Brebes, DN-II Komitmen dalam memperkuat perekonomian desa kembali ditunjukkan melalui sinergi antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Brebes. Bertempat di halaman Makodim 0713/Brebes, dilaksanakan kegiatan pelepasan secara simbolis sarana dan prasarana berupa 10 unit truk untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang akan digunakan sebagai sarana pendukung distribusi hasil usaha dan produk masyarakat desa. (6/6/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0713/Brebes Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int., serta disaksikan oleh Bupati Brebes Diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bapak Cecep Aji Suganda, A.P., M.Si. beserta sejumlah pejabat daerah dan unsur terkait.
Dalam sambutannya, Dandim 0713/Brebes menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan yang dinilai sebagai momentum penting dalam memperkuat pembangunan ekonomi berbasis desa. Menurutnya, program bantuan sarana transportasi tersebut merupakan bentuk nyata dukungan terhadap pengembangan koperasi desa agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti kuatnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
Sebanyak 10 unit truk yang dilepas secara simbolis akan didistribusikan kepada Koperasi Desa Merah Putih di sejumlah wilayah Kabupaten Brebes. Desa-desa penerima bantuan tersebut meliputi Desa Pengaradan, Tanjungsari, dan Tegongan di Kecamatan Tanjung; Desa Kalibuntu dan Bojongsari di Kecamatan Losari; Desa Kramatsampang di Kecamatan Kersana; Desa Mendala di Kecamatan Sirampog; Desa Buaran di Kecamatan Jatibarang; Desa Pruwatan di Kecamatan Bumiayu; serta Desa Randusanga Wetan di Kecamatan Brebes.
Dandim menjelaskan bahwa bantuan armada transportasi tersebut memiliki tujuan strategis untuk memperkuat sistem logistik desa. Dengan adanya kendaraan operasional yang memadai, distribusi hasil pertanian, perikanan, produk UMKM, serta berbagai potensi lokal lainnya diharapkan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, keberadaan armada ini juga diharapkan mampu menekan biaya transportasi yang selama ini menjadi kendala bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil di pedesaan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemberdayaan Koperasi Merah Putih agar tumbuh sebagai lembaga ekonomi desa yang kuat, mandiri, dan profesional dalam mengelola aset produktif. Koperasi diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai wadah ekonomi masyarakat, tetapi juga mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Pada kesempatan itu, Dandim 0713/Brebes juga berpesan kepada seluruh ketua koperasi dan pemerintah desa penerima bantuan agar menjaga, merawat, serta mengelola armada truk tersebut dengan penuh tanggung jawab. Pengelolaan yang transparan dan profesional sangat diperlukan agar kendaraan tersebut dapat memberikan manfaat maksimal serta menjadi sumber pendapatan baru bagi koperasi, bukan justru menjadi beban operasional.
Menurutnya, keberadaan armada transportasi ini harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan dukungan sarana distribusi yang lebih baik, berbagai hambatan geografis maupun biaya logistik dapat diminimalkan sehingga produk-produk unggulan desa memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar. Pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat di desa-desa penerima bantuan diharapkan dapat meningkat secara signifikan.
Di akhir sambutannya, Dandim secara resmi melepas dan menyerahkan 10 unit truk KDKMP kepada para ketua Koperasi Merah Putih dari masing-masing desa penerima. Prosesi pelepasan berlangsung penuh semangat dan optimisme, mencerminkan harapan besar seluruh pihak agar program ini menjadi langkah nyata dalam membangun kemandirian ekonomi desa serta mempercepat terwujudnya Kabupaten Brebes yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Melalui program ini, Kodim 0713/Brebes bersama Pemerintah Kabupaten Brebes kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan dari tingkat desa. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, TNI, koperasi, dan masyarakat, diharapkan roda perekonomian desa semakin berkembang sehingga cita-cita mewujudkan Brebes Sejahtera dan Brebes Beres dapat tercapai secara nyata demi kemakmuran seluruh masyarakat. Casroni
Gandeng PPL dan POPT, Dinas KP Cari Solusi Pengairan Lahan Poktan Usaha Bersama Pemulutan
OGAN ILIR, www.detik-nasional.com // Menghadapi tantangan fenomena iklim El Nino yang memicu panas berkepanjangan, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Tombak Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat mengantisipasi dampak kekeringan. Langkah strategis ini dilakukan dengan menggandeng Dinas Ketahanan Pangan (KP) bidang Sarana dan Prasarana (Sapras) Pertanian, serta Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Kecamatan Pemulutan. Sinergi lintas sektor ini berfokus pada koordinasi lapangan untuk mencari solusi konkret demi menjaga keberlanjutan usaha tani di wilayah tersebut.
Salah satu fokus utama dari gerakan mitigasi ini adalah optimalisasi sistem pompanisasi di kawasan yang rawan terdampak. Langkah tersebut disambut baik oleh Kelompok Tani (Poktan) Usaha Bersama yang dipimpin oleh Juni Hs. Sebagai ketua Poktan sekaligus tokoh masyarakat setempat, Juni Hs menilai kehadiran para petugas dan dinas terkait membawa angin segar serta harapan besar bagi para petani yang mulai cemas akan ancaman gagal panen akibat kemarau.
Secara geografis, hamparan lahan milik Poktan Usaha Bersama memiliki potensi yang sangat besar untuk penerapan sistem pompanisasi karena dibelah langsung oleh anak Sungai Ogan. Lahan pertanian ini juga terletak di posisi strategis yang bersebelahan langsung dengan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tepatnya berbatasan dengan Desa Simpang 4, Kecamatan Jejawi. Keberadaan sumber air yang melimpah di tengah lahan ini dinilai menjadi modal utama dalam menyelamatkan komoditas pertanian warga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui peninjauan dan koordinasi intensif ini, pemanfaatan aliran anak Sungai Ogan menggunakan pompa air diharapkan dapat segera terealisasi dalam waktu dekat. Kolaborasi antara PPL Kementan, Dinas KP Bidang Sapras, POPT, dan pengurus Poktan ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam menjaga stabilitas pangan. Dengan solusi pompanisasi yang tepat sasaran, aktivitas pertanian di Kecamatan Pemulutan diharapkan tetap produktif meskipun berada di bawah bayang-bayang cuaca ekstrem.
REPORT : JULIYAN
TANAH LAUT, DN-II Menyikapi laporan masyarakat dan aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang terkait dugaan penyimpangan distribusi BBM solar subsidi, pihak Pertamina Patra Niaga Kalimantan Selatan melakukan inspeksi mendadak (sidak) sekaligus audit di SPBUN Desa Kuala Tambangan, Selasa (3/6/2026).
Audit ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas keluhan nelayan mengenai ketidaksesuaian volume BBM yang diterima dengan catatan pada logbook serta kendala barcode subsidi.
Proses audit yang dimulai pukul 13.00 WITA tersebut dihadiri oleh perwakilan Pertamina Kalsel, M. Ahsan Pradipta beserta tim, perwakilan Kapolsek Takisung, perangkat keamanan setempat (Babinsa/Kamtibmas), perwakilan Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang, Ketua Nelayan Desa Kuala Tambangan Budi, serta pengelola SPBUN, Nurul Tasiah.
Temuan di Lapangan: Ketidaksesuaian Data dan Barcode
Sebelum proses audit dimulai, pihak Pertamina mendengarkan keluhan langsung dari para nelayan. Salah satu nelayan berinisial A memaparkan bukti ketidaksesuaian data. Berdasarkan logbook, nelayan tersebut tercatat menerima total 634 liter solar pada Mei 2026 (terbagi dalam dua kali pengisian). Namun, ia mengaku hanya menerima 180 liter.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“BBM sebanyak itu sangat kurang untuk melaut. Akibatnya, saya terpaksa membeli solar di luar dengan harga tiga kali lipat. Kelangkaan ini membuat banyak nelayan tidak bisa melaut,” ujar A di hadapan petugas.
Dalam investigasi di lokasi, tim Pertamina menemukan sejumlah kejanggalan:
Sistem Pengukuran: Petugas SPBUN mengakui penggunaan alat ukur manual (deepstick) sejak awal BBM datang, alih-alih menggunakan Automatic Tank Gauge (ATG) yang lebih akurat.
Penyalahgunaan Barcode dan Logbook: Pengakuan mengejutkan datang dari pelangsir yang dihadirkan. Ia menyebutkan bahwa setelah barcode dan logbook diproses dari desa, dokumen tersebut tidak dikembalikan kepada nelayan, melainkan dipegang oleh admin SPBUN.
Edukasi dan Tindakan Tegas
Menanggapi temuan tersebut, M. Ahsan Pradipta menegaskan bahwa barcode dan logbook adalah hak mutlak nelayan dan wajib dipegang oleh pemiliknya. “Barcode hanya digunakan untuk scan saat pengambilan BBM. Pengisian logbook harus sesuai dengan volume yang diterima dan disaksikan oleh nelayan bersangkutan,” tegas Ahsan.
Pihak Pertamina berkomitmen untuk meninjau hasil audit secara mendalam. Jika ditemukan unsur kelalaian atau manipulasi data yang disengaja, Pertamina memastikan akan menindak tegas dan menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak berwenang.
Tuntutan Mahasiswa dan Nelayan
Di sisi lain, Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang mendesak Pertamina untuk lebih transparan. Perwakilan aliansi menyebut persoalan distribusi solar di Desa Kuala Tambangan telah terjadi sejak 2016 namun belum menemukan solusi permanen.
“Negara dan nelayan dirugikan akibat ulah oknum. Jika dalam satu minggu ke depan tidak ada kepastian hukum dan hasil audit yang transparan dari Pertamina, kami akan mengerahkan massa ke tingkat provinsi hingga ke Kementerian ESDM RI agar persoalan ini segera terang benderang,” tegas perwakilan mahasiswa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, proses audit berjalan kondusif. Masyarakat Desa Kuala Tambangan kini menanti langkah nyata Pertamina dalam membenahi tata kelola distribusi BBM subsidi agar hak para nelayan dapat terpenuhi sepenuhnya.
Tim/Redaksi
BREBES, DN-II Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Brebes berkomitmen untuk merampungkan penyaluran bantuan pangan di seluruh wilayah pada bulan Juni ini. Langkah ini dilakukan guna memastikan bantuan segera diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan (Ketapang) DPKP Brebes, Yayuk Puji Rahayu Ningsih, menjelaskan bahwa proses penyaluran bantuan pangan saat ini terbagi menjadi dua zona utama, yakni wilayah Tengah dan wilayah Selatan.
“Proses distribusi terus berjalan. Saat ini, hanya tersisa satu wilayah yang belum menerima bantuan, yaitu wilayah Sirampog,” ujar Yayuk saat dikonfirmasi, Kamis (4/6/2026).
Yayuk menambahkan, pihaknya menargetkan sisa bantuan untuk enam wilayah yang tersisa akan tuntas didistribusikan sepanjang bulan Juni. Percepatan ini dilakukan menyusul adanya kebijakan relaksasi dari Badan Pangan Nasional yang memperpanjang masa penyaluran bantuan pangan hingga akhir Juni. Relaksasi tersebut diberlakukan sebagai langkah antisipasi atas kendala teknis yang sempat dialami oleh pihak penyedia (pihak ketiga/Bulog) beberapa waktu lalu.
Mengenai alur distribusi, Yayuk menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan pangan nasional ini melibatkan koordinasi lintas sektoral. Badan Pangan Nasional menugaskan Bulog sebagai penyedia komoditas. Setelah komoditas siap, penyaluran kemudian diteruskan kepada pihak transporter atau penyedia jasa logistik (JPL) untuk disalurkan langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami terus melakukan pemantauan agar proses pendistribusian oleh transporter berjalan lancar sesuai jadwal, sehingga masyarakat di wilayah yang belum menerima bisa segera mendapatkan haknya bulan ini,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Brebes, DN-II Kondisi pasar tradisional di wilayah Jatibarang kini tengah memprihatinkan. Aktivitas jual beli yang biasanya ramai dipadati masyarakat, kini tampak sepi dan kurang bergairah. Perubahan drastis ini berdampak langsung pada penghasilan para pedagang yang merosot tajam. (3/6/2026).
Ini disampaikan Rohman Kepala Pasar Jatibarang, Brebes, hari Rabu 3 Juni 2026 , beruntungnya target Pendapatan Asli Daerah , di dari pasar ini setahun bisa mencapai Rp 915 juta , hal itu tercapai juga berkat adanya pasar kambing yang beraktivitas seminggu dua kali , dan badainya saja baik capek 39 juta setahun ujarnya.
Sejak mulai beroperasi pada pukul 07.00 pagi, suasana pasar tidak lagi menunjukkan geliat ekonomi seperti beberapa waktu lalu. Para pedagang mengeluhkan penurunan omzet yang signifikan dan merata, tidak hanya di pasar Jatibarang, namun juga dirasakan oleh pelaku usaha di wilayah Brebes secara umum.
Pendapatan Merosot Drastis
Penurunan pendapatan yang dirasakan para pedagang terbilang cukup ekstrem. Menurut informasi yang dihimpun, angka pendapatan harian pedagang yang dulunya bisa menyentuh angka Rp 5.000.000, kini merosot tajam hingga hanya berkisar di angka Rp 1.000.000 hingga Rp 2.000.000 per harinya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kondisi ini dirasakan oleh hampir seluruh pedagang. Pasar sudah tidak seramai dulu, dan daya beli masyarakat memang terlihat sangat menurun dibandingkan masa-masa sebelumnya,” ujar salah satu sumber di lapangan.
Faktor Penyebab
Selain faktor melemahnya daya beli masyarakat, para pedagang mengungkapkan adanya ketidakpastian situasi di lapangan yang dipicu oleh adanya online dan kemampuan daya beli masyarakat yang berkurang, keluhnya.
Situasi tersebut diakui pedagang turut memengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi di area pasar.
Hingga berita ini diturunkan, para pedagang berharap adanya perhatian dan solusi nyata dari pemerintah daerah guna memulihkan kembali aktivitas pasar agar roda ekonomi masyarakat di Jatibarang dan sekitarnya bisa kembali normal.
Diceritakannya serangkaian pemeriksaan dari pihak terkait, dalam hal ini Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ), bahkan dari pihak BPK Badan Pemeriksa Keuangan Sudah ke lokasi dan menyampaikan bahwa senior penurunan Pendapatan asli daerah dari sektor setoran target PAD pasar , di mana-mana berkurang.
Reporter: Teguh
Jakarta, DN-II Kenaikan pajak hanya akan memperburuk perekonomian di Indonesia saja bahkan akibat pajak dinaikan akan banyak lagi. Proyek yang mengarah kebutuhan Rakyat seperti apertemen perimahan yang mangkrak dengan arti kata di berbagai sektor akan terkendala perusahaan yang gulung tikar pembuangan yang mangkat dllnya
Presiden mestinya diberikan masukan oleh para penasehat negara yang bertugas di sisi yth Bapak Haji Prabowo Subianto jangan menang wae diam beribasa sangat disayangkan segala sesutu pikirkan dapat dari apa yang akan diwajibkan kepada masyarakat maupun pengusaha ” Ujar Prof Dr Sutan Nasomal Pakar hukum Internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak onlen dalam luar negeri dikantornya markas pusat partai Koalisi Rakyat Indonesia di bilangan Cijantung jakarta (3/6/2026) via telpon selulernya.
Prof Dr Sutan Nasomal : Rakyat Bangkrut Di Tengah Kenaikan Pajak Exstrem Kebijakan Presiden. Desakan untuk bisa bertahan hidup dan mendapatkan alur usaha sangat langka saat ini menurut Rakyat Indonesia. Lemahnya daya beli menimbulkan dampak pengurangan tenaga kerja secara meluas di semua provinsi.
Ini persoalan perut warga negara Indonesia yang terancam dan kehilangan harapan bisa tercipta jutaan lapangan pekerjaan dan bernaung di bawah kendali sang Presiden yang berkuasa serta bijaksana
Menuju dua tahun kepemimpinan Presiden RI yang mulia Jendral Haji Prabowo Subiyanto menekankan Ekonomi Pancasila adalah harapan seluruh masyarakat. Dalam kutipan Berita
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Pancasila harus menjadi fondasi utama dalam pembangunan nasional, termasuk dalam membangun sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam amanatnya saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jakarta, Senin (4/6/2026).
Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH menyampaikan kepada media. Para pemerhati masyarakat telah mencermati kebijakan Pajak 22% saat ini yang tentu berdampak kepada kebangkrutan besar pada usaha masyarakat dan melemahkan sendi sendi jaringan nasional serta internasional di sektor ekonomi di wilayah Indonesia.
Ketentuan nilai pajak saat ini akan mempengaruhi semua bidang usaha yang masih terpuruk dan akan terus terpuruk. Apalagi nilai rupiah semakin kandas jatuh nilainya yang jelas berdampak naiknya atau berganti harga kepada puluhan ribu item jenis barang.
Harapan masyarakat menengah kebawah bahwa ada solusi jelas bahwa masyarakat menengah kebawah mendapatkan ruang untuk mampu mandiri menjalankan usahanya dengan meningkatnya daya beli masyarakat.
Kini persoalan bertambah lagi dengan kebijakan pajak 22% yang memberatkan. Apalagi pemerintah tidak berhasil mendorong meningkatkan daya beli masyarakat.
Sejarah Indonesia mencatat bahwa hanya satu Presiden yang mampu meningkatkan nilai rupiah dan kekuatan daya beli masyarakat di saat terpuruk nyaitu PROF BJ HABIBI. Kemudian hal selanjutnya tidak ada lagi Presiden yang mampu mengurangi beban di pundak masyarakat. 
Apakah persoalan perut masyarakat tidak penting diperjuangkan.
Apakah persoalan daya beli masyarakat agar kembali kuat tidak penting diperjuangkan.
Prof Sutan Nasomal menghimbau kepada Pemerintah Indonesia agar lebih berani hadir membela masyarakat luas dari pada membela kepentingan para penari di atas penderitaan rakyatnya. Suara masyarakat ini mewakili 280 juta penduduk. Agar Presiden RI lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.
Jangan dijadikan tumbal nafas masyarakat atas kepentingan sekelompok orang yang serakah dan tak perduli dengan rakyat yang tertindas
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Pengasuh Ponpes ASS SAQWA SAQWA PLUS Call Center 087719021960
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
BREBES, DN-II Aktivitas parkir liar di kawasan strategis kembali mendapat sorotan. Kali ini, seorang pedagang jasa tambal ban yang telah beroperasi selama empat tahun mengeluhkan keberadaan parkir motor sembarangan yang dinilai menghalangi mata pencahariannya.
Dalam wawancara di lapangan pada Rabu (3/6/2026), narasumber yang merupakan pemilik usaha tambal ban tersebut mengungkapkan bahwa ia sering kali merasa terganggu oleh deretan motor yang diparkir tepat di depan tempat usahanya.
“Motor bisa sampai empat atau lima unit parkir di situ. Itu sangat mengganggu akses masuk pelanggan saya. Saya sampai harus menahan diri agar tidak terjadi perselisihan, karena kalau ditegur pun seringkali tidak diindahkan,” ujar narasumber saat dikonfirmasi.
Menurut penuturannya, permasalahan parkir ini terjadi tidak kenal waktu, baik pagi, siang, maupun malam. Kondisi ini dinilai menghambat arus lalu lintas pelanggan yang hendak menggunakan jasa tambal bannya.
Soroti Keberadaan Pedagang Lapis Sari
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain masalah parkir, narasumber juga menyinggung perihal keberadaan pedagang lapis sari yang baru beroperasi di sekitar lokasi tersebut selama kurang lebih satu bulan terakhir. Meski sempat dikaitkan dengan aktivitas di sekitar area usahanya, narasumber menegaskan bahwa ia tidak mengetahui secara detail latar belakang operasional pedagang tersebut.
“Kalau pedagang lapis sari itu baru sekitar sebulan di sini. Tapi sudah tiga sampai empat hari ini, mereka tidak terlihat berjualan, sepertinya sudah tutup sejak setelah Lebaran Haji,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pantauan di lokasi menunjukkan bahwa area tersebut memang tampak lebih lengang dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai penataan parkir maupun izin usaha di kawasan tersebut.
Warga berharap agar pihak berwenang dapat melakukan penataan lebih lanjut, khususnya dalam mengatur zona parkir agar tidak menghambat akses pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidupnya di kawasan tersebut.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan pergantian jajaran pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola organisasi sekaligus mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih efektif dan akuntabel.
Pengumuman pergantian pimpinan tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Ruang Sidang Kabinet, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Dalam konferensi pers tersebut, Mensesneg didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari.
Hasil Evaluasi 1,5 Tahun
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pergantian ini merupakan hasil dari proses monitoring dan evaluasi mendalam yang dilakukan pemerintah selama 1,5 tahun terakhir.
”Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, 2 Juni 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pimpinan Baru BGN
Dalam keputusan tersebut, Presiden Prabowo menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Nanik akan didampingi oleh dua Wakil Kepala, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Kepemimpinan baru ini menggantikan pejabat sebelumnya, yakni Dadan Hindayana (Kepala BGN) serta Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya (Wakil Kepala BGN). Atas nama pemerintah, Prasetyo menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi para pejabat lama dalam membangun fondasi kelembagaan Badan Gizi Nasional sejak awal dibentuk.
”Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi serta mengembangkan Badan Gizi Nasional,” imbuh Prasetyo.
Harapan Presiden untuk Kepemimpinan Baru
Presiden Prabowo menaruh harapan besar kepada jajaran pimpinan baru agar segera melakukan konsolidasi internal. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah hingga ke tingkat kabupaten/kota.
Menurut Mensesneg, sinergi yang kuat sangat krusial untuk memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan tetap memegang teguh prinsip akuntabilitas.
”Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia,” pungkasnya.
Bogor, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak generasi muda untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas diri dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Ajakan tersebut disampaikannya seiring optimisme berbagai lembaga internasional yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada masa mendatang.
Dalam konteks tersebut, keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang unggul menjadi faktor penting untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saat ini kita tengah mendapatkan bonus demografi [yaitu] ketika [usia] yang produktif lebih banyak daripada lansia dan anak-anak. Tapi, bonus demografi ini enggak selamanya,” jelas Bima saat menyampaikan keynote speech pada acara Kongres IV Blok Pelajar Politik Merdeka di Gedung Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Badan Narkotika Nasional (BNN), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/5/2026).
Dalam forum itu, Bima mengingatkan para pelajar agar tidak terjebak dalam kebingungan menentukan masa depan. Menurutnya, generasi muda harus mampu menyelesaikan persoalan dalam dirinya sendiri serta memiliki arah dan tujuan hidup yang jelas agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kualitas generasi muda tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Karena itu, generasi muda perlu tumbuh menjadi pribadi yang aktif, peka terhadap berbagai persoalan sosial, serta mampu menghadirkan solusi melalui kerja sama dan kolaborasi lintas sektor.
“Ingat kata-kata saya. Masa depan akan dimiliki orang-orang yang terampil untuk menggunakan jejaring dan berkolaborasi,” ungkapnya.
Selain membangun semangat kolaboratif, Bima juga mendorong para pelajar untuk terus memperkuat kompetensi dan memperluas wawasan global tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Menurutnya, generasi muda harus mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia sekaligus tetap menjaga semangat kebangsaan.
Pada kesempatan itu, Bima turut mengingatkan pentingnya memanfaatkan setiap momentum untuk mengembangkan diri. Ia menilai keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki seseorang, tetapi juga oleh kemauan untuk terus belajar, bergerak, dan mengambil peluang yang ada.
“Semua tokoh-tokoh besar adalah orang-orang yang hebat memanfaatkan momentum. Semua politisi, ilmuwan, pengusaha, itu mereka paham momentum,” tandasnya. Red
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) untuk mengambil peran strategis dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, kalangan intelektual memiliki tanggung jawab besar untuk melahirkan gagasan dan solusi yang mampu mengoptimalkan potensi bangsa.
Hal itu disampaikan Mendagri saat menghadiri acara Serah Terima Kepengurusan dan Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PIKI Masa Bakti 2026-2031 di Gereja Paulus Jakarta, Sabtu (30/5/2026).
Dalam sambutannya, Mendagri menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju pada 2045. Keyakinan tersebut didasarkan pada sejumlah keunggulan yang dimiliki Indonesia. Ini mulai dari kekayaan sumber daya alam, jumlah penduduk yang besar, hingga letak geografis yang strategis. “Saya termasuk posisi yang confident bahwa itu bisa terjadi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berbagai lembaga internasional telah memprediksi Indonesia berpotensi menjadi negara maju pada 2045. Menurut dia, prediksi tersebut bukan sekadar slogan, melainkan didukung oleh sejumlah faktor yang menjadi kekuatan Indonesia dibanding banyak negara lain.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mendagri menuturkan, hanya sedikit negara di dunia yang memiliki kombinasi sumber daya alam melimpah, tenaga kerja dalam jumlah besar, dan wilayah yang luas. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki ketiga modal tersebut.
Selain itu, Indonesia juga berada di jalur perdagangan internasional yang sangat strategis. Posisi geografis tersebut dinilai menjadi keuntungan besar yang perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa seluruh potensi tersebut tidak akan memberikan manfaat maksimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, ia berharap kalangan intelektual termasuk PIKI dapat berkontribusi melalui pemikiran dan inovasi yang dapat mempercepat kemajuan bangsa. “Inilah tugas para pemikir, tugas para cendekiawan, tugas para inteligensia,” katanya.
Menurutnya, kontribusi kelompok intelektual tidak ditentukan oleh jumlah, melainkan kualitas gagasan dan pengaruh yang dihasilkan. Ia mencontohkan sejumlah negara dengan populasi relatif kecil tapi mampu memiliki pengaruh besar di kancah global karena kualitas sumber daya manusianya.
“Jadi, kita harapkan dengan kemampuan inteligensia, PIKI akan memberikan sumbangsih bagi bangsa Indonesia,” tandasnya.
Turut hadir dalam kesempatan itu Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus Ketua Umum DPP PIKI masa bakti 2026-2031 Maruarar Sirait, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, serta pejabat maupun pihak terkait lainnya. Red
You cannot copy content of this page