JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa investasi terbaik bagi sebuah bangsa bukanlah pada infrastruktur fisik semata, melainkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan kualitas sumber daya manusianya. Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka secara resmi Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (26/6/2026).
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh 2.600 peserta yang terdiri dari rektor, guru besar, dekan, serta dosen dari berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta di seluruh Indonesia.
Sinergi Akademisi dan Industri
KSTI merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo yang pertama kali digulirkan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Agustus 2025. Forum ini menjadi wadah krusial untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan tinggi dengan kebutuhan praktis di lapangan.
Pemerintah terus mendorong kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat. Sinergi ini bertujuan menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagai fondasi utama dalam memacu kemajuan bangsa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Presiden berharap forum ini mampu melahirkan gagasan-gagasan strategis yang konkret, yang dapat memperkuat pembangunan nasional melalui riset yang aplikatif, inovasi berkelanjutan, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul,” tulis keterangan resmi Sekretariat Kabinet.
Komitmen Berkelanjutan pada Dunia Akademis
Pertemuan di JICC ini menandai kali keempat Presiden Prabowo berdialog secara langsung dengan para rektor sejak menjabat. Frekuensi pertemuan yang tinggi ini menegaskan posisi strategis perguruan tinggi sebagai pilar utama dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.
Dalam momen yang hangat di sela-sela diskusi, Presiden Prabowo turut mengenang rekam jejak intelektualnya. Beliau memperlihatkan dokumentasi presentasi yang pernah disampaikannya di Universitas Gadjah Mada 22 tahun silam, saat ia berdiskusi bersama mendiang Prof. Mubyarto sebuah simbol konsistensi Presiden dalam menaruh perhatian besar pada pemikiran strategis bagi kemajuan bangsa.
KSTI 2026 diharapkan menjadi titik tolak baru bagi akselerasi inovasi nasional agar Indonesia mampu bersaing di kancah global melalui penguatan ekosistem ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni.
Red/TIW
#CatatanSeskab
BREBES, DN-II Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 dengan tema Polri untuk Masyarakat, Polres Brebes melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa penyaluran air bersih, bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kurang mampu, serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani di Desa Cigadung, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula dan halaman Balai Desa Cigadung tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah, serta dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Brebes Hendri Adi Komara, jajaran Pejabat Utama Polres Brebes, Forkopimcam Banjarharjo, pengurus Bhayangkari, Pemerintah Desa Cigadung, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga setempat.
Dalam sambutannya, Kapolres Brebes menyampaikan bahwa peringatan Hari Bhayangkara ke-80 difokuskan pada kegiatan sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kondisi ekonomi yang dipengaruhi perkembangan situasi nasional maupun internasional menjadi perhatian bersama, sehingga Polri berupaya hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar AKBP Lilik Ardhiansyah.
Kapolres juga mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa memanjatkan doa agar bangsa Indonesia diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menghadapi berbagai tantangan, serta segera mampu memulihkan kondisi ekonomi dan sosial menjadi lebih baik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, Kapolres menegaskan pentingnya dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional sebagai langkah mewujudkan Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Brebes dan seluruh elemen masyarakat yang selama ini telah bersinergi mendukung program pemerintah menuju Indonesia Emas.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, Polres Brebes menyalurkan bantuan air bersih menggunakan dua unit kendaraan tangki dengan total volume mencapai 4.000 liter. Bantuan tersebut disambut antusias oleh warga yang merasakan langsung manfaat dari kegiatan sosial yang dilaksanakan Polres Brebes dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80.
Melalui kegiatan bakti sosial ini, Polres Brebes berharap dapat terus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kesejahteraan bersama.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Brebes Iptu Indra Prasetyo menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat merupakan bentuk implementasi Polri Presisi yang berorientasi pada pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.
“Kegiatan bakti sosial berupa penyaluran air bersih, bantuan sosial, dan bantuan alat mesin pertanian ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri untuk masyarakat. Melalui kegiatan yang manfaatnya dirasakan secara langsung, diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” ungkapnya.
Menurutnya, selain memberikan bantuan kepada warga, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kehadiran personel Polri di tengah masyarakat diharapkan mampu memperkuat komunikasi sosial sekaligus menjadi media penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Dengan terjalinnya komunikasi yang baik, sinergi antara Polri dan masyarakat akan semakin kuat dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya di wilayah Kabupaten Brebes,” pungkasnya. Red/Hms
BREBES, DN-II Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Brebes menggelar aksi sosial bertajuk “Polri untuk Masyarakat” di Desa Cigadung, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian institusi kepolisian terhadap kebutuhan masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga pemenuhan kebutuhan dasar air bersih.
Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, S.H., S.I.K., M.I.R., M.I.P., memimpin langsung jalannya acara yang dipusatkan di Aula dan Halaman Balai Desa Cigadung. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Brebes Hendri Adi Komara, S.PT, M.PT., PJU Polres Brebes, jajaran Forkopimcam Banjarharjo, Ketua Cabang Bhayangkari Brebes Ny. Ira Lilik beserta pengurus, serta tokoh masyarakat setempat.
Fokus pada Kesejahteraan dan Ketahanan Pangan
Dalam sambutannya, Kapolres Brebes menyampaikan bahwa perayaan Hari Bhayangkara tahun ini difokuskan pada kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, di tengah situasi ekonomi global dan nasional yang penuh tantangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami berupaya maksimal agar bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat langsung dan dirasakan oleh masyarakat. Selain bantuan sosial (bansos) bagi warga kurang mampu, kami juga menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mendukung kelompok tani,” ujar AKBP Lilik Ardhiansyah.
Kapolres menambahkan, dukungan terhadap sektor pertanian merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat krusial dalam mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia Emas.
“Kami menyampaikan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Kepala Dinas Pertanian serta seluruh elemen masyarakat atas sinergi yang terjalin selama ini. Mari kita terus berdoa agar bangsa kita diberikan kekuatan dalam menghadapi tantangan situasi saat ini,” tuturnya.
Aksi Nyata Air Bersih untuk Warga
Selain memberikan bantuan sosial dan dukungan pertanian, Polres Brebes merespons kebutuhan warga akan air bersih yang krusial di wilayah tersebut. Sebanyak 2 unit mobil tangki dengan total kapasitas 4.000 liter air bersih disalurkan langsung kepada masyarakat Desa Cigadung.
Kepala Desa Cigadung, Sdr. Darno, mewakili warganya, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian dari Polres Brebes. Menurutnya, bantuan air bersih dan dukungan bagi kelompok tani ini sangat membantu warga di desanya dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari serta menunjang produktivitas pertanian.
Kegiatan yang berlangsung khidmat sejak pukul 11.00 hingga 12.00 WIB ini diakhiri dengan penyerahan bantuan secara simbolis dan penyaluran air bersih yang disambut antusias oleh warga Desa Cigadung.
Reporter: Rio
Editor: Casroni
KINTAP, DN-II Rapat koordinasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang digelar oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Selatan di Pelabuhan Muara Kintap, Senin (23/6/2026), berlangsung tegang. Pertemuan yang sedianya ditujukan untuk meluruskan polemik penyaluran BBM di SPBU AKR justru berujung pada aksi saling bantah antara pejabat pemerintah, pemerintah desa, dan nelayan setempat.
Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan DKP Provinsi Kalsel, DKP Tanah Laut, Kapolsek Kintap, Syahbandar Kalsel, Kepala Desa (Kades) Muara Kintap, pengelola SPBU AKR, serta para nelayan.
Ketimpangan Penyaluran BBM
Ketegangan memuncak saat data di lapangan dipaparkan. Pihak pengelola SPBU AKR mengakui bahwa dari rekomendasi jatah 774 liter per bulan bagi nelayan, realisasinya hanya disalurkan sebanyak 300 liter. Sisanya, menurut nelayan, tidak jelas distribusinya.
Kades Muara Kintap, Yuliardi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pengelola SPBU yang selama ini terkesan tertutup. “SPBU AKR berdiri di wilayah desa kami, tapi kami tidak pernah dilibatkan. Saya minta AKR transparan, laporkan berapa nelayan yang mendapat rekomendasi dan berapa volumenya ke pemerintah desa agar pengawasan bisa dilakukan,” tegas Yuliardi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Adu Data dan Kesaksian Nelayan
Suasana semakin panas ketika seorang nelayan, Abdulatip, membeberkan sulitnya akses BBM subsidi. Ia mengaku mengurus dokumen kapal melalui pihak ketiga berinisial “Sandi” sejak Juni 2023, namun baru terealisasi pada September 2024 dengan jumlah yang minim. Bahkan, ia menyebut harga yang diterima tidak sesuai dengan harga resmi pemerintah.
Kesaksian ini memicu perdebatan sengit dengan perwakilan DKP Provinsi, M. Noor Rahman, yang bersikeras bahwa kondisi penyaluran BBM “baik-baik saja”. Adu argumen pun tak terhindarkan saat nelayan menyodorkan bukti-bukti data kapal yang dinilai tidak akurat, termasuk adanya perbedaan data Gross Tonnage (GT) kapal di dokumen resmi.
Sorotan Terhadap Pejabat dan Etika Undangan
Kehadiran M. Noor Rahman dalam rapat ini turut menuai kritik. Masyarakat mempertanyakan kapasitas beliau yang memimpin jalannya rapat, padahal tugas pokok DKP Provinsi semestinya sebatas memberikan rekomendasi, bukan mengatur teknis penyaluran di lapangan.
Selain itu, media menyoroti isi surat undangan resmi rapat tertanggal 23 Juni 2026 yang menyebutkan agenda rapat adalah untuk “memutus stigma negatif dan meluruskan informasi hoaks” terkait penyaluran BBM subsidi. Penggunaan diksi “hoaks” dalam surat dinas tersebut dinilai mencederai etika kerja jurnalistik dan menafikan aspirasi warga yang berdasarkan fakta lapangan.
Tuntutan Transparansi
Merespons situasi tersebut, awak media dan perwakilan masyarakat mendesak Inspektorat Daerah, KASN, BKN, hingga Gubernur Kalimantan Selatan untuk melakukan evaluasi dan penelusuran terkait narasi yang dibangun dalam surat undangan resmi tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Nelayan dan Pemerintah Desa Muara Kintap menuntut satu hal: transparansi data dan keadilan dalam penyaluran BBM subsidi. Jangan lagi ada permainan dan pelabelan ‘hoaks’ terhadap keluhan masyarakat yang buktinya nyata di lapangan,” ujar salah satu perwakilan nelayan.
Hingga berita ini diturunkan, publik menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah maupun pusat untuk menindaklanjuti dugaan ketimpangan distribusi BBM dan profesionalisme pejabat terkait.
Tim Redaksi
MUSI RAWAS, DN-II Proyek pembangunan jembatan yang berlokasi di ruas jalan antara SP 4 Campur Sari dan Desa Tegal Sari, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, menjadi sorotan publik. Pasalnya, proyek tersebut hingga kini tidak dilengkapi dengan papan informasi proyek, sehingga memicu kecurigaan warga terkait transparansi pengerjaannya.
Ketiadaan papan informasi tersebut membuat masyarakat kesulitan mengakses detail penting proyek, seperti sumber anggaran, nilai kontrak, nama pelaksana pekerjaan, hingga jangka waktu pelaksanaan. Saat awak media mencoba mengonfirmasi langsung kepada para pekerja di lapangan pada 23 Juni 2026, mereka enggan memberikan keterangan dan memilih bungkam.
Menanggapi fenomena “proyek siluman” tersebut, Pakar Hukum Pidana Internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, Prof. DR. Sutan Nasomal, S.H., M.H., angkat bicara. Ia mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran terkait—baik dari unsur Sipil, Polri, maupun TNI agar mewajibkan pemasangan papan informasi di setiap lokasi proyek yang menggunakan dana APBN maupun APBD.
“Saya meminta Bapak Presiden untuk memberi perhatian khusus pada persoalan papan informasi proyek ini. Agar tidak timbul prasangka buruk atau ‘bisik-bisik’ di lapangan, perintahkan aparat terkait agar setiap proyek wajib memasang spanduk informasi. Isinya harus jelas: besaran anggaran, durasi pengerjaan, serta nama pelaksana proyeknya baik PT, CV, UD, PD, maupun Koperasi,” tegas Prof. Sutan melalui sambungan telepon kepada awak media, Rabu (25/6/2026).
Menurut Prof. Sutan, keterbukaan informasi adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Ia menegaskan bahwa pembangunan yang menggunakan uang negara harus tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dasar Hukum Keterbukaan Informasi
Langkah yang disuarakan Prof. Sutan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, di antaranya:
Pasal 28F UUD 1945: Menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi.
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP): Mewajibkan badan publik membuka informasi terkait penggunaan anggaran negara kepada masyarakat luas.
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 (dan perubahannya): Mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Toh, jika proyek tersebut dikerjakan dengan benar sesuai aturan, tidak ada alasan untuk tidak memasang papan informasi. Jika melanggar, berarti ada yang tidak beres dan itu tidak dibenarkan,” pungkas Prof. Sutan.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap pihak terkait, baik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas maupun dinas terkait, segera memberikan klarifikasi dan memastikan papan informasi proyek dipasang di lokasi pembangunan jembatan tersebut agar spekulasi negatif di tengah masyarakat tidak terus berkembang. Red
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Assotion Of Young Indonesian Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
Wonogiri, DN-II Tim Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia meninjau progres pembangunan Yonif Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di kawasan perhutani, Dusun Plosorejo, Desa Pondoksari, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Rabu 24 Juni 2026.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan proses pembangunan satuan Yonif TP berjalan sesuai dengan perencanaan, standar teknis, serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan. Peninjauan lapangan juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan guna menjamin kualitas pembangunan dan ketepatan pelaksanaan di lapangan.
Kegiatan pengawasan Tim dari Kemhan RI dipimpin Kolonel Inf Uchi Cambayong, S.I.P. Kolonel Mar Encep Wahyu Gumilar Kolonel Inf Louis B.F Da Costa, S.T., M.A.P. Pendamping dari Baloghan Kemhan RI Kolonel Anton dan Pendamping Itdam IV/ Dip Letkol Inf Hayu Adi Kumoyo dengan melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan serta pengecekan teknis di lapangan bersama unsur pelaksana dan pengawas proyek.
Tim Kemhan RI juga menggelar pengarahan dan diskusi bersama pihak terkait guna memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Dalam arahannya, Kolonel Inf Uchi Cambayong, S.I.P., menekankan pentingnya legalitas administrasi pembangunan, kualitas material, serta sinergi antara pelaksana dan pengawas proyek untuk menjaga mutu pembangunan Yonif TP.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Seluruh proses pembangunan harus sesuai prosedur dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Koordinasi antar unsur pelaksana, pengawas, pemerintah desa, dan masyarakat juga harus terus diperkuat agar tidak muncul kendala di kemudian hari,” ujarnya. 
Sementara itu, Komandan Kodim 0728/Wonogiri Letkol Inf Rodricho Ivan Pattihahuan mengatakan, pihaknya bersama seluruh unsur terkait terus mendukung percepatan pembangunan Yonif TP agar berjalan aman, tertib, dan sesuai target.
“Pembangunan Yonif TP ini merupakan program strategis yang akan memberikan dampak positif bagi penguatan pertahanan wilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar,” ungkapnya.
Kegiatan pengawasan berlangsung lancar dan penuh koordinasi sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung percepatan pembangunan Yonif TP di Kabupaten Wonogiri agar segera memberikan manfaat bagi kepentingan pertahanan negara dan kesejahteraan masyarakat. Red
Gorontalo, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Program tersebut menjadi salah satu strategi untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperoleh hunian yang layak.
Hal itu disampaikan Mendagri saat meninjau pelaksanaan program BSPS di Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Selasa (23/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menekankan bahwa perhatian pemerintah terhadap masyarakat kecil terlihat dari meningkatnya cakupan program bedah rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto sangat-sangat peduli dengan rakyat kecil. Ini adalah contoh kecil ya dari kepedulian beliau, yang mungkin enggak banyak terbaca, [yaitu] program bedah rumah,” jelasnya.
Mendagri menilai, penyediaan rumah layak huni berkaitan erat dengan upaya menekan angka kemiskinan. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kunjungan tersebut, jumlah rumah tidak layak huni di Gorontalo masih cukup tinggi dan memiliki korelasi dengan tingkat kemiskinan daerah.
Menurutnya, banyak keluarga miskin yang menghadapi persoalan keterbatasan akses terhadap hunian yang layak. Karena itu, penyelesaian masalah perumahan akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kalau menyelesaikan masalah rumah, itu akan bisa menyelesaikan masalah kemiskinan,” katanya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain pembangunan rumah, pemerintah juga memperkuat kepastian hukum kepemilikan hunian melalui program sertifikasi tanah. Langkah tersebut dilakukan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memberikan jaminan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat penerima manfaat.
Dalam peninjauan tersebut, Mendagri juga berdialog dengan salah seorang penerima bantuan bedah rumah. Penerima manfaat tersebut menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan yang diterimanya.
Mendagri mengaku senang melihat perubahan kondisi rumah penerima bantuan yang kini menjadi lebih layak huni. Ia juga mengapresiasi kerja cepat berbagai pihak, terutama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta kementerian/lembaga terkait yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Red
Jakarta, DN-II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuntaskan validasi hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025.
Hasil validasi yang melibatkan akademisi dan jurnalis senior tersebut menegaskan, pengukuran IPKD telah sesuai dengan kondisi faktual pengelolaan keuangan daerah dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai instrumen evaluasi tata kelola keuangan daerah secara nasional. (24/6/2026).
Validasi yang berlangsung secara virtual pada 17–19 Juni 2026 itu melibatkan 10 validator independen yang terdiri atas lima akademisi dan lima jurnalis senior dari media nasional. Sebanyak 64 pemerintah daerah (Pemda) terbaik hasil pengukuran IPKD mengikuti proses validasi, terdiri atas 14 provinsi, 33 kabupaten, dan 17 kota yang mewakili enam regional di Indonesia.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, keterlibatan pihak eksternal menjadi langkah penting untuk memastikan objektivitas dan kredibilitas hasil pengukuran IPKD. Hasil validasi yang melibatkan akademisi dan media membuktikan bahwa pengukuran IPKD bukan sekadar angka administratif, melainkan representasi nyata dari kondisi pengelolaan keuangan daerah.
“Keterlibatan pihak eksternal yang independen ini memperkuat objektivitas, kredibilitas, dan akuntabilitas IPKD sebagai instrumen evaluasi nasional,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, validasi dilakukan tidak hanya untuk menguji kesesuaian data dan dokumen pendukung. Namun, langkah ini untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi aktual pengelolaan keuangan daerah. Ini termasuk komitmen kepala daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.
Dalam pelaksanaannya, setiap daerah memaparkan komitmen dan capaian pengelolaan keuangan yang kemudian diverifikasi melalui dokumen pendukung, evidence, serta dialog langsung antara validator dan Pemda.
Dari 64 daerah yang mengikuti validasi, sebanyak 38 daerah dihadiri langsung oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sementara itu, 26 daerah lainnya diwakili oleh sekretaris daerah, asisten, maupun pejabat perangkat daerah. Kehadiran langsung para kepala daerah dinilai mencerminkan tingginya komitmen daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan.
Sementara itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah, dan Desa BSKDN Kemendagri Rochayati Basra menegaskan, validasi yang dilakukan bukan sekadar proses administratif, melainkan mekanisme penjamin mutu terhadap hasil pengukuran IPKD.
“Validasi oleh akademisi dan media ini bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme penjamin mutu agar IPKD benar-benar mencerminkan kondisi riil pengelolaan keuangan daerah, bukan hanya kelengkapan dokumen administratif. Kehadiran 38 kepala daerah secara langsung dalam proses validasi menunjukkan bahwa isu pengelolaan keuangan daerah kini menjadi perhatian serius di level pengambil kebijakan tertinggi di daerah,” katanya.
Adapun validator akademisi yang terlibat berasal dari berbagai perguruan tinggi, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Sebelas Maret, Universitas Halu Oleo, Universitas Andalas, dan Universitas Lampung. Sementara validator media berasal dari Kompas TV, Metro TV, Detikcom, dan Tempo Inti Media. Red
SAMPANG, DN-II Presiden Prabowo Subianto secara resmi meresmikan penyelesaian pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di 37 provinsi seluruh Indonesia. Peresmian yang merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) ini dipusatkan di ruas Kedungdung–Bringkoning, Desa Lar Lar, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa (23/06/2026).
Langkah strategis ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat konektivitas antarwilayah. Pembangunan infrastruktur jalan ini ditujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi lokal, mewujudkan pemerataan pembangunan, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai pelosok tanah air.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo memberikan apresiasi tinggi atas tuntasnya pembangunan infrastruktur yang krusial bagi mobilitas masyarakat tersebut. Ia menegaskan bahwa jalan daerah adalah fondasi utama yang menghubungkan nadi ekonomi dari pedesaan hingga ke pusat-pusat perdagangan.
“Jalan daerah adalah infrastruktur dasar yang menjadi penghubung utama aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah bertekad memastikan tidak ada satu pun daerah yang tertinggal karena keterbatasan akses,” tegas Presiden.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah akan terus menjadi prioritas pemerintah ke depan. Fokus utamanya adalah menghadirkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan hingga ke tingkat desa.
“Pemerintah pusat akan terus meningkatkan dukungan pembangunan infrastruktur di daerah pada tahun-tahun mendatang,” imbuh Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga berpesan kepada seluruh pemerintah daerah agar memiliki rasa tanggung jawab untuk merawat serta memanfaatkan infrastruktur yang telah terbangun tersebut dengan optimal. Menurutnya, keberlanjutan fungsi jalan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemeliharaannya.
Melalui peresmian ini, pemerintah berharap konektivitas yang semakin lancar dapat memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI #RilisPresiden
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta jajaran menteri Kabinet Merah Putih terkait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (22/06/2026). Pertemuan ini difokuskan untuk membahas perkembangan strategis sektor energi, mulai dari progres hilirisasi hingga jaminan stabilitas kelistrikan nasional.
Progres Hilirisasi dan Ekosistem Baterai EV
Dalam keterangannya usai pertemuan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan laporan terkait kemajuan program hilirisasi. Salah satu pencapaian utama yang dilaporkan kepada Presiden adalah rampungnya pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik hasil kolaborasi strategis antara CATL dan PT Antam Tbk.
“Ekosistem baterai mobil hasil kerja sama CATL dan Antam sudah selesai dan siap untuk diresmikan dalam waktu dekat,” ujar Bahlil. Proyek ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia menjadi pemain kunci dalam rantai pasok kendaraan listrik global.
Jaminan Ketahanan Energi
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Terkait kondisi ketahanan energi nasional, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat tetap dalam kondisi aman. Presiden Prabowo secara khusus meminta pemantauan ketat terhadap pasokan energi guna memastikan stabilitas kebutuhan nasional tetap terjaga di tengah dinamika global.
Stabilitas Layanan Listrik
Isu krusial lain yang dibahas dalam rapat tersebut adalah keberlangsungan pelayanan listrik. Pemerintah, lanjut Bahlil, telah melakukan evaluasi komprehensif bersama PT PLN (Persero) untuk memetakan berbagai faktor yang memengaruhi stabilitas kelistrikan nasional.
Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, Presiden Prabowo memberikan instruksi tegas agar kementerian terkait segera mengambil langkah-langkah terukur. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat dukungan kepada PLN guna memastikan distribusi listrik kepada masyarakat tetap berjalan optimal, andal, dan berkelanjutan.
“Presiden menginstruksikan langkah konkret agar pelayanan listrik kepada masyarakat tidak terganggu dan tetap berjalan dengan kualitas terbaik,” pungkas Bahlil.
Red/BPMI Setpres
You cannot copy content of this page