Jakarta, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah (Pemda) penghasil sawit untuk memperkuat tata kelola komoditas tersebut melalui enam langkah strategis. Upaya itu dinilai penting agar daerah mampu mengoptimalkan potensi sawit sekaligus menjawab berbagai tantangan dalam pengelolaannya.
Wiyagus menjelaskan, penguatan tata kelola sawit sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Upaya tersebut juga mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Dalam kerangka tersebut, sektor sawit tidak hanya diposisikan sebagai komoditas perkebunan, tetapi juga sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pembangunan nasional. Melalui tata kelola yang baik, sektor sawit diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi melalui pengembangan biodiesel, mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, serta memperluas pemerataan ekonomi melalui pemberdayaan pekebun rakyat.
“Sawit adalah contoh sukses hilirisasi. Dari CPO (minyak sawit mentah) menjadi minyak goreng, oleokimia, biofuel, hingga produk farmasi dan kosmetik. Hilirisasi inilah yang menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah di daerah,” ujar Wiyagus dalam acara Workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Sawit Expo di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Untuk mengoptimalkan pengelolaan sawit, Wiyagus menekankan pentingnya penguatan tata kelola melalui enam langkah strategis. Langkah tersebut meliputi pelatihan dan pengembangan kapasitas petani dan pekebun, peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan, kolaborasi dan kemitraan, pemantauan dan evaluasi, sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan pusat, serta penguatan tata kelola dan data.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurut Wiyagus, enam strategi itu merupakan kunci agar pengembangan sawit tidak hanya meningkatkan produktivitas dan daya saing, melainkan juga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah di daerah, serta memperkuat kesejahteraan pekebun.
“Kepada para gubernur, bupati, dan wali kota penghasil sawit, kemudian juga saya meminta agar keenam langkah ini benar-benar diinternalisasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta memanfaatkan DBH sawit secara tepat sasaran,” tambah Wiyagus.
Ia menilai, suksesnya tata kelola sawit bakal berdampak pada optimalnya pembangunan daerah. Selain itu, upaya tersebut juga akan memberikan manfaat luas, termasuk mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan nilai tambah industri, serta menopang peningkatan perekonomian di daerah.
“Tugas kita hari ini adalah memastikan anugerah ini benar-benar dikelola dengan sebaik-baiknya, berkelanjutan, berkadilan untuk kemakmuran rakyat, sehingga sawit ini benar-benar menjadi pilar untuk mewujudkan jembatan menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya. Red
Depok, DN-II Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi hadir di acara sidang promosi Luluk Nur Hamidah mempertahankan desertasinya. Desertasi politisi PKB yang berjudul ‘Dinamika Arena Politik Nahdlatul Ulama di Solo Raya: Interrelasi, Kontestasti Elite, dan Transformasi Masa Depan 2045’ itu diuji dalam sidang terbuka program doktor sosiologi di Gedung F, Lantai 2, Ruang Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI, Depok, Jawa Barat, (6/7/2026).
Sidang terbuka yang dimulai pukul 14.00 WIB itu dengan tim penguji terdiri dari Prof. Dr. Dody Prayogo, MPSt., Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA., Dr. Panji Anugrah Permana, MSI., Prof. Dr. Indera Ratna Irawati, MA., dan Dr. Sulastri, MSi.
Viva Yoga hadir dalam sidang terbuka itu untuk memberi dukungan kepada perempuan kelahiran Jombang, Jawa Timur, itu untuk meraih doktor. Viva Yoga dan Luluk merupakan sahabat saat menjadi aktivis organisasi ekstra kampus. Viva Yoga aktif di HMI, sedang Luluk di PMII. “Kita sama-sama pernah menjadi aktivis mahasiswa”, ujarnya.
Menurut Viva Yoga sidang terbuka tersebut sangat menarik. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan anggota tim penguji yang membuka khasanah baru dalam dunia keumatan dan perpolitikan, seperti pertanyaan yang dilontarkan oleh Said Aqil Siroj tentang perbedaan definisi ‘santri’ dan ‘abangan’. “Definisi yang diungkap oleh Kiai Said Aqil Siroj ternyata baru dan beda dengan definisi yang selama ini Kita mengerti”, ujarnya. Definisi santri menurut Said Aqil Siroj maknanya berbeda dari konsep santri-abangan Clifford Geertz.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam disertasi itu, Viva Yoga tertarik dengan metafora buah semangka terkait keragaman pilihan politik warga NU. Dimetaforakan semangka luarnya berwarna hijau. Hijau merupakan simbol warna Umat Islam termasuk NU, namun bila dibelah dalamnya berwarna-warni, ada merah, kuning, putih, biru, dan warna lainnya. “Dari metafora ini menunjukan warga NU tidak berada dalam satu partai”, ujarnya. “Terbukti memang warga NU, saat ini terdistribusi dalam pilihan dan partai yang tidak tunggal”, tambahnya. Viva Yoga menyebut di PAN pun juga banyak kader NU, “anggota DPR dari PAN dari Dapil Madura, Slamet Ariyadi, merupakan Ketua Umum IKA PMII. Juga ada aqib anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah,” ujarnya.
Pola distribusi kader dan anggota NU ke dalam beragam pilihan politik, partai, menurutnya sama dengan apa yang ada di HMI. “HMI luarnya hijau namun di dalam warnanya beragam, merah, kuning, putih, biru, dan warna lainnya juga ada”, tuturnya. Ditegaskan seluruh partai ada kader HMI-nya.
Dari terdistribusinya kader NU, HMI, dan organisasi massa besar Islam lainnya ke berbagai partai membuat organisasi ini menjadi kader umat dan kader bangsa. ”Soal kader umat dan kader bangsa khususnya di HMI, sudah saya jadikan buku”, tuturnya.
Desertasi Luluk Nur Hamidah menurutnya akan menambah literasi soal politik keumatan dan kebangsaan ditinjau dari berbagai aspek ilmu sosial dan politik. Red
Mediasi Sengketa Lahan PT BRK di Muara Kuang Berjalan Alot, Warga Tuntut Pengembalian Hak
MUARA KUANG, www.detik-nasional.com // Konflik agraria kembali memanas di RT 06 Lingkungan III, Kelurahan Muara Kuang, Kecamatan Muara Kuang, pada Senin (6/7/2026). Ketegangan dipicu oleh langkah sepihak manajemen baru PT Bumi Rambang Kramajaya (BRK) yang menginstruksikan warga di sepanjang pinggir jalan untuk segera mengosongkan hunian mereka. Pengosongan tersebut dilakukan demi proyek pembuatan siring (saluran air) guna menunjang operasional perusahaan. Sayangnya, rencana eksekusi ini berjalan tanpa adanya koordinasi maupun izin dari pihak kelurahan dan kecamatan setempat.
Rencana pengosongan lahan secara mendadak ini memantik reaksi keras dari tokoh masyarakat sekaligus mantan Kepala Desa Muara Kuang, KH. Edison mulkan. Bersama puluhan warga yang telanjur resah, ia langsung turun ke lapangan guna menghadang laju alat berat dan menuntut penjelasan dari pihak perusahaan. Guna mengantisipasi situasi yang kian memanas, pihak manajemen PT BRK tiba di lokasi dengan pengawalan ketat dari dua personel TNI dan dua anggota Brimob.
Di hadapan aparat dan perwakilan perusahaan, KH. Edison mulkan dengan tegas meminta seluruh aktivitas operasional alat berat dihentikan total seketika itu juga. Warga menuntut transparansi dan legalitas tertulis terkait proyek tersebut, mengingat lahan yang disasar merupakan kawasan yang selama ini diklaim sebagai milik adat dan ruang hidup masyarakat setempat. Suasana sempat tegang saat warga meminta kejelasan dasar hukum penggusuran di wilayah yang secara historis terikat dengan PT BRK lama.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menanggapi tuntutan tersebut, pimpinan manajemen PT BRK di lapangan, Tarigan, memberikan klarifikasi mengenai status terkini korporasi. Ia menjelaskan bahwa PT BRK telah resmi diambil alih (take over) oleh manajemen dan kepemilikan yang baru, di mana dirinya kini bertindak sebagai nakhoda operasional. Atas dasar pengalihan kepemilikan aset itulah, manajemen baru merasa memiliki hak penuh untuk melakukan penataan fasilitas penunjang di area sekitar perusahaan.
Penjelasan tersebut langsung dibantah keras oleh KH. Edison. Ia menegaskan bahwa masyarakat Muara Kuang tidak pernah menjual tanah mereka “selebar kuku pun” kepada pihak mana pun, termasuk PT BRK. Berdasarkan sejarahnya, tanah tersebut hanya dilepaskan dengan status hak pakai untuk operasional, sehingga jika perusahaan berganti kepemilikan atau tidak lagi menggunakannya, maka tanah tersebut wajib dikembalikan kepada warga. Bahkan, KH. Edison mulkan menyatakan warga siap bersumpah dan bertaruh nyawa demi mempertahankan batas wilayah cek ruribang tersebut.
Meski sempat diwarnai adu argumen yang sengit, aksi protes dan mediasi lapangan ini akhirnya berhasil diredam secara humanis tanpa ada bentrokan fisik. Sebagai keputusan bersama, pihak perusahaan bersedia menghentikan sementara seluruh aktivitas proyek siring demi menjaga kondusivitas. Warga juga menyatakan kesiapan mereka untuk membawa sengketa ini ke meja hijau hingga tingkat kasasi jika mediasi formal lanjutan yang dijadwalkan dalam waktu dekat tidak membuahkan keadilan bagi masyarakat.
REPORT : JULIYAN
Jakarta, DN-II Apa yang menjadi ke khawatiran rakyat kini terbukti. Selalu ada oknum tikus berpesta di dalam program kerja pemerintah pusat dan daerah. Anggaran ratusan Trilyun menjadi ajang berjamaah memperkaya diri serta koleganya.
Bisa dikatakan seperti pepatah lama Susu Sebelanga rusak oleh setitik noda. Bisa juga di katakan Kemarau Setahun Hapus Oleh Hujan Sehari. Para Lembaga Negara yang telah sangat yakin sukses oleh revormasi di dalam tubuhnya terjawab dengan jelas bahwa gagal. Saling memperkaya diri dengan Korupsi berjamaah adalah Fakta sebuah pengkhianatan kepada Negara dan masyarakat. Prof DR Sutan Nasomal SH,MH sangat prihatin atas reputasi buruk yang didapatkan oleh pemerintah saat ini.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH menyampaikan : Saya meyakini Yth Bapak Haji Prabowo Subianto akan buktikan menindak tegas tikus tikus berdasi yang bermain api dianggaran unggulan pemerintah memberikan secara GRATIS makan bergizi kepada anak bangsa calon pemimpin di masa depan agar tidak kekurangan gizi kedepannya program sangat baik, ini disayangkan malah dimamfaatkan oknum berdasi yang mengelola untuk memperkaya diri dan berjamaah berkorupsi ria bagaikan tikus tikus berpesta pora sangat disayangkan, program sangat baik bagus pemerintahan disalahgunakan, saya yakin pasti Presiden RI akan menindak tegas mereka para koruptor ditubuh MBG “, ujar Prof Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Assotion Of Young Indonesian Advocate PAMID menjawab materi pertanyaan para pemimpin Redaksi dikantornya Markas pusat Partai Oposisi Merdeka dibilangan Komplek Asrama Kopasus Jakarta, (6/7/2026) via telpon selulernya.
Keterlibatnya oknum orang orang kepercayaan Presiden RI menjadi tolak ukur bahwa pengawasan agar tidak terjadi Korupsi Gagal.
Hanya di atas kertas saja slogan slogan perang dan berantas korupsi disetiap acara di ucapkan sebagai seremonial. Padahal kenyataannya berbeda jauh.
Pencitraan perang melawan Korupsi masih berjalan sangat pelan serta di uji karena saking luasnya para oknum tikus menguasai alur atau setiap sudut menghisap uang negara. Terlibatnya pejabat tinggi dari APH oknum polri dan oknum TNI dalam kubangan korupsi adalah satu bukti bahwa memperkaya diri sendiri adalah bobroknya pengawasan dan lemahnya hukum. Hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH menyampaikan kepada media, Undang undang memiskinkan para Oknum Koruptor masih di ganjal agar tidak berjalan serta memiliki kekuatan dalam posisi hukum.
Sudah 80 tahun Indonesia merdeka tetapi masih takut memiskinkan koruptor atau di hukum mati menjadi catatan merah bahwa permainan kotor di pelihara oleh para oknum APH dan oknum elit parpol.
Kejaksaan Agung (Kejagung) sejauh ini telah menetapkan 7 orang tersangka resmi, sementara oknum TNI aktif berpangkat Kolonel berinisial BU (Kolonel Cpl Budi Utomo) sejauh ini status hukumnya masih diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan koneksitas.
Karena Kolonel Cpl BU merupakan prajurit militer aktif, proses hukumnya diserahkan ke Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).
Berikut ini daftar lengkap 7 tersangka resmi dan 1 oknum TNI yang terlibat dalam kasus korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN):
1. Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan (LMI): Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN; diduga mengendalikan dan me-markup pengadaan wadah makanan (ompreng)
2. Dadan Hindayana: Mantan Kepala BGN; diduga mengatur kebijakan pengadaan dan memberikan akses titik dapur secara ilegal
3. Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya: Mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi; penggerak utama yang meloloskan yayasan bermasalah dan mengintervensi tim verifikator
4. Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung: Mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi; terlibat dalam pengaturan proyek pengadaan barang.
5. Glory Harimas Sihombing (GHS): Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review; diduga memperjualbelikan titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seharga Rp100 juta per lokasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
6. Andri Mulyono (AM): Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal; diduga mengondisikan lelang motor listrik dan memanipulasi dokumen serah terima.
7. Asep Yusuf Somantri (AYS): Pihak swasta; berperan mencarikan mitra titipan dan menyalurkan aliran dana ilegal kepada Sony Sonjaya.
8. Kolonel Cpl Budi Utomo (BU): (Status: Saksi Koneksitas): Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); diduga mengatur markup jumbo pada pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun serta fasilitas penunjang lainnya.
Ini sedikit peristiwa yang bisa terekam jejaknya. Padahal jejak oknum tikus korupsi selama 28 tahun yang harus di bongkar dan di tarik kembali uang hasilnya korupsinya masih banyak disimpan dilemari gelap para pemilik kepentingan politik dan APH.
Jangan menipu rakyat dengan perkataan reformasi hukum dll sudah memiliki kemajuan di dalam tubuh APH. Rakyat sudah melihat jejak para pengecut selama 28 tahun ini yang duduk di kursi oknum APH tidak mau melawan dan memerangi oknum aktornya dengan alasan bisa mengancam jabatannya.
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional,Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka (PArtai POM)Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (Assotion Of Young Indonesian Advocate) Jenderal Kompii Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS .
JAKARTA, DN-II Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima audiensi pengurus Junior Chamber International (JCI) Indonesia di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wapres menekankan pentingnya peran organisasi kepemudaan dalam mencetak kader pemimpin yang mampu bersaing di panggung internasional.
Pertemuan ini merupakan wujud dukungan pemerintah terhadap visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, khususnya melalui pengembangan kepemimpinan generasi muda yang kompetitif dan berwawasan global.
Menjadi Inspirasi Generasi Muda
2026 National President JCI Indonesia, Siegfried Listijosuputro, menjelaskan bahwa kehadirannya di Istana adalah untuk memperkenalkan peran strategis JCI sebagai wadah pengembangan kepemimpinan bagi pemuda berusia 18 hingga 40 tahun.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Siegfried menyampaikan apresiasi kepada Wapres Gibran yang dinilai sebagai sosok pemimpin muda yang representatif.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Bapak Wapres sebagai salah satu pemimpin muda yang mampu menjadi inspirasi nyata bagi generasi muda Indonesia saat ini,” ujar Siegfried.
Dorongan untuk Aktif di Kancah Internasional
Menanggapi aspirasi dan paparan dari JCI Indonesia, Wapres Gibran memberikan arahan agar organisasi tersebut terus meningkatkan peran aktifnya. Wapres secara khusus mendorong para pemuda JCI untuk lebih sering terlibat dalam forum-forum internasional.
“Wapres mendorong JCI Indonesia untuk terus aktif mengambil peran, khususnya dalam berbagai forum dan kegiatan internasional, sebagai bagian dari upaya mencetak lebih banyak pemimpin muda Indonesia yang memiliki daya saing global,” tulis keterangan resmi dari BPMI Setwapres.
Melalui sinergi ini, diharapkan lahir lebih banyak talenta muda Indonesia yang tidak hanya cakap dalam kepemimpinan domestik, tetapi juga mampu membawa pengaruh dan menjawab tantangan di tingkat dunia.
Red/BPMI Setwapres
#KemensetnegRI #RilisWakilPresiden
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Belarus, Aleksandr Lukashenko, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (02/07/2026). Pertemuan ini menandai langkah strategis baru dalam mempererat hubungan bilateral kedua negara yang telah terjalin dengan baik.
Prosesi penyambutan kenegaraan berlangsung khidmat dengan upacara resmi di halaman Istana Merdeka. Usai upacara, kedua kepala negara melakukan pertemuan empat mata (tête-à-tête) yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antar delegasi kedua negara untuk membahas isu-isu strategis.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin sepakat meluncurkan Peta Jalan Penguatan Kerja Sama Indonesia–Belarus 2026–2030. Dokumen ini akan menjadi acuan utama dalam pengembangan hubungan kerja sama bilateral yang lebih komprehensif selama lima tahun ke depan.
Penguatan Sektor Pangan dan Industri
Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataannya menekankan pentingnya sinergi di bidang ketahanan pangan. Kedua negara berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam pengembangan pertanian modern, pemenuhan kebutuhan pupuk, penyediaan alat dan teknologi pertanian, hingga penyediaan alat berat untuk mendukung pembangunan sektor pangan yang berkelanjutan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di sektor ekonomi dan perdagangan, kedua pemimpin menyambut positif selesainya proses ratifikasi Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement oleh pihak Belarus. Langkah ini diharapkan mampu memperluas akses pasar serta memperkuat rantai pasok kedua negara.
Lebih lanjut, kedua negara melihat peluang besar dalam peningkatan investasi melalui pembentukan joint venture (perusahaan patungan) antara pelaku usaha Indonesia dan Belarus. Fokus utama investasi tersebut diarahkan pada sektor manufaktur, otomotif, kendaraan berat, dan agroindustri.
Peningkatan Kerja Sama Sosial Budaya
Selain sektor ekonomi, kedua pemimpin juga sepakat untuk mempererat hubungan antarmasyarakat melalui pertukaran budaya. Fokus pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu prioritas, dengan mendorong kerja sama yang lebih erat antara lembaga pendidikan serta peningkatan program pendidikan dan pelatihan vokasi.
Kunjungan kenegaraan ini menegaskan komitmen Indonesia dan Belarus untuk terus membuka peluang kolaborasi yang saling menguntungkan, serta menciptakan kemitraan strategis yang berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat kedua negara.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI #RilisPresiden
INDRAMAYU, DN-II Bupati Lucky Hakim menggelontorkan dana hibah sebesar Rp 13 miliar untuk 3.611 guru Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) se-Kabupaten Indramayu dengan rincian masing-masing perbulannya mendapatkan Rp 300.000,00. Jum’at, (3/7/2026).
Pemberian uang tunjangan bagi guru MDT tersebut di antaranya untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan melalui pendidikan Madrasah yang dibarengi dengan upaya peningkatan kesejahteraan guru madrasah.
Demikian disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dra.Iin Indrayati, M.Si. ketika membuka kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah (PORSADIN) VIII Tingkat Kabupaten Indramayu, di Alun-Alun Indramayu.
Menurut Iin, peningkatan kualitas guru MDT yang berhimpun dalam wadah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) tidak hanya ditunjukkan dengan pemberian tunjangan dari hibah daerah. Namun juga secara berkesinambungan diberikan motivasi khusus sehingga kegiatan belajar mengajar di madrasah tidak monoton, selalu semangat dan berkah.
“Bapak Bupati Lucky Hakim berkomitmen meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Indramayu. Di iantaranya terus mengupayakan kesejahteraan sebanyak 3.611 guru Madrasah Diniyah Takmiliah”, ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Cabang FKDT yang juga Ketua Baznas Kabupaten Indramayu, Dr. H. Aspuri, S.Ag., M.Pd.I., mengatakan, respon dan perhatian Bupati Lucky Hakim terhadap guru-guru MDT sangat luar biasa. Pemberian hibah berupa tunjangan guru madrasah merupakan bukti bahwa Kepala Daerah sangat memperhatikan kesejahteraan guru madrasah dan berharap akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan.
Dijelaskan Aspuri, saat ini di Kabupaten Indramayu terdapat lebih dari 992 MDT. Sedangkan jumlah guru yang mendapat tunjangan dari hibah APBD sebanyak 3.611 guru dengan besaran Rp 300.000,- per bulan per orang.
“Penerima uang tunjangan dari hibah ini sebanyak 3.611 guru madrasah, sedangkan bagi yang tidak mendapatkan uang tunjangan dikarenakan statusnya ASN”, kata Aspuri.
Senada dengan Aspuri, Wakil Sekjen DPP FKDT, Akhmad Sururi mengatakan, pemberian dana hibah yang begitu besar untuk guru madrasah, patut di apresiasi karena dana hibah untuk tunjangan guru Madrasah sebesar Rp 13 Miliar merupakan yang terbesar di Jawa Barat dan mungkin pula di Jawa Tengah.
“Anggaran hibah untuk tunjangan guru Madrasah tersebut bukti nyata Bapak Bupati Indramayu Lucky Hakim dalam upayanya mensejahterakan para guru madrasah,” katanya.
Sururi mengakui, tunjangan dari hibah daerah ini sangat membantu para guru madrasah untuk meningkatkan taraf hidupnya.
“Kabupaten/Kota lainnya hibah anggaran untuk FKDT berada pada kisaran 10 miliar, sementara di Kabupaten Indramayu hingga 13 miliar dan terbesar di Jawa Barat bahkan bisa jadi di Jawa Tengah”, jelas Akhmad Sururi.
Sementara itu Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat melalui Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Kabid PD Pontren), H. Ahmad Syukri, SS., mengatakan, MDT merupakan pendidikan non formal yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat, terutama generasi muda.
Oleh karenanya, imbuh Ahmad, guru Madrasah itu sangat berperan dalam mewujudkan generasi Islami. Dengan adanya tunjangan guru Madrasah dari dana hibah APBD Kabupaten Indramayu maka para guru Madrasah pun akan semakin terperhatikan kesejahteraannya.
“Dana hibah yang sangat besar dari APBD Kabupaten Indramayu ini merupakan penyemangat guru madrasah dalam mencerdaskan para santrinya dan tentunya untuk memajukan pendidikan di Indramayu”, ujar Ahmad Syukri.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
JAKARTA, DN-II Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengusulkan kenaikan bantuan stimulan bagi korban bencana yang mengalami rumah rusak berat. Dana stimulan yang semula sebesar Rp60 juta, diusulkan naik menjadi Rp80 juta per unit. Jum’at, (3/7/2026).
Usulan ini diambil untuk memastikan hunian tetap (huntap) yang dibangun bagi penyintas tidak hanya sekadar berdiri, melainkan memenuhi standar hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman untuk ditinggali dalam jangka panjang.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Wakil Ketua Satgas PRR, Letjen TNI Suharyanto, menjelaskan bahwa kenaikan bantuan ini didasarkan pada dua pertimbangan utama: kenaikan harga material bangunan dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan standar kelayakan fisik hunian.
“Kalau yang sekarang Rp60 juta, bangunannya belum memakai keramik, plafon, dan plester halus. Dengan tambahan Rp20 juta, hunian akan ditingkatkan kualitasnya. Lantai akan dikeramik seluruh ruangan termasuk kamar mandi, dipasang plafon, plester dinding yang lebih halus, serta penambahan teras agar lebih fungsional bagi keluarga terdampak,” ujar Suharyanto usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Fokus pada Dua Skema Hunian
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Suharyanto memerinci bahwa bantuan tersebut akan disalurkan untuk dua skema pembangunan: huntap in-situ (dibangun kembali di lokasi semula) dan huntap ex-situ mandiri (dibangun di lokasi baru yang lebih aman).
“Total kebutuhan untuk 16.000 unit, dengan rincian 8.000 in-situ dan 8.000 ex-situ mandiri. Saat ini, data yang sudah masuk ke BNPB dari pemerintah daerah ada sekitar 14.500 unit,” tambah Suharyanto.
Hingga saat ini, proses rehabilitasi terus dikebut. Dari total kebutuhan tersebut, sekitar 800 unit huntap telah memasuki tahap pengerjaan. Suharyanto menegaskan bahwa usulan penyesuaian nilai bantuan ini telah mendapatkan kesepahaman di tingkat kementerian dan lembaga terkait, dan kini tinggal menunggu keputusan Presiden.
Gunakan Mekanisme Dana Siap Pakai
Senada dengan Suharyanto, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mendukung penuh usulan tersebut sebagai langkah solutif. Mengingat pembangunan huntap yang tersebar di banyak titik memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, Satgas PRR mengusulkan skema penyaluran melalui Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.
“Pembangunan huntap in-situ dan ex-situ mandiri yang menjadi tanggung jawab BNPB ini lebih kompleks karena lokasinya terpencar. Maka, kami mengusulkan mekanisme Dana Siap Pakai agar pelaksanaannya di lapangan lebih fleksibel, cepat, dan tepat sasaran,” jelas Tito. Red
Wujudkan Kepedulian Presiden dan KASAD, Satgas Yonif 123/Rajawali Bangun Sumur Bor untuk Warga Mappi
MAPPI, DN-II Komitmen TNI dalam membantu masyarakat di wilayah perbatasan kembali diwujudkan melalui aksi nyata. Atas kepedulian Presiden Republik Indonesia bersama KASAD terhadap kesejahteraan masyarakat, melalui Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 123/Rajawali membangun sumur bor di Kampung Dagimon Distrik Obaa, Kabupaten Mappi. (1/7/2026).
Pembangunan sumur bor tersebut dipimpin langsung oleh Dansatgas Yonif 123/Rajawali, Letkol Inf Anhar Agil Gunawan. Program ini bertujuan membantu masyarakat Dagimon memperoleh akses air bersih yang layak guna memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun mendukung aktivitas masyarakat.
Dansatgas Letkol Inf Anhar Agil Gunawan mengatakan bahwa selain menjalankan tugas menjaga keamanan wilayah perbatasan, Satgas Yonif 123/Rajawali juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat, khususnya Air Bersih.
“Melalui pembuatan sumur bor ini, kami berharap masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan kegiatan lainnya,” ujarnya.
Kehadiran sumur bor ini disambut dengan penuh syukur oleh masyarakat Kampung Dagimon.
Program tersebut menjadi bukti nyata bahwa TNI tidak hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga di daerah perbatasan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan semangat kemanunggalan TNI dan rakyat, Satgas Yonif 123/Rajawali terus berupaya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Red
PRABUMULIH, DN-II Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tiga komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Prabumulih menunjukkan dinamika yang beragam berdasarkan data yang diakses melalui laman resmi e-LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (1/7/2026).
Berdasarkan data terkini, Ketua Bawaslu Prabumulih, Afan Sira Oktrisma, dan anggota komisioner, Lia Siska Indriani, tercatat mengalami peningkatan nilai kekayaan dalam pelaporan periodik Tahun 2025. Di sisi lain, data periodik Tahun 2025 untuk anggota komisioner lainnya, Bery Andika, hingga kini belum terpampang di laman e-LHKPN.
Peningkatan Kekayaan Afan dan Lia
Ketua Bawaslu Prabumulih, Afan Sira Oktrisma, menunjukkan tren positif dalam nilai kekayaannya. Awal menjabat pada 2023, Afan melaporkan kekayaan bersih sebesar minus Rp78.792.000. Posisi tersebut membaik pada laporan periodik 2024 menjadi minus Rp60.446.000, dan pada laporan periodik 2025, kekayaannya tercatat positif di angka Rp44.595.000.
Dalam LHKPN 2025, aset Afan terdiri dari satu unit mobil Daihatsu Xenia senilai Rp124 juta dan kas Rp1,59 juta, dengan beban utang sebesar Rp81 juta.
Sementara itu, Lia Siska Indriani mencatatkan lonjakan kekayaan yang cukup signifikan. Jika pada laporan awal menjabat 2023 hingga laporan periodik 2024 total hartanya stagnan di angka Rp145 juta, pada laporan periodik 2025, kekayaannya meningkat menjadi Rp261 juta—bertambah Rp116 juta. Aset Lia meliputi dua unit kendaraan (mobil dan motor), harta bergerak lainnya, serta kas tanpa disertai beban utang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Status LHKPN Bery Andika
Berbeda dengan dua rekannya, Bery Andika baru tercatat menyampaikan dua laporan, yakni awal menjabat 2023 dan periodik 2024. Dalam laporan terakhirnya (2024), harta Bery tercatat sebesar Rp25.582.239, meningkat tipis dari sebelumnya Rp25.044.193.
Hingga berita ini diturunkan, publikasi LHKPN periodik 2025 atas nama Bery Andika belum tersedia di situs resmi KPK. Perlu dipahami bahwa belum munculnya laporan di laman publik e-LHKPN tidak serta-merta mengindikasikan bahwa penyelenggara negara tersebut belum melapor. Keterlambatan tampilan data dimungkinkan terjadi karena masih dalam proses verifikasi administratif atau tahap publikasi oleh pihak KPK.
Upaya Konfirmasi
Terkait data kekayaan tersebut, tim media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Ketua Bawaslu Prabumulih, Afan Sira Oktrisma, melalui pesan singkat WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diberikan.
Hal serupa dilakukan kepada Sekretaris Bawaslu Prabumulih, Adi Satria. Meski pesan yang dikirim menunjukkan status telah terbaca (centang biru), hingga berita ini dimuat, pihak sekretariat belum memberikan keterangan resmi terkait status pelaporan LHKPN di lingkungan Bawaslu Prabumulih. (Tim)
You cannot copy content of this page