Beranda » Ekonomi » Halaman 5

Ekonomi

Brebes, DN-II Sebagai bentuk kepedulian sosial dan perhatian terhadap masyarakat di sekitar satuan, Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXIII Dim 0713Brebes Koorcab Rem 071 PD IV/Diponegoro melaksanakan kegiatan Jumat Berkah dengan membagikan paket sembako kepada warga masyarakat kurang mampu di sekitar Makodim 0713/Brebes, Jumat (28/8/2026).

Kegiatan sosial tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Persit KCK Cabang XXIII Dim 0713 Brebes Ny. Yeni Ambariyantomo. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah paket sembako disalurkan secara langsung kepada warga yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Persit KCK terhadap kondisi sosial masyarakat di lingkungan sekitar satuan.

Kegiatan Jumat Berkah ini menjadi salah satu wujud nyata kepedulian Persit KCK dalam berbagi dengan sesama. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat, sekaligus memberikan manfaat bagi warga yang menerimanya.

 

Ketua Persit KCK Cabang XXIII Dim 0713/Brebes Ny. Yeni Ambariyantomo menyampaikan bahwa kegiatan Jumat Berkah tersebut merupakan bentuk kepedulian Persit terhadap masyarakat yang berada di sekitar Makodim 0713/Brebes.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan rasa berbagi kami kepada masyarakat sekitar. Kami berharap bantuan sembako yang diberikan dapat bermanfaat dan sedikit membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga yang membutuhkan,” ungkap Ny. Yeni Ambariyantomo.

Menurutnya, kegiatan sosial seperti ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan secara materi, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi dan membangun hubungan yang harmonis antara Persit, keluarga besar TNI, dan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pemberian sembako dilakukan dengan penuh kekeluargaan. Kehadiran pengurus dan anggota Persit KCK di tengah masyarakat mendapat sambutan positif dari warga. Interaksi secara langsung tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk menjalin komunikasi dan mempererat hubungan sosial dengan masyarakat di lingkungan sekitar Makodim.

Ny. Yeni Ambariyantomo menambahkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan sekitar merupakan bagian dari semangat Persit KCK untuk terus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Menurutnya, sekecil apa pun bantuan yang diberikan akan memiliki arti apabila dilandasi dengan keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama.

“Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Kami ingin berbagi kebahagiaan dan menunjukkan bahwa Persit juga hadir bersama masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan,” tambahnya.

Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan Jumat Berkah tersebut juga mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan saling membantu dan berbagi, diharapkan dapat tumbuh rasa kepedulian serta solidaritas di tengah masyarakat.

Persit KCK akan terus mendukung berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan peran Persit sebagai organisasi yang senantiasa mendampingi dan mendukung tugas suami serta turut berkontribusi dalam kegiatan sosial di lingkungan masyarakat.

Melalui kegiatan Jumat Berkah ini, Persit KCK berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata bagi warga kurang mampu di sekitar Makodim 0713/Brebes. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat silaturahmi, kepedulian, dan semangat berbagi antara keluarga besar TNI dengan masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan penyaluran paket sembako kepada warga secara langsung. Dengan penuh keakraban, Persit KCK hadir menyapa dan berbagi bersama masyarakat, sebagai wujud nyata kepedulian serta semangat untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Red/Casroni

Brebes, DN-II Sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam, Kodim 0713/Brebes mengirimkan bantuan berupa selimut untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi korban bencana alam di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (28/8/2026).

Pengiriman bantuan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian TNI AD terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah. Melalui bantuan tersebut, Kodim 0713/Brebes turut mengambil bagian dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar selama berada di lokasi pengungsian maupun tempat tinggal sementara.

Komandan Kodim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., mengatakan bahwa bantuan selimut yang dikirimkan merupakan bentuk kepedulian dan rasa kemanusiaan terhadap sesama anak bangsa yang sedang menghadapi kondisi sulit akibat bencana alam.

“Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana di NTT. Semoga bantuan yang kami kirimkan dapat bermanfaat dan sedikit membantu meringankan beban masyarakat yang sedang menghadapi musibah,” ujar Dandim.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Menurutnya, dalam kondisi bencana, kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan penanganan kedaruratan, tetapi juga kebutuhan dasar yang diperlukan selama proses pemulihan. Untuk itu, bantuan berupa selimut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang harus tinggal sementara di tempat pengungsian atau lokasi yang membutuhkan perlengkapan tambahan.

Dandim menegaskan bahwa kepedulian terhadap masyarakat merupakan bagian dari tugas dan komitmen TNI untuk selalu hadir di tengah-tengah rakyat. TNI tidak hanya hadir dalam pelaksanaan tugas pertahanan dan keamanan, tetapi juga senantiasa berupaya memberikan bantuan ketika masyarakat menghadapi berbagai kesulitan, termasuk akibat bencana alam.

“Semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama harus terus kita tumbuhkan. Kami berharap bantuan ini dapat diterima dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

Pengiriman bantuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kepedulian dan kebersamaan antara TNI dengan masyarakat diharapkan dapat terus terjaga, terlebih dalam menghadapi berbagai kondisi yang membutuhkan dukungan dan solidaritas bersama.

Kodim 0713/Brebes berkomitmen untuk terus mendukung berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Melalui semangat kebersamaan, gotong royong dan kepedulian sosial, diharapkan setiap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang sedang membutuhkan.

Dengan dikirimkannya bantuan selimut tersebut, Kodim 0713/Brebes berharap masyarakat terdampak bencana di NTT diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah, serta proses pemulihan dapat berjalan dengan baik sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Red/Casroni

Jakarta, DN-II Kehadiran Viva Yoga Mauladi di sekretariat Karya Cipta Indonesia (KCI), Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (26/8/2026).

Disambut dengan antusias oleh Pendiri dan Ketua Dewan Pembina KCI, Enteng Tanamal; sekretaris KCI Lisa A Riyanto, Kepala Komunikasi dan Informasi KCI, Isra Ruddin; penyanyi dan pencipta lagu Andre Hehanussa, serta pengurus lainnya.

Kehadiran pria yang saat ini menjadi Wakil Menteri Transmigrasi itu untuk mendengar berbagai keluhan dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) pertama di Indonesia itu. Mereka mengatakan saat ini pemberian hak royalti kepada para pencipta lagu belum terbayarkan secara maksimal. “Baru 25% pembayaran royalti yang dapat dihimpun dari pengguna kepada para pencipta lagu”, ujar Enteng Tanamal.

Menurut pria berdarah Maluku itu, nilai hak royalti bila dibayarkan secara penuh bisa hingga ratusan miliar rupiah. Untuk itu organisasi yang sudah berdiri sejak tahun 1990 ini mesti direvitalisasi, transformasi ke dalam komstruk sosial baru sesuai perkembangan jaman.

Viva Yoga sebagai sosok yang juga menggemari dunia musik dan sudah menciptakan beberapa lagu mendengar secara seksama apa yang disampaikan oleh para pencitpa lagu, musisi, dan penyanyi di sekretariat KCI. “Pengurus KCI merupakan pejuang hak royalti”, ujar pria yang bisa bermain gitar itu. Sebagai pencipta lagu, diakui masih ada hak-hak pencipta dan hak terkait terabaikan. Disebut organisasi ini mempunyai legalitas untuk menjalankan fungsinya sebagai LMK.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Apa yang dilakukan oleh organisasi yang menghimpun hingga 2300 pencipta lagu itu dikatakan untuk melindungi hak ekonomi pemilik hak royalti. Ditegaskan KCI memang harus didukung dan dibantu agar apa masalah yang dihadapi bisa dituntaskan. “Kita melakukan silaturahmi untuk ikut menuntaskan masalah”, ujar pria asal Lamongan ini.

Viva Yoga menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang membidangi masalah hak cipta dan royalti. Selain itu dirinya mendorong agar KCI melakukan proses komunikasi persuasif lewat fraksi-fraksi, baleg, dan pimpinan DPR agar undang-undang tentang Hak Cipta bisa adil dan memihak kepada para pencipta lagu. Ke dalam, ditekankan agar organisasi ini melakukan pemutakhiran data agar bila dipertanyakan masalah besaran hak royalti, bisa dipertanggungjawabkan nilainya. Red

NTT, DN-II Penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus berlangsung hingga hari ketiga belas, Kamis (27/8/2026).

Sebanyak 8.119 personel TNI masih bertugas di sejumlah wilayah terdampak untuk membantu penanganan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan, TNI tetap melibatkan 27 unit alutsista, terdiri dari 21 pesawat, 5 KRI, dan 1 Kapal ADRI, untuk menunjang mobilitas personel, distribusi bantuan, serta kebutuhan penanganan bencana.

Pada hari ketiga belas, TNI kembali menyalurkan 21,285 ton bantuan melalui jalur udara menggunakan pesawat TNI AU. Penyaluran tersebut menambah total bantuan yang telah disalurkan TNI hingga saat ini menjadi 946,923 ton.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

TNI bersama pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, dan instansi terkait terus melaksanakan koordinasi untuk mendukung penanganan bencana dan pemulihan masyarakat di wilayah terdampak. Red

#tniprima #tnirakyat #indonesiaemas2045

​JAKARTA, DN-II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna pada hari ini, Kamis, 27 Agustus 2026. Sidang dewan yang dipimpin oleh Pimpinan DPR RI ini mengagendakan sejumlah pembahasan krusial mulai dari akuntabilitas keuangan negara, arah kebijakan fiskal, legislasi nasional, hingga pengisian jabatan strategis di lembaga pengawas jasa keuangan.

​Berikut adalah pokok-pokok agenda resmi yang dibahas dan diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI:

​1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025

​Memasuki agenda pertama, DPR RI menggelar Pembicaraan Tingkat II sekaligus pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Langkah ini merupakan bentuk pengawasan melekat legislatif terhadap transparansi dan akuntabilitas realisasi anggaran pemerintah.

​2. Tanggapan Pemerintah atas RAPBN 2027

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Sidang melanjutkan agenda penyampaian Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya. Pemerintah memberikan respons resmi atas pandangan politik anggaran yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi sebelumnya.

​3. Pemutakhiran Prolegnas 2025–2029 dan Prioritas 2026

​Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyampaikan laporan terkait Perubahan Kelima Prolegnas Rancangan Undang-Undang Tahun 2025–2029 serta Perubahan Keempat Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2026. Laporan tersebut langsung dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk mengesahkan penyesuaian daftar prioritas legislasi nasional tersebut.

​4. Penetapan Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas OJK

​Komisi XI DPR RI memaparkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon pejabat strategis. Laporan ini mencakup posisi Calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang kemudian disetujui dan disahkan melalui mekanisme pengambilan keputusan paripurna.

​5. Perkembangan RUU Perampasan Aset

Rapat Paripurna DPR RI: Pengesahan APBN 2025, Prolegnas, hingga Fit and Proper Test OJK

​Komisi III DPR RI menyampaikan laporan berkala mengenai perkembangan terkini proses penyusunan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana, sebagai bagian dari komitmen penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan ekonomi di tanah air.

​6. Usul Inisiatif Revisi UU Kehutanan

​Sidang mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. RUU yang merupakan usul inisiatif dari Komisi IV DPR RI ini kemudian dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan untuk disahkan menjadi RUU Usul DPR RI.

​7. Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Sebagai penutup rangkaian agenda, Tim Pengawas (Timwas) Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI Tahun 2026 menyampaikan laporan resmi pengawasan pelayanan jemaah haji tahun ini. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan pengambilan keputusan paripurna sebagai bahan evaluasi komprehensif bagi perbaikan penyelenggaraan haji ke depan.

​#DPRRI #ParipurnaDPRRI #PimpinanDPR

NAGEKEO, DN-II Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa proses pemulihan wilayah terdampak bencana harus berjalan seiring dengan langkah-langkah penanganan darurat.

​Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin langsung rapat koordinasi penanganan gempa bumi dan percepatan pemulihan wilayah terdampak di Posko Penanganan Gempa Bumi Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu, (26/8/2026).

​Fokus Koordinasi dan Penanganan di Pulau Flores

​Rapat koordinasi tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Wakil Panglima TNI, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTT.

​Fokus utama pembahasan adalah langkah-langkah akselerasi penanganan di sejumlah wilayah terdampak di Pulau Flores. Berdasarkan laporan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dampak gempa bumi tersebut meliputi:

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​105 jiwa meninggal dunia

​1.678 orang mengalami luka-luka

​179.037 jiwa mengungsi

​81.436 unit rumah mengalami kerusakan

​Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Infrastruktur Darurat

​Pemerintah memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat di pengungsian terus terpenuhi secara optimal selama masa tanggap darurat berlangsung. Prioritas distribusi meliputi:

​Bantuan logistik dan pangan

​Layanan kesehatan darurat

​Pemulihan pasokan energi dan listrik

​Akses penyediaan air bersih

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Selain itu, percepatan pemulihan infrastruktur vital seperti perbaikan akses jalan dan jembatan yang terputus, serta penguatan sistem peringatan dini tsunami, terus dikebut oleh instansi terkait di lapangan.

​Penyaluran Bantuan Kemanusiaan Rp200 Miliar

​Sebagai wujud komitmen nyata pemerintah pusat dalam memperkuat penanganan dan mempercepat pemulihan pascagempa, Presiden Prabowo menyalurkan bantuan kemasyarakatan dengan total nilai Rp200 miliar.

​Bantuan tersebut dialokasikan secara transporan dengan perincian:

​Rp40 miliar diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTT.

​Masing-masing Rp20 miliar disalurkan kepada delapan kabupaten/kota yang terdampak parah.

​Peninjauan Langsung ke Posko Pengungsian

​Usai memimpin rapat koordinasi, Presiden Prabowo didampingi sejumlah pejabat melanjutkan agenda dengan mengunjungi langsung posko pengungsian di Lapangan Berdikari.

​Dalam kunjungan tersebut, Presiden menyapa para pengungsi, memantau kondisi tenda darurat, serta mendengarkan secara langsung aspirasi dan keluh kesah masyarakat yang terdampak.

​Pemerintah menegaskan akan terus hadir, siaga, dan mendampingi masyarakat NTT secara berkelanjutan hingga seluruh wilayah terdampak benar-benar pulih dan aktivitas kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal.

​“Pemerintah akan terus hadir dan mendampingi masyarakat hingga wilayah terdampak kembali pulih dan kehidupan dapat berjalan normal.”  Presiden Republik Indonesia.

Red

Brebes, DN-II Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam IV/Diponegoro, Kodim 0713/Brebes menggelar Karya Bakti di kawasan Pasar Induk Brebes, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Setda Kabupaten Brebes Dr. Tahroni, M.Pd., Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub. Int., serta Kapolres Brebes AKBP M. Ali Akbar.

Karya Bakti melibatkan personel Yon TP 434/SAS, Kodim 0713/Brebes, Polres Brebes, Dinas Perhubungan, BPBD, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Brebes, Persit KCK Cab XXIII Dim 0713 Koorcab Rem 071 PD IV/Diponegoro, organisasi masyarakat dan warga sekitar Pasar Induk Brebes.

Sejumlah sasaran menjadi fokus dalam kegiatan tersebut, meliputi pembersihan lingkungan sekitar Pasar Induk Brebes, normalisasi sungai, perapihan lingkungan pasar, serta pengangkutan sampah sisa aktivitas pedagang.

Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub. Int., mengatakan bahwa Karya Bakti merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan masyarakat.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan sinergi TNI bersama pemerintah daerah, Polri, instansi terkait, organisasi masyarakat dan warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Momentum HUT TNI dan HUT Kodam IV/Diponegoro kita isi dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, Pasar Induk Brebes merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat sehingga kebersihan dan kondisi lingkungan perlu mendapat perhatian bersama.

“Dengan gotong royong seperti ini, kami berharap lingkungan Pasar Induk Brebes menjadi lebih bersih, rapi dan nyaman, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan,” tambahnya.

Kegiatan Karya Bakti berlangsung dengan penuh semangat gotong royong. Personel TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat bahu-membahu membersihkan lingkungan pasar serta melakukan pengangkutan sampah dan normalisasi sungai.

Melalui Karya Bakti tersebut, Kodim 0713/Brebes terus memperkuat sinergitas dengan seluruh komponen masyarakat sekaligus mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam momentum HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam IV/Diponegoro. Red/Casroni

NTT, DN-II Penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus berlangsung hingga hari kedua belas, Rabu (26/8/2026).

Sebanyak 8.122 personel TNI masih bertugas di sejumlah wilayah terdampak untuk membantu penanganan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebanyak 27 unit alutsista juga tetap dilibatkan, terdiri dari 21 pesawat, 5 KRI, dan 1 Kapal ADRI, untuk mendukung mobilitas personel, pengangkutan bantuan, serta berbagai kebutuhan penanganan bencana.

Pada hari kedua belas, TNI kembali mengirimkan 11,740 ton bantuan melalui jalur udara menggunakan pesawat TNI AU. Dengan penyaluran tersebut, total bantuan yang telah dikirimkan TNI hingga saat ini mencapai 925,638 ton.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

TNI terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, dan instansi terkait untuk mendukung penanganan serta pemulihan masyarakat pascabencana. Sinergi lintas instansi terus diperkuat untuk memastikan bantuan dan pelayanan dapat diberikan secara cepat, tepat, dan terpadu kepada masyarakat terdampak. Red

#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045

​INDRAMAYU, DN-II Pemerintahan Kabupaten Indramayu di bawah kepemimpinan Bupati Lucky Hakim dan Wakil Bupati Syaefudin terus menunjukkan progres signifikan dalam percepatan pembangunan daerah. (26/8/2026).

Selama periode Januari hingga Juli 2026, fokus utama diarahkan pada transformasi perekonomian melalui penguatan sektor industri yang terintegrasi dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Rebana.

​Langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen nyata pemerintah daerah dalam mewujudkan visi Indramayu REANG (Bersih, Religius, Ekonomi Maju, Aman, dan Nyaman).

​Penguatan Sektor Industri Melalui 6 KPI

​Sebagai pilar utama penggerak ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Indramayu secara strategis memperkuat daya saing dengan mematangkan perencanaan 6 Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dengan total luas mencapai 14.110 hektare.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Adapun sebaran enam wilayah strategis kawasan peruntukan industri tersebut meliputi:

Kecamatan Sukra

​Kawasan Patrol – Kandanghaur

​Kecamatan Losarang

​Kawasan Balongan – Juntinyuat

​Kecamatan Krangkeng

​Kecamatan Tukdana

Capaian Kinerja Pemerintahan Lucky Hakim–Syaefudin Januari–Juli 2026: Akselerasi Sektor Industri Menuju Indramayu REANG

​Pemkab Indramayu memastikan bahwa seluruh titik kawasan industri ini dirancang berada di luar zona Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kebijakan ini diambil guna menjaga ketahanan pangan daerah agar tetap stabil, tanpa harus mengorbankan ruang pertumbuhan sektor manufaktur dan investasi.

​Integrasi Regional dan Komitmen Keberlanjutan

​Penyiapan kawasan industri ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga dirancang untuk menempatkan Indramayu sebagai pemain utama dalam rantai pasok ekonomi regional, seiring dengan konektivitas Kawasan Rebana dan kawasan Metropolitan.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Melalui akselerasi pembangunan ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu menargetkan masuknya investasi skala besar yang berimplikasi langsung pada pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat lokal. Seluruh rangkaian kebijakan tersebut tetap berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

​Sumber: Dokumentasi Redaksi DN-II

Editor: Red

 

JAKARTA, DN-II Kebijakan pemblokiran internet dan media sosial kerap diambil dengan dalih meredam ketegangan atau menjaga ketertiban. Namun, berbagai catatan empiris menunjukkan langkah pembatasan akses informasi ini justru memicu kemarahan publik yang lebih besar dan melumpuhkan berbagai sektor kehidupan. (26/8/2026).

​Pakar menilai, alih-alih menjadi solusi instan di tengah krisis, pembatasan ruang digital justru membawa dampak sistemik yang merugikan masyarakat luas, baik dari sisi ekonomi, akses informasi, maupun kualitas demokrasi.

​Pelajaran Pahit dari Sejumlah Negara

​Sejumlah kasus di berbagai negara membuktikan bahwa pembatasan akses informasi digital tidak pernah efektif meredam gejolak sosial:

​Bangladesh (2024): Pemadaman internet total yang dilakukan pemerintah di tengah gelombang protes mahasiswa gagal menghentikan gerakan massa. Kebijakan ini justru melumpuhkan layanan publik vital dan melumpuhkan ekonomi digital secara masif.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Sri Lanka (2022): Pemblokiran media sosial di tengah puncak krisis ekonomi tidak meredam keresahan, melainkan semakin memperparah ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah, yang berujung pada pergantian kekuasaan.

Blunder Kebijakan Digital: Pemblokiran Internet Justru Perparah Krisis dan Lumpuhkan Ekonomi

​Nepal: Pembatasan terhadap sejumlah platform digital, termasuk TikTok, sempat memicu gelombang protes keras dari warga yang menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk pemberangusan ruang berekspresi.

​Tiga Dampak Negatif Utama Pemblokiran Digital

​Berdasarkan pengalaman krisis di berbagai wilayah, kebijakan pembatasan akses informasi umumnya menghasilkan tiga kerugian besar:

​Sektor Ekonomi Lumpuh Seketika: Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pekerja lepas (freelancer) yang sangat bergantung pada konektivitas internet mengalami kerugian finansial secara langsung.

​Informasi Darurat Terhambat: Masyarakat kesulitan mengakses berita penting, verifikasi fakta, serta informasi keselamatan yang krusial di tengah situasi krisis.

​Demokrasi Tergerus: Hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan mengawasi jalannya pemerintahan menjadi terganggu akibat hilangnya ruang partisipasi publik.

​Pemerintah dan otoritas terkait dinilai perlu mengevaluasi ulang pendekatan penanganan krisis di ruang digital. Alih-alih melakukan pemblokiran yang bersifat represif, dialog terbuka dan transparansi informasi dinilai jauh lebih efektif untuk menjaga stabilitas tanpa mengorbankan hak-hak sipil warga. Tim

You cannot copy content of this page