BREBES, DN-II DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes resmi mendeklarasikan transformasi menuju politik modern melalui digitalisasi sistem kepemimpinan. Langkah ini diambil untuk menggeser paradigma lama menuju organisasi yang lebih transparan, sekaligus menegaskan posisi PDIP sebagai partai yang adaptif terhadap dinamika zaman. (19/4/2026).
Ketua DPC PDI Perjuangan Brebes, Carudin, menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar tren teknologi, melainkan regulasi sistem yang wajib dipatuhi seluruh kader di semua tingkatan.
Transformasi Konten: “Amplop Sudah Usang”
Dalam arahannya yang tajam, Carudin menyoroti fenomena politik uang yang dinilai sudah tidak relevan dan tidak lagi efektif memenangkan simpati publik. Ia meminta kader berhenti mengandalkan logistik finansial sebagai senjata utama.
”Zaman sekarang, pemain politik yang hanya sibuk bagi-bagi uang itu sudah ketinggalan zaman. Buktinya nyata, satu rumah diberi lima amplop, tapi yang dipilih tetap orang lain. Rakyat sudah pintar,” tegas Carudin di hadapan para kader.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sebagai gantinya, ia mendorong kader untuk bertransformasi menjadi politisi berbasis konten. Media sosial harus dikonversi menjadi alat perjuangan untuk mengedukasi masyarakat, membongkar praktik korupsi, hingga melawan kedzaliman di tingkat lokal.
Kader Sebagai “Watchdog” Infrastruktur
Carudin memberikan instruksi konkret: kader harus berani menjadi pengawas sosial di desa masing-masing. Keberanian menyuarakan kebenaran melalui platform digital dinilai sebagai modal investasi politik yang lebih mahal daripada uang.
”Jika melihat proyek infrastruktur yang asal-asalan, misalnya talud dengan kualitas semen buruk, jangan takut. Rekam, buat video, tunjukkan faktanya kepada publik. Keberanian membela hak rakyat seperti inilah yang akan dinilai mahal oleh masyarakat,” tambahnya.
Langkah ini diharapkan membuka pintu bagi kader yang memiliki keterbatasan finansial namun kaya akan integritas untuk tetap kompetitif memperebutkan kursi legislatif.
Meniru Jejak Humanis dan Integritas Digital
Selain menjadi pengawas, kader diinstruksikan untuk tetap menjaga sisi humanis. Aksi nyata seperti membantu lansia atau berdialog dengan warga harus didokumentasikan sebagai bentuk transparansi kinerja. Ia merujuk pada konsistensi tokoh seperti Hendi Prihadi (Hendi) yang sukses membangun reputasi melalui aksi sosial yang autentik di media sosial.
Di sisi internal, Carudin memberikan peringatan keras terkait keamanan dan integritas sistem daring (online) partai yang baru:
Dilarang Manipulasi: DPC dilarang keras mengutak-atik sistem digital yang telah ditetapkan pusat.
Nol Toleransi “Kenakalan”: Seluruh kader wajib menjaga kebersihan administrasi dari praktik curang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Solidaritas Tanpa Batas: Menjunjung tinggi semangat gotong royong tanpa memandang latar belakang daerah.
”Saya tidak ingin ada ‘kenakalan’ administratif. Sistem ini dibangun agar kita semua nyaman dan terukur dalam bekerja. Teruslah bersemangat, laksanakan instruksi partai, dan jangan pernah berhenti belajar,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Bupati Panca Wijaya Akbar Sambut Kunjungan Kerja Pangdam II/Sriwijaya di Ogan Ilir
OGAN ILIR, www.detik-nasional.com // Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, S.H., M.Si., M.I.Kom, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyambut hangat kunjungan kerja Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis, beserta rombongan pada Rabu (15/04/2026). Pertemuan yang berlangsung di Gedung Pendopoan KPT Tanjung Senai, Indralaya ini, merupakan bagian dari agenda resmi Pangdam ke wilayah teritorial Kodim 0402/OKI-OI.
Acara penyambutan tersebut berlangsung dalam suasana khidmat namun penuh keakraban, mencerminkan kedekatan hubungan antara otoritas sipil dan militer di daerah tersebut. Kunjungan ini dinilai strategis sebagai upaya memperkuat sinergi lintas institusi demi menjaga stabilitas keamanan nasional di tingkat lokal serta memastikan program pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir berjalan tanpa hambatan.
Dalam sambutannya, Bupati Panca Wijaya Akbar menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesediaan Pangdam II/Sriwijaya beserta jajaran untuk berkunjung langsung ke Bumi Caram Seguguk. Ia menganggap kehadiran pimpinan tertinggi TNI di wilayah Sumatera Bagian Selatan ini sebagai suntikan semangat bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa kolaborasi yang solid antara Pemerintah Kabupaten, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan adalah fondasi utama dalam menciptakan iklim daerah yang aman dan kondusif. Menurutnya, situasi wilayah yang stabil merupakan prasyarat mutlak bagi masuknya investasi dan percepatan kemajuan ekonomi masyarakat Ogan Ilir ke depan.
Pada kesempatan yang sama, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis menjelaskan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk meninjau secara langsung kondisi geografis dan sosial di wilayah tugasnya. Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi teknis dengan unsur Forkopimda guna menyelaraskan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan wilayah.
Sebagai penutup, kedua belah pihak berharap komunikasi intensif yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan melalui berbagai program kerja sama di masa mendatang. Dengan komitmen bersama antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, diharapkan percepatan pembangunan daerah dapat terealisasi secara maksimal demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Report : JULIYAN
BREBES, DN-II Menjawab tantangan era disrupsi, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes melakukan langkah progresif dengan menggelar seleksi Fit and Proper Test calon Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) berbasis digital. Agenda yang dihelat pada Minggu (19/04/2026) ini menjadi bukti transformasi teknologi di internal partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif dan Eksekutif DPC PDI Perjuangan Brebes, Suntoro, menegaskan bahwa digitalisasi seleksi ini bukan sekadar tren, melainkan kepatuhan terhadap regulasi mutakhir kepartaian.
”Kita harus relevan dengan zaman. Langkah ini sesuai dengan instruksi pusat agar seluruh instrumen partai beradaptasi dengan arus digitalisasi, tanpa menghilangkan nilai-nilai ideologis kita,” ujar Suntoro di sela-sela kegiatan.
Pemetaan Wilayah dan Partisipasi Masif
Proses seleksi tahap ini difokuskan pada penguatan struktural di wilayah strategis yang mencakup tiga Daerah Pemilihan (Dapil), yakni:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dapil 1: Kecamatan Brebes, Songgom, dan Jatibarang.
Dapil 5: Kecamatan Losari, Tanjung, dan Kersana.
Dapil 6: Kecamatan Bulakamba dan Wanasari.
Sebanyak 93 kontestan bersaing ketat dalam penjaringan ini. Rata-rata, setiap kecamatan mengirimkan sekitar 25 kader terbaiknya untuk membuktikan kelayakan memimpin di tingkat akar rumput.
Mengatasi Gaptek: Sinergi Kader Senior dan Junior
Penerapan sistem online dalam pengisian formulir dan uji kelayakan sempat memunculkan dinamika menarik. Mengingat PDIP adalah partai massa yang merangkul lintas generasi, fenomena kegagapan teknologi (gaptek) di kalangan kader senior tidak terelakkan.
”Memang ada kendala teknis, terutama bagi beberapa kader senior yang belum akrab dengan platform digital. Namun, kami sudah siapkan tim pendampingan intensif. Hasilnya luar biasa, semangat mereka mengalahkan hambatan teknologi itu,” jelas Suntoro.
Menariknya, komposisi peserta didominasi oleh kombinasi yang solid: sekitar 40% merupakan wajah lama (petahana) yang ingin melanjutkan pengabdian, sementara sisanya adalah darah baru yang siap menyuntikkan energi segar bagi partai.
Satu Barisan, Tanpa Orang Dalam
Suntoro menegaskan bahwa mekanisme digital ini menutup celah subjektivitas. Ia menjamin seleksi berjalan transparan untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki kapasitas murni, bukan karena kedekatan personal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Di sini tidak ada lagi sekat-sekat atau istilah ‘orangnya siapa’. Begitu masuk dalam sistem ini, semua adalah warga PDI Perjuangan. Kita semua satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri dan nakhoda DPC kita, Bapak Carudin,” tegasnya dengan lugas.
Melalui seleksi digital yang akuntabel ini, PDI Perjuangan Brebes optimistis dapat membangun fondasi organisasi yang lebih modern dan tangguh untuk menyongsong kemenangan di Pemilu 2029.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Jakarta, DN-II Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI), TM Luthfi Yazid, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus solidaritas bagi para korban kasus pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI).
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Luthfi Yazid di sela-sela pelantikan advokat baru di Hotel Harper, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (19/04/2026). Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), DePA-RI menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan seksual tidak memiliki tempat dalam masyarakat dan merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi.
Mengusik Kesadaran Publik dan Bahaya Objektifikasi
Luthfi menilai kasus ini menjadi alarm keras bagi publik bahwa kekerasan seksual tidak selalu bersifat fisik. Hal ini sering kali tersembunyi dalam kata-kata, dilegitimasi di ruang privat, hingga dinormalisasi melalui percakapan yang merendahkan martabat perempuan. Ia mengingatkan bahwa aturan mengenai hal ini telah termaktub jelas dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Permendikbud No. 30 Tahun 2021.
”Dalam Rape Culture Pyramid (Piramida Budaya Pemerkosaan), normalisasi budaya objektifikasi terhadap perempuan adalah fondasi dari bentuk kekerasan seksual yang lebih besar. Puncaknya bisa berupa pemerkosaan hingga penganiayaan seksual,” ujar Luthfi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa objektifikasi adalah tindakan mereduksi manusia menjadi sekadar objek, memisahkan tubuh seseorang dari identitas, kehendak, dan martabatnya sebagai manusia utuh.
Tanggung Jawab Kolektif
Lebih lanjut, DePA-RI memandang kasus di FHUI bukan masalah yang berdiri sendiri, melainkan cerminan dari rapuhnya kesadaran hukum dan sensitivitas gender. Menurutnya, pencegahan tidak boleh hanya berhenti di level institusi, tetapi harus dimulai dari penguatan karakter di lingkungan keluarga.
”Masyarakat sebagai elemen sosial juga wajib andil menciptakan ruang yang aman dan kondusif bagi pencegahan serta penanganan kasus pelecehan seksual,” tambahnya.
Didampingi jajaran pengurus DPD Sulawesi Selatan Sudirman Jabir, Asri Ameru, Muh Hanafi, Arpin, dan Chandra Makawaru Luthfi Yazid menyatakan lima poin sikap resmi DePA-RI.
Mengecam Keras: Segala bentuk kekerasan seksual yang mencederai martabat manusia dan nilai keadilan di lingkungan pendidikan maupun masyarakat.
Desakan Mekanisme Konkret: Mendorong pembentukan sistem pencegahan dan edukasi kekerasan seksual yang komprehensif, terutama di lingkup kampus.
Transparansi UI: Mendesak Universitas Indonesia mengambil langkah tegas, transparan, dan akuntabel dalam menangani kasus ini sebagai bahan evaluasi menyeluruh dengan tetap berpihak pada korban.
Partisipasi Publik: Mengajak masyarakat untuk aktif membangun budaya saling menghormati, berintegritas, dan peka gender.
Perlindungan Korban: Mengedepankan prinsip penanganan yang menjamin korban didengar, dilindungi identitasnya, serta mendapatkan hak-haknya sesuai prinsip keadilan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mandat Konstitusi
Luthfi menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa penegakan hukum yang transparan adalah satu-satunya jalan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.
”Negara harus hadir dan memastikan hukum berdiri tegak tanpa pandang bulu. Kasus di FHUI ini hendaknya menjadi refleksi bagi seluruh institusi pendidikan untuk membangun lingkungan yang benar-benar aman, inklusif, dan bermartabat,” pungkas TM Luthfi Yazid. (*)
BREBES, DN-II Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes tancap gas memperkuat pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui evaluasi strategis, BAZNAS optimis mampu melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya dengan mengandalkan sistem potong gaji otomatis atau Payroll System. (19/4/2026).
Loncatan Target: Dari Rp9 Miliar ke Rp14 Miliar
Ketua BAZNAS Kabupaten Brebes, Mahali, mengungkapkan bahwa berdasarkan tren positif tahun lalu yang berhasil merealisasikan target Rp9 miliar, pihaknya kini menetapkan sasaran baru yang lebih menantang.
“Kami menetapkan target sebesar Rp14 miliar. Untuk mencapai angka ini, para Amil tidak boleh hanya bekerja di balik meja. Harus terjun langsung ke lapangan guna memetakan kendala dan potensi yang ada secara riil,” ujar Mahali.
Strategi Aksi Dulu, Sosialisasi Kemudian
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ada yang berbeda dalam pendekatan BAZNAS kali ini. Alih-alih hanya melakukan sosialisasi konvensional, BAZNAS menerapkan metode pembuktian langsung di kementerian dan lembaga pemerintah. Strategi ini terbukti efektif saat pengumpulan zakat berhasil mencapai target 100 hari kerja hanya dalam kurun waktu 60 hari.
Metode yang digunakan adalah dengan menyalurkan bantuan terlebih dahulu kepada tenaga honorer, tukang kebun, hingga petugas kebersihan di lingkungan instansi tersebut sebelum melakukan edukasi zakat kepada para pejabatnya.
“Kalau cuma bicara tanpa bukti nyata, itu hanya omong kosong. Kami tunjukkan dulu manfaatnya kepada mereka yang kurang mampu di lingkungan kerja tersebut, baru setelah itu kita sosialisasi,” tegas narasumber dari BAZNAS.
Implementasi Payroll System Berbasis Penghasilan Riil
Guna mengoptimalkan perolehan, BAZNAS mendorong bendahara instansi untuk menerapkan Payroll System sesuai amanat Undang-Undang Zakat. Sistem ini akan membagi kategori kontribusi ASN menjadi dua:
Zakat (2,5%): Bagi ASN yang akumulasi gaji dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sudah mencapai nisab.
Infak: Bagi ASN yang total penghasilannya belum mencapai ambang batas wajib zakat.
BAZNAS juga menyarankan agar perhitungan zakat tidak lagi berdasarkan eselonisasi, melainkan dari total penghasilan riil agar dana yang terkumpul lebih optimal untuk kemaslahatan umat.
Tantangan Fluktuasi Harga Emas
Penerapan batas wajib zakat (nisab) saat ini menghadapi tantangan akibat fluktuasi harga emas dunia. Mengacu pada ketentuan MUI dan BAZNAS Pusat, standar nisab setara dengan 85 gram emas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan rata-rata harga emas tahun 2025, standar nisab ditetapkan pada angka Rp91.681.728 per tahun atau Rp7.640.144 per bulan.
“Harga emas yang fluktuatif sedang kami kaji kembali bersama para ahli. Tujuannya agar penentuan batas wajib zakat tetap adil, akurat, dan tentunya sesuai dengan syariat Islam,” tutupnya.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
TANGERANG, DN-II Pelaksanaan pembayaran Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja (TPBK) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang menjadi sorotan. Pasalnya, ditemukan adanya ketidaksesuaian pembayaran pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang mengakibatkan kelebihan bayar senilai Rp26.729.654.502,53.
Langgar Aturan Batas 75 Persen
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, pembayaran TPBK untuk PNS di kedua instansi tersebut tidak memedomani Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 110 Tahun 2020 beserta perubahannya.
Dalam Pasal 27 ayat (5) aturan tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa PNS yang bertugas di Bapenda dan RSUD seharusnya hanya berhak menerima TPBK sebesar 75% dari nilai tunjangan pada jenjang yang sama di Perangkat Daerah lainnya. Kebijakan ini diambil karena pegawai di Bapenda telah menerima Insentif Pemungutan Pajak, sementara pegawai RSUD menerima Jasa Pelayanan (Jaspel).
Namun, dalam praktiknya, pembayaran TPBK Tahun Anggaran 2024 justru direalisasikan sebesar 100%, tanpa memperhitungkan batas maksimal yang diatur dalam Perbup.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dampak pada Anggaran Daerah
Kelebihan pembayaran sebesar Rp26,7 miliar ini berdampak langsung pada efisiensi anggaran daerah. Akibat ketidaktertiban administrasi ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang dinilai tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan anggaran belanja daerah untuk program pembangunan yang lebih prioritas bagi masyarakat.
Secara umum, anggaran Belanja Pegawai Pemkab Tangerang tahun 2024 mencapai Rp2,45 triliun, dengan komponen TPBK dianggarkan sebesar Rp929 miliar.
Pengakuan Kesalahan Administrasi
Pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Kebijakan Anggaran mengakui adanya kekhilafan dalam penyusunan besaran TPBK dalam Keputusan Bupati serta pelaksanaannya yang tidak mengacu pada Pasal 27 ayat (5).
Beberapa poin penyebab yang diidentifikasi meliputi:
Kelalaian TAPD: Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang cermat dalam mengalokasikan anggaran belanja tambahan penghasilan.
Ketidaksesuaian Usulan: Kepala BPKAD dalam mengusulkan besaran TPBK untuk Bapenda dan RSUD tidak memedomani aturan yang berlaku.
Kelemahan Pengawasan: Kepala Bidang Anggaran BPKAD dinilai tidak teliti dalam mengawasi pembayaran TPBK tersebut.
Tindak Lanjut
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Merespons temuan ini, Kepala BPKAD menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan dan berkomitmen untuk segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Pemerintah Kabupaten Tangerang diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh agar kebocoran anggaran serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
Tim Red
MAGELANG, DN-II Di sela-sela agenda kerja di Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kompleks Gudang Bulog Danurejo, Kabupaten Magelang, Sabtu (18/4/2026) siang. Kunjungan spontan ini dilakukan Presiden guna memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian situasi global.
Instruksi Mendadak Usai Agenda DPRD
Kehadiran Kepala Negara di gudang tersebut tergolong mendadak. Usai menghadiri pertemuan dengan pimpinan DPRD, Presiden secara khusus meminta untuk meninjau fasilitas penyimpanan pangan di wilayah Magelang atau Yogyakarta sebelum bertolak kembali.
Dalam tinjauannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa ketersediaan beras adalah prioritas utama pemerintah. Ia ingin memastikan secara langsung bahwa cadangan pangan nasional dalam kondisi aman dan siap didistribusikan sewaktu-waktu kepada masyarakat.
“Presiden menekankan bahwa bukan hanya kuantitas yang penting, tapi kualitas beras harus terus dijaga. Distribusi juga harus tepat waktu dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” ujar keterangan resmi yang diterima.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kapasitas Gudang Terisi Penuh
Kompleks Gudang Bulog Danurejo memiliki dua unit bangunan dengan total kapasitas mencapai 7.000 ton. Saat ini, seluruh kapasitas tersebut dilaporkan terisi penuh. Kondisi ini mencerminkan kesiapan stok yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan pokok di wilayah Kota dan Kabupaten Magelang serta sekitarnya.
Stabilitas di Tengah Krisis Global
Langkah proaktif ini diambil mengingat situasi dunia yang sedang dibayangi krisis energi dan pangan akibat konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Meski banyak negara mulai terdampak, Indonesia sejauh ini dinilai masih mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang.
Presiden menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk terus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sidak ini menjadi sinyal kuat bahwa negara tetap hadir dan waspada dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seluruh rakyat Indonesia.
Red
Sumber: Catatan Seskab (TIW)
JAKARTA, DN-II Pemerintah resmi meluncurkan Buku Saku “Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026”. Peluncuran ini menjadi langkah strategis sekaligus panduan praktis dalam mengawal arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan transformasi total dalam penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Buku saku ini dirancang sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat serta pemangku kepentingan memahami peta jalan pemerintah dalam mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem. Intervensi yang dilakukan tidak lagi bersifat parsial, melainkan menyentuh seluruh siklus hidup manusia secara komprehensif.
Integrasi Data dan Ketepatan Sasaran
Salah satu poin krusial dalam kebijakan ini adalah penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan basis data ini, pemerintah menjamin penyaluran berbagai bantuan akan jauh lebih akurat dan meminimalisir risiko salah sasaran.
“Transformasi ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan negara benar-benar sampai ke tangan mereka yang berhak,” tulis panduan tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pendekatan Lintas Sektor
Buku Saku Kesejahteraan 2026 ini membedah berbagai program unggulan yang saling terintegrasi, antara lain:
Bantuan Sosial: Penguatan jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan.
Pendidikan & Kesehatan: Akses layanan dasar berkualitas untuk memutus rantai kemiskinan sejak dini.
Pemberdayaan Ekonomi: Pemberian kail berupa pelatihan dan akses modal bagi keluarga prasejahtera.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sinergi antar-kementerian dan lembaga, sehingga penanganan kemiskinan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi satu gerakan nasional yang terpadu. Red
#KemensetnegRI
#PemerintahIndonesia
#Kesejahteraan2026
#PrabowoSubianto
#HapusKemiskinan
Brebes, DN-II Koperasi Pegawai Kantor Kedinasan (KPKK) Kakanda sukses menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 yang dirangkaikan dengan agenda krusial pemilihan pengurus dan pengawas periode 2026-2028. Acara yang berlangsung di Gedung Islamic Center Brebes pada Sabtu (18/4) ini, menandai berakhirnya masa bakti pengurus periode 2023-2025 dengan catatan capaian yang positif.
Refleksi Tiga Tahun: Bukan Sekadar Angka
Dalam suasana khidmat yang didominasi nuansa warna oranye dan merah khas semangat baru,
Haryanto ketua periode 2023-2025 menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Menariknya, momen ini tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai ruang refleksi emosional bagi seluruh elemen koperasi.
“Hari ini bukan sekadar momen pertanggungjawaban angka di atas kertas, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan dan pemaknaan. Bagi kami, ini adalah momen yang cukup menggetarkan hati,” ujar Haryanto dalam sambutannya yang disambut hangat kepada para anggota.
Capaian Positif dan Tata Kelola Transparan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selama masa bakti 2023-2025, KPKK Kakanda menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Di bawah kepemimpinan pengurus lama, koperasi berhasil melakukan transformasi di beberapa lini strategis, antara lain:
Penguatan Administrasi: Implementasi tata kelola yang lebih tertata dan transparan.
Ekspansi Unit Usaha: Pertumbuhan unit usaha yang mulai memberikan dampak ekonomi nyata bagi anggota.
Peningkatan Partisipasi: Tingkat keaktifan anggota yang terus meningkat dalam setiap program koperasi.
Meski demikian, pengurus tetap menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama menjabat. Mereka menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu berorientasi pada keberlangsungan organisasi di tengah dinamika ekonomi yang ada.
Estafet Kepemimpinan 2026-2028
Seiring dengan berakhirnya masa tugas pengurus lama, RAT kali ini juga menetapkan nakhoda baru untuk periode 2026-2028. Transisi kepemimpinan ini diharapkan mampu membawa semangat baru dengan tetap berpijak pada fondasi kokoh yang telah dibangun sebelumnya.
Hadirnya logo Kementerian Agama berdampingan dengan logo Koperasi Indonesia dalam acara ini mempertegas komitmen KPKK Kakanda untuk tetap profesional, mandiri, dan berintegritas. Harapan besar kini disematkan kepada pengurus terpilih untuk membawa koperasi menjadi lembaga yang lebih inovatif demi kesejahteraan seluruh anggotanya.
Digitalisasi Koperasi Kakanda: Targetkan Produk UMKM Berau Go Internasional Lewat TikTok
Koperasi Kakanda di bawah naungan kementrian Agama Kabupaten Brebes didorong untuk melakukan lompatan besar dalam pemanfaatan teknologi digital. Sebagai koperasi instansi pemerintah atau “Plat Merah”, Kakandara diharapkan bertransformasi menjadi motor penggerak pemasaran produk UMKM lokal menuju pasar global.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang digelar baru-baru ini, ditekankan bahwa Koperasi Kakanda memiliki keunggulan strategis yang tidak dimiliki koperasi umum. Dengan basis anggota yang solid dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), pengawasan dan koordinasi kinerja koperasi diyakini akan jauh lebih efektif.
Evaluasi dan Strategi Forecasting Bisnis
Dikatakan Drs Kharul Abidin M.N Kepala Dinas Koperasi Umum dan Perdagangan Kabupaten Brebes Pelaksanaan RAT ini merupakan amanat konstitusi koperasi sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 dan Permenkop UKM. Agenda ini menjadi momentum krusial bagi pengurus, pengawas, dan anggota untuk membedah kinerja sepanjang tahun lalu.
“Momentum ini harus menjadi titik evaluasi sekaligus penetapan arah strategis dan rencana bisnis (forecasting) untuk tahun mendatang. Kita tidak boleh hanya berjalan di tempat,” tegas narasumber dalam arahannya.
Optimalisasi Keranjang Kuning TikTok
Menyikapi tantangan ekonomi modern, narasumber menyoroti potensi besar 10.000 pelaku UMKM di Berau yang mayoritas masih terkendala masalah pemasaran. Padahal, kualitas produk lokal Berau dinilai sangat kompetitif. 
Menjawab tantangan tersebut, Koperasi Kakandara diarahkan untuk mulai menguasai platform media sosial, khususnya TikTok, yang saat ini menjadi raja di dunia pemasaran digital.
“Beberapa waktu lalu kami mengundang pihak TikTok untuk melatih pelaku UMKM hingga mereka mahir mengelola ‘Keranjang Kuning’ sendiri. Bahkan saat pelatihan berlangsung, sudah ada produk yang langsung laku terjual. Ini bukti nyata kekuatan digital,” jelasnya penuh optimis.
Menuju Koperasi Modern yang Inklusif
Ke depan, visi besar bagi Koperasi Kakandara adalah diversifikasi usaha yang inklusif. Produk yang tersedia di pertokoan koperasi baik barang pabrikan maupun hasil kerajinan tangan UMKM lokal diharapkan tidak hanya melayani internal ASN, tapi juga masyarakat luas.
“Visi saya, Kakandara tidak boleh terjebak hanya pada urusan simpan-pinjam. Saya ingin produk di toko kita bisa diakses secara luas melalui platform digital. Dengan pemasaran live atau konten kreatif, jangkauan pasarnya akan jauh melampaui batas wilayah,” tambahnya.
Langkah transformasi ini diharapkan mampu mengubah wajah Koperasi Kakandara menjadi lembaga ekonomi yang modern, adaptif, dan memiliki daya saing tinggi di tengah derasnya arus ekonomi digital.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Laporan: Teguh
Sabtu, 18 April 2026
MAGELANG, DN-II Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pengarahan langsung kepada 503 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dari seluruh Indonesia. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/04/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Memperkuat Peran Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota guna Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” ini difungsikan sebagai forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan arah pembangunan di tingkat daerah.
Sinergi Menuju Indonesia Emas 2045
Dalam arahannya, Kepala Negara menekankan bahwa peran legislatif di daerah sangat krusial dalam mengawal serta menyukseskan program strategis nasional. Presiden menginstruksikan agar seluruh pimpinan DPRD mampu menjaga stabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan di wilayah masing-masing.
“Visi Indonesia Emas 2045 bukanlah target yang bisa dicapai oleh pemerintah pusat sendirian. Kepemimpinan daerah yang solid, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat adalah kunci utama transformasi bangsa,” ujar Presiden Prabowo.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meneguhkan Semangat Patriotisme
Berbicara dengan nada penuh semangat, Presiden Prabowo mengajak para pimpinan DPRD untuk mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan atau latar belakang politik. Ia menekankan pentingnya persatuan di antara para pengambil kebijakan.
“Saya berbicara di sini sebagai sesama anak bangsa, sebagai patriot. Saya datang menjumpai Saudara-saudara dengan satu keyakinan: bahwa kita semua yang berada di bawah tenda ini adalah patriot yang mencintai tanah air,” tegas Presiden.
Presiden menambahkan bahwa keberagaman partai politik justru harus menjadi kekuatan dalam memperkaya perspektif pembangunan, bukan sebagai penghalang kerja sama dalam melayani masyarakat.
Penguatan Tata Kelola Daerah
Melalui KPPD ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara eksekutif dan legislatif daerah dalam mendukung agenda Asta Cita. Presiden mengingatkan bahwa akuntabilitas dan efisiensi anggaran di daerah akan menentukan seberapa cepat kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara merata di seluruh pelosok Nusantara.
Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, serta jajaran pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
#PrabowoSubianto
#IndonesiaEmas2045
#DPRDRI
#AstaCita
You cannot copy content of this page