SRAGEN, DN-II Pembentukan karakter pelajar menjadi perhatian serius Kodim 0725/Sragen di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi. Melalui kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), ratusan siswa baru MTsN 4 Sragen dibekali wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara sebagai fondasi membangun generasi yang berkarakter.
Materi disampaikan Batituud Koramil 20/Plupuh Peltu Sukardi kepada 316 siswa baru di Masjid MTsN 4 Sragen Desa Karangwaru Kecamatan Plupuh, Jum’at (17/7/2026).
Kegiatan dihadiri Kepala MTsN 4 Sragen Sardi, Babinsa Serka Suramto, dewan guru, serta seluruh peserta didik baru.
Dalam pemaparannya, Peltu Sukardi menekankan bahwa bela negara bukan hanya tugas aparat keamanan, melainkan menjadi tanggung jawab setiap warga negara, termasuk para pelajar.
“Pelajar adalah aset bangsa. Karena itu sejak dini harus memiliki karakter disiplin, cinta tanah air, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta memiliki semangat belajar untuk meraih prestasi. Itulah bentuk nyata bela negara di lingkungan sekolah,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, wawasan kebangsaan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap menghormati guru dan orang tua, menjaga persatuan, menggunakan media sosial secara bijak, menjauhi perundungan, narkoba, dan berbagai perilaku yang dapat merusak masa depan.
Kepala MTsN 4 Sragen, Sardi, mengapresiasi keterlibatan Kodim 0725/Sragen dalam kegiatan MPLS. Menurutnya, materi wawasan kebangsaan menjadi bekal penting bagi siswa baru untuk membentuk karakter yang kuat sejak awal memasuki lingkungan sekolah.
“Kami ingin peserta didik tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki akhlak, disiplin, tanggung jawab, dan rasa cinta kepada bangsa. Kehadiran TNI memberikan motivasi sekaligus inspirasi bagi anak-anak kami,” katanya. Red/Ak
Wonogiri, DN-II Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai program dan materi kegiatan bagi siswa baru. Seperti yang dilakukan SMK Pancasila 5 Wonogiri, Jumat (17/7/2026).
Materi MPLS berkaitan dengan tata tertib siswa, program ekstrakurikuler dan cara belajar, wawasan kebangsaan, kepramukaan, pengenalan bahaya narkoba disampaikan oleh guru-guru di sekolah serta personil dari TNI AD.
Materi peraturan baris berbaris (PBB), panitia bekerja sama dengan Koramil 01/Wonogiri Kodim 0728/Wonogiri. Babinsa Serma Jaka didampingi Serma Marso, memberikan materi teori tentang PBB, Karakter Kedisiplinan dan Wawasan Kebangsaan.
Kemudian dilanjutkan praktik lapangan untuk membekali siswa baru dengan keterampilan tentang baris-berbaris dan membentuk sikap mental disiplin. Peserta didik baru SMK Pancasila 5 Wonogiri tampak mengikuti materi dan latihan PBB tersebut dengan serius. Red/Ak
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 tidak menghambat kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu tercermin dari realisasi anggaran Kemendagri yang mencapai Rp3,76 triliun atau 99,46 persen dari pagu efektif sebesar Rp3,79 triliun.
“Dan ini, [capaian] 99,46 persen ini termasuk salah satu yang tertinggi di antara kementerian/lembaga,” ujar Mendagri saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Bersama Komisi II DPR RI tentang Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran (TA) 2025 di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Mendagri menjelaskan, semula pagu awal anggaran Kemendagri tahun 2025 sebesar Rp4,79 triliun. Namun, sejalan dengan kebijakan efisiensi belanja pemerintah, pagu tersebut menjadi Rp2,61 tirilun. Kemudian, melalui relaksasi anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pagu efektif Kemendagri meningkat menjadi Rp3,79 triliun untuk mendukung berbagai kebutuhan strategis.
Secara rinci, ia menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung program Kemendagri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di antaranya penguatan infrastruktur teknologi informasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), mendukung belanja wajib dan kegiatan prioritas, serta penguatan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Tak hanya itu, anggaran juga dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta pelaksanaan berbagai prioritas pemerintah di daerah.
Di sisi penerimaan negara, Kemendagri juga mencatatkan kinerja positif. Hingga akhir 2025, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,22 triliun atau 225,30 persen dari target sebesar Rp545,62 miliar. Capaian tersebut terutama ditopang oleh layanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil.
“Kemudian kami sampaikan mengenai prestasi atas realisasi program anggaran Kemendagri tahun 2025. Capaian opini BPK atas penyajian laporan keuangan Kemendagri, opini adalah wajar tanpa pengecualian, dan opini merupakan WTP yang ke-12 kali berturut-turut dari tahun 2014,” sambungnya.
Selain mempertahankan opini WTP, Kemendagri juga membukukan sejumlah capaian kinerja yang menggembirakan. Di antaranya nilai kinerja anggaran sebesar 94,69 dengan kategori sangat baik, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebesar 78,99 dengan predikat sangat baik (BB), serta indeks reformasi birokrasi sebesar 91,01 dengan kategori A. Tak hanya itu, dari sisi penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025 Kemendagri memperoleh predikat sangat baik.
“Kami mengucapkan terima kasih banyak karena semua yang kami capai ini tidak lain dari pengawasan dan rapat kerja yang sering dilaksanakan, termasuk juga ke lapangan oleh para pimpinan dan Komisi II DPR RI. Kita bergerak di semua daerah, termasuk pos pos lintas batas, sehingga kami melakukan introspeksi dan perbaikan-perbaikan dan Alhamdulillah dinilai dari semua lembaga tadi cukup baik bahkan sangat baik,” tandasnya.
Turut hadir pada rapat tersebut jajaran Pimpinan Komisi II DPR RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, serta jajaran pejabat di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Red
*Mendagri Tito Ungkap Strategi Pencegahan Korupsi di Daerah melalui Sistem dan Sikap Integritas*
Jakarta, www.detik-nasional.com // Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang kerap melibatkan kepala daerah tidak hanya dapat dilakukan dengan mengandalkan fungsi pengawasan. Menurutnya, penguatan sistem tata kelola pemerintahan dan sikap integritas kepala daerah menjadi kunci agar praktik korupsi dapat dicegah.
“Yang kita bisa lakukan kepada kepala daerah ini adalah, satu, kita melakukan retret. Tujuannya untuk menguatkan nasionalismenya, integritasnya, ya. Kemudian juga memberikan pembekalan-pembekalan awal, termasuk KPK juga hadir di sana. BPKP juga hadir memberikan masukan,” ujar Mendagri kepada awak media usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Namun demikian, Mendagri menegaskan bahwa posisi kepala daerah berbeda dengan pejabat dalam sistem komando karena mereka dipilih langsung oleh rakyat. Oleh sebab itu, pembinaan lebih mengedepankan penguatan sistem.
Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membangun berbagai instrumen pengawasan, di antaranya melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penyusunan pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga sistem pengawasan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah bersama KPK dan Kejaksaan Agung juga mengembangkan sistem pencegahan korupsi melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Meski demikian, ia mengingatkan bahwa sebaik apa pun sistem yang dibangun tetap memerlukan integritas dari setiap kepala daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Tapi semua sistem ini kan bisa saja nanti diakali di lapangan. Ada gratifikasi dan lain-lain. Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah,” sambung Mendagri.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyoroti tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang kerap menjadi isu krusial. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diatasi dengan terobosan, salah satunya usulan penambahan biaya operasional kepala daerah dari persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, kepala daerah memiliki dorongan untuk meningkatkan kinerja fiskal daerah tanpa membebani masyarakat.
“Tapi ini perlu, perlu adanya studi dulu ya. Perlu adanya pembicaraan antar-kementerian, lembaga di pemerintahan, bila perlu juga berbicara dengan DPR. Karena ini keputusan penting,” tandasnya.
Puspen Kemendagri
REDAKSI
*Satgas PRR Kawal Realisasi Tambahan TKD Rp144,67 Miliar di Kabupaten Solok*
SUMBAR, www.detik-nasional.com // Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengawal pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, agar mampu mempercepat pemulihan pascabencana secara menyeluruh.
Satgas PRR memastikan pelaksanaan program rehabilitasi berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, hunian tetap (Huntap), rehabilitasi lahan pertanian, hingga pemulihan layanan dasar.
Monitoring dilakukan Tim Koordinator Wilayah Sumatera Barat Satgas PRR melalui rapat koordinasi bersama Bupati Solok dan jajaran perangkat daerah, yang dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi terdampak bencana. Langkah tersebut menjadi bagian dari pengawalan Satgas PRR agar anggaran yang telah dialokasikan pemerintah pusat dapat segera dikonversi menjadi pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kabupaten Solok telah menerima tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp144,67 miliar secara penuh. Dari jumlah tersebut, Rp2 miliar dialokasikan sebagai bantuan keuangan kepada Kabupaten Aceh Tengah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi anggaran telah mencapai 17,35 persen atau sekitar Rp25,09 miliar, dengan penyerapan terbesar berada pada sektor ekonomi. Sementara itu, sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih berproses menyusul selesainya penyesuaian anggaran dan DPA Perubahan pada akhir Juni.
Pemerintah Kabupaten Solok menyatakan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek prioritas agar realisasi TKD meningkat signifikan pada triwulan berjalan. Sasaran utama meliputi pembangunan jalan, jembatan, irigasi, hunian tetap, serta fasilitas pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.
Selain mengawal pemanfaatan anggaran, Satgas PRR juga mencermati sejumlah pekerjaan yang masih membutuhkan percepatan. Di sektor perumahan, lokasi pembangunan 180 unit Huntap telah ditetapkan sesuai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk). Lahan pembangunan juga telah siap dan memperoleh persetujuan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga pembangunan diharapkan dapat segera dimulai.
Di sektor pertanian, Pemkab Solok melaporkan terdapat 80 hektare sawah yang mengalami kerusakan berat. Sebanyak 16 hektare telah dibersihkan dari material sedimen, sedangkan 64 hektare lainnya diusulkan agar status kerusakannya dapat disesuaikan sehingga memenuhi syarat memperoleh bantuan rehabilitasi sawah dari Kementerian Pertanian. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan produksi pertanian sekaligus mengembalikan mata pencaharian masyarakat.
Hasil peninjauan lapangan juga menunjukkan normalisasi Sungai Saniang Baka sepanjang sekitar 20 kilometer dan Sungai Batang Muaro Bungai sepanjang sekitar 15 kilometer masih menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi risiko banjir dan sedimentasi. Di sisi lain, rehabilitasi pelayanan dasar juga terus berjalan, antara lain penanganan tujuh sistem penyediaan air minum (SPAM), rehabilitasi delapan sekolah terdampak, serta percepatan penyelesaian berbagai infrastruktur publik yang masih mengalami kerusakan.
“Satgas PRR memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum/BBWS V untuk percepatan normalisasi sungai dan penguatan tebing. Satgas PRR juga memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait percepatan penanganan lahan pertanian terdampak,” tulis Tim Korwil Satgas PRR dalam laporannya.
REDAKSI
Wonogiri, DN-II Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan teknis dalam menghadapi bencana kebakaran hutan lahan (Karhutla) di musim kemarau, Kodim 0728/Winogiri bersama dinas instansi Kabupaten Wonogiri menggelar latihan gabungan penanganan Karhutla di alas kethu komplek Kamis (16/7/2026).
Diketahui, latihan ini merupakan bagian dari strategi TNI dalam menghadapi potensi bencana Karhutla dan kebakaran di pemukiman, menyusul tingginya cuaca panas dalam wilayah setempat sejak sebulan terakhir.
Latihan gabungan ini menitik beratkan pada aspek sinergi lintas sektor dengan melibatkan unsur TNI POLRI, BPBD, SAR, Dinas Kesehatan, pemadam kebakaran, perangkat Desa, dan masyarakat setempat.
Materi latihan yang diterapkan dengan motede teori dan praktek simulasi ini mencakup penyuluhan pencegahan Karhutla kepada warga, simulasi penyiapan posko darurat, pemadaman Karhutla, evakuasi cepat korban, serta upaya pemulihan pasca bencana yakni kegiatan penghijauan kembali di lokasi yang terdampak Karhutla.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dari pantauan di lapangan, salah satu simulasi yang paling menarik bagi peserta latihan adalah praktek pemadaman api dan evakuasi penyelamatan korban Karhutla dengan medan yang sulit dijangkau kendaraan.
Dalam simulasi ini, prajurit TNI bersama personel gabungan menunjukkan kekompakannya melakukan koordinasi dan reaksi cepat dalam penanganan bencana serta evakuasi korban. Simulasi ini di-skenariokan dengan dinamika situasi dan kondisi hutan lahan yang ada dalam lahan Perhutani.
Dandim 0728/Wonogiri Letkol Inf Rodricho Ivan Pattihahuan melalui Pasiops Kapten Inf Suraji, menyampaikan, kegiatan ini digelar pihaknya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan teknis prajurit serta personel gabungan dalam menghadapi potensi Karhutla di musim kemarau.
“Latihan gabungan ini kita gelar orientasinya tidak hanya meningkatkan kemampuan teori semata, namun lebih kepada penguasaan teknik penanggulangan bencana, serta memperkuat soliditas koordinasi lintas sektor,” ujarnya.
Pasiops menandaskan, kegiatan latihan gabungan ini juga sekaligus mempertegas peran aktif TNI dalam mendukung upaya mitigasi bencana untuk keselamatan masyarakat dalam teritorial Kabupaten Wonogiri. Red/Ak
PAPUA BARAT, DN-II Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410/ALG Pos Dataran Beimes melaksanakan kegiatan Yankes Di Kampung Menci Distrik Dataran Beimes Kab. Teluk Bintuni, Prov Papua Barat. Pada Hari Kamis, (16/7/2026).
Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410/Alugoro kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat di wilayah Papua Barat Khususnya Di Distrik Dataran Beimes dengan melaksanakan pelayanan kesehatan (Yankes) gratis bagi warga yang membutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan memberikan pelayanan sepenuhnya untuk warga yang kesusahan membutuhkan pelayanan kesehatan.
Kegiatan Yankes ( Pelayanan Kesehatan) yang dilakukan personel Pos Dataran Beimes ini merupakan bentuk nyata kemanunggalan TNI bersama rakyat, sekaligus membantu meringankan kesulitan masyarakat yang seringkali mengalami keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan.
Dalam kegiatan tersebut, tim kesehatan dari pos Dataran Beimes Satgas Yonif 410/Alugoro memberikan pemeriksaan umum, pengobatan ringan, serta penyuluhan tentang pola hidup bersih dan sehat. Masyarakat pun menyambut antusias kegiatan ini, karena merasa terbantu dan lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menempuh jarak jauh. Red
Brebes, DN-II Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Brebes memastikan seluruh proses pengambilan barang bukti dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.
Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Satlantas Polres Brebes, IPDA Arenas Bayu Setyadi, S.H., menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjalankan setiap tahapan penanganan perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Menurut IPDA Arenas Bayu Setyadi, S.H., seluruh proses hukum yang berkaitan dengan penanganan kecelakaan lalu lintas dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dipungut biaya di luar ketentuan resmi.
“Kami memastikan tidak ada mekanisme di luar ketentuan yang diterapkan dalam proses penanganan maupun pengambilan barang bukti kecelakaan lalu lintas. Seluruh pelayanan yang kami berikan mengacu pada aturan dan prosedur yang berlaku,” ujarnya, Kamis (16/7/2026).
Ia menjelaskan, setiap barang bukti yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan hukum dapat diambil oleh pihak yang berhak sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Satlantas Polres Brebes, lanjutnya, senantiasa mengedepankan prinsip pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas dalam setiap pelaksanaan tugas.
Selain itu, IPDA Arenas Bayu Setyadi, S.H., turut menanggapi kembali beredarnya unggahan di media sosial yang menyebut adanya permintaan sejumlah uang dalam proses pengambilan barang bukti kecelakaan lalu lintas di Unit Gakkum Satlantas Polres Brebes.
Ia menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut merupakan informasi lama yang hingga saat ini tidak pernah dapat dibuktikan kebenarannya. Narasi tersebut juga tidak mencantumkan identitas narasumber yang jelas, waktu kejadian, maupun bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Informasi yang beredar tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Hingga saat ini, kami belum menerima laporan resmi yang disertai identitas pelapor maupun bukti pendukung sebagaimana yang dinarasikan dalam unggahan tersebut,” terangnya.
Lebih lanjut, IPDA Arenas Bayu Setyadi, S.H., menyoroti salah satu narasi yang menyebutkan bahwa pihak kepolisian meminta sejumlah uang dengan alasan kendaraan telah dijaga selama berada di gudang penyimpanan.
Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan informasi yang tidak berdasar dan tidak pernah disampaikan oleh pejabat maupun personel Satlantas Polres Brebes.
“Kami tegaskan, tidak ada pejabat ataupun anggota Satlantas Polres Brebes yang pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang beredar di media sosial, termasuk narasi yang menyebut kendaraan tidak dapat diambil sebelum memberikan sejumlah uang. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menerima dan menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, informasi yang disampaikan tanpa dasar yang jelas dan tanpa bukti yang sah dapat dikategorikan sebagai informasi yang menyesatkan serta berpotensi menimbulkan keresahan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Pihaknya mengimbau masyarakat untuk melakukan konfirmasi kepada pihak kepolisian apabila memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelayanan Satlantas Polres Brebes.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami terbuka terhadap kritik, masukan, maupun laporan masyarakat. Apabila benar terdapat dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum anggota, kami pastikan akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, kami juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah mempercayai dan menyebarluaskan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya,” tambahnya.
IPDA Arenas Bayu Setyadi, S.H., menegaskan bahwa Polres Brebes selalu membuka ruang komunikasi dan pengaduan bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan terkait prosedur penanganan perkara maupun pengambilan barang bukti.
Apabila masyarakat menemukan atau mengalami dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum anggota, Polres Brebes meminta agar segera melaporkan secara resmi dengan menyertakan identitas, kronologi, serta bukti pendukung agar dapat segera ditindaklanjuti secara profesional dan transparan.
Layanan pengaduan yang dapat dihubungi antara lain:
1. Unit Gakkum Satlantas Polres Brebes (WhatsApp): 0857-1253-4777
2. Seksi Propam Polres Brebes (WhatsApp): 078-8349-0267
3. Humas Polres Brebes (WhatsApp): 0856-2777-714
Satlantas Polres Brebes juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan integritas sebagai wujud pelayanan Polri yang Presisi.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat memperoleh informasi yang benar, tidak mudah terpengaruh oleh kabar bohong yang beredar di media sosial, serta tetap mengedepankan prinsip verifikasi sebelum membagikan suatu informasi kepada publik. Casroni/Hms
Cilacap, Detik Nasional – Santri Gayeng Nusantara (SGN), organisasi sosial kemasyarakatan yang diinisiasi tokoh Jawa Tengah H. Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menyerap langsung berbagai usulan warga saat berkunjung ke Kecamatan Dayeuhluhur, Rabu (15/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, masyarakat mengusulkan agar ruas Jalan Mergokaraharjaan–Kuningan sepanjang sekitar 29 kilometer ditingkatkan statusnya dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Ruas jalan tersebut dinilai memiliki peran strategis karena menghubungkan Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, warga juga mengusulkan dukungan Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan akses menuju kawasan wisata Hanum D’Bonkeh Pass melalui ruas Jalan Dayeuhluhur–Hanum yang terhubung dengan Kecamatan Wanareja. Perbaikan akses tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan daya saing wilayah, serta mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan komoditas hortikultura, seperti cabai, manggis, alpukat, durian, pisang, gula aren, kelapa, pala, kapulaga, dan kopi, termasuk sektor peternakan.
“Aspirasi yang kami terima meliputi perbaikan infrastruktur jalan desa, peningkatan kapasitas UMKM, program bedah rumah, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), rehabilitasi sekolah, masjid, TPQ/Madin, hingga pelestarian budaya Sunda,” ujar Mujiburohman.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, peningkatan infrastruktur jalan menjadi kebutuhan paling mendesak yang diharapkan segera mendapat perhatian pemerintah.
“Dari sekian banyak aspirasi masyarakat, yang paling mendesak untuk direalisasikan adalah peningkatan infrastruktur jalan. Kondisinya saat ini masih banyak yang rusak sehingga perlu segera mendapat perhatian,” katanya.
Mujiburohman menegaskan, SGN akan terus mengawal berbagai usulan masyarakat agar dapat direalisasikan melalui sinergi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Cilacap.
“Kami ingin memastikan setiap program bantuan maupun pembangunan di Kabupaten Cilacap tepat sasaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Dani)
JAKARTA, DN-II Pemerintah menegaskan peran strategis Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pusat penyaluran program bantuan pemerintah sekaligus berfungsi sebagai penyerap hasil pertanian masyarakat desa. Langkah ini diambil untuk memastikan efisiensi distribusi bantuan dan menjaga stabilitas ekonomi di tingkat desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa KDMP dirancang sebagai infrastruktur pemerintah yang berfungsi untuk mendistribusikan bantuan sosial serta barang-barang bersubsidi. Selain itu, KDMP memegang peran krusial sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi pertanian masyarakat.
”Peran ini sangat vital, terutama saat harga komoditas pertanian di pasar berada di bawah harga ketetapan pemerintah,” ujar Zulkifli Hasan usai memberikan keterangan kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/07/2026).
Senada dengan hal tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menambahkan bahwa program KDMP diproyeksikan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Menurutnya, mekanisme pengelolaan koperasi memastikan bahwa sebesar 20 persen dari keuntungan operasional akan dikembalikan kepada masyarakat guna meningkatkan pendapatan desa.
Integrasi dengan BUMDes
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pemerintah juga terus memperkuat ekosistem ekonomi perdesaan melalui integrasi KDMP dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal juga menjadi prioritas dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
”Ke depan, setiap KDMP akan bersinergi dengan BUMDes untuk memastikan komoditas yang dipasarkan relevan dengan potensi unggulan desa masing-masing. Dengan cara ini, kemandirian ekonomi desa dapat terwujud dan manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh penduduk desa,” pungkas Yandri.
Red/BPMI Setpres
Tagar: #KemensetnegRI #RilisPresiden
You cannot copy content of this page