JAKARTA, DN-II Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membuka kembali pengusutan skandal suap perizinan tambang di Maluku Utara mendapat sorotan tajam. Meski mantan Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) telah wafat, fakta-fakta persidangan yang muncul dinilai menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menjerat aktor lain yang terlibat.
Pengamat Politik, Surono, mendesak lembaga antirasuah tersebut untuk segera memperjelas status hukum Shanty Alda, yang namanya mencuat dalam pusaran kasus ini.
Fakta Hukum dalam Putusan MA
Surono menegaskan bahwa gugurnya penuntutan terhadap AGK demi hukum tidak menghapuskan keterlibatan pihak pemberi suap. Ia merujuk pada Amar Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 176 yang telah berkekuatan hukum tetap inkracht.
Dalam dokumen tersebut, nama Shanty Alda secara eksplisit disebut memberikan uang sebesar Rp250 juta kepada mantan Gubernur AGK di Hotel Bidakara.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Nama yang bersangkutan jelas disebut dalam putusan MA. Ini bukan lagi sekadar rumor, melainkan fakta hukum yang sudah inkracht. KPK harus menunjukkan taringnya untuk menindaklanjuti fakta persidangan ini,” ujar Surono dalam keterangannya, Minggu (5/4/2026).
Tiga Poin Desakan untuk KPK
Sebagai bentuk pengawalan terhadap penegakan hukum, Surono menyampaikan tiga poin krusial kepada KPK.
Transparansi Aliran Dana: KPK dituntut menjelaskan secara terbuka peruntukan uang Rp250 juta tersebut guna menghindari spekulasi di ruang publik.
Kepastian Status Tersangka. KPK didesak tidak tebang pilih. “Jangan sampai ada kesan ‘mandul’ atau ragu hanya karena kasus ini melibatkan figur yang kini berada di lingkaran legislatif. Jika bukti cukup, segera tetapkan status tersangka,” tegas Surono.
Konsistensi Penegakan Hukum. Masyarakat sipil akan terus memantau perkembangan kasus ini hingga tuntas demi menjaga muruah supremasi hukum di Indonesia.
Sejalan dengan Visi Antikorupsi Presiden
Upaya KPK membongkar kembali mafia tambang ini dinilai selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas kebocoran sumber daya alam (SDA). Surono mengingatkan kembali pernyataan tokoh nasional mengenai potensi besar pendapatan negara yang hilang akibat praktik lancung di sektor pertambangan.
“Kita mendukung penuh visi Presiden Prabowo untuk menyikat habis para ‘maling’ uang rakyat. Benar apa yang disampaikan Pak Mahfud MD dahulu, jika kebocoran di sektor tambang ini ditutup, kesejahteraan rakyat bisa meningkat berkali-kali lipat,” tambahnya.
Momentum Bersih-Bersih Nasional
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menutup pernyataannya, Surono mengapresiasi keberanian aparat penegak hukum, baik KPK maupun Kejaksaan Agung, untuk membongkar kembali kasus-kasus lama yang selama ini mengendap atau “jalan di tempat”.
“Ini adalah momentum emas untuk bersih-bersih. Kita ingin melihat kekayaan alam Indonesia benar-benar dikelola untuk kemakmuran rakyat, bukan menjadi bancakan segelintir oknum,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Sumber: Pernyataan Pers/Rekaman Suara Surono (Pengamat Politik)
Kabupaten Tegal, DN-II Polres Tegal melaksanakan pengamanan rangkaian kegiatan peringatan Wafat Yesus Kristus dan Paskah Tahun 2026 serta pengamanan objek wisata pada momentum long weekend, Sabtu–Minggu, 4–5 April 2026.
Kegiatan diawali pada Minggu, 5 April 2026 pukul 06.30 WIB dengan pelaksanaan apel pengamanan di sejumlah gereja, di antaranya FX Banjaran, GKJ Mejasem, dan GKJ Balapulang. Selanjutnya pada pukul 07.00 WIB, apel kembali dilaksanakan di Maria Immaculata Slawi, GBI Slawi, GKJ Slawi, GPPS Imanuel Slawi, serta FX Margasari.
Pengamanan berlanjut pada pukul 08.30 WIB di GBM Pangkah dan pukul 09.30 WIB di HKBP Gedung Rakyat Slawi. Sementara itu, pada sore hari pukul 16.30 WIB, personel kembali melaksanakan apel dan pengamanan di sejumlah gereja di wilayah Slawi dan Banjaran, meliputi GPPS Immanuel Slawi, GBI Slawi, GKI Slawi, serta GBI Banjaran.
Selain fokus pada pengamanan kegiatan keagamaan, Polres Tegal juga menggelar apel pengamanan long weekend pada pukul 09.00 WIB di sejumlah objek wisata, antara lain Objek Wisata Guci, Purin, Radja Teater, dan Waduk Cacaban. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan publik Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang memanfaatkan libur panjang.
Seluruh kegiatan pengamanan melibatkan personel yang telah tersprin dengan menggunakan PDL Two Tone serta dipimpin oleh perwira pengendali di masing-masing lokasi. Kehadiran personel Polri di tengah masyarakat menjadi wujud nyata pelayanan humanis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran aktivitas masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa pengamanan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat.
“Polres Tegal hadir untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah Paskah berjalan aman, lancar, dan khidmat. Selain itu, kami juga mengantisipasi peningkatan aktivitas masyarakat di objek wisata selama long weekend agar tetap tertib dan kondusif,” ujar Kapolres. 
Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas serta saling menghormati antarumat beragama.
“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap waspada, mematuhi aturan, serta menjaga toleransi demi terciptanya situasi yang aman dan harmonis,” tambahnya.
Kegiatan pengamanan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung agenda nasional, menjaga stabilitas keamanan, serta memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam momen keagamaan dan libur panjang. ( S. Bimantoro )
KABUPATEN TEGAL, DN-II Tata kelola Pemerintahan Desa Berkat, Kecamatan Tarub, kembali menuai kritik tajam. Tokoh masyarakat setempat, Surono, menilai adanya indikasi ketidakprofesionalan serta dugaan penyimpangan dalam menjalankan roda pemerintahan desa, khususnya terkait transparansi dan etika administrasi.
Kepada awak media, Surono menyayangkan sikap salah satu perangkat desa, Mashudi, yang dinilai menunjukkan arogansi dan mulai menjauh dari masyarakat. Menurutnya, hubungan harmonis antara pamong desa dan warga adalah fondasi utama pembangunan.
Kejanggalan Administrasi Surat Undangan
Persoalan ini mencuat saat Inspektorat melakukan peninjauan di lapangan. Ditemukan fakta bahwa surat undangan penting bagi pihak pelapor dan Badan Permusyawaratan Desa BPD disampaikan secara mendadak, melampaui batas kewajaran.
“Surat undangan tersebut tertulis dibuat tanggal 31, namun baru diinformasikan pada pukul 11.00 siang di hari H. Padahal, acara dijadwalkan pukul 08.30 pagi. Ini bukan sekadar kelalaian biasa. Saya melihat ada indikasi unsur kesengajaan untuk menghambat proses yang sedang berjalan,” tegas Surono dengan nada kecewa. (5/4/2026).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meskipun Saudara Mashudi telah mengakui hal tersebut sebagai bentuk kelalaian, Surono menganggap alasan itu sulit diterima secara logika administrasi, mengingat rentang waktu antara tanggal pembuatan surat dan penyampaiannya terpaut cukup lama.
Transparansi LKPPD yang Buram
Selain masalah birokrasi surat-menyurat, Surono menyoroti belum dipublikasikannya Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa LKPPD. Hingga saat ini, BPD dilaporkan belum menerima pemberitahuan resmi terkait laporan tersebut.
“Pemerintahan yang sehat tercipta jika BPD dan Kepala Desa (Lurah) bisa berjalan selaras, rukun, dan transparan. Jika LKPPD saja belum dibuka ke publik, wajar jika muncul mosi tidak percaya dari masyarakat terkait penggunaan dana desa,” lanjutnya.
Senada dengan hal tersebut, Ketua BPD Desa Berkat, Untung, membenarkan bahwa pihaknya belum menerima LKPPD tahun 2025. Padahal, menurut informasi yang ia terima, laporan tersebut justru sudah ditembuskan ke pihak Kecamatan Tarub.
“Secara aturan, BPD harus mengetahui dan menerima LKPPD tahun 2025. Untuk tahun 2026, batas akhirnya adalah 31 Maret 2026. Namun sampai sekarang kami belum memegang dokumen tersebut,” ungkap Untung.
Tuntutan Klarifikasi dan Permohonan Maaf
Atas rentetan kejadian yang dianggap mencoreng etika pemerintahan, Surono melayangkan dua tuntutan utama:
Permohonan Maaf Terbuka: Saudara Mashudi dituntut segera menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada pihak pelapor dan jajaran BPD atas ketidakprofesionalan administrasi yang terjadi.
Klarifikasi Media: Mengingat persoalan ini menyangkut kepentingan publik, permohonan maaf tersebut harus dipublikasikan melalui media massa agar masyarakat Desa Berkat mendapatkan informasi yang berimbang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Sebagai warga, saya sangat kecewa. Kita butuh pelayan masyarakat yang menghargai proses administrasi, bukan yang berlindung di balik kata ‘lalai’ untuk menutupi kesalahan,” pungkas Surono.
Reporter: Teguh
TANGERANG, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan penghormatan terakhir kepada tiga prajurit terbaik TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian dunia di bawah bendera United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Prosesi penghormatan berlangsung khidmat di Ruang Tengah Terminal VIP, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu (04/04/2026). Kedatangan jenazah disambut dengan suasana penuh haru dan penghormatan militer setinggi-tingginya.
Penghormatan bagi Pahlawan Perdamaian
Ketiga personel yang gugur dalam tugas mulia tersebut adalah:
Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan
Kopda Anumerta Farizal Rhomadon
Presiden Prabowo tampak memberikan penghormatan terakhir di depan peti jenazah yang dibalut bendera Merah Putih sebelum para mendiang diberangkatkan ke daerah asal masing-masing untuk dimakamkan secara militer.
Momen Penguatan bagi Keluarga
Dalam suasana penuh duka tersebut, Presiden Prabowo menyempatkan diri menghampiri pihak keluarga satu per satu. Dengan nada rendah hati dan penuh empati, Kepala Negara berbincang langsung untuk memberikan penguatan moril serta menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas pengabdian para prajurit.
”Negara memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas pengabdian dan pengorbanan para prajurit yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional,” ungkap Presiden dalam momen tersebut.
Kronologi Kepulangan
Sebelum tiba di tanah air, upacara pelepasan secara internasional telah dilaksanakan pada Kamis (02/04/2026) di Bandara Internasional Rafic Hariri, Beirut, Lebanon. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Force Commander UNIFIL sebagai bentuk apresiasi dunia terhadap dedikasi prajurit Indonesia.
Kehadiran Pejabat Negara
Turut mendampingi Presiden dalam prosesi tersebut sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
Menteri Luar Negeri: Sugiono
Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya
Wamenko Polkam: Lodewijk Freidrich Paulus
Panglima TNI: Jenderal TNI Agus Subiyanto
Kapolri: Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo
Beserta para Kepala Staf Angkatan.
Setelah prosesi di bandara selesai, jenazah langsung diterbangkan menuju kampung halaman masing-masing untuk diserahkan kepada pihak keluarga dan dimakamkan dengan upacara kebesaran militer. (BPMI Setpres)
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto merespons cepat situasi darurat yang melanda wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Kepala Negara menginstruksikan percepatan evakuasi bagi warga terdampak di Kota Bitung, Kota Ternate, hingga Pulau Batang Dua guna menjamin keselamatan masyarakat di garda terdepan.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa Presiden terus memantau situasi sejak dini hari dan memastikan seluruh lini koordinasi lintas lembaga bergerak tanpa hambatan.
“Bapak Presiden tadi pagi-pagi sekali sudah menerima laporan dari Kepala BNPB terkait kejadian di Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Fokus utama saat ini adalah keselamatan warga,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (02/04/2026).
Prioritas Keselamatan Warga
Menindaklanjuti perintah tegas Presiden, tim gabungan yang terdiri dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, serta pemerintah daerah telah dikerahkan ke titik-titik lokasi terdampak. Personel di lapangan tidak hanya melakukan pengecekan kerusakan, tetapi juga memprioritaskan evakuasi warga dari zona bahaya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Seskab menegaskan bahwa Presiden telah memberi mandat khusus kepada Kepala BNPB untuk mengawal langsung proses penanganan di lapangan.
“Melalui Kepala BNPB, Pak Presiden memerintahkan seluruh aparat dan tim gabungan secepat mungkin mengevakuasi warga terdampak. Hari ini, Kepala BNPB dijadwalkan tiba di Sulawesi Utara, sementara tim lainnya mendarat di Maluku Utara,” jelas Teddy.
Koordinasi Lintas Wilayah
Pemerintah pusat juga memastikan sinergi dengan pemerintah daerah berjalan optimal. Seskab menyebutkan komunikasi intensif telah dijalin dengan para pimpinan daerah di kedua provinsi tersebut.
“Kami sudah menghubungi Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly, dan Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Yulius, untuk memastikan bantuan dan penanganan di daerah tersalurkan dengan tepat,” tambahnya.
Imbauan Waspada
Di sisi lain, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun waspada. Warga diminta untuk tidak memasuki kembali bangunan yang mengalami kerusakan atau terdampak sebelum ada pernyataan resmi mengenai keamanan struktur gedung.
“Kepala BNPB sudah mengimbau agar warga tidak beraktivitas kembali di gedung yang terdampak hingga kondisi dinyatakan benar-benar aman,” pungkas Seskab. (*)
(BPMI Setpres)(BPMI Setpres)
BREBES, DN-II Keberangkatan ibadah haji ke Tanah Suci merupakan momen sakral yang dinanti umat Muslim. Mendampingi kekhidmatan tersebut, peran Tim Pemandu Haji Daerah TPHD Kabupaten Brebes menjadi krusial dalam memastikan kenyamanan jemaah selama menjalankan rukun Islam kelima.
Bahrul Ulum menjelaskan bahwa TPHD adalah petugas khusus yang diangkat oleh Pemerintah Daerah baik Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota dengan mandat utama mendampingi, membimbing, dan melayani jemaah haji asal wilayah masing-masing.
“Mereka bertugas bersama kelompok terbang kloter mulai dari embarkasi, selama di Arab Saudi, hingga kembali ke Tanah Air. Tugas mereka adalah menyokong petugas kloter utama agar pelayanan jemaah lebih optimal,” ujar Ulum, Sabtu (4/4/2026).
Tanggung Jawab Moral dan Transparansi
Ulum menekankan pentingnya profesionalitas bagi personel TPHD. Mengingat sumber pendanaan keberangkatan tim ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. ada tanggung jawab moral yang besar kepada masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Mereka harus bekerja dengan performa terbaik karena ini menggunakan uang rakyat. Bagi anggota TPHD yang mungkin belum berhaji, tugas utama mereka tetaplah melayani, melindungi, dan membimbing jemaah,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa terpilihnya anggota TPHD merupakan sebuah keberuntungan sekaligus amanah besar. Selain harus lulus seleksi ketat, mereka juga mendapatkan restu langsung dari pimpinan daerah (G1).
“Tunjukkan kinerja dengan baik. Saya minta ada progres info perkembangan yang berkelanjutan, baik melalui liputan kondisi jemaah di Tanah Air maupun saat sudah di Tanah Suci. Informasi ini sangat penting bagi keluarga dan masyarakat di daerah,” pungkas Ulum.
Koordinasi Lintas Sektoral
Di sisi lain, Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Brebes, Nizam, memberikan klarifikasi terkait ranah administratif tim tersebut. Ia menjelaskan bahwa mekanisme TPHD berada di bawah kendali Pemerintah Kabupaten.
“Mengenai TPHD, hal tersebut menjadi kewenangan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Mereka yang mengatur proses pengusulan, pembentukan, hingga teknis pembiayaan melalui APBD,” terang Nizam singkat.
Reporter: Teguh
Aceh Tamiang, DN-II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menerjunkan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Mereka tergabung dalam gelombang ketiga penugasan praja IPDN yang terdiri dari 731 praja pratama atau tingkat satu dan 37 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian memimpin langsung Apel Pembukaan Gelombang III Satuan Tugas IPDN Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang. Apel berlangsung di Halaman Istana Benua Raja, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (4/4/2026).
Dalam keterangannya, Mendagri menjelaskan, pada penugasan praja gelombang pertama fokus utama penanganan yaitu pembersihan kawasan perkantoran. Sementara gelombang kedua memperluas cakupan hingga ke lingkungan masyarakat. Adapun gelombang ketiga difokuskan pada penanganan lokasi yang masih terdampak berat, terutama akibat endapan lumpur. Hal ini seperti pembersihan di permukiman masyarakat termasuk lingkungan Istana Benua Raja yang merupakan situs bersejarah.
“Target utamanya lah, tadi, menyelesaikan persoalan-persoalan di titik yang masih terkena lumpur, ada yang sudah mengeras, ya,” jelasnya.
Menurut Mendagri, Aceh Tamiang menjadi salah satu daerah terdampak bencana cukup berat, khususnya akibat banjir yang menyisakan lumpur dengan ketinggian mencapai beberapa meter. Karena itu, kondisi tersebut perlu penanganan yang serius dan berkelanjutan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan, pelaksanaan tugas gelombang ketiga ini direncanakan berlangsung selama satu bulan dengan target sejumlah dusun terdampak. “Kalau bisa lebih cepat, mereka akan digeser ke tempat yang lainnya, yang memerlukan bantuan,” ujarnya.
Mendagri berpesan kepada para praja agar mencontoh keberhasilan penugasan dua gelombang sebelumnya dengan bekerja keras, tulus, serta menjaga kesehatan dan disiplin selama bertugas. “Jaga kesehatan mereka masing-masing, dan jangan sampai membuat pelanggaran-pelanggaran,” tegasnya.
Guna mendukung kerja di lapangan, Kemendagri telah menyiapkan berbagai peralatan, mulai dari alat manual seperti cangkul dan sekop hingga alat berat dan dump truck. Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Medan dan Bupati Deli Serdang yang turut membantu penyediaan sarana dan prasarana.
Turut hadir dalam kesempatan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tamiang, serta pejabat terkait lainnya. Selain itu, hadir pula Rektor IPDN Halilul Khairi, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA, serta pejabat Kemendagri lainnya.
Red/Puspen Kemendagri
ACEH TAMIANG, DN-II Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, memberikan instruksi tegas kepada ratusan Praja Pratama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk bekerja ekstra dalam memulihkan lingkungan pemukiman di Kabupaten Aceh Tamiang.
Hal tersebut ditegaskan Tito saat memimpin apel pembukaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) gelombang ketiga di Istana Benua Raja, Aceh Tamiang, Sabtu (4/4/2026). Sebanyak 731 praja diterjunkan secara khusus untuk menangani endapan lumpur yang masih melumpuhkan sejumlah titik vital.
Fokus Pemulihan Infrastruktur dan Situs Sejarah
Tito menjelaskan bahwa penugasan gelombang ketiga ini merupakan kelanjutan dari fase pemulihan awal. Jika gelombang pertama berfokus pada perkantoran pemerintah dan gelombang kedua pada fasilitas umum, maka gelombang ketiga ini diarahkan langsung ke jantung pemukiman warga.
”Target utamanya adalah menyelesaikan persoalan sisa lumpur, termasuk yang sudah mengeras. Ini mencakup situs sejarah Istana Benua Raja, rumah masyarakat, hingga drainase. Aceh Tamiang adalah salah satu wilayah terdampak terberat dengan endapan lumpur akibat banjir yang mencapai 4 hingga 5 meter,” ujar Tito.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Target Kerja Terukur
Selama satu bulan masa penugasan, para praja ditargetkan untuk menuntaskan pembersihan di 42 titik strategis, yang terdiri dari:
10 unit rumah warga.
22 titik drainase (saluran air).
7 akses jalan desa.
3 fasilitas sosial dan umum.
Tito juga menekankan fleksibilitas dalam penugasan. Jika target tersebut selesai lebih cepat dari jadwal, personel akan segera digeser untuk membantu wilayah lain yang masih tertimbun lumpur.
Pesan Disiplin dan Nilai Pembelajaran
Selain aspek teknis, Tito mengingatkan para praja bahwa kegiatan ini bukan sekadar kerja bakti, melainkan laboratorium nyata bagi calon birokrat.
”Jaga nama baik institusi. Manfaatkan masa penugasan di Aceh Tamiang ini sebagai ruang pembelajaran nyata dalam implementasi ilmu pemerintahan di tengah situasi darurat,” pesannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kehadiran Tokoh Kunci
Kunjungan Kasatgas PRR ke Aceh Tamiang ini juga dimaksudkan untuk meninjau langsung progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di lapangan. Turut hadir dalam agenda tersebut:
Safrizal ZA (Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri)
Halilul Khairi (Rektor IPDN)
Fadhlullah (Wakil Gubernur Aceh)
Armia Pahmi (Bupati Aceh Tamiang)
Jajaran Forkopimda Kabupaten Aceh Tamiang.
Pengerahan Praja IPDN ini diharapkan mampu mempercepat normalisasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Aceh Tamiang yang sempat lumpuh total akibat bencana banjir bandang.
Red
BREBES, DN-II Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) memicu munculnya berbagai gagasan segar terkait efisiensi anggaran di tingkat lokal. Salah satu usulan yang mencuat adalah penyederhanaan manajemen Sekolah Dasar (SD) melalui kebijakan Satu Desa Satu Kepala Sekolah. (4/4/2026).
Usulan ini dilayangkan oleh Rusmono, seorang pegiat tata kelola pendidikan di Kabupaten Brebes. Melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Bupati, Sekretaris Daerah, dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Brebes, ia mendorong reformasi struktural guna menekan beban belanja pegawai.
Menekan Belanja Pegawai Sesuai Mandat UU
Rusmono menjelaskan bahwa usulannya didasari oleh Pasal 146 UU HKPD yang memandatkan setiap pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD.
“Kabupaten Brebes harus melakukan langkah progresif untuk mencapai angka tersebut. Salah satu cara paling konkret adalah dengan melakukan perampingan jabatan struktural kepala sekolah tanpa harus menutup atau melakukan regrouping fisik sekolahnya,” ungkap Rusmono.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia membandingkan beban manajerial SD dengan jenjang pendidikan di atasnya. “Ada ketimpangan manajemen. Jenjang SMP atau SMA yang siswanya mencapai ribuan saja cukup dipimpin satu kepala sekolah. Sementara di tingkat SD, setiap gedung atau unit sekolah memiliki kepala sekolah sendiri-sendiri, padahal lokasinya seringkali berdekatan dalam satu desa,” tambahnya.
Simulasi Penghematan Rp 2,5 Miliar per Bulan
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sekitar 814 SD di Kabupaten Brebes yang tersebar di 297 desa. Jika kebijakan “Satu Desa Satu Kepala SD” diterapkan, maka jumlah jabatan kepala sekolah dapat dirampingkan secara signifikan dari 814 menjadi hanya 297 orang.
Dalam analisisnya, Rusmono memaparkan hitungan matematis potensi penghematan anggaran daerah:
Pengurangan Jabatan: 517 jabatan kepala sekolah.
Estimasi Tunjangan/Biaya Manajerial: Rp 5.000.000 per bulan.
Total Penghematan: Mencapai Rp 2,58 miliar per bulan atau lebih dari Rp 30 miliar per tahun.
Solusi Kesejahteraan bagi Guru P3K
Menariknya, Rusmono menekankan bahwa hasil efisiensi ini bukan untuk memangkas hak pendidik, melainkan untuk redistribusi kesejahteraan. Dana segar sebesar Rp 2,58 miliar per bulan tersebut dinilai mampu menampung sekitar 861 tenaga P3K baru dengan asumsi gaji Rp3 juta per orang.
“Ini adalah solusi bagi nasib rekan-rekan guru P3K. Dengan manajemen yang lebih ramping, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi guru-guru honorer atau lulusan baru yang mumpuni,” tegas pria yang akrab dengan jargon Guru Garis Lurus tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tantangan Manajemen Modern
Di era digitalisasi saat ini, Rusmono optimis seorang kepala sekolah mampu mengelola beberapa unit sekolah dalam satu wilayah desa. Apalagi saat ini banyak tenaga pendidik yang sudah berkualifikasi S2 dengan kompetensi manajerial yang tinggi.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Dinas Pendidikan maupun Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes belum memberikan respons resmi terkait usulan teknis tersebut. Meski demikian, wacana ini menjadi diskursus penting di tengah upaya pemerintah daerah menyinkronkan postur anggaran dengan regulasi pusat yang semakin ketat.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
KEBUMEN, DN-II Integritas sebuah perusahaan jasa pengiriman diuji bukan saat operasional berjalan mulus, melainkan saat terjadi kendala dan bagaimana komitmen mereka dalam menyelesaikannya. Hal inilah yang dibuktikan oleh manajemen Anteraja Kebumen dalam menangani kasus kehilangan paket milik salah satu warga Desa Munggu, Kecamatan Petanahan.
Alih-alih berlindung di balik prosedur birokrasi yang rumit, Anteraja menunjukkan “Tanggung Jawab Ksatria” dengan menyelesaikan klaim kehilangan satu unit ponsel milik pelanggan bernama Endang Fitriani Sugeng secara kekeluargaan dan profesional.
Langkah Jemput Bola yang Humanis
Pada Sabtu pagi (4/4/2026) pukul 09.30 WIB, pimpinan (Leader) Anteraja Kebumen, Afif N.A, didampingi kurir Aris Martanto, mendatangi langsung kediaman Endang Fitriani di Desa Munggu RT 01 RW 01. Kehadiran manajemen ini bertujuan untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung sekaligus menyerahkan uang ganti rugi penuh sesuai nilai pasar barang yang hilang.
Langkah “menjemput bola” ini dinilai sebagai standar tinggi dalam pelayanan pelanggan (customer service) yang jarang ditemui di industri ekspedisi saat ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami sangat menghargai setiap kepercayaan yang dititipkan pelanggan. Kehadiran kami di sini adalah bentuk komitmen bahwa hak konsumen adalah prioritas utama. Kami mengakui kekeliruan operasional ini dan menjadikannya evaluasi mendalam untuk perbaikan pelayanan ke depan,” ungkap Afif N.A.
Apresiasi dari Pelanggan
Sikap transparan dan tanggung jawab total dari manajemen Anteraja mendapat apresiasi tinggi dari pihak pelanggan. Endang Fitriani mengaku terkesan dengan kejujuran pihak ekspedisi yang tidak berbelit-belit dalam proses klaim.
“Saya benar-benar merasa dihargai. Pihak Anteraja sangat komunikatif dan jujur mengakui kesalahan. Ini adalah teladan bagi jasa ekspedisi lainnya, bahwa kejujuran dan tanggung jawab langsung kepada pelanggan adalah yang utama,” ujar Endang.
Edukasi Etika Bisnis
Penyelesaian masalah yang berakhir damai ini menjadi bukti nyata bahwa Anteraja Kebumen menjunjung tinggi etika bisnis dan aspek kemanusiaan. Peristiwa ini diharapkan menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lainnya di wilayah Kebumen dalam membangun sistem pengawasan yang kuat sekaligus tetap mengedepankan hak-hak konsumen.
Publisher: Red
You cannot copy content of this page