JAKARTA, DN-II Pemerintah terus berkomitmen memperkuat kepercayaan pasar dan pelaku ekonomi melalui serangkaian kebijakan strategis. Langkah ini diwujudkan lewat penguatan iklim investasi, percepatan deregulasi, serta dorongan masif terhadap program hilirisasi dan industrialisasi nasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (15/06/2026).
Menurut Mensesneg, salah satu indikator kuat meningkatnya kepercayaan investor internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia saat ini adalah suksesnya hasil penerbitan obligasi global (global bond) Danantara.
“Dalam satu hingga dua minggu ini, pemerintah terus melakukan berbagai langkah konkret untuk memperkuat fundamental ekonomi, menjaga persepsi pasar, serta meningkatkan iklim investasi nasional,” ujar Prasetyo.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dorong Reformasi Struktural dan Kemandirian Ekonomi
Selain fokus menjaga sentimen positif dari para investor, Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah tengah memprioritaskan reformasi struktural. Langkah ini ditempuh melalui percepatan deregulasi guna memangkas hambatan birokrasi, sekaligus mempercepat hilirisasi dan industrialisasi.
Kebijakan tersebut dinilai krusial untuk membangun ekosistem ekonomi domestik yang lebih kompetitif, sekaligus menjadi pilar utama dalam memperkokoh kemandirian ekonomi nasional di kancah global.
Mengakhiri keterangannya, Mensesneg mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku pasar, serta pelaku ekonomi untuk saling bahu-membahu. Kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta diharapkan mampu menjaga stabilitas serta mempercepat pemulihan dan penguatan ekonomi Indonesia ke depan.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
JAKARTA, DN-II Pemerintah mengumumkan capaian positif atas penerbitan obligasi global (global bond) perdana oleh Danantara Indonesia. Hasil book building instrumen utang ini mencatat kelebihan permintaan (oversubscribed) yang signifikan, mencerminkan tingginya kepercayaan investor global terhadap fundamental ekonomi Indonesia.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa total penawaran yang masuk dari investor mencapai kurang lebih USD4,6 miliar. Angka tersebut jauh melampaui target awal penerbitan yang ditetapkan sebesar USD1 miliar.
“Dari rencana USD1 miliar, book building yang masuk mencapai kurang lebih USD4,6 miliar,” ujar Rosan dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/06/2026).
Imbal Hasil Kompetitif di Dua Tenor
Selain mencatatkan kelebihan permintaan, Danantara juga berhasil memperoleh persentase pengembalian hasil obligasi (yield) yang sangat kompetitif di pasar global.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Rosan merinci hasil akhir dari dua tenor surat utang yang diterbitkan sebagai berikut:
Tenor 5 Tahun: Berhasil ditutup dengan nilai imbal hasil 5,35 persen.
Tenor 10 Tahun: Berhasil ditutup dengan nilai imbal hasil 5,95 persen.
Dari masing-masing tenor tersebut, Danantara berhasil menghimpun dana sebesar USD750 juta, dengan sebagian dari total penerbitan obligasi tersebut telah terealisasi sepenuhnya.
Rencana Ekspansi Tenor Panjang
Melihat antusiasme yang luar biasa dari pasar internasional serta stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik yang terus terjaga, Rosan memproyeksikan Danantara akan membuka ruang untuk menerbitkan instrumen serupa dengan jangka waktu yang lebih panjang di masa mendatang.
“Ke depan, Danantara membuka peluang untuk menerbitkan obligasi dengan tenor hingga 30 tahun,” pungkasnya.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
JAKARTA, DN-II Sebuah Laporan Analitis-Kritis: Dekonstruksi Politik Pajak dan Utang dalam Bingkai Manufaktur Konsensus Oligarki
Gempar. Kata itu terlontar. Tapi kita tidak sedang menghadapi gempa tektonik, melainkan gempa struktural: goncangan arsitektur kuasa yang mulai retak diterjang gelombang kesadaran publik. Kita saksikan pernyataan kontroversial Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, bukan sekadar opini politik, melainkan representasi kanonik dari “manufaktur konsensus” yang dirajut oleh negara dan elite finansial. (,15/6/ 2026).
Ketika ia menuntut pemerintah “menggenjot penerimaan pajak” untuk menutup utang negara yang meroket, yang terjadi bukanlah sebuah solusi, melainkan propagasi ideologis bahwa krisis fiskal harus dibebankan kepada rakyat — sebuah ilusi kebutuhan (necessary illusion) yang diciptakan agar penindasan struktural tampak alamiah.
Kemudian, dari koridor intelektual, muncullah intervensi linguistik-tajam yang membelah ilusi itu: Pakar Hukum Internasional sekaligus Ketua Umum Advokat Muda Indonedia, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, melakukan sebuah tindakan counter-hegemonic. Dalam terminologi Prof Dr Nasomal, ini adalah pembongkaran terhadap doktrin resmi, di mana intelektual organik yang berani bersuara melampaui batas-batas wacana yang diproduksi oleh media korporat.
Dari X ke Arena Publik: Ledakan di Jantung Propaganda
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pertama, media sosial, yang acapkali berfungsi sebagai alat pengalih perhatian, kali ini berbalik menjadi instrumen pembongkaran. Akun X viral @Lambe******, dengan gaya satir dan sinisnya yang menyelidik, membongkar kontradiksi fundamental:
“Guys, udah pada tau bekum nih? Ketua Komisi XI DPR RI minta pemerintah lebih agresif narik pajak biar utang negara tetap kebayar. Sekali lagi, wakil rakyat minta pemerintah makin galak memajaki rakyat.”
Ini bukan sekadar keluhan. Ini adalah artikulasi kepedihan kelas menengah-bawah yang dipaksa menanggung beban eksternalitas sistemik. Narasi “utang harus dibayar” adalah omong kosong ideologis jika konteksnya adalah menekan konsumsi domestik demi membayar kreditur global. Pertanyaan kritisnya: “Ini perwakilan rakyat atau perwakilan utang?” adalah pertanyaan yang menembus tirai linguistik. Dalam kerangka Prof Dr Nasomal, ini adalah pertanyaan tentang subjek politik: siapa yang sesungguhnya direpresentasikan oleh DPR? Konstituen atau pemilik modal?
Intervensi Prof. Dr. Sutan Nasomal: Suara di Luar Arena yang Diizinkan
Lalu, di tengah debur ombak kemarahan publik yang acapkali diserap dan diredam oleh algoritma, muncullah suara dari otoritas moral-intelektual. Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, melakukan apa yang dalam tradisi intelektual radikal disebut sebagai “Speaking truth to power” (Menyampaikan kebenaran kepada pihak yang berkuas). Pernyataannya adalah sebuah aksi linguistik yang bersifat performatif dan transformatif:
“Saya, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, angkat bicara tegas! Desakan DPR ini TIDAK BISA DIBIARKAN. Ini bukan solusi, ini resep bencana! Pajak itu kewajiban, tapi negara punya kewajiban lebih besar: melindungi rakyat dari tekanan ekonomi.”
Di sini Prof. Nasomal membongkar kerangka berpikir elitis: bahwa “Kewajiban” warga negara (pajak) tidak dapat dipisahkan dari “Kewajiban” negara (proteksi sosial). Ini adalah serangan terhadap doktrin neoliberal yang secara sepihak menekankan tanggung jawab individu tanpa mempertanyakan tanggung jawab struktural negara dan korporasi. Ketika ia menyatakan, “Utang Rp9.920 triliun lebih jangan dijadikan alasan untuk memeras rakyat lewat pajak!”, ia sedang membuka kedok problem eksternalitas: siapakah yang menikmati akumulasi utang tersebut? Untuk siapa proyek-proyek mercusuar itu? Untuk siapa bunga obligasi itu dibayarkan? Dan siapa yang kini disuruh membayar?
Pernyataannya yang tajam, “Rakyat sedang babak belur. Harga pokok naik, pendidikan mahal, kesehatan mencekik, daya beli ambrol. Jangan tambah sakitnya!” adalah pengingkaran total terhadap logika pasar yang membiarkan rakyat mati pelan-pelan demi menjaga “stabilitas fiskal”.
Data Bom Waktu: Utopia Fiskal di Atas Puing Sosial
Klaim resmi seringkali disajikan sebagai keniscayaan teknis. Tetapi fakta fiskal harus dibaca dengan kacamata distribusi kuasa. Data Kementerian Keuangan menunjukkan posisi utang negara per 31 Maret 2026 telah membengkak menjadi Rp9.920,42 triliun. Dikatakan pula Debt Service Ratio “kurang ideal”.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam analisis Prof Dr Nasomal, “kurang ideal” adalah pemaknaan elitis yang diterjemahkan menjadi: “Rakyat harus membayar lebih”. Tidak pernah dibahas radikal: audit utang, negosiasi ulang yang radikal, atau pemajakan progresif terhadap kekayaan super-kaya dan korporasi ekstraktif. Tidak. Solusi yang ditawarkan adalah instrumen fiskal regresif: PPN yang mencekik, pajak penghasilan yang menekan pekerja formal, dan cukai yang membunuh industri kecil. Inilah mekanisme transfer kekayaan dari bawah ke atas (upward redistribution) yang dibungkus dengan bahasa teknokratis “menggenjot penerimaan”.
Peringatan ekonom independen bahwa agresivitas pajak hanya akan mematikan usaha kecil dan menambah angka kemiskinan adalah kebenaran empiris yang secara sistematis diabaikan oleh media yang terkonsentrasi.
DPR: Instrumen Representasi atau Sabuk Transmisi Kapital?
Publik kini mulai bertanya, menggemakan pertanyaan yang sama: “DPR Perwakilan Siapa?” Dalam model analitis kita, DPR, ketika menjadi corong penagih utang alih-alih pembela hak rakyat, sedang menjalankan fungsi “sabuk transmisi” (transmission belt) dari kepentingan modal finansial ke dalam kebijakan negara. Mereka tidak lagi berfungsi sebagai parlemen dalam demokrasi substantif, melainkan sebagai agen struktural yang memastikan bahwa utang negara tetap dibayar tepat waktu meskipun dengan mengorbankan sirkulasi darah ekonomi rakyat.
Simpulan Analitis: Mengapa Ledakan Ini Sebuah Keniscayaan?
Kami mendukung sepenuhnya pernyataan Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH. Apa yang ia suarakan adalah penolakan terhadap mekanisme “pemiskinan yang direncanakan” (planned impoverishment) melalui rekayasa fiskal. Seruan “Jangan coba-coba sentuh kantong rakyat!” bukanlah populisme kosong, melainkan deklarasi melawan predasi negara oleh kekuatan pasar. Ini adalah panggilan untuk membangun demos sejati, di mana demokrasi berarti kekuasaan rakyat, bukan kekuasaan kreditur.
Jagat maya panas. Tapi panasnya bukan sekadar viralitas, melainkan panasnya kesadaran kelas yang perlahan-lahan mencairkan kebekuan ideologis. Pilihannya kini jelas: DPR mendinginkan suhu dengan menjadi alat pemadam aspirasi, atau tersapu gelombang rakyat yang menuntut demokrasi bukan hanya di bilik suara, melainkan di setiap ayat undang-undang yang mengatur isi dompet dan piring makan mereka.
Tolak Pajak Membabi Buta! Utang Harus Dikelola Secara Demokratis, Bukan Dilimpahkan ke Punggung Rakyat!
Nara Sumber Profesor Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional Presiden Partai Oposisi Merdeka Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
MUARA, DN-II Aliansi masyarakat nelayan Desa Muara Kintab, Kecamatan Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, menyatakan sikap tegas terkait sengkarut penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Mewakili para nelayan, AL mengecam lambatnya respons pemerintah daerah dalam menyikapi dugaan penyelewengan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) AKR No. 30.3.2.004.
Nelayan mendesak jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel, Polres Tanah Laut, Polda Kalsel, Komisi II DPRD Tanah Laut, PT AKR, Dirut Pertamina Pusat, BPH Migas, hingga Kementerian ESDM untuk segera turun ke lapangan.
“Jangan cuma duduk menerima laporan di balik meja tanpa tahu kebenaran di lapangan. Turun ke sini, temui kami, dan lakukan audit menyeluruh terhadap SPBN AKR Desa Muara Kintab,” tegas AL kepada awak media.
Dugaan Intimidasi dan Rapat Tertutup
Keluhan nelayan yang sempat viral sebelumnya justru berbuntut pada dugaan intimidasi. AL membeberkan bahwa sejumlah oknum mulai panik dan mencoba menekan para nelayan yang berani bersuara ke media. (16/6/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami takut,” aku W, salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan karena alasan keamanan.
Ketegangan meningkat saat pihak pengelola SPBN AKR bersama perwakilan pengelola perikanan Provinsi Kalsel mendadak menggelar rapat tertutup. Anehnya, rapat tersebut hanya mengundang nelayan tertentu yang selama ini mulus menerima BBM.
Pascarapat tersebut, sistem barcode yang sebelumnya diduga ditahan, tiba-tiba dikembalikan ke nelayan. Pasokan BBM pun mendadak lancar, bahkan jatah nelayan ditambah hingga 50 liter per keberangkatan melaut.
Namun, diskriminasi ini menyisakan luka bagi nelayan lain. MA, seorang nelayan lokal, mengaku didatangi oknum pascarapat tersebut dengan nada mengancam. “Oknum itu bilang, kalau terjadi apa-apa pada SPBN AKR, masyarakat akan marah kepada saya,” cerita MA.
MA secara berani menepis ancaman tersebut. Sebagai pemilik kapal legal, ia merasa haknya dikebiri selama bertahun-tahun akibat praktik tebang pilih.
“Apa yang saya sampaikan ke media adalah fakta. Saya punya kapal legal, tapi bertahun-tahun tidak pernah diberi BBM subsidi. Saya kecewa dan sakit hati. Mengapa pengelola SPBN bisa tebang pilih? Yang nasibnya seperti saya ini banyak,” cecar MA.
Payung Hukum: Hak Nelayan dan Sanksi Penyelewengan BBM
Praktik tebang pilih dan dugaan penahanan BBM subsidi ini secara nyata menabrak sejumlah regulasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia:
Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan: Pasal 3 dan Pasal 12 mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan sarana usaha perikanan, termasuk kemudahan akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil dan tradisional secara berkeadilan.
Peraturan BPH Migas No. 02 Tahun 2023: Mengatur ketat bahwa pendistribusian BBM JBT (Jenis BBM Tertentu/Subsidi) harus tepat sasaran sesuai surat rekomendasi dinas terkait. Penahanan kartu kendali atau barcode oleh pengelola SPBN merupakan pelanggaran prosedur operasional baku.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana diubah dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja): Menegaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Kades dan Polairud Mengaku Tak Dilibatkan
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Muara Kintab, Yuliadi, mengaku terkejut dan menyatakan sama sekali tidak dilibatkan dalam rapat tertutup tersebut. Ia juga menyoroti buruknya koordinasi dari pihak SPBN AKR.
“Selama ini pihak pengelola SPBN AKR tidak pernah berkomunikasi, apalagi memberikan kontribusi untuk desa. Kami memiliki keterbatasan wewenang, dan masyarakat biasanya datang ke desa hanya untuk meminta tanda tangan administrasi,” jelas Yuliadi.
Kendati demikian, Yuliadi menyatakan siap berdiri di barisan warga. “Jika nelayan merasa hak mereka tidak terealisasi secara adil, selaku kepala desa saya mendukung penuh masyarakat nelayan Muara Kintab untuk menuntut hak mereka secara utuh,” tegasnya.
Senada dengan Kades, perwakilan Posko Polairud Muara Kintab, Eko Putra, menyatakan pihaknya tidak memegang data mengenai detail kuota maupun rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) untuk nelayan.
“Fungsi kami di Polairud adalah membantu memediasi jika ada laporan konflik di masyarakat, bukan untuk mengintimidasi. Jika memang ditemukan kecurangan atau hak subsidi nelayan ditahan, kami sepenuhnya mendukung nelayan untuk menuntut hak sah yang sudah disediakan negara,” ujar Eko.
Ancaman Laporan ke Tingkat Provinsi
Merasa aspirasinya di tingkat kabupaten jalan di tempat, sejumlah perwakilan nelayan akhirnya menggelar konsolidasi di Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara Kintab. Mereka sepakat menyusun gerakan yang lebih besar jika tuntutan audit ini diabaikan.
“Jika keluhan kami tetap tidak direspons oleh aparat penegak hukum dan pemda setempat, kami akan membawa laporan resmi ini langsung ke tingkat Provinsi Kalsel. Kami juga akan menggalang solidaritas dari seluruh nelayan di seputaran Tanah Laut demi memperjuangkan nasib rakyat kecil,” tandas AL.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perikanan Provinsi Kalsel maupun manajemen PT AKR belum memberikan respons resmi atau konfirmasi terkait tuntutan audit dan dugaan maladministrasi tersebut.
(Tim/Red)
PARIS, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di Bandara Orly, Paris, Prancis, pada Selasa (26/05/2026) sekitar pukul 10.00 waktu setempat. Kedatangan Kepala Negara ini menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi kenegaraan guna memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara.
Setibanya di bandara, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Menteri Tenaga Kerja dan Solidaritas Prancis, serta menerima penghormatan dari regu jajar kehormatan militer Prancis. Suasana hangat juga menyambut Presiden saat tiba di hotel tempatnya bermalam, di mana ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Paris telah berkumpul dan menyambutnya dengan penuh antusias.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa kunjungan kenegaraan ini memiliki nilai yang sangat penting. Kunjungan ini diharapkan dapat mempererat kemitraan yang selama ini sudah terjalin erat. 
“Kunjungan resmi kenegaraan kali ini diharapkan semakin memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Prancis, mengingat saat ini kedua negara memiliki sejumlah kerja sama strategis di berbagai bidang,” ujar Teddy.
Sebelum memulai agenda formal kenegaraan bersama pemerintah Prancis, Presiden Prabowo dijadwalkan akan membaur bersama masyarakat Indonesia di Paris. Presiden direncanakan melaksanakan ibadah salat Iduladha bersama para WNI yang dipusatkan di Wisma KBRI Paris.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres)
JAKARTA, DN-II Kondisi perekonomian Indonesia dinilai kian memprihatinkan akibat melemahnya nilai tukar Rupiah. Dampak krisis ekonomi ini mulai memicu peningkatan kriminalitas di daerah, salah satunya aksi pencurian padi di sawah yang marak terjadi pada malam hari di wilayah Sragen, Jawa Tengah. Fenomena ini diduga kuat akibat masyarakat yang kelaparan dan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.
Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi ini. Ia mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah nyata demi menolong masyarakat kecil yang kian terpuruk.
“Kondisi perekonomian di negara kita semakin kritis. Banyak perusahaan bangkrut, ekonomi kerakyatan jungkir balik, bahkan masyarakat kelaparan hingga padi gabah di sawah pun diembat (dicuri) malam hari demi memberi makan keluarga. Perekonomian saat ini mangkrak,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat dihubungi via telepon seluler dari Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia (KRI), Cijantung, Jakarta, Rabu (27/5/2026).
Dampak Berantai: PHK Massal hingga Pasar Sepi
Prof. Sutan Nasomal mengungkapkan bahwa gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari berbagai perusahaan industri besar di Jawa Tengah memperparah keadaan. Kehilangan mata pencaharian ini memicu penurunan drastis pada daya beli masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kesulitan ini membuat masyarakat tidak mampu lagi berbelanja. Pasar-pasar tradisional sepi pembeli karena harga barang-barang melonjak tajam atau ‘pindah angka’. Tabungan masyarakat sudah habis hanya untuk bertahan hidup, bahkan banyak yang terjerat utang demi sepiring nasi setiap harinya,” lanjut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMI) ini.
Ketahanan Pangan yang Rapuh
Menurut Prof. Sutan, polemik ekonomi saat ini berakar dari ketidakmampuan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan menanggulangi lemahnya daya beli. Ia mempertanyakan apakah realita pahit di lapangan ini sudah sampai ke meja Presiden.
“Bagaimana mungkin kondisi asli di tengah masyarakat ini tidak ada laporannya di meja Presiden RI? Kesulitan ini sudah meluas. Semua sektor terdampak dan terbebani akibat nilai Rupiah yang melemah. Krisis ekonomi menjadi pemicu kebangkrutan masyarakat luas,” tegasnya.
Desakan Kepada Pemerintah
Menutup pernyataannya, Prof. Sutan Nasomal meminta Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja ekstra keras menyelamatkan negara. Fokus utama yang harus diambil adalah memperkuat nilai tukar Rupiah, menstabilkan harga kebutuhan pokok, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang masif.
“Sangat miris melihat Indonesia yang kaya raya ini, tetapi untuk bisa makan saja masyarakatnya harus terpaksa mencuri padi di sawah orang lain. Pemerintah harus segera bertindak,” pungkasnya. (*)
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Assotion Of Young Indonesian Advocates Call Center 087719021960.
Upacara Perdana Berlangsung Khidmat, SDN 04 Rambang Kuang Sambut Kepala Sekolah Baru
RAMBANG KUANG , www.detik-nasional.com // Suasana khidmat sekaligus penuh semangat menyelimuti lapangan SDN 04 Rambang Kuang pada Senin pagi (11/05/2026). Upacara bendera mingguan kali ini terasa sangat spesial karena menjadi momen perdana bagi Kepala Sekolah yang baru, Dismawati, S.Ag., S.Pd., untuk hadir dan berinteraksi langsung di hadapan publik sekolah.
Kehadiran sosok pemimpin baru ini disambut dengan kehangatan dan antusiasme yang luar biasa. Sejak pagi hari, seluruh dewan guru, staf tata usaha, hingga seluruh murid tampak berbaris rapi dengan raut wajah ceria, siap menyambut nakhoda baru yang akan membawa membawa perubahan positif bagi sekolah mereka.
Dalam amanatnya sebagai pembina upacara, Dismawati, S.Ag., S.Pd., menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh keluarga besar SDN 04 Rambang Kuang. Beliau menekankan pentingnya menjaga kedisiplinan, mempererat tali silaturahmi, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah demi kenyamanan proses belajar mengajar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Kepala Sekolah juga mengajak seluruh elemen sekolah, terutama para guru, untuk saling bahu-bahu dan bekerja sama. Menurutnya, visi dan misi sekolah untuk mencetak generasi yang cerdas dan berakhlak mulia hanya dapat terwujud melalui sinergi yang kuat dan komunikasi yang baik antar semua pihak.
Momen upacara perdana ini tidak hanya menjadi ajang perkenalan resmi, tetapi juga menandai dimulainya babak baru dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di wilayah Rambang Kuang. Semangat kebersamaan yang terpancar dari seluruh warga sekolah diharapkan mampu menjadi modal utama dalam mendukung program-program literasi dan prestasi ke depan.
Upacara pun berlangsung dengan tertib dan lancar hingga barisan dibubarkan. Setelah upacara selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi bersalam-salaman antara kepala sekolah baru, para guru, dan murid sebagai simbol keharmonisan dan awal mulanya lembaran kerja yang penuh optimisme.
REPORT : JULIYAN
Penuh Haru, SMP Negeri 1 Muara Kuang Gelar Acara Pelepasan Siswa Kelas IX
OGAN ILIR, www.detik-nasional.com // Suasana haru sekaligus bangga mewarnai jalannya acara pelepasan siswa-siswi kelas IX SMP Negeri 1 Muara Kuang Tahun Pelajaran 2025/2026. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dilaksanakan secara terpusat di ruang kelas yang telah dipersiapkan dengan matang oleh pihak sekolah pada Senin (25/05/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh perwakilan Pemerintah Kecamatan Muara Kuang yang dipimpin oleh Kasi PMD, M. Rian Arianza, bersama jajaran staf, serta perwakilan dari Kelurahan Muara Kuang. Turut hadir Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Muara Kuang Suhardin, S.Pd., bersama seluruh tenaga pendidik, para kepala sekolah SD dan SMP sekitar, perwakilan guru SMA, orang tua atau wali murid, serta seluruh siswa kelas IX terkait.
Rangkaian acara diisi dengan prosesi pelepasan formal, penyampaian pesan kesan, serta sesi foto bersama untuk mengabadikan momen kebersamaan terakhir. Memasuki penghujung acara, atmosfer ruangan berubah menjadi sangat menyentuh dan penuh kekeluargaan ketika seluruh guru, staf, dan murid berdiri bersama untuk menyanyikan lagu perpisahan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Muara Kuang, Suhardin, S.Pd., menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kelancaran seluruh prosesi dan berharap agar para lulusan tidak cepat merasa puas dengan capaian yang ada. Beliau menegaskan bahwa perjalanan menuntut ilmu masih sangat panjang, sehingga siswa-siswi wajib melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik SMA maupun SMK sederajat.
Suhardin juga menambahkan agar seluruh siswa yang dilepas hari ini selalu menjaga nama baik almamater sekolah di mana pun mereka berada nantinya. Selain itu, beliau menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para kepala sekolah tingkat dasar (SD) yang telah meletakkan fondasi awal, seluruh dewan guru yang mendidik tanpa lelah, serta kepercayaan besar para wali murid selama tiga tahun ini “ujarnya ketika di wawancarai di sela-sela acara.
Dengan diserahkannya kembali para siswa secara resmi kepada orang tua masing-masing, pihak sekolah berharap angkatan ini mampu tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak mulia. Harapan besar ditumpukan agar mereka dapat mengukir prestasi yang membanggakan serta mampu berkontribusi positif bagi kemajuan daerah, khususnya di Kecamatan Muara Kuang.
REPORT : JULIYAN
JAKARTA, DN-II Pemerintah terus mematangkan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan para pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia. Peningkatan kesejahteraan ini ditargetkan berjalan beriringan dengan keberlanjutan ekosistem bisnis yang sehat bagi para pelaku usaha aplikator.
Hal tersebut menjadi poin utama dalam pertemuan antara Sekretaris Kabinet (Seskab) dengan CEO GoTo, Hans Patuwo, di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat malam (22/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Seskab menerima berbagai masukan serta komitmen dari pihak GoTo terkait penguatan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta demi mendongkrak kesejahteraan mitra pengemudi.
Komitmen Dukung Kebijakan Presiden Prabowo
Salah satu poin krusial yang disampaikan oleh CEO GoTo adalah komitmen layanan Gojek untuk mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut berfokus pada peningkatan porsi pendapatan bersih yang diterima oleh para pengemudi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Disampaikan komitmen Gojek untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan pendapatan pengemudi, dari yang saat ini 80 persen menjadi 92 persen dari setiap transaksi,” ujar Seskab dalam keterangannya.
Langkah ini diharapkan dapat secara signifikan mendongkrak taraf hidup para mitra pengemudi yang menjadi tulang punggung transportasi berbasis digital di tanah air.
Skala Ekosistem dan Keberlanjutan Bisnis
Berdasarkan data yang disampaikan Hans Patuwo, skala ekosistem GoTo saat ini sangat masif dan berdampak besar pada lapangan kerja. Saat ini, GoTo mencatat ada sekitar 800 ribu hingga 1 juta pengemudi aktif di seluruh Indonesia. Jika dihitung sejak awal beroperasi, total pengemudi yang pernah bergabung telah mencapai 3 juta orang, mencakup mitra aktif, paruh waktu, maupun yang sudah tidak aktif.
Mengingat besarnya angka tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan ekonomi antara kesejahteraan pekerja dan kesehatan korporasi.
Seskab menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar regulasi yang digodok kelak tidak hanya menguntungkan satu pihak. Peningkatan kesejahteraan pengemudi harus selaras dengan iklim bisnis yang adil.
“Presiden menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan pengemudi online harus berjalan seiring dengan keberlangsungan bisnis yang adil dan berkelanjutan, di mana aplikator harus tetap memperoleh keuntungan dari bisnis secara wajar dan meningkat,” lanjutnya.
Saat ini, pemerintah bersama para pelaku usaha terus intensif melakukan koordinasi. Langkah ini diambil untuk merumuskan solusi terbaik yang mampu memihak pada kesejahteraan para pengemudi, tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem usaha digital agar tetap tumbuh sehat di masa depan.
Red/TIW
#CatatanSeskab
KEBUMEN, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto melaksanakan panen raya udang vannamei di kawasan Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026). Selain memantau panen, Presiden dan Panglima TNI juga meninjau langsung proses sortir hasil komoditas unggulan tersebut sebelum dipasarkan.
Di atas lahan seluas 100 hektare ini, Presiden Prabowo melihat langsung implementasi konsep budi daya modern dengan sistem tata kelola terpadu. Kawasan ini telah dilengkapi infrastruktur mutakhir, mulai dari saluran air masuk (intake), kolam tandon, pemisahan saluran inlet dan outlet, kolam produksi, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi keberhasilan panen raya ke-8 di BUBK Kebumen tersebut. Ia optimistis bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk merebut posisi sebagai produsen udang nomor satu di dunia.
“Ini sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan, satu hektare bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa. Harganya juga sangat bagus, Rp70 ribu per kilo. Berarti per ton bisa mencapai Rp70 juta,” ujar Kepala Negara di sela-sela peninjauan.
Dampak Ekonomi dan Duplikasi di Waingapu
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Keberadaan BUBK Kebumen terbukti memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi wilayah sekitar. Memiliki total 206 petak kolam, kawasan ini mampu meraup nilai produksi sekitar Rp67,2 miliar per siklus, atau berpotensi menembus Rp134,4 miliar per tahun. Selain itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi warga dengan menyerap ratusan tenaga kerja lokal.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa BUBK Kebumen akan dijadikan role model (percontohan) nasional untuk transformasi budi daya udang tradisional menuju sistem modern berbasis teknologi yang ramah lingkungan. Kesuksesan ini bahkan siap diduplikasi dalam skala yang jauh lebih besar di wilayah Indonesia Timur. 
“Ini sangat bagus dan produktif. Lapangan kerja yang diserap saat ini sudah 650 orang warga setempat. Berangkat dari keberhasilan ini, kita juga sudah mulai membangun kawasan serupa di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT, seluas 2.000 hektare,” imbuh Presiden.
Komitmen TNI Kawal Ketahanan Pangan
Di tempat yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan komitmen penuh jajarannya dalam mengawal seluruh program strategis pemerintah. TNI siap bersinergi lintas sektor untuk mendukung penguatan swasembada pangan serta pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara langsung, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mendukung percepatan terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
(Red)
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045
You cannot copy content of this page