BEKASI, DN-II Permintaan biaya sebesar Rp820.000 per siswa untuk pembelian seragam dan atribut di SMP Negeri 1 Cabangbungin, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, menuai sorotan tajam dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia Kabupaten Bekasi. (1/10/2026).
Sejumlah orang tua atau wali murid mempertanyakan dasar penetapan nominal tersebut, rincian barang yang diperoleh, mekanisme pengadaan, hingga status pembayaran apakah bersifat wajib atau sukarela.
Persoalan ini mendesak untuk diklarifikasi mengingat adanya batasan tegas dalam regulasi daerah dan nasional yang melarang praktik penjualan atau pengarahan pengadaan seragam oleh satuan pendidikan.
Tinjauan Yuridis: Perda Kabupaten Bekasi dan Putusan MK
Sorotan utama IWO Indonesia didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021. Dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, secara eksplisit diatur bahwa satuan pendidikan dilarang menjual atau mengarahkan pembelian buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, bahan pakaian seragam, atau perlengkapan pendidikan di tempat yang telah ditentukan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pasal tersebut juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan larangan penjualan atau pengarahan pembelian perlengkapan sekolah akan dikenakan sanksi administratif.
Selain aturan tingkat daerah, persoalan pembiayaan ini juga bersinggungan langsung dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024.
Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus dimaknai bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.
Mengingat jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan bagian dari pendidikan dasar, penegasan konstitusional ini memperkuat posisi hukum bahwa segala bentuk pungutan wajib di sekolah negeri harus diawasi ketat.
Sejalan dengan Arah Kebijakan Pendidikan Gratis Nasional
IWO Indonesia menilai polemik ini muncul di tengah komitmen kuat pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait pendidikan gratis di sekolah negeri.
Dalam keterangan resmi pemerintah, Presiden Prabowo menegaskan bahwa biaya pendidikan negeri mulai dari tingkat dasar (SD), menengah (SMP, SMA), hingga perguruan tinggi negeri harus digratiskan guna meringankan beban masyarakat. Arah kebijakan strategis ini menuntut tata kelola pembiayaan di tingkat satuan pendidikan agar berjalan transparan dan akuntabel.
Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, Afifudin alias Bang Opik, menyatakan bahwa masyarakat berhak mendapatkan kejelasan atas beban finansial yang muncul di sekolah negeri.
“Rp820.000 per siswa bukan angka yang kecil. Orang tua berhak mengetahui uang tersebut untuk apa, apa saja yang diperoleh siswa, bagaimana mekanisme pengadaannya, siapa yang mengelola, dan apakah pembayaran itu wajib atau sukarela,” tegas Afifudin.
Menurutnya, klarifikasi dari pihak sekolah tidak cukup hanya dijawab secara umum bahwa dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan seragam. Sekolah wajib membuka rincian harga satuan, mekanisme penunjukan pengadaan, serta dasar hukum kewajibannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kalau memang siswa bebas membeli seragam di luar selama spesifikasinya sesuai, silakan jelaskan. Namun, jika siswa diwajibkan membeli paket Rp820.000 melalui sekolah atau pihak tertentu, hal itu harus memiliki landasan hukum yang sah,” imbuhnya.
Tanggapan Pihak Sekolah 
Saat dikonfirmasi oleh tim investigasi DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi melalui pesan singkat WhatsApp, Humas SMP Negeri 1 Cabangbungin menyatakan akan segera menelusuri persoalan tersebut kepada pihak internal yang menangani pengelolaan perlengkapan siswa.
“Nanti saya mau telusuri dulu sama yang mengelola perlengkapan itu, secepatnya nanti dikabari,” ujar Humas SMPN 1 Cabangbungin.
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah belum memberikan penjelasan komprehensif mengenai rincian barang, dasar penetapan nominal, maupun mekanisme pengadaan seragam tersebut.
8 Poin Tuntutan Klarifikasi IWO Indonesia Kabupaten Bekasi
Untuk memastikan penyelesaian masalah secara objektif dan transparan, DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi mendesak Kepala SMP Negeri 1 Cabangbungin dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi agar segera menjawab delapan poin krusial berikut:
Apa dasar hukum atau regulasi penetapan biaya Rp820.000 per siswa?
Apakah pembayaran tersebut bersifat wajib atau sukarela bagi orang tua murid?
Apa saja rincian jenis seragam dan atribut yang diperoleh siswa?
Berapa rincian harga satuan untuk masing-masing jenis barang tersebut?
Siapa pihak atau vendor yang mengelola dan melaksanakan pengadaan barang?
Apakah orang tua/siswa diperbolehkan membeli seragam sendiri di luar sekolah dengan spesifikasi yang sama?
Apakah pengadaan ini didasarkan pada hasil rapat resmi bersama Komite Sekolah dan orang tua?
Bagaimana mekanisme pencatatan keuangan serta pertanggungjawaban dana tersebut?
IWO Indonesia juga meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk proaktif melakukan peninjauan, pembinaan, serta pemeriksaan terhadap mekanisme pengadaan seragam di sekolah tersebut.
“Kami tidak sedang memvonis sekolah melakukan pelanggaran, melainkan meminta transparansi dan akuntabilitas data. Jika semuanya sesuai prosedur, silakan buka ke publik. Tetapi jika ditemukan maladministrasi atau pelanggaran aturan, tentu harus ada tindakan tegas,” pungkas Afifudin.
Tmi Red
JAKARTA, DN-II Komisi III DPR RI secara aklamasi menyetujui penunjukan Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang baru. Komjen Suyudi diputuskan untuk menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Persetujuan tersebut resmi diberikan setelah Komjen Suyudi menjalani seluruh rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di ruang rapat Komisi III DPR RI pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Proses Uji Kelayakan dan Kepatutan
Dalam proses tersebut, Komjen Pol Suyudi Ario Seto memaparkan visi, misi, serta program prioritas kerjanya sebagai calon Kapolri di hadapan para anggota dewan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dasar Pengusulan Presiden Prabowo
Langkah pergantian kepemimpinan di tubuh Polri ini diawali dengan pengiriman Surat Presiden (Surpres) oleh Presiden Prabowo Subianto kepada DPR RI. Surpres dengan Nomor R-57/Surpres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 tersebut berisi usulan resmi pemberhentian Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri sekaligus pengangkatan calon Kapolri yang baru.
Tahapan Selanjutnya
Menyusul tercapainya persetujuan di tingkat Komisi III ini, agenda berikutnya adalah membawa keputusan tersebut ke dalam Rapat Paripurna DPR RI guna mendapatkan pengesahan resmi sebagai Kapolri terpilih sebelum dilantik oleh Presiden.
Tim
#SuyudiArioSeto #Kapolri #Polri #DPRRI #KomisiIII #ListyoSigitPrabowo #PrabowoSubianto #BeritaTerkini #BeritaIndonesia
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 yang khidmat digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, pada Kamis, 1 Oktober 2025.
Rangkaian upacara diawali dengan salam kebangsaan, penghormatan kebesaran, serta laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Bertindak sebagai Komandan Upacara pada kesempatan tersebut adalah Kolonel Marinir Edo Sidharta Halilintar.
Dalam suasana yang sarat akan nilai historis, Presiden Prabowo memimpin para peserta upacara untuk mengheningkan cipta, mengenang jasa para pahlawan revolusi yang gugur demi mempertahankan ideologi bangsa.
“Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan revolusi dan para pendahulu kita yang telah berkorban untuk kedaulatan, kehormatan, kemerdekaan bangsa Indonesia, dan untuk mempertahankan Pancasila,” ucap Presiden Prabowo.
Pembacaan Naskah Kenegaraan dan Doa
Upacara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan naskah Pancasila oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Sesi berikutnya diisi dengan pembacaan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Adapun Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, bertugas membacakan sekaligus menandatangani naskah ikrar. Seluruh rangkaian upacara kenegaraan ini ditutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar.
Tinjau Sumur Lubang Buaya dan Resmikan Museum
Usai upacara, Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri Kabinet dan tamu undangan berjalan kaki menuju Sumur Lubang Buaya—lokasi bersejarah yang menjadi simbol perjuangan sekaligus pengingat atas kekejaman peristiwa G30S/PKI. Di tempat tersebut, Kepala Negara sempat memanjatkan doa khusus bagi para pahlawan revolusi.
Agenda Kepala Negara berlanjut dengan meninjau sejumlah diorama serta ruang immersive di Museum Kesaktian Pancasila. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan peresmian renovasi Museum Kesaktian Pancasila yang ditandai secara simbolis melalui penandatanganan prasasti oleh Presiden Prabowo Subianto. Red
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (30/09/2026).
Rapat tersebut secara khusus membahas penyiapan berbagai program bantuan pemerintah pada kuartal keempat (IV) tahun 2026 guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa rangkaian program perlindungan sosial ini mencakup sejumlah langkah konkret:
Pembukaan Rekening: Ditujukan bagi masyarakat kelompok desil 1 hingga desil 4 yang berusia di atas 17 tahun.
Bantuan Pangan Beras: Penyaluran 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan kepada 33.244.408 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bantuan Subsidi Upah (BSU): Penyaluran subsidi sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan yang menyasar sekitar 13,3 juta pekerja.
Proyeksi dan Insentif Ekonomi 2027
Selain fokus pada kuartal IV 2026, pemerintah juga tengah mematangkan berbagai kelanjutan program serta insentif ekonomi strategis untuk tahun 2027, di antaranya:
Program magang dan vokasi.
Perluasan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta ke seluruh sektor.
Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Kelanjutan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan hingga harga Rp2 miliar.
Skema baru KPR bersubsidi dengan bunga 6 persen untuk hunian hingga Rp500 juta bagi masyarakat berpenghasilan tetap sekitar Rp17 juta.
Penyesuaian regulasi standar kadar logam mulia untuk mendukung industri perhiasan.
Airlangga menambahkan, pemerintah saat ini sedang merampungkan berbagai regulasi teknis pendukung, sementara kebutuhan anggaran untuk keseluruhan program masih dalam proses penyisiran secara mendalam oleh Menteri Keuangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red/BPMI Sekretariat Presiden
Hashtag: #KemensetnegRI #RilisPresiden
Sragen, DN-II Menjelang aktivitas padat masyarakat, Babinsa Koramil 07/Ngrampal menerjunkan personel untuk menggelar patroli ketat di sejumlah titik rawan dan pusat keramaian di wilayah Kecamatan Ngrampal, Kamis (1/10/2026).
Kegiatan pemantauan tersebut difokuskan pada pengamanan kawasan strategis di area Bener. Dua personel Babinsa, yakni Sertu Sutrisno dan Serda Ariyadi, menyusuri sejumlah lokasi vital mulai dari SPBU Bener, pusat perbelanjaan Alfamart, hingga fasilitas pengisian angin nitrogen di pinggir jalur utama.
Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi potensi tindak kriminalitas serta memastikan ketertiban dan kenyamanan warga yang beraktivitas di ruang publik.
“Kehadiran TNI di lapangan merupakan bentuk pelayanan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kami memantau langsung titik-titik pusat aktivitas warga demi mencegah adanya gangguan kamtibmas,” ujar Sertu Sutrisno di sela-sela kegiatan.
Kehadiran jajaran Koramil 07/Ngrampal ini pun disambut hangat oleh para pekerja di area objek vital. Rian (28), salah satu petugas pengisian BBM di SPBU Bener, mengaku kehadiran petugas TNI membawa dampak positif bagi keteraturan di lapangan. Red/Ak
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
SURABAYA, DN-II Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menegaskan bahwa program transmigrasi bukan sekadar perpindahan penduduk, melainkan strategi nyata dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber utama dalam Kuliah Tamu Program Doktor Agribisnis di Kampus Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Surabaya, pada Rabu (30/9/2026).
Kuliah tamu ini mengusung tema “Transformasi Kawasan Transmigrasi Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Lumbung Pangan Nasional”. Hadir dalam kesempatan tersebut Rektor UPN Prof. Dr. Ir. H. Akhmad Fauzi, M.M.T., IPU; Wakil Rektor I Prof. Euis Nurul Hidayah, M.T., Ph.D; Wakil Rektor II Prof. Dr. Ir. Sukendah, M.Sc; Wakil Rektor III Prof. Dr. Drs. Lukman Arif, M.Si; para dekan; serta mahasiswa program doktor.
Perjuangan dan Peran Negara dalam Transmigrasi
Dalam pemaparannya, Viva Yoga menuturkan bahwa menjadi seorang transmigran memerlukan perjuangan hidup dan keberanian yang luar biasa. Mereka harus rela meninggalkan kampung halaman dan sanak saudara demi merintis kehidupan di wilayah yang belum dikenal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Oleh negara, mereka diberi lahan seluas 2 hektare untuk pemukiman dan pekarangan, serta sisanya untuk lahan usaha. Setelah ditempatkan, transmigran tidak dilepas begitu saja, melainkan diberikan jaminan hidup selama 1 hingga 1,5 tahun tergantung dari lokasi penempatan,” ungkap Viva Yoga. Menurutnya, hal ini menunjukkan kehadiran negara yang luar biasa dalam menyediakan sumber ekonomi bagi kepala keluarga.
Meski demikian, diakuinya bahwa tantangan di lapangan cukup dinamis. Keberhasilan sangat ditentukan oleh ketahanan mental dan kerja keras para transmigran. Ia mencontohkan kisah sukses seorang transmigran di Bungo, Jambi, yang berhasil sukses dari pengelolaan perkebunan kelapa sawit setelah 10 tahun merantau, hingga mampu menyekolahkan anaknya ke luar negeri.
“Mereka yang memiliki daya tahan kuat akan berhasil. Dari sinilah transmigrasi berperan nyata untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat,” tegasnya.
Kawasan Transmigrasi sebagai Lumbung Pangan Nasional
Selain mengangkat taraf hidup individu, kawasan transmigrasi kini menjelma menjadi pilar utama ketahanan pangan nasional. Viva Yoga mencontohkan Kawasan Transmigrasi Telang di Banyuasin, Sumatera Selatan, yang dinobatkan sebagai salah satu penghasil beras terbesar di Indonesia.
Berdasarkan catatan tahun 2025, Kabupaten Banyuasin mampu memproduksi gabah kering hingga 1,2 juta ton dari lahan seluas 189.000 hektare, di mana 70 persen di antaranya berada di kawasan transmigrasi. Di kawasan Muara Telang, misalnya, terdapat ribuan hektare sawah produktif yang mampu panen sebanyak dua hingga tiga kali dalam setahun dengan hasil mencapai 7 hingga 8 ton per hektare.
Dampak Jangka Panjang dan Sinergi Perguruan Tinggi
Sejak resmi dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno tahun 1950, program transmigrasi terbukti sukses menciptakan pusat-pusat interaksi ekonomi, sosial, dan budaya yang melahirkan wilayah administratif baru.
“Tercatat telah terbentuk 1.567 desa definitif, 466 kecamatan, 116 kabupaten/kota, dan 3 provinsi dari adanya program transmigrasi. Di wilayah-wilayah inilah muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” sebut Viva Yoga.
Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan tersebut, Kementerian Transmigrasi berkomitmen untuk terus menggandeng dunia pendidikan tinggi. Mengingat pengelolaan alam dan lahan transmigrasi membutuhkan riset serta teknologi tepat guna, Viva Yoga berharap sinergi antara Kementerian Transmigrasi dan UPN Veteran Jatim dapat terjalin kembali dengan erat di masa mendatang. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jakarta, DN-II Mabes TNI menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 yang dipimpin Pa Sahli Tk. III Bid. Komsos Panglima TNI Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, S.Sos., M.M., selaku Inspektur Upacara yang diikuti prajurit dan PNS Mabes TNI di Lapangan Apel B3 Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (1/10/2026).
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk mengenang dan meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.
Peringatan ini juga menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bagi TNI, nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Semangat persatuan, kebersamaan dan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia terus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas prajurit dan PNS TNI.
Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, TNI terus meneguhkan komitmennya untuk menjaga nilai-nilai Pancasila serta memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan. Nilai tersebut menjadi pijakan dalam menjaga keutuhan NKRI dan melaksanakan pengabdian terbaik kepada rakyat. Red/Casroni
#tniprima #tnirakyat #indonesiaberdaulat
Jakarta, DN-II Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R mendampingi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dalam acara penganugerahan Satyalancana Dharma Samudera kepada 361 personel Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF) atas kontribusinya dalam mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, bertempat di atas Kapal JS Kunisaki, Pelabuhan Internasional Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat, Rabu (30/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 92 personel JMSDF hadir mewakili para penerima penghargaan. Penganugerahan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi personel JMSDF dalam membantu untuk mempercepat penanganan karhutla di sejumlah wilayah di Kalimantan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Duta Besar Jepang untuk Indonesia Ueno Atsushi beserta delegasi kedua negara. Kerja sama Indonesia dan Jepang diwujudkan melalui dukungan kemanusiaan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam melindungi masyarakat dan mengatasi dampak bencana.
Kolaborasi ini sekaligus mencerminkan semangat saling menghormati, saling mendukung, serta memperkuat persahabatan dan hubungan bilateral Indonesia–Jepang melalui aksi nyata dalam kepentingan kemanusiaan. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tnirakyat #indonesiaberdaulat
KOTA TEGAL, DN-II Pemerintah Kota Tegal memberikan apresiasi kepada para wajib pajak, pelaku usaha, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), kelurahan, dan kecamatan yang dinilai berkontribusi dalam mendukung penerimaan pajak daerah.
Apresiasi tersebut diberikan dalam Tax Gathering dan Penghargaan Wajib Pajak Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Ki Gede Sebayu Kompleks Balai Kota Tegal, Rabu, (30/9/2026) pagi
Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi momentum untuk menyatukan langkah, meneguhkan komitmen, sekaligus menyampaikan terima kasih kepada para wajib pajak yang telah taat dan konsisten mendukung pembangunan Kota Tegal.
“Pajak adalah tulang punggung perekonomian daerah dan wujud kepedulian warga terhadap kemajuan kota,” ujar Dedy Yon.
Menurutnya, pajak menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selanjutnya digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan hingga penataan lingkungan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dedy Yon mengibaratkan pajak sebagai bentuk gotong royong modern. Jika dahulu masyarakat bergotong royong membangun fasilitas dengan tenaga, saat ini semangat gotong royong tersebut diwujudkan melalui pembayaran pajak untuk mendukung pembangunan kota.
“Pajak adalah cara kita bergandengan tangan, saling menopang, dan memastikan Kota Tegal terus maju,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut diberikan penghargaan kepada sejumlah wajib pajak dan pihak yang dinilai berprestasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tahun 2025.
Penghargaan diberikan kepada Kejaksaan Negeri Kota Tegal atas Pemulihan Keuangan daerah melalui bantuan hukum non ligitasi tahun 2025.
Untuk kategori Wajib Pajak Terbaik PPh Makanan dan Minuman – Kontributor Terbesar Tahun 2025, penghargaan diberikan kepada PT Cahaya Tirta Rasa sebagai peringkat pertama, McDonald’s Tegal peringkat kedua, dan PT Richeese Kuliner Indonesia peringkat ketiga.
Sementara kategori PPh Makanan dan Minuman – Best Newcomer Tahun 2025 diraih Wizzmie Tegal sebagai peringkat pertama, Marugame Udon Tegal peringkat kedua, dan Sate Kambing Muda Cempe Lemu (Gajahmada) sebagai peringkat ketiga.
Untuk kategori Wajib Pajak Terbaik – Self Assessment Tahun 2025, penghargaan diberikan kepada PT Adhichandra Grahawisata, PT Cinemaxx Global Pasifik, dan PT Reska Multi Usaha, masing-masing sebagai peringkat pertama, kedua, dan ketiga.
Sedangkan kategori Wajib Pajak Terbaik – Official Assessment Tahun 2025 diberikan kepada PT Karya Satria Adv sebagai peringkat pertama, Rita Ritelindo Mall sebagai peringkat kedua, dan PT Menara Laut Bersatu sebagai peringkat ketiga.
Penghargaan juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terbaik Tahun 2025, dengan peringkat pertama Christina Agustini, S.H., M.Kn., peringkat kedua Suprihatin, S.H., dan peringkat ketiga Siti Sopiah, S.H.
Sementara itu, dalam kategori Kelurahan Terbaik Realisasi Capaian PBB-P2 Tahun 2025, peringkat pertama diraih Kelurahan Pekauman, peringkat kedua Kelurahan Mangkukusuman dan peringkat ketiga Kelurahan Randugunting.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk kategori Kecamatan Terbaik Realisasi Capaian PBB-P2 Tahun 2025, penghargaan diberikan kepada Kecamatan Tegal Barat.
Dalam.kesempatan itu, Dedy Yon juga mengapresiasi kinerja perangkat daerah, khususnya Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Tegal, agar terus memberikan pelayanan perpajakan secara profesional dan transparan. Menurutnya, pengelolaan pajak yang baik penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Kepada seluruh wajib pajak, Dedy Yon mengajak agar komitmen membayar pajak terus dijaga dan budaya taat pajak ditanamkan dalam kehidupan masyarakat.
“Budaya taat pajak adalah budaya warga yang peduli, warga yang bijak, dan warga yang cinta kotanya,” pungkasnya.
Melalui Tax Gathering dan Penghargaan Wajib Pajak Tahun 2026, Pemkot Tegal berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan pajak terus terjaga, sehingga penerimaan daerah dapat semakin optimal untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Tegal.(* S. Bimantoro )