Brebes, DN-II Dalam rangka mempersiapkan pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Ke 127 Tahun Anggaran 2026 Kodim 0713/Brebes, Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Aula Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes. Rabu(4/2/2026)
Rapat Koordinasi yang dimulai pukul 08.00 WIB ini dihadiri oleh Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Sapto Beoto, S.E., M.Si., Perwakilan Forkopimda Kabupaten Brebes, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Tim Upacara, Tim Kesehatan, Tim Fisik, Tim Non Fisik, Forkopimca Banjarharjo, serta Pemerintah Desa Cikuya. 
Dalam kesempatan tersebut Dandim 0713/Brebes Letkol Inf Sapto Broto, menyampaikan Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah strategis dan teknis dalam mendukung kelancaran upacara pembukaan maupun seluruh rangkaian kegiatan fisik dan nonfisik TMMD Reguler Ke 127 di Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo.
“Sinergi dan komitmen seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan program TMMD, sebagai upaya mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat.” Ucap Dandim.
Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai aspek penting mulai dari kesiapan infrastruktur, pelibatan masyarakat, pelayanan kesehatan, hingga program-program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan fisik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong diharapkan TMMD Reguler Ke 127 Tahun 2026 dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Cikuya. (Red/Pen0713)
JAKARTA, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (6/2/2026). Pertemuan bilateral ini menghasilkan sejumlah kesepakatan krusial, mulai dari ketahanan pangan hingga penandatanganan traktat keamanan bersejarah.
Dalam suasana yang produktif, kedua pemimpin menegaskan komitmen untuk memperdalam kemitraan strategis melalui kerja sama konkret di berbagai sektor prioritas:
1. Ketahanan Pangan & Pertanian
Indonesia dan Australia sepakat memperluas kolaborasi di sektor pertanian. Langkah ini diambil guna mendukung program penguatan ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo.
2. Hilirisasi dan Investasi Mineral Kritis
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Presiden Prabowo secara khusus mengundang Australia untuk menanamkan modal di sektor hilirisasi mineral kritis, termasuk pengolahan nikel, tembaga, bauksit, dan emas. Sebaliknya, Presiden juga mendorong perusahaan Indonesia untuk mulai menjajaki investasi di sektor pertambangan mineral kritis di Australia guna menciptakan ekosistem industri yang saling menguntungkan.
3. Sinergi Investasi melalui Danantara
Pemerintah kedua negara menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Australia dengan Danantara. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan pertukaran informasi antarlembaga serta mengidentifikasi peluang investasi dua arah yang lebih masif.
4. Pendidikan dan Peningkatan SDM
Di sektor pendidikan, fokus diarahkan pada pelatihan tenaga pengajar yang akan ditempatkan di sekolah-sekolah dan universitas baru di Indonesia. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan Australia melalui program Australia Awards Garuda Scholarship.
5. Traktat Keamanan Bersama
Puncak pertemuan ditandai dengan penandatanganan Traktat Keamanan Bersama. Perlu dicatat bahwa perjanjian ini bersifat strategis namun bukan merupakan pakta pertahanan (defense pact), sehingga tidak mewajibkan salah satu negara untuk terlibat dalam perang negara lainnya.
“Hari ini saya sangat senang menandatangani perjanjian ini dengan Bapak Presiden. Ini adalah momen bersejarah dalam hubungan bangsa kita, sekaligus pengakuan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian serta stabilitas kawasan adalah dengan bertindak bersama,” ujar PM Anthony Albanese.
Pertemuan ini menegaskan posisi Indonesia dan Australia sebagai mitra sejajar yang saling bergantung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. (*)
— TIW —
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#CatatanSeskab
Jateng, DN-II Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung kondisi pengungsi dan lokasi terdampak bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Jumat (06/02/2026).
Dalam kunjungannya, Wapres meminta warga untuk tidak memaksakan diri kembali ke rumah masing-masing karena kondisi tanah yang masih labil dan sangat berbahaya. Wapres secara khusus meminta agar kebutuhan lansia, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, serta kaum difabel terpenuhi dengan layak, termasuk ketersediaan tim medis dan obat-obatan selama 24 jam.
Selain itu, Wapres juga memberikan jaminan kepada warga yang kehilangan dokumen penting seperti sertifikat tanah, akta kelahiran, maupun Kartu Keluarga (KK). Wapres menginstruksikan jajaran terkait untuk memproses dokumen pengganti dengan cepat.
Sebelumnya, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan bahwa pemerintah daerah memastikan warga yang saat ini mengungsi akan direlokasi ke tempat yang lebih aman dengan hunian yang telah disiapkan pemerintah.
Sementara itu, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman melaporkan bahwa tercatat sebanyak 464 rumah terdampak dan sebanyak 2.426 jiwa mengungsi di empat posko utama. Ischak menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tegal telah menyiapkan rencana relokasi ke lahan milik Perhutani yang dinilai lebih stabil dan aman. (*)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sumber: BPMI Setwapres
#KemensetnegRI
#RilisWakilPresiden
SEMARANG, DN-II Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya percepatan penanganan isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah di Jawa Tengah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur pada Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sekaligus Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027, yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jum’at (6/2/2026).
Hadir Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono bersama Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyyatul Muthmainnah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tegal, M. Ismail Fahmi.
Menurut Gubernur, Musrenbang Provinsi menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota guna mewujudkan pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan inklusif.
Oleh karena itu, Jawa Tengah harus menjadi pelopor dalam menciptakan gerakan nasional lingkungan yang aman, bersih, dan sehat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Pembersihan sampah harus dilakukan secepatnya. Kita harus menciptakan gerakan nasional aman dan bersih. Selain itu, bupati dan wali kota harus mengintegrasikan proyek strategis nasional agar pembangunan pusat linier dengan daerah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti target swasembada pangan tahun 2026, optimalisasi potensi pangan daerah, stabilisasi harga bahan pokok menjelang bulan puasa melalui pembentukan Satuan Tugas Pangan, serta menindaklanjuti arahan Presiden terkait penertiban spanduk dan baliho ilegal agar tidak merusak estetika lingkungan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno memaparkan kondisi makro ekonomi Jawa Tengah yang menunjukkan tren positif.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sebesar 5,37 persen, berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 5,11 persen, serta menempati posisi tertinggi kedua secara nasional.
“Angka kemiskinan juga mengalami penurunan menjadi 9,39 persen, atau berkurang sekitar 21 ribu jiwa,” ujarnya.
Namun demikian, ia menegaskan masih terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian, antara lain menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia, serta masih rendahnya kesejahteraan masyarakat.
Adapun prioritas pembangunan Jawa Tengah tahun 2027 difokuskan pada peningkatan tata kelola pariwisata, penguatan perekonomian yang berdaya saing dan inklusif, serta pengembangan SDM yang berkarakter dan kompetitif.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto, S.H. menegaskan bahwa forum Musrenbang ini sangat menentukan arah pembangunan tahun 2027 yang mulai dirancang sejak tahun ini.
“Tahun 2027 merupakan tahun krusial, yaitu tahun kedua pelaksanaan RPJMD. Kita harus memperkuat kesiapsiagaan, termasuk dalam penanggulangan dan pencegahan bencana,” ujarnya.
Ia menambahkan DPRD Jawa Tengah berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah provinsi dalam memastikan kebijakan yang disusun mampu menjawab permasalahan masyarakat, dengan prioritas pada sektor pariwisata dan ekonomi syariah, akselerasi ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pemerataan wilayah, serta ketahanan lingkungan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Ia menegaskan arahan Presiden agar program cek kesehatan gratis terus diperkuat, meskipun capaian Jawa Tengah sudah cukup baik.
“Pendidikan juga harus menjadi perhatian serius karena masih tingginya angka putus sekolah di Jawa Tengah. Selain itu, koperasi Merah Putih perlu difasilitasi dengan digitalisasi agar lebih terintegrasi dan berdaya saing,” ujarnya.
Di tingkat nasional, Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Iwan Kurniawan menyampaikan arahan penyusunan RKPD 2027 yang menekankan penguatan substansi dokumen perencanaan serta pengawalan program strategis nasional.
“RKPD harus mampu mengendalikan dan mengevaluasi capaian sasaran RPJMD secara efektif,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pembangunan Indonesia Barat, Direktorat Perencanaan Pembangunan Nasional (PTPN) Bappenas Bernard Jayadi menjelaskan arah kebijakan fiskal tahun 2027 yang dirancang lebih ekspansif dan terukur guna mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan industrialisasi, dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.
Ia juga menyampaikan sejumlah upaya transformasi super prioritas pembangunan Jawa Tengah tahun 2027, di antaranya pengembangan kawasan metropolitan industri, kawasan swasembada pangan, air dan energi, pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta kawasan komoditas unggulan.(* Bim )
WWW.DETIK-NASIONAL.COM – Seringkali kita merasa dunia bersikap tidak adil atau menyalahkan keadaan yang menjepit. Namun, mari sejenak merenung jujur: mungkinkah dunia tidak sepenuhnya jahat, melainkan kita yang kehilangan arah? Tanpa mimpi yang presisi, manusia ibarat kapal tanpa nakhoda—hanya menunggu waktu untuk karam dihantam ombak zaman.
Mimpi: Kompas di Tengah Badai Disrupsi
Langkah pertama untuk bertahan hidup di era disrupsi bukanlah sekadar bekerja keras tanpa tujuan, melainkan memiliki visi yang konkret. Di tengah ketidakpastian global, kita harus berani menjawab tantangan eksistensial: “Akan menjadi siapa saya di masa depan?”
Jika sejak awal kita gagal menetapkan tujuan, jangan harap peluang akan datang mengetuk pintu. Pikiran manusia bekerja layaknya radar; tanpa koordinat yang jelas, ia tidak akan pernah “terprogram” untuk mengenali celah keberhasilan di tengah kesempitan. Mimpi bukan sekadar khayalan, melainkan jangkar agar kita tidak hanyut oleh arus tren yang sesaat.
Peluang Adalah Anak Kandung Keberanian
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ada korelasi organik antara keberanian bermimpi dan terciptanya kesempatan. Peluang tidak turun secara ajaib dari langit; ia adalah hasil dari pikiran yang terus bertanya, “Bagaimana cara mewujudkan ini?” Saat seseorang mematok target tinggi, otaknya secara otomatis akan aktif mencari strategi dan solusi. Singkatnya, peluang hanya akan menampakkan diri kepada mereka yang memang sedang mencarinya. Di sinilah garis tegas yang memisahkan antara mereka yang hanya menunggu nasib dan mereka yang menjemput takdir.
Bahaya Terjebak dalam ‘Zona Pasrah’
Salah satu hambatan terbesar masyarakat kita adalah salah kaprah dalam memaknai rasa syukur dan ikhlas. Menghargai apa yang dimiliki adalah kebajikan, namun menjadikannya alasan untuk berhenti berjuang adalah kekeliruan fatal.
Menerima nasib—seperti kemiskinan atau keterbatasan—tanpa upaya untuk mendobraknya bukanlah bentuk keikhlasan, melainkan kepasrahan yang melumpuhkan. Di dunia yang bergerak secara eksponensial, sikap diam berarti tertinggal. Perubahan nasib selalu dimulai dari sebuah penolakan: menolak menyerah pada keadaan, lalu menetapkan standar hidup yang lebih tinggi.
Manifesto Perubahan: Dari Mimpi Menjadi Aksi
Agar visi Anda tidak berakhir di bantal tidur, diperlukan langkah taktis untuk mengubah mimpi menjadi realitas:
Visualisasi yang Terukur: Jangan hanya ingin “sukses”. Tuliskan secara spesifik apa pencapaian Anda dalam 5 tahun ke depan. Spesifikasi adalah kunci eksekusi; tanpa detail, mimpi hanyalah halusinasi.
Redefinisi Ikhlas vs Pasrah: Kita harus ikhlas menerima hasil akhir setelah berjuang maksimal, namun harus tetap “lapar” dan ambisius dalam menjalani prosesnya.
Inkubasi Peluang Kecil: Jangan menunggu momentum besar yang langka. Ciptakan momentum Anda sendiri melalui konsistensi langkah kecil setiap harinya.
Dunia tidak berutang apa pun pada kita. Namun, kita berutang pada diri sendiri untuk tidak membiarkan potensi hebat mati terkubur oleh rasa malas yang dibungkus dengan label “nasib”.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Opini:
Penulis: Casroni
Sabtu, 7 Februari 2026
Jakarta, DN-II UUD 1945 Juga Pancasila didalamnya ada Keadilan yang Berasal dan Kemanusian Yang adil, ini perlu penerapan oleh langsung Yth Bapak H. Prabowo Subianto kepada para menteri gubernur bupati walikota bahkan Camat Kepala Desa lurah sekalipun karena nuansa ini telah hilang sama sekali selama ini dilapangan dengan kata lain Rakyat yang sebaiknya mengayomi bukannya diayomi ironis memang di negara tercinta ku Indonesia “, kelah Prof Dr KH Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional menjawab materi pertanyaan para pemimpin Redaksi media cetak onlen dalam luar negeri dikantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Jakarta (6/2/2026).
Meneliti punah dan hancurnya banyak kerajaan dan negara di dalam rentang waktu pada masalalu adalah sebuah pekerjaan penting yang menuntut kebersihan hati agar mudah memahaminya.
Prof Dr Sutan Nasomal menyampaikan kepada tim Media atas hasil pengamatannya. Para pemimpin yang sombong dan egois ternyata tidak di dukung oleh kekuatan power universal yang berada didalam doa doa yang lahir dari hati masyarakat yang terdzolimi.
Tidak bisa disangkal bahwa umur sebuah negara juga ditentukan oleh sikap para pemimpinnya yang tidak bertaqwa serta mematuhi perintah dari kepercayaan suci yang di pilihnya atau agama yang di yakininya.
Negara Indonesia yang berideologi Pancasila melahirkan kesepakatan peraturan dan keputusan yang menjadi nafas serta darah dari kehidupan berbangsa bertanah air. Bila Pancasila itu hanya menjadi sinetron sandiwara atau hanya menjadi bahan seremonial dalam berpidato saja seperti tulisan di secarik kertas yang membisu. Tidak ada yang menghidupkannya dalam tatanan kehidupan bernegara. Maka praktek dilapangan para pemimpin tersebut tidak pancasilais dan tidak terlihat sebagai manusia yang mengamalkan serta bertaqwa. Maka cara cara arogan dan liar menjadi tuntutan para pemimpin tersebut. Tentu masyarakat yang dirugikan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Apakah Indonesia Bisa Bubar dan Hilang dari Dunia dalam waktu cepat ?
Jawabnya tentu bisa saja. Apa saja yang ditanam oleh para pemimpin Indonesia kemaren dan saat ini maka hasilnya pasti di tuai dalam waktu cepat. Kalau salah dalam menanam atau salah dalam mengemban jabatan dan kebijakan pada saat ini. Indonesia bisa bubar dan hilang. Pemimpin yang tidak berpihak kepada Masyarakat pasti tumbang.
Sebuah diskusi kecil di warung kopi :
Pemerintah seringkali melanggar atau abai terhadap nilai-nilai Ideologi yang tertuang dalam Pancasila, ketika melakukan penataan Kota dan Wilayah.
Pancasila sebagai dasar berkehidupan dan pandangan hidup Manusia Indonesia, dimana nilai-nilainya menjamin manusia tetap mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya.
Mengapa Kepala Daerah senang untuk menggusur mereka atas alasan penataan kota supaya indah, tertib dan rapi dan nyaman? Atau menggusur mereka karena dianggap merugikan pihak tertentu? Seharusnya pemerintah kota juga menjamin kehidupan mereka lebih lanjut setelah digusur.
Contohnya Pedagang Kaki Lima, kemampuan mereka hanya mampu berjualan dengan modal seadanya, tidak mampu menyewa/ membeli lapak di pasar-pasar tradisional atau ruko-ruko di pusat keramaian. Dengan modal semampunya mereka mengadakan pekerjaannya sendiri, mengharap keramaian yang ada memberikan setetes rejeki dengan jalan berjualan.
Jika para PKL digusur, seharusnya pemerintah kota merelokasi mereka di sekitar pusat keramaian yang berpotensi dihampiri keramaian tersebut.
Dari jaman dulu, terbentuknya sebuah pasar tradisional karena dimulai oleh para PKL yang semakin bertambah, seiring meningkatnya keramaian disekitarnya.
Jika ingin menghilangkan para PKL disekitar pusat keramaian yang ditengah kota, seperti Stasiun, Terminal dan Pusat Perkantoran pemerintahan tertentu, maka jangan biarkan banyak orang tidak memiliki pekerjaan, atau pindahkan penyebab keramaian itu ke pinggir kota. Para pemimpin yang merusak lahan usaha masyarakat atas dasar peraturan yang sudah baku tetapi tidak memberikan solusi agar bisa masyarakat bisa bekerja dan berpenghasilan untuk menghidupi keluarganya maka tidak akan lama pemimpin itu bertahan. Doa orang yang di dzolimi sangat makbul atau cepat di ijabah.
Begitu juga, dengan penataan sarana transportasi (angkutan umum), akhirnya banyak angkutan kota hendak dieliminasi yang berdampak supir angkot kehilangan lapangan pekerjaan. Seharusnya pemerintah memikirkan pekerjaan para supir angkot selanjutnya pasca penghilangan angkot dari ruas-ruas jalan diperkotaan nantinya.
Dan masih banyak lagi yang persoalan yang diciptakan Pemimpin itu sendiri terkait penggusuran dan penghilangan pekerjaan rakyat sebagai sumber nafkah hidupnya, atas dalih menata kota atau wilayah, tetapi malah membuat rakyatnya hidup segan mati tak mau. 
Sekali lagi, Pemimpin itu jangan jahat dan dzolim karena cara cara penggusuran tanpa memanusiakan manusia dilakukan dengan arogan dan kejam. Hal ini menodai ruh dari kesucian Pancasila. Tegas masyarakat luas menolak pemerintah yang berusaha menghilangkan sumber nafkah kehidupan keluarga, tanpa ada pengganti pekerjaan sebagai sumber nafkah menghidupi keluarga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pancasila menjamin, setiap orang untuk bertahan hidup dan melangsungkan kehidupan, teknis pelaksanaannya adalah Tugas pemerintah untuk mengejawantahkan dalam berbagai peraturan dan teknis pelaksanaannya. Nilai-nilai di Pancasila membicarakan keselamatan rakyatnya, dan mengutamakan nasib hidup manusianya, bukan untuk memperindah, mempercantik atau menata fisik kota.
Jika akhirnya pemerintah malah menghilangkan dan menggusur rakyat dari pekerjaannya, maka pemerintah itu sudah melanggar nilai-nilai Pancasila itu.
Membiarkan darurat kelaparan meluas pada masyarakat itu sangat jahat dan tidak pancasilais.
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SE,SH,MH
Pemerhati masyarakat luas
Slawi, DN-II Kepolisian Resor Tegal melalui Polsek Lebaksiu bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal menangani peristiwa penemuan jenazah di aliran Sungai Gung, tepatnya di Desa Kajen, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Kamis (5/2/2026) sekitar pukul 09.00 WIB.
Korban diketahui bernama Ajun Arman Permadi bin Wahrudin, lahir di Tegal pada 29 Juni 2008, berstatus pelajar, dan beralamat di Desa Kreman RT 06 RW 01, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal.
Peristiwa tersebut pertama kali diketahui setelah adanya laporan dari masyarakat terkait penemuan jenazah di aliran sungai dan selanjutnya dilaporkan ke Polsek Lebaksiu.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Polsek Lebaksiu yang dipimpin Kapolsek Lebaksiu AKP Eko Darmojo, S.H., segera mendatangi TKP dan berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Tegal yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Tegal AKP Luis Beltran Krisnandhita Marissing, S.T.K., S.I.K., M.H., bersama Unit Identifikasi serta BPBD Kabupaten Tegal untuk proses evakuasi. 
Jenazah dievakuasi menggunakan ambulans PMI Kabupaten Tegal ke RSUD Dr. Soesilo Slawi untuk dilakukan pemeriksaan medis. Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban dinyatakan meninggal dunia akibat tenggelam dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang mengarah pada tindak pidana.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo, S.H., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan musibah dan tidak ditemukan unsur pidana. Pihak keluarga menerima kejadian tersebut dan menolak dilakukan autopsi. Jenazah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.
Polres Tegal mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di sekitar sungai dan saluran air, terutama pada kondisi cuaca ekstrem.
Red
JAKARTA, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung prosesi pengucapan sumpah jabatan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (05/02/2026).
Prosesi ini menandai resminya Adies Kadir bergabung dalam jajaran sembilan hakim di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengangkatan ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 
Latar Belakang Penunjukan
Adies Kadir hadir menggantikan Arief Hidayat yang telah memasuki masa purnatugas. Sebelumnya, nama Adies telah disahkan melalui Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (27/01/2026) setelah melewati serangkaian proses seleksi di internal legislatif.
Setelah mengucapkan sumpah di hadapan Presiden, Adies Kadir melakukan penandatanganan berita acara sumpah jabatan sebagai bukti formil dimulainya masa pengabdiannya di benteng konstitusi tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kehadiran Pejabat Negara
Acara yang berlangsung khidmat tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Merah Putih, serta para Hakim Konstitusi lainnya. Kehadiran Adies diharapkan dapat memperkuat kinerja Mahkamah Konstitusi dalam mengawal hukum dan demokrasi di Indonesia. (*)
Sumber: BPMI Setpres
Tag:
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#MahkamahKonstitusi
#PrabowoSubianto
TEGAL, DN-II Kepolisian Resor Tegal Polda Jawa Tengah melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Candi Tahun 2026 pada Senin (2/2/2026). Apel tersebut dipimpin oleh Wakil Kepala Kepolisian Resor Tegal selaku pimpinan apel dan diikuti oleh personel Polri, TNI, serta instansi terkait di wilayah Kabupaten Tegal.
Kegiatan apel gelar pasukan ini turut dihadiri oleh Bupati Tegal, Dandim 0712/Tegal, Dansub Denpom IV/1-3 Tegal, Kepala Dishub Tegal, Kepala Satpol PP Tegal, Kepala Jasa Raharja Tegal, para Pejabat Utama Polres Tegal, Kapolsek jajaran, serta seluruh peserta apel dan tamu undangan.
Dalam amanat Kepala Kepolisian Resor Tegal Polda Jawa Tengah menyampaikan bahwa permasalahan lalu lintas terus berkembang secara dinamis seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan penduduk, serta kemajuan teknologi transportasi berbasis digital. Kondisi tersebut menuntut Polri, khususnya Satuan Lalu Lintas, untuk terus berinovasi dan mengedepankan pendekatan Presisi dalam pelaksanaan tugas.
Operasi Keselamatan Candi 2026 merupakan kegiatan cipta kondisi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H yang akan dilaksanakan selama 14 hari, mulai tanggal 2 hingga 15 Februari 2026, dengan melibatkan 90 personel. Operasi ini mengedepankan langkah preemtif, preventif, dan represif terhadap pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.
Dalam pelaksanaannya, operasi ini mengedepankan penindakan melalui ETLE statis dan mobile, serta pemberian teguran simpatik. Adapun sasaran operasi meliputi pengendara yang tidak menggunakan helm SNI, melawan arus, menggunakan ponsel saat berkendara, kendaraan tidak laik jalan, penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis, balap liar, pelanggaran parkir, pengendara di bawah pengaruh alkohol, hingga pelanggaran lalu lintas lainnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui Operasi Keselamatan Candi 2026 ini, Polres Tegal mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tegal untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam berlalu lintas guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang aman dan nyaman. ( Bim )
Brebes, DN-II Kepolisian Resor (Polres) Brebes Polda Jawa Tengah kembali menggelar upacara serah terima jabatan (Sertijab) untuk sejumlah pejabat utama, mulai dari Kasat Reskrim, Kasat Binmas, hingga jajaran Kapolsek.
Upacara yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah di Lapangan Apel Tribrata Mapolres Brebes, Jumat (6/2/2026)
Mutasi jabatan ini dilakukan berdasarkan Surat Telegram Kapolda Jawa Tengah mengenai pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.
Adapun jabatan yang diserahterimakan adalah Kasat Reskrim, Kasat Binmas dan Kapolsek Bantarkawung.
Jabatan Kasat Reskrim yang sebelumnya diemban oleh AKP Resandro Handriajati kini dijabat oleh AKP Farid Nur Aziz. Kemudian, Kasat Binmas dari AKP Puji Haryati beralih tugas kepada AKP Rachmat Wibowo. AKP Puji Haryati sendiri, kini menduduki jabatan sebagai Kapolsek Bantarkawung menggantikan Kompol Lukas Subekti yang selanjutnya mengemban tugas sebagai analis kebijakan pertama bidang SDM Polres Brebes.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah menyampaikan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam organisasi Polri demi penyegaran dan peningkatan kinerja kesatuan.
“Sertijab ini adalah bagian dari dinamika organisasi. Kepada pejabat lama, saya ucapkan terima kasih atas dedikasi dan loyalitasnya. Kepada pejabat baru, segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru dan berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Kapolres dalam amanatnya.
Kapolres juga menekankan agar para pejabat baru segera menyesuaikan diri dan menciptakan terobosan kreatif .
“Jadikanlah serah terima jabatan ini sebagai moment guna meningkatkan semangat dalam melaksanakan tugas kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui institusi Polri terutama dalam menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas),” pesan Kapolres.
Dalam rangkaian sertijab ini juga dilaksanakan prosesi pengambilan sumpah jabatan serta penandatanganan pakta integritas oleh para pejabat yang baru dilantik, dan ditutup dengan sesi ramah tamah serta pemberian ucapan selamat dari seluruh personel Polres Brebes. (Red/Hms)
You cannot copy content of this page