Beranda » Daerah » Halaman 148

Daerah

Brebes, DN-II Sementara itu, Kepala SLB Negeri Brebes, Dyah Nur Maulah, mengapresiasi hasil rehabilitasi gedung sekolah yang dinilai sangat membantu kegiatan belajar mengajar. (12/1/2026).

“Dengan kondisi bangunan yang lebih baik, bagus, dan megah, guru serta siswa merasa lebih nyaman dan aman. Hal ini tentu berdampak positif pada proses pembelajaran anak-anak kami,” ungkapnya

SLB Negeri Brebes merupakan sekolah berstatus negeri yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso No. 20, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Sekolah ini berdiri sejak 1 April 1985 berdasarkan SK Pendirian Nomor 421.1/020/0150/85 dan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selama puluhan tahun, SLB ini menjadi pusat layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di wilayah Brebes dan sekitarnya.

Kepala sekolah SLB Negeri Brebes menegaskan, keberhasilan proyek ini membuktikan bahwa kontraktor lokal mampu bersaing secara profesional dan menghasilkan kualitas pekerjaan yang setara dengan penyedia jasa dari luar daerah.

Dukungan Pemerintah Provinsi

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Rehabilitasi SLB Negeri Brebes sejalan dengan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam nostikon coluruh cotuon nondidikan.

Dukungan Pemerintah Provinsi

Rehabilitasi SLB Negeri Brebes sejalan dengan kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam memastikan seluruh satuan pendidikan memiliki fasilitas yang layak, inklusif, dan berkelanjutan. Revitalisasi tidak hanya menyentuh aspek fisik bangunan, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih manusiawi dan berkeadilan..

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimen, menyampaikan bahwa layanan pendidikan bagi anak-anak disabilitas di Kabupaten Brebes tidak hanya ditopang oleh SLB negeri, tetapi juga diperkuat oleh keberadaan SLB swasta.

“Selain SLB Negeri, di Kabupaten Brebes juga terdapat SLB swasta, yaitu SLB Mutiara Hati di Bumiayu. Dengan demikian, pelayanan pendidikan bagi anak-anak disabilitas dapat berjalan secara bersama dan saling melengkapi,” ujarnya.

“Melalui kajian yang matang, kami siap bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Brebes apabila diperlukan pendirian sekolah baru,” jelasnya.

la menegaskan komitmen pemerintah agar seluruh anak disabilitas usia sekolah dapat mengakses pendidikan secara layak, aman, dan bermutu.

Menurut Sadimen, apabila ke depan hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya penambahan satuan pendidikan baru, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbuka untuk melakukan kajian secara komprehensif.

“Melalui kajian yang matang, kami siap bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Brebes apabila diperlukan pendirian sekolah baru,” jelasnya.

la menegaskan komitmen pemerintah agar seluruh anak disabilitas usia sekolah dapat mengakses pendidikan secara layak, aman, dan bermutu.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

“Dengan peningkatan sarana dan prasarana, kami berharap tercipta lingkungan belajar yang lebih nyaman dan menyenangkan. Guru dapat mengajar dengan tenang dan berinovasi, sementara siswa dapat mengembangkan potensi serta bakatnya secara optimal,” pungkas Sadimen.

Keberhasilan CV Kuat Jaya Karya dalam menyelesaikan proyek rehabilitasi SLB Negeri Brebes menjadi bukti bahwa pembangunan daerah akan semakin kuat ketika melibatkan potensi lokal. Selain menggerakkan roda ekonomi daerah, hal ini juga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan.

Revitalisasi SLB Negeri Brebes kini tidak sekadar menghadirkan bangunan baru, melainkan menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, penyedia jasa lokal, dan dunia pendidikan dalam menciptakan ruang belajar yang lebih baik dan inklusif bagi anak-anak istimewa.

Reporter: Teguh

Medan, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan percepatan pemulihan pascabencana Sumatra menjadi prioritas utama pemerintah. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kepala daerah se-Provinsi Sumut, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Senin (12/1/2026).

Mendagri menjelaskan, Presiden telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Satgas tersebut melibatkan berbagai kementerian/lembaga untuk memastikan pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

Ia kemudian dipercaya Presiden sebagai Ketua Satgas dan segera bergerak cepat melakukan langkah-langkah konsolidasi, termasuk pemetaan tingkat kenormalan daerah terdampak. Mendagri juga menghimpun berbagai masalah di lapangan termasuk aspirasi dari para kepala daerah mengenai percepatan penanganan pascabencana. Sebelum menggelar pertemuan dengan Forkopimda di Sumut, Mendagri juga telah menggelar forum serupa dengan Forkopimda Aceh.

Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan sejumlah indikator pulihnya suatu daerah pascabencana. Hal tersebut meliputi aktivasi fungsi pemerintahan, pulihnya layanan publik, ketersediaan akses pendukung, hingga geliat perekonomian yang kembali berjalan normal. “[Salah satu indikator penting itu] kabupaten, kota, itu pemerintahnya berjalan lancar. Paling tidak, tingkat kabupaten itu dulu berjalan lancar. Setelah itu nanti kecamatannya dan juga desanya,” ujar Mendagri.

Berdasarkan pengecekan di sejumlah titik serta laporan para kepala daerah se-Sumut, Mendagri mengungkapkan kondisi daerah terdampak bencana cukup beragam. Namun secara umum, daerah-daerah tersebut menunjukkan progres pemulihan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan berangsur normalnya proses pemerintahan di sejumlah wilayah. Sementara itu, di tingkat desa masih terdapat beberapa daerah yang terdampak sehingga membutuhkan penanganan secara maksimal.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Di sisi lain, rusaknya akses dan ruas jalan di sejumlah daerah juga perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, jelas Mendagri, pemerintah bersama pihak terkait akan terus bekerja sama untuk memulihkan kondisi tersebut. Dalam forum itu, Mendagri juga menyampaikan bahwa secara umum perekonomian telah berangsur pulih.

“Dari sisi ekonomi, good news-nya, hampir semua pasar, restoran, warung, itu hidup,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengapresiasi kerja keras pemerintah pusat dan daerah, serta jajaran TNI/Polri yang berhasil mendorong percepatan pemulihan pascabencana Sumatra. Apresiasi ini termasuk diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumut dan kabupaten/kota setempat yang dinilai responsif dalam penanganan bencana. Bahkan, menurutnya, Sumut termasuk salah satu daerah yang cepat mengeksekusi langkah-langkah penanganan, termasuk penyaluran bantuan.

Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pemerintah, seperti sedimentasi pada beberapa sungai yang akan diusulkan untuk dilakukan normalisasi. Selain itu, perbaikan akses jalan juga akan terus dilakukan oleh pemerintah bersama pihak terkait.

“Perbaikan akses jalan darat, tadi sudah kita sampaikan. Data detilnya bagi rekan-rekan bupati, wali kota, yang syukur kalau direkap. Tapi kalau rekan-rekan punya data detil ruas jalan [rusak], ini nasional, ruas jalan ini yang punya provinsi, ruas jalan punya kabupaten/kota [dapat dilaporkan kepada pemerintah pusat],” tandas Mendagri.

Turut hadir pada rapat tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, jajaran Forkopimda se-Sumut, serta para kepala daerah se-Sumut.

Red

Bener Meriah, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung dampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Minggu (11/1/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi infrastruktur, permukiman warga, serta langkah penanganan lanjutan yang perlu segera dilakukan, termasuk relokasi warga di wilayah rawan.

Dalam peninjauan itu, Mendagri didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar, dan pejabat terkait lainnya.

Salah satu lokasi yang dikunjungi Mendagri yaitu Jembatan Jamur Ujung di Kecamatan Wih Pesam yang terdampak banjir dan longsor. Ia menegaskan bahwa kerusakan terjadi karena perubahan aliran sungai yang semula kecil menjadi melebar, sehingga menggerus struktur tanah dan merobohkan jembatan. “Ini betul-betul longsor terjadi ini, sungai yang tadinya kecil [menjadi] lebar seperti ini dan [membuat] jembatan roboh,” ujar Mendagri.

Mendagri mengapresiasi gerak cepat TNI dalam penanganan darurat di lapangan. Ia menyebutkan, perbaikan sementara jembatan telah diselesaikan dalam waktu singkat sehingga akses masyarakat kembali terhubung. “Tapi alhamdulillah ini teman-teman dari TNI cepat sekali ini 10 hari, di sana 4 hari, selesai,” ungkapnya.

Meski demikian, Mendagri menyoroti kondisi permukiman warga di sekitar lokasi yang dinilai sangat rawan. Secara fisik, sejumlah rumah tidak mengalami kerusakan berat, namun letaknya berada di zona berisiko tinggi. “Tapi kita lihat rumah-rumah ini, ini rumah-rumah ini tidak terdampak. Jadi kalau seandainya dikatakan rusak ringan, sedang, berat, ya dia nggak dapat apa-apa. Tapi lihat lokasinya, lokasinya ini rawan sekali,” jelasnya.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Menurut Mendagri, struktur tanah berpasir membuat kawasan tersebut sangat mudah tergerus, terutama jika kembali terjadi hujan lebat. Ia menegaskan perlunya relokasi demi keselamatan warga. “Ini kalau seandainya didiamkan, ada hujan lebat lagi, struktur tanahnya dari pasir. Ini bisa terjadi tergerus, jadi mau enggak mau kita harus relokasi,” tegas Mendagri.

Peninjauan tersebut merupakan agenda lanjutan Mendagri setelah sebelumnya menggelar rapat bersama kepala daerah se-Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh pada Sabtu (10/1/2026). Rapat tersebut merupakan upaya Mendagri untuk menyerap berbagai aspirasi dari daerah terkait langkah percepatan penanganan pascabencana yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap kondisi masing-masing daerah terdampak baik di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), maupun Sumatera Barat (Sumbar). Berdasarkan hasil pemetaan, Kabupaten Bener Meriah menjadi salah satu daerah di Aceh yang perlu mendapat dukungan percepatan pemulihan.

Selain Bener Meriah, pada hari yang sama Mendagri juga meninjau lokasi terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Gayo Lues. Setelah dari Aceh, Mendagri dijadwalkan bakal meninjau daerah terdampak di Sumut dan Sumbar.

Red

TEGAL, DN-II Atas arahan dan petunjuk Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo, S.H., S.I.K., M.H., Polsek Suradadi melaksanakan monitoring proses running pendistribusian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jatibogor Suradadi, Senin (12/1/2026).

Kegiatan monitoring dilaksanakan mulai pukul 07.00 hingga 11.00 WIB bertempat di Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) SPPG Jatibogor Suradadi, Gang Kosambi RT 03 RW 07, Desa Jatibogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

Kapolsek Suradadi AKP Novely Haryatno, S.Sos. menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian pendistribusian MBG berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran, sekaligus memberikan rasa aman bagi para pelaksana dan penerima manfaat.

Adapun jumlah penerima manfaat Program MBG dari SPPG Jatibogor Suradadi sebanyak 1.792 siswa, yang tersebar di sejumlah satuan pendidikan, yakni MTs Jatibogor (504 siswa), SDN Jatibogor 01 (352 siswa), SDN Jatibogor 02 (368 siswa), SDN Jatibogor 03 (177 siswa), SDN Jatibogor 04 (200 siswa), serta MI Miftahul Falah (191 siswa).

SPPG Jatibogor Suradadi dikelola oleh Koperasi Singo Lawu di bawah naungan Yayasan Salamah Liman Nafian, dengan luas dapur mencapai 750 meter persegi serta didukung oleh 47 relawan yang terbagi dalam bidang persiapan, pengolahan, pemorsian, distribusi, kebersihan, dan pengamanan.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Menu MBG yang didistribusikan kepada para siswa dikemas dalam opreng dan terdiri dari nasi putih, pisang, tahu kecap, serta tumis wortel, kol, dan buncis, yang telah melalui pengawasan ahli gizi guna memenuhi standar kebutuhan gizi anak.

Dalam pelaksanaannya, Polsek Suradadi mencatat bahwa hingga saat ini di wilayah Kecamatan Suradadi baru terdapat dua unit SPPG yang aktif beroperasi, yakni SPPG Amira dan SPPG Jatibogor Suradadi, sehingga cakupan layanan MBG masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Selain itu, data sasaran tambahan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui masih dalam proses verifikasi dan pemutakhiran.

Melalui monitoring ini, Polres Tegal di bawah kepemimpinan AKBP Bayu Prasetyo, S.H., S.I.K., M.H. menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya generasi muda. ( Bim )

Jakarta, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menurunkan tim ke Kabupaten Aceh Utara untuk mempercepat pemulihan dan penguatan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi masyarakat terdampak bencana. Penugasan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 12 hingga 14 Januari 2026 sebagai bentuk dukungan langsung Kemendagri kepada pemerintah daerah (Pemda).

Langkah ini bertujuan untuk memastikan layanan serta penerbitan dokumen kependudukan dapat kembali berjalan secara optimal, khususnya di tengah keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi daerah terdampak. Kehadiran tim Ditjen Dukcapil diharapkan mampu membantu Dinas Dukcapil Kabupaten Aceh Utara dalam menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.

Tim ini dipimpin oleh Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Muhammad Nuh Al Azhar. Tim ini berisi sejumlah anggota di antaranya Kasubdit Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Wahyu Widayat, Kasubdit Keamanan Informasi Mensuseno, Kepala Bagian Umum Bastian Jacob Seimahuira, serta sejumlah pejabat dan staf teknis lainnya.

Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, tim membawa berbagai peralatan operasional pendukung layanan Adminduk. Hal itu di antaranya alat rekam, printer pencetakan KTP-el, card reader, perangkat penyedia daya dan jaringan, hingga ribuan blangko KTP-el dan kebutuhan operasional lainnya. Peralatan tersebut disiapkan untuk memastikan layanan tetap dapat berjalan meskipun terdapat kendala kelistrikan dan jaringan.

Sebagai bentuk dukungan nyata kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Ditjen Dukcapil Kemendagri juga akan menyerahkan sejumlah perangkat pendukung layanan kepada Dinas Dukcapil setempat. Bantuan tersebut meliputi 8.000 keping blangko KTP-el, satu set power station, satu set perangkat Starlink, serta satu set solar panel.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

“Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas layanan Disdukcapil setempat khususnya dalam menghadapi keterbatasan infrastruktur kelistrikan dan jaringan serta mempercepat pemulihan dan pemenuhan hak administrasi kependudukan masyarakat Kabupaten Aceh Utara,” ujar Muhammad Nuh.

Puspen Kemendagri

Bosnia, Herzegovina, DN-II Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan kunjungan ke Masjid Soeharto atau Masjid Istiklal Sarajevo, di sela rangkaian kunjungan kerja di Bosnia dan Herzegovina, pada Minggu (11/1/2026).

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda bilateral Indonesia–Bosnia dan Herzegovina yang turut membahas penguatan kerja sama pertahanan antara kedua negara.

Masjid Soeharto memiliki nilai historis yang kuat sebagai simbol solidaritas dan komitmen kemanusiaan Indonesia kepada rakyat Bosnia dan Herzegovina pascakonflik Balkan pada dekade 1990-an. Pembangunan masjid Soeharto merupakan inisiatif Pemerintah Republik Indonesia sebagai wujud dukungan moral dan kemanusiaan bagi masyarakat Bosnia dalam masa pemulihan pascaperang.

Dalam kunjungan tersebut, Menhan Sjafrie menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Bosnia dan Herzegovina dibangun di atas nilai persahabatan, solidaritas, dan kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut hingga kini terus menjadi fondasi penting dalam memperkuat kemitraan strategis serta kontribusi bersama kedua negara bagi perdamaian.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

The Minister of Defence of the Republic of Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, paid a visit to Soeharto Mosque (also known as the Istiklal Mosque Sarajevo) on the sidelines of his working visit to Bosnia and Herzegovina, on Sunday (11 January). The visit formed part of the Indonesia–Bosnia and Herzegovina bilateral agenda, which also addresses the strengthening of defence cooperation between the two countries.

Soeharto Mosque holds strong historical significance as a symbol of Indonesia’s solidarity and humanitarian commitment to the people of Bosnia and Herzegovina in the aftermath of the Balkan conflict in the 1990s. The construction of the mosque was initiated by the Government of the Republic of Indonesia as an expression of moral and humanitarian support for the Bosnian people during the post-war recovery period.

During the visit, Minister Sjafrie underscored that relations between Indonesia and Bosnia and Herzegovina are built upon enduring values of friendship, solidarity, and humanity. These values continue to serve as an important foundation for strengthening strategic partnership and for joint contributions by both countries to peace.

Red

#SjafrieSjamsoeddin
#MenhanSjafrie
#KemhanRI
#PertahananUntukIndonesia #IndonesiaBosniaHerzegovina

BREBES, DN-II Kabar gembira bagi warga Kabupaten Brebes yang berencana mengakhiri masa lanjangnya. Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-348 Kabupaten Brebes tahun 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes menyelenggarakan program Nikah Gratis dengan fasilitas yang melimpah.

Kegiatan ini tidak hanya sekadar memfasilitasi administrasi pernikahan, tetapi juga memberikan dukungan nyata bagi pasangan baru untuk memulai hidup mandiri. Acara puncak rencananya akan dipusatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Brebes pada Kamis, 15 Januari 2026 mendatang.

Fasilitas Lengkap bagi Pengantin

Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, Tahroni, dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa panitia telah menyiapkan berbagai fasilitas menarik untuk memanjakan para calon pengantin, di antaranya:

Layanan Antar-Jemput: Calon pengantin akan dijemput dari rumah menuju lokasi acara di MPP Brebes.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Rias Pengantin (MUA): Disediakan tenaga ahli rias agar pengantin tampil maksimal di hari bahagia.

Bantuan Modal Usaha: Setiap pasangan akan mendapatkan bantuan modal sebesar Rp 2.000.000 dari Baznas.

Legalitas Usaha & Kependudukan: Bagi pengantin yang memiliki usaha akan langsung mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha). Selain itu, pasangan langsung menerima KTP dan KK dengan status terbaru, serta bingkisan menarik lainnya.

Ketentuan Wilayah Selatan

Khusus bagi calon pengantin yang berdomisili di wilayah selatan (Kecamatan Tonjong, Sirampog, Bumiayu, Paguyangan, Bantarkawung, dan Salem), fasilitas antar-jemput akan dikoordinasikan oleh pihak Kecamatan atau Desa setempat.

Jadwal dan Pendaftaran

Masyarakat yang berminat diharapkan segera mendaftarkan diri melalui KUA setempat dengan memenuhi persyaratan administrasi pernikahan yang berlaku. Berikut adalah detail kegiatannya:

Hari/Tanggal: Kamis, 15 Januari 2026

Waktu: 09.00 WIB s.d. Selesai

Lokasi: MPP Kabupaten Brebes

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Kontak Informasi: Didah Mardiatin S. SE (082135388650)

“Program ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat menjalankan ibadah pernikahan sekaligus meringankan beban ekonomi mereka di hari spesial tersebut,” tulis pernyataan resmi Sekretariat Daerah.

Reporter: Teguh

BOGOR, DN-II Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (Ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026). Pertemuan ini membahas langkah strategis penguatan ekonomi nasional, mulai dari revitalisasi industri tekstil hingga kesiapan proyek hilirisasi raksasa.

Dalam arahannya, Presiden menekankan empat poin krusial sebagai pilar transformasi industri Indonesia ke depan:

1. Revitalisasi Industri Tekstil dan Garmen

Presiden menginstruksikan penguatan sektor tekstil dan garmen nasional melalui revitalisasi total pada rantai pasok (supply chain). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global dan menjaga stabilitas tenaga kerja di sektor padat karya.

2. Ambisi Industri Chip dan Semikonduktor

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Pemerintah menargetkan penguatan sektor otomotif dan elektronik melalui investasi pengembangan teknologi semikonduktor. Presiden berharap Indonesia memiliki industri chip mandiri yang akan menjadi tulang punggung bagi masa depan industri digital, otomotif, dan elektronik di tanah air.

3. Hilirisasi Senilai USD6 Miliar

Presiden meninjau perkembangan rencana groundbreaking enam titik baru proyek hilirisasi yang dijadwalkan mulai berjalan pada awal Februari 2026. Proyek dengan total investasi mencapai USD6 miliar ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mempercepat nilai tambah komoditas dalam negeri.

4. Peresmian RDMP Balikpapan

Menutup agenda ratas, Presiden membahas kesiapan peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan yang dijadwalkan berlangsung besok, Senin (12/1/2026). Proyek ini merupakan tonggak sejarah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Kehadiran Menteri

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran menteri strategis, di antaranya:

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Danantara, Rosan Roeslani

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi

Pertemuan di hari libur ini menegaskan komitmen pemerintah untuk bekerja cepat dalam merealisasikan target ekonomi.

Red

— TIW —
#CatatanSeskab

MALANG, DN-II Genap 120 hari pasca penemuan jasad L (30) di belakang Rusun Desa Sendang Biru, tabir kematian yang penuh kejanggalan ini kian pekat. DPP IWO Indonesia bersama Redaksi Nasionaldetik.com resmi melayangkan Mosi Tidak Percaya terhadap kinerja penyidik Satreskrim Polres Malang yang dinilai lamban dan tidak transparan.

Melawan Logika Bunuh Diri
Berdasarkan investigasi lapangan dan keterangan saksi kunci, berikut adalah poin krusial yang menjadi dasar tuntutan:

Korban ditemukan tergantung dengan kedua tangan terikat rapi di depan tubuh. Secara sains forensik, mustahil bagi seseorang untuk melakukan teknik pengikatan mandiri yang presisi sebelum mengakhiri hidup. Ini adalah indikasi kuat adanya upaya staging (pementasan) TKP oleh pelaku profesional.

Sejak ditemukannya jasad pada 26 Oktober 2025 di area padat penduduk (Rusun Sendang Biru), penyidik gagal menghadirkan saksi kunci. Absennya progres selama 4 bulan di pemukiman padat menimbulkan pertanyaan besar: Ada apa dengan Polres Malang?

Dugaan penutupan hasil autopsi dan minimnya publikasi SP2HP kepada keluarga adalah pelanggaran nyata terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik dan hak konstitusional ahli waris.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Pernyataan Sikap Pimpinan Redaksi & IWO Indonesia
Edi Supriadi (Pimpinan Redaksi Nasionaldetik.com/DPP IWO Indonesia):

“Hukum tidak boleh menyerah pada misteri yang sengaja diciptakan. Mengabaikan fakta tangan terikat adalah bentuk penghinaan terhadap nalar hukum. Kami mendesak kepolisian berhenti bersembunyi di balik diksi ‘masih lidik’ sementara bukti-bukti lapangan sudah berteriak bahwa ini adalah pembunuhan!”

Mendesak Polres Malang segera menetapkan tersangka berdasarkan bukti fisik kejanggalan pada tubuh korban.

Meminta Kapolda Jawa Timur untuk melakukan supervisi dan mengevaluasi kinerja Kapolres Malang serta tim penyidik yang menangani kasus ini karena dianggap gagal memenuhi standar profesionalisme Polri.

Meminta hasil visum dan autopsi dibuka secara gamblang di depan keluarga dan kuasa hukum guna menghentikan spekulasi liar di masyarakat.

Kami telah mengantongi keterangan saksi kunci yang mengarah pada identitas oknum. Kami menantang keberanian Polres Malang untuk menindaklanjuti informasi ini tanpa pandang bulu
Keadilan bagi L adalah harga mati.

Jika dalam waktu dekat tidak ada perkembangan signifikan, DPP IWO Indonesia akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi (Mabes Polri dan Kompolnas) demi menjaga marwah institusi Polri dari oknum yang mencoba menumpulkan hukum.
Hashtag Terkait:

Tim Redaksi Prima/DPP IWO Indonesia

#KeadilanUntukL
#Sendang BiruBerdarah
#PolriPresisi
#UsutTuntas
#PoldaJatim
#MabesPolri
#StopPetiEsKasus

BREBES, DN-II Suasana jalan sehat di Komplek Islamic Center Brebes mendadak riuh oleh gelak tawa. Bukan karena insiden, melainkan aksi teatrikal jenaka antara seorang perawat bernama Purnomo dan “pasien”-nya, Jono, yang sukses mengocok perut warga hingga pejabat Forkopimda yang hadir. (11/1/2026).

Meskipun tampil dengan gestur layaknya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), aksi Jono dan Purnomo ini bukan sekadar hiburan kosong. Di balik banyolan segar mereka, terselip pesan edukasi yang mendalam tentang bahaya narkoba dan kesehatan mental.

Edukasi Dibalut Komedi

Dialog dimulai saat Purnomo, yang bertindak sebagai MC, menyapa warga Brebes yang antusias mengikuti jalan sehat. Ia kemudian membandingkan kesehatan warga dengan kondisi Jono yang tampak “nyeleneh.”

“Harusnya yang mengisi acara ini orang-orang sehat kayak masyarakat Brebes!” seloroh Purnomo.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Tak mau kalah, Jono langsung menimpali dengan percaya diri, “Lho, aku ya sehat!” yang seketika memicu tawa penonton.

Kekocakan berlanjut saat Jono mengaku memiliki menu sarapan yang tidak lazim, mulai dari telur semut (kroto) hingga cairan pembasmi serangga. Meski memancing tawa, dialog ini menjadi pintu masuk bagi pesan utama mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat dan menjauhi zat berbahaya.

Sentilan Bahaya Narkoba

Di tengah keriuhan, suasana sempat berubah serius saat Jono meneriakkan slogan antinarkoba. Ketika ditanya rahasia agar tetap sehat seperti warga lainnya, Jono menjawab dengan lantang.

“Jauhi Narkoba!” seru Jono disambut tepuk tangan riuh, termasuk dari Kapolres Brebes yang turut menyaksikan aksi tersebut.

Purnomo kemudian menambahkan informasi layanan publik bagi masyarakat. “Bagi panjenengan (anda) semua yang membutuhkan Surat Keterangan Bebas Narkoba, bisa langsung mengurusnya dengan mudah di Satuan Reserse Narkoba Polres Brebes,” ujarnya mengedukasi warga.

Minta Jadi Adik Angkat Pj Bupati

Puncak kemeriahan terjadi saat Jono ditantang menyebutkan nama pemimpin daerah Brebes. Dengan gaya khasnya yang lugu, Jono mengaku sangat mengenal Pj Bupati Brebes, Iwanuddin Iskandar (atau dalam konteks ini disebut Ibu Yumita sebagai tokoh yang hadir).

“Siapa nama Bupati Brebes?” tanya Purnomo.

“Ibu Yumita namanya. Izin, Bu… mau punya adik Jono nggak, Bu?” tanya Jono dengan muka polos, yang langsung disambut tawa lepas oleh para tamu undangan.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Aksi kreatif ini membuktikan bahwa penyampaian pesan kamtibmas dan sosialisasi program pemerintah tidak harus kaku. Melalui pendekatan seni teatrikal dan komedi, pesan moral jauh lebih mudah diterima dan membekas di ingatan masyarakat.

Reporter: Teguh

You cannot copy content of this page