Surakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyoroti risiko yang dihadapi petugas pemadam kebakaran (Damkar) dalam menjalankan tugas penyelamatan dan penanganan keadaan darurat. Di sisi lain, ia mengapresiasi kepedulian Damkar Kota Surakarta terhadap lingkungan yang diwujudkan melalui pengelolaan sampah secara mandiri.
Hal tersebut disampaikan Bima saat meninjau pelaksanaan Diklat Damkar Kualifikasi Pemadam I di Pos Induk Pemadam Kebakaran Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (2/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Bima melihat secara langsung proses kualifikasi Pemadam I yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sekaligus berdialog dengan petugas dan tim pelatih mengenai pelaksanaan tugas di lapangan.
“Senang sekali bisa melihat proses kualifikasi Pemadam I secara nyata di lapangan. Dan memang ini dibutuhkan tidak saja untuk memastikan tugas-tugas penyelamatan bagi orang lain, warga, tetapi tentu juga bagi petugas sendiri,” ujar Bima.
Menurut Bima, peningkatan kompetensi penting untuk memastikan petugas mampu menjalankan tugas penyelamatan secara optimal sekaligus menjaga keselamatan diri saat menghadapi berbagai kondisi darurat. Terlebih, tugas Damkar tidak hanya berkaitan dengan pemadaman kebakaran, tetapi juga berbagai operasi penyelamatan yang membutuhkan kesiapan, keterampilan, dan keberanian petugas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Risiko tersebut tergambar dari sejumlah pengalaman yang disampaikan peserta diklat saat berdialog dengan Bima. Salah seorang petugas menceritakan pengalamannya ketika menyelamatkan kucing yang terjebak di dalam sumur dengan kedalaman sekitar 20 meter. Dalam proses penyelamatan, petugas harus memperhatikan kondisi oksigen serta menggunakan perlengkapan keselamatan.
Peserta lainnya membagikan pengalaman saat menangani kebakaran di pabrik yang berkaitan dengan bahan kimia. Dalam penanganan tersebut, petugas harus berada di lokasi selama kurang lebih dua jam dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) dan Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA).
Berbagai pengalaman tersebut menunjukkan tingginya risiko yang dihadapi petugas Damkar dalam menjalankan tugas. Karena itu, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar memberikan perhatian terhadap risiko kerja petugas Damkar.
“Pekerjaan Damkar ini berisiko sekali. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Adwil terus mendorong ke daerah agar petugas damkar ini mendapat insentif risiko tinggi,” jelas Bima.
Bima juga menampung aspirasi petugas Damkar yang masih berstatus outsourcing untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menegaskan, Kemendagri akan terus mendorong dan memperjuangkan aspirasi tersebut secara bertahap.
“Kami sudah rapat dengan pimpinan DPR. Ini semua bertahap. Sekarang masih fokus untuk guru dulu. Tentu Kemendagri akan terus dorong dan perjuangkan untuk petugas-petugas Damkar,” terangnya.
Di tengah berbagai risiko tersebut, Bima menilai Damkar merupakan salah satu layanan pemerintah yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Kehadiran petugas Damkar dalam berbagai situasi darurat membuat manfaat pelayanan mereka dapat dirasakan secara nyata oleh warga.
“Bagian dari Kemendagri yang paling membanggakan dan yang paling diapresiasi oleh warga adalah Damkar,” katanya.
Selain menjalankan tugas pemadaman dan penyelamatan, kepedulian Damkar Kota Surakarta terhadap lingkungan juga mendapat apresiasi dari Bima. Kepedulian tersebut diwujudkan melalui pengelolaan sampah secara mandiri di lingkungan Damkar. Sampah dipilah menjadi organik, anorganik, dan residu.
Sampah organik diolah menjadi kompos dan dimanfaatkan sebagai pakan dalam budidaya ikan lele. Sementara itu, sampah anorganik yang memiliki nilai jual disalurkan kepada pengepul, sedangkan sampah residu diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Upaya tersebut menunjukkan bahwa di tengah tugas utama yang penuh risiko, petugas Damkar juga dapat mengambil peran dalam membangun kepedulian terhadap lingkungan. Bagi Bima, berbagai tugas yang dijalankan petugas Damkar pada akhirnya merupakan bagian dari pengabdian yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Tugas penyelamatan yang dilakukan petugas Damkar tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk pengabdian yang memiliki nilai kebaikan,” pungkas Bima. Red/Casroni
Banjarbaru, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar memastikan aset Barang Milik Daerah (BMD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kepastian hukum serta dikelola secara produktif.
Menurutnya, sertifikasi aset daerah menjadi langkah strategis dalam memberikan perlindungan hukum serta memperkuat tata kelola aset milik Pemda. Dengan upaya tersebut, diharapkan aset daerah dapat menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tentunya harapan kita ini merupakan modal strategis pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik dan juga meningkatkan pendapatan daerah dan juga mendukung pembangunan di daerah,” ujar Wiyagus dalam acara Penyerahan Sertipikat Tanah Aset BMD dan Aset BUMD, serta Penyerahan Program Local Service Delivery Project (LSDP) di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (2/9/2026).
Ia menegaskan, Pemda perlu memastikan aset yang dimiliki tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga mempunyai kepastian hukum, aman, tertib, dan memberikan nilai tambah bagi daerah. Khusus untuk aset BUMD, Wiyagus menilai sertifikasi tanah juga menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola dan kesehatan korporasi daerah. Kepastian atas aset dinilai dapat memberikan fondasi yang lebih kuat bagi BUMD untuk meningkatkan kinerja dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa momentum tersebut merupakan upaya untuk memastikan program LSDP dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. Ia menekankan bahwa keberhasilan suatu program pemerintah tidak berhenti pada tahap penyerahan, tetapi harus dilanjutkan dengan pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan keberlanjutan.
“Nah terkait dengan program LSDP ini kami dari Kemendagri memandang bahwa program ini sebagai bagian dari upaya memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat dan memastikan bahwa program pemerintah ini benar-benar memberikan manfaat nyata di daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wiyagus mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Komisi II DPR RI, jajaran pemerintah pusat, Pemda, hingga pemangku kepentingan lainnya dalam menyukseskan kebijakan tersebut. Ia menilai, melalui kerja sama yang terus diperkuat, kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Ia berharap penyerahan sertifikat aset dan program LSDP menjadi momentum untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Aset negara maupun daerah, menurutnya, harus dipastikan memiliki status hukum yang jelas dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Semoga penyerahan sertifikat dan program ini menjadi momentum untuk terus memperkuat atas pengelolaan pemerintah daerah dan memastikan bahwa setiap aset negara dan daerah … memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat,” pungkasnya.
Turut hadir pada acara tersebut Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, serta pihak terkait lainnya. Red/Casroni
Sumatera, DN-II Evakuasi Medis Udara (Air Medevac) menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Latihan Gabungan Bersama Multinasional Super Garuda Shield (SGS) 2026 yang berlangsung di Puslatpur TNI AD, Martapura, Sumatera Selatan, Rabu (2/9/2026).
Latihan ini menegaskan kesiapan TNI dalam melaksanakan dukungan kesehatan di medan operasi gabungan multinasional.
Dalam skenario Air Medevac, prajurit yang mengalami luka di medan operasi terlebih dahulu mendapatkan pertolongan pertama sebelum dievakuasi ke Rumah Sakit Lapangan. Selanjutnya, pasien dipindahkan menggunakan helikopter Black Hawk menuju fasilitas kesehatan rujukan yang lebih lengkap dengan tetap memperoleh perawatan medis selama perjalanan. Kegiatan ini melibatkan tenaga kesehatan TNI bersama mitra dari US Army, Australia, Kanada, dan Jepang dalam melaksanakan prosedur penanganan darurat hingga evakuasi medis udara sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapan dan kemampuan tenaga medis dalam menghadapi berbagai kondisi di lapangan.
Latihan ini menunjukkan bagaimana TNI mengintegrasikan unsur darat, udara, dan kesehatan dalam satu sistem terpadu. Koordinasi yang baik antar unsur memastikan setiap tahap pertolongan berjalan efektif, aman, dan sesuai standar operasi gabungan. Kegiatan Air Medevac pada SGS 2026 menjadi bukti bahwa TNI tidak hanya menyiapkan kemampuan tempur, tetapi juga memprioritaskan perlindungan kesehatan prajurit. Kehadiran unsur medis dalam latihan multinasional ini memperkuat interoperabilitas sekaligus kepercayaan antar negara mitra dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#sgs26 #TogetherWeTrain #StrengthThroughPartnership
Lampung, DN-II TNI melalui Kodam XXI/Radin Inten dan Tim Alpha TNI, meningkatkan pengawasan kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, dengan melaksanakan patroli udara menggunakan drone thermal dan paralayang secara berkala untuk mendeteksi potensi titik api di wilayah rawan kebakaran, Rabu (2/9/2026).
Kapendam XXI/Radin Inten Letkol Inf Ranoviandy Chairul, S.Sos., M.M., M.Han., menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi dalam patroli udara merupakan bagian dari upaya deteksi dan pencegahan dini untuk menemukan indikasi panas sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. “Pengawasan tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika api telah muncul, tetapi diarahkan pada upaya mencegah kebakaran sejak dari titik awal,” ucapnya.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si. (Han), untuk memperkuat pengawasan kawasan TNWK guna mencegah kebakaran yang dapat mengancam kelestarian ekosistem dan habitat satwa di kawasan konservasi tersebut.
Melalui pengawasan berkelanjutan serta pemanfaatan teknologi, TNI terus mendukung upaya pencegahan karhutla sekaligus menjaga kelestarian kawasan Taman Nasional Way Kambas. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Karo, DN-II TNI melaksanakan respons cepat sekaligus langkah antisipatif menyikapi meningkatnya aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang berstatus Level III (Siaga), Rabu (2/9/2026).
Meski belum ada permintaan dari pemerintah daerah, TNI telah berinisiatif menyiagakan 1.012 personel beserta sarana pendukung untuk membantu masyarakat dan mengantisipasi perkembangan situasi.
Kesiapan TNI didukung kendaraan, perlengkapan evakuasi, alat kesehatan dan komunikasi, serta penyiapan lokasi evakuasi. TNI juga menyiapkan Posko Utama di Makodim 0205/TK dan Poskotis di Koramil 04/SE untuk mendukung koordinasi dan penanganan di lapangan.
TNI mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius 3 hingga 4,5 kilometer dari puncak Gunung Sinabung serta mewaspadai potensi bahaya lahar di sekitar aliran sungai. Delapan desa yang berada di zona merah telah dikosongkan seluruhnya.
TNI juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan empat SPPG di lokasi yang berpotensi terdampak serta memastikan ketersediaan 650 ton beras di Gudang Bulog Tanah Karo sebagai bagian dari kesiapan dukungan logistik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
TNI terus memonitor perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait guna memastikan kesiapan personel dan sarana pendukung dalam menghadapi perkembangan aktivitas Gunung Sinabung. Red
#tniprima #tnirakyat #indonesiaemas2045
Penegasan Hak atas Tanah Ulayat, Marga Adat Muara Kuang Pasang Baliho usai Mediasi dengan PT BRK Deadlock
MUARA KUANG, www.detik-nasional.com // Konflik pertanahan antara masyarakat adat Muara Kuang dan pihak PT BRK hingga kini belum menemukan titik terang. Sebagai bentuk ketegangan atas proses negosiasi yang berlarut-larut, pihak Marga Adat Muara Kuang secara tegas mengambil tindakan di lapangan guna mempertahankan wilayah ulayat leluhur mereka.
Aksi penegasan tersebut diwujudkan melalui pemasangan spanduk dan baliho berukuran besar di area sengketa pada Selasa (01/09/2026). Langkah ini diambil untuk menegaskan kembali status kepemilikan tanah ulayat secara sah dan mutlak berada di bawah naungan serta hak masyarakat adat Muara Kuang.
Sebelum aksi ini berlangsung, rangkaian forum mediasi sejatinya telah beberapa kali digelar untuk mempertemukan perwakilan masyarakat adat dengan manajemen PT BRK. Namun, seluruh pertemuan tersebut terus menemui jalan buntu (deadlock) tanpa adanya titik temu maupun kesepakatan yang adil bagi warga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Guna menjaga ketertiban umum dan kepastian hukum, pihak masyarakat adat telah menyampaikan pemberitahuan resmi mengenai kegiatan ini kepada unsur Tripika (Camat, Kapolsek, dan Danramil) setempat. Langkah koordinasi ini dilakukan agar jajaran pimpinan kecamatan mengetahui secara langsung dinamika serta aspirasi yang berkembang di lapangan.
Situasi di lokasi pemasangan baliho/spanduk dilaporkan tetap berjalan secara aman, tertib, dan kondusif. Tokoh adat menegaskan bahwa aksi penegasan simbolis ini dilakukan secara damai tanpa bentuk intimidasi, sebagai bentuk pengawalan hak yang tetap menghormati tata tertib hukum.
Melalui pemberitahuan ke unsur Tripika dan aksi di lapangan ini, masyarakat adat Muara Kuang berharap pemerintah daerah beserta jajaran aparat keamanan dapat segera turun tangan secara aktif. Warga mendesak hadirnya penyelesaian yang transparan, adil, serta mengakui secara penuh hak-hak masyarakat adat atas wilayah ulayat mereka.
REPORT : JULIYAN
CILEGON, DN-II Aktivitas pertambangan yang diduga ilegal di wilayah Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, kembali menuai sorotan. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI), Syamsul Bahri, mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah daerah tidak sekadar mengetahui persoalan di atas kertas, tetapi mengambil langkah konkret terhadap aktivitas yang diduga tidak mengantongi legalitas tersebut. (2/9/2026).
Sorotan Syamsul bukan semata-mata tertuju pada aktivitas tambang, melainkan juga pada efektivitas pengawasan pemerintah di tingkat kewilayahan. Sebab, jika kegiatan pertambangan berlangsung tanpa tersentuh pengawasan, pertanyaan mendasarnya adalah: di mana fungsi kontrol pemerintah dan aparat penegak hukum setempat?
Sebelumnya, Syamsul mengaku menyayangkan pernyataan Camat Ciwandan, Agus Ariyadi, ketika dikonfirmasi mengenai aktivitas pertambangan di wilayahnya. Agus disebut mengatakan, “Saya baru tahu, selama ini belum dengar.”
Pernyataan tersebut, menurut Syamsul, justru memperlihatkan adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan di tingkat wilayah.
“Kalau aktivitas tambang berlangsung di wilayah kecamatan, tetapi pemerintah kewilayahan mengaku baru mengetahui setelah persoalan tersebut disorot, tentu publik patut bertanya sejauh mana pengawasan selama ini berjalan,” kata Syamsul.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tak berhenti di tingkat kecamatan, Syamsul kemudian melakukan konfirmasi kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten melalui sambungan telepon dengan Sekretaris Dinas, H. Dedi.
Dalam komunikasi tersebut, Dedi disebut memastikan bahwa aktivitas pertambangan yang dimaksud diduga tidak memiliki legalitas dan pihaknya berencana melakukan pengecekan ke lapangan setelah menerima titik lokasi.
“Saat saya konfirmasi, Sekretaris Dinas ESDM menyampaikan bahwa tambang tersebut ilegal dan meminta titik lokasinya untuk dilakukan pengecekan lapangan,” ujar Syamsul.
Bagi Syamsul, pernyataan tersebut semestinya menjadi pintu masuk bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan verifikasi secara serius. Sebab, apabila hasil pemeriksaan lapangan membuktikan adanya aktivitas pertambangan tanpa izin, persoalannya tidak boleh berhenti pada teguran administratif.
Hukum harus bekerja, bukan sekadar menjadi papan nama.
Syamsul juga mempertanyakan pengawasan berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga aparat penegak hukum setempat. Menurutnya, aktivitas pertambangan bukanlah kegiatan yang berlangsung dalam ruang hampa. Ada perubahan bentang alam, mobilitas alat berat, lalu lintas kendaraan pengangkut material, serta potensi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
“Kalau benar aktivitas tersebut ilegal, pertanyaannya sederhana: bagaimana kegiatan itu bisa berlangsung? Apakah tidak ada pengawasan, atau pengawasannya yang tidak berjalan? Ini yang harus dijelaskan kepada publik,” tegasnya.
Pada Rabu, 2 September 2026, Syamsul kembali mendesak Polda Banten bersama instansi terkait untuk tidak membiarkan dugaan aktivitas tambang ilegal di wilayah Cilegon, khususnya Ciwandan, menjadi persoalan yang berlarut-larut.
“Saya mendesak Polda Banten dan stakeholder terkait mengambil sikap tegas terhadap tambang-tambang yang diduga ilegal di wilayah Cilegon, khususnya Ciwandan. Jangan sampai masyarakat justru melihat negara kalah cepat dengan aktivitas yang diduga melanggar aturan,” tegas Syamsul.
Ia juga meminta Wali Kota Cilegon dan Ketua DPRD Kota Cilegon turun langsung untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara transparan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, persoalan ini tidak semestinya dilihat hanya sebagai urusan perizinan pertambangan. Jika benar terdapat aktivitas ilegal, maka terdapat persoalan lebih besar mengenai pengawasan, penegakan hukum, tata kelola lingkungan, dan akuntabilitas pemerintah.
“Wali kota dan DPRD jangan hanya menunggu laporan. Turun ke lapangan, lihat faktanya, dan pastikan masyarakat mendapatkan kepastian. Kalau ilegal, tindak sesuai aturan. Kalau legal, tunjukkan legalitasnya kepada publik. Sesederhana itu,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, diperlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak pengelola tambang, pemerintah kelurahan setempat, Kecamatan Ciwandan, Dinas ESDM Provinsi Banten, serta Polda Banten mengenai status perizinan, hasil pemeriksaan lapangan, dan langkah penindakan terhadap aktivitas pertambangan di Kepuh tersebut.
(Red-Tim)
Jakarta, DN-II Asisten Personel (Aspers) Panglima TNI Marsda TNI Djohn Amarul, S.A.B. memimpin Sidang Penentuan Akhir (Pantukhir) Tahap I Calon Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek (PSDP) Penerbang TNI TA 2026 yang diikuti 21 calon. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Satpamwal Denma Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/9/2026).
Sidang Pantukhir tersebut merupakan bagian penting dalam proses seleksi untuk mendapatkan calon perwira penerbang TNI yang memenuhi standar dan kualifikasi yang telah ditetapkan. Proses ini sekaligus menjadi upaya TNI menyiapkan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, berkarakter, serta memiliki kompetensi penerbangan militer sesuai kebutuhan organisasi ke depan.
Dalam arahannya, Aspers Panglima TNI menekankan bahwa proses seleksi harus dilaksanakan secara menyeluruh, objektif, transparan, akuntabel, dan profesional. Tidak boleh ada pertimbangan lain di luar kepentingan organisasi dan kebutuhan TNI.
“Setiap calon harus dinilai secara menyeluruh berdasarkan hasil seleksi yang meliputi aspek administrasi, siber, kesehatan, psikologi, kesamaptaan jasmani, mental ideologi, kemampuan akademik, kompetensi penerbangan, serta aspek lain yang dipersyaratkan,” tegas Aspers Panglima TNI.
Melalui proses seleksi yang ketat dan objektif tersebut, para calon yang terpilih diharapkan mampu memenuhi kebutuhan penerbang TNI serta siap menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam mendukung Tugas Pokok TNI. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Brebes, DN-II Kepolisian Resor (Polres) Brebes menggelar Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sejumlah Pejabat Utama (PJU) dan Kapolsek jajaran. Kegiatan berlangsung khidmat di Lapangan Tribrata Mapolres Brebes, Rabu (2/9/2026) pagi.
Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Brebes AKBP Muhammad Ali Akbar. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Brebes, para Pejabat Utama, Kapolsek jajaran, personel gabungan staf dan perwira, serta pengurus Bhayangkari Cabang Brebes.
Rotasi jabatan tersebut mencakup sejumlah posisi strategis di lingkungan Polres Brebes, mulai dari Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (Kabag SDM), Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatresnarkoba), Kepala Satuan Polisi Perairan dan Udara (Kasatpolairud), Kepala Satuan Samapta (Kasat Samapta), hingga Kapolsek Brebes dan Kapolsek Losari.
Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan yakni:
Kabag SDM Polres Brebes diserahterimakan dari Kompol Muawan Subagio kepada Kompol Argimas Megandini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kasatresnarkoba Polres Brebes diserahterimakan dari AKP Heru Irawan kepada AKP Arifin Teguh Widodo.
Kasatpolairud Polres Brebes diserahterimakan dari AKP Arifin Teguh Widodo kepada AKP Susanto.
Kasat Samapta Polres Brebes diserahterimakan dari AKP Nurmahmud kepada AKP Lily Untoro.
Kapolsek Brebes diserahterimakan dari AKP Prapto kepada AKP Sodikin.
Kapolsek Losari diserahterimakan dari AKP Sodikin kepada AKP Prapto.
Rangkaian upacara diawali dengan laporan Perwira Upacara, dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Kapolda Jawa Tengah. Selanjutnya dilakukan pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Inspektur Upacara, kemudian dilaksanakan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan pakta integritas.
Dalam sambutannya, Kapolres Brebes AKBP Muhammad Ali Akbar mengatakan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus bentuk apresiasi pimpinan terhadap personel yang dinilai memiliki dedikasi, loyalitas, pengabdian, dan kecakapan dalam menjalankan tugas.
Kapolres meminta seluruh personel memaknai kegiatan sertijab bukan sekadar seremoni, melainkan sebagai momentum untuk bersyukur sekaligus meningkatkan semangat pengabdian.
“Mutasi jabatan merupakan bentuk apresiasi dari pimpinan kepada seluruh personel Polri yang telah memberikan dedikasi, loyalitas, pengabdian, serta kecakapan yang dinilai mampu mengembangkan organisasi ke depan,” ujar AKBP Muhammad Ali Akbar.
Kepada para pejabat lama, Kapolres menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas seluruh dedikasi serta pengabdian selama bertugas di Polres Brebes. Ia juga berpesan agar perpindahan tempat tugas tidak memutus tali silaturahmi dan rasa kekeluargaan yang telah terbangun.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Jangan sampai ketika meninggalkan Polres Brebes, kenangan itu langsung hilang. Jadikan Polres Brebes sebagai keluarga besar, walaupun rekan-rekan berada di tempat tugas yang baru. Tali silaturahmi akan terus kita lanjutkan,” katanya.
Menurutnya, selama bertugas di Polres Brebes, para pejabat lama telah memberikan kontribusi positif, baik melalui inovasi maupun kepemimpinan di satuan kerja masing-masing.
Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada para istri pejabat lama yang tergabung dalam Bhayangkari karena selama ini telah setia mendampingi suami dalam menjalankan tugas.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bhayangkari pejabat lama yang setia mendampingi suami,” ungkapnya.
Sementara kepada para pejabat yang baru dilantik, Kapolres Brebes mengucapkan selamat atas amanah dan tanggung jawab baru yang diemban. Ia meminta seluruh pejabat baru segera menyesuaikan diri dan mengembangkan inovasi di satuan kerja masing-masing.
“Selamat melaksanakan amanah baru. Silakan kembangkan inovasi dan saya minta tingkatkan dedikasi serta loyalitas rekan-rekan di tempat tugas yang baru,” tegasnya.
Kapolres menilai sejumlah pejabat yang mendapat amanah baru bukan merupakan orang asing di lingkungan Polres Brebes. Ia berharap pengalaman dan pemahaman terhadap karakter wilayah dapat menjadi modal untuk meningkatkan kinerja organisasi.
“Polres Brebes bukan hal yang baru bagi rekan-rekan. Saya lihat, apalagi Kabag SDM, merupakan putri kebanggaan Kabupaten Brebes, putri pilihan yang siap mengabdikan diri di Polres Brebes,” tuturnya.
Ia pun meminta para pejabat baru untuk mampu memimpin satuan kerja masing-masing dengan baik, menghadirkan inovasi, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain pelaksanaan Sertijab, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Korp Raport Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi Ipda Yustas Khamidi.
Kapolres Brebes menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi atas kenaikan pangkat pengabdian tersebut. Menurutnya, penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi institusi kepada personel yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun dan mampu menyelesaikan masa dinas tanpa cacat.
“Saya ucapkan selamat atas kenaikan pangkat pengabdian. Ini merupakan bentuk apresiasi pimpinan kepada personel menjelang pensiun dan setelah puluhan tahun berdinas di Polri tanpa cacat,” kata Kapolres.
Ia menilai kenaikan pangkat pengabdian di penghujung masa dinas merupakan sebuah prestasi yang tidak mudah diraih. Sebab, penghargaan tersebut diberikan melalui penilaian terhadap rekam jejak dan pengabdian personel selama menjalankan tugas.
“Di akhir masa purna, kenaikan pangkat pengabdian itu adalah prestasi yang luar biasa. Kita semua di sini belum tentu bisa mendapatkan pangkat pengabdian, karena pangkat pengabdian itu bukan gratisan. Itu adalah reward dari pimpinan dan institusi kepada personel yang dinilai layak mendapatkannya,” tegasnya.
Kapolres kemudian mengajak seluruh personel untuk terus berlomba-lomba menorehkan prestasi, menjaga integritas, serta menghindari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat menghambat pengembangan karier.
“Kepada teman-teman, mari berlomba-lomba berprestasi dan tidak membuat pelanggaran sehingga tidak menjadi hambatan ataupun cacat dalam pengembangan karier,” pesannya.
Mengakhiri sambutannya, AKBP Muhammad Ali Akbar mengajak seluruh personel Polres Brebes untuk menjaga kekompakan dan menunjukkan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas.
“Kepada seluruh personel, jaga selalu kekompakan. Buktikan bahwa Polres Brebes adalah Bhayangkara yang siap diandalkan, Bhayangkara yang apik, karena kita berjiwa Satya Haprabu,” pungkasnya. Red/Casroni
Lampungg, DN-II Peserta Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2026 Marfor melaksanakan latihan Menembak Mortir dan Menembak Reaksi di Teluk Pandan, Kab. Pesawaran, Lampung, Selasa (1/9/2026).
Delegasi negara peserta menguji keterampilan, ketepatan, dan kecepatan dalam menembak mortir serta mengasah naluri tempur melalui latihan tembak lorong reaksi.
Latihan ini tidak hanya menuntut kemampuan teknis individu, tetapi juga menekankan komunikasi dan koordinasi antar unsur. Kesamaan prosedur dan pemahaman taktis menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan operasi gabungan multinasional.
Komandan Yonif 7 Marinir Letkol Mar Muhammad Kristian Widiantoro, menyampaikan bahwa latihan ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan kemampuan prajurit sekaligus memperkuat interoperabilitas TNI dengan pasukan negara sahabat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#sgs26 #TogetherWeTrain #StrengthThroughPartnership
You cannot copy content of this page