Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) menjadi fokus percepatan pembangunan di wilayah Papua. SPM tersebut meliputi bidang kesehatan; pendidikan; sosial; pekerjaan umum; perumahan rakyat; serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).
“Enam ini yang kami fokus, dan instrumen pemerintah sudah dibentuk, yaitu Komite [Eksekutif] Percepatan Pembangunan [Otonomi Khusus] Papua yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden,” ujar Mendagri kepada awak media usai Rapat Bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Mendagri menjelaskan, Komite tersebut akan mengharmonisasikan berbagai program kementerian maupun lembaga dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua. Ia mendapat informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal mengumpulkan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua bersama para kepala daerah wilayah Papua dan sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih.
“Nanti akan memberikan arahan kira-kira apa yang harus dikerjakan oleh Komite ini,” ujarnya.
Dalam pertemuannya dengan DPD RI, Mendagri turut memaparkan berbagai upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan di Papua, salah satunya melalui pembentukan empat Daerah Otonom Baru (DOB). Ia menegaskan bahwa pembentukan DOB merupakan aspirasi masyarakat Papua sekaligus bagian dari strategi mempermudah pelayanan publik, mengingat wilayah Papua yang sangat luas. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kawasan tersebut juga masih tergolong rendah, sehingga percepatan pembangunan menjadi kebutuhan mendesak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mendagri mencontohkan sejumlah daerah yang mengalami kemajuan setelah dilakukan pemekaran, salah satunya Provinsi Papua Barat yang merupakan hasil pemekaran pertama dari Papua induk. Ia optimistis hal serupa juga bakal terjadi pada empat DOB.
“Kita melihat hasilnya. Hasilnya Papua Barat terjadi percepatan [pembangunan] tadi,” jelasnya. 
Pertemuan tersebut juga membahas berbagai isu strategis terkait Papua, antara lain keberpihakan pemerintah terhadap Orang Asli Papua (OAP), aspirasi pembentukan DOB dengan skala prioritas, batas wilayah, keuangan daerah, dukungan pariwisata, hingga persoalan infrastruktur. Selain itu, dibahas pula perlunya Kemendagri meningkatkan pengawasan dan fasilitasi kepada pemerintah daerah (Pemda) seiring penyesuaian anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
“Ini (pengawasan) akan kita lakukan secara bersama-sama. Tadi saya sudah jelaskan cukup detail jalan cerita dan apa solusi ke depan,” terang Mendagri.
Turut hadir dalam forum tersebut Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum Gusti Kanjeng Ratu Hemas; Wakil Ketua DPD RI Bidang Kesejahteraan Rakyat Yorrys Raweyai; Ketua Komite I Andi Sofyan Hasdam; Ketua Komite III Filep Wamafma; Wakil Ketua Komite I Carel Simon Petrus Suebu; Wakil Ketua Komite I Bahar Buasan; serta sejumlah anggota Komite I DPD RI. Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dan Wamendagri Akhmad Wiyagus.
Red
BREBES, DN-II Program bantuan becak motor gratis dari Pemerintah Kabupaten Brebes telah memberikan dampak signifikan berupa peningkatan kesejahteraan bagi para pengayuh becak manual. Baru beberapa hari beroperasi, program yang dijuluki “Gowes Berkah” ini terbukti berhasil melipatgandakan penghasilan harian para penerima manfaat. (11/12/2025).
Kesejahteraan Tukang Becak Melesat Drastis
Dahirto (53), seorang pengayuh becak dari Desa Wanasari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, adalah salah satu penerima yang kini merasakan manisnya program ini. Raut wajah bahagia tidak bisa disembunyikan Dahirto setelah ia menerima unit becak motor listrik tersebut yang diserahkan langsung oleh Bupati Brebes minggu lalu.
Sebelum mendapatkan bantuan becak motor bertenaga listrik, Dahirto mengandalkan kekuatan otot kakinya. Ia mengungkapkan, rata-rata penghasilan hariannya hanya berkisar Rp30.000. Angka ini berubah total sejak ia mulai mengoperasikan becak motor barunya.
“Sudah ada perbedaan. Perbedaan ya 50, 60,” ujar Dahirto saat diwawancarai. Ia merujuk pada tambahan penghasilan harian sebesar Rp50.000 hingga Rp60.000 di atas pendapatan lamanya. Artinya, penghasilan Dahirto kini bisa mencapai Rp80.000 hingga Rp90.000 per hari—sebuah peningkatan menakjubkan yang hampir mencapai tiga kali lipat dari penghasilan becak manualnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Ya, lumayan. Alhamdulillah,” tambahnya dengan penuh rasa syukur.
Efisiensi dan Kemudahan Operasional
Bantuan becak motor yang diberikan secara cuma-cuma ini dirancang untuk efisiensi. Unit ini menggunakan sistem isi ulang daya (cas) yang hanya membutuhkan waktu sekitar empat jam untuk pengisian penuh di malam hari.
Dahirto menjelaskan bahwa efisiensi daya ini memungkinkannya beroperasi penuh selama hampir 12 jam, dari pagi hingga sore. “Pagi jam 06.00 pagi, pulang jam 05.00 sore,” katanya.
Terlebih lagi, bagi Dahirto yang memasuki usia senja, becak motor ini sangat membantu meringankan beban fisik dan mempermudah pekerjaannya. “Bagus, ya. Otomatis [lebih mudah],” akunya, menyoroti perbedaan besar dibandingkan mengayuh becak manual.
Setiap unit becak motor gratis ini turut dilengkapi dengan gambar Presiden RI, sebagai penanda bahwa bantuan tersebut merupakan inisiatif nyata pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil.
Harapan Agar Program Terus Berlanjut
Meskipun telah merasakan manfaat besarnya, Dahirto menyampaikan harapan agar program ini tidak berhenti. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Brebes dapat memperluas penyaluran bantuan kepada rekan-rekan sesama pengayuh becak yang belum berkesempatan menerima.
“Ya, penginnya sih biar sama-sama enak, dapat semua lah gitu,” tutur Dahirto, menunjukkan solidaritasnya agar rekan-rekan sejawatnya juga dapat menikmati kemudahan dan peningkatan kesejahteraan yang sama.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di akhir wawancara, ia menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya. “Berterima kasih sama Bapak Presiden [Prabowo], ya, mengucapkan terima kasih sama Bapak Bupati juga,” tutupnya, mengapresiasi upaya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam program peningkatan kesejahteraan rakyat ini.
Red/Teguh
Jakarta, DN-II Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) kembali menyelenggarakan audiensi strategis bersama pemangku kepentingan internal dan elemen masyarakat sipil di Ruang Aspirasi, Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (10/12/2025).
Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Jimly Asshiddiqie, pertemuan ini turut dihadiri oleh para anggota komisi, di antaranya Mahfud MD, Badrodin Haiti, Ahmad Dofiri, dan Otto Hasibuan.
Rangkaian diskusi terbagi dalam dua sesi fokus utama. Sesi pertama dilangsungkan bersama Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Ikatan Sarjana Ilmu Kepolisian (ISIK), dan Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) yang menyoroti evaluasi mendalam pada aspek struktural, instrumental, dan kultural, serta pembenahan sistem pendidikan kepolisian.
Dilanjutkan sesi kedua yang menghadirkan organisasi kemasyarakatan keagamaan dari perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), KWI, MATAKIN, PERMABUDHI, PHDI, PGI, serta Komnas Perempuan guna membahas penguatan etika moral, kepolisian yang humanis the dalam keberagaman, serta pemenuhan hak korban dan keadilan berperspektif gender.
Forum ini menjadi wadah bagi KPRP untuk membedah berbagai perspektif dan masukan substantif sebagai bahan utama perumusan agenda perbaikan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong lahirnya wajah baru kepolisian yang lebih berintegritas, penegakan hukum yang dijalankan dengan sebaik-baiknya, menghormati hak asasi manusia, serta responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
#KemensetnegRI
#KomisiPercepatanReformasiPolri
KOTA TEGAL, DN-II Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah yang akrab disapa Mba Iin, atas nama Pemerintah Kota Tegal menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Indonesia Tegal atas dukungannya dalam pengembangan serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) subsisten di wilayah Kota Tegal. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kegiatan capacity building kuliner bagi kelompok rintisan UMKM subsisten.
“Pemkot sangat berterima kasih, karena program ini sejalan dengan visi misi kita untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Mba Iin saat membuka acara Capacity Building Pembuatan Minuman, Roti, dan Kue Kekinian bagi Kelompok Subsisten Usaha Bersama Zahira dan Disabilitas Inklusif Shop di Balai Warga RT 06 RW 03 Kelurahan Randugunting, Kamis (11/12/2025) pagi.
Mba Iin menjelaskan, melalui pelatihan ini para peserta tidak hanya diajarkan membuat produk berkualitas, tetapi juga dibekali pengetahuan tentang pengelolaan usaha, penguatan mental kewirausahaan, serta strategi pemasaran. Ia menambahkan, pelatihan yang disupport oleh Bank Indonesia Tegal diberikan kepada kelompok usaha yang sudah memiliki izin resmi dan dinilai layak untuk mendapatkan bantuan.
“Selain pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan di bidang kuliner, para peserta juga menerima bantuan peralatan dari Bank Indonesia,” tambahnya.
Kepala Deputi Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Teguh Triyono, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Kota Tegal, dan masyarakat. Sinergi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok sehingga dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kegiatan capacity building ini diikuti oleh 20 peserta dan menghadirkan narasumber Wike Haryani dari Wihar Kitchen.(* S. Bimantoro )
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta potensi bencana akibat cuaca ekstrem. Pemda juga diminta mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama periode tersebut dengan memperkuat koordinasi di semua lini bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para pemangku kepentingan.
“Baik lalu lintas udara, darat, laut, dijamin, yakinkan betul cek bahwa aman,” ujar Mendagri dalam Rapat Bersama Kepala Daerah, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait Sosialisasi Larangan ke Luar Negeri, Kesiapan Menghadapi Nataru, dan Kesiapan Menghadapi Bencana, yang digelar secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Mendagri juga mengingatkan agar penyedia jasa transportasi tidak memanfaatkan tingginya permintaan selama Nataru dengan menaikkan harga tiket melebihi ketentuan. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan mekanisme diskon melalui koordinasi lintas sektor.
“[Jangan pakai] harga acuan pemerintah tertinggi, itu namanya mau ngambil keuntungan tapi memberatkan rakyat, dan itu akan mengakibatkan terjadinya kenaikan harga [pada komoditas lainnya],” tegasnya.
Selain sektor transportasi, Mendagri meminta Pemda menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Kebutuhan masyarakat diperkirakan meningkat, sehingga Pemda diminta berkoordinasi secara aktif dengan Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan pelaku usaha daerah untuk memastikan stok tetap aman.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selanjutnya, Mendagri juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prediksi curah hujan tinggi, termasuk potensi banjir rob di beberapa wilayah, harus diantisipasi sejak awal dengan memastikan sumber daya, personel, dan sistem peringatan dini berfungsi optimal.
Karena itu, Mendagri meminta para kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing dan siap mengambil keputusan bila terjadi kondisi darurat. Ia mewanti-wanti agar perjalanan ke luar negeri ditunda pada periode 15 Desember 2025 hingga 15 Januari 2026, kecuali untuk tugas atas arahan Presiden atau kebutuhan medis yang mendesak. Kehadiran pemimpin daerah dinilai sangat krusial di tengah potensi bencana dan meningkatnya aktivitas masyarakat selama Nataru.
Red
MOJOKERTO, DN-II Sebuah rumah tangga seharusnya menjadi pelabuhan, namun bagi IN (48), warga asal Bratang, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, kini bahteranya sedang diombang-ambing badai. Kisah IN adalah potret rumitnya jalinan cinta yang diuji oleh bayang-bayang masa lalu, tekanan pekerjaan berisiko, dan keretakan kepercayaan. (11/12/2025).
Titik Awal: Harapan Baru di Mojokerto
IN menuturkan, perjalanan pernikahannya dengan sang istri berawal dari harapan baru. Sang istri, yang sebelumnya telah membangun rumah tangga selama 20 tahun dengan seorang anggota TNI, akhirnya menemukan tambatan hati baru bersama IN. Keseriusan itu ditandai dengan kehadiran buah hati mereka yang kini baru berusia 7 bulan.
Mereka tinggal bersama di sebuah rumah di kawasan Perumahan Ghanesha, Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto—sebuah tempat yang seharusnya menjadi simbol kemapanan keluarga baru.
📰 Badai Muncul dari Garis Depan Pemberitaan
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Namun, keharmonisan itu perlahan goyah, bukan hanya karena dinamika internal, tetapi juga karena profesi IN sebagai seorang jurnalis.
IN mengungkapkan, ketegangan mulai memuncak seiring ia kerap meliput isu-isu sensitif dan berisiko tinggi. Terutama saat dirinya mengangkat pemberitaan mengenai perjudian sabung ayam dan dugaan penyimpangan distribusi BBM Non Subsidi di wilayah Jember dan Lumajang.
Menurut penuturan IN, alih-alih mendapat dukungan, sang istri justru semakin sering melontarkan kata-kata kasar dan dianggap memberikan tekanan psikologis. Baginya, pekerjaan yang menuntut integritas dan risiko itu justru menjadi pemicu keretakan.
Bayang-Bayang Masa Lalu dan Kepercayaan yang Retak
Di tengah tekanan pekerjaan, kecurigaan IN menguat pada satu hal yang lebih mengkhawatirkan: kembalinya sosok dari masa lalu istrinya.
IN menuturkan kecurigaannya bahwa sang istri kembali menjalin komunikasi intens dengan seorang pria lain yang disebut sebagai Abdi Negara, anggota TNI yang bertugas di Papua—sosok yang dikaitkan dengan kehidupan sang istri sebelum menikah dengannya. Bayang-bayang masa lalu ini seolah menjadi pemantik yang mempercepat olengnya bahtera rumah tangga mereka.
Puncak ketegangan terjadi pada suatu pagi, yang berujung pada keributan hebat. Tidak lama setelah peristiwa itu, IN menerima informasi yang menyakitkan dari rekannya sesama jurnalis. Ia disebut telah “diusir” dari rumah. Bahkan, sang istri meminta agar dirinya tidak lagi dikaitkan dengan sosok bernama Indra (nama yang disebut dalam konteks IN, red.).
Pelajaran dari Kisah IN
Kisah IN adalah refleksi pahit betapa rapuhnya fondasi rumah tangga ketika dihadapkan pada tumpukan masalah yang kompleks: risiko pekerjaan, tekanan psikologis, dan bayang-bayang masa lalu yang belum usai. Keretakan rumah tangga seringkali bukan disebabkan oleh satu perselisihan, melainkan kegagalan dalam menjaga kepercayaan dan ruang dialog.
IN adalah potret seseorang yang berjuang keras mempertahankan keutuhan, namun harus menerima kenyataan bahwa tidak semua perjuangan berujung pada kemenangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Bagi masyarakat, kisah ini mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru menghakimi, melainkan memahami bahwa setiap keluarga memiliki pergulatannya sendiri. Dan bagi mereka yang menghadapi situasi serupa, mencari bantuan dari konseling pernikahan atau lembaga bantuan hukum adalah langkah penting sebelum badai menjadi tsunami yang tak terhindarkan.
Red
Sejumlah lokasi menunjukkan progres signifikan, di antaranya Jembatan Teupin Mane di Kabupaten Bireuen dengan panjang 25 meter dan tonase 40 ton, yang kini telah mencapai 75% dan ditargetkan rampung pada 11 Desember 2025. Di lokasi lain, Jembatan Teupin Reudep sepanjang 36 meter yang menghubungkan jalur alternatif Bireuen–Lhokseumawe–Bener Meriah juga dikebut dan direncanakan selesai pada 13 Desember 2025. Sementara itu, pekerjaan pada Jembatan Kutablang yang memiliki panjang 80 meter terus berjalan meski progres masih 9,78% dan ditargetkan tuntas pada 18 Desember 2025.
Kodam Iskandar Muda juga menangani pembangunan jembatan strategis di Kabupaten Aceh Tengah, seperti Jembatan Jeurata sepanjang 40 meter yang akan menghubungkan Kabupaten Pidie dan Aceh Tengah. Sejumlah jembatan lain di Bireuen, seperti Ulee Jalan, Matang Bagka, dan Alue Limeng serta proyek di Bener Meriah seperti Jembatan Alue Kulus, Enang-Enang, Wehni Rongka, hingga Timang Gajah, tengah menunggu material, sehingga proses pembangunan jembatan belum dapat dimulai.
Tantangan terbesar yang dihadapi tim di lapangan antara lain keterbatasan akses jalan menuju lokasi serta proses pengiriman material yang sebagian harus didatangkan dari luar daerah, seperti material untuk Jembatan Beutong Ateuh yang masih menunggu kiriman dari Riau. Meski demikian, seluruh prajurit yang terlibat tetap bekerja optimal untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal dan menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah terdampak.
Dalam beberapa minggu ke depan, seluruh jembatan Bailey yang direncanakan di Aceh ditargetkan dapat diselesaikan sehingga akses transportasi masyarakat kembali terbuka. Komitmen TNI tetap ada dalam membantu pemerintah mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi pascabencana, agar kehidupan warga di daerah-daerah yang sempat terisolasi dapat segera pulih dan kembali normal.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
#tnisiagabencana
BREBES, DN-II Komitmen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brebes untuk menjadi pusat pelayanan kesehatan rujukan terbaik di wilayah pantura terus menguat. Berstatus sebagai Rumah Sakit Tipe B dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD Brebes kini tidak hanya fokus pada peningkatan mutu, tetapi juga pada pengembangan layanan vital, khususnya untuk kasus Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefro (KJSU), serta mengatasi masalah klasik yang dikeluhkan pengunjung: keterbatasan lahan parkir. (11/12/2025).
Fokus Layanan KJSU: Brebes Mandiri Tangani Jantung dan Kanker
Wakil Direktur Pelayanan, Pengendalian, dan Mutu RSUD Brebes, Dr. Aris Suparmiati, M.Sc., Sp.A., menegaskan bahwa pengembangan ini sejalan dengan program prioritas Kementerian Kesehatan. Tujuannya adalah memutus rantai rujukan jauh bagi pasien di Brebes dan sekitarnya.
1. Layanan Jantung Invasif (Kateterisasi)
Terobosan signifikan akan hadir di layanan jantung. Pada tahun 2025, RSUD Brebes dijadwalkan menerima bantuan alat vital, yaitu Cath Lab, dari Kementerian Kesehatan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Untuk pelayanan jantung, jadi kateterisasi itu kalau orang yang kena serangan jantung dan harus dipasang ring, nanti tidak usah jauh-jauh. Di RSUD Brebes sudah bisa dikerjakan,” jelas Dr. Aris.
Ini berarti pasien serangan jantung akut tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke Semarang atau Purwokerto untuk tindakan pemasangan ring (stent), mempercepat penanganan dan meningkatkan peluang keselamatan pasien.
2. Layanan Kanker (Kemoterapi)
RSUD Brebes juga siap menjadi pusat penanganan Kanker regional. Layanan Kemoterapi sedang dipersiapkan secara matang, dengan target operasional dimulai pada tahun 2026.
Ruangan khusus telah disiapkan, dan Sumber Daya Manusia (SDM) pun telah siap. Dr. Reza, Spesialis Bedah Onkologi, yang telah menyelesaikan pendidikannya, akan menjadi ujung tombak layanan ini. Kehadiran layanan Kemoterapi akan sangat membantu pasien Kanker di wilayah Brebes, Tegal, dan sekitarnya.
Kekuatan RSUD Brebes sebagai Rujukan Regional
Pengakuan terhadap kualitas layanan RSUD Brebes terlihat dari jangkauan pasiennya. Dr. Aris menyebutkan, pasien yang dilayani tidak hanya berasal dari Brebes, tetapi juga dari Cirebon, Pemalang, Pekalongan, Purwokerto, hingga Pati.
Sumber Daya RSUD Brebes Detail
Status Rumah Sakit Tipe B dan BLUD (Tipe tertinggi di tingkat kabupaten)
Dokter Spesialis 54 Orang
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Total Karyawan Sekitar 1.000 Orang
Kapasitas Tempat Tidur 338 Unit
Luas Lahan 4 Hektar
Solusi Permanen untuk Masalah Parkir
Salah satu keluhan klasik yang diakui oleh pihak rumah sakit dan sedang menjadi prioritas perencanaan adalah masalah parkir.
Pihak RSUD Brebes telah menyusun Master Plan untuk pembangunan sarana parkir bertingkat yang ambisius. Solusi yang tengah diusahakan adalah:
Perluasan Lahan: Negosiasi perluasan lahan dengan pihak SD 1 terdekat.
Gedung Parkir Bertingkat: Pembangunan gedung parkir bertingkat yang direncanakan:
Parkir Motor: Gedung bertingkat (direncanakan 3 lantai) dengan parkir pasien di depan dan karyawan di belakang.
Parkir Mobil: Area parkir yang ada saat ini akan dikhususkan untuk mobil pasien dan pengunjung.
“Master plan itu kita akan membangun gedung parkir itu tingkat, nanti, Pak. Yang untuk motor itu kita tingkat, jadi yang ini nanti untuk mobil semua,” tegas Dr. Aris.
Komitmen Pelayanan Terbaik
Mengakhiri wawancara, Dr. Aris menegaskan bahwa semua pengembangan ini berlandaskan pada komitmen layanan.
“Harapan kita… bisa memberikan pelayanan kesehatan untuk warga Brebes ini, ya, memang sesuai standar dan yang menjadi kebanggaan dan kecintaan warga masyarakat Brebes,” tutupnya, seraya mengimbau masyarakat untuk menggunakan nomor hotline pengaduan yang dikelola oleh bagian Humas RSUD Brebes jika terdapat keluhan terkait pelayanan.
Red/Teguh
Jakarta, DN-II Ekosistem inovasi daerah perlu diperkuat menjadi lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Upaya ini penting untuk meningkatkan daya saing nasional. Pasalnya, berdasarkan laporan IMD World Competitiveness Center tahun 2025, daya saing Indonesia menurun dari peringkat 27 pada tahun 2024 menjadi ke-40 dari 69 negara global.
Penjelasan itu ditekankan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus pada acara penganugerahan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 di Kempinski Grand Ballroom Jakarta, Rabu (10/12/2025).
“Pemerintah daerah perlu memperkuat kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, serta mempercepat digitalisasi layanan publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wiyagus menegaskan, dukungan bagi inovator lokal maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis teknologi perlu diperluas melalui insentif, inkubasi, dan pembiayaan inovatif untuk mendorong daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, replikasi praktik inovatif antar-daerah perlu difasilitasi agar dampak inovasi lebih sistemik dan merata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tata kelola cerdas, dan kesejahteraan masyarakat daerah.
Ia menjelaskan, regulasi saat ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk berkreasi dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Langkah tersebut dapat menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, percepatan pembangunan, dan meningkatkan daya saing daerah guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Melalui pengembangan inovasi yang inklusif dan berkeadilan, pemerataan akses serta kesempatan dapat tercapai di seluruh lapisan masyarakat. “Pemerintah perlu melakukan pemetaan potensi daerah secara proaktif agar inovasi yang dihasilkan tepat sasaran, berdampak luas, dan mendorong kontribusi nyata daerah terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan,” terangnya.
Ia mengungkapkan, tahun ini jumlah inovasi yang dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya. Namun, terdapat beberapa catatan seperti laporan inovasi yang masih didominasi dari kawasan Indonesia bagian barat. Selain itu adanya kesenjangan antar-urusan pemerintahan yang didominasi bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu, masih terdapat 15 kabupaten di wilayah Papua yang belum melaporkan inovasi.
“Saya harapkan ini menjadi perhatian bagi kita semua, agar tahun-tahun mendatang menjadi perhatian bersama. Kemudian juga menjadi perbaikan kinerja inovasi pada seluruh lini dan juga tingkatan pemerintahan,” tandasnya.
Turut hadir dalam forum tersebut Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah, serta pejabat terkait lainnya.
Red
Jakarta, DN-II Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Horas Maurits Panjaitan menegaskan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara nasional.
Hal tersebut disampaikannya pada kegiatan Pemutakhiran dan Integrasi Proses Bisnis Perencanaan Anggaran Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Republik Indonesia (RI) yang digelar secara hybrid dari El Hotel, Jakarta Utara, pada 9–10 Desember 2025.
“Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya kita memperkuat tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara nasional,” katanya, Selasa (9/12/2025).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Maurits menjelaskan, peran Kemendagri dan pemerintah provinsi dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 314, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Perda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
“Dan Pasal 315, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD [dan] Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran APBD,” jelasnya.
Ia menambahkan, amanat tersebut ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2021 yang mengatur tata cara evaluasi Rancangan Perda tentang APBD di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Karena itu, penguatan proses bisnis E-Evaluasi APBD dinilai penting untuk menyamakan persepsi antara Kemendagri, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Maurits menyebut pengembangan E-Evaluasi APBD dalam SIPD-RI diarahkan untuk menyediakan aplikasi yang memfasilitasi proses evaluasi APBD sekaligus mendorong integrasinya ke dalam SIPD-RI. Aplikasi tersebut diharapkan membantu para evaluator APBD menjadi lebih terampil.
“Sehingga diharapkan bagi evaluator APBD menjadi mahir dan mampu dalam mengoperasionalkan aplikasi tersebut dalam proses evaluasi APBD pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia berharap penyusunan dan pemutakhiran proses bisnis E-Evaluasi APBD dapat menjadi fondasi peningkatan kualitas APBD sekaligus memperkuat integritas tata kelola keuangan daerah. Ditjen Bina Keuda, lanjutnya, berkomitmen mengawal implementasi SIPD-RI serta memastikan seluruh daerah dapat memanfaatkannya secara optimal.
“Kegiatan hari ini bukan hanya forum diskusi, tetapi momentum penting untuk membangun kesepahaman bersama mengenai arah reformasi perencanaan dan penganggaran daerah,” pungkasnya.
Red
You cannot copy content of this page