Update Gempa NTT Hari ke-22: TNI Salurkan 12,5 Ton Bantuan via Udara, Total Logistik Capai 1.214 Ton
NTT, DN-II Penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) berlanjut hingga hari kedua puluh dua, Sabtu (5/9/2026).
TNI mengerahkan 3.545 personel untuk membantu masyarakat di sejumlah wilayah terdampak.
Pada hari ini, TNI mengirim 12,597 ton bantuan melalui jalur udara menggunakan pesawat TNI AU. Pengiriman tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terus terdistribusi ke wilayah yang membutuhkan.
Secara keseluruhan, bantuan yang telah dikirim TNI untuk masyarakat terdampak gempa NTT mencapai 1.214,097 ton, melalui jalur darat, laut, dan udara.
TNI terus bersinergi dengan BNPB, pemerintah daerah, serta unsur terkait dalam mendukung penanganan bencana dan membantu pemulihan masyarakat terdampak gempa NTT. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
TANA TORAJA, DN-II Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., mengecam keras kasus keracunan massal yang menimpa puluhan siswa SMP Negeri 1 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, pada Kamis (3/9/2026). Ia menilai insiden tersebut seharusnya tidak terjadi jika pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
”Dengan sudah ratusan kasus serupa terjadi di berbagai daerah di Indonesia, ini mestinya jadi pelajaran. Kasus di SMPN 1 Makale ini tidak akan terjadi kalau saja pihak pengelola SPPG MBG tidak lalai terhadap bahan makanan,” tegas Prof. Sutan saat dimintai tanggapan di Kantor Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Cijantung, Jakarta, Jumat (5/9/2026).
Dugaan Penggunaan Bahan Pangan Kadaluwarsa
Prof. Sutan menduga kuat adanya unsur kesengajaan dari pengelola SPPG MBG Tana Toraja demi meraih keuntungan berlipat ganda. Menurutnya, insiden ini bukan lagi persoalan administratif biasa, melainkan menyangkut keselamatan nyawa anak bangsa yang seharusnya dilindungi melalui program peningkatan gizi negara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Negara hadir lewat program MBG untuk menyehatkan, bukan untuk meracuni,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, untuk segera melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan apakah insiden tersebut murni kelalaian atau ada unsur kesengajaan yang masuk ke ranah pidana. Selain proses hukum, ia juga meminta Badan Gizi Nasional mengevaluasi total seluruh unit SPPG di Sulawesi Selatan maupun secara nasional.
Kronologi Singkat Kejadian
Sebelumnya, sebanyak 42 siswa SMPN 1 Makale dilarikan ke Puskesmas Makale Kota dan RSUD Tana Toraja usai menyantap menu MBG yang terdiri dari nasi, ayam suwir, sayur lodeh, dan susu. Sebanyak tiga siswa dilaporkan harus menjalani rawat inap akibat dehidrasi, sementara sampel makanan kini tengah diuji lebih lanjut oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Dinas Kesehatan setempat.
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., adalah Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Ketua Umum YPLBH, serta Rektor Universitas STIA STIH Pronass.
Jakarta, DN-II Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah tidak sekadar melakukan pemantauan dan mengumpulkan data. Tim harus mampu mengidentifikasi akar persoalan yang menghambat pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah, menentukan intervensi yang tepat, serta mengawal penyelesaiannya.
Hal tersebut disampaikan Tomsi saat memberikan pengarahan pada Rapat Penyusunan dan Pemaparan Rencana Kerja Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah menuju Target Pertumbuhan Ekonomi sebesar 8% di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta, Jumat (4/9/2026).
“Bapak/Ibu sekalian penanggung jawab wilayah bukan sekadar hanya mengumpulkan data, tetapi kita harus dapat poin untuk penyelesaian masalah ekonomi di daerah itu,” ujar Tomsi.
Tim tersebut bertugas melakukan pemantauan terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Setiap tim memiliki wilayah tanggung jawab yang harus dikawal, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.
Tugas inti tim meliputi koordinasi pelaksanaan pemantauan sesuai wilayah, pengumpulan data dan informasi perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah, verifikasi data dan informasi yang disampaikan pemerintah daerah (Pemda), serta analisis dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam menjalankan tugas tersebut, tim juga diminta mengawal Pemda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sembilan langkah konkret. Langkah tersebut meliputi percepatan realisasi APBD, percepatan realisasi APBN, percepatan proyek infrastruktur pemerintah, pengendalian harga bahan pokok, pencegahan ekspor dan impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan peternakan sesuai potensi lokal, peningkatan output industri manufaktur sesuai potensi lokal, serta kemudahan perizinan perusahaan.
Dari sembilan langkah tersebut, setiap daerah diminta menentukan setidaknya tiga langkah yang paling menentukan dalam mendorong pertumbuhan ekonominya. Penentuan prioritas perlu disesuaikan dengan potensi sekaligus persoalan utama yang dihadapi masing-masing daerah.
Karena itu, Tomsi menekankan bahwa pendekatan terhadap setiap daerah tidak dapat diseragamkan. Perbedaan karakteristik, potensi, dan persoalan ekonomi membuat intervensi yang dibutuhkan setiap daerah juga berbeda.
“Tidak semua daerah membutuhkan obat yang sama. Diagnosis [pasti] berbeda, maka intervensinya juga harus berbeda-beda. Kalau kita tidak tajam menganalisanya, penyakitnya enggak dapat secara rinci [gambaran masalah dan cara mengatasinya],” ungkapnya.
Untuk menghasilkan diagnosis yang tepat, Tomsi meminta Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah dilibatkan dalam koordinasi antara tim dan Pemda. Keterlibatan BPS diperlukan terutama untuk membantu memastikan data dan informasi mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Pemda benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan.
“Tim yang sudah kita bentuk tadi, ini kan sudah tahu provinsi, kemudian kota, dan kabupaten masing-masing, memiliki kewajiban … pengumpulan data dan informasi mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, setiap kita zoom dengan pemerintah daerah, tolong BPS daerah itu harus hadir di situ,” ungkapnya.
Dengan data yang terverifikasi dan analisis yang lebih tajam, tim diharapkan tidak berhenti pada identifikasi persoalan, tetapi mampu menentukan langkah penyelesaian yang konkret dan mengawal pelaksanaannya di masing-masing daerah.
Pada akhirnya, Tomsi menegaskan, keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari kenaikan angka pertumbuhan semata. Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak menciptakan pekerjaan belum cukup menjadi ukuran keberhasilan. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi investasi, lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan,” tandasnya. Red
Bandar Lampung, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus dikembangkan sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi, bukan sekadar unit usaha retail. KDKMP diarahkan untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat, layanan pemerintah, unit usaha, serta kemitraan strategis dalam satu ekosistem ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
“KDKMP ini akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Simpan pinjam itu salah satu saja. Di dalamnya bisa jadi ada toko sembako, ada apotek, dan semua barang subsidi disalurkan secara resmi melalui KDKMP ini,” ujar Bima dalam Seminar Nasional KDKMP bertema Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat di Gedung Semergou, Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026).
Menurut Bima, KDKMP tidak boleh dipersepsikan hanya sebagai pesaing minimarket. Koperasi tersebut memiliki fungsi yang lebih luas, antara lain memotong rantai pasok dan mengurangi peran perantara sehingga harga di tingkat petani dapat meningkat, sementara harga bagi konsumen dapat ditekan. KDKMP juga diharapkan berkontribusi dalam pengendalian inflasi dan penciptaan lapangan kerja di desa.
“KDKMP ini menggabungkan, satu, kebutuhan masyarakat, kedua, layanan pemerintah, dan yang ketiga, ini yang penting dan menarik, yaitu layanan bisnis. Warga butuh apa, pemerintah melayani apa, subsidi-subsidi tadi, dan ketiganya adalah unit-unit usaha bisnis dan potensi kemitraan strategis,” kata Bima.
Dalam implementasinya, KDKMP diarahkan mendukung distribusi bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pupuk, serta gas LPG bersubsidi. KDKMP juga didorong membangun ekosistem bersama program Makan Bergizi Gratis (MBG), antara lain dengan berperan sebagai agregator yang dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat setempat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bima menjelaskan, pengelolaan KDKMP saat ini masih berada dalam masa transisi sekitar dua tahun. Dalam periode tersebut, PT Agrinas Pangan Nusantara mengelola koperasi melalui penempatan personel yang terus dimatangkan, termasuk melalui pelatihan serta dengan mengakomodasi masukan dari kepala desa maupun lurah. Setelah masa transisi berakhir, KDKMP diarahkan menjadi aset dan milik desa atau kelurahan.
Sejumlah daerah, kata Bima, telah menunjukkan perkembangan positif. KDKMP Sidomulyo di Jember telah menembus ekspor kopi ke tiga negara, sementara KDKMP di Sulawesi Tenggara berhasil memasuki pasar Tiongkok. Jawa Timur juga disebut mencatatkan nilai transaksi KDKMP tertinggi secara nasional.
Bima menegaskan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pengembangan KDKMP berjalan optimal, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawalan implementasi di lapangan.
“Ujung tombaknya tentu pemerintahan daerah. Pak Mendagri Tito sudah mengeluarkan surat edaran, memastikan agar kepala daerah memberikan full atensi, mulai dari perencanaan. Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah silakan diselaraskan apabila ada hal yang perlu diakomodasi dengan KDKMP,” ujar Bima.
Terkait pemanfaatan lahan, Bima menjelaskan, lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat digunakan untuk mendukung KDKMP melalui skema kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala desa dapat berkoordinasi dengan kepala daerah untuk menyampaikan permohonan kepada BUMN terkait, termasuk opsi pinjam pakai tanpa pembayaran apabila memenuhi ketentuan.
Adapun target ideal luas lahan KDKMP mencapai 1.000 meter persegi. Namun, penerapannya dapat disesuaikan bagi daerah yang memiliki keterbatasan lahan.
Bima juga meminta pemerintah daerah memastikan proses verifikasi dan validasi dilakukan sebelum KDKMP diserahterimakan kepada desa atau pemerintah daerah. Tim yang dipimpin sekretaris daerah di masing-masing kabupaten/kota bertugas memeriksa administrasi, kesesuaian dokumen, serta kondisi lapangan dengan pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sekaligus mencegah persoalan di kemudian hari.
Seminar tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Forkopimda Provinsi Lampung, serta para bupati, camat, dan lurah. Red
Tegal, DN-II Personel Polsek Balapulang bersama Koramil Balapulang dan masyarakat bergerak cepat mengevakuasi ternak sekaligus membantu memadamkan kebakaran kandang kambing milik Bumdes Pemerintah Desa Pamiritan, Desa7 Pamiritan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jumat (4/9/2026).
Kebakaran diketahui sekitar pukul 13.15 WIB setelah warga melihat kobaran api disertai asap tebal dari area kandang. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Balapulang sekitar pukul 13.20 WIB.
Berdasarkan informasi awal, sebelum kebakaran terjadi terdapat aktivitas pembakaran sampah di sekitar kandang sekitar pukul 11.15 WIB. Setelah api diketahui membesar, Kapolsek Balapulang bersama personel segera mendatangi lokasi. Petugas kemudian berkoordinasi dengan pemadam kebakaran serta bersama anggota Koramil dan masyarakat melakukan penanganan.
Di tengah kobaran api, petugas dan warga terlebih dahulu berupaya menyelamatkan kambing yang masih dapat dievakuasi. Setelah itu, pemadaman dilakukan menggunakan air dan peralatan yang tersedia hingga api berhasil dipadamkan sekitar pukul 14.30 WIB.
Kapolsek Balapulang IPTU Syaeful Hidayat, S.H. mengatakan, prioritas petugas saat tiba di lokasi adalah mencegah api semakin meluas sekaligus menyelamatkan ternak yang masih memungkinkan untuk dievakuasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Begitu menerima laporan, anggota langsung menuju lokasi. Bersama TNI dan masyarakat, kami melakukan pemadaman sekaligus mengevakuasi kambing yang masih dapat diselamatkan agar dampak kebakaran tidak semakin besar,” ujar IPTU Syaeful Hidayat, S.H.
Kapolsek mengimbau masyarakat agar tidak meninggalkan aktivitas pembakaran sampah tanpa pengawasan, terlebih di sekitar bangunan atau kandang yang mudah terbakar.
“Kami mengingatkan masyarakat untuk tidak meninggalkan api atau pembakaran sampah begitu saja. Pastikan api benar-benar padam dan jauhkan sumber api dari material yang mudah terbakar. Pencegahan menjadi langkah paling penting agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
Dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa. Namun, berdasarkan pendataan awal, sebanyak 75 ekor kambing dilaporkan terdampak dengan taksiran kerugian sekitar Rp150 juta, sedangkan kerusakan bangunan kandang yang terbuat dari kayu diperkirakan mencapai Rp150 juta. Total kerugian materiil diperkirakan sekitar Rp300 juta.
Polsek Balapulang telah melakukan pengecekan tempat kejadian, berkoordinasi dengan Unit Identifikasi Polres Tegal dan Damkar, serta mencatat keterangan saksi untuk mendalami penyebab kebakaran. ( S. Bimantoro )
jarbaru, DN-II Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tidak hanya dilakukan ketika api mulai berkobar. Di balik setiap operasi pemadaman, kesiapan sumber air menjadi salah satu faktor penting yang harus dipastikan setiap saat. Hal tersebut menjadi perhatian Lanud Sjamsudin Noor melalui Satgas Pengamanan Irigasi Embung Jokowi yang terus menjaga kesiapan sarana pendukung operasi Karhutla di Kalimantan Selatan, Jumat (04/09/2026).
Berlokasi di kawasan Tegal Arum, Embung Jokowi menjadi salah satu sumber air strategis dalam mendukung operasi pemadaman Karhutla, khususnya di wilayah sekitar Bandara Syamsudin Noor. Karena itu, personel Satgas Irigasi Lanud Sam secara konsisten melaksanakan pengamanan, pemeliharaan, serta pengecekan sarana dan prasarana guna memastikan seluruh sistem siap digunakan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan.
Pengecekan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari unit pompa, mesin penggerak, generator, selang bertekanan tinggi, rangka apung, hingga saringan air. Setiap komponen diperiksa untuk memastikan tidak terdapat kendala yang dapat menghambat distribusi air saat operasi pemadaman berlangsung.
Bukan hanya peralatan yang menjadi perhatian. Keamanan fasilitas dan lingkungan sekitar Embung Jokowi juga dijaga secara berkelanjutan. Personel melaksanakan pengamanan selama 24 jam melalui sistem piket bergilir, sehingga kondisi lokasi dapat terus dipantau sekaligus mengantisipasi potensi titik api maupun gangguan terhadap fasilitas pendukung operasi.
Dalam pelaksanaannya, Satgas Irigasi Lanud Sam juga terus memperkuat sinergi dengan unsur terkait. Dukungan alat berat dimanfaatkan untuk menjaga akses menuju lokasi, menata saluran, serta memastikan jalur suplai air tetap terbuka dan dapat berfungsi dengan baik. Kesiapan tersebut menunjukkan bahwa perjuangan menghadapi Karhutla tidak hanya berlangsung di garis depan ketika api membesar. Jauh sebelum itu, personel Lanud Sam telah memastikan sumber daya, sarana, dan personel berada dalam kondisi siap untuk bergerak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui kesiapsiagaan 24 jam, pemeliharaan sarana secara berkelanjutan, serta koordinasi lintas unsur, Lanud Sam terus memperkuat dukungan TNI Angkatan Udara dalam penanganan Karhutla di Kalsel. Setiap pompa air yang siap, setiap saluran yang terjaga, dan setiap personel yang berjaga menjadi bagian dari kesiapan menghadapi ancaman api sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak Karhutla. Red
Kota Tegal, DN-II BNN Kota Tegal bersama Sentra Satria Baturaden, Kementerian Sosial (Kemensos) RI, memberikan bantuan sosial kepada 11 klien pascarehabilitasi BNN Kota Tegal. Selain sebagai bentuk kepedulian terhadap korban penyalahgunaan narkoba, bantuan tersebut diberikan sebagai upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar, mendukung keberlanjutan pendidikan, serta mendorong kemandirian klien setelah menjalani proses rehabilitasi.
Bantuan diberikan berdasarkan hasil dari asesmen yang sebelumnya dilakukan oleh Kemensos atas usulan BNN Kota Tegal. Dengan demikian, jenis bantuan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klien sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara tepat sasaran.
Sebanyak 6 klien menerima paket sembako, yang masing-masing terdiri atas 20 kilogram beras, satu dus mi instan, serta paket kebutuhan nutrisi lainnya. Sementara 4 klien rehabilitasi anak ( pelajar ) mendapatkan paket kebutuhan dasar sekolah berupa sepatu, tas, alat tulis, dan paket kebutuhan nutrisi. Sementara itu, untuk bantuan keuangan sekolah akan disalurkan melalui transfer langsung ke rekening sekolah.
Selain bantuan kebutuhan dasar dan pendidikan, terdapat 1 paket bantuan kewirausahaan berupa 7 karung pakan bebek. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan usaha klien sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan kemandirian.
Kepala BNN Kota Tegal, Kunarto, S.Pd.I., MH. menyampaikan apresiasi kepada Sentra Satria Baturaden (Kemensos) atas dukungan yang diberikan kepada para klien pascarehabilitasi BNN Kota Tegal.
“Kami mengapresiasi dukungan dari Sentra Satria Baturaden. Bantuan ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pemulihan dan membangun kemandirian klien pascarehabilitasi,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, proses rehabilitasi tidak berhenti setelah klien menyelesaikan layanan rehabilitasi. Dukungan pascarehabilitasi menjadi salah satu faktor penting agar klien dapat kembali menjalani kehidupan secara produktif, melanjutkan pendidikan, mengembangkan potensi, serta berperan positif di lingkungan keluarga dan masyarakat.
Melalui kolaborasi antara BNN Kota Tegal dan Kemensos, diharapkan dukungan terhadap klien pascarehabilitasi dapat terus diperkuat dan diberikan sesuai kebutuhan. Sinergi tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan mencegah klien kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. ( S. Bimantoro )
TAPANULI SELATAN, DN-II Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung kondisi hunian sementara (huntara) di Desa Napa, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (04/09/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Wapres menyempatkan diri untuk mendengarkan aspirasi serta keluhan warga yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara pada akhir November 2025 lalu. Hingga saat ini, sebagian warga masih harus menempati huntara sambil menantikan realisasi pembangunan hunian tetap (huntap).
Menanggapi penantian warga, Wapres menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang terjadi sekaligus memastikan bahwa proses pembangunan huntap bagi warga terdampak akan segera dimulai pada bulan ini. Ia menegaskan bahwa komitmen pemerintah tidak hanya terbatas pada penyediaan fisik rumah, tetapi juga memastikan aspek keamanan, kenyamanan, serta ketersediaan fasilitas dasar yang berfungsi dengan baik.
Rangkaian kunjungan kerja Wapres di Sumatera Utara kali ini mencakup peninjauan di tiga lokasi hunian bagi warga terdampak bencana, yakni huntap Aek Parombunan di Kota Sibolga, huntap Desa Hapesong Baru, serta huntara Desa Napa di Kabupaten Tapanuli Selatan.
Lebih lanjut, Wapres menekankan pentingnya sinergi yang solid dan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan harus segera ditindaklanjuti secara cepat dan tepat agar masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan serta aktivitas sehari-hari secara layak. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
TAPANULI TENGAH, DN-II Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming melaksanakan kunjungan kerja ke SMA Negeri 1 Barus, yang terletak di Desa Padang Masiang, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada Jumat (04/09/2026).
Kunjungan ini bertujuan memastikan layanan pendidikan pascabencana di sekolah tersebut berjalan optimal dan seluruh fasilitas belajar mengajar segera pulih sepenuhnya.
Sekolah ini sebelumnya diterjang banjir besar setinggi 1,5 hingga 2 meter pada November 2025 lalu. Bencana tersebut dipicu oleh luapan Sungai Aek Sirahar yang berada sekitar 250 meter di bagian belakang sekolah. Tingginya debit air yang datang bersamaan dengan endapan lumpur tebal merendam seluruh area sekolah dan menghancurkan berbagai fasilitas penting, mulai dari ruang kelas, buku perpustakaan, perangkat komputer, hingga meja dan kursi siswa. Kenaikan air yang cepat membuat sebagian besar inventaris sekolah tidak sempat diselamatkan, sehingga sempat melumpuhkan kegiatan belajar mengajar (KBM).
Di hadapan para guru dan siswa, Wapres Gibran menyampaikan apresiasi tinggi atas keteguhan tenaga pendidik serta semangat para siswa. Meskipun kondisi sekolah belum sepenuhnya pulih, proses pembelajaran tetap dapat terus berjalan di tengah keterbatasan. Wapres menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat kolaborasi guna mempercepat proses pemulihan infrastruktur sekaligus memenuhi berbagai fasilitas penunjang yang dibutuhkan.
Sebagai wujud dukungan nyata, Wapres Gibran menyerahkan sejumlah bantuan operasional dan penunjang pendidikan secara langsung. Bantuan tersebut meliputi perangkat laptop, komputer, buku pelajaran, perlengkapan pencahayaan seperti lampu, kipas angin, serta berbagai sarana pendukung KBM lainnya. Selain itu, Wapres juga secara khusus menginstruksikan para pejabat terkait di tingkat pusat dan daerah agar berkoordinasi secara intensif guna merampungkan pemenuhan fasilitas sekolah dalam waktu singkat. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
HAMBALANG, DN-II Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran pimpinan Danantara di kediaman pribadi beliau di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (4/9/2026).
Pertemuan strategis ini difokuskan untuk membahas percepatan hilirisasi komoditas serta langkah lanjutan penataan dan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam arahannya, Kepala Negara menekankan pentingnya eksekusi kebijakan yang terukur dan menyeluruh. Langkah ini bertujuan membentuk struktur perusahaan negara yang kian efisien, sehat secara finansial, profesional, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Pertemuan tersebut merumuskan sejumlah poin krusial sebagai berikut:
Percepatan Hilirisasi Nasional: Penguatan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam domestik, menarik arus investasi berkualitas, serta mendistribusikan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat luas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Capaian Penataan BUMN: Evaluasi perkembangan instruksi presiden terkait perampingan korporasi negara. Hingga saat ini, sebanyak 290 entitas BUMN non-produktif telah resmi ditutup, yang berhasil mencatatkan penghematan anggaran negara hingga Rp50 triliun.
Target Konsolidasi Lanjutan: Pemerintah menetapkan target penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari roadmap konsolidasi dan efisiensi birokrasi korporasi negara.
Proyeksi Efisiensi Anggaran: Restrukturisasi dan perampingan lanjutan tersebut diproyeksikan mampu mendatangkan efisiensi tambahan pada anggaran negara hingga mencapai Rp100 triliun.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan penting tersebut antara lain Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Red
You cannot copy content of this page