Jakarta, DN-II TNI mengerahkan dua pesawat Hercules untuk mengirimkan 27,09 ton bantuan tahap pertama bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026).
Bantuan diberangkatkan dari Lanud Halim Perdanakusuma menuju Bandara Internasional Komodo.
Bantuan tersebut diangkut menggunakan C-130J Super Hercules dengan muatan 14.000 kilogram dan C-130 Hercules dengan muatan 13.090 kilogram. Selain itu, TNI mengerahkan pesawat Boeing 737-800 untuk membawa personel yang membantu penanganan bencana.
Dalam keterangan tertulisnya Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas mengatakan, pengiriman bantuan melalui jalur udara merupakan bentuk respons cepat TNI untuk membantu masyarakat terdampak. “TNI hadir untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Bantuan ini kami kirim secepatnya agar dapat segera diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pengerahan pesawat dan personel tersebut merupakan bentuk dukungan TNI dalam mempercepat penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak gempa di wilayah NTT.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
JAKARTA, DN-II Kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memperkuat pengawasan dan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran jaminan produk halal mendapat dukungan dari Profesor Sutan Nasomal, SH., MH., pakar Hukum Internasional sekaligus ekonom.
Menurut Profesor Sutan Nasomal SH MH, kewajiban pencantuman Label Halal pada produk yang telah memenuhi ketentuan merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen. Karena itu, pelaku usaha diminta tidak menganggap kewajiban tersebut sebagai persoalan administratif semata.
“Program halal ini sangat baik dan harus kita dukung. Pengusaha, khususnya pelaku usaha kuliner makanan dan minuman, harus memahami bahwa pencantuman Label Halal merupakan bentuk tanggung jawab kepada konsumen. Jangan sampai aturan sudah jelas, tetapi pelaku usaha justru mengabaikannya,” ujar Profesor Sutan Nasomal SH MH,pemimpin redaksi media Cetak onlen dalam luar negeri di Jakarta, Minggu (16/8/2026).
Ia menegaskan, keberada’an regulasi BPJPH harus menjadi momentum bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan, bukan justru menunggu sampai dikenai sanksi.
“Jangan sanksi yang dikedepankan, tetapi pembinaan harus berjalan berimbang. Namun, pembinaan juga jangan dijadikan alasan bagi pelaku usaha untuk terus mengabaikan kewajibannya. Kalau produk memang wajib bersertifikat halal dan wajib mencantumkan Label Halal sesuai ketentuan, maka pengusaha harus patuh,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Profesor Sutan Nasomal SH MH, juga mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait agar aktif memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, terutama usaha mikro dan kecil yang masih membutuhkan pemahaman mengenai prosedur sertifikasi dan pencantuman Label Halal.
Menurutnya, penyuluhan pembina’an dapat dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, dinas perdagangan, perindustrian, tenaga kerja, serta instansi terkait lain-nya.
“Pemerintah daerah jangan hanya hadir ketika melakukan penindakan. Berikan pendampingan, sosialisasi serta edukasi dan kemudahan akses informasi. Banyak pelaku usaha kecil yang sebenarnya mau patuh, tetapi belum memahami prosedurnya. Mereka harus dibantu agar bisa memenuhi ketentuan,” jelasnya.
Namun demikian, ia mengingatkan para pelaku usaha agar tidak menjadikan keterbatasan pemahaman sebagai alasan untuk mengabaikan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Pelaku usaha juga harus proaktif. Jangan menunggu ditegur. Kalau belum memiliki sertifikasi halal atau belum memahami kewajiban pencantuman Label Halal, segera mencari informasi melalui saluran resmi dan mengurus sesuai ketentuan. Ini menyangkut kepercaya’an konsumen dan masa depan usaha mereka,” katanya.
prof Sutan Nasomal SH MH, menilai kebijakan jaminan produk halal pada akhirnya bukan hanya memberikan perlindungan bagi konsumen Muslim, tetapi juga dapat meningkatkan kepercaya’an pasar terhadap produk Indonesia.
“Halal sekarang bukan sekedar persoalan label. Ini menyangkut kwalitas, keamanan, transparansi, ketertelusuran dan kepercaya’an. Produk yang memenuhi standar halal justru memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan daya saing, baik di pasar domestik maupun internasional,” pungkasnya.
Sementara itu, BPJPH telah menerbitkan Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi hukum Administratif Pelanggaran Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam penerapan sanksi administratif sekaligus pembina’an terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.
Dengan adanya regulasi tersebut, pelaku usaha diharapkan segera memastikan status sertifikasi dan pencantuman Label Halal produknya sesuai ketentuan. Kepatuhan sejak awal dinilai jauh lebih baik daripada menunggu adanya pengawasan dan penindakan.
Nara Sumber Profesor Alhamdhu Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia(PAMID) Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH Rektor Univ STIA STIH Pronass.
Aceh, DN-II Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, terus mempercepat pemanfaatan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang salah satu fokusnya diperuntukkan bagi memulihkan lahan pertanian terdampak bencana. Optimalisasi TKD dilakukan agar sawah yang rusak dapat kembali ditanami dan produktivitas petani tetap terjaga. (15/8/2026).
Percepatan tersebut semakin mendesak karena Nagan Raya telah memasuki musim tanam dan sejumlah lahan sawah rusak masih dalam fase pemulihan, termasuk di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menyelaraskan pemanfaatan tambahan TKD dengan dukungan anggaran Kementerian Pertanian. Penyelarasan program diperlukan agar anggaran dapat diarahkan secara tepat kepada lahan yang paling membutuhkan penanganan dan manfaatnya segera dirasakan petani.
Langkah awal yang perlu dituntaskan adalah pemutakhiran data kerusakan, penetapan lokasi prioritas, penyelesaian persyaratan administrasi, dan penyusunan rencana pekerjaan. Data yang akurat membantu pemda menentukan bentuk penanganan, mulai dari pembersihan material, rehabilitasi lahan, perbaikan irigasi, hingga penyediaan sarana produksi pertanian.
Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Aceh Firdaus mengatakan realisasi anggaran bantuan pertanian di tingkat Provinsi Aceh telah mencapai 49,2 persen atau sekitar Rp253,5 miliar dari pagu Rp515,2 miliar. Capaian tersebut terus ditingkatkan agar pelaksanaan program pertanian dapat bergerak lebih cepat pada triwulan ketiga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Realisasi kegiatan kita baru sekitar 49 persen. Kami mengharapkan kabupaten dan kota segera menyelesaikan persoalan yang menyebabkan keterlambatan proses administrasi karena anggaran ini sudah berada di kabupaten,” kata Firdaus.
Firdaus menegaskan pemerintah daerah perlu proaktif menyampaikan setiap hambatan pelaksanaan agar dapat segera dicarikan jalan keluar bersama. Percepatan tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada kesiapan pemerintah daerah mengeksekusi program di lapangan.
Kebutuhan percepatan itu tidak terlepas dari luasnya dampak bencana terhadap sektor pertanian Aceh. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian yang dihimpun Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, luas sawah terdampak dilaporkan mencapai 57.171 hektare, dengan tingkat kerusakan mulai dari ringan, sedang, berat, hingga lahan yang hilang diterjang bencana.
Bagi masyarakat Nagan Raya, sawah merupakan sumber penghasilan keluarga sekaligus penopang ketersediaan pangan daerah. Karena itu, pemanfaatan TKD perlu difokuskan pada kegiatan yang dapat mengembalikan lahan ke kondisi produktif secepat mungkin tanpa mengabaikan ketepatan administrasi dan akuntabilitas anggaran.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, menegaskan percepatan pemulihan sawah dibutuhkan untuk menjaga produksi pertanian dan ketahanan pangan daerah.
“Kita harus memikirkan bagaimana pemulihan lahan sawah dan pertanian ini dapat dilakukan sesegera mungkin sehingga tidak mengganggu produksi pertanian maupun ketahanan pangan Nagan Raya ke depan,” ujarnya.
Sebagai penguatan koordinasi daerah, Satgas PRR juga mendorong pembentukan posko kabupaten agar data kerusakan, pelaksanaan program, kendala lapangan, dan aspirasi masyarakat dapat dikelola melalui satu pintu. Red
Jakarta, DN-II Sebanyak 62 pebulutangkis yang berasal dari pegawai Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes-PDT), pada Sabtu, (15/8/2026), berkumpul di gedung lapangan bulutangkis komplek kedua kementerian itu, Kalibata, Jakarta.
Mereka berkumpul di sana untuk menyalurkan hobby dan menguji prestasi dalam Turnamen Badminton Makarti Cup 2026. Turnamen yang diadili oleh wasit dari PBSI itu mendapat perhatian langsung dari Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.
Dalam sambutan pembukaan, Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan turnamen ini diinisiasi oleh Bapak Wamen Viva Yoga. “Tepuk tangan buat Pak Wamen karena Beliau yang menginisiasi acara ini”, ungkapnya yang disambut oleh seluruh peserta turnamen dan undangan pembukaan lainnya. Iftitah Sulaiman Suryanagara berharap turnamen yang diikuti oleh pegawai dari dua kementerian itu mengakrabkan antara satu dengan yang lainnya. “Kita masih dalam satu lingkunan”, tuturnya. “Semangat dalam turnamen ini adalah persatuan, sportifitas, dan daya juang”, tegasnya.
Viva Yoga dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Menteri Transmigrasi yang berkenan membuka acara. Dikatakan turnamen yang digelar masih dalam satu rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. “Sebelumnya juga sudah digelar pertandingan futsal, bola voli, basket, dan lomba-lomba tradisional lainnya”, ujarnya.
Selain untuk memperingati HUT Ke-81 Indonesia Merdeka, menurutnya kegiatan ini untuk menguji prestasi pegawai yang memiliki hobby bermain bulu tangkis. “Dengan turnamen ini akan terlihat pegawai yang memiliki bakat dan talenta bermain bulu tangkis”, ujarnya.
Viva Yoga menegaskan turnamen dengan slogan ‘Bermain Dengan Semangat Juang, Sehat itu Indah, Untuk Merajut Silaturahmi’ dilandasi nilai-nilai sportifitas. “Nilai-nilai ini penting tidak hanya di lapangan namun juga dalam dunia kerja”, paparnya. Bila nilai-nilai ini diimplementasikan dalam keseharian, dalam bekerja, maka produktifitas, kreatifitas, dan inovasi, akan muncul dengan sendirinya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Penting juga dengan turnamen ini adalah membangun kesehatan jiwa dan raga para pegawai”, ujarnya. Menurutnya membangun sehat jiwa dan raga tidak bisa diwakilkan. “Untuk sehat harus dimulai dan dilakukan oleh diri Kita sendiri”, ucap pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu.
Sebagai penggemar olahraga bulu tangkis, Viva Yoga berharap turnamen ini rutin digelar setiap tahun. Disebut banyak manfaat dari turnamen ini. “Tidak hanya berkompetisi namun juga untuk membangun semangat persatuan, silaturahmi, dan menciptakan tubuh yang sehat”, tegasnya.
Sebelum pertandingan resmi dimulai, Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Viva Yoga melakukan pertandingan eksebhisi. Pertandingan yang akan dituntaskan dalam satu hari itu akan diakhiri dengan pertandingan antara juara dengan Wakil Menteri Transmigrasi.
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya. Sidang berlangsung dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (14/08/2026).
APBN sebagai Instrumen Strategis Negara
Mengawali pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan posisi sentral APBN sebagai instrumen vital dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan nasional. Beliau menyatakan bahwa APBN tidak sekadar berfungsi sebagai dokumen pencatatan keuangan negara, melainkan instrumen utama untuk melindungi segenap bangsa, memperkuat perekonomian nasional, serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan secara konkret.
”Perjuangan para pendiri bangsa dan para pahlawan dalam mendirikan Republik Indonesia kini harus kita lanjutkan melalui tanggung jawab bersama, yakni memastikan negara hadir untuk memberikan manfaat nyata serta meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia,” ujar Presiden.
Fokus Kebijakan RAPBN Tahun Anggaran 2027
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam pemaparannya, Kepala Negara memaparkan sejumlah arah kebijakan strategis dan prioritas alokasi anggaran yang tertuang dalam Rancangan APBN 2027. Fokus utama tersebut dirancang guna menjawab tantangan global sekaligus mempercepat transformasi ekonomi nasional, yang meliputi:
Kedaulatan Pangan: Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan melalui penguatan sektor pertanian dan rantai pasok nasional.
Kemandirian Energi dan Air: Mengoptimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
Pendidikan dan Kesehatan: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui layanan pendidikan yang merata dan fasilitas kesehatan yang inklusif.
Hilirisasi dan Industrialisasi: Melanjutkan program hilirisasi komoditas unggulan guna memberi nilai tambah tinggi di dalam negeri.
Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana: Mempercepat pemerataan infrastruktur dasar, penyediaan perumahan layak huni, serta mitigasi risiko bencana yang terintegrasi.
Ekonomi Kerakyatan dan Pembangunan Desa: Menggerakkan ekonomi dari tingkat bawah melalui pemberdayaan UMKM dan penguatan fiskal desa.
Penurunan Kemiskinan: Memperkuat efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem.
Red/Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden
Hashtag: #KemensetnegRI #RilisPresiden
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jakarta, DN-II TNI mengerahkan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) dini hari.
Jajaran TNI di wilayah NTT langsung bergerak dengan mengerahkan personel dari Kodim 1603/Sikka, Kodim 1612/Manggarai, Kodim 1602/Ende, serta Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP) 834/WM, Lanal Maumere untuk membantu evakuasi dan penanganan masyarakat terdampak.
Selain pengerahan personel di wilayah, TNI juga menyiapkan kekuatan dan sarana pendukung untuk mempercepat distribusi bantuan serta mobilisasi personel dan logistik. Pesawat Hercules dan KRI disiapkan untuk mendukung penanganan bencana, sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi di lapangan.
Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyampaikan bahwa TNI turut mengerahkan alutsista untuk mendukung penanganan bencana tersebut. “TNI mengerahkan Hercules dan KRI untuk membantu penanganan bencana serta mendukung kebutuhan masyarakat terdampak,” ujar Kapuspen TNI.
TNI terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, BPBD, Basarnas, Polri, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan terpadu. Personel TNI juga tetap disiagakan untuk memberikan bantuan lanjutan sesuai perkembangan kondisi di wilayah terdampak. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tnirakyat #indonesiaemas2045
JAKARTA, DN-II Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan dukungan Kemendagri terhadap Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dukungan tersebut diwujudkan melalui gerakan nyata menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memperkuat edukasi pengelolaan sampah dari tingkat masyarakat.
Hal itu disampaikan Tomsi saat mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian membuka kegiatan Gerakan Indonesia ASRI dan Edukasi Pengelolaan Sampah di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Jumat (14/8/2026). Menurutnya, persoalan sampah tidak mungkin diselesaikan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Upaya untuk mengatasi persoalan ini telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk meneruskannya sampai ke tingkat masyarakat, bahkan sampai ke lingkungan rumah tangga,” ujar Tomsi.
Tomsi mengatakan, sesuai arahan Menteri Salam Negeri, salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah mengubah kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan sampah. Pemilahan sampah harus dimulai dari sumbernya, terutama dari rumah dan lingkungan tempat tinggal.
Ia menilai sampah juga perlu dilihat sebagai sesuatu yang memiliki nilai manfaat apabila dikelola secara tepat. Sampah, kata dia, dapat diolah menjadi energi listrik, pelet, maupun berbagai produk lainnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Jadi, apa yang kita lakukan hari ini bukan sekadar sebuah kegiatan seremonial. Ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk mengubah kebiasaan dan budaya dalam mengelola sampah,” tegasnya.
Senada dengan itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap Gerakan Indonesia ASRI sekaligus tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri agar upaya menjaga kebersihan dimulai dari lingkungan masing-masing.
“Kita akan mulai dengan kegiatan aksi bersih-bersih. Pada dasarnya ini adalah semangat peringatan HUT RI ke-81, sekaligus untuk menggulirkan atau mendukung program Gerakan Indonesia ASRI: Aman, Sehat, Resik dan Indah yang digagas Bapak Presiden dan diamanahkan oleh Bapak Menteri kepada kita semua,” ujar Restuardy.
Menurut Restuardy, Kemendagri tidak hanya melakukan pembenahan di lingkungan internal, tetapi juga memfasilitasi pemerintah daerah agar mampu memperkuat pengelolaan persampahan. Salah satunya melalui Local Service Delivery Project (LSDP) yang melibatkan 30 pemerintah daerah.
“Selain di lingkungan kita, kita juga diarahkan untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah,” katanya.
Rangkaian Gerakan Indonesia ASRI tersebut dikemas melalui sejumlah kegiatan. Pertama, Gerakan Bersih Lingkungan yang dilaksanakan dengan melibatkan pegawai Ditjen Bina Bangda dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini menjadi simbol bahwa kepedulian terhadap kebersihan harus dimulai dari lingkungan terdekat.
Kedua, digelar pameran inovasi teknologi persampahan yang menghadirkan pemerintah daerah dan pelaku usaha. Berdasarkan rangkaian kegiatan, terdapat booth pemerintah daerah yang menampilkan inovasi pengelolaan sampah serta booth swasta yang menghadirkan teknologi dan solusi persampahan, termasuk penyedia teknologi dan offtaker.
Ketiga, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Local Service Delivery Project (LSDP) sebagai kick off bersama 30 daerah peserta. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola persampahan dari hulu hingga hilir, termasuk dukungan pembangunan TPST berkapasitas 100–150 ton per hari, penyediaan kendaraan pengangkut sampah, dan perubahan perilaku masyarakat.
Keempat, digelar edukasi Gerakan Bersih Lingkungan yang menyasar masyarakat dan peserta didik. Anak-anak TK dan SD diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, serta membiasakan pengelolaan sampah mulai dari rumah.
Kelima, kegiatan diisi talkshow mengenai gerakan bersih lingkungan dan pengelolaan sampah dengan menghadirkan unsur pemerintah daerah, akademisi/pegiat inovasi, serta masyarakat. Talkshow menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik dalam membangun budaya pengelolaan sampah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, digelar berbagai lomba bertema persampahan, seperti lomba mewarnai, pembacaan puisi, dan stand up comedy. Kegiatan juga dilengkapi sesi mendongeng sebagai sarana edukasi lingkungan yang lebih menarik bagi anak-anak.
Secara keseluruhan, kegiatan Gerakan Indonesia ASRI dan Edukasi Pengelolaan Sampah diikuti sekitar 700–800 peserta, termasuk pegawai Kemendagri, 157 perwakilan dari 30 daerah peserta LSDP, vendor teknologi dan offtaker, masyarakat, peserta lomba, serta pelajar. Sebanyak 58 anak, terdiri atas 30 siswa SD dan 28 siswa TK, turut mengikuti kegiatan edukasi.
Melalui rangkaian tersebut, Kemendagri menegaskan bahwa Gerakan Indonesia ASRI bukan sekadar gerakan kebersihan, melainkan bagian dari upaya membangun kesadaran dan budaya baru dalam pengelolaan lingkungan. Perubahan tersebut diharapkan dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, pemerintah daerah, hingga berkembang menjadi gerakan bersama di tingkat nasional. Red
Jakarta, DN-II Dalam program transmigrasi, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) tidak hanya bertanggungjawab kepada kawasan dan transmigran namun juga bertanggungjawab untuk memberdayakan masyarakat lokal sehingga dalam transmigrasi ada interaksi,
komunikasi, dan integrasi sosial antara transmigran dan masyarakat setempat. “Kemarin Saya menerima Walikota Subulussalam (Aceh) yang menceritakan di sana antara transmigran dan warga lokal hidup rukun dan harmonis”, ujar Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi.
Ungkapan demikian disampaikan saat dirinya menjadi tamu dalam suatu program acara di salah satu stasiun televisi, Mampang, Jakarta, (13/8/2026).
Integrasi di kawasan transmigrasi inilah yang menurut Viva Yoga menjadi salah satu keyakinan bagi para bupati untuk mengajukan usulan pembukaan kawasan baru transmigrasi di daerahnya. ”Ada 61 proposal dari para bupati yang ingin di kabupatennya dibuka kawasan baru transmigrasi”, ujarnya.
Manfaat transmigrasi dikatakan sangat besar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga meski di kabupaten sudah ada kawasan transmigrasi, mereka ingin membuka kawasan baru. Dengan membuka kawasan baru maka wilayah-wilayah yang sebelumnya tak berpenghuni atau terisolasi menjadi wilayah yang terbuka dan digali potensi-potensi yang ada.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Potensi-potensi yang ada itu selanjutnya menjadi komoditas unggulan. “Ada kawasan transmigrasi yang potensi unggulannya, padi, sawit, kakao, coklat, durian , cengkih, kopi, tebu, serta potensi di sektor perikanan dan pariwisata”, ujarnya. Potensi unggulan tersebut tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan nasional namun juga sudah ada yang diekspor.
Dalam menggali potensi unggulan, Kementrans menurut Viva Yoga bekerja sama dengan 10 perguruan tinggi unggulan. Sepuluh perguruan tinggi unggulan itu adalah UI, IPB, ITB, Universitas Padjadjaran, UGM, Universitas Diponegoro, ITS, Universitas Airlangga, Univesitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin.
Dalam Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 yang merupakan buah dari kerja sama Kementrans dan 10 perguruan tinggi unggulan, dikrim sebanyak 1.476 orang anggota TEP dengan rincian 39 guru besar, 158 doktor, 263 magister, dan 1.016 sarjana. Mereka dikirim ke 53 kawasan transmigrasi. ”Tim ini mempunyai misi untuk merealisasikan hasil dari riset TEP 2025”, ujarnya. “Potensi-potensi unggulan yang ada ditindaklanjuti dalam model, prototype, dan kerja praksi”, ujarnya.
Dengan langkah nyata inilah akan membuka peluang terjadinya industrialisasi di kawasan transmigrasi dalam berbagai skala. “Dari sinilah muncul kawasan baru pertumbuhan ekonomi”, ujarnya. “Kawasan baru ini tidak hanya menciptakan kesejahteraan masyarakat namun juga menciptakan lapangan kerja”, tambahnya. Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kepala daerah menerapkan kepemimpinan teknokratik untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Pendekatan tersebut menuntut kepala daerah berorientasi pada hasil, berani mengambil keputusan, serta mampu menggali potensi ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi.
“Kemimpinan teknokratik adalah kepemimpinan yang lebih didasarkan kepada skill, keahlian, dan berorientasi hasil dibanding proses,” ujar Tito saat menjadi narasumber Sharing Session bertema Peluang dan Tantangan dalam Menciptakan Pemimpin yang Berbasis Teknokratik dalam Mendukung Ekonomi Daerah pada Pembekalan Calon Kepala OJK (PCKO) Angkatan 3 Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Mendagri menjelaskan, kepemimpinan teknokratik menitikberatkan pada keahlian dan pencapaian hasil. Hal ini berbeda dengan pendekatan birokratik yang lebih menekankan proses dan kepatuhan terhadap prosedur. Meski birokrasi tetap diperlukan dalam pemerintahan, prosedur yang ada tidak boleh menghambat pencapaian target pembangunan.
“Kunci daripada kepemimpinan teknokratik adalah sekali lagi pendekatan hasil dan birokrasi. Jangan sampai menghambat pencapaian hasil. Kalau ada regulasi yang birokrasi berbebelit, ya permudah,” tegasnya.
Menurut Tito, pendekatan tersebut penting diterapkan mengingat kepala daerah memiliki latar belakang yang beragam. Sebagian berasal dari birokrasi dan memiliki pengalaman dalam administrasi pemerintahan, sedangkan lainnya berlatar belakang sektor swasta maupun profesi lain. Karena itu, kemampuan teknokratik diperlukan agar kepala daerah mampu mengelola pemerintahan secara efektif sekaligus mencapai target pembangunan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Salah satu kemampuan yang perlu diperkuat adalah pengelolaan keuangan daerah. Mendagri menekankan, keberhasilan kepala daerah tidak hanya diukur dari kemampuan membelanjakan anggaran, tetapi juga dari upaya meningkatkan pendapatan.
Pendapatan daerah antara lain bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pajak dan retribusi. Untuk memperkuat kapasitas fiskal, kepala daerah perlu menggali berbagai potensi ekonomi, baik dari sumber daya alam maupun sektor jasa, sekaligus mendorong masuknya investasi.
Dalam konteks tersebut, berkembangnya sektor swasta menjadi salah satu kunci penguatan perekonomian daerah. Aktivitas dunia usaha tidak hanya membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi, tetapi juga dapat memperbesar penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi. Karena itu, pemerintah daerah perlu menciptakan iklim usaha yang ramah bagi investor, termasuk melalui kemudahan perizinan dan kepastian berusaha.
Mendagri juga mengingatkan agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran. Setiap belanja harus diarahkan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja.
“Jadi yang enggak boleh terjadi adalah belanja lebih banyak daripada pendapatan. Defisit,” katanya.
Untuk memperkuat kapasitas kepala daerah dalam mengelola perekonomian, Mendagri meminta dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dukungan tersebut dinilai penting karena tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang maupun pemahaman yang sama mengenai ekonomi dan sektor jasa keuangan.
“Saya sangat mohon dukungan dari OJK dalam memberikan masukan kepada teman-teman di daerah,” ungkapnya.
Mendagri berharap OJK dapat memberikan pendampingan dan masukan kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi, memperkuat sektor swasta dan jasa keuangan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan membantu kepala daerah mengambil kebijakan yang lebih tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Acara tersebut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dan diikuti para Kepala Kantor OJK di seluruh Indonesia secara virtual serta peserta Pembekalan Calon Kepala OJK Angkatan 3 Tahun 2026. Red
Jakarta, DN-II Komitmen kuat pemerintah dalam menghadirkan kemandirian bangsa terus diwujudkan secara nyata. Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/08/2026), Indonesia mencatatkan tonggak sejarah baru di sektor energi nasional.
Melalui optimalisasi pemanfaatan kelapa sawit dalam produksi biodiesel B50, Indonesia resmi menghentikan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar terhitung sejak 1 Juli 2026.
Kebijakan strategis ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga berhasil menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun.
Informasi Terkait:
Naskah lengkap Pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 dapat diakses secara transparan melalui portal resmi kemensetneg.go.id
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#KemensetnegRI #HUT81RI #KitaIndonesia
#PidatoPresiden2026
You cannot copy content of this page