SDN 01 Muara Kuang Merayakan Hari Guru Nasional Penuh Semangat dan Kebersamaan
Muara Kuang, DETIK NASIONAL.COM // 26 November 2025 – Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Muara Kuang menggelar perayaan Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2025 dengan meriah dan penuh makna. Bertempat di lapangan sekolah, kegiatan yang dilaksanakan pada hari Rabu ini bertujuan untuk mengapresiasi jasa para pendidik sekaligus mempererat tali silaturahmi antara guru dan siswa. Seluruh warga sekolah, mulai dari guru, staf, hingga ratusan siswa, tumpah ruah memadati lokasi perayaan.
Untuk memeriahkan suasana, acara diisi dengan berbagai penampilan kreatif dari para siswa. Anak-anak sekolah dasar tersebut menunjukkan bakat mereka dengan menyanyikan lagu-lagu dan menampilkan tarian yang telah mereka pelajari sebelumnya. Pemandangan lapangan sekolah pun tampak ceria dan penuh warna, seiring dengan instruksi sekolah agar setiap siswa membawa atribut tambahan, seperti topi dan balon, yang semakin menambah semarak perayaan HGN tahun ini.
Puncak kebersamaan dalam kegiatan ini ditandai dengan tradisi makan bersama. Para siswa diinstruksikan untuk membawa bekal makanan dari rumah. Bekal ini kemudian disantap bersama-sama di lapangan sekolah, berbagi ceria dengan Bapak dan Ibu Guru. Momen ini menciptakan suasana kekeluargaan yang hangat dan menjadi simbol rasa terima kasih serta penghargaan yang tulus dari siswa kepada para pahlawan tanpa tanda jasa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Usai sesi kebersamaan, Ibu Desi, selaku Wali Kelas 1, menyampaikan apresiasinya di sela-sela kegiatan. Beliau mengungkapkan rasa haru dan bangganya melihat antusiasme serta partisipasi aktif dari seluruh siswa. Ibu Desi menekankan bahwa kehangatan dan rasa syukur yang ditunjukkan anak-anak melalui penampilan dan bekal yang dibawa adalah hadiah terindah bagi para guru, memperkuat ikatan emosional antara pendidik dan peserta didik.
Secara keseluruhan, peringatan Hari Guru Nasional di SDN 01 Muara Kuang berjalan sukses dan meninggalkan kesan mendalam. Acara ini tidak hanya sekadar perayaan, tetapi juga menjadi momentum penting untuk menanamkan nilai-nilai kebersamaan, rasa hormat, dan penghargaan terhadap profesi guru, sekaligus memotivasi siswa untuk terus bersemangat dalam menuntut ilmu.
BY : JULIYAN
Cilacap, Detik Nasional – Polresta Cilacap bergerak cepat merespons banjir yang merendam Desa Madura, Kecamatan Wanareja. Kapolresta Cilacap, Kombes Budi Adhy Buono, turun langsung ke lokasi pada Rabu (26/11/2025), untuk memastikan penanganan berlangsung cepat dan tepat.
Dalam peninjauannya, Kapolresta tidak hanya memantau kondisi warga terdampak, tetapi juga mengecek kondisi tanggul sungai yang berada dekat permukiman.
“Kami ingin memastikan penanganan pasca bencana berjalan cepat, termasuk memeriksa tanggul guna memastikan tidak ada keretakan yang dapat menyebabkan banjir susulan,” ujar Budi.
Ia menegaskan bahwa keamanan warga menjadi prioritas utama agar risiko tambahan di lapangan dapat dicegah.
Kedatangan Kapolresta bersama Pejabat Utama Polresta Cilacap juga disertai penyaluran bantuan untuk warga yang terdampak, khususnya di Dusun Margasari. Bantuan yang diberikan meliputi kasur, paket sembako, dan selimut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Semoga bantuan ini dapat meringankan beban warga,” ungkapnya.
“Posko ini kami dirikan agar bantuan dapat disalurkan dengan cepat dan tepat sasaran,” jelas Kombes Budi.
Selain bantuan logistik, perhatian terhadap kesehatan warga juga menjadi bagian dari penanganan. Polresta Cilacap menerjunkan petugas Dokkes untuk memberikan layanan kesehatan gratis, terutama bagi lansia dan anak-anak.
“Kami ingin menjamin kondisi kesehatan warga tetap terpantau,” tegasnya.
Guna membantu proses pemulihan pasca banjir, puluhan personel Polresta juga disiagakan di lokasi hingga situasi kembali normal.
Diketahui, banjir di Desa Madura menyebabkan puluhan rumah terendam dan memaksa sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Reporter: Dani
Jayawijaya, DETIK NASIONAL.COM II Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 di Provinsi Papua Pegunungan. Langkah ini merupakan wujud konsistensi Kemendagri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Rapat monev APBD ini diselenggarakan dalam rangka penguatan pembinaan, pengawasan, dan penyamaan persepsi di bidang tata kelola keuangan daerah, serta evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” ujar Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Rikie dalam Rapat Monev dan Asistensi Percepatan Realisasi APBD secara hybrid dari Baliem Pilamo Hotel, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Senin (24/11/2025).
Rikie menegaskan, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Karena itu, pengawasan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat regulasi, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan menjunjung keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, monev dilakukan baik pada daerah yang realisasinya rendah maupun tinggi. Daerah dengan realisasi rendah perlu diidentifikasi hambatannya, sementara daerah dengan realisasi tinggi dapat menjadi rujukan praktik baik.
Rikie kemudian memaparkan capaian realisasi APBD Provinsi Papua Pegunungan per 24 November 2025. Pada tingkat provinsi, realisasi pendapatan mencapai 78,20 persen dan realisasi belanja 72,00 persen. Pemerintah provinsi menargetkan pendapatan 95,00 persen dan belanja 93,00 persen hingga akhir tahun.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di tingkat kabupaten, capaian realisasi menunjukkan variasi signifikan. Kabupaten Jayawijaya melaporkan realisasi pendapatan 74,77 persen dan belanja 57,56 persen, dengan target 93,00 persen untuk keduanya pada 31 Desember 2025. Kabupaten Lanny Jaya mencatat realisasi pendapatan 75,00 persen dan belanja 74,00 persen, serta menargetkan pendapatan 95,00 persen dan belanja 90,00 persen hingga akhir tahun.
Kabupaten Mamberamo Tengah menunjukkan capaian yang lebih tinggi dengan realisasi pendapatan 80,73 persen dan belanja 70,92 persen, serta menargetkan 95,00 persen untuk keduanya. Adapun Kabupaten Nduga mencatat realisasi pendapatan 72,05 persen dan belanja 76,48 persen, dengan target akhir tahun masing-masing 95,00 persen dan 91,00 persen.
Selanjutnya, Kabupaten Pegunungan Bintang merealisasikan pendapatan 77,71 persen dan belanja 67,99 persen, dengan target pendapatan 98,00 persen dan belanja 95,00 persen. Kabupaten Tolikara melaporkan realisasi pendapatan 74,91 persen dan belanja 59,26 persen, dengan komitmen mencapai pendapatan 99,65 persen dan belanja 96,22 persen pada akhir tahun.
Pada bagian akhir paparannya, Rikie menjelaskan bahwa Kabupaten Yalimo mencatat realisasi pendapatan 74,00 persen dan belanja 75,00 persen, dengan target masing-masing 95,00 persen dan 90,00 persen. Sementara itu, Kabupaten Yahukimo menunjukkan capaian pendapatan 81,04 persen dan belanja 76,06 persen, serta menargetkan realisasi 95,00 persen untuk pendapatan dan belanja hingga 31 Desember 2025.
Acara tersebut dihadiri oleh Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV, PPUPD Ahli Madya Inspektorat Jenderal, pejabat dari Ditjen Bina Bangda dan Ditjen Bina Keuda, serta jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten se-Papua Pegunungan, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Inspektur Daerah, serta pejabat terkait lainnya.
Red
Jakarta, DETIK NASIONAL.COM II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima penghargaan Tokoh Pendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah dari detikcom. Penghargaan diberikan berdasarkan penilaian terhadap konsistensi Mendagri dalam membina dan mendorong pemerintah daerah (Pemda) menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Di bawah kepemimpinannya, Kemendagri dinilai mampu menjadi motor koordinasi kebijakan ekonomi di tingkat daerah.
Penilaian tersebut tercermin dari sejumlah capaian, di antaranya inflasi yang stabil di kisaran 2 persen, serta penerapan monitoring inflasi mingguan berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga level kabupaten/kota. Selain itu, Mendagri dinilai berperan aktif memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan optimal, pendapatan daerah meningkat tanpa membebani masyarakat, serta ekosistem kemudahan berusaha semakin baik melalui perizinan yang lebih cepat dan efisien. Upaya tersebut membuat perputaran uang dan aktivitas ekonomi daerah tetap terjaga.
Pada sambutannya, Mendagri memaparkan berbagai langkah yang ditempuh Kemendagri dalam menangani pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara simultan. Ia menjelaskan bahwa Kemendagri telah menjalankan sejumlah inisiatif, salah satunya melalui penyelenggaraan rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang rutin digelar sejak September 2022. Pada awal pelaksanaan rakor, tingkat inflasi masih berada di angka 5,9 persen. Namun, berkat konsistensi dan kolaborasi lintas sektor, inflasi berhasil ditekan hingga stabil di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Bahkan, inflasi Oktober 2025 secara year-on-year (YoY) tercatat sebesar 2,86 persen. Kondisi tersebut menjadi kabar baik karena mampu menjaga keseimbangan bagi produsen dan konsumen sekaligus memastikan keterjangkauan harga.
Selain pengendalian inflasi, Kemendagri juga memantau perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkala. Melalui pertemuan rutin, Mendagri dan jajaran menelaah data yang disampaikan BPS guna melihat tren ekonomi di setiap daerah.
“Yang tinggi pertumbuhan ekonominya kita minta untuk dijaga, yang rendah kita dorong melalui peran dari teman-teman kementerian/lembaga lain dan juga daerah,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Untuk menjaga perputaran ekonomi di daerah, Kemendagri juga melakukan evaluasi pendapatan dan belanja APBD setiap bulan. Menurut Mendagri, pendapatan daerah yang tinggi idealnya diiringi dengan realisasi belanja yang juga tinggi, sehingga peredaran uang dapat berlangsung optimal di masyarakat. Dengan demikian, daya beli tetap terjaga dan aktivitas ekonomi swasta turut meningkat.
Langkah strategis lainnya adalah dorongan agar seluruh daerah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Kehadiran MPP dinilai menjadi instrumen penting dalam memudahkan proses berusaha karena mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu lokasi, mulai dari Dukcapil, perizinan, paspor, hingga sertifikat tanah.
“Dengan adanya kemudahan berusaha maka akan lebih mudah bagi masyarakat yang ingin berusaha, memudahkan membuka lapangan kerja,” ujar Mendagri.
Mendagri menyampaikan apresiasi kepada detikcom atas penghargaan yang diberikan. Ia menilai pengakuan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, peran media menjadi penyemangat bagi pemerintah untuk terus memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
“Penghargaan ini tentu akan membesarkan hati kami dan membuat kami bekerja lebih keras lagi,” tandasnya.
Red
Setelah 1 Hari Penyelidikan, Pelaku Pembunuhan di TPK Songgom Brebes Berhasil Dibekuk
Gerak Cepat Polres Brebes: Kasus Pembunuhan Driver Online Terungkap
Brebes, DETIK-NASONAL.COM II Kasus pembunuhan disertai pencurian dengan kekerasan yang merenggut nyawa Kusyanto (46), seorang guru yang juga berprofesi sebagai driver taksi online (Grab) di Tegal, (25/11/2025).
berhasil diungkap oleh jajaran Polres Brebes. Pelaku, Moh. Anggi Setiawan (27), karyawan swasta asal Tegal, telah ditangkap dan terancam hukuman penjara
Pengungkapan ini disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Wakapolres Brebes Kompol Purbo Adjar Waskito, didampingi Kasat Reskrim AKP Resandro Handriajati, di Mapolres Brebes pada Rabu, 25 November 2025.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Disampaikan, Jenazah korban ditemukan pada Senin pagi, 24 November 2025. Berdasarkan hasil olah TKP dan hasil pemeriksaan forensik, korban meninggal karena mati lemas akibat dicekik.
Wakapolres Brebes, Kompol Purbo Adjar Waskito, menjelaskan bahwa motif pelaku adalah pencurian mobil yang dilakukan secara terencana. Setelah identitas korban diketahui, Tim Resmob Polres Brebes segera melakukan penyelidikan intensif. Hanya dalam waktu satu hari, pada Selasa malam, 25 November 2025, sekitar pukul 19.00 WIB, Tim Resmob bersama Jatanras Polda Jateng berhasil meringkus pelaku di sebuah rumah kos di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
Adapun Modus operandi tersangka yakni memesan Grab secara online kepada korban . Kemudian Mencampur minuman kopi korban dengan obat (cairan) sebagai upaya meracuni. Ketika korban tidak berdaya, tersangka mencekik korban menggunakan handuk abu-abu miliknya hingga meninggal dunia dan membuang jenazah korban untuk menghilangkan jejak.
“Kami berhasil mengamankan tersangka Moh. Anggi Setiawan, yang melakukan pencurian KBM milik korban. Dari hasil penyelidikan, modus yang digunakan pelaku cukup keji, mulai dari mencoba meracuni korban hingga akhirnya melakukan pencekikan,” ungkap Kompol Purbo Adjar Waskito.
Ditambahambahkan bahwa tersangka dijerat dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal. “Ancaman hukuman untuk tersangka yaitu maksimal 15 tahun penjara,” tegasnya.
Menyikapi kasus yang melibatkan jasa transportasi online ini, Wakapolres Brebes juga menyampaikan imbauan serius kepada masyarakat dan penyedia jasa.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, baik pengguna maupun penyedia jasa driver online, untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Kami juga meminta agar pengemudi tidak mudah percaya atau menerima tawaran yang mencurigakan dari penumpang. Tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja, dan pencegahan adalah hal yang utama,” tutupnya. (Red/Hms)
Jakarta, DETIK NASIONA.COM II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya dalam mengawal percepatan pelaksanaan berbagai program strategis nasional. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Bima memaparkan dukungan penuh Kemendagri terhadap berbagai program strategis nasional yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut antara lain terlihat pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menjelaskan, Kemendagri bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh daerah. Ketiga instansi juga telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait percepatan pembangunan SPPG, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Jadi kami percepat lokasi-lokasi percepatan titik SPPG ini terutama di daerah 3T,” ujar Bima.
Selama satu tahun terakhir, Kemendagri juga konsisten mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Kemendagri turut fokus meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, termasuk camat, kepala desa, dan lurah, guna menyukseskan program tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain itu, Kemendagri telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk melakukan pendataan lahan pemerintah yang ada di daerah dalam rangka mendukung infrastruktur Kopdeskel. “Jadi Satgas dari Kemendagri ini fokus kepada perkembangan pendataan lahan-lahan. Ada lahan milik desa/kabupaten, ada lahan milik kementerian/lembaga, BUMN yang [bisa] diproses untuk kemudian dibangun Kopdesnya,” terang Bima.
Bima menambahkan bahwa Kemendagri juga memberikan dukungan terhadap program Cek Kesehatan Gratis yang melayani masyarakat di seluruh daerah. Kemendagri mengawal agar program tersebut berjalan dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Selain itu, Kemendagri turut mengawal penanganan tuberkulosis melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah.
Untuk Program Tiga Juta Rumah, Kemendagri berkomitmen mempermudah akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah tersebut dilakukan melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR, termasuk percepatan layanan kedua urusan tersebut.
“Jadi Pak Menteri memberikan atensi khusus, beliau langsung turun ke lapangan mengawal ini, mempercepat proses perizinannya dan aturan-aturan yang memudahkan,” jelasnya.
Dukungan juga diberikan kepada program Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat. Kemendagri meminta Pemda memfasilitasi pelaksanaan program tersebut, antara lain melalui penyediaan lahan, dukungan aset daerah, hingga ketersediaan tenaga pengajar.
Di sisi lain, guna mendukung swasembada pangan, Kemendagri fokus melakukan pengawasan terhadap ketersediaan irigasi di daerah, tata kelola pupuk, serta koordinasi pencegahan alih fungsi lahan. Kemendagri juga mendukung penanganan sampah melalui kolaborasi dengan berbagai mitra, termasuk penerapan model waste to energy.
“Nah itu adalah dukungan kami bagi program prioritas,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bima turut memaparkan berbagai program kerja di lingkungan Kemendagri, mulai dari pengendalian inflasi, penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), fasilitasi perumusan kebijakan daerah, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.
Turut hadir dalam forum tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh, Wamendagri Ribka Haluk, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta pejabat terkait lainnya. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Brebes, DETIKNASIONAL.COM II Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kantor Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, hari ini (25/11/2025) menuai protes keras. Salah seorang warga, Fikri, menuding bantuan sosial tersebut tidak tepat sasaran. Ia mengklaim banyak warga yang tergolong mampu justru menerima bantuan, sementara warga miskin yang lebih layak terabaikan. (25/11/2025).
Warga Kecewa: Melihat Penerima BLT Mengendarai Motor Baru
Fikri, yang merupakan warga Puspret Bus RT 02/RW 02 namun tinggal di belakang Desa Bulusari, mengungkapkan kekecewaannya setelah menyaksikan langsung proses pembagian BLT.
”Kebanyakan yang dapat itu penampilannya, motornya bagus-bagus. Ada yang pakai Vario baru, Beat baru, bahkan ada PCX,” kata Fikri kepada wartawan.
Fikri menilai hal ini tidak adil. Ia mencontohkan kondisi ayahnya, seorang pensiunan guru berusia 65 tahun, yang hanya menerima uang pensiun bersih sekitar Rp 300.000 per bulan setelah dipotong pinjaman.
”Seharusnya orang mampu tidak boleh dapat BLT. Sedangkan Bapak saya yang sangat tidak mampu, hanya menerima pensiunan segitu, malah tidak dapat,” keluhnya. “Banyak orang yang benar-benar tidak mampu yang terlewat dari daftar penerima.”
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Fikri sendiri mengaku tidak masuk dalam daftar penerima, yang menurutnya disebabkan penilaian sepihak pemerintah desa yang menganggapnya mampu.
Tuduhan Permainan Data di Tingkat Desa
Menanggapi ketimpangan data ini, Fikri menduga ada kesalahan fatal dan potensi “permainan data” yang bersumber bukan dari pemerintah pusat, melainkan dari pengurus data di tingkat desa.
”Yang salah itu dari pengurus desanya, seperti Ketua PKH atau PAMO (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih),” tuding Fikri. “Kalau pemerintah pusat mah tinggal terima data doang [dari daerah].”
Penjelasan Pendamping Sosial: Masalah Verifikasi dan Desil
Menanggapi keluhan masyarakat, Eka Jati, seorang Pendamping Sosial TKSK dari Kecamatan Jatibarang, memberikan penjelasan mengenai alur data BLT.
Menurutnya, data penerima berasal dari aplikasi Cek Bansos (CKG) Kementerian Sosial. Data tersebut kemudian diverifikasi (verval) oleh pihak desa sebelum dikembalikan ke pusat untuk pengolahan akhir.
Standar Kelayakan: Desil 1 hingga Desil 4
Eka menjelaskan, penentuan kelayakan penerima ditentukan berdasarkan kelompok Desil 1 hingga Desil 4. Warga yang masuk dalam rentang desil tersebut dianggap layak menerima bantuan.
Penentuan desil ini didasarkan pada data Sensus Penduduk yang dilakukan setiap lima tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Eka Jati membenarkan bahwa kasus “orang mampu dapat, orang miskin tidak dapat” adalah masalah klasik yang sering terjadi. Ia menyebutkan dua kemungkinan penyebab utama:
- Administrasi Kependudukan Belum Online: Warga yang secara ekonomi layak, namun data kependudukannya belum online atau terdaftar secara nasional, berpotensi tidak tercatat.
- Perbaikan Desil Terlambat: “Harusnya ada perbaikan desil,” ujar Eka. Perubahan status ekonomi seseorang (misalnya mendapat warisan atau rezeki) setelah sensus BPS bisa membuat mereka yang awalnya layak menjadi tidak layak. Namun, data di pusat sering kali belum diperbarui secara cepat.
Tantangan Kejujuran Data saat Sensus
Eka Jati menambahkan bahwa akar masalahnya seringkali berawal dari ketidakjujuran masyarakat saat proses sensus BPS.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
”Yang pernah saya tahu, waktu sensus penduduk itu kan ada pencacah [dari BPS]… kadang ketika ditanya [oleh pencacah] itu nggak jujur,” jelasnya. “Akhirnya real-nya ternyata seperti ini [salah sasaran].”
Meski pemerintah pusat telah berupaya menggunakan pencacah dari luar desa untuk memastikan netralitas, tantangan kejujuran dari penerima, atau kurangnya verifikasi lapangan yang akurat oleh perangkat desa, tetap menjadi celah utama.
Kasus salah sasaran ini menambah daftar panjang keluhan masyarakat mengenai ketidaktepatan sasaran bansos. Diperlukan evaluasi dan pembaruan data yang lebih transparan dan akurat oleh perangkat desa serta pendamping sosial agar BLT benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan.
Redaktur/Pewarta: Teguh
Kota Tegal, DETIK NASIONAL.COM II Jajaran Polres Tegal Kota bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video aksi tidak menyenangkan yang dilakukan sekelompok pengatur jalan atau kerap disebut Pak Ogah di perlintasan kereta api Tirus, Kota Tegal.
Dalam video yang beredar di sejumlah media sosial, para pelaku terlihat memaksa serta meminta uang kepada pengendara di perlintasan, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.
Menindaklanjuti informasi tersebut, Polisi langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan sedikitnya 7 (tujuh) orang untuk dimintai keterangan lebih lanjut di Mapolres Tegal Kota.
Dari hasil pemeriksaan, salah satu terduga pelaku berinisial MR (46), warga Kelurahan Randugunting RT 07 RW 08, diduga meminta uang kepada pengguna jalan yang melintas.
Plt. Kasihumas Polres Tegal Kota, AKP Sakmadi, menegaskan bahwa Polres berkomitmen menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami merespon cepat setiap informasi dari masyarakat, terlebih jika sudah meresahkan dan mengganggu ketertiban umum,” tegas AKP Sakmadi, Selasa (25/11/2025)
Ia menjelaskan, para pelaku telah diberikan pembinaan dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.
“Terhadap mereka sudah kami lakukan pendataan dan dilakukan pembinaan. Mereka juga menyatakan tidak akan mengulangi aksi tersebut dengan menandatangani surat pernyataan,” jelasnya.
AKP Sakmadi juga mengimbau masyarakat untuk tidak segan melaporkan tindakan serupa yang dapat membahayakan keselamatan maupun mengganggu kelancaran lalu lintas.
“Kami berharap masyarakat turut berperan aktif dalam menjaga keamanan dengan segera melaporkan apabila menemukan kejadian yang sama,” pungkasnya.
Upaya kepolisian ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjamin kenyamanan para pengguna jalan khususnya di area perlintasan kereta api di Kota Tegal. ( S. Bimantoro )
KEBUMEN, DETIK NASIONAL.COM II Situasi darurat kesehatan masyarakat dilaporkan terjadi di Desa Jatiluhur, Rowokele, Kebumen. Pabrik pengolahan aspal, PT. Aneka Bangun Sarana (ABS), diduga keras telah menjadi sumber polusi udara parah yang mengancam kesehatan dan lingkungan warga setempat. Selasa, (25/11/2025).
Warga menuding, operasional pabrik yang menghasilkan asap hitam tebal, debu, dan bau menyengat telah berlangsung tanpa adanya tindakan mitigasi serius, bahkan setelah aduan berulang kali dilayangkan.
Catatan Kritis: Kronologi Pengabaian dan Dampak Kesehatan
Observasi media di lapangan menemukan bukti visual yang mengkhawatirkan: asap hitam pekat terus-menerus memancar dari cerobong PT. Aneka Bangun Sarana, bergerak langsung ke arah permukiman warga. Bau menyengat dari aspal yang diproduksi tercium kuat, memaksa warga menutup jendela rumah mereka.
“Saya sudah berulang kali komplain, tapi tidak pernah digubris,” keluh seorang warga kepada media, membenarkan adanya pengabaian sistematis dari pihak perusahaan.
Dampak yang paling serius adalah pada kesehatan. Warga mengaitkan peningkatan frekuensi penyakit pernapasan dengan debu aspal yang mencemari udara dan rumah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Dulu saya sering sakit, tiap minggu harus ke puskesmas. Rumah kami sekarang kotor oleh debu, dan bau itu mas, mencekik,” ujar seorang warga.
Perpindahan tempat tinggal pun tidak menyelesaikan masalah, menunjukkan bahwa zona aman dari polusi tersebut semakin sempit.
Misteri Perizinan dan Kompensasi yang Tidak Sebanding
Laporan ini juga menyoroti kejanggalan pada perizinan awal pabrik. Beberapa warga mengingat bahwa izin awal pendirian pabrik bukan untuk pengolahan aspal, melainkan untuk perusahaan pupuk.
Pertanyaan Kritis:
Apakah terjadi perubahan perizinan alih fungsi lahan dan industri tanpa sosialisasi dan persetujuan yang memadai dari masyarakat sekitar
Apakah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kebumen telah melakukan audit baku mutu lingkungan terbaru terhadap emisi yang dihasilkan PT. Aneka Bangun Sarana
Warga juga mempertanyakan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Kompensasi yang diterima, berupa paket Lebaran, dinilai tidak sebanding dan jauh dari memadai untuk menutupi kerugian kesehatan dan lingkungan yang dialami warga setiap hari. Ini menunjukkan PT. Aneka Bangun Sarana diduga lebih memprioritaskan keuntungan operasional dibandingkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Desakan Warga dan Ujian Bagi Pemerintah Daerah
Warga Jatiluhur menuntut tindakan tegas dan segera. Mereka tidak hanya meminta relokasi asap, tetapi juga solusi permanen terhadap polusi debu dan bau.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan otoritas lingkungan hidup. Desakan utama warga adalah:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pemerintah harus segera mengaudit total izin dan kepatuhan lingkungan PT. Aneka Bangun Sarana.
Jika terbukti melanggar baku mutu, sanksi tegas, termasuk penghentian operasi sementara, harus diterapkan.
Perusahaan wajib memasang teknologi filter emisi terbaik (scrubber atau precipitator) agar asap dan debu tidak lagi mengancam permukiman.
Media ini mendesak PT. Aneka Bangun Sarana dan DLH Kabupaten Kebumen untuk segera memberikan klarifikasi dan rencana mitigasi yang konkret atas krisis lingkungan yang membelit warga Jatiluhur.
Kesehatan masyarakat tidak boleh ditukar dengan keuntungan industri.
Tim Prima
Brebes, DETIK NASIONAL.COM – Pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kabupaten Brebes periode 2025-2030 secara resmi dikukuhkan. Acara pengukuhan yang dirangkai dengan Pelatihan Menulis ini berlangsung khidmat di Aula Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Dinarpusda) Kabupaten Brebes, Selasa (25/11/2025).
Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 100 peserta yang terdiri dari anggota Forum TBM Brebes serta perwakilan siswa/siswi dari SMA Negeri 1, 2, 3, SMK Negeri 1, dan SMK Karya Bakti Brebes.
Dalam kegiatan tersebut, Muslikhin, S.Pd., M.Pd., resmi dikukuhkan sebagai Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Brebes untuk masa bakti 2025-2030.
Komitmen Dinarpusda dan Disdikpora
Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Hendri Adi Komara, M.Pt, yang diwakili oleh Kursin S.Sos., M.M., menyampaikan bahwa Dinarpusda berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas akses informasi, dan memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat.
“Tujuan kami adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan literasi masyarakat dan sinergitas antarlembaga,” ujar Kursin.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Brebes, Dr. Caridah, M.Pd, menegaskan kembali peran strategis TBM.
“Tujuan utama TBM adalah meningkatkan minat baca dan budaya membaca di kalangan masyarakat dengan menyediakan akses mudah ke bahan bacaan. Selain itu, TBM berfungsi sebagai pusat pendidikan informal untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta menjadi sarana interaksi sosial melalui kegiatan edukatif dan kreatif,” jelas Dr. Caridah.
Tantangan dan Harapan Literasi Brebes
Dalam sesi tersebut, Ketua TBM Harun Ar Rasyid sekaligus Ketua Yayasan Rumah Cinta Brebes, M. Munawir Lasiyono, yang juga dikukuhkan sebagai Ketua Bidang Informasi, Komunikasi, Penelitian, dan Pengembangan Forum TBM Brebes, turut menyampaikan data terkait kondisi literasi.
Ia menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Brebes tahun 2023 adalah 62,51. Namun, secara umum, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal minat baca global.
“Berdasarkan data UNESCO, minat baca Indonesia tergolong rendah, seringkali menempatkannya di urutan bawah berbagai survei, seperti peringkat ke-60 dari 61 negara terkait minat membaca buku. Hal ini berbeda jauh dengan rata-rata di Amerika Serikat dan India,” terang Munawir.
Meski demikian, ia menambahkan bahwa jika mengacu pada literasi melek huruf dasar (kemampuan membaca dan menulis), posisi Indonesia berada di peringkat yang lebih baik, seperti peringkat ke-86 dari 184 negara menurut data World Population Review.
Pelantikan dan pelatihan ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan gerakan literasi di Brebes dan mendorong peran aktif pengurus Forum TBM dalam menjawab tantangan rendahnya minat baca demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Brebes yang cerdas dan berbudaya literasi.
Red/Casroni
You cannot copy content of this page