JAKARTA, DN-II Menyambut peringatan Hari Kartini, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pemberdayaan perempuan memberikan dampak nyata, luas, dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Wapres saat menerima audiensi jajaran pengurus Perempuan Indonesia Maju (PIM) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (16/04/2026).
Sinergi sebagai Kunci Akselerasi
Dalam pertemuan tersebut, Wapres menggarisbawahi bahwa pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Sinergi antara otoritas publik dan organisasi masyarakat seperti PIM merupakan instrumen kunci untuk memperluas jangkauan program pemberdayaan hingga ke akar rumput.
“Kolaborasi adalah kunci. Kita ingin memastikan bahwa setiap inisiatif pemberdayaan perempuan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi terintegrasi dan menyentuh sektor-sektor strategis yang menjadi fondasi kesejahteraan masyarakat,” ujar Wapres. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Fokus pada Sektor Strategis
Wapres Gibran juga mendorong agar program-program yang dicanangkan oleh organisasi perempuan dapat selaras dengan agenda nasional, khususnya pada tiga pilar utama:
Pendidikan: Meningkatkan literasi dan akses pendidikan bagi kaum perempuan di daerah tertinggal.
Ekonomi: Penguatan UMKM berbasis perempuan sebagai penggerak ekonomi keluarga.
Kesehatan: Peran aktif perempuan dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
Melalui momentum Hari Kartini, Wapres berharap semangat juang Kartini modern dapat diwujudkan melalui aksi nyata yang mandiri dan inovatif, guna mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Red/BPMI Setwapres
#KemensetnegRI
#RilisWakilPresiden
#PemberdayaanPerempuan
#HariKartini2026
KEBUMEN, DN-II Operasional dapur program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Jabres, Kecamatan Sruweng, tengah berada di bawah sorotan tajam. Fasilitas yang dikelola oleh kader Partai Gerindra tersebut terindikasi melakukan pembiaran terhadap kerusakan infrastruktur sanitasi, yang kini mengancam kesehatan lingkungan pemukiman warga sekitar. (13/4/2026).
Drainase Lumpuh Akibat Sampah dan Puing
Berdasarkan fakta di lapangan, sistem drainase di lokasi produksi nampak sangat memprihatinkan. Saluran pembuangan air limbah sisa produksi tersumbat total oleh tumpukan sampah, puing bangunan, kayu, hingga material organik. Kondisi ini mengakibatkan air limbah tidak mengalir ke pembuangan akhir, melainkan mengendap dan meluber ke area terbuka.
Kondisi drainase yang lumpuh ini menjadi ironi besar bagi fasilitas yang memproduksi sedikitnya 1.460 porsi makanan setiap hari. Tersumbatnya saluran oleh material padat mencerminkan buruknya manajemen pemeliharaan (maintenance) pada titik vital produksi gizi nasional tersebut.
IPAL Primitif dan Pelanggaran UU PPLH
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang ada saat ini menjadi titik lemah utama. Pihak pengelola mengakui bahwa sistem pengolahan masih dioperasikan secara manual—sebuah metode yang dianggap primitif dan tidak memadai untuk kapasitas produksi skala besar.
Tindakan pembiaran limbah yang meluber ke lingkungan ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), khususnya:
Pasal 60: Setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
Pasal 68: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup serta menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup.
Penanggung jawab utama (PIC) lapangan berkilah bahwa transisi ke sistem otomatis terkendala ketersediaan tenaga ahli sejak libur Lebaran lalu. Namun, alasan teknis ini dinilai tidak sebanding dengan risiko pencemaran air tanah warga yang telah berjalan selama dua bulan operasional.
Ancaman Kontaminasi Air Sumur Warga
Pantauan visual menunjukkan air limbah cair yang keluar mengandung residu lemak dan zat organik yang tidak tersaring sempurna. Hal ini memicu kekhawatiran serius bagi warga di Desa Jabres, Sidagung, hingga Karangjambu mengenai risiko kontaminasi air sumur mereka.
Secara regulasi, pengelola juga terikat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan setiap badan usaha memastikan limbah cairnya memenuhi baku mutu sebelum dilepas ke lingkungan.
Desakan Langkah Konkret
Meski program ini menyerap 30% tenaga kerja lokal, dampak ekonomi tersebut tidak boleh menjadi “pemutih” atas pengabaian hak masyarakat terhadap lingkungan yang sehat. Sebagai fasilitas yang terafiliasi dengan kader partai pemerintah, pengelola seharusnya menunjukkan standar kepatuhan regulasi yang lebih tinggi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Masyarakat kini mendesak langkah nyata:
Pembersihan total saluran drainase dari puing dan sampah.
Percepatan pembangunan IPAL otomatis yang sesuai standar SNI.
Audit lingkungan dari dinas terkait untuk memastikan air limbah tidak melampaui ambang batas pencemaran.
Hingga berita ini diturunkan, tumpukan puing yang menyumbat saluran limbah masih belum dibersihkan. Sementara itu, distribusi ribuan porsi makanan ke puluhan sekolah tetap berlanjut di tengah bayang-bayang ancaman krisis sanitasi.
Publisher: Red
BOGOR, DN-II Praktik dugaan korupsi dengan modus baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali mencuat. Kali ini, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun Anggaran 2023 mengungkap adanya kelebihan pembayaran senilai Rp139,8 juta pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor yang melibatkan enam paket pekerjaan jasa konsultansi.
Wakil Ketua Umum IWO Indonesia, Ali Sopyan, menyoroti tajam temuan ini. Ia menilai dalih “kelebihan pembayaran” sering kali menjadi tameng bagi oknum penyedia jasa dan pejabat terkait untuk menutupi praktik lancung dalam pengadaan barang dan jasa. (12/4/2026).
Modus Pinjam Nama Personel Ahli
Berdasarkan dokumen audit BPK, ditemukan bahwa sepuluh personel yang tercantum dalam kontrak enam paket pekerjaan di Dinas PUPR ternyata tidak terlibat sama sekali dalam pelaksanaan lapangan.
Pihak penyedia jasa mengakui bahwa mereka menggunakan Sertifikat Keahlian (SKA), ijazah, dan Curriculum Vitae (CV) personel tersebut hanya untuk formalitas memenangkan tender. Hal ini dilakukan karena perusahaan tidak memiliki tenaga ahli yang memadai sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Ini adalah gaya baru sindikat penggarap proyek. Mereka meminjam identitas tenaga ahli agar dokumen penawaran terlihat sempurna, namun saat pengerjaan, orangnya tidak ada. Ini jelas merugikan keuangan daerah,” ujar Ali Sopyan dalam keterangannya.
Kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Temuan ini juga mengungkap lemahnya pengawasan di internal Dinas PUPR. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sub Koordinator Air Minum dan Subkoordinator Pengawasan Jasa Konstruksi mengaku tidak melakukan verifikasi faktual terhadap personel yang bekerja di lapangan.
PPK berdalih tidak membandingkan personel yang bertugas dengan dokumen kontrak secara mendetail, sehingga anggaran negara tetap mengalir untuk membayar gaji tenaga ahli yang sejatinya fiktif.
Rincian Temuan dan Sanksi
BPK mencatat kelebihan pembayaran tersebut tersebar di beberapa proyek, antara lain:
PT RRM: Dua paket penyusunan DED Teknis SPAM (Total Rp108,9 juta).
PT WJT: Proyek pagar UPT Peralatan dan Water Proofing Masjid Baitul Faizin (Total Rp22 juta).
PT DCKB: Proyek pagar UPT SPALD dan Roof Dak Masjid Baitul Faizin (Total Rp8,9 juta).
Pelanggaran Aturan dan Rekomendasi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kondisi ini dinyatakan melanggar Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di mana PPK wajib mengendalikan kontrak dan mencegah kebocoran keuangan negara.
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bogor untuk:
Menginstruksikan Kepala Dinas PUPR meningkatkan pengawasan anggaran.
Memerintahkan PPK untuk segera menarik kembali uang kelebihan pembayaran sebesar Rp139.859.699,20 ke Kas Daerah (RKUD).
Memberikan sanksi teguran kepada PPTK dan PPK yang dinilai kurang cermat dalam bertugas.
Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan sependapat dengan temuan tersebut dan berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam kurun waktu 60 hari sejak laporan diterima. Masyarakat kini menanti ketegasan Pemkab Bogor agar pola “kelebihan pembayaran” seperti ini tidak terus berulang di tahun-tahun mendatang.
Tim Red
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka pintu Istana Kepresidenan bagi anak-anak sekolah sebagai bagian dari langkah strategis membangun karakter generasi muda Indonesia. Program bertajuk “Istana untuk Siswa Sekolah” ini resmi dimulai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (07/04/2026).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Program ini menjadi pelengkap dari deretan kebijakan prioritas lainnya, seperti program makan bergizi gratis, renovasi sekolah, hingga peningkatan kesejahteraan guru.
”Presiden ingin para siswa tidak hanya belajar dari buku, tapi melihat langsung di mana keputusan-keputusan besar bagi bangsa ini diambil. Ini adalah upaya memupuk nasionalisme sejak dini,” ujar Seskab Teddy kepada awak media.
Mengenal Sejarah dan Sistem Pemerintahan
Dalam kunjungan perdana tersebut, para pelajar diajak mengikuti agenda yang interaktif, meliputi:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Diskusi & Tanya Jawab: Berdialog langsung mengenai isu-isu kebangsaan.
Tur Edukasi: Berkeliling area Istana untuk mempelajari sejarah panjang bangsa Indonesia.
Pengenalan Ruang Strategis: Melihat dari dekat ruangan yang digunakan Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Ekspansi ke Seluruh Penjuru Negeri
Seskab menegaskan bahwa program ini tidak akan berpusat di Jakarta saja. Kedepannya, seluruh Istana Kepresidenan di berbagai daerah akan dibuka untuk program serupa. Pemerintah berkomitmen memfasilitasi sekolah-sekolah dari luar Pulau Jawa agar memiliki kesempatan yang sama untuk mengunjungi simbol kedaulatan negara tersebut.
Mekanisme Pendaftaran
Bagi sekolah yang berminat mengikuti program ini, pemerintah membuka jalur pendaftaran resmi. Pihak sekolah dapat mengajukan permohonan melalui:
Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg)
Sekretariat Kabinet (Setkab)
Nantinya, Sekretariat Presiden akan mengatur jadwal kunjungan secara berkala guna memastikan kenyamanan dan keamanan selama kegiatan berlangsung.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red/Sumber: BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#IstanaUntukSiswa
#GenerasiEmas2045
#PrabowoSubianto
PAGAR ALAM, DN-II Penegakan hukum di Kota Pagar Alam kini berada di bawah mikroskop publik. RA (24), seorang perempuan yang melaporkan dugaan pelecehan seksual, justru harus menelan pil pahit setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Kasus yang menyeret Kepala Kantor Pos Pagar Alam berinisial UB ini memicu debat panas mengenai komitmen perlindungan korban kekerasan seksual di level daerah.
Kronologi: Upaya Mencari Keadilan yang Berujung Pidana
Mata rantai kasus ini bermula pada 8 Desember 2025, saat RA melaporkan UB yang merupakan atasan langsungnya atas dugaan pelecehan seksual. Meski penyidikan telah berjalan dan menetapkan UB sebagai tersangka, kepolisian mengambil langkah kontroversial dengan menetapkan RA sebagai tersangka atas dugaan akses ilegal (membuka ponsel tanpa izin).
Langkah hukum ini dinilai banyak pihak sebagai preseden buruk bagi ekosistem keadilan. Penetapan RA dianggap sebagai bentuk nyata reviktimisasi, di mana korban justru dipidanakan kembali saat berupaya mengamankan barang bukti untuk memperkuat laporannya.
Ujian Implementasi UU TPKS
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kritik tajam datang dari berbagai praktisi dan aktivis hukum. Mereka menilai kepolisian gagal melihat konteks luas dalam perkara ini. Tindakan RA membuka ponsel tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya pembelaan diri dan pengumpulan bukti tindak pidana seksual yang seringkali sulit dibuktikan tanpa bukti digital.
”Jika tindakan korban dalam mencari bukti justru dikriminalisasi, maka semangat UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah mati di tingkat implementasi. Hukum seolah abai terhadap relasi kuasa yang timpang antara atasan dan bawahan,” tegas seorang aktivis hukum dalam keterangannya.
Gelombang Perlawanan di Jalanan
Ketidakadilan yang dirasakan masyarakat memuncak pada Minggu (5/4/2026). Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kota Pagar Alam mengepung Kantor Pos Pagar Alam dalam aksi unjuk rasa besar-besaran. Massa menuntut Polres Pagar Alam segera menghentikan kriminalisasi terhadap RA dan fokus pada penyelesaian perkara utama, yakni pelecehan seksual.
”Hukum di kota ini seolah buta. Seorang bawahan yang dilecehkan kini harus menghadapi tuntutan pidana hanya karena berupaya mengungkap kebenaran. Ini adalah kematian nalar keadilan di bawah kaki Gunung Dempo!” teriak salah satu orator aksi di tengah kerumunan massa.
Menanti Kredibilitas Polri
Hingga saat ini, tekanan publik terus mengalir deras. Kasus ini bukan sekadar urusan personal antara RA dan UB, melainkan menjadi ujian krusial bagi kredibilitas Polres Pagar Alam.
Publik kini menanti: Apakah hukum akan tegak untuk melindungi martabat manusia, atau justru menjadi instrumen bagi terduga pelaku untuk melakukan serangan balik hukum (strategic lawsuit against public participation)?
Di bawah bayang-bayang Gunung Dempo, mata masyarakat dunia maya dan nyata kini tertuju pada satu titik: Keadilan untuk RA.
Redaksi – Publisher
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BOGOR, DN-II Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat hilirisasi industri dan memperkokoh ketahanan energi nasional. Langkah strategis ini bertujuan mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam (SDA) demi mencapai kemandirian ekonomi yang inklusif.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden di Hambalang, Bogor, Rabu (25/3).
Ekspansi Hilirisasi: 13 Item Baru Menanti
Bahlil merinci kemajuan signifikan pada proyek hilirisasi nasional. Dari 20 proyek strategis tahap pertama, sebagian besar telah melakukan groundbreaking, sementara sisanya dipastikan akan menyusul pada bulan depan.
Pemerintah juga tengah memfinalisasi penambahan 13 item hilirisasi baru dengan nilai investasi yang fantastis.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Ada penambahan 13 item hilirisasi dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp239 triliun. Prosesnya akan segera difinalisasi untuk memperkuat nilai tambah komoditas kita,” ujar Bahlil.
Menuju Swasembada Energi
Selain fokus pada mineral, rapat tersebut membahas akselerasi energi alternatif untuk mencapai target swasembada energi. Presiden Prabowo menginstruksikan jajaran menteri untuk memaksimalkan potensi energi domestik guna mengurangi ketergantungan impor. Fokus utama meliputi:
Optimalisasi Biofuel: Pengembangan etanol dan biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO).
Transisi EBT: Percepatan peralihan menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT) secara terukur.
Stabilitas Harga Komoditas
Terkait dinamika pasar global, Bahlil melaporkan bahwa harga komoditas unggulan seperti batu bara dan nikel masih dalam pantauan ketat. Hingga saat ini, pemerintah memutuskan untuk tetap mempertahankan kebijakan pengelolaan yang ada sambil terus memitigasi dampak fluktuasi pasar internasional.
Pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara produksi domestik dan kebutuhan pasar global guna memastikan harga tetap kompetitif tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
Red
Sumber: BPMI Setpres
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tag: #KemensetnegRI
#RilisPresiden
#Hilirisasi
#KetahananEnergi
#PrabowoSubianto
Tegal, DN-II Dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan Hari Raya Idulfitri 1447 H, jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Tegal bersama Forkopimda melaksanakan pengecekan Pos Pelayanan Operasi Ketupat Candi 2026 di wilayah Kabupaten Tegal, Senin (16/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Tegal yang didampingi Wakapolres Tegal Kompol M. Iskandarsyah, S.P., S.I.K., M.M. bersama para PJU Polres Tegal serta kepala dinas terkait. Pengecekan dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, kelengkapan sarana dan prasarana, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat selama arus mudik dan balik Lebaran.
Dalam pelaksanaannya, rombongan meninjau langsung berbagai fasilitas di Pos Pelayanan, termasuk kesiapan petugas gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, tenaga kesehatan, serta instansi terkait lainnya yang terlibat dalam Operasi Ketupat Candi 2026.
Selain itu, kegiatan juga diisi dengan penyerahan dukungan logistik kepada petugas di lapangan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan moril dalam menjalankan tugas pengamanan. Koordinasi lintas sektoral turut dilakukan guna memperkuat sinergitas antar instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 
Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H. melalui jajaran PJU menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya pada momentum Hari Raya Idulfitri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Melalui Operasi Ketupat Candi 2026, kami berupaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melaksanakan perjalanan mudik maupun aktivitas selama Lebaran,” ujarnya.
Dengan mengusung semangat “Mudik Nyaman Bersama”, diharapkan seluruh rangkaian pengamanan dapat berjalan optimal sehingga situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Tegal tetap aman, tertib, dan kondusif. ( Bim )
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026). Pertemuan ini membahas dua agenda utama, yakni kesiapan pemerintah dalam menyambut Idulfitri 1447 H serta penguatan isu-isu strategis nasional.
Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama selama bulan suci Ramadan. Selain aspek sosial, stabilitas ekonomi dan ketersediaan energi menjelang perayaan hari raya menjadi fokus utama yang harus dipastikan aman bagi masyarakat.
”Tantangan dinamika krisis global tidak boleh menghambat kemajuan. Sebaliknya, ini harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengakselerasi swasembada pangan dan energi,” ujar Presiden dalam sidang tersebut. 
Langkah ini, menurut Presiden, akan ditempuh melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang bijak, serta percepatan pengembangan energi terbarukan di tanah air.
Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh jajaran menteri terkait dan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), kondisi ekonomi nasional saat ini dilaporkan tetap stabil. Selain itu, cadangan energi nasional pun dipastikan dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmennya bahwa pengelolaan seluruh kekayaan alam Indonesia harus dijalankan dengan prinsip utama, yakni mengutamakan kepentingan bangsa dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Red
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam acara yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/03/2026). Langkah ini menjadi simbol keteladanan pemimpin dalam menunaikan kewajiban agama sekaligus mendukung penguatan filantropi Islam di Indonesia.
Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung menuju gerai zakat yang telah disediakan. Didampingi petugas Baznas, Kepala Negara melakukan prosesi ijab kabul pembayaran zakat dengan khidmat. Aksi serupa juga diikuti oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para menteri Kabinet Merah Putih, serta sejumlah pimpinan lembaga negara.
Zakat sebagai Pilar Kekuatan Ekonomi Bangsa
Usai menunaikan zakat, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna. Dalam pengantarnya, ia menggarisbawahi peran krusial Baznas dan lembaga ekonomi keagamaan lainnya dalam mengonsolidasikan potensi zakat yang sangat besar di tanah air.
“Pengelolaan zakat yang terkoordinasi dengan baik bukan sekadar pemenuhan kewajiban spiritual, melainkan instrumen strategis yang dapat menjadi kekuatan ekonomi signifikan bagi bangsa,” ujar Presiden Prabowo.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Beliau juga mendorong agar transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan dana umat terus ditingkatkan guna memastikan pendistribusian yang tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
Penyerahan zakat ini diharapkan menjadi pemantik bagi seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat luas untuk turut berkontribusi dalam membangun kesejahteraan sosial melalui lembaga resmi.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#ZakatNasional
#KabinetMerahPutih
#PrabowoSubianto
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi strategis bersama Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) serta jajaran menteri terkait di Jakarta, Rabu (11/3/2026). Pertemuan ini difokuskan pada mitigasi risiko ekonomi global, khususnya dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap stabilitas perekonomian Indonesia.
Jaga Stabilitas Energi Nasional
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memastikan bahwa pasokan energi domestik saat ini berada dalam kondisi aman. Pemerintah berkomitmen menjaga ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sebagai langkah preventif, pemerintah akan terus memantau fluktuasi harga energi global dan menyiapkan langkah mitigasi terukur agar dampak kenaikan harga energi tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Fokus pada Swasembada dan Efisiensi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa dinamika geopolitik global menjadi alarm bagi Indonesia untuk mempercepat kemandirian ekonomi. Beberapa poin strategis yang ditekankan antara lain:
Akselerasi Swasembada Energi: Mengurangi ketergantungan pada rantai pasok energi global melalui peningkatan produksi dalam negeri dan diversifikasi energi.
Transformasi Digital Pemerintahan: Memperkuat digitalisasi di berbagai sektor, termasuk implementasi pilot project digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Langkah ini ditujukan untuk menciptakan efisiensi belanja negara dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Menghadapi Ketidakpastian Global
Presiden mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk tetap waspada terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah. Antisipasi yang responsif dan kebijakan yang adaptif menjadi kunci utama agar ekonomi nasional tetap tangguh di tengah ketidakpastian dunia.
”Kesiapan kebijakan dan koordinasi yang solid antarlembaga sangat krusial agar stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga dari guncangan eksternal,” tegas Presiden.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
You cannot copy content of this page