BANJARNEGARA, DN-II Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-129 Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Banjarnegara resmi ditutup. Penutupan menjadi penanda berakhirnya rangkaian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat.
Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Sidik Wiyono, S.H., M.Tr.(Han)., selaku Inspektur Upacara membacakan amanat Pangdam IV/Diponegoro pada upacara penutupan TMMD Reguler ke-129, Kamis (13/8/2026) di Desa Gumelem Kecamatan Susukan Kab. Banjarnegara.
Dalam amanatnya, Pangdam IV/Diponegoro menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para kepala daerah, personel TNI-Polri, jajaran pemerintah, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan, kerja keras, dan kebersamaan selama pelaksanaan TMMD.
“Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bupati dan Wali Kota, personel TNI-Polri, dan segenap masyarakat atas sinergi, kerja keras dan kebersamaan yang terjalin erat selama satu bulan penuh sehingga seluruh rangkaian kegiatan TMMD ini dapat diselesaikan dengan sukses,” demikian amanat Pangdam IV/Diponegoro yang dibacakan Danrem 071/Wijayakusuma.
Pangdam menegaskan, pelaksanaan TMMD sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dengan mengusung tema “TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa.”
Tema tersebut, lanjutnya, menegaskan pentingnya membangun desa sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Desa dinilai memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi, merawat kehidupan sosial, sekaligus menjaga budaya masyarakat.
“Karena itu, pembangunan yang merata di desa akan memperkokoh kedaulatan NKRI,” tegasnya.
_Bangun Infrastruktur, Hadirkan Manfaat Nyata_
TMMD merupakan program kerja sama terpadu dan berkelanjutan antara TNI, Polri, kementerian/lembaga pemerintah, nonkementerian, serta pemerintah daerah. Program tersebut memadukan langkah masing-masing instansi untuk mempercepat pembangunan di daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung aspek pertahanan.
Sasaran TMMD difokuskan terutama pada daerah pedesaan, kawasan tertinggal atau miskin, wilayah terisolasi atau terpencil, perbatasan, kawasan kumuh perkotaan, hingga lokasi yang terdampak bencana.
Dalam pelaksanaan TMMD Reguler ke-129, Kodam IV/Diponegoro menggelar kegiatan di empat wilayah, yakni Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Semarang. Secara serentak, seluruh Kodim jajaran Kodam IV/Diponegoro juga melaksanakan TMMD Sengkuyung Tahap III di wilayah masing-masing.
Pangdam memberikan apresiasi atas keberhasilan penyelesaian 100 persen berbagai sasaran fisik yang penting bagi masyarakat. Di antaranya pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan, pembangunan Pos Kamling, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga penyediaan fasilitas air bersih melalui sumur bor dan sanitasi.
Berbagai pembangunan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai infrastruktur semata, tetapi benar-benar menjadi sarana untuk meningkatkan taraf hidup, kesehatan, mobilitas, dan kesejahteraan masyarakat desa.
Tak Hanya Bangun Fisik, TMMD Sentuh Kehidupan Warga
TMMD juga menyasar pembangunan nonfisik. Penyuluhan bela negara, wawasan kebangsaan, pencegahan stunting, pasar murah dan pembagian sembako, hingga pelayanan kesehatan gratis menjadi bagian dari rangkaian kegiatan.
Seluruh program tersebut dirancang untuk membentuk masyarakat desa yang cerdas, tangguh, mandiri, serta memiliki semangat nasionalisme yang tinggi.
Program TMMD turut diperkuat melalui implementasi nyata Program Unggulan Kasad, meliputi pembangunan TNI AD Manunggal Air Bersih sebanyak lima unit, pengembangan ketahanan pangan seluas satu hektare, rehabilitasi RTLH sebanyak 13 unit, pembangunan MCK sebanyak lima unit, percepatan penurunan angka stunting, serta aksi nyata penanaman pohon dan pembersihan lingkungan fasilitas umum maupun sosial.
Pangdam berharap seluruh hasil pembangunan yang telah dicapai dapat memberikan manfaat nyata dan dirawat bersama oleh masyarakat.
“Saya menitipkan pesan agar apa yang telah kita bangun bersama ini dapat dipelihara dan dirawat sehingga memiliki masa pakai yang panjang,” pesannya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penutupan TMMD Reguler ke-129 bukan sekadar berakhirnya satu rangkaian kegiatan. Lebih dari itu, momentum tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan desa membutuhkan kebersamaan dan kepedulian semua pihak.
Dari desa, sinergi itu tumbuh. Dari kebersamaan, pembangunan bergerak. Dan dari hasil pembangunan yang dirawat bersama, kesejahteraan masyarakat diharapkan terus tumbuh menuju Indonesia yang semakin kuat dan berdaulat.
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kepala daerah menerapkan kepemimpinan teknokratik untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Pendekatan tersebut menuntut kepala daerah berorientasi pada hasil, berani mengambil keputusan, serta mampu menggali potensi ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi.
“Kemimpinan teknokratik adalah kepemimpinan yang lebih didasarkan kepada skill, keahlian, dan berorientasi hasil dibanding proses,” ujar Tito saat menjadi narasumber Sharing Session bertema Peluang dan Tantangan dalam Menciptakan Pemimpin yang Berbasis Teknokratik dalam Mendukung Ekonomi Daerah pada Pembekalan Calon Kepala OJK (PCKO) Angkatan 3 Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Mendagri menjelaskan, kepemimpinan teknokratik menitikberatkan pada keahlian dan pencapaian hasil. Hal ini berbeda dengan pendekatan birokratik yang lebih menekankan proses dan kepatuhan terhadap prosedur. Meski birokrasi tetap diperlukan dalam pemerintahan, prosedur yang ada tidak boleh menghambat pencapaian target pembangunan.
“Kunci daripada kepemimpinan teknokratik adalah sekali lagi pendekatan hasil dan birokrasi. Jangan sampai menghambat pencapaian hasil. Kalau ada regulasi yang birokrasi berbebelit, ya permudah,” tegasnya.
Menurut Tito, pendekatan tersebut penting diterapkan mengingat kepala daerah memiliki latar belakang yang beragam. Sebagian berasal dari birokrasi dan memiliki pengalaman dalam administrasi pemerintahan, sedangkan lainnya berlatar belakang sektor swasta maupun profesi lain. Karena itu, kemampuan teknokratik diperlukan agar kepala daerah mampu mengelola pemerintahan secara efektif sekaligus mencapai target pembangunan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Salah satu kemampuan yang perlu diperkuat adalah pengelolaan keuangan daerah. Mendagri menekankan, keberhasilan kepala daerah tidak hanya diukur dari kemampuan membelanjakan anggaran, tetapi juga dari upaya meningkatkan pendapatan.
Pendapatan daerah antara lain bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pajak dan retribusi. Untuk memperkuat kapasitas fiskal, kepala daerah perlu menggali berbagai potensi ekonomi, baik dari sumber daya alam maupun sektor jasa, sekaligus mendorong masuknya investasi.
Dalam konteks tersebut, berkembangnya sektor swasta menjadi salah satu kunci penguatan perekonomian daerah. Aktivitas dunia usaha tidak hanya membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi, tetapi juga dapat memperbesar penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi. Karena itu, pemerintah daerah perlu menciptakan iklim usaha yang ramah bagi investor, termasuk melalui kemudahan perizinan dan kepastian berusaha.
Mendagri juga mengingatkan agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran. Setiap belanja harus diarahkan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja.
“Jadi yang enggak boleh terjadi adalah belanja lebih banyak daripada pendapatan. Defisit,” katanya.
Untuk memperkuat kapasitas kepala daerah dalam mengelola perekonomian, Mendagri meminta dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dukungan tersebut dinilai penting karena tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang maupun pemahaman yang sama mengenai ekonomi dan sektor jasa keuangan.
“Saya sangat mohon dukungan dari OJK dalam memberikan masukan kepada teman-teman di daerah,” ungkapnya.
Mendagri berharap OJK dapat memberikan pendampingan dan masukan kepada pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi, memperkuat sektor swasta dan jasa keuangan, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan membantu kepala daerah mengambil kebijakan yang lebih tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Acara tersebut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dan diikuti para Kepala Kantor OJK di seluruh Indonesia secara virtual serta peserta Pembekalan Calon Kepala OJK Angkatan 3 Tahun 2026. Red
Jakarta, DN-II Komitmen kuat pemerintah dalam menghadirkan kemandirian bangsa terus diwujudkan secara nyata. Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026, Jumat (14/08/2026), Indonesia mencatatkan tonggak sejarah baru di sektor energi nasional.
Melalui optimalisasi pemanfaatan kelapa sawit dalam produksi biodiesel B50, Indonesia resmi menghentikan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar terhitung sejak 1 Juli 2026.
Kebijakan strategis ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga berhasil menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun.
Informasi Terkait:
Naskah lengkap Pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 dapat diakses secara transparan melalui portal resmi kemensetneg.go.id
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#KemensetnegRI #HUT81RI #KitaIndonesia
#PidatoPresiden2026
BEKASI, DN-II Dugaan adanya pungutan berkedok sumbangan di SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 3 Sukatani untuk pengadaan sarana air satelit yang diperuntukkan bagi toilet menuai sorotan. kamis (13/08/2026).
Salah satu wali murid “T yang enggan disebutkan namanya menilai apabila benar terdapat penetapan nominal atau kewajiban pembayaran kepada wali murid, maka praktik tersebut harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Kalau memang itu sumbangan, harus benar-benar sukarela. Jangan sampai sumbangan hanya dijadikan dalih untuk melegalkan pungutan kepada orang tua siswa. Sekolah negeri jangan membebani masyarakat dengan biaya yang tidak memiliki dasar yang jelas,” tegas T kepada Lingkaraktual.com.
Menurut T, pihak sekolah wajib menjelaskan secara rinci alasan penggalangan dana, besaran biaya yang diminta, mekanisme pengumpulan, hingga penggunaan anggarannya. Transparansi, kata dia, merupakan kewajiban agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
“Kami meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi turun tangan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan. Bila ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan, jangan ragu memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dunia pendidikan harus bersih dari praktik yang berpotensi memberatkan wali murid,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
T juga mengingatkan bahwa sekolah negeri telah memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah. Karena itu, setiap penggalangan dana kepada masyarakat harus mengacu pada peraturan yang berlaku dan tidak boleh mengandung unsur paksaan.
Melihat kondisi tersebut, IWO Indonesia DPD Kabupaten Bekasi langsung kunjungi sekolah SMPN 2 Sukatani pada tanggal 12/08/2026 guna konfirmasi peristiwa tersebut. namun, dari pihak sekolah tidak ada yang bisa di temui terkesan menghindar,
Kami sudah mengisi buku tamu dan meninggalkan nomor telpon untuk dapat di hubungi dari pihak sekolah guna klarifikasi hal tersebut. Namun, hingga kini dari pihak sekolah belum ada yang menghubungi kami.” Ujar Afifudin.
Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, Afifudin, meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi segera melakukan klarifikasi atas informasi yang beredar.
“Dinas Pendidikan harus segera turun melakukan klarifikasi dan audit apabila memang ditemukan adanya dugaan pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Dunia pendidikan harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan tidak boleh membebani wali murid dengan dalih apa pun apabila tidak memiliki dasar hukum yang jelas,” ujar Afifudin.
Afifudin juga mengingatkan bahwa fungsi pers adalah melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk di sektor pendidikan.
“Kami dari DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi mendukung peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Namun seluruh prosesnya harus dilakukan secara terbuka, sesuai aturan, dan tidak menimbulkan kesan adanya pungutan yang memberatkan masyarakat. Jika memang ada dugaan pelanggaran, aparat pengawas dan instansi terkait harus menindaklanjutinya secara profesional,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SMPN 2 Sukatani, SMPN 3 Sukatani, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi masih diupayakan untuk dikonfirmasi guna memperoleh penjelasan dan hak jawab atas dugaan tersebut. Lingkaraktual.com akan memuat keterangan dari seluruh pihak sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang.
(Red)
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Slawi, DN-II Polres Tegal menerima kunjungan 10 Peserta Didik (Serdik) Sespimmen Polri Dikreg ke-67 Tahun 2026 sekaligus menjadi lokasi pembukaan Management Training Course (MTC) Level III, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Tantya Sudhirajati Polres Tegal tersebut menjadi bagian dari proses pendidikan dan pengembangan kompetensi calon pemimpin Polri. Melalui kegiatan ini, para Serdik mendapat kesempatan untuk melihat secara langsung dinamika kepemimpinan, manajemen organisasi serta pelaksanaan tugas kepolisian di tingkat kewilayahan.
Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo, S.H., S.I.K., M.H. menyambut langsung kehadiran para peserta didik bersama jajaran PJU dan Kapolsek Polres Tegal.
Dalam sambutannya, Kapolres Tegal menyampaikan bahwa Polres Tegal menyambut baik kegiatan tersebut sebagai bagian penting dalam membentuk calon pemimpin Polri yang profesional, berintegritas dan mampu menghadapi perkembangan tantangan tugas.
“Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari proses pendidikan dan pembentukan calon pemimpin Polri yang memiliki kompetensi, integritas serta kemampuan kepemimpinan yang profesional. Kami berharap para peserta didik dapat memperoleh gambaran secara langsung mengenai dinamika pelaksanaan tugas kepolisian di kewilayahan,” ujar AKBP Bayu Prasetyo.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dan pendalaman melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan unsur internal Polri maupun pihak eksternal. Para Serdik berinteraksi langsung dengan sejumlah pemangku kepentingan untuk menggali berbagai pengalaman dan perspektif terkait persoalan yang dihadapi di lapangan.
Dari unsur eksternal, FGD melibatkan perwakilan Bhabinsa Koramil Slawi, Dinas Pertanian, Bulog Slawi, tokoh masyarakat, BUMDes dan Gapoktan. Sementara dari internal Polri, hadir Kapolsek Slawi, Kapolsek Dukuhwaru, Kapolsek Lebaksiu, Kapolsek Pagerbarang dan Kapolsek Pangkah.
Paping Serdik Sespimmen Polri Kombes Pol Sucahyo Hadi, S.I.K., M.H. mengapresiasi dukungan Polres Tegal dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, studi lingkungan menjadi kesempatan bagi para Serdik untuk memperkaya pengalaman dan memahami penerapan kepemimpinan secara langsung.
“Gunakan kesempatan ini untuk belajar sebanyak-banyaknya. Amati, analisis dan pahami setiap permasalahan yang dihadapi satuan kewilayahan. Jadikan setiap pengalaman sebagai bahan pembelajaran untuk menjadi pemimpin Polri yang mampu menjawab tantangan tugas di masa depan,” pesan Kombes Pol Sucahyo Hadi. 
Ia juga menekankan bahwa seorang pemimpin Polri tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi harus mampu menjadi teladan, membangun kepercayaan anggota, memberikan solusi serta menggerakkan organisasi secara efektif dan profesional.
Melalui kegiatan tersebut, Polres Tegal tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya proses pembelajaran bagi para Serdik, tetapi juga menjadi ruang berbagi pengalaman antara peserta didik, personel Polri dan berbagai unsur masyarakat dalam memahami dinamika pelayanan serta pengelolaan kamtibmas di wilayah. ( S. Bimantoro )
Kota Tegal, DN-II Basah-basahan saat estafet air, berguling dalam lomba estafet sarung hingga berjibaku mengiring bola. Pemandangan tersebut mewarnai halaman Mapolres Tegal Kota, Jumat (14/8/2026).
Bukan dalam kegiatan kedinasan, suasana tersebut terjadi saat jajaran Polres Tegal Kota menggelar berbagai lomba tradisional untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
Menariknya, lomba tidak hanya diikuti anggota. Para pejabat utama dan Kapolsek jajaran turut turun langsung bertanding bersama personel dari berbagai bagian, satuan fungsi, seksi dan Polsek jajaran.
Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81, tetapi juga menjadi sarana membangun semangat kebangsaan, kebersamaan dan kekompakan seluruh personel.
“Yang paling penting adalah bagaimana melalui kegiatan ini kita bisa membangun semangat kebangsaan, kekompakan dan kebersamaan seluruh anggota. Sehingga seluruh personel semakin solid dan memiliki semangat yang sama dalam melaksanakan tugas,” ujar AKBP Heru Antariksa.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menurutnya, berbagai permainan yang dilombakan juga dapat melatih sejumlah kemampuan yang dibutuhkan anggota Polri dalam menjalankan tugas.
“Di dalam setiap permainan ada nilai kekompakan, kedisiplinan, kejelian dan kerja sama. Nilai-nilai tersebut tentunya juga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari sebagai anggota Polri,” katanya.
Sejumlah lomba digelar, di antaranya makan kerupuk, estafet air, estafet sarung serta mengiring bola menggunakan botol. Setiap permainan dilakukan secara individu maupun kelompok dengan mengandalkan kecepatan, konsentrasi, ketepatan dan kekompakan.
Pada estafet air, peserta memindahkan air secara berantai. Sementara estafet sarung dan mengiring bola menggunakan botol membutuhkan koordinasi serta ketepatan untuk mencapai titik yang telah ditentukan.
Kapolres berharap kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan tersebut dapat terus diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
“Harapannya, kebersamaan dan kekompakan ini terus terbawa dalam pelaksanaan tugas, sehingga kita semakin solid dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat,” pungkasnya. ( S. Bimantoro )
Jakarta, DN-II Dimana mana sebahagian belahan bumi Indonesia pertanian terancam gagal panen akibat perairan yang tersendat dangkal bahkan kering kerontang selain itu perlu subsidi air kedarah daerah yang langka air oleh Pemerintah Kab Kota yang daerahnya terkena dampak akibat kemarau kekeringan air sulit diperoleh masyarakat disini Kita harapkan secepatnya Bapak Haji Prabowo Subianto mengantisipasi masyarakat Indonesia terancam kelaparan dimana mana akibat tidak bisa masak dan petani terancam penyakit busung lapar dimana mana”, ujar Profesor Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum, Ekonom menjawab materi pertanyaan sejumlah pemimpin Redaksi media cetak onlen dalam luar negeri dikantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Bilangan Cijantung Jakarta, (13/8/2026) via telpon selulernya.
Gagal Panen Karena Kemarau Harus Menjadi Perhatian Negara Indonesia Serta Dampaknya Serta Dampaknya menurut Prof DR Sutan Nasomal SH,MH
Kemarau baru tiga bulan tetapi telah memberikan dampak yang luar biasa. Pertanian mengering dan banyak peternak ikan juga merugi.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH pemerhati pertanian meminta Pemerintah Indonesia memperhatikan nasib petani dan peternak ikan air tawar terdampak dari kemarau. Modal mereka tidak akan kembali karena gagal dalam perawatan dan tidak mungkin bisa di panen.
47% wilayah Indonesia yang mengalami kekeringan dalam pertanian dan peternakan ikan selama puluhan tahun ini harusnya sudah mendapatkan solusi dengan di siapkannya irigasi yang bisa menyuplai kebutuhan air.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Prof DR Sutan Nasomal menyayangkan Anggaran ratusan Trilyun dari Pemerintah Indonesia untuk bendungan dan pembuatan danau seharusnya berfungsi menyiapkan air. Ini tidak berdampak. Masyarakat di pedesaan Mengeluhkan kelangkaan air. Jangan di bangun bendungan dan danau yang asal jadi dan tidak ada airnya untuk kebutuhan petani dan peternak ikan selama musim kemarau. Masyarakat Pedesaan saat mendukung Program ketahanan pangan dari Prabowo Subianto Presiden RI dan ingin membuktikan pertanian dan peternakan ikan akan mampu tercipta swasembada pangan bila air tercukupi.
Keprihatinan ini masyarakat terdampak kelangkaan air sudah puluhan tahun terjadi. Prof DR Sutan Nasomal sangat yakin solusinya sudah di miliki oleh Pemerintah Indonesia bersama Presiden RI Prabowo Subianto.
Hasil laporan masyarakat akibat gagal panen dan tidak bisa mendapatkan sumber air agar program ketahanan pangan dari Presiden RI Prabowo Subianto di sebabkan oleh alih fungsi lahan.
Ratusan Ribu Sungai Perlu di Normalisasi dan di keruk baik di Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan NTB dll
Pembuatan ribuan danau baru agar bisa menyerap air hujan di wilayah sering terdampak kering berkepanjangan.
Memanfaatkan sungai bawah tanah untuk menambah stok air bersih agar menopang stok air di saat kemarau panjang. Libatkan Kementrian dan TNI Polri agar kekeringan bisa di atasi.
Pembuatan Bendungan baru menjadi harapan masyarakat dan bendungan yang tidak optimal maka perlu renovasi. Hutan yang telah rusak harus kembali di tanam pohon pohon baru agar air tetap banyak di wilayah pegunungan. Ini perlu langkah seriuas karena cuaca semakin ekstrem akibat Elnino.
Harga sayur mayur kembali mahal dampak kelangkaan barang di banyak pasar. Maka kiriman dari pedesaan memang terhenti akibat gagal panen. Petani tidak mendapatkan hasil dan merugi ratusan juta dampak kemarau panjang. Teknologi menyerap air di saat kemarau harus di kembangkan dan menjadi edukasi untuk masyarakat selama ancaman Elnino ini terjadi. Dengan teknologi menyerap panas untuk bisa menjadi air maka kebutuhan air akan terbantu.
Semoga semua danau dan bendungan bisa di perbaiki untuk mampu menampung air yang dibutuhkan pertanian dan perikanan selama kemarau menurut Prof DR Sutan Nasomal SH,MH
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH
Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Pendiri Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia(PAMID) Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH Rektor Univ STIA STIH Pronass.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Papua Tengah, DN-II Koops TNI Habema memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar mengenai dugaan intimidasi oleh personel TNI Pos Wuloni terhadap umat Stasi Santa Sisilia Wuloni, Paroki Santo Petrus Ilaga, Dekanat Moni-Puncak Jaya, Keuskupan Timika.
Koops TNI Habema menegaskan bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan, tidak terdapat arahan maupun tindakan personel Pos Wuloni yang bertujuan memberikan tekanan kepada pihak gereja ataupun umat dalam penyampaian ucapan terima kasih kepada TNI dan Pemerintah Republik Indonesia, Rabu (12/8/2026).
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf. M. Wirya Arthadiguna, mengatakan bahwa TNI menghormati gereja sebagai ruang kehidupan rohani masyarakat sekaligus bagian penting dalam perjalanan masyarakat Papua.
“Kami menghormati gereja, para pemimpin agama, dan seluruh umat. Kehadiran TNI di tengah masyarakat harus memberikan rasa aman, bukan rasa takut. Karena itu, kami selalu menekankan kepada setiap prajurit untuk membangun komunikasi dengan cara yang humanis, menghargai masyarakat, adat, serta kehidupan keagamaan di Papua,” ujarnya.
Ucapan terima kasih yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan dukungan terhadap renovasi Gereja Stasi Santa Sisilia Wuloni dan perbaikan fasilitas sekolah dasar di wilayah tersebut. Bantuan tersebut merupakan bagian dari kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk membebani masyarakat dengan kewajiban memberikan dukungan ataupun pernyataan tertentu.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Bagi kami, membantu gereja dan sekolah adalah bagian dari pengabdian. Tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk membalasnya dengan pernyataan apa pun. Yang terpenting adalah rumah ibadah dapat digunakan dengan baik, anak-anak dapat belajar dengan layak, dan hubungan TNI dengan masyarakat terus dibangun atas dasar saling percaya dan saling menghormati,” tambahnya.
Koops TNI Habema memahami bahwa masyarakat Papua memiliki pengalaman, pandangan, dan harapan yang beragam. Karena itu, setiap masukan akan dihormati dan menjadi bagian dari evaluasi agar kehadiran prajurit di tengah masyarakat semakin profesional, humanis, dan memberikan manfaat.
Koops TNI Habema meyakini bahwa keamanan yang berkelanjutan tidak dapat dibangun hanya melalui pengamanan wilayah. Kedamaian tumbuh ketika masyarakat merasa aman, gereja dapat menjalankan pelayanannya dengan bebas, anak-anak dapat memperoleh pendidikan, dan komunikasi antara masyarakat, pemerintah, serta aparat dibangun atas dasar kepercayaan.
TNI hadir untuk menjaga, membantu, dan mengabdi. Kepercayaan masyarakat tidak dapat diminta atau dipaksakan, tetapi harus tumbuh dari sikap, ketulusan, dan pengabdian yang dirasakan masyarakat sendiri. Red
Jayapura, DN-II Karya Bakti Skala Besar yang dilaksanakan Korem 172/Praja Wira Yakthi menjadi salah satu wujud nyata kehadiran TNI AD dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua Pegunungan. (13/8/2026).
Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan perintah Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) untuk terus menghadirkan TNI AD di tengah masyarakat melalui berbagai program yang memberikan manfaat secara langsung.
Komandan Korem 172/PWY menyampaikan bahwa Karya Bakti Skala Besar dilaksanakan dengan menyentuh berbagai aspek kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan sumur bor, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), rehabilitasi dan renovasi sekolah, pembangunan MCK, perbaikan jembatan perintis, hingga perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Melalui kegiatan ini, kami berupaya menjawab berbagai kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Papua. Apa yang kami kerjakan mungkin terlihat sederhana, tetapi kami berharap manfaatnya dapat benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Danrem 172/PWY.
Salah satu program yang menjadi bagian dari Karya Bakti Skala Besar adalah pembangunan PLTMH yang diberi nama “Wam Pillamo”, yang memiliki makna “air mengalir membawa terang Papua.”
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Nama tersebut memiliki filosofi bahwa aliran air yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Papua dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk menghadirkan penerangan sekaligus mendukung aktivitas dan kehidupan masyarakat.
“Wam Pillamo menggambarkan harapan kami agar aliran air yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua juga dapat menjadi sumber energi yang menghadirkan cahaya, aktivitas, dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat,” jelasnya.
Menurutnya, pembangunan berbagai fasilitas tersebut tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi merupakan bagian dari upaya menghadirkan solusi atas kebutuhan masyarakat. Air bersih diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keluarga, listrik dapat menerangi rumah dan mendukung aktivitas warga, fasilitas pendidikan yang lebih layak dapat menunjang proses belajar anak-anak, sementara perbaikan jembatan perintis dapat membuka dan mempermudah akses masyarakat.
“Kehadiran TNI AD harus memberikan solusi dan manfaat nyata bagi rakyat. Inilah komitmen kami untuk terus membantu dan mengabdi bersama masyarakat,” tegas Danrem.
Korem 172/PWY berharap pelaksanaan Karya Bakti Skala Besar dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kesejahteraan serta mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Red
Jakarta, DN-II Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengajak pemerintah daerah (Pemda) tidak hanya mendorong lahirnya inovasi, tetapi juga memastikan karya dan inovasi yang dihasilkan dikelola serta mendapat pelindungan kekayaan intelektual.
Menurut Yusharto, berbagai gagasan, hasil kajian, metode, aplikasi, sistem, hingga produk pengetahuan yang lahir dari lingkungan pemerintahan memiliki nilai strategis bagi organisasi. Karena itu, inovasi perlu dikembangkan, dimanfaatkan, dan dikelola sebagai aset pengetahuan yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.
“Pelindungan kekayaan intelektual perlu kita tempatkan sebagai bagian dari tata kelola inovasi. Pelindungan bukan dimaksudkan untuk membatasi kreativitas dan inovasi. Sebaliknya, pelindungan memberikan kepastian agar karya dan inovasi yang dihasilkan dapat dikembangkan secara lebih tertib, aman, dan berkelanjutan,” ujar Yusharto saat membuka Sosialisasi Penguatan Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Mendukung Inovasi Kebijakan dan Transformasi Digital Pemerintahan di Command Center BSKDN, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Yusharto menjelaskan, kebutuhan terhadap pelindungan kekayaan intelektual semakin penting seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan kompleksitas persoalan pemerintahan. Menurutnya, transformasi digital tidak sekadar membangun aplikasi atau mendigitalisasi proses administrasi, tetapi juga mencakup cara pemerintah mengelola informasi, mengembangkan pengetahuan, menghasilkan inovasi, dan menyelesaikan persoalan.
“Dalam proses tersebut, gagasan, karya, inovasi, sistem, aplikasi, metodologi, maupun berbagai produk pengetahuan yang dihasilkan oleh aparatur pemerintah merupakan aset yang memiliki nilai strategis bagi organisasi,” jelasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia menambahkan, BSKDN bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) memiliki peran penting dalam menghasilkan penelitian, kajian, analisis, evaluasi, serta rekomendasi strategi kebijakan. Berbagai hasil tersebut, menurutnya, perlu dikelola agar tidak berhenti sebagai dokumen atau kegiatan, tetapi dapat menjadi aset pengetahuan yang memperkuat pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Dengan demikian, inovasi tidak hanya menghasilkan perubahan dalam proses kerja, tetapi juga dapat menjadi aset kelembagaan yang memiliki nilai dan manfaat jangka panjang,” ungkap Yusharto.
Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar menekankan pentingnya melakukan registrasi terhadap hasil kreasi dan inovasi setelah proses penciptaan dilakukan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang melekat pada suatu karya.
“Ketika melakukan inovasi, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah memproteksi, meregister hasil kreasi tersebut, hasil inovasi tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,” ujar Hermansyah.
Hermansyah menjelaskan, pendaftaran kekayaan intelektual memberikan kepastian terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak. Hak moral berkaitan dengan pengakuan terhadap pihak yang menghasilkan karya, sementara hak ekonomi memberikan pelindungan atas pemanfaatan karya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis kekayaan intelektual dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kalau tadi hak moral, saya mencipta lagu maka hak moralnya akan abadi saya mencipta lagu. Tetapi terkait dengan hak ekonominya, negara memberikan batasan dan perlindungan,” jelasnya.
Dia menambahkan, untuk hak cipta, pelindungan hak ekonomi berlaku selama masa hidup pencipta dan berlanjut hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, dia mendorong agar aparatur dan Pemda semakin memahami pentingnya mengenali, mengelola, serta mendaftarkan karya dan inovasi yang berpotensi menjadi kekayaan intelektual. Red
You cannot copy content of this page