Beranda » Popular » Halaman 78

Popular

KUDUS, DN-II Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turun langsung memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Baru Kudus, Kamis (12/3/2026). Pemerintah memastikan harga tetap terkendali dan pasokan pangan aman menjelang Hari Raya Idulfitri.

Suasana pasar tampak ramai ketika rombongan Menteri Perdagangan bersama Gubernur Jawa Tengah menyusuri lorong-lorong pasar. Mendag dan Gubernur berdialog langsung dengan pedagang, serta menanyakan harga berbagai komoditas pokok seperti daging sapi, ayam, beras, minyak goreng, hingga telur.

Kunjungan tersebut juga didampingi Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris. Saat berdialog dengan pedagang daging, Mendag menanyakan perkembangan harga di pasar.

“Harga dagingnya berapa, Bu?” tanya Budi kepada salah satu pedagang.

Rina, pedagang daging di pasar tersebut, mengatakan, harga daging sapi dan kerbau saat ini masih berada di kisaran Rp 140 ribu per kilogram, meskipun pasokan daging sapi mulai terasa lebih terbatas.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

“Alhamdulillah masih standar Rp 140 ribu untuk daging kerbau dan sapi. Tapi saat ini sapi agak susah,” ujarnya.

Ia menyebut harga daging mulai mengalami kenaikan sejak awal tahun. Kendati demikian, pedagang berharap pasokan tetap terjaga menjelang Lebaran agar tidak semakin menekan daya beli masyarakat.

“Sebenarnya berpengaruh ke pembeli, tapi ya dijelaskan kalau sudah mahal dari sananya. Harapan kami yang penting stoknya aman,” katanya.

Di lapak sayur, pedagang menyebut harga cabai rawit merah saat ini sekitar Rp 30.000 per kilogram. Sementara cabai rawit setan sekitar Rp 40.000 per kilogram.

Harga tersebut masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tercantum dalam papan informasi stabilisasi harga di pasar. Dalam daftar tersebut, harga acuan cabai rawit merah berada pada kisaran Rp 40.000 hingga Rp 57.000 per kilogram.

Sejumlah komoditas lain juga tercantum dalam daftar harga acuan pemerintah, antara lain beras premium Rp 14.900 per kilogram, beras medium Rp 13.500 per kilogram, beras SPHP Rp 12.500 per kilogram, minyak goreng Minyakita Rp 15.700 per liter, gula pasir Rp 17.500 per kilogram, serta telur ayam ras Rp 30.000 per kilogram.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pemantauan pasar dilakukan untuk memastikan stabilitas harga serta kecukupan pasokan bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Pemantauan ini kami lakukan terutama menjelang Lebaran untuk memastikan harga tetap terkendali dan pasokan mencukupi, sehingga masyarakat bisa berbelanja dengan tenang,” kata Budi.

Ia menjelaskan, pemerintah memantau perkembangan harga bahan pokok melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang memantau harga di ratusan pasar di seluruh Indonesia.

Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau pergerakan harga di sekitar 550 titik pasar yang tersebar di lebih dari 500 kabupaten/kota.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

“Melalui aplikasi itu kita bisa melihat perkembangan harga setiap hari. Ketika ada kenaikan harga, ada levelnya dan kita bisa langsung menentukan langkah intervensi,” ujarnya.

Meski demikian, menurut dia, pengecekan langsung ke pasar tetap penting dilakukan untuk memastikan kondisi harga dan ketersediaan barang secara nyata di lapangan.

“Kita tetap turun langsung ke pasar supaya tahu kondisi sebenarnya, baik ketersediaan barang maupun perkembangan harganya,” kata Budi.

Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga di pasar tradisional agar masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Ia menegaskan pemerintah daerah siap melakukan intervensi apabila terjadi lonjakan harga komoditas.

“Kita pakai JTAB, BI, termasuk Bulog untuk melakukan operasi pasar dan intervensi apabila harga bahan pokok mengalami kenaikan,” ujar Ahmad Luthfi.

Reporter: Rio

​JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan kehormatan dari Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, di kediaman Kertanegara, Jakarta, Rabu (11/3/2026)..

​Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Mengingat kedekatan historis keduanya, kunjungan ini tidak hanya menjadi agenda diplomatik formal, tetapi juga pertemuan antar sahabat lama yang telah lama menjalin kerja sama di bidang pertahanan.

​Dalam kesempatan tersebut, kedua tokoh bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis kawasan serta upaya penguatan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Australia. Pertemuan ini menjadi simbol kuat komitmen kedua negara untuk terus menjaga stabilitas dan kemitraan erat di kawasan Indo-Pasifik.

Red

— TIW —
#CatatanSeskab

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

JAKARTA, DN-II Rencana transisi 120 juta sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) ke motor listrik menuai kritik tajam. Pakar Hukum Internasional sekaligus Pengamat Otomotif, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., PhD., menghimbau Presiden RI Prabowo Subianto agar lebih bijak dan mendapatkan masukan komprehensif dari tim ahli mesin sebelum kebijakan ini dilanjutkan.

Dalam keterangannya di Kantor Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta, Rabu (11/3/2026), Prof. Sutan menegaskan bahwa peralihan teknologi ini tidak boleh merugikan negara maupun masyarakat kecil.

Keamanan dan Perlindungan Konsumen

Prof. Sutan menyoroti aspek perlindungan konsumen yang seringkali terlupakan dalam wacana kendaraan listrik. Menurutnya, teknologi baterai saat ini masih memiliki banyak kelemahan fatal, terutama jika dipaksakan untuk medan jalan di Indonesia.

“Masyarakat tidak boleh dijadikan objek eksperimen. Harus ada hak perlindungan konsumen agar tidak mengalami kerugian besar. Teknologi listrik saat ini hanya optimal di jalan rata, sementara 40% wilayah Indonesia terdiri dari jalur pegunungan yang terjal,” ujar Prof. Sutan di hadapan awak media.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Ia menambahkan, kendaraan listrik rentan mengalami overheat saat macet dan tidak memiliki tenaga yang cukup untuk melintasi tanjakan ekstrem, sehingga risiko mogok sangat tinggi.

Analisis Infrastruktur dan Keekonomian

Selain kendala teknis, Prof. Sutan memaparkan lima poin krusial yang menjadi kelemahan motor listrik saat ini:

Daya Tahan Baterai: Pengisian ulang yang terlalu sering dan jarak tempuh yang sangat terbatas.

Efisiensi Waktu: Waktu pengisian daya membutuhkan lebih dari 3 jam, sangat kontras dengan pengisian BBM yang hanya hitungan menit.

Kekuatan Mesin: Performa motor listrik dinilai belum mampu menandingi ketangguhan motor bensin di segala medan.

Infrastruktur: Stasiun pengisian daya masih sangat terbatas di luar kota-kota besar.

Risiko Keamanan: Sistem tukar baterai (battery swap) berisiko memicu kebakaran jika kualitas baterai sewaan tidak terjaga dengan standar keamanan tinggi.

Dampak Lingkungan dan Sektor Finansial

Sebagai pakar hukum, ia juga menyinggung potensi masalah limbah. Indonesia dinilai belum memiliki sistem daur ulang baterai nikel yang mumpuni, sehingga berisiko merusak ekosistem alam.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Bahkan, ia menyebut negara maju seperti Jepang dan Jerman tetap berhati-hati dalam produksi kendaraan listrik karena persoalan jaminan kekuatan. “Jika kualitasnya tidak terjamin, pihak asuransi dan perbankan tentu akan sulit memberikan jaminan kredit bagi kendaraan listrik,” tegasnya.

Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SH,MH,PhD Komentator Dunia Internasional Pakar Hukum Pidana Internasional Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia Jenderal Kompii Pimpinan/Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS

BREBES, DN-II Menjelang perayaan Idul Fitri 1447 H, Polres Brebes menggelar Latihan Pra Operasi (Latpraops) Kepolisian Terpusat “Ketupat Candi 2026”. Kegiatan yang berlangsung di Aula Tantya Sudhirajati pada Kamis (12/03/2026) ini menjadi langkah untuk menyamakan persepsi personel dalam mengamankan arus mudik dan balik di wilayah hukum Polres Brebes.

Acara dipimpin langsung oleh Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardiansyah, didampingi Wakapolres Kompol Purbo Adjar Waskito, Kabag Ops Kompol Suraedi, serta diikuti oleh jajaran PJU, Kapolsek, dan perwira terkait.

Dalam arahannya, Kapolres Brebes menekankan pentingnya penguasaan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Dua program unggulan Polda Jateng, yaitu Valet Ride dan aplikasi Sipolan, menjadi sorotan utama.

“Kita harus mendukung program Valet Ride dan Sipolan secara masif. Jangan sampai petugas di lapangan justru bingung saat ditanya masyarakat. Pastikan informasi yang disampaikan valid dan sosialisasikan melalui media sosial hingga pemasangan spanduk di titik strategis,” tegas AKBP Lilik Ardiansyah.

Kapolres juga menginstruksikan perubahan narasi publik dengan mengganti istilah “kemacetan” menjadi “kepadatan lalu lintas” untuk menjaga psikologi masyarakat, serta menekankan kedisiplinan anggota saat bertugas dilapangan.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Kabag Ops Polres Brebes, Kompol Suraedi, memaparkan bahwa Operasi Ketupat Candi 2026 akan berlangsung selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026. Sebanyak 1.084 personel gabungan (Polri, TNI, Dishub, Dinkes, hingga Pramuka) dikerahkan untuk mengisi: 3 Pos Pelayanan, 1 Pos Terpadu, 1 Pos Obyek Wisata. Kemudian 1 Pos Valet Ride (berlokasi di Nasmoko Brebes, Klampok) dan 10 Pospam Jalur mudik.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan, puncak arus mudik gelombang pertama diprediksi jatuh pada 14-15 Maret 2026, sedangkan puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 24-25 Maret 2026.

Sementara, Kasat Lantas Polres Brebes, AKP Ahmad Zainurrozaq, menambahkan rincian teknis terkait rekayasa lalu lintas nasional. Sistem One Way Nasional arus mudik dijadwalkan pada 17-20 Maret 2026 (KM 70 Jakarta-Cikampek s/d KM 421 Semarang-Solo). Sebaliknya, One Way arus balik akan dilaksanakan pada 23-29 Maret 2026.

Disebutkan juga persiapan sarana prasarana Valet Ride sudah mencapai 100%. Pihaknya juga membuka diri terhadap awak media sebagai mitra untuk menyampaikan informasi kegiatan kepolisian kepada masyarakat luas.

Melalui persiapan matang dan sinergi lintas sektoral ini, Polres Brebes optimis dapat mewujudkan perayaan Idul Fitri 1447 H yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

Ditambahkan Ps Kasi Humas Iptu Indra Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan Latpraops ini sebagai sarana konsolidasi internal sebelum personel diterjunkan ke titik-titik pengamanan.

“Kegiatan Latpraops ini merupakan bagian dari kesiapan Polres Brebes untuk menyamakan persepsi dan cara bertindak (CB) seluruh personel yang dilibatkan. Kita ingin setiap anggota, baik dari Polri maupun instansi samping, memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas pokoknya di Satgas Ops, Pospam, maupun Posyan. Target kita adalah pelayanan yang prima agar masyarakat dapat merayakan Idul Fitri 1447 H dengan aman dan nyaman,” terangnya. (Casroni/Hms).

TEGAL, DN-II Perselisihan internal di lingkungan Pemerintah Desa Brekat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, mencuat ke publik. Seorang perangkat desa setempat, Wahyudin (52), nyaris kehilangan jabatannya setelah menerima dua surat peringatan (SP) beruntun dari Kepala Desa Brekat, Sabar.

Konflik ini bermula ketika Wahyudin, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra), mempertanyakan transparansi prosedur lelang tanah kas desa (bengkok). Ia menilai proses yang dijalankan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Seharusnya lelang didasarkan pada Peraturan Desa (Perdes), melalui pembentukan panitia, hingga melibatkan BPD dan masyarakat. Namun, mekanisme tersebut tidak pernah disosialisasikan kepada kami,” ujar Wahyudin saat ditemui, Rabu (11/3/2026).

Akibat kritis terhadap kebijakan tersebut, Wahyudin menerima SP1 pada Desember 2025. Tak berselang lama, pada 10 Januari 2026, ia kembali menerima SP2 dengan alasan kedisiplinan kerja. Wahyudin menyayangkan pemberian sanksi tersebut yang ia nilai tidak melalui mekanisme pemeriksaan yang jelas.

“Semestinya ada berita acara pemeriksaan dan bukti pelanggaran sebagai dasar penerbitan SP. Saya belum pernah diklarifikasi mengenai apa kesalahan saya sebenarnya,” tambahnya.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Penegasan BPD

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Brekat, Edi Mulyono, membenarkan bahwa prosedur lelang memang seharusnya melalui tahapan musyawarah. Menurutnya, hingga saat ini, Perdes yang menjadi landasan hukum lelang tersebut belum pernah diterbitkan.

“Urutannya harus Perdes dulu, baru pembentukan tim pelaksana, lalu lelang terbuka. Idealnya, lelang diutamakan bagi warga sekitar agar ekonomi masyarakat lokal meningkat,” tegas Edi.

Dimediasi Pihak Kecamatan

Persoalan ini akhirnya berujung pada mediasi di Kantor Kecamatan Tarub. Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Camat Tarub, Sekretaris Kecamatan, Kepala Desa Brekat, serta staf kecamatan terkait.

Camat Tarub, Abdul Syukur, menyatakan bahwa permasalahan antara Kades dan perangkat desanya tersebut kini telah dinyatakan selesai. Pihaknya telah memfasilitasi proses tabayun agar roda pemerintahan desa tetap berjalan normal.

“Persoalan SP1 dan SP2 dianggap sudah selesai. Pak Wahyudin tetap menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa. Kedua belah pihak telah berkomitmen untuk menjalin hubungan lebih baik demi menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketenteraman Desa Brekat,” pungkas Abdul Syukur.

Reporter: Teguh

Jakarta, DN-II Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon didampingi Askomlek Panglima TNI Marsda TNI Basuki Rochmat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Komunikasi dan Elektronika (Rakor Komlek) TNI TA 2026 yang mengusung tema “Skomlek TNI Siap Mewujudkan TNI yang Prima Menuju Indonesia Maju dan Berdaulat”, bertempat di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/3/2026).

Dalam sambutanya Kasum TNI menekankan bahwa Komlek memiliki peran vital dalam menjamin kelancaran komunikasi militer yang cepat, aman, dan terintegrasi guna mendukung sistem komando dan pengendalian dalam setiap operasi. “Perkembangan Komlek sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan operasi militer modern, dalam penguasaan spektrum elektromagnetik memungkinkan terciptanya dominasi informasi dan efektivitas komando kendali di medan operasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kasum TNI menyampaikan bahwa Komlek TNI harus terus meningkatkan kemampuan personel serta memperkuat sistem komunikasi dan elektronika yang modern dan adaptif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun nonformal serta penguasaan teknologi mutakhir menjadi faktor kunci dalam menghadapi tantangan dimasa yang akan datang.

Kasum TNI juga menekankan pentingnya kesiapan Komlek dalam mendukung setiap operasi TNI di berbagai wilayah, termasuk daerah yang memiliki keterbatasan jaringan komunikasi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur komunikasi, penguatan sistem jaringan terpusat, serta interoperabilitas antar matra menjadi langkah strategis guna memastikan kelancaran operasi dan menjaga keunggulan informasi di medan tugas.

Rakor Komlek TNI TA 2026 ditutup secara resmi oleh Askomlek Panglima TNI. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, serta menyelaraskan langkah dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi komunikasi dan peperangan modern yang semakin kompleks.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Red
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045

JAKARTA, DN-II Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keselamatan serta keamanan jemaah haji menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Hal ini disampaikan menyusul kekhawatiran terkait dinamika situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan hal tersebut usai memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/03/2026).

Menurut Dahnil, pemerintah saat ini tengah mematangkan berbagai skenario dan langkah mitigasi untuk memastikan kelancaran ibadah haji yang dijadwalkan akan dimulai pada April mendatang. Pihaknya memastikan akan terus melakukan koordinasi intensif dan memantau perkembangan situasi di Timur Tengah secara real-time untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan selanjutnya.

“Keselamatan jemaah adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Kami sedang menyusun berbagai skenario, termasuk memantau perkembangan geopolitik di kawasan agar seluruh rangkaian ibadah haji nantinya dapat berjalan aman dan lancar,” ujar Dahnil.

Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah asal Indonesia sejak keberangkatan hingga kepulangan nanti.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Red/BPMI Setpres

Tagar: #KemensetnegRI
#RilisPresiden
#Haji2026 #InfoHaji

JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya nilai-nilai Al-Qur’an sebagai landasan moral dan sumber inspirasi dalam merawat kerukunan nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara Peringatan Nuzulul Qur’an Tingkat Kenegaraan Tahun 1447 H/2026 M yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/03/2026).

​Dalam kesempatan yang khidmat tersebut, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menjadikan momentum Nuzulul Qur’an sebagai sarana memperdalam keimanan sekaligus mempererat persatuan bangsa di tengah keberagaman.

​”Al-Qur’an bukan sekadar bacaan, namun sumber inspirasi bagi kita semua untuk menjaga persatuan dan kedamaian di Indonesia,” ujar Presiden.

​Lebih lanjut, Presiden Prabowo menuturkan bahwa peringatan turunnya wahyu pertama ini juga menjadi momentum refleksi diri baginya selaku kepala negara. Ia berkomitmen untuk senantiasa menjalankan amanah kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan rakyat.

​Menutup sambutannya, Presiden memohon doa restu serta dukungan dari para ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh rakyat Indonesia. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan amanah guna mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan damai.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

​Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, perwakilan organisasi keagamaan, serta tokoh masyarakat. Suasana peringatan berlangsung khusyuk, mencerminkan semangat kebersamaan dalam bingkai religi di tingkat kenegaraan.

​Red/BPMI Setpres

#KemensetnegRI
#RilisPresiden

JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengapresiasi transformasi Danantara yang kini sejajar dengan lembaga pengelola investasi negara atau sovereign wealth fund (SWF) kelas dunia.

Presiden Prabowo mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian Danantara yang kini diproyeksikan menjadi salah satu dari tujuh SWF terbesar di dunia.

“Kita bersyukur, kita sekarang sudah memiliki badan yang bisa disetarakan dengan sovereign wealth fund di dunia. Kita patut berbangga, Indonesia kini memiliki salah satu dari enam atau tujuh SWF terbesar di dunia,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Capaian Kinerja Signifikan

Kepala BPI Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mendampingi Presiden dalam acara tersebut. Presiden memberikan apresiasi khusus atas kinerja operasional Danantara di tahun pertamanya. Berdasarkan laporan yang diterima, tingkat pengembalian aset (return on asset) pada tahun 2025 melonjak lebih dari 300 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Presiden menekankan besarnya ekspektasi negara terhadap efisiensi pengelolaan aset oleh Danantara. Sebagai ilustrasi, Presiden menyebutkan bahwa dengan asumsi pengembalian aset sebesar 5 persen, Danantara ditargetkan mampu memberikan kontribusi kepada negara hingga 50 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp800 triliun per tahun.

Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan posisi strategis Danantara sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak krisis global. Melalui tata kelola yang profesional dan berintegritas, Danantara diharapkan menjadi pilar utama dalam menjaga kemandirian ekonomi serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia.

Acara tasyakuran ini menjadi momentum refleksi bagi Danantara untuk terus meningkatkan perannya dalam mengelola aset negara secara produktif guna memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat luas.

— TIW —

#CatatanSeskab
#Danantara
#EkonomiIndonesia
#PrabowoSubianto

BANJARNEGARA, DN-II Aksi demonstrasi di depan Kantor Balai Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, berakhir ricuh pada Selasa (11/3/2026). Kepala Desa (Kades) Purwasaba, Welas Yuni Nugroho—yang akrab disapa Hoho Alkaf—melaporkan dirinya menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok massa usai unjuk rasa.

Kronologi Kejadian

Insiden bermula ketika ratusan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembatalan hasil seleksi penjaringan perangkat desa setempat. Aksi yang awalnya berjalan kondusif tiba-tiba memanas ketika massa mendesak pemerintah desa untuk membatalkan proses seleksi yang telah memasuki tahap pengumuman.

Hoho menuturkan, peristiwa pengeroyokan terjadi saat ia hendak meninggalkan area balai desa. Secara tiba-tiba, ia dikerumuni dan mendapatkan serangan fisik dari sejumlah oknum massa.

“Saat saya akan keluar dari balai desa, massa langsung menyerang dan mengeroyok saya. Akibat kejadian ini, kacamata saya pecah dan pakaian saya robek,” ujar Hoho melalui pernyataan resminya di media sosial, yang kini telah beredar luas.

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Tudingan Kelalaian Pengamanan

Dalam pernyataannya, Hoho turut menyoroti respons aparat keamanan yang berada di lokasi kejadian. Ia menilai pengamanan kurang maksimal dalam mengantisipasi kericuhan, sehingga dirinya tidak mendapatkan perlindungan yang cukup saat serangan terjadi.

Menanggapi hal tersebut, Hoho menyatakan rencana untuk melaporkan dugaan ketidaksiapan aparat di lapangan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.

Duduk Perkara Seleksi Perangkat Desa

Berdasarkan keterangan Kades, unjuk rasa ini dipicu oleh ketidakpuasan pihak tertentu yang gagal dalam proses seleksi perangkat desa. Massa menuntut agar tahapan seleksi dibatalkan dan dilakukan pengulangan.

Namun, Hoho menegaskan bahwa pihak pemerintah desa tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Ia memastikan bahwa seluruh proses penjaringan perangkat desa telah dilakukan secara prosedural sesuai regulasi yang berlaku.

“Proses penjaringan sudah sesuai mekanisme dan aturan. Kami tidak mungkin membatalkan hasil seleksi hanya karena tekanan dari pihak tertentu,” tegasnya.

Langkah Lanjutan

Hingga saat ini, Hoho menyatakan akan menempuh jalur hukum terkait insiden kekerasan yang menimpanya. Ia menegaskan akan tetap meminta perlindungan hukum agar proses di desa tetap berjalan kondusif tanpa adanya intimidasi dari pihak mana pun.

Red/Pa

Hak Jawab - DETIK Nasional

Suara Anda Penting bagi Kami

Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.

Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

You cannot copy content of this page