JAKARTA TIMUR, DN-II Praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite kembali mencoreng sistem distribusi energi nasional, kali ini di SPBU 34.138.05 yang berlokasi di Jalan Raya Pagelarang, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Tempat pengisian bensin ini diduga kuat menjadi ajang bisnis ilegal para mafia penimbun BBM dengan modus menggunakan motor Suzuki Thunder yang mengisi bensin secara berulang kali dalam waktu singkat.
Berdasarkan pantauan di lapangan pada Rabu (17/12/2025), aktivitas ilegal ini dilakukan tanpa rasa takut. Para oknum menggunakan motor Thunder yang dikenal memiliki kapasitas tangki besar untuk mengisi bensin berkali-kali, yang kemudian diduga dikumpulkan untuk dijual kembali demi keuntungan pribadi.
Saat dikonfirmasi awak media, Pengawas SPBU Pak Puji memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengakui mengetahui keberadaan motor-motor Thunder tersebut namun berdalih tidak memantau secara mendetail. “Kalo yang isi bensin pakai motor Thunder yang bolak-balik banyak orang sini Pak, dan dia juga kan cari uang receh. Kegiatan motor Thunder tau juga, cuma kan nggak tau kalo secara bolak-balik dan tidak terlalu detil melihatnya. Saya juga bingung Pak, saya merangkap juga, jadi kurang mengawasi,” ujarnya.
Lalai pengawasan ini menjadi celah besar bagi mafia BBM untuk merampas hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan subsidi pemerintah. Tindakan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi merupakan pelanggaran pidana serius berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp 60 miliar.
Publik mendesak Badan Pengatur Harga Migas (BPH Migas) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap operasional SPBU 34.138.05. Tidak hanya pelaku di lapangan, pihak manajemen SPBU yang membiarkan praktik ini juga harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Penegakan aturan yang tegas diperlukan guna memastikan program subsidi tepat sasaran dan mencegah kerugian negara yang lebih besar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
(Redaksi)
Purwakarta, DN-II Zaenal Abidin, Ketua Komunitas Madani Purwakarta (KMP) mendesak dilakukannya audit pengadaan secara menyeluruh atas proyek Penyediaan Bantuan Rumah di Desa Panyindangan, Kabupaten Purwakarta, dengan nilai hampir Rp10 miliar yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025, karena proyek tersebut dikerjakan oleh penyedia berkualifikasi usaha kecil.
KMP menilai proyek dengan nilai kontrak sekitar Rp9,7 miliar tersebut secara hukum merupakan pekerjaan jasa konstruksi yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021. Dalam rezim ini, kualifikasi penyedia, kemampuan dasar (basic capability), kapasitas keuangan, peralatan, dan tenaga ahli merupakan syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan.
Namun dalam praktik pengadaan, paket pekerjaan bernilai hampir Rp10 miliar tersebut dimenangkan oleh penyedia berbentuk CV yang termasuk kategori usaha kecil. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian kualifikasi dan batas kemampuan usaha, serta memunculkan dugaan bahwa proses tender tidak diselaraskan dengan ketentuan khusus jasa konstruksi.
KMP juga menyoroti adanya dugaan penggunaan justifikasi regulasi yang tidak relevan, dengan merujuk pada ketentuan pengadaan yang tidak berlaku untuk jasa konstruksi, untuk membenarkan penetapan penyedia usaha kecil pada proyek skala menengah. Padahal, pembatasan nilai pekerjaan jasa konstruksi bersifat lex specialis dan wajib dipatuhi.
Lebih lanjut, meskipun Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) telah diterbitkan dan pekerjaan fisik mulai dilaksanakan, aspek kemampuan dasar penyedia jasa dinilai belum dijelaskan secara transparan kepada publik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko mutu bangunan, keselamatan konstruksi, serta potensi kerugian keuangan daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai bentuk kontrol sosial dan dorongan terhadap transparansi, KMP telah mengajukan permintaan informasi publik kepada PPID Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta guna memperoleh kejelasan mengenai dasar penetapan kualifikasi penyedia, proses evaluasi tender, serta pertimbangan hukum dan teknis dalam penentuan pemenang.
“Proyek hampir Rp10 miliar yang dikerjakan usaha kecil harus diaudit secara terbuka dan objektif. Ini bukan soal persepsi, tetapi soal kepatuhan hukum dan perlindungan keuangan daerah,” tegas KMP.
KMP menegaskan seluruh temuan dan dokumen pendukung akan diserahkan kepada institusi berwenang untuk diuji dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagai bagian dari komitmen masyarakat sipil dalam mengawal integritas pengadaan jasa konstruksi di Kabupaten Purwakarta. Pungkas Zaenal Abidin, Ketua KMP.
Tim Prima
Kota Tegal, DN-II Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Polres Tegal Kota mengintensifkan penertiban pelanggaran lalu lintas, khususnya penggunaan knalpot tidak standar dan aksi balap liar.
Dari hasil patroli dan penindakan di sejumlah ruas jalan utama, petugas mengamankan 50 sepeda motor yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya preventif yang dilakukan secara humanis, disertai sosialisasi dan peringatan kepada para pengguna jalan.
Hal ini sampaikan Walikota usai apel gelar pasukan Ops Lilin Candi 2025. Menurutnya, penindakan dilakukan karena masih ditemukan puluhan kendaraan yang tidak dilengkapi sesuai ketentuan.
“Kami mengimbau masyarakat, khususnya pengendara dan komunitas motor, untuk melengkapi surat-surat kendaraan dan menggunakan perlengkapan sesuai peruntukannya,” ujar Wali Kota, Jumat (19/12/2025)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan, kendaraan yang ditindak tetap dapat diambil kembali setelah pemilik melengkapi persyaratan dan mengganti komponen yang tidak sesuai, seperti knalpot bising.
Wali Kota Tegal juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga ketertiban saat malam Tahun Baru. Ia meminta warga untuk tertib berkendara, mematuhi aturan lalu lintas, menghindari euforia berlebihan,
Sementara itu, Kapolres Tegal Kota AKBP I Putu Krisna Purnama menegaskan bahwa penindakan dilakukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru.
“Kami ingin memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru di Kota Tegal berlangsung aman dan nyaman,”
Kapolres menjelaskan, penertiban difokuskan pada penggunaan knalpot tidak standar dan antisipasi balap liar melalui sistem hunting, terutama pada akhir pekan yang dinilai rawan pelanggaran.
“Knalpot tidak standar dan balap liar bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan serta mengganggu ketertiban umum,” tegasnya.
Meski demikian, Polres Tegal Kota tidak hanya mengedepankan penindakan. Pihak kepolisian juga menggandeng komunitas otomotif melalui program Ngopi Bareng sebagai wadah dialog dan edukasi tentang tertib berlalu lintas.
“Melalui Ngopi Bareng, kami membuka ruang komunikasi agar kesadaran tertib berlalu lintas tumbuh dari komunitas itu sendiri,” pungkas Kapolres. ( S. Bimantoro )
Kota Semarang , DN-II Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Polda Jateng menggelar patroli proaktif dialogis sebagai langkah preventif dalam rangka Operasi Kepolisian Terpusat Lilin Candi 2025.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Hari Sabtu 20 Desember 2025 guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap aman dan kondusif.
Patroli ini dilaksanakan oleh Personel Preventif Polda Jateng dan Polres Jajaran dengan menyasar sejumlah lokasi yang berpotensi mengalami peningkatan aktivitas masyarakat selama momentum Nataru. Sasaran patroli meliputi tempat ibadah, khususnya gereja, objek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, bandara, kawasan perhotelan, serta objek vital nasional dan objek vital tertentu.
Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol. Artanto, S. I.K., M. SI menjelaskan bahwa patroli proaktif dialogis merupakan bagian dari upaya Polri untuk mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini.
“Polri melaksanakan patroli proaktif dialogis sebagai langkah preventif untuk memastikan kesiapan pengamanan di seluruh objek yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, khususnya tempat ibadah menjelang perayaan Natal,” ujar Kombes Pol.. Artanto.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan, patroli diawali dengan apel kesiapan personel, kemudian dilanjutkan dengan patroli dialogis dan mobile di lapangan. Dalam kegiatan tersebut, personel Polri berkoordinasi langsung dengan pengelola objek, pengurus tempat ibadah, petugas keamanan internal, serta para pemangku kepentingan terkait.
“Personel melakukan pengecekan kesiapan pengamanan, pendataan jam operasional, estimasi jumlah pengunjung, pengawasan arus lalu lintas dan parkir, serta mengidentifikasi potensi kerawanan seperti kepadatan massa, gangguan kamtibmas, maupun risiko keselamatan,” jelasnya.
Selain itu, personel juga menyampaikan himbauan kamtibmas, memperkuat pola pengamanan internal, memastikan kesiapan jalur evakuasi, serta menyepakati mekanisme komunikasi dan respons cepat apabila terjadi gangguan keamanan.
Menurut Kombes Pol. Artanto, melalui patroli proaktif dialogis ini, Polri berharap dapat meningkatkan sinergitas dengan seluruh pihak terkait serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.
“Dengan sinergi dan kesiapsiagaan bersama, kami berharap seluruh rangkaian perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dapat berjalan sejuk, aman, nyaman, tertib, dan kondusif,” pungkasnya.
Red
BREBES, DN-II Riuh rendah suasana pembagian rapor di SMPN 3 Brebes, Sabtu (20/12/2025), menyisakan cerita hangat tentang ketulusan seorang wali murid. Di antara kerumunan orang tua, terselip sosok Quratul Aini, warga Banjaranyar yang hadir membawa misi cinta untuk keponakannya, siswa kelas 8E.
Bagi Quratul, kehadirannya bukan sekadar rutinitas administratif sekolah. Ia hadir sebagai sosok “orang tua pengganti” bagi keponakannya yang telah kehilangan ibu sejak bayi, sementara sang ayah harus berjuang mengais rezeki sebagai perantau di Jakarta.
Mengambil Peran, Menjaga Semangat
Meski berbagai kebijakan pendidikan menekankan pentingnya kehadiran orang tua kandung dalam perkembangan akademik anak, realita hidup menempatkan Quratul di garis depan. Ia sadar betul bahwa dukungan moral adalah kunci agar sang keponakan tidak merasa berjalan sendirian dalam menempuh pendidikan.
“Ibunya sudah meninggal sejak dia bayi. Ayahnya sekarang sedang bekerja di Jakarta. Jadi, sejak dulu memang saya yang mengasuh dan bertanggung jawab, termasuk mengambilkan rapor,” tutur Quratul dengan nada lembut namun tegar saat ditemui di lokasi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kenangan dalam Selembar Kalender
Selain memantau capaian nilai, Quratul juga antusias berpartisipasi dalam program sekolah berupa kepemilikan kalender tahunan. Menariknya, kalender tersebut menampilkan foto para siswa dengan latar gedung sekolah mereka sendiri, menciptakan ikatan emosional tersendiri bagi keluarga.
Dengan harga yang sangat terjangkau, yakni Rp10.000 untuk enam lembar, Quratul menganggap kalender tersebut lebih dari sekadar penunjuk tanggal. Ia melihatnya sebagai rekam jejak visual perjalanan pendidikan sang keponakan.
“Harganya sangat murah, hanya sepuluh ribu rupiah. Kualitas gambarnya bagus dan yang terpenting ada foto anak-anak di sekolah. Tadi pembayarannya sudah dikoordinasikan langsung melalui anak,” tambah ibu rumah tangga asal Tugu Kebon tersebut.
Potret Realita Sosial di Brebes
Momen di SMPN 3 Brebes ini menjadi potret nyata dinamika sosial di tengah masyarakat. Peran keluarga besar (extended family) seringkali menjadi penyelamat dan jembatan bagi keberlanjutan pendidikan anak-anak yatim maupun anak-anak dari orang tua migran.
Kehadiran sosok seperti Quratul Aini membuktikan bahwa meski figur orang tua kandung berhalangan, limpahan kasih sayang dari keluarga terdekat mampu menjadi fondasi kuat bagi masa depan generasi muda di Kabupaten Brebes.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Polres Brebes menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Candi 2025 di Lapangan Tri Brata Mapolres Brebes, Jumat (19/12/2025) siang.
Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Brebes.
Kegiatan ini merupakan tahap pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana prasarana (sarpras) yang akan diterjunkan selama 14 hari kedepan, mulai dari 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.
Dalam amanat Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. yang dibacakan oleh Kapolres Brebes, ditekankan bahwa mobilitas masyarakat tahun ini diprediksi meningkat 7,97% dibanding tahun lalu, dengan pergerakan mencapai 119,5 juta orang secara nasional.
“Selain aspek keamanan (kamtibmas), tantangan tahun ini adalah potensi cuaca ekstrem. Berdasarkan data BMKG, puncak musim hujan bertepatan dengan momen Nataru, sehingga kesiapsiagaan terhadap bencana alam seperti banjir dan longsor harus diutamakan di titik-titik rawan,” ujar AKBP Lilik Ardhiansyah saat membacakan amanat tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebelum memulai amanat, Kapolres juga mengajak seluruh peserta apel menundukkan kepala sejenak mendoakan para korban bencana alam yang saat ini sedang melanda wilayah Sumatera dan daerah lainnya di tanah air.
Untuk wilayah hukum Polres Brebes, sebanyak 310 personel Polri diterjunkan dengan dukungan penuh dari TNI (Kodim 0713/Brebes), Dishub, Satpol PP, BPBD, Dinkes, serta mitra kamtibmas seperti Banser, Senkom, dan Kokam.
Polres Brebes telah memetakan 16 titik pos strategis untuk melayani masyarakat, yang terdiri dari:
1 Pos Terpadu, 6 Pos Pengamanan (Pospam) Jalur, 3 Pos Pelayanan (Posyan), 5 Pospam Gereja (Fokus sterilisasi dan keamanan ibadah)
Serta 1 Pospam Objek Wisata (dilengkapi dengan 6 Subpospam) dimasing – masing wilayah.
Mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas, Polres Brebes menyiagakan Tim Urai yang disebar di empat titik krusial, yakni Jalur Pantura, Jalur Tengah, Jalur Selatan, dan Ruas Jalan Tol.
Pemanfaatan teknologi traffic counting juga akan digunakan untuk menentukan rekayasa lalu lintas secara tepat dan terukur.
Usai apel, Kapolres bersama Wakil Bupati Brebes Wurja, S.E., Kasdim 0713/Brebes Mayor Aris Khaerudin, dan unsur Forkopimda lainnya melakukan pengecekan kendaraan dinas untuk memastikan seluruh armada dalam kondisi prima sebelum beroperasi di lapangan.
Operasi Lilin Candi 2025 diharapkan dapat menjamin rasa aman bagi umat Kristiani yang menjalankan ibadah Natal serta masyarakat yang menikmati libur pergantian tahun di wilayah Kabupaten Brebes. (Red/Hms).
JAKARTA, DN-II 19 Desember 2025- Skandal pencurian karya jurnalistik yang menimpa Redaksi Cyber Nasional kini memicu mobilisasi kekuatan pers nasional. Tidak tanggung-tanggung, dua organisasi besar, IWO Indonesia dan PRIMA, menyatakan kesiapannya untuk menerjunkan tim pengacara guna membantu tim hukum Cyber Nasional menyeret oknum media “parasit” ke ranah pidana.
Wakil Ketua Umum IWO Indonesia, Ali Sopyan, menegaskan bahwa tindakan pencurian karya redaksi lain sebagai sampul berita adalah murni tindak pidana. Sebagai bentuk solidaritas, Ali Sopyan menyatakan bahwa IWO Indonesia siap memberikan bantuan pengacara jika Cyber Nasional membutuhkannya untuk mengawal kasus ini hingga ke meja hijau.
Senada dengan itu, Ketua Umum Perkumpulan Pimpinan Redaksi Indonesia Maju (PRIMA) juga menegaskan bahwa hal tersebut adalah murni pidana. PRIMA secara resmi menyatakan kesiapan mereka untuk mengirimkan tim hukum guna memperkuat barisan pengacara Cyber Nasional dalam menindak tegas pelanggaran Hak Cipta dan etik tersebut.
Pimpinan Redaksi Cyber Nasional, Bung Jhon, menilai dukungan ini sebagai bukti bahwa praktik jurnalisme “gelap” di Banggai Laut tidak boleh dibiarkan. Ia menyebut serangan visual ini sebagai bentuk kepanikan atas investigasi Pajak Ganda Galian C yang didukung bukti rekaman suara otentik Bappenda.
“Mereka menyerang secara sepihak tanpa konfirmasi dan tanpa data. Ironisnya, karena tidak punya data untuk membantah, mereka justru mencuri identitas visual kami. Ini bukan hanya melanggar etik, tapi kejahatan intelektual,” tegas Bung Jhon.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dengan dukungan bantuan hukum dari IWO Indonesia dan PRIMA, Cyber Nasional kini mematangkan langkah Represif:
– Laporan Pidana Terpadu: Menggunakan UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta dan UU ITE. Ketua Umum PRIMA dan Waketum IWO Indonesia sepakat ini adalah delik pidana murni.
– Gugatan Etik Berat: Melaporkan pengabaian prinsip Cover Both Sides dan jurnalisme tanpa data ke Dewan Pers.
– Tuntutan Maaf Terbuka: Peringatan terakhir bagi oknum media tersebut untuk segera meminta maaf secara terbuka atau menghadapi tuntutan hukum berlapis.
Bung Jhon menegaskan bahwa bantuan pengacara dari organisasi nasional adalah bukti bahwa kebenaran tidak berdiri sendiri. “Kami tidak akan mundur. Kegaduhan ini tidak akan menghapus fakta kebocoran anggaran pajak Galian C yang kami miliki. Dengan dukungan penuh IWO Indonesia dan PRIMA, kami pastikan pelaku pencurian karya ini akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Lawan atau Ditindas!” tutupnya.*(Red),
Banyumas, DN-II Hari bela negara merupakan momentum teguhkan komitmen menjaga kedaulatan dan kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini tertuang dalam amanat Presiden Republik Indonesia, Jumat (19/12/2025).
Dalam amanat ini yang dibacakan Kepala Staf Korem (Kasrem) 071/Wijayakusuma Letkol Armed Purba Sudibyo, peringatan Hari Bela Negara merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen seluruh elemen bangsa.
Setiap tanggal 19 Desember, lanjut yang dibaca Kasrem, bahwa bangsa Indonesia mengenang berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi pada tahun 1948.
”Peristiwa bersejarah tersebut menjadi bukti nyata bahwa semangat bela negara mampu menjaga Indonesia tetap berdiri di tengah ancaman agresi militer,” kata Kasrem masih dalam kutipan amanat Presiden RI.
Peringatan Hari Bela Negara ke-77 tahun ini mengusung tema ‘Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju’. tema ini mengingatkan ke seluruh elemen bangsa, bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai melalui kesiapsiagaan, disiplin, dan ketangguhan seluruh rakyat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
Lebih lanjut disampaikan, cinta tanah air harus diwujudkan melalui tindakan nyata, mulai dari membantu sesama yang tertimpa bencana, menjaga ruang digital dari hoaks, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. “Hingga berkontribusi aktif dalam pembangunan sesuai peran dan profesi masing-masing,” ujarnya.
Melalui peringatan Hari Bela Negara ke-77 ini, Korem 071/Wijayakusuma berkomitmen untuk terus hadir bersama masyarakat, menjaga persatuan, serta mengabdi demi Indonesia yang kuat, Indonesia yang maju, dan Indonesia yang mampu bangkit menghadapi setiap tantangan.
Upacara dipimpin oleh Kasrem 071/Wijayakusuma Letkol Arm Purba Sudibyo dan diikuti oleh para prajurit serta PNS Makorem 071/Wijayakusuma, termasuk Balak Aju Kodam IV/Diponegoro jajaran Korem 071/Wijayakusuma. Kehadiran seluruh peserta mencerminkan soliditas dan komitmen bersama dalam menjaga keutuhan bangsa. (Penrem071) **
BANYUMAS, DN-II Di atas lahan seluas 1.600 meter persegi, harapan mulai ditanam di Desa Kaliori. Bukan sekadar bangunan, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kaliori disiapkan sebagai ruang tumbuh bagi ekonomi warga dan masa depan desa.
Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Lukman Hakim, didampingi Dandim 0701/Banyumas Letkol Inf D. Samosir, menapakkan kaki di lokasi pembangunan KDMP, Kamis siang (18/12/2025).
Peninjauan itu bukan hanya soal progres fisik, tetapi tentang memastikan bahwa setiap pondasi yang dibangun benar-benar berpihak pada rakyat.
Desa Kaliori dihuni oleh 11.200 jiwa dengan 4.000 kepala keluarga, tersebar di 5 dusun, 8 RW, dan 57 RT. Di tengah kehidupan masyarakat itulah, gedung KDMP dirancang berdiri dengan lima gerai usaha dan satu gudang, dikelola oleh sekitar 30 anggota koperasi yang membawa harapan bagi banyak keluarga lainnya. 
Kolonel Inf Lukman Hakim menegaskan bahwa koperasi harus menjadi tempat warga saling menguatkan, bukan sekadar tempat bertransaksi. “Koperasi lahir dari semangat kebersamaan. Jika dikelola dengan jujur dan sungguh-sungguh, manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat,” kata Danrem Kolonel Inf Lukman Hakim.
Ditempat yang sama, Kepala Desa Kaliori Dino Sudjanto mengungkapkan adanya KDMP ini, TNI sebagai pelopor dan ia pun berterima kasih kepada jajaran TNI khususnya Korem 071/Wijayakusuma dan Kodim 0701/Banyumas.
”Bagi saya, peran TNI di desa ini sangat dominan dan untuk koperasi TNI sebagai pelopor. Harapanku koperasi ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,” kata Dino.
Kehadiran TNI dalam mendampingi pembangunan KDMP Kaliori menjadi penegas bahwa pembangunan desa bukan hanya tentang bangunan, melainkan tentang kehadiran, kepedulian, dan komitmen untuk rakyat.
Dari Kaliori, harapan itu perlahan dibangun, setegak tembok, setulus niat, dan setangguh kebersamaan. (Penrem071)
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kehadiran penuh pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Kehadiran tersebut meliputi penyaluran anggaran, bantuan logistik, hingga percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Dana tersebut diberikan kepada tiga provinsi serta 52 kabupaten/kota terdampak bencana.
“Anggaran belanja tidak terduga, untuk 52 kabupaten/kota dan provinsi dari Bapak Presiden sebagai tambahan sebanyak 268 miliar. Kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi masing-masing 20 miliar, kabupaten/kota 4 miliar di 52 kabupaten/kota, dan sudah digunakan sesuai arahan yang sudah kami sampaikan,” katanya dalam Konferensi Pers Bencana Sumatera bersama Menko PMK, Panglima TNI, dan Kapolri di Posko Bencana Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Selain dukungan dari pemerintah pusat, Mendagri juga mengapresiasi solidaritas antardaerah yang turut memberikan bantuan anggaran maupun logistik. Sejumlah pemerintah daerah (Pemda) telah menyalurkan dukungan, di antaranya Kalimantan Timur Rp7,5 miliar, Jawa Barat Rp7 miliar, Sulawesi Utara Rp1,5 miliar, Kalimantan Utara Rp1 miliar, Sulawesi Selatan Rp4 miliar, Jawa Tengah Rp1,3 miliar, dan Jawa Timur Rp5 miliar. “Bu Khofifah langsung turun,” tambahnya.
Kemudian, bantuan juga datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp1,5 miliar, Sumatera Selatan berupa barang senilai Rp2,6 miliar, Banten Rp3 miliar, Kalimantan Tengah Rp3 miliar, Sulawesi Barat Rp1 miliar, DKI Jakarta Rp3 miliar langsung ke Kota Lhokseumawe beserta bantuan logistik, Maluku Utara Rp2 miliar, Bengkulu Rp4,3 miliar, dan Gorontalo Rp1 miliar.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Total 43 miliar ditambah dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Pak Bursah Zarnubi turun langsung ke sana lebih kurang 5 miliar. Jadi lebih kurang 48 miliar,” jelasnya.
Guna mendukung pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana, Kemendagri juga telah membentuk sembilan tim, termasuk tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diturunkan ke tiga provinsi sejak 10 Desember 2025. Tim tersebut bertugas mempercepat pengurusan dokumen kependudukan, seperti KTP dan akta kelahiran yang hilang.
Mendagri juga menyampaikan rencana groundbreaking pembangunan hunian tetap bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Menteri Hukum. Pembangunan hunian tetap tersebut mencakup 2.600 unit, dengan rincian 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumatera Utara, dan 600 unit di Sumatera Barat, yang didukung oleh sejumlah yayasan.
“Akan ada groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mendagri mengapresiasi Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Bea dan Cukai, serta Kementerian Perdagangan yang telah mempercepat proses pengeluaran bantuan pakaian dari kawasan ekonomi untuk keperluan penanganan bencana. Pengiriman bantuan tersebut dilakukan dalam beberapa gelombang dan akan diserahkan kepada masyarakat terdampak.
Terkait infrastruktur pemerintahan desa, Mendagri menyebut terdapat 360 kantor desa rusak ringan serta 25 kantor desa rusak berat di wilayah tiga provinsi terdampak bencana. Untuk kerusakan ringan, penanganan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Apabila tidak memadai, pemerintah pusat akan mengambil alih penanganannya. Sementara itu, untuk kerusakan berat akan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Kami mengucapkan terima kasih atas kekompakan semua Pemda dan semua unsur Forkopimda serta semua pihak yang telah bergerak sehingga bekerja dengan cepat dan kita sudah lihat banyak hasilnya,” tandasnya.
Red
You cannot copy content of this page