SMP Negeri 1 Rambang Kuang Siap Sambut Siswa Baru, Kuota Terbatas Hanya 2 Rombel
Ogan Ilir, www.detik-nasional.com // SMP Negeri 1 Rambang Kuang secara resmi mengumumkan kesiapannya untuk melaksanakan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjelang tahun pelajaran 2026/2027. Pihak sekolah kini tengah mematangkan berbagai persiapan teknis guna memastikan proses seleksi dan administrasi dapat berjalan dengan lancar dan transparan bagi seluruh calon pendaftar.
Pada tahun ajaran ini, SMP Negeri 1 Rambang Kuang menetapkan kebijakan pembatasan kuota demi menjaga mutu pembelajaran yang efektif dan kondusif. Sekolah hanya akan menampung peserta didik baru sebanyak-banyaknya dua rombongan belajar (rombel). Oleh karena itu, para orang tua diimbau untuk memperhatikan jadwal pendaftaran agar anak-anak mereka tidak kehabisan kuota kursi yang tersedia.
Untuk dapat diterima di sekolah ini, para calon peserta didik harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif yang telah ditentukan. Berkas utama yang wajib disiapkan oleh pendaftar meliputi fotokopi Surat Tanda Kelulusan (STK) dari jenjang sekolah dasar, serta dokumen kependudukan resmi seperti fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK).
Selain dokumen data diri calon siswa, pihak sekolah juga mewajibkan lampiran dokumen pendukung dari orang tua atau wali murid. Persyaratan tersebut di antaranya adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, serta dua lembar materai senilai Rp 10.000 yang nantinya akan digunakan untuk keperluan penandatanganan pakta integritas atau surat pernyataan resmi sekolah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui pengumuman ini, Darmansyah M.Pd selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Rambang Kuang berharap seluruh masyarakat, khususnya para orang tua di wilayah Kecamatan Rambang Kuang, dapat segera mempersiapkan segala berkas yang diperlukan sejak dini. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir kendala administratif saat proses pendaftaran resmi mulai dibuka nantinya.
Report : JULIYAN
Jakarta, DN-II Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi merasa senang suksesi atau peralihan posisi Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PAN Jakarta berjalan sukses, lancar, dan memiliki harapan ke depan. “Setelah mas Eko Patrio (Eko Hendro Purnomo), PAN DKI Jakarta sekarang di bawah ketuanya Uya Kuya (Surya Utama)”, ujarnya. “Selamat dan sukses buat mas Uya Kuya untuk memimpin PAN Jakarta”, tambahnya.
Ungkapan demikian disampaikan Viva Yoga selepas mengikuti Pelantikan DPW dan DPD PAN se-Jakarta, (27/6/2926), Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta, 2026. Baik Eko Patrio maupun Uya Kuya, saat ini tercatat sebagai anggota MPR/DPR Periode 2024-2029.
Diakui partai berlambang matahari ini memiliki banyak wakil rakyat dan sebagian kader dari kalangan artis dan seniman. Meski demikian ditegaskan artis dan seniman yang bergabung di PAN memiliki kelebihan. “Terbukti di bawah Eko Patrio, perolehan kursi PAN di Jakarta baik untuk DPR dan DPRD meningkat secara signifikan”, ujarnya.
Viva Yoga optimis cita-cita PAN menjadi 3 besar di DKI Jakarta di bawah pimpinan Uya Kuya bisa terealisasi. “Seperti kata Bang Zul (Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan) tadi, Uya Kuya seorang briliant leader”, tuturnya. Dijelaskan, sebagai briliant sebab ia bisa memilih pengurus yang tepat dan bila sudah memiliki pengurus yang tepat maka proses selanjutnya, baik itu logistik dan strategi, akan mudah dilalui atau akan datang sendiri. “Bang Zul mengakui Uya Kuya salah satu kader terbaik” tutur pria asa Lamongan, Jawa Timur, itu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Diakui, Uya Kuya tak hanya sekrang artis namun juga berjiwa muda. Disebut saat acara pelantikan disuguhkan berbagai pentas seni dan budaya dengan nuansa anak muda, energik, dan modern. Dengan gaya anak muda inilah partai dengan jersey warna biru ini merasa optimis bisa mendulang suara lebih banyak dari kalangan anak-anak muda. “Suara Generasi Z dan Milineal akan mendominasi Pemilu 2029”, ungkapnya.
Viva Yoga kepada wartawan mengatakan dirinya mengajak kepada seluruh anggota dan kader PAN untuk mengimplementasikan pesan-pesan dari Bang Zul terkait filosofi lambang PAN. “Matahari menyinari semua makhluk hidup tanpa membeda-bedakan”, ujarnya. “Dengan filosofi ini PAN merupakan partai yang inklusif dan memberi keadilan bagi semua”, tambahnya. Sifatnya yang demikian disebut sebagai rahmatan lil’alamin. ”Memberi rahmat dan berkah bagi seluruh umat manusia”, tutur mantan Presidium MN KAHMI itu.
Dalam pelantikan itu hadir Ketua Umum PAN sekaligus Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Sudanto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Wamenko Pangan Hanif Faisol, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, ketua Komisi III DPR Habiburrahman, anggota DPD RI Fahira Fahmi Idris, serta ribuan kader dan anggota PAN lainnya. Red
Surabaya, DN-II Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Madura Indonesia (AMI) secara tegas menyatakan menolak wacana pemekaran daerah pemilihan (dapil) di Kota Surabaya. AMI menilai kebijakan tersebut bukan merupakan kebutuhan mendesak masyarakat dan berpotensi menimbulkan polemik baru dalam proses demokrasi. (28/6/2026).
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa pembahasan mengenai pemekaran dapil seharusnya tidak menjadi prioritas ketika masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan, mulai dari lapangan pekerjaan, kemiskinan, pelayanan publik, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran yang perlu mendapat perhatian serius.
“Kami menolak wacana pemekaran dapil apabila hanya didasarkan pada kepentingan politik tertentu. Demokrasi harus dibangun untuk memperkuat representasi rakyat, bukan menjadi instrumen yang justru membuka ruang kepentingan segelintir pihak,” tegas Baihaki.
Menurutnya, perubahan konfigurasi dapil harus memiliki dasar yang kuat, transparan, serta benar-benar bertujuan meningkatkan kualitas keterwakilan masyarakat, bukan sekadar mengubah peta politik menjelang kontestasi pemilu.
AMI juga mengingatkan agar penyelenggara pemilu tetap menjaga independensi dan tidak mengambil kebijakan yang dapat memunculkan persepsi publik bahwa perubahan dapil dilakukan untuk menguntungkan pihak atau kelompok politik tertentu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Jangan sampai energi bangsa dihabiskan untuk membahas perubahan dapil, sementara persoalan yang langsung dirasakan masyarakat belum terselesaikan rakyat membutuhkan solusi konkret, bukan manuver politik yang berpotensi menambah beban demokrasi,” lanjutnya.
AMI mendesak seluruh pihak agar lebih mengedepankan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan elektoral.
Menurut organisasi tersebut, apabila memang akan dilakukan perubahan dapil, prosesnya harus melalui kajian akademis yang komprehensif, melibatkan partisipasi publik secara luas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.
“AMI akan mengawal setiap kebijakan yang berkaitan dengan demokrasi agar tetap berpihak kepada rakyat, bukan kepada kepentingan politik sesaat. Demokrasi adalah milik rakyat, sehingga setiap perubahan sistem harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan kecurigaan dan perpecahan,” tutup Baihaki. Red
JAKARTA, DN-II Ratusan kader muda Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN) dari berbagai penjuru Nusantara memadati Gelanggang Remaja Bulungan, Jakarta, pada Minggu (21/6/2026) malam.
Kehadiran mereka guna mengawal dan menyaksikan langsung adu gagasan enam Calon Ketua Umum (Caketum) BM PAN 2026, yang menjadi rangkaian penting menjelang Kongres VII BM PAN di Banten.
Keenam kandidat yang tampil memaparkan visinya adalah Slamet Ariyadi, Mora Harahap, Mitra Fakhruddin, Maulana Muhammad, Riyan Hidayat, dan Husmaluddin. Meski terbilang muda, para kandidat tersebut memiliki rekam jejak strategis di pemerintahan dan legislatif, mulai dari Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, hingga Wakil Bupati.
Acara debat ini turut dihadiri oleh jajaran petinggi partai, di antaranya Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Ketua Umum BM PAN Sigit Purnomo Said (Pasha Ungu), serta tokoh senior dan mantan Ketua Umum BM PAN, Ahmad Yohan dan Ahmad Rizki Sadig.
Bertindak sebagai panelis dalam sesi pendalaman materi, Viva Yoga Mauladi memberikan arahan strategis bagi nakhoda baru BM PAN ke depan. Ia menekankan tiga aspek krusial yang harus diimplementasikan oleh organisasi pemuda berlambang matahari putih tersebut:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Digitalisasi Organisasi: Viva menyebut adopsi teknologi informasi sebagai langkah mutlak untuk reformasi tata kelola politik modern. “Digitalisasi sekarang menjadi bagian yang tidak bisa ditinggalkan dalam dunia politik. Ke depan, BM PAN wajib melakukan digitalisasi demi mendukung peningkatan elektoral partai,” tegasnya.
Transparansi Pendanaan: Sejalan dengan visi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk mewujudkan partai yang modern, logistik menjadi syarat penting pendamping ideologi. Viva menegaskan perlunya keterbukaan sumber dana. “Sumber pendanaan, apakah itu dari uang pribadi ketua umum atau pihak lain, harus sepenuhnya transparan,” tutur pria asal Lamongan, Jawa Timur tersebut.
Konsolidasi Simultan: Viva mengingatkan agar konsolidasi tidak dilakukan secara parsial. Selain melalui jalur formal organisasi seperti kaderisasi dan rapat rutin, BM PAN didorong untuk menciptakan program-program riil yang berdampak langsung pada penguatan elektabilitas PAN.
Di akhir pemaparannya, Viva Yoga secara khusus mengapresiasi kontribusi besar BM PAN terhadap eksistensi partai. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sekitar 22 persen wakil rakyat dari PAN, baik di tingkat DPRD maupun DPR RI, lahir dari rahim BM PAN.
“BM PAN memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Kekuatan ini harus terus dijaga dan dikuatkan untuk memastikan kemenangan PAN pada Pemilu 2029 mendatang,” pungkasnya di hadapan ratusan kader dan penonton streaming daring. Red
Makassar, DN-II Cipayung Plus Kota Makassar Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi ekonomi nasional dan berbagai persoalan sosial yang dinilai semakin membebani kehidupan rakyat. (20/6/2026).
Aksi yang dimulai pada pukul 16.00 WITA tersebut diikuti oleh berbagai organisasi kemahasiswaan, yakni PMKRI, PMII, GMNI, GMKI, LMND, IMM, IMM Makassar Timur, dan KAMMI.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami tekanan hingga berada pada kisaran Rp17.900–Rp18.000 per dolar AS.
Menurut mereka, kondisi tersebut bukan sekadar gejolak pasar biasa, melainkan indikator adanya tekanan serius terhadap fondasi ekonomi nasional yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Cipayung Plus Kota Makassar Menggugat menilai pelemahan rupiah merupakan akumulasi berbagai faktor global dan domestik, mulai dari ketegangan geopolitik internasional, penguatan dolar AS, keluarnya modal asing, hingga menurunnya kemampuan domestik dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kondisi ini dinilai berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatnya harga pangan dan bahan baku industri, bertambahnya biaya pendidikan dan kesehatan yang masih bergantung pada impor, meningkatnya beban utang sektor swasta berbasis dolar AS, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.
Ketua PMII Cabang Makassar sekaligus Jenderal Lapangan aksi, Hariandi, menyampaikan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan ekonomi nasional dan lebih fokus pada penyelesaian persoalan fundamental yang berdampak langsung terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
“Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan ekonomi nasional dan lebih fokus menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental yang berdampak langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Negara harus hadir memberikan kepastian dan perlindungan bagi rakyat di tengah situasi ekonomi yang semakin tidak menentu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PMKRI Cabang Makassar, Michael Angelo Tandiayuk, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk sikap moral mahasiswa dalam merespons berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum mampu menjawab persoalan rakyat.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.
“Aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam merespons berbagai kebijakan pemerintah yang hingga saat ini belum mampu menjawab kebutuhan rakyat secara menyeluruh. Mahasiswa memiliki kewajiban historis untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat banyak,” katanya.
Ketua GMNI Cabang Makassar, Royntus A. Abu, menyoroti tata kelola dan kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai belum menunjukkan efektivitas serta transparansi dalam menjalankan program-program strategis pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
“Kami menyoroti tata kelola dan kinerja BGN yang hingga saat ini dinilai belum menunjukkan efektivitas dan transparansi yang memadai dalam menjalankan program-program strategis pemerintah. Setiap program yang menggunakan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada rakyat,” ucapnya.
Senada dengan itu, Ketua GMKI Cabang Makassar, Febri Tiring, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan publik agar lembaga negara tetap bekerja sesuai mandat rakyat.
Dalam orasinya, ia menyampaikan bahwa BGN dibentuk untuk menjawab persoalan mendasar terkait ketahanan dan kualitas gizi masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Namun, apabila dalam pelaksanaannya muncul berbagai persoalan tata kelola dan minim transparansi, maka evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan BGN merupakan langkah yang wajar dan perlu dilakukan.
“Aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan publik agar setiap lembaga negara tetap bekerja sesuai mandat rakyat. BGN dibentuk untuk menjawab persoalan mendasar terkait ketahanan dan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, apabila terdapat persoalan tata kelola dan minim transparansi, maka evaluasi total terhadap kepemimpinan lembaga tersebut merupakan langkah yang wajar dan harus dilakukan,” tegasnya.
Ketua Eksekutif Kota LMND Makassar, Nur Alif, dalam orasinya menekankan bahwa lembaga negara yang mengurus persoalan gizi masyarakat tidak boleh berjalan tanpa pengawasan publik yang kuat.
Ia juga mendesak pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan kebijakan yang mampu memperkuat produksi nasional dan menciptakan nilai tambah ekonomi.
Negara harus membangun fondasi ekonomi yang mandiri dan berdaulat, bukan sekadar memperbesar belanja negara tanpa arah transformasi yang jelas.
“Kami mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program strategis nasional, termasuk Program MBG, Kopdes Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Indonesia membutuhkan kebijakan yang mampu memperkuat produksi nasional, menciptakan nilai tambah ekonomi, dan membangun fondasi ekonomi yang mandiri serta berdaulat,” jelasnya.
Di sisi lain, Ketua IMM Cabang Makassar, Firman Karim, menyoroti kondisi pendidikan nasional yang masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kerusakan fasilitas sekolah, kekurangan tenaga pengajar, keterbatasan sarana belajar, hingga mahalnya biaya pendidikan yang menjadi beban masyarakat.
Ia menilai ironis apabila anggaran pendidikan justru berpotensi tergerus untuk program-program di luar sektor pendidikan.
“Di berbagai daerah masih terdapat banyak sekolah yang mengalami kerusakan, kekurangan tenaga pengajar, keterbatasan sarana belajar, hingga mahalnya biaya pendidikan yang menjadi beban masyarakat. Pemerintah harus memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk menjawab persoalan mendasar pendidikan nasional dan tidak tergerus oleh kepentingan di luar sektor pendidikan,” katanya.
Sementara itu, Ketua IMM Makassar Timur, Raihan Renanda H., menegaskan pentingnya restorasi menyeluruh terhadap aparat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar kembali pada fungsi utamanya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.
Menurutnya, reformasi kelembagaan, penguatan profesionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang adil harus menjadi prioritas utama.
“Sudah saatnya dilakukan restorasi menyeluruh terhadap aparat negara agar kembali pada fungsi utamanya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Reformasi kelembagaan, penguatan profesionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang berkeadilan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan demokrasi Indonesia,” ujarnya.
Ketua PD KAMMI Makassar, Muhammad Ilham, turut menyoroti persoalan ketenagakerjaan yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius.
Ia menyebut tingginya angka pengangguran, maraknya PHK di berbagai sektor, serta sulitnya lulusan perguruan tinggi memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kompetensinya sebagai masalah yang harus segera mendapatkan perhatian pemerintah.
“Hingga hari ini masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari tingginya angka pengangguran, maraknya PHK di berbagai sektor, hingga sulitnya lulusan perguruan tinggi memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kompetensinya. Pemerintah harus menghadirkan kebijakan yang mampu membuka lapangan kerja dan menjamin masa depan generasi muda Indonesia,” kata dia.
Melalui aksi tersebut, Cipayung Plus Kota Makassar Menggugat menyampaikan sejumlah catatan kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Mereka menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukan sekadar seremonial maupun momentum sesaat, melainkan bagian dari komitmen gerakan mahasiswa untuk terus mengawal berbagai persoalan rakyat.
“Kami menegaskan bahwa aksi ini bukanlah seremonial dan momentum semata. Kami akan kembali dengan massa yang lebih besar untuk terus menyuarakan berbagai isu yang kami bawa dan mengawal kepentingan rakyat,” tegas perwakilan Cipayung Plus Kota Makassar Menggugat. (Red)***
Jakarta, DN-II Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan untuk merealisasikan program-program kerja Kementerian Transmigrasi (Kementrans) perlu didukung alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan. Untuk merealisasikan program kerja di Tahun Anggaran (TA) 2027, kementerian ini menyebut membutuhkan anggaran sebesar Rp1,9 triliun.
Ungkapan demikian disampaikan selepas dirinya mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi V dan mitra kerjanya dalam Penetapan Hasil Pembahasan RKA K/L dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2027, di Ruang Komisi V, Gedung Nusantara, Komplek MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, (17/6/2026).
Menurut Viva Yoga alokasi anggaran yang diajukan itu merupakan usulan perubahan dari anggaran yang sebelumnya diajukan dengan alokasi Rp970 miliar. Dengan perubahan pengajuan anggaran diharapkan mampu meningkatkan anggaran sesuai kebutuhan di TA 2027. “Hasil rapat hari ini menetapkan pagu indikatif anggaran Kementrans sebesar Rp400,2 miliar”, ujarnya.
Pagu indikatif ini dalam rapat sebelumnya diakui oleh anggota Komisi V perlu ditingkatkan agar realisasi program-program kerja Kementrans bisa berjalan sesuai target.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Komisi V dan mitra juga akan melakukan sinkronisasi anggaran dalam RAPBN Tahun 2027”, ujanrya. Sinkronisasi ini mengacu pada fungsi dan program yang sesuai dengan saran, masukan, serta usulan Komisi V. Dalam rapat itu seluruh fraksi menyetujui apa yang telah dibahas.
Dalam rapat yang dihadiri oleh 34 anggota dari berbagai fraksi itu dihadiri oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Kepala Basarnas Mohammad Syafii. Red
JAKARTA, DN-II Sebuah Laporan Analitis-Kritis: Dekonstruksi Politik Pajak dan Utang dalam Bingkai Manufaktur Konsensus Oligarki
Gempar. Kata itu terlontar. Tapi kita tidak sedang menghadapi gempa tektonik, melainkan gempa struktural: goncangan arsitektur kuasa yang mulai retak diterjang gelombang kesadaran publik. Kita saksikan pernyataan kontroversial Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, bukan sekadar opini politik, melainkan representasi kanonik dari “manufaktur konsensus” yang dirajut oleh negara dan elite finansial. (,15/6/ 2026).
Ketika ia menuntut pemerintah “menggenjot penerimaan pajak” untuk menutup utang negara yang meroket, yang terjadi bukanlah sebuah solusi, melainkan propagasi ideologis bahwa krisis fiskal harus dibebankan kepada rakyat — sebuah ilusi kebutuhan (necessary illusion) yang diciptakan agar penindasan struktural tampak alamiah.
Kemudian, dari koridor intelektual, muncullah intervensi linguistik-tajam yang membelah ilusi itu: Pakar Hukum Internasional sekaligus Ketua Umum Advokat Muda Indonedia, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, melakukan sebuah tindakan counter-hegemonic. Dalam terminologi Prof Dr Nasomal, ini adalah pembongkaran terhadap doktrin resmi, di mana intelektual organik yang berani bersuara melampaui batas-batas wacana yang diproduksi oleh media korporat.
Dari X ke Arena Publik: Ledakan di Jantung Propaganda
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pertama, media sosial, yang acapkali berfungsi sebagai alat pengalih perhatian, kali ini berbalik menjadi instrumen pembongkaran. Akun X viral @Lambe******, dengan gaya satir dan sinisnya yang menyelidik, membongkar kontradiksi fundamental:
“Guys, udah pada tau bekum nih? Ketua Komisi XI DPR RI minta pemerintah lebih agresif narik pajak biar utang negara tetap kebayar. Sekali lagi, wakil rakyat minta pemerintah makin galak memajaki rakyat.”
Ini bukan sekadar keluhan. Ini adalah artikulasi kepedihan kelas menengah-bawah yang dipaksa menanggung beban eksternalitas sistemik. Narasi “utang harus dibayar” adalah omong kosong ideologis jika konteksnya adalah menekan konsumsi domestik demi membayar kreditur global. Pertanyaan kritisnya: “Ini perwakilan rakyat atau perwakilan utang?” adalah pertanyaan yang menembus tirai linguistik. Dalam kerangka Prof Dr Nasomal, ini adalah pertanyaan tentang subjek politik: siapa yang sesungguhnya direpresentasikan oleh DPR? Konstituen atau pemilik modal?
Intervensi Prof. Dr. Sutan Nasomal: Suara di Luar Arena yang Diizinkan
Lalu, di tengah debur ombak kemarahan publik yang acapkali diserap dan diredam oleh algoritma, muncullah suara dari otoritas moral-intelektual. Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, melakukan apa yang dalam tradisi intelektual radikal disebut sebagai “Speaking truth to power” (Menyampaikan kebenaran kepada pihak yang berkuas). Pernyataannya adalah sebuah aksi linguistik yang bersifat performatif dan transformatif:
“Saya, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, angkat bicara tegas! Desakan DPR ini TIDAK BISA DIBIARKAN. Ini bukan solusi, ini resep bencana! Pajak itu kewajiban, tapi negara punya kewajiban lebih besar: melindungi rakyat dari tekanan ekonomi.”
Di sini Prof. Nasomal membongkar kerangka berpikir elitis: bahwa “Kewajiban” warga negara (pajak) tidak dapat dipisahkan dari “Kewajiban” negara (proteksi sosial). Ini adalah serangan terhadap doktrin neoliberal yang secara sepihak menekankan tanggung jawab individu tanpa mempertanyakan tanggung jawab struktural negara dan korporasi. Ketika ia menyatakan, “Utang Rp9.920 triliun lebih jangan dijadikan alasan untuk memeras rakyat lewat pajak!”, ia sedang membuka kedok problem eksternalitas: siapakah yang menikmati akumulasi utang tersebut? Untuk siapa proyek-proyek mercusuar itu? Untuk siapa bunga obligasi itu dibayarkan? Dan siapa yang kini disuruh membayar?
Pernyataannya yang tajam, “Rakyat sedang babak belur. Harga pokok naik, pendidikan mahal, kesehatan mencekik, daya beli ambrol. Jangan tambah sakitnya!” adalah pengingkaran total terhadap logika pasar yang membiarkan rakyat mati pelan-pelan demi menjaga “stabilitas fiskal”.
Data Bom Waktu: Utopia Fiskal di Atas Puing Sosial
Klaim resmi seringkali disajikan sebagai keniscayaan teknis. Tetapi fakta fiskal harus dibaca dengan kacamata distribusi kuasa. Data Kementerian Keuangan menunjukkan posisi utang negara per 31 Maret 2026 telah membengkak menjadi Rp9.920,42 triliun. Dikatakan pula Debt Service Ratio “kurang ideal”.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam analisis Prof Dr Nasomal, “kurang ideal” adalah pemaknaan elitis yang diterjemahkan menjadi: “Rakyat harus membayar lebih”. Tidak pernah dibahas radikal: audit utang, negosiasi ulang yang radikal, atau pemajakan progresif terhadap kekayaan super-kaya dan korporasi ekstraktif. Tidak. Solusi yang ditawarkan adalah instrumen fiskal regresif: PPN yang mencekik, pajak penghasilan yang menekan pekerja formal, dan cukai yang membunuh industri kecil. Inilah mekanisme transfer kekayaan dari bawah ke atas (upward redistribution) yang dibungkus dengan bahasa teknokratis “menggenjot penerimaan”.
Peringatan ekonom independen bahwa agresivitas pajak hanya akan mematikan usaha kecil dan menambah angka kemiskinan adalah kebenaran empiris yang secara sistematis diabaikan oleh media yang terkonsentrasi.
DPR: Instrumen Representasi atau Sabuk Transmisi Kapital?
Publik kini mulai bertanya, menggemakan pertanyaan yang sama: “DPR Perwakilan Siapa?” Dalam model analitis kita, DPR, ketika menjadi corong penagih utang alih-alih pembela hak rakyat, sedang menjalankan fungsi “sabuk transmisi” (transmission belt) dari kepentingan modal finansial ke dalam kebijakan negara. Mereka tidak lagi berfungsi sebagai parlemen dalam demokrasi substantif, melainkan sebagai agen struktural yang memastikan bahwa utang negara tetap dibayar tepat waktu meskipun dengan mengorbankan sirkulasi darah ekonomi rakyat.
Simpulan Analitis: Mengapa Ledakan Ini Sebuah Keniscayaan?
Kami mendukung sepenuhnya pernyataan Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH. Apa yang ia suarakan adalah penolakan terhadap mekanisme “pemiskinan yang direncanakan” (planned impoverishment) melalui rekayasa fiskal. Seruan “Jangan coba-coba sentuh kantong rakyat!” bukanlah populisme kosong, melainkan deklarasi melawan predasi negara oleh kekuatan pasar. Ini adalah panggilan untuk membangun demos sejati, di mana demokrasi berarti kekuasaan rakyat, bukan kekuasaan kreditur.
Jagat maya panas. Tapi panasnya bukan sekadar viralitas, melainkan panasnya kesadaran kelas yang perlahan-lahan mencairkan kebekuan ideologis. Pilihannya kini jelas: DPR mendinginkan suhu dengan menjadi alat pemadam aspirasi, atau tersapu gelombang rakyat yang menuntut demokrasi bukan hanya di bilik suara, melainkan di setiap ayat undang-undang yang mengatur isi dompet dan piring makan mereka.
Tolak Pajak Membabi Buta! Utang Harus Dikelola Secara Demokratis, Bukan Dilimpahkan ke Punggung Rakyat!
Nara Sumber Profesor Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional Presiden Partai Oposisi Merdeka Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
Jakarta DN-II Pimpinan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pasca Bencana DPR RI bersama perwakilan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) memimpin rapat gabungan bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera dari unsur pemerintah. Rapat koordinasi tingkat tinggi ini digelar di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta. (27/5/206).
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh 28 menteri dan wakil menteri terkait, serta para Kepala Daerah yang wilayahnya terdampak bencana.
Dalam pembukaannya, Pimpinan Rapat menyampaikan apresiasi atas sinergi yang kuat antara seluruh pihak. “Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Satgas Pemulihan Pasca-Bencana DPR RI, Satgas dari pihak Pemerintah, serta seluruh hadirin yang kami hormati dalam rapat koordinasi hari ini,” ungkapnya.
Agenda utama rapat difokuskan pada pembahasan situasi terkini pasca-bencana di Sumatera, pemetaan kebutuhan baru, serta penyusunan langkah-langkah taktis dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta sosial-ekonomi warga. 
Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir langsung, antara lain:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mendagri Tito Karnavian (Ketua Satgas Pemerintah)
Menko PMK Pratikno
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
(Serta jajaran Menteri Agama, Mendikdasmen, Menteri UMKM, Menteri KKP, Menteri PKP, Menteri Pariwisata, dan Wamensesneg).
Dari jajaran pemerintah daerah, hadir memberikan laporan langsung di antaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf beserta Wakil Gubernur.
Melalui koordinasi intensif ini, DPR RI dan Pemerintah berkomitmen untuk memastikan proses pemulihan berjalan cepat, tepat sasaran, dan akuntabel. Sinergi ini menjadi bukti nyata komitmen seluruh elemen bangsa untuk terus bergerak dan berdampak demi Indonesia Raya. Red
Upacara Perdana Berlangsung Khidmat, SDN 04 Rambang Kuang Sambut Kepala Sekolah Baru
RAMBANG KUANG , www.detik-nasional.com // Suasana khidmat sekaligus penuh semangat menyelimuti lapangan SDN 04 Rambang Kuang pada Senin pagi (11/05/2026). Upacara bendera mingguan kali ini terasa sangat spesial karena menjadi momen perdana bagi Kepala Sekolah yang baru, Dismawati, S.Ag., S.Pd., untuk hadir dan berinteraksi langsung di hadapan publik sekolah.
Kehadiran sosok pemimpin baru ini disambut dengan kehangatan dan antusiasme yang luar biasa. Sejak pagi hari, seluruh dewan guru, staf tata usaha, hingga seluruh murid tampak berbaris rapi dengan raut wajah ceria, siap menyambut nakhoda baru yang akan membawa membawa perubahan positif bagi sekolah mereka.
Dalam amanatnya sebagai pembina upacara, Dismawati, S.Ag., S.Pd., menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh keluarga besar SDN 04 Rambang Kuang. Beliau menekankan pentingnya menjaga kedisiplinan, mempererat tali silaturahmi, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah demi kenyamanan proses belajar mengajar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Kepala Sekolah juga mengajak seluruh elemen sekolah, terutama para guru, untuk saling bahu-bahu dan bekerja sama. Menurutnya, visi dan misi sekolah untuk mencetak generasi yang cerdas dan berakhlak mulia hanya dapat terwujud melalui sinergi yang kuat dan komunikasi yang baik antar semua pihak.
Momen upacara perdana ini tidak hanya menjadi ajang perkenalan resmi, tetapi juga menandai dimulainya babak baru dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di wilayah Rambang Kuang. Semangat kebersamaan yang terpancar dari seluruh warga sekolah diharapkan mampu menjadi modal utama dalam mendukung program-program literasi dan prestasi ke depan.
Upacara pun berlangsung dengan tertib dan lancar hingga barisan dibubarkan. Setelah upacara selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi bersalam-salaman antara kepala sekolah baru, para guru, dan murid sebagai simbol keharmonisan dan awal mulanya lembaran kerja yang penuh optimisme.
REPORT : JULIYAN
TEGAL, DN-II Program Car Free Night (CFN) yang selama ini berlangsung di kompleks Alun-alun dan Jalan Pancasila Kota Tegal resmi dihentikan. Keputusan besar ini diambil menyusul kunjungan kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI yang menyoroti dampak ekonomi warga serta gangguan akses ibadah akibat kebijakan tersebut.
Evaluasi total ini digodok dalam rapat dengar pendapat terkait Kebijakan CFN, Penataan Kawasan Alun-alun, serta Gangguan Akses Tempat Ibadah yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Tegal, Senin (25/5/2026) pagi.
Berdampak pada Pendapatan UMKM dan Akses Ibadah
Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, menegaskan bahwa kehadiran mereka di Kota Tegal merupakan manifestasi fungsi parlemen dalam menjamin hak sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat.
Berdasarkan temuan di lapangan, pelaksanaan CFN dinilai kurang tepat sasaran karena justru memicu penurunan omzet para pelaku usaha di kawasan Alun-alun Kota Tegal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Semestinya persoalan ini bisa selesai di tingkat DPRD. Tapi tidak apa-apa, kami (BAM DPR RI) hadir untuk membantu mengurai masalah dan memastikan ada jalan keluar yang berkeadilan,” ujar Ahmad Heryawan.
Selain penghentian CFN, BAM DPR RI juga menyoroti kemacetan akibat pasar tiban di Jalan Slamet Riyadi setiap Minggu pagi yang menutup akses jemaat menuju Vihara (Meditation Center) dan Gereja Pantekosta. Ahmad Heryawan menilai aspirasi dari pengelola tempat ibadah tersebut sangat rasional.
“Mereka tidak meminta yang berlebihan, hanya meminta hak akses jalan yang bersih dan tidak terganggu saat beribadah,” tegasnya di hadapan forum yang juga dihadiri anggota DPR RI lain seperti Adian Napitupulu dan Harris Turino. 
Respons Pemerintah Kota Tegal
Merespons keputusan tersebut, Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, mengakui bahwa pasca-penataan, kawasan Alun-alun dan Jalan Pancasila memang mengalami lonjakan aktivitas yang luar biasa dari masyarakat.
“Aktivitas masyarakat saat ini tidak hanya ramai pada akhir pekan saja, tetapi sudah menjadi pusat keramaian hampir setiap hari,” jelas Dedy Yon yang hadir didampingi Wakil Wali Kota Tazkiyyatul Muthmainnah dan Sekda Agus Dwi Sulistyantono.
Untuk mengantisipasi dampak kemacetan pasca-perubahan kebijakan ini, Pemkot Tegal mengeklaim telah menyiapkan sejumlah kantong parkir strategis. Beberapa titik yang disiapkan antara lain kawasan eks CMJT (JTAB), kawasan Water Leiding, hingga optimalisasi lahan milik PT KAI di Jalan Semeru.
Dengan dihentikannya program CFN ini, diharapkan roda perekonomian para pedagang di sekitar Alun-alun kembali pulih, sekaligus mengembalikan kenyamanan umat beragama dalam menjalankan ibadah tanpa hambatan akses.
Reporter: S Bimontoro
You cannot copy content of this page