Kota Tegal, DETIK NASIONAL.COM II Jajaran Polres Tegal Kota bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video aksi tidak menyenangkan yang dilakukan sekelompok pengatur jalan atau kerap disebut Pak Ogah di perlintasan kereta api Tirus, Kota Tegal.
Dalam video yang beredar di sejumlah media sosial, para pelaku terlihat memaksa serta meminta uang kepada pengendara di perlintasan, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Polisi langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan sedikitnya 7 (tujuh) orang untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Mapolres Tegal Kota.
Dari hasil pemeriksaan, salah satu terduga pelaku berinisial MR (46), warga Kelurahan Randugunting RT 07 RW 08, diduga meminta uang kepada pengguna jalan yang melintas.
Plt. Kasihumas Polres Tegal Kota, AKP Sakmadi, menegaskan bahwa Polres berkomitmen menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami merespon cepat setiap informasi dari masyarakat, terlebih jika sudah meresahkan dan mengganggu ketertiban umum,” tegas AKP Sakmadi, Selasa (25/11/2025)
Ia menjelaskan, para pelaku telah diberikan pembinaan dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.
“Terhadap mereka sudah kami lakukan pendataan dan dilakukan pembinaan. Mereka juga menyatakan tidak akan mengulangi aksi tersebut dengan menandatangani surat pernyataan,” jelasnya.
AKP Sakmadi juga mengimbau masyarakat untuk tidak segan melaporkan tindakan serupa yang dapat membahayakan keselamatan maupun mengganggu kelancaran lalu lintas.
“Kami berharap masyarakat turut berperan aktif dalam menjaga keamanan dengan segera melaporkan apabila menemukan kejadian yang sama,” pungkasnya.
Upaya kepolisian ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjamin kenyamanan para pengguna jalan khususnya di area perlintasan kereta api di Kota Tegal. ( S. Bimantoro )
KEBUMEN, DETIK NASIONAL.COM II Situasi darurat kesehatan masyarakat dilaporkan terjadi di Desa Jatiluhur, Rowokele, Kebumen. Pabrik pengolahan aspal, PT. Aneka Bangun Sarana (ABS), diduga keras telah menjadi sumber polusi udara parah yang mengancam kesehatan dan lingkungan warga setempat. Selasa, (25/11/2025).
Warga menuding, operasional pabrik yang menghasilkan asap hitam tebal, debu, dan bau menyengat telah berlangsung tanpa adanya tindakan mitigasi serius, bahkan setelah aduan berulang kali dilayangkan.
Catatan Kritis: Kronologi Pengabaian dan Dampak Kesehatan
Observasi media di lapangan menemukan bukti visual yang mengkhawatirkan: asap hitam pekat terus-menerus memancar dari cerobong PT. Aneka Bangun Sarana, bergerak langsung ke arah permukiman warga. Bau menyengat dari aspal yang diproduksi tercium kuat, memaksa warga menutup jendela rumah mereka.
“Saya sudah berulang kali komplain, tapi tidak pernah digubris,” keluh seorang warga kepada media, membenarkan adanya pengabaian sistematis dari pihak perusahaan.
Dampak yang paling serius adalah pada kesehatan. Warga mengaitkan peningkatan frekuensi penyakit pernapasan dengan debu aspal yang mencemari udara dan rumah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Dulu saya sering sakit, tiap minggu harus ke puskesmas. Rumah kami sekarang kotor oleh debu, dan bau itu mas, mencekik,” ujar seorang warga.
Perpindahan tempat tinggal pun tidak menyelesaikan masalah, menunjukkan bahwa zona aman dari polusi tersebut semakin sempit.
Misteri Perizinan dan Kompensasi yang Tidak Sebanding
Laporan ini juga menyoroti kejanggalan pada perizinan awal pabrik. Beberapa warga mengingat bahwa izin awal pendirian pabrik bukan untuk pengolahan aspal, melainkan untuk perusahaan pupuk.
Pertanyaan Kritis:
Apakah terjadi perubahan perizinan alih fungsi lahan dan industri tanpa sosialisasi dan persetujuan yang memadai dari masyarakat sekitar
Apakah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kebumen telah melakukan audit baku mutu lingkungan terbaru terhadap emisi yang dihasilkan PT. Aneka Bangun Sarana
Warga juga mempertanyakan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Kompensasi yang diterima, berupa paket Lebaran, dinilai tidak sebanding dan jauh dari memadai untuk menutupi kerugian kesehatan dan lingkungan yang dialami warga setiap hari. Ini menunjukkan PT. Aneka Bangun Sarana diduga lebih memprioritaskan keuntungan operasional dibandingkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Desakan Warga dan Ujian Bagi Pemerintah Daerah
Warga Jatiluhur menuntut tindakan tegas dan segera. Mereka tidak hanya meminta relokasi asap, tetapi juga solusi permanen terhadap polusi debu dan bau.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan otoritas lingkungan hidup. Desakan utama warga adalah:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pemerintah harus segera mengaudit total izin dan kepatuhan lingkungan PT. Aneka Bangun Sarana.
Jika terbukti melanggar baku mutu, sanksi tegas, termasuk penghentian operasi sementara, harus diterapkan.
Perusahaan wajib memasang teknologi filter emisi terbaik (scrubber atau precipitator) agar asap dan debu tidak lagi mengancam permukiman.
Media ini mendesak PT. Aneka Bangun Sarana dan DLH Kabupaten Kebumen untuk segera memberikan klarifikasi dan rencana mitigasi yang konkret atas krisis lingkungan yang membelit warga Jatiluhur.
Kesehatan masyarakat tidak boleh ditukar dengan keuntungan industri.
Tim Prima
Brebes, DETIK NASIONAL.COM – Pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kabupaten Brebes periode 2025-2030 secara resmi dikukuhkan. Acara pengukuhan yang dirangkai dengan Pelatihan Menulis ini berlangsung khidmat di Aula Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Dinarpusda) Kabupaten Brebes, Selasa (25/11/2025).
Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 100 peserta yang terdiri dari anggota Forum TBM Brebes serta perwakilan siswa/siswi dari SMA Negeri 1, 2, 3, SMK Negeri 1, dan SMK Karya Bakti Brebes.
Dalam kegiatan tersebut, Muslikhin, S.Pd., M.Pd., resmi dikukuhkan sebagai Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Brebes untuk masa bakti 2025-2030.
Komitmen Dinarpusda dan Disdikpora
Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Hendri Adi Komara, M.Pt, yang diwakili oleh Kursin S.Sos., M.M., menyampaikan bahwa Dinarpusda berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses informasi, dan memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat.
“Tujuan kami adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan literasi masyarakat dan sinergitas antarlembaga,” ujar Kursin.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Brebes, Dr. Caridah, M.Pd, menegaskan kembali peran strategis TBM.
“Tujuan utama TBM adalah meningkatkan minat baca dan budaya membaca di kalangan masyarakat dengan menyediakan akses mudah ke bahan bacaan. Selain itu, TBM berfungsi sebagai pusat pendidikan informal untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta menjadi sarana interaksi sosial melalui kegiatan edukatif dan kreatif,” jelas Dr. Caridah.
Tantangan dan Harapan Literasi Brebes
Dalam sesi tersebut, Ketua TBM Harun Ar Rasyid sekaligus Ketua Yayasan Rumah Cinta Brebes, M. Munawir Lasiyono, yang juga dikukuhkan sebagai Ketua Bidang Informasi, Komunikasi, Penelitian, dan Pengembangan Forum TBM Brebes, turut menyampaikan data terkait kondisi literasi.
Ia menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Brebes tahun 2023 adalah 62,51. Namun, secara umum, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal minat baca global.
“Berdasarkan data UNESCO, minat baca Indonesia tergolong rendah, seringkali menempatkannya di urutan bawah berbagai survei, seperti peringkat ke-60 dari 61 negara terkait minat membaca buku. Hal ini berbeda jauh dengan rata-rata di Amerika Serikat dan India,” terang Munawir.
Meski demikian, ia menambahkan bahwa jika mengacu pada literasi melek huruf dasar (kemampuan membaca dan menulis), posisi Indonesia berada di peringkat yang lebih baik, seperti peringkat ke-86 dari 184 negara menurut data World Population Review.
Pelantikan dan pelatihan ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan gerakan literasi di Brebes dan mendorong peran aktif pengurus Forum TBM dalam menjawab tantangan rendahnya minat baca demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Brebes yang cerdas dan berbudaya literasi.
Red/Casroni
KEBUMEN, DETIK NASIONAL.COM II Proyek Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Tersier Daerah Irigasi (DI) di Desa Selokerto, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, kini tengah menghadapi krisis kepercayaan publik. (25/11/2025).
Proyek strategis ini disorot tajam atas dugaan penyimpangan spesifikasi teknis material yang masif dan ketiadaan transparansi anggaran, yang dinilai merusak prinsip akuntabilitas publik.
Investigasi di lapangan menemukan indikasi yang sangat mengkhawatirkan: beton saluran irigasi yang vital, yang seharusnya memenuhi standar kualitas konstruksi, diduga kuat disisipi bahkan dicampur dengan puing-puing bekas saluran lama dan batu-batu yang tidak terstandar. Pantauan yang dilakukan pada hari Minggu menunjukkan secara jelas material batu bekas dimasukkan di tengah adukan cor dinding dan lantai saluran. Menurut pakar konstruksi, praktik ini dapat secara drastis melemahkan integritas struktural beton, yang merupakan kunci daya tahan infrastruktur pertanian.
“Ini adalah dugaan sabotase mutu. Jaringan irigasi tersier sangat vital untuk mendukung swasembada pangan. Jika kualitas betonnya rendah, proyek APBN ini hanya akan menjadi ‘monumen’ kegagalan yang cepat rusak dan merugikan petani dalam jangka panjang,” ujar seorang warga.
Kecurigaan publik diperkuat oleh minimnya informasi pada plang proyek yang dipasang oleh Satuan Kerja (SATKER) SDA Serayu Opak. Plang tersebut gagal mencantumkan data krusial yang wajib dipublikasikan, yaitu Total Nilai Anggaran Kontrak (Rupiah) dan Volume Pekerjaan, termasuk panjang pasti saluran yang direhabilitasi. Ketiadaan data anggaran yang transparan ini dikhawatirkan membuka lebar celah untuk praktik mark-up atau penyelewengan dana negara, sekaligus mengebiri hak masyarakat untuk melakukan pengawasan yang efektif.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Upaya konfirmasi di lokasi proyek menemui respons yang memicu pertanyaan baru. Para pekerja dan Kepala Dusun (Kadus) II Desa Selokerto mengaku tidak mengetahui identitas kontraktor pelaksana (PT) maupun nilai anggaran proyek, hanya bertugas mengurus absen dan mencari tenaga kerja. Pada hari Selasa, Mandor yang bertanggung jawab di lokasi, disebutkan bernama Bani dari Kemanguan, Karangsambung, memberikan respons yang mengejutkan dan terkesan defensif.
“Ini anggaran impres bantuan presiden, Mas. Kalau masalah spek, ke konsultan saja. Saya di sini hanya melaksanakan karena ini program presiden,” ujar Mandor tersebut, yang juga menyebut bahwa proyek serupa di Sruweng pernah didatangi oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) PP dan Kejaksaan Tinggi (Kejati).
Pernyataan yang membawa-bawa nama program “Instruksi Presiden” (Impres) dianggap sebagai upaya untuk membentengi diri dari kritik dan melempar tanggung jawab teknis kepada pihak konsultan pengawas. Hingga berita ini diterbitkan, upaya media menghubungi pihak konsultan belum mendapatkan tanggapan resmi.
Mengingat batas waktu pengerjaan yang singkat, hanya 30 hari kerja, publik dan pihak pengkritik mendesak tindakan cepat dan tegas untuk menyelamatkan uang rakyat dan menjamin kualitas proyek. Tuntutan akuntabilitas publik disampaikan kepada SATKER SDA Serayu Opak dan PPK OPI untuk segera memasang plang proyek yang komprehensif mencantumkan nilai kontrak dan volume pekerjaan. Selain itu, Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, diwajibkan segera turun tangan melakukan audit investigasi terhadap dugaan penyimpangan material di lapangan sebelum proyek di-PHO (Provisional Hand Over). Terakhir, DPRD Kabupaten Kebumen dituntut untuk maksimal menggunakan hak pengawasan dan menuntut pertanggungjawaban atas proyek APBN yang berpotensi cacat mutu ini.
“APBN adalah uang rakyat. Kami tidak ingin proyek strategis yang bertujuan untuk ketahanan pangan ini justru berakhir sebagai kasus korupsi mutu yang merugikan petani dan mencoreng integritas pembangunan di Kebumen,” tutup pernyataan desakan tersebut.
# Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
# Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
# Kejaksaan Agung RI
# Kepolisian Negara Republik Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi
# Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
# Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR
Sekretariat Kabinet
# DPRD Kabupaten Kebumen
Publisher -Red (PRIMA)
BREBES, DETIK NASIONAL.COM II Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam, Polres Brebes mengikuti Apel Pengecekan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Brebes.
Kegiatan yang dilaksanakan di Komplek KPT Brebes pada hari Selasa (25/11/2025) ini merupakan wujud nyata kontribusi dan komitmen Polri dalam memastikan seluruh elemen siap siaga menghadapi situasi darurat. Apel ini melibatkan unsur dari BPBD, TNI, dan jajaran dinas terkait lainnya.
Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardhiansyah melalui Kabag Ops Kompol Suraedi menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata kontribusi dan komitmen Polri dalam hal penanggulangan bencana di Brebes serta menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga. “Pengecekan ini memastikan seluruh alat dan personel siap diterjunkan kapan saja. Sinergitas Polri, BPBD, dan seluruh stakeholder adalah kunci utama dalam memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat Brebes,” tegasnya usai kegiatan berlangsung.
Dalam apel tersebut, bersama dinas terkait lainya personel Polres Brebes dari Satuan Samapta, Sat Polairud turut serta menunjukan kesiapan perlengkapan yang dimiliki. Adapun sarpras yang ditampilkan diantaranya, kendaraan operasional, perahu karet, genset, senso, pompa air, tali tambang, pelampung, dan kotak P3K
Selain itu Polres Brebes juga menerjunkan Tim Trauma Healing dan konselor yang akan memberikan pendampingan jika musibah bencana terjadi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami memastikan seluruhnya dalam kondisi prima dan siap digunakan sewaktu-waktu,” tegas Kabag Ops.
Sementara itu, Wakil Bupati Brebes Wurja yang memimpin apel gelar pasukan menyampaikan kegiatan tersebut dilakukan terkait kondisi geografis dan geologis Kabupaten Brebes yang rentan terhadap berbagai bencana. Disebutkan, menghadapi musim penghujan yang akan datang, fokus utama kesiapsiagaan diarahkan pada bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.
“Apel gelar pasukan dan peralatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh unsur terkait, baik personel maupun sarana prasarana, siap siaga dan terkoordinasi dengan baik. Kita perlu meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam mengantisipasi bencana hidrometeorologi,” tegas Wakil Bupati.
Lebih lanjut, Wakil Bupati Brebes menekankan bahwa penanggulangan bencana bukanlah semata tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Ia berharap, melalui kegiatan ini, sinergitas antara Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, BPBD, relawan, dunia usaha, tokoh agama, hingga ormas dapat semakin solid.
“Saya mengajak seluruh pihak, mulai dari jajaran Forkopimda hingga para relawan, agar terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi. Dengan pola koordinasi yang baik, kita akan mampu membangun sistem manajemen penanggulangan bencana yang lebih tangguh, cepat, dan efektif hingga ke tingkat desa dan kecamatan,” pungkasnya.
Apel ini diakhiri dengan pengecekan kelengkapan personel dan peralatan oleh Wakil Bupati Brebes didampingi jajaran Forkopimda yang hadir. (Red/Hms)
Ogan Ilir, DETIK NASIONAL.ID II Polsek Pemulutan melaksanakan Giat Strong Point pada Senin (24/11/2025) sekitar pukul 16.00 WIB di dua titik strategis wilayah hukum Polsek Pemulutan. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas sekaligus memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.
Adapun dua lokasi yang menjadi fokus kegiatan yakni Simpang Tol Keramasan dan Simpang Empat Pos Pegayut, yang merupakan kawasan rawan kepadatan kendaraan pada jam-jam tertentu. Selama pelaksanaan, personel Polsek Pemulutan melakukan pengaturan lalu lintas, pemantauan situasi, serta memberikan imbauan kepada masyarakat agar berhati-hati dan tertib berlalu lintas.
Kapolres Ogan Ilir AKBP Bagus Suryo Wibowo, S.I.K. mengapresiasi langkah cepat jajaran Polsek Pemulutan dalam menjaga stabilitas kamtibmas.
“Kehadiran polisi di titik-titik rawan sangat penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kegiatan seperti Strong Point harus terus dilakukan secara konsisten untuk mencegah potensi gangguan kamtibmas,” tegas Kapolres.
Sementara itu, Kapolsek Pemulutan IPTU Nugrah Angga Oktari, S.H., memastikan bahwa situasi di lokasi kegiatan terpantau aman dan kondusif. Polsek Pemulutan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengamanan di wilayahnya.
(Hendrik MA)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jakarta, DETIK NASIONAL.ID II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Kasau, Wakasad, dan Wakasal mendampingi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI yang digelar secara tertutup dan berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).
Selesai rapat, di hadapan para awak media, Menhan RI menegaskan bahwa pertahanan negara menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan serta menciptakan stabilitas nasional yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan ekonomi pemerintah. “Pertahanan negara adalah hal yang mutlak untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjaga stabilitas nasional dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi pemerintah,” ungkapnya.
Menhan RI menjelaskan bahwa pembangunan kekuatan TNI perlu dimaksimalkan untuk memperkuat keamanan masyarakat, mendukung kinerja pemerintah daerah, dan melindungi industri strategis yang vital bagi kedaulatan negara. Penguatan matra darat, laut, dan udara menjadi langkah penting yang harus segera dijalankan. Menhan RI juga menambahkan bahwa Presiden telah mengarahkan penyiapan pasukan pemeliharaan perdamaian untuk Gaza di bawah mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sejalan dengan hal tersebut, Panglima TNI menjelaskan perihal perkembangan program penguatan kontribusi Indonesia dalam misi internasional tersebut, terutama pembentukan struktur pasukan yang tengah dipersiapkan dan peran pentingnya dalam pemeliharaan perdamaian untuk Gaza, Palestina. “Rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang 3, kemudian di bawahnya ada tiga brigade komposit, nanti di bawah brigade komposit itu terdiri dari satu batalyon kesehatan, satu batalyon zeni konstruksi kemudian batalyon bantuan dan ada lagi bantuan mekanis,” jelas Panglima TNI.
Lebih lanjut, Panglima TNI menjabarkan kesiapan unsur udara dan laut yang akan memperkuat misi tersebut sebagai bagian dari kontribusi komprehensif Indonesia di kancah global. “Kemudian juga ada unsur udara, kita menyiapkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules dan kita siapkan dua kapal rumah sakit dari Angkatan Laut,” tutupnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Upaya pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia terus diarahkan secara terukur dan menyeluruh, tidak hanya untuk menjaga stabilitas dalam negeri, tetapi juga untuk memperkuat peran bangsa di dunia internasional sebagai penjaga perdamaian. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menghadirkan kekuatan pertahanan yang adaptif, responsif, dan mampu menjawab tantangan regional maupun global.
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
Red
Pemalang, DETIK-NASIONAL.COM II Pelatihan Basic Safety Training (BST) bagi calon awak kapal perikanan migran yang berlangsung di Lembaga Pendidikan Prestasi Indonesia MTC Pemalang, Merupakan bagian integral dari sub kegiatan perlindungan dan peningkatan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang difokuskan pada perlindungan PMI pra dan purna penempatan, Senin (24/11/2025)
Dalam acara tersebut Umroni.SH.MH selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemalang berharap program ini tidak hanya menyiapkan keterampilan teknis bagi para calon PMI, tetapi juga menanamkan pengetahuan penting mengenai keselamatan dan perlindungan dalam bekerja di laut.
Pelatihan Basic Safety Training, merupakan sebuah pelatihan wajib yang harus ditempuh oleh setiap calon awak kapal, terutama mereka yang akan bekerja di kapal perikanan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. BST dirancang untuk memberikan pemahaman dasar mengenai keselamatan kerja di kapal, termasuk cara mengatasi situasi darurat seperti kebakaran, evakuasi, dan penyelamatan. Mengingat risiko tinggi yang melekat pada pekerjaan di laut, pelatihan ini menjadi salah satu elemen kunci dalam upaya meningkatkan keselamatan dan melindungi hak-hak para pekerja migran.
Menurutnya, calon awak kapal perikanan migran sering menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan pekerja lain, mulai dari risiko kecelakaan di laut, paparan cuaca buruk, hingga potensi perlakuan tidak layak oleh operator kapal dan kekerasan Oleh karena itu, kemampuan untuk menangani situasi darurat dan pengetahuan terkait protokol keselamatan menjadi hal yang mutlak dikuasai sebelum mereka resmi bekerja, “tegas Umroni.
Sub kegiatan perlindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia, merupakan bagian dari strategi nasional yang bertujuan memperkuat peran PMI di era globalisasi. Fokus utama program ini adalah untuk mempersiapkan para PMI melalui pelatihan-pelatihan yang relevan serta memberikan perlindungan hukum dan sosial sejak tahap pra-penempatan hingga purna penempatan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penguatan kompetensi menjadi sangat penting agar tenaga kerja migran Indonesia tidak hanya mampu memenuhi standar kerja di negara tujuan, tetapi juga mampu menjaga diri dari praktik-praktik eksploitasi dan memperjuangkan hak-haknya secara mandiri. Keberadaan program seperti BST di Lembaga Pendidikan Prestasi Pemalang ini adalah contoh nyata dari upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam mendukung aspek ini, “terangnya.
Lembaga Pendidikan Prestasi Indonesia MTC Pemalang berperan strategis sebagai pusat pelatihan yang memfasilitasi peningkatan kompetensi calon PMI secara menyeluruh. Melalui program pelatihan BST ini, lembaga tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan hidup seperti komunikasi, manajemen stres, dan pemahaman hak pekerja. Hal ini penting untuk memastikan bahwa para awak kapal perikanan migran tidak hanya siap secara fisik dan teknis, tetapi juga mental dan emosional.
Sebagai penutup, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang memberikan sambutan yang memberikan semangat dan motivasi kepada para peserta. Beliau menekankan pentingnya pelatihan BST sebagai fondasi keselamatan kerja yang tidak bisa dianggap enteng. “Keselamatan adalah hak setiap pekerja, dan dengan bekal pelatihan ini, saya harap saudara-saudara dapat bekerja dengan lebih percaya diri dan aman, sekaligus memberikan contoh bagi pekerja migran lainnya,” ujar Umroni.
Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Pendidikan Prestasi Pemalang beserta seluruh pihak yang terlibat, atas kerja sama dan komitmen dalam mencetak calon pekerja migran yang kompeten dan terlindungi. Beliau berharap program ini dapat terus berlanjut dan menjadi ajang pembelajaran yang efektif agar semakin banyak PMI yang mampu bekerja secara profesional dan aman.
Meski kegiatan pelatihan seperti BST memberikan fondasi penting, tantangan bagi para calon pekerja migran Indonesia tetap besar. Banyak di antaranya harus menghadapi regulasi di negara tujuan yang terkadang berbeda, risiko bahasa dan budaya, serta potensi eksploitasi. Oleh karena itu, pelatihan teknis harus diiringi oleh perlindungan hukum yang ketat dan mekanisme pendampingan yang kuat.
Kabupaten Pemalang melalui Dinas Tenaga Kerja akan terus berusaha menciptakan ekosistem yang mendukung bagi PMI, mulai dari seleksi ketat calon pekerja, pelatihan keterampilan, pemberian informasi yang akurat, hingga jaminan reintegrasi pasca pulang.
Harapan besar ke depan adalah meningkatnya kualitas dan kesejahteraan PMI yang berasal dari Pemalang. Dengan perlindungan yang memadai dan keterampilan yang mumpuni, PMI tidak hanya dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga mereka, tetapi juga berkontribusi secara positif bagi pembangunan daerah maupun nasional, “tutup Umroni.
Sementara itu Del Agus.M.M. yang akrab di panggil “Pak Del” Selaku pemilik lembaga pendidikan prestasi Indonesia MTC yang merupakan satu satunya lembaga pendidikan di pemalang pada saat program ini di lakukan, Pak Del menyampaikan terimakasih kepada pemerintah daerah dalam hal ini adalah Kepala Dinas Tenaga kerja yang sudah mempercayakan kegiatan pelatihan seperti ini kepada prestasi, “ini adalah pelatihan untuk yang ke empat kalinya kita bekerja sama dengan pemerintah daerah sejak dari kepala dinas yang terdahulu dari tahun 2022, 2023, 2024 dan hari ini adalah penutupan program tahun 2025 yang di ikuti oleh 18 calon Abk, untuk peserta terbanyak sendiri pernah pada periode ke dua sekitar tahun 2023 ada sekitar 40 peserta yang ikut program ini, ” terang Pak Del.
Menurutnya lembaga Pendidikan Prestasi Indonesia MTC yang dia jalankan ini sudah bekerjasama secara aktif dengan berbagai pihak, seperti Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang, Direktorat Jendral Perhubungan Laut (Dirjen Hubla), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan instansi terkait lainnya untuk memastikan program pelatihan berjalan efektif dan berkelanjutan. Sinergi ini membantu menyelaraskan kebutuhan pasar tenaga kerja dengan kompetensi yang dimiliki para calon PMI.
Lembaga kami juga terus memberikan Pemahaman wawasan tentang Perlindungan terhadap PMI, tidak hanya ketika mereka sudah berangkat ke luar negeri saja namun tahap pra-penempatan dan berlanjut hingga fase purna penempatan, disini calon PMI diberikan pembekalan mengenai hak dan kewajiban, mekanisme pelaporan jika mengalami masalah, serta edukasi mengenai risiko pekerjaan migran sesuai aturan yang ada.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk fase purna penempatan, program perlindungan bertujuan membantu mereka yang kembali dari luar negeri agar dapat reintegrasi ke masyarakat dengan baik. Ini meliputi pendampingan kesehatan, pelatihan keterampilan baru, hingga fasilitasi pengembangan usaha mandiri. Dengan pendekatan yang menyeluruh, diharapkan PMI dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi risiko mengalami masalah sosial maupun ekonomi, “Tutup Pak Del
Red
Brebes, DETIK-NASIONAL.COM Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Brebes, Laode Vindar Aris Nugroho, menawarkan solusi konkret berupa perbaikan infrastruktur pengairan dan pengelolaan limbah untuk merespons tuntutan sejumlah petani yang terdampak aktivitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kaliwlingi. (24/11/2025).
Laode Vindar Aris Nugroho menemui langsung perwakilan petani dari Desa Tengki, Kedunguter, Pegejugan, dan Kaliwlingi pada Senin, 24 November 2025, di depan kantor DLH Brebes. Aksi petani ini menuntut penutupan TPA Kaliwlingi karena dampak lingkungan yang dirasakan, terutama terkait kerusakan saluran air sawah.
Komitmen Perbaikan Infrastruktur
Setelah menerima aspirasi dari perwakilan petani, Kepala DLH Brebes menyetujui tiga poin utama usulan petani dan menjadikannya sebagai mandat pekerjaan fisik yang harus segera ditindaklanjuti:
Komponen Pekerjaan Fisik Detail Pekerjaan
1. Perbaikan Drainase Perbaikan saluran drainase sepanjang 400 meter yang dilaporkan jebol dan rusak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
2. Perbaikan Fasilitas Perbaikan dan pemasangan kembali pagar keliling yang roboh di sekitar lokasi drainase.
3. Perbaikan Akses Perbaikan jalan menuju TPA yang dilaporkan rusak oleh petani.
Solusi Teknis Pengelolaan Air dan Limbah
Selain perbaikan drainase, pihak DLH juga menawarkan solusi teknis untuk mengatasi kekhawatiran petani terkait limpasan air limbah dan air hujan yang dikhawatirkan mencemari lahan pertanian.
Pembangunan Kolam Penampung (Tampungan Akhir):
Disepakati bahwa solusi paling efektif adalah pembangunan sebuah kolam penampung besar di lokasi yang telah ditentukan. Kolam ini akan berfungsi sebagai muara akhir bagi saluran drainase yang diperbaiki, menampung:
- Air hujan/limpasan dari persawahan.
- Air limbah (jika dikelola dari sumber seperti rumah tangga/pejagalan).
Fungsi kolam penampung ini adalah untuk menjaga kualitas air yang akan dialirkan ke sistem pembuangan yang lebih luas, sehingga dampak negatif ke tanah pertanian dapat diminimalisir.
Tantangan Lahan dan Langkah Preventif
Rencana perbaikan saluran drainase sepanjang 400 meter menghadapi isu sensitif terkait pembebasan atau penggunaan lahan milik warga. Petani menyuarakan kekhawatiran tanah mereka akan terkena dampak atau tergerus oleh proyek perbaikan.
Untuk mengatasi hal tersebut, disepakati bahwa DLH akan mengedepankan kepentingan petani dan mengambil langkah preventif:
”Sebelum memulai pekerjaan fisik, akan dilakukan musyawarah di lokasi dengan warga pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan area perbaikan. Tujuannya adalah untuk menentukan titik lokasi pekerjaan secara jelas agar tidak menerjang tanah warga dan mencegah protes di kemudian hari,” tegas Laode Vindar Aris Nugroho.
Kepala DLH Brebes menyatakan bahwa hasil diskusi dan mandat pelaksanaan telah dilaporkan kepada pimpinan daerah, dan tugas telah diberikan kepada tim pelaksana untuk memproses serta melaksanakan seluruh komponen pekerjaan fisik tersebut dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Red/Teguh
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Denpasar, BDETIK NASIONAL.COM II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menggalakkan sosialisasi kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah ini perlu dilakukan agar kebijakan tersebut semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Arahan tersebut disampaikan Mendagri saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar, Bali, Senin (24/11/2025). Mendagri meninjau layanan MPP Kota Denpasar bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.
Lebih lanjut, Mendagri mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat, khususnya MBR, untuk memiliki rumah melalui Program Tiga Juta Rumah. Ia menekankan bahwa program ini juga menyasar pegawai seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI-Polri yang berpenghasilan rendah.
“Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan [rumah]. Yang kedua program untuk renovasi rumah,” ujar Mendagri.
Ia mengimbau Pemkot Denpasar mengecek apakah ada pegawai yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah layak. Mendagri menceritakan pengalaman ketika mendapati stafnya memperoleh manfaat dari Program Tiga Juta Rumah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Saya aja eggak tahu staf saya di Kemendagri dikasih beliau (Menteri PKP) ternyata anak buah saya Pak, dia enggak punya rumah. Jadi rumahnya hanya kos-kosan 3 juta sebulan, kemudian dikasih program oleh beliau program perumahan susun,” tuturnya.
Mendagri meminta Pemkot Denpasar memperluas edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR. Mendagri menilai masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria MBR.
“Mohonlah untuk PBG nol persen bagi MBR, BPHTB nol persen, PPN nol persen khusus MBR disosialisasikan, [dijelaskan] definisi MBR pada masyarakat, supaya mereka bisa tahu ada kemudahan itu,” tegas Mendagri.
Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut sangat membantu MBR untuk memperoleh hunian dengan biaya yang lebih terjangkau. Dirinya menyadari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tinggi sehingga dapat membantu merenovasi rumah masyarakat.
“Tapi jangan lupa, bantu juga masyarakat, pegawai-pegawai rendahan, masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang punya penghasilan, yang belum memiliki rumah sendiri,” tandasnya.
Red
You cannot copy content of this page