JAKARTA, DN-II Pakar Hukum Internasional dan Ekonomi yang juga Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Prof. DR. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., memberikan tanggapan tegas terkait langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mulai melakukan penyelidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Ia mendesak agar penindakan korupsi di “Bumi Tegar Beriman” tidak dilakukan setengah-setengah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di kawasan Cijantung, Jakarta, pada (1/9/2026).
Menurutnya, langkah awal KPK yang mulai menyasar tiga instansi yakni Bapenda (dispenda), BPKSDM, dan Disdik Kabupaten Bogor merupakan awal yang baik, namun harus diperluas secara menyeluruh.
”Kalau mau bersih-bersih di wilayah Pemkab Bogor jangan setengah-setengah,” tegas Prof. Sutan Nasomal. Ia mewajibkan KPK untuk bekerja secara total dengan menelusuri aliran anggaran dari seluruh dinas, kantor SKPD, hingga turun ke tingkat 40 kecamatan dan lebih dari 400 kepala desa (kades) di Kabupaten Bogor.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ia menyoroti laporan dari 400 lebih kepala desa terkait PPID yang dinilainya perlu ditelusuri secara cermat, mulai dari perantara inspektorat hingga keterlibatan oknum-oknum penting. Ia juga menilai bahwa alur korupsi yang menggurita di Pemkab Bogor melibatkan banyak oknum petinggi yang diduga sengaja mengatur agar praktik haram tersebut tidak tercium.
”Temuan KPK saat ini itu hanya sebagian kecil yang KPK lihat dari permainan di para oknum kadis yang diatur oleh bawahannya,” ungkapnya.
Di akhir keterangannya, Prof. Sutan Nasomal menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan peran aktif masyarakat agar kinerja KPK tidak diintervensi oleh pihak mana pun dalam membongkar jaringan koruptor di Kabupaten Bogor.
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional, Ekom Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Pendiri Pengasuh Ponpes ASS, SAQWA PLUS Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH Rektor Universitas STIA STIH Pronass.
Bogor, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong transformasi penyelenggaraan otonomi daerah yang berorientasi pada penciptaan nilai dan penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, desentralisasi tidak hanya dimaknai sebagai pembagian kewenangan, tetapi juga harus mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bima saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di IPB International Convention Center Botani Square, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/8/2026).
Dalam forum tersebut, Bima menekankan pentingnya pemaknaan ulang desentralisasi fiskal sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah.
“Desentralisasi fiskal hari ini juga harus menjadi instrumen yang menciptakan lebih banyak lagi pusat-pusat pertumbuhan, bukan sekadar pembagian kewenangan saja,” ujar Bima.
Sejalan dengan upaya tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mematangkan Desain Besar Penataan Otonomi Daerah. Penataan ini diarahkan untuk memperjelas pembagian kewenangan antarjenjang pemerintahan sekaligus menyempurnakan formula Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih proporsional bagi daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk memperkuat kemandirian fiskal secara berkelanjutan, Bima mendorong pemerintah daerah (Pemda) melakukan tiga transformasi paradigma.
Pertama, menggeser pendekatan pembangunan dari yang semata-mata berbasis sumber daya menuju penciptaan nilai tambah. Daerah tidak cukup hanya mengandalkan komoditas atau sumber daya yang dimiliki, tetapi perlu mengembangkan ekosistem ekonomi dari hulu hingga hilir untuk menghasilkan nilai tambah.
“Dari resource based decentralization menuju value creation based decentralization. Jadi daerah-daerah kita dorong, kita minta, kita semangati, kita berikan motivasi. Tidak hanya berdasar resource saja, tetapi ada value creation di sana,” tegasnya.
Kedua, mengubah pola hubungan antarwilayah dari persaingan menuju kolaborasi. Kerja sama antardaerah diperlukan untuk membangun rantai pasok, memperkuat potensi ekonomi, serta menciptakan pertumbuhan yang saling mendukung.
Ketiga, mengubah peran Pemda dari sekadar lembaga yang membelanjakan anggaran menjadi penggerak pembangunan. Pemda didorong membuka ruang investasi, mengurangi berbagai hambatan, mengoptimalkan sumber pembiayaan alternatif, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Menurut Bima, keberhasilan transformasi tersebut sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan di daerah. Hal ini menjadi penting mengingat sebagian besar kepala daerah saat ini merupakan pemimpin baru yang belum memiliki banyak pengalaman dalam menjalankan pemerintahan.
“80 persen kepala daerah adalah pendatang baru, newcomer. Dan sebagian besar gen X ada milenial [juga ada]. Jadi tidak lagi baby boomers. Jadi muda-muda dan bukan incumbent. Di satu sisi ini harapan baru, di sisi lain mereka belum banyak pengalaman,” ungkap Bima.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Kehadiran banyak pemimpin baru daerah dapat menjadi energi bagi lahirnya berbagai inovasi. Namun, mereka juga membutuhkan penguatan kapasitas dan pendampingan agar kebijakan yang dihasilkan tetap berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Karena itu, Kemendagri terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemda untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, mendorong inovasi yang akuntabel, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BOGOR, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima laporan perkembangan program mandatori B50 (biodiesel 50 persen) serta kesiapan infrastruktur guna mendukung penerapan mandatori bioetanol.
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon A. Mantiri, dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman pribadi Presiden, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (09/08/2026) sore.
Dalam pertemuan tersebut, Simon melaporkan secara rinci progres implementasi B50 yang sebelumnya telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo pada bulan Juli lalu.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dalam memperkuat kemandirian serta ketahanan energi nasional melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi domestik.
Selain memfokuskan pembahasan pada transisi dan ketahanan energi, Kepala Negara juga memberikan arahan tegas terkait pembenahan serta restrukturisasi tata kelola badan usaha milik negara (BUMN).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Presiden Prabowo memerintahkan jajaran terkait untuk melakukan efisiensi dengan memangkas lapisan organisasi, termasuk jumlah anak dan cucu perusahaan, khususnya di lingkungan PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), serta berbagai BUMN strategis lainnya.
Penyederhanaan struktur korporasi ini diarahkan untuk mewujudkan ekosistem BUMN yang lebih lincah, adaptif, dan produktif. Melalui pemotongan rantai birokrasi yang lebih pendek, proses pengambilan keputusan strategis diharapkan dapat berjalan jauh lebih cepat, efektif, dan akuntabel, sekaligus memastikan tingkat efisiensi yang optimal bagi keuangan perusahaan negara.
Red/Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden
Hashtag: #KemensetnegRI #RilisPresiden
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (6/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Rosan menyampaikan sejumlah laporan penting kepada Kepala Negara, mulai dari progres pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi hingga strategi penguatan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Perkembangan Rencana Pembangunan Kampung Haji
Salah satu pokok bahasan utama dalam pertemuan ini adalah kelanjutan rencana pembangunan Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi. Rosan melaporkan bahwa proses pemilihan arsitek serta penyusunan ilustrasi kawasan saat ini telah berjalan.
Laporan tersebut sekaligus merangkum hasil peninjauan lapangan yang baru saja dilakukan Rosan melalui rangkaian kunjungan kerjanya ke Makkah, Madinah, dan Jeddah guna memastikan kesiapan proyek strategis bagi jemaah haji Indonesia tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Restrukturisasi untuk Efisiensi BUMN
Selain proyek luar negeri, Presiden Prabowo turut meminta laporan terkait langkah-langkah konkret dalam mengoptimalkan kinerja BUMN di tanah air.
Pada kesempatan ini, Presiden memberikan arahan khusus agar struktur organisasi di lingkungan BUMN dapat disederhanakan. Langkah restrukturisasi ini bertujuan agar proses pengambilan keputusan bisnis menjadi lebih cepat, produktivitas korporasi meningkat, dan tingkat efisiensi semakin terjaga secara berkelanjutan.
Progres Program Strategis Nasional dan Hilirisasi
Menutup rangkaian laporan, Rosan memaparkan perkembangan terkini dari berbagai program strategis nasional. Fokus utama tetap diarahkan pada akselerasi pelaksanaan hilirisasi industri di berbagai sektor.
Pemerintah terus mendorong hilirisasi sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus instrumen penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri. Red
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (27/07/2026). Rapat tersebut berfokus pada langkah strategis pengembangan dan kebangkitan industri perkapalan nasional.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, mengungkapkan bahwa dalam arahannya, Presiden Prabowo meminta perguruan tinggi untuk mengambil peran aktif. Kampus didorong memfokuskan riset, inovasi, dan penguasaan teknologi agar selaras dengan kebutuhan industri maritim di tanah air.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui kolaborasi erat antara perguruan tinggi melibatkan para akademisi dan guru besar di bidang perkapalan dengan PT PAL. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas produksi dalam negeri, menumbuhkan industri galangan kapal, serta membuka lapangan kerja baru secara luas.
Lebih lanjut, Mendiktisaintek memaparkan bahwa kebutuhan armada kapal di Indonesia sangat besar dan mencakup berbagai sektor penting, mulai dari angkutan penumpang hingga logistik domestik. Besarnya permintaan pasar ini dinilai sebagai momentum krusial yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat kemandirian industri maritim nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Jadi kami diminta menyiapkan, karena kan kebutuhan kapal Indonesia ini sebenarnya besar sekali. Harapannya ke depan industri kapal kita tumbuh,” ujar Brian. “Kita ingin agar penelitian-penelitian itu juga membantu PT PAL supaya industri kita di bidang sektor perkapalan ini bangkit.”
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menambahkan bahwa pemerintah juga berkomitmen memperkuat kapasitas industri galangan kapal nasional, baik di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta. Upaya ini diarahkan untuk mendongkrak kapabilitas produksi dalam negeri agar mampu memenuhi standar pembuatan kapal bertaraf internasional.
Red/BPMI Setpres / Kemensetneg RI)
#KemensetnegRI #RilisPresiden
Bogor, DN-II Prof Sutan Nasomal Meyakini Seluruh jajaran kepolisian dari tingkat Mabes Polri Mapolda Mapolres pasti sedang bebenah memberikan yang namanya pelayanan prima terhadap siapapun yang melapor pasti akan dilayani maksimal tanpa adanya yang namanya tenang pilih dalam memberikan pelayanan pelaporan apapun bentuknya masalahnya kasusnya termasuk pelayanan prima pasti diberikan mapolres Bogor pasti”, ujar Prof Sutan Nasomal SH MH menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin Redaksi media cetak onlen dalam luar negeri dikantornya Markas pusat partai oposisi Merdeka dibilangan kawasan Cijantung Jakarta (28/7/2026) ,via telpon selulernya.
Bogor – Menegakkan Hukum Tampa pilah pilih adalah kewajiban APH dalam melaksanakan tugas. Hal tersebut di sampai Prof DR Sutan Nasomal SH,MH sebagai pemerhati penegakkan hukum di Negara Indonesia. (27/07/2026)
Telah di sampaikan Dumas ke Polres Kab Bogor sebuah Informasi Hoax yang di ucapkan sengaja bahwa wartawan bisa di pidana karena tidak UKW oleh salah seorang oknum anggota Pers yang melaksanakan Safari Jurnalis PWI di kabupaten Bogor.
Prof DR Sutan Nasomal menyayangkan informasi Hoax tersebut di ucapkan di kantor desa ke publik oleh oknum wartawan PWI Kab Bogor. Sebagai pembina semua media online dan Guru Besar Hukum International Prof Sutan Nasomal mendukung bahwa oknum anggota PWI Kab Bogor dimintai pertanggung jawaban di mata hukum.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Nofis bersama Alan Somantri dan rekan wartawan Kab Bogor telah membuat Dumas untuk pelaporan pada tanggal 16/07/2026 yang langsung diterima penyidik di Polres Kab Bogor. Agar persoalan Informasi Hoax bisa di mintakan pertanggung jawabannya.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH sebagai pemerhati berharap Kapolres Kab Bogor mampu menegakkan hukum dan memproses oknum PWI Kab Bogor yang telah menyebarkan berita bohong ( hoax )
Jangan di jadikan bahan sebagai Pembunuhan Karakter persoalan UKW. Apalagi informasi tersebut di sampaikan di depan publik ( umum ).
Sesuai ketentuan Wartawan melaksanakan tugas di lindungi Undang Undang No 40 Thn 1999 terkait Pers dan telah di atur KEJ yang jelas menjadi pedoman semua Jurnalis dan Wartawan yang bernaung di bawah perusahaan media yang resmi.
Sebab hal ini selalu di jadikan objek bahan pembunuhan karakter yang berdampak luas di Indonesia dengan ucapan tidak UKW bisa di pidana dan tidak di akui ke wartawan atau jurnalisnya. Maka penegakkan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, karena semua memiliki kedudukan yang sama.
Prof DR Sutan Nasomal meyakini Polres Kab Bogor mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dan tidak pilah pilih terkait penegakkan Hukum.
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH.
Jakarta, DN-II Selama ini sertifikasi kewartawan hanya di kenal dengan sebutan UKW yang dikeluarkan yang namanya lembaga Dewan Pers bekerjasama dengan kampus kampus yang memiliki fakultas Komunikasi dan terekdirasi Dewan Pers namun sebenarnya ada satu lembaga yang juga memang dapat mengeluarkan sertifikasi profesi jurnalistik atau wartawan yaitu BNSP dan seluruh organisasi profesi dapat saja mengadakan kegiatan sertifikasi jurnalistik wartawan khusus kepada anggota nya hanya selama ini hal ini terabaikan atau belum sepupuler UKW yang dikelola produk Lembaga Dewan Pers padahal lembaga BNSP keberadaan diakui negara secara resmi sebagai lembaga produk sertifikasi berbagai profesi pekerjaan di negeri Republik Indonesia “, ujar Profesor Sutan Nasomal SH MH Tokoh Pers Dunia Pakar Hukum Internasional Ketua Perkumpulan Advokat Muda Indonesia menjawab gonjang ganjing masalah sertifikasi UKW dan sertifikasi dikeluarkan BNSP yang di tanyakan sejumlah pemimpin Redaksi media cetak onlen dalam luar negeri dikantornya Markas pusat partai oposisi Merdeka dibilangan cijantung jakarta (28/7/2026), via telpon selulernya.
Mengevaluasi Sosialisai dan kaderisasi sangat penting dilaksanakan semua organisasi Pers yang ada di Indonesia maka sangat baik bila organisasi Pers atas nama apapun melaksanakannya Sertifikasi Profesi Wartawan. Maka baik dilibatkan dari tingkat pusat sampai tingkat ranting. Bisa mengambil contoh atau bekerja sama dengan BNSP atau yang sejenisnya.
Prof Sutan Nasomal : Sertifikat Profesi Jurnalis Wartawan yang di keluarkan oleh masing masing organisasi Pers sangat bermanfaat untuk membantu semua wartawan serta perusahaan media agar melaksanakan program kerjasama ke banyak pihak seperti swasta serta pemerintah di bidang jurnalistik.
Cukup satu tingkat saja dilaksanakan Sertifikasi Profesi Wartawan yang sama dengan semua tingkatan lainnya kuwalitasnya. Inilah yang seharusnya dilaksanakan oleh organisasi Pers masing masing di Indonesia.
Jangan ada perbedaan dalam tatanan sertifikat untuk wartawan jurnalis yang melaksanakan kegiatan secara nasional. Setiap melaksanakan Sertifikat Profesi Wartawan silahkan bekerja sama dengan para team dimasing masing organisasi Pers.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH menyampaikan kepada team media : Tugas wartawan jurnalis dan tugas pimred harus sama dan tidak boleh dibeda bedakan seperti madya utama.
Semua harus paham dengan keilmuan tersebut. Maka edukasi pemaparan harus dilaksanakan pada kegiatan Sertifikasi Profesi Wartawan.
Intinya bukan nilai harus bagus yang didapatkan ketika dilaksanakan Sertifikasi Profesi Wartawan. Yang harus diberikan adalah pemahaman akan keilmuan Sertifikasi Profesi Wartawan.
Semoga pemaparan hal ini dari Prof DR Sutan Nasomal SH,MH untuk semua organisasi Pers Bermanfaat dan dapat dilaksanakan di semua organisasi Pers.
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia(PAMID) Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH Tokoh Pers Internasional Pendiri Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
BOGOR, DN-II Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menegaskan bahwa Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 Kementerian Transmigrasi (Kementrans) diprogramkan untuk menindaklanjuti hasil riset TEP 2025. Program ini difokuskan guna merealisasikan perintisan produk unggulan di kawasan transmigrasi.
”TEP tahun ini bertujuan untuk merealisasikan perintisan produk unggulan di kawasan transmigrasi,” ujar Viva Yoga kepada para wartawan usai memberikan pembekalan kepada 1.476 anggota TEP 2026 di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (26/7/2026).
Wamen Viva Yoga menjelaskan bahwa seluruh orientasi program transmigrasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TEP 2026 melibatkan kekuatan akademisi yang terdiri dari 39 guru besar, 158 doktor, 263 magister, dan 1.016 sarjana dari 10 perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, yaitu:
Universitas Indonesia (UI)
Institut Pertanian Bogor (IPB)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Institut Teknologi Bandung (ITB)
Universitas Padjadjaran (Unpad)
Universitas Gadjah Mada (UGM)
Universitas Diponegoro (Undip)
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Universitas Airlangga (Unair)
Universitas Brawijaya (UB)
Universitas Hasanuddin (Unhas)
Dengan pelibatan akademisi tersebut, Kementrans berharap misi program dapat berjalan maksimal. Hasil tindak lanjut riset nantinya tidak hanya digunakan oleh Kementrans, tetapi juga direkomendasikan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kementerian terkait, serta lembaga lainnya.
”Semua tindak lanjut hasil riset ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ekonomi, sosial, dan industri di kawasan transmigrasi,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bekali Anggota Sebelum Terjun ke Lapangan
Sebelum disebar ke 53 kawasan transmigrasi, ribuan anggota TEP terlebih dahulu mendapatkan pembekalan komprehensif. Langkah ini dinilai krusial agar para anggota memahami kondisi ekonomi, sosial, budaya, hingga politik di masing-masing wilayah penugasan.
”Pembekalan penting agar mereka bisa mengetahui kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik di masing-masing kawasan, mengingat setiap wilayah mempunyai ciri spesifik baik dari segi sosiologi, budaya, maupun potensi sumber dayanya,” tutur Wamen Viva Yoga.
Melalui pembekalan ini, para anggota TEP diharapkan tidak mengalami kendala penyesuaian terhadap struktur sosial masyarakat setempat. Pemahaman yang komprehensif akan memudahkan mereka berinteraksi dengan para pemangku kepentingan, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh budaya, aparat birokrasi, hingga pemangku kepentingan lainnya.
”Mereka nantinya langsung bisa melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program yang dibawa dengan pemerintah daerah setempat,” ungkapnya.
Dorong Inovasi dan Pembangunan Berkelanjutan
Wamen Viva Yoga berharap kehadiran anggota TEP di kawasan transmigrasi mampu membawa inovasi, kreativitas, serta proses pembelajaran guna membangun perubahan sosial dan ekonomi yang lebih produktif dan mensejahterakan masyarakat.
Melalui sinergi dengan civitas akademika dan penerapan keilmuan yang mumpuni, pembangunan kawasan transmigrasi diyakini akan lebih terarah, berkelanjutan, serta memiliki target dan tujuan yang terukur.
”Hasil TEP ini nantinya dapat menjadi rekomendasi strategis untuk program pembangunan transmigrasi selanjutnya,” pungkasnya. Red
Bogor, DN-II Sebanyak 1.230 orang yang terdiri dari guru besar, doktor, dan master dari ITB, UI, IPB, Universitas Padjadjaran, UGM, Universitas Diponegoro, ITS, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin, memenuhi aula besar, di salah satu kawasan di Kota Bogor, Jawa Barat, 25/7/2026).
Mereka adalah anggota Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 Kementrian Transmigrasi (Kementrans). Para civitas akademika itu akan disebar ke 53 kawasan transmigrasi dengan rincian 41 kawasan transmigrasi prioritas nasional, 2 kawasan prioritas Kementrans, dan 10 kawasan prioritas di Papua. Selama 4 bulan mereka akan melakukan tindaklanjut hasil rekomendasi TEP 2025 lalu melalui program inovasi, kreasi, dan pengembangan potensi unggulan di berbagai kawasan seperti Salor (Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan), Selaut (Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh), Lunang Selaut dan Muara Takung-Kamang Baru (Kabupaten Sijunjung. Provinsi Sumatera Barat), Batu Betumpang (Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung), dan Barelang (Kota Batam, Kepulauan Riau).
“Sebelum dilepas ke berbagai kawasan transmigrasi, anggota TEP diberi pembekalan berbagai materi keilmuan”, ujar Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi selepas pembukaan TEP oleh Menteri Transmigrasi M Iftitah sulaiman Suryanegara.
Pembekalan penting dilakukan agar para anggota paham apa-apa yang mesti dipersiapkan dan dipahami dalam mengemban misi riset.
Viva Yoga yakin kemampuan anggota TEP karena mereka direkrut dari berbagai perguruan tinggi unggulan dan melalui seleksi yang relatif ketat. “Yang mendaftarkan diri tercatat mencapai 10.359 orang dari berbagai kampus di tanah air bahkan ada yang dari luar negeri”, ungkapnya. “Mereka sosok-sosok yang cerdas dan manusia unggul”, paparnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai kelompok masyarakat yang terpilih dan terseleksi, diharapkan dari TEP akan lahir pemimpin Indonesia yang hebat. “Hal demikian juga merupakan keinginan dari Bapak Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara”, tuturnya.
Sebagai insan yang berpendidikan tinggi, ilmu yang telah dimiliki perlu diaplikasikan di tengah masyarakat. “Sebagai cendekiawaan dan ilmuwan, apa yang digeluti di kampus harus mampu menjawab persoalan di kawasan transmigrasi”, ujar Menteri Iftitah. Bila apa yang dilakukan oleh para anggota TEP berhasil memecahkan berbagai tantangan bahkan memberi solusi bagaimana memajukan masyarakat maka TEP ini akan berlanjut dalam periode-periode selanjutnya.
Viva Yoga optimis manfaat TEP ini akan terasa di masyarakat karena para civitas akademika telah terbiasa melakukan riset sesuai dengan bidang ilmunya. “Bila sebelumnya mereka melakukan riset di laboratorium atau dalam lingkup yang lain, sekarang saatnya melakukan riset di kawasan yang lebih besar”, ujarnya. Red
You cannot copy content of this page