut, Kapolres Brebes AKBP Muhammad Ali Akbar melalui Wakapolres Brebes Kompol Ryke Rhimadhila menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel yang telah terlibat dalam pengamanan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakapolres saat memimpin Apel Pagi Jam Pimpinan yang dilaksanakan di Lapangan Tribrata Mapolres Brebes, Senin (14/9/2026).
Dalam arahannya, Wakapolres menyampaikan bahwa keberhasilan pengamanan BMBF 2026 tidak terlepas dari kerja keras, kedisiplinan, dan tanggung jawab seluruh personel gabungan yang terlibat.
“Pimpinan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel yang telah melaksanakan pengamanan rangkaian Bawang Merah Brebes Festival. Berkat kerja sama dan sinergi yang baik antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh instansi terkait, seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan aman dan kondusif,” ujar Wakapolres.
Menurutnya, keberhasilan tersebut hendaknya menjadi motivasi bagi seluruh anggota untuk terus meningkatkan dedikasi dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas.
Selain memberikan apresiasi, Wakapolres juga mengingatkan seluruh anggota untuk senantiasa bersyukur atas amanah yang telah diberikan sebagai anggota Polri. Rasa syukur tersebut, kata dia, harus diwujudkan melalui pelaksanaan tugas yang penuh tanggung jawab, dedikasi, dan loyalitas kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
“Jadikan setiap pelaksanaan tugas sebagai bentuk pengabdian. Tingkatkan dedikasi dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan dengan baik tercoreng oleh pelanggaran yang dilakukan oleh anggota,” tegasnya.
Wakapolres juga kembali mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga sikap, disiplin, serta mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku. Setiap anggota diminta untuk menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri, institusi, maupun mencederai kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
“Jangan melakukan pelanggaran. Jaga nama baik institusi dan jadikan setiap tugas sebagai kesempatan untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.
Dengan berakhirnya seluruh rangkaian BMBF 2026 dalam situasi aman dan kondusif, sinergi TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait diharapkan terus terpelihara dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat serta menjaga situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Brebes. Red/Casroni
Yahukimo, DN-II Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI ke-81, Kodim 1715/Yahukimo melalui Pos Logpon, menggelar karya bakti perbaikan jembatan di Jalan Poros Logpon-Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Senin (14/9/2026) pukul 07.30 WIT.
Kegiatan diawali dengan apel dan berkumpulnya masyarakat di depan Pos Logpon. Hadir dalam kegiatan tersebut Letda Mar Akbar (Danki Satgas Yonif 5 Marinir), Serma Faisal Kurniawan (Danpos Lokpon Kodim 1715/Yahukimo), Aipda F. Sitanggang (Kapos Pol KP3 Sungai), serta tokoh pemuda Lokpon Thomas Sinamur.
Sekitar pukul 07.45 WIT, personel gabungan TNI-Polri bersama masyarakat bergerak menggunakan kendaraan menuju Jembatan KM 7. Pukul 08.10 WIT, karya bakti perbaikan 2 jembatan ini tetap menempatkan personel pengamanan sepanjang pengerjaan dan dapat selesai pada pukul 12.30 WIT dalam keadaan aman dan lancar.
Kegiatan ini bertujuan memperbaiki jembatan yang mulai rusak guna mencegah terjadinya kecelakaan maupun gangguan lainnya, mengingat jembatan tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan transportasi dari Pelabuhan Logpon ke Kota Dekai.
Karya bakti yang melibatkan Pos Logpon Kodim 1715/Yahukimo, Yonif 5 Marinir, dan Pos KP3 Sungai ini sekaligus menjadi wujud sinergi nyata antara aparat keamanan dan masyarakat setempat. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
NEW DELHI, DN-II Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan global menjadi peluang ekonomi yang adil, kuat, dan berkelanjutan. Penegasan tersebut disampaikan Presiden dalam rangkaian hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di Bharat Mandapam, New Delhi, Republik India, Minggu (13/9/2026).
Dalam sesi pertemuan yang mengangkat tema “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth”, Presiden Prabowo menyoroti posisi strategis aliansi BRICS yang menguasai porsi signifikan mineral kritis dan sumber daya energi dunia. Komponen tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun masa depan abad hijau yang inklusif dan berdaya saing.
Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Kepala Negara mendorong negara-negara anggota agar memperkuat kerja sama konkret melalui penyatuan sumber daya, kapasitas produksi, penguasaan teknologi, dan perluasan pasar. Pendekatan kolektif ini dinilai krusial guna menghadapi tantangan global secara efektif dan berdikari.
Selain aspek ekonomi dan transisi hijau, Presiden Prabowo turut menekankan urgensi penguatan suara negara-negara Global South dalam arsitektur pembangunan dunia. Menyongsong target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, negara-negara berkembang harus ditempatkan pada posisi yang proporsional dan diberikan peran lebih besar dalam merumuskan tatanan global yang berkeadilan.
Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo menawarkan implementasi industrialisasi bersama di antara negara anggota. Kolaborasi ini diharapkan mampu memastikan bahwa komoditas dan sumber daya yang dimiliki menghasilkan nilai tambah ekonomi yang maksimal bagi kesejahteraan rakyat di masing-masing negara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Partisipasi aktif dalam forum ini mencerminkan komitmen konsisten Indonesia untuk terus memperkuat diplomasi multilateral serta memperjuangkan kepentingan strategis negara berkembang di kancah internasional.
Red/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden / BPMI Setpres)
Melawi, DN-II Satgas Karhutla TNI wilayah Melawi menggelar Sholat Istisqo sekaligus sosialisasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) bersama masyarakat sebagai bentuk ikhtiar bersama menghadapi ancaman Karhutla, di Apron Bandara Nanga Pinoh, Melawi, Kalimantan Barat, Minggu (13/9/2026).
Kegiatan yang dipimpin Brigjen TNI Luqman Arif tersebut diikuti masyarakat Nanga Pinoh serta dihadiri Pejabat Kanwil Kementerian Agama, para Pejabat Pemkab Melawi, Wakil Ketua MUI Kabupaten Melawi, Pimpinan Ormas Islam, alim ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Selain memanjatkan doa memohon turunnya hujan, kegiatan juga menjadi momentum untuk mengajak masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan.
Dalam sosialisasi tersebut, Satgas Karhutla TNI menekankan bahwa pencegahan Karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat diimbau untuk tidak menambah titik api maupun melakukan pembakaran lahan, sementara berbagai upaya penanggulangan terus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen.
Ikhtiar di lapangan kemudian disertai dengan ikhtiar spiritual. Masyarakat bersama TNI, pemerintah daerah, alim ulama, dan seluruh jamaah menengadahkan tangan memohon pertolongan Allah SWT agar hujan turun dan wilayah Melawi dijauhkan dari bencana Karhutla. Pada hari yang sama, hujan deras mengguyur wilayah Melawi dan disambut dengan rasa syukur oleh masyarakat.
Momentum tersebut menjadi pengingat penting bahwa menghadapi Karhutla membutuhkan kebersamaan dan kepedulian seluruh pihak. Satgas Karhutla TNI bersama pemerintah daerah dan masyarakat akan terus memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan Karhutla melalui ikhtiar nyata di lapangan yang disertai doa kepada Allah SWT. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tnirakyat #indonesiaberdaulat
You cannot copy content of this page