KOTA TEGAL DN-II Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, Pemerintah Kota Tegal melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah mal, Rabu (11/3).
Kegiatan tersebut untuk memastikan tidak ada makanan dan minuman yang tak layak masih beredar di Kota Tegal serta memastikan harga bahan pokok terjangkau bagi masyarakat.
Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono memimpin langsung sidak tersebut didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, M. Zaenal Abidin mendatangi toserba Yogya dan Rita Mall Tegal.
Dedy Yon Supriyono mengatakan pihaknya memeriksa harga kebutuhan pokok, masa kadaluarsa, bahan makanan apakah mengandung formalin atau tidak. Hasilnya tidak ada makanan dan minuman yang mengandung formalin, masa kadaluarsanya juga aman.
Selain itu, Wali Kota Tegal juga mengecek beberapa bahan pokok yang terkait dengan harga pasar seperti beras, gula, minyak, sayur, makanan kemasan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dari hasil sidak tersebut, untuk wilayah Kota Tegal harga kebutuhan pokok relatif aman. Seperti untuk harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) seharga Rp12.000 per kilogram, kemudian minyak sayur jenis minyak kita seharga Rp15.700 per liter dan untuk gula pasir seharga Rp17.500 per kilogram.
“Harga-harga yang berlaku ini masih standar dan sesuai aturan, sehingga untuk wilayah Kota Tegal relatif aman,” ujar Dedy Yon.
Untuk makanan kemasan kaleng, dari hasil sidak tidak ada yang kadaluarsa dan aman. Termasuk pengecekan sejumlah bahan makanan melalui laboratorium seperti ikan asin, kolang kaling dan lainnya, aman dari kandungan zat kimia berbahaya.
Pemerintah Kota Tegal juga membantu masyarakat dengan mengadakan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menyediakan sembako dengan harga yang terjangkau. Seperti gula pasir sesuai harga Bulog dijual Rp17.000 per kilogram.
Kemudian untuk harga minyak sayur seharga Rp15.500/ liter. Harapannya upaya ini bisa untuk menekan kenaikan harga dan kenaikan inflasi di Kota Tegal.(* Bim )
Kabupaten Tegal, DN-II Dalam rangka memastikan keselamatan transportasi serta kesiapan armada menjelang meningkatnya mobilitas masyarakat, jajaran Polres Tegal melaksanakan kegiatan ramp check terhadap armada bus di Pool Bus Pariwisata Dedy Jaya, Kabupaten Tegal, Rabu (11/3/2026).
Kegiatan pemeriksaan tersebut dipimpin oleh Kanit Kamsel Satlantas Polres Tegal Ipda Bares Wiji W, S.H. bersama personel Satlantas dan petugas dari instansi terkait dengan melakukan pengecekan terhadap kondisi teknis kendaraan guna memastikan seluruh armada dalam kondisi laik jalan.
Dalam kegiatan tersebut, petugas secara langsung melakukan pemeriksaan terhadap beberapa komponen penting kendaraan seperti sistem pengereman, kondisi ban, lampu kendaraan, wiper, kelengkapan surat-surat kendaraan, serta perlengkapan keselamatan seperti palu pemecah kaca dan alat pemadam api ringan (APAR). Petugas juga melakukan pengecekan langsung kepada pengemudi terkait kesiapan kendaraan sebelum beroperasi.
Seperti terlihat di lokasi, petugas melakukan pemeriksaan langsung pada bagian depan bus serta berkoordinasi dengan pengemudi guna memastikan seluruh aspek keselamatan kendaraan terpenuhi sebelum digunakan untuk mengangkut penumpang.
Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan bahwa kegiatan ramp check ini merupakan langkah preventif Polri untuk memastikan keselamatan masyarakat yang menggunakan transportasi umum, khususnya bus pariwisata. 
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Ramp check ini kami lakukan untuk memastikan seluruh armada bus yang beroperasi benar-benar dalam kondisi laik jalan, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman,” ujar AKBP Bayu Prasatyo.
Sementara itu, Kanit Kamsel Satlantas Polres Tegal Ipda Bares Wiji menambahkan bahwa selain melakukan pemeriksaan kendaraan, petugas juga memberikan imbauan kepada para pengemudi dan pengelola bus agar selalu memperhatikan kondisi kendaraan serta mengutamakan keselamatan selama perjalanan.
Dengan dilaksanakannya kegiatan ramp check ini, diharapkan seluruh armada bus yang beroperasi dari wilayah Kabupaten Tegal dapat memenuhi standar keselamatan, sehingga potensi kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir dan masyarakat merasa aman saat menggunakan transportasi bus. ( Bim )
BREBES, DN-II Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, sukses menggelar Musyawarah Desa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) pada Rabu (11/3/2026). Proses demokrasi tingkat desa ini menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan tata kelola pemerintahan desa hingga pemilihan reguler mendatang.
H. Akhmad Ghufron Haryanto, anggota DPRD Kabupaten Brebes periode 2024-2029 dari Fraksi Gerindra, turut hadir memantau jalannya proses tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kontestasi ini diikuti oleh dua kandidat potensial, yakni Isa Ashori dan Faqih Usman.
“Siapapun yang terpilih nanti, saya berharap bisa membawa Desa Kluwut jauh lebih baik lagi,” ujar Ghufron saat ditemui di lokasi, Rabu (11/3/2026).
Mekanisme Perwakilan dengan 141 Hak Pilih
Berbeda dengan Pilkades reguler, Pilkades PAW menggunakan sistem musyawarah perwakilan. Ghufron menjelaskan bahwa pemilik hak suara merupakan representasi dari berbagai elemen masyarakat dengan total 141 pemilih.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Pemilih terdiri dari unsur pengurus RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh petani, hingga tokoh nelayan. Jadi, ini bukan mencoblos secara massal, melainkan melalui perwakilan unsur yang telah diatur sesuai regulasi,” jelasnya.
Tantangan Masa Jabatan Singkat
Mengingat statusnya sebagai pemilihan antar waktu, Kepala Desa terpilih nantinya akan mengemban jabatan hingga Maret 2027. Ghufron menekankan bahwa meski masa jabatan tergolong singkat, tugas yang diemban tetap berat karena harus mempersiapkan transisi menuju Pilkades reguler.
Fokus pada Administrasi dan Kesejahteraan Nelayan
Sebagai wilayah yang didominasi oleh nelayan dan petani, Ghufron menitipkan pesan khusus kepada calon terpilih. Di tengah tantangan cuaca ekstrem yang kerap menghambat aktivitas melaut, ia berharap pemerintah desa mampu hadir sebagai fasilitator yang memudahkan urusan warga.
“Saya berharap Kepala Desa yang baru bisa memfasilitasi kebutuhan warga, terutama urusan administrasi nelayan seperti surat-surat kapal dan asuransi. Kehadiran negara di tingkat desa harus dirasakan agar beban warga bisa teringankan,” pungkas legislator dari partai besutan Prabowo Subianto tersebut.
Proses Pasca Pemilihan
Camat Bulakamba, Setiawan Nugroho, S.STP., M.Si., menyampaikan bahwa meski hasil musyawarah menunjukkan keunggulan suara pada kandidat tertentu, proses tetap harus berjalan secara administratif.
“Hasil musyawarah desa ini akan dilaporkan kepada BPD. Selanjutnya, BPD akan mengajukan permohonan pelantikan kepada Bupati,” ujar Setiawan.
Lebih lanjut, Camat Bulakamba menjelaskan bahwa Kepala Desa terpilih akan menerima penghasilan tetap sebesar Rp 3.800.000 per bulan, ditambah dengan tanah bengkok. Adapun masa jabatan akan dimulai secara resmi setelah pelantikan serentak oleh Bupati Brebes.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 yang dilaksanakan oleh Kodim 0713/Brebes di Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo, resmi ditutup. Penutupan ini menandai tuntasnya serangkaian pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. (11/3/2026).
Keberhasilan program ini menuai apresiasi luas, salah satunya datang dari Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Banjarharjo, Dadang Karywanto, S.H., M.Hum.
Dadang memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi serta kerja keras seluruh elemen yang terlibat. Menurutnya, kolaborasi solid antara TNI, pemerintah daerah, dan warga setempat telah membuahkan hasil nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 
“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, serta antusiasme luar biasa warga Desa Cikuya membuat seluruh target, baik pembangunan fisik maupun non-fisik, tercapai dengan maksimal,” ujar Dadang saat ditemui, Rabu (11/3/2026).
Lebih lanjut, ia berharap hasil dari program TMMD ini dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan aksesibilitas warga. Dadang juga menegaskan komitmen organisasinya untuk turut menjaga aset-aset pembangunan yang telah dihasilkan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk ikut menjaga dan merawat hasil pembangunan ini bersama masyarakat, agar manfaatnya tetap terjaga dan dapat dirasakan dalam waktu yang lama,” tambahnya.
Sebagai informasi, TMMD merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui semangat gotong royong, program ini terbukti efektif dalam memangkas kesenjangan pembangunan serta mempercepat laju ekonomi di wilayah perdesaan yang sulit dijangkau.
Reporter: Rio
BREBES, DN-II Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menginstruksikan jajaran terkait untuk segera melakukan percepatan penanganan pascabencana tanah longsor di Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Peninjauan langsung dilakukan Gubernur di lokasi terdampak, Rabu (11/3/2026).
Dalam kunjungannya, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pemulihan akses jalan yang ambrol serta keamanan fasilitas pendidikan menjadi prioritas utama agar aktivitas warga dan proses belajar mengajar siswa tidak terganggu.
“Jalan ini akses vital bagi mobilitas warga, jadi harus segera dipulihkan. Terkait teknisnya, nanti akan didiskusikan antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Kabupaten menyiapkan langkah alternatif, dan provinsi siap melakukan intervensi,” ujar Ahmad Luthfi saat memimpin rapat koordinasi singkat di lokasi bencana.
Turut mendampingi Gubernur dalam peninjauan tersebut, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan, Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro, serta Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin.
Penanganan Infrastruktur dan Sekolah
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bencana longsor ini dipicu oleh hujan intensitas tinggi yang mengguyur sejak awal Maret 2026, menyebabkan debit Sungai Longkrang meningkat dan menggerus tebing. Peristiwa pertama terjadi pada 1 Maret, dan kondisi diperparah oleh hujan susulan pada 8 Maret 2026 yang menyebabkan badan jalan penghubung antardesa serta bangunan SMP Muhammadiyah 3 Paguyangan terdampak. Meski tidak ada korban jiwa, fasilitas umum tersebut mengalami kerusakan cukup berat.
Terkait upaya perbaikan jalan, Kepala DPUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, memaparkan dua opsi teknis. Opsi pertama adalah merelokasi jalan dengan memanfaatkan lahan di sekitar lokasi, atau opsi kedua dengan mempertahankan jalur eksisting melalui pembangunan talud pengaman.
“Untuk opsi kedua, ada konsekuensi pembongkaran gedung sekolah bagian depan agar akses jalan bisa dibuka kembali. Ini masih terus kita kaji mana yang paling efektif,” jelas Henggar.
Di sisi lain, Gubernur juga menekankan pentingnya keberlanjutan pendidikan bagi 108 siswa SMP Muhammadiyah 3 Paguyangan. Saat ini, kegiatan belajar mengajar sementara dialihkan ke gedung Madrasah Diniyah Muhammadiyah yang berjarak sekitar 300 meter dari lokasi.
“Anak-anak tidak boleh berhenti sekolah. Kepala sekolah segera berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai kebutuhan yang mendesak. Meskipun pengelolaan SMP merupakan kewenangan kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan turut membantu,” tegas Luthfi.
Relokasi Sekolah
Menanggapi instruksi tersebut, Kepala SMP Muhammadiyah 3 Paguyangan, Ahmad Najib, memastikan bahwa meski berpindah lokasi, proses pembelajaran tetap berjalan kondusif. Pihak sekolah bersama Amal Usaha Muhammadiyah bahkan telah menyiapkan lahan alternatif untuk relokasi gedung permanen.
“Kami sudah mengusulkan rencana relokasi kepada dinas terkait untuk meninjau lahan alternatif tersebut. Hal ini penting demi menjamin keamanan siswa dan kenyamanan proses belajar dari risiko longsor susulan,” pungkas Najib.
Reporter: Rio
BREBES, DN-II Sebagai salah satu satuan pendidikan dengan basis massa siswa yang besar, SMPN 3 Tanjung terus memperkokoh komitmennya dalam menjaga mutu lulusan. Saat ini, fokus utama sekolah diarahkan pada penyelenggaraan Penilaian Proyek Kurikulum (PPK) bagi ratusan siswa kelas 9 sebagai tahapan krusial menuju kelulusan. (11/3/2026).
Berdasarkan data terbaru dari bagian Tata Usaha (TU), SMPN 3 Tanjung saat ini mendidik sebanyak 1.016 siswa. Jumlah tersebut terdistribusi ke dalam tiga tingkatan: 323 siswa di kelas 7, 349 siswa di kelas 8, serta 344 siswa di kelas 9.
Kepala SMPN 3 Tanjung, Basuki, S.Pd., M.Pd., menekankan bahwa mengelola ribuan siswa membutuhkan sinergi yang kuat di seluruh lini organisasi sekolah.
“Dengan total 1.016 siswa, fokus utama kami adalah memastikan seluruh aspek, baik pelayanan administrasi maupun proses akademik, dapat berjalan beriringan tanpa kendala. Manajemen yang solid menjadi kunci agar layanan pendidikan tetap optimal bagi seluruh siswa,” ujar staf TU mewakili pihak sekolah.
Fokus pada Kualitas Lulusan Melalui PPK
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kegiatan PPK yang tengah berlangsung bagi 344 siswa kelas 9 menjadi sorotan utama. Penilaian ini merupakan evaluasi komprehensif untuk mengukur kedalaman pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang telah ditempuh selama tiga tahun.
Mata pelajaran inti seperti Matematika dan Bahasa Indonesia menjadi fokus utama dalam ujian kali ini. Pelaksanaan PPK diawasi secara ketat di bawah koordinasi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Koli Korliana. Langkah ini diambil untuk menjaga objektivitas, standarisasi penilaian, sekaligus menanamkan kedisiplinan kepada para siswa.
Pihak sekolah berharap melalui rangkaian penilaian ini, siswa kelas 9 tidak hanya mencapai standar nilai akademik yang memuaskan, tetapi juga memiliki kesiapan mental dan karakter yang matang sebelum melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
BREBES, DN-II Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 yang dilaksanakan oleh Kodim 0713/Brebes di Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo, resmi berakhir. Penutupan program ini menandai rampungnya rangkaian kegiatan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan di wilayah perdesaan tersebut.
Kepala Desa Cikuya, Sekod, menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi serta kerja keras seluruh personel TNI dan pihak terkait yang telah menyukseskan program ini. Ia menilai, kolaborasi solid antara TNI, Pemerintah Daerah, dan masyarakat setempat menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan tingginya antusiasme masyarakat Desa Cikuya membuat seluruh target pembangunan dapat tercapai dengan sangat baik,” ujar Sekod saat diwawancarai awak media www.detik-nasional.com, Rabu (11/3/2026).
Lebih lanjut, Sekod berharap hasil pembangunan, baik fisik maupun non-fisik yang telah dikerjakan selama program TMMD berlangsung, dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi kesejahteraan warga.
“Harapan kami, fasilitas yang telah dibangun ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Sebagai pemerintah desa, kami berkomitmen untuk menjaga dan merawat hasil pembangunan ini agar usia pakainya lebih lama dan dapat terus dirasakan manfaatnya oleh warga ke depannya,” tambahnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Program TMMD sendiri merupakan wujud nyata dari kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui pendekatan gotong royong, program ini terbukti efektif dalam memangkas kesenjangan pembangunan dan mempercepat aksesibilitas di wilayah pelosok, sekaligus memperkokoh ketahanan nasional dari tingkat desa.
Reporter: Rio
BREBES, DN-II Sebuah babak baru bagi akselerasi pembangunan di wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan resmi dimulai. Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-127 tahun anggaran 2026 yang dipusatkan di Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo, dinyatakan selesai dengan capaian sempurna 100 persen. Penutupan program kolosal ini ditandai dengan upacara khidmat yang dipimpin oleh Kapok Sahli Pangdam IV/Diponegoro, Brigjen TNI Abdul Hanis, S.I.P., M.Si., CGRA, mewakili Pangdam IV/Diponegoro, Rabu (11/3/2026).
Membacakan amanat Pangdam IV/Diponegoro, Brigjen TNI Abdul Hanis menekankan bahwa TMMD edisi kali ini mengusung visi besar: “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri Dari Desa”. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan komitmen TNI dalam memperkuat desa sebagai fondasi utama pertahanan dan ekonomi nasional.
Fokus utama yang menjadi “bintang” dalam TMMD di wilayah Kodim 0713/Brebes adalah pembukaan dan pembangunan jalan sepanjang 1.500 meter dengan lebar 2,5 meter. Infrastruktur ini menjadi sangat vital karena menjadi penyambung asa bagi warga di dua kecamatan, yakni Desa Cikuya (Banjarharjo) dan Desa Pamedaran (Ketanggungan).
Selama puluhan tahun, warga Pamedaran harus rela menempuh perjalanan memutar melalui Kecamatan Bumiayu selama lebih dari 3 jam hanya untuk mencapai pusat Kota Brebes. Kini, berkat tangan dingin Satgas TMMD di bawah komando Dansatgas Letkol Inf Ambariyantomo, S.Hub.Int, jarak tersebut terpangkas drastis. Akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pasar kini berada dalam jangkauan yang jauh lebih singkat dan efisien.
Keberhasilan TMMD ke-127 di Brebes juga menjadi panggung bagi implementasi program unggulan Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Tidak hanya soal jalan, TNI juga menghadirkan solusi konkret atas kebutuhan dasar masyarakat melalui:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
TNI AD Manunggal Air: Pembangunan instalasi air bersih yang kini mengalir ke rumah-rumah warga yang sebelumnya kesulitan air saat kemarau.
Rehabilitasi RTLH: Pembenahan Rumah Tidak Layak Huni milik warga prasejahtera.
Ketahanan Pangan: Perluasan lahan tanam dan reboisasi bibit tanaman keras untuk menjaga ekosistem desa.
”Membangun dari desa adalah strategi pemerataan ekonomi. Desa diharapkan menjadi pusat pertumbuhan yang berdaya saing di masa depan,” tegas Brigjen TNI Abdul Hanis dalam pidatonya.
TMMD tidak melulu soal alat berat dan semen. Sisi kemanusiaan begitu kental terasa melalui sasaran non-fisik. Selama satu bulan penuh, desa Cikuya dibanjiri berbagai layanan sosial, mulai dari operasi bibir sumbing, pemberian kaki palsu bagi kelompok disabilitas, hingga donor darah dan pengobatan gratis. 
Tak ketinggalan, edukasi strategis seperti penyuluhan Wawasan Kebangsaan, pencegahan stunting, hingga kesadaran hukum terkait UU ITE dan bahaya narkoba turut diberikan. Kehadiran narasumber lintas instansi menjadikan TMMD sebagai laboratorium sosial yang memperkaya pengetahuan masyarakat desa.
Pangdam IV/Diponegoro melalui Brigjen TNI Abdul Hanis memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati Brebes, jajaran Forkopimda, Polri, serta organisasi kemasyarakatan. Sinergi ini membuktikan bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi.
”Kepada seluruh Dansatgas, segera lakukan evaluasi menyeluruh. Dan kepada masyarakat, saya titipkan hasil pembangunan ini. Pelihara dan rawatlah jalan serta fasilitas yang ada agar memiliki masa pakai yang panjang untuk anak cucu kita,” pesannya sebelum menutup upacara secara resmi.
Dengan selesainya TMMD Reguler ke-127, harapan baru kini tumbuh di sela-sela perkebunan dan persawahan Desa Cikuya. TNI telah menyelesaikan tugas fisiknya, namun kemanunggalan yang terbangun diharapkan tetap abadi di hati masyarakat Brebes.(Rio/Pradista)
BEKASI, DN-II Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak tebang pilih dalam mengusut tuntas skandal suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Hal ini menyusul terungkapnya daftar penerima aliran dana “panas” dalam persidangan dakwaan pengusaha Sarjan di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (9/3).
Ketua Bidang Investigasi DPP IWO Indonesia Raga Siliwangi menegaskan bahwa dalam surat dakwaan Jaksa di persidangan telah menyebutkan keterlibatan sejumlah pihak harus segera ditindaklanjuti dengan penetapan status tersangka.
Dalam dakwaan jaksa KPK, Sarjan diduga menyuap Bupati Bekasi periode 2025-2030, Ade Kuswara Kunang, senilai Rp11,4 miliar. Namun, praktik lancung ini diduga melibatkan jejaring yang lebih luas.
IWO Indonesia menilai, jika nama-nama tersebut sudah muncul dalam surat dakwaan jaksa secara terperinci dengan nominal yang jelas, maka sudah ada alat bukti yang cukup bagi KPK untuk menaikkan status mereka.
”Nama-nama yang muncul dalam dakwaan jaksa KPK bukan sekadar rumor, melainkan sudah masuk dalam instrumen hukum formal di persidangan. Angkanya sangat fantastis, dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Kami di IWO Indonesia meminta KPK segera menetapkan status tersangka kepada para pihak yang terlibat. Jangan biarkan mereka tetap menjabat seolah tidak terjadi apa-apa,” tegas Raga Siliwangi.
IWO Indonesia juga mendesak KPK RI untuk segera mentersangkakan semua pihak yang terlibat kasus suap Bupati Bekasi yang sudah menikmati aliran dana dari Sarjan yang sudah di sebutkan oleh Jaksa dalam surat dakwaan di pengadilan Tipikor Bandung pada 9/3/2026.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Kami meminta KPK berani dan tegas. Angka miliaran rupiah ini bukan jumlah kecil, apalagi berkaitan dengan proyek infrastruktur seperti rehab sekolah dan drainase yang langsung menyentuh kepentingan rakyat. Siapa pun yang menikmati uang panas ini harus dimintai pertanggungjawaban hukum secara adil,” tambahnya.
Pemberian paket pekerjaan senilai total Rp107 miliar ini dianggap telah melanggar berbagai aturan, mulai dari UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih hingga UU Tipikor. IWO Indonesia berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi terciptanya pemerintahan yang bersih di Kabupaten Bekasi.
Tim Red
ACEH SINGKIL DN-II Peta birokrasi di Desa Sintuban Makmur, Kecamatan Danau Paris, resmi jatuh ke titik nadir. Pada Senin (9/3), gelombang pengunduran diri massal dilakukan oleh hampir seluruh perangkat desa. Aksi “bedol desa” ini dipicu oleh rasa jijik dan mosi tidak percaya terhadap oknum Kades berinisial IPS yang diduga kuat terlibat skandal perzinaan hingga menghamili seorang gadis. (11/3/2026).
Pengunduran diri ini bukan sekadar protes biasa, melainkan pernyataan sikap bahwa para perangkat desa menolak memberikan loyalitas kepada pemimpin yang dianggap telah kehilangan moral dan harga diri.
Salah satu perangkat desa yang mengundurkan diri, berinisial S, menyatakan bahwa tetap bekerja di bawah perintah oknum Kades tersebut adalah sebuah penghinaan bagi integritas mereka sebagai pelayan masyarakat.
“Kami punya anak istri dan keluarga yang harus dijaga nama baiknya. Malu kami sudah sampai ke ubun-ubun. Bagaimana mungkin kami berdiri di depan warga sementara pemimpin kami diduga melakukan perbuatan sehina itu? Kami lebih baik meletakkan jabatan daripada mengabdi pada oknum yang sudah mengotori sumpah jabatannya sendiri,” tegas S dengan nada pedas.
Kritik menyengat juga datang dari tokoh masyarakat setempat, berinisial DB. Ia menyebut perilaku oknum Kades IPS telah meruntuhkan wibawa Desa Sintuban Makmur dan mencoreng nilai-nilai syariat di tanah Aceh.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Ini adalah tamparan keras bagi wajah desa kami. Seorang oknum Kades yang seharusnya menjadi teladan, justru menjadi sumber aib yang memalukan. Ini bukan hanya soal asusila, tapi pengkhianatan nyata terhadap sumpah jabatan di bawah kitab suci!” ujar DB.
Aksi mundur berjemaah para perangkat desa ini mengirimkan pesan kuat kepada Pj Bupati Aceh Singkil agar segera mengambil langkah diskresi. Masyarakat menuntut agar oknum Kades tersebut segera dicopot dari jabatannya demi memulihkan martabat desa yang kini hancur di mata publik.
Hingga berita ini dipublikasikan, oknum Kades IPS yang menjadi pusat skandal ini masih memilih bungkam seribu bahasa. Sikap bungkam ini dinilai publik sebagai bentuk ketidakmampuan mempertanggungjawabkan perilaku amoral yang telah memicu kekacauan birokrasi di desanya sendiri.
Publisher -Red PRIMA
You cannot copy content of this page