Antisipasi hadapi Ancaman Kebakaran Saat Kemarau, Polres Tegal Kota Satukan Kekuatan Lintas Sektoral
TEGAL, DN-II Musim kemarau membawa ancaman meningkatnya kebakaran di Kota Tegal. Kondisi itu mendorong seluruh pemangku kepentingan memperkuat kesiapsiagaan untuk mencegah kebakaran lahan maupun kapal di kawasan pelabuhan.
Sebagai langkah antisipasi, Polres Tegal Kota menginisiasi Rapat Koordinasi Lintas Sektoral yang dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI, BPBD, Damkar, Pelindo, PDAM, dan stakeholder terkait guna menyamakan langkah mitigasi serta mempercepat respons saat terjadi kebakaran,Rabu (5/8/2026)
Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa Cahya mengatakan ancaman kebakaran di Kota Tegal tidak hanya berasal dari lahan kering, tetapi juga kawasan pelabuhan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran kapal.
“Potensi kebakaran meningkat sehingga seluruh instansi harus memiliki persepsi yang sama. Penanganannya tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus terintegrasi mulai dari pencegahan, mitigasi hingga penanggulangan di lapangan,” kata AKBP Heru Antariksa
Berdasarkan pemetaan Pemerintah Kota Tegal, terdapat empat dari 27 kelurahan yang masuk kategori rawan kebakaran. Kondisi tersebut menjadi dasar penyusunan langkah mitigasi dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, relawan, hingga masyarakat.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Polres Tegal Kota juga mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas untuk melakukan edukasi, pemetaan wilayah rawan, serta meningkatkan kegiatan sambang kepada masyarakat. Selain itu, kendaraan Armoured Water Cannon (AWC) disiagakan sebagai dukungan apabila armada pemadam kebakaran membutuhkan tambahan pasokan air saat terjadi kebakaran.
“Kami akan memberdayakan seluruh potensi yang ada. Bhabinkamtibmas, tiga pilar, relawan hingga stakeholder harus menjadi satu kekuatan dalam mencegah maupun menangani kebakaran,” tegas Kapolres.
Mewakili Wali Kota Tegal, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Tegal, M. Afin, mengatakan meningkatnya jumlah kebakaran menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD maupun Damkar, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Sebagian besar kebakaran dipicu aktivitas manusia. Karena itu upaya pencegahan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat harus terus diperkuat,” ujarnya.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Tegal, M. Mabrur, menambahkan pemerintah telah menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan dan Kebakaran. Sejumlah langkah mitigasi telah dijalankan, mulai dari larangan membakar sampah sembarangan, distribusi air bersih, pengajuan pembangunan empat sumur bor di kawasan pesisir, hingga patroli relawan di wilayah rawan kebakaran.
Di sektor maritim, General Manager Pelindo Tri Sugiyatno mengingatkan bahwa kawasan pelabuhan memiliki risiko tinggi karena sebagian besar kapal dalam kondisi kosong saat malam hari. Menurutnya, pengawasan rutin dan patroli perlu ditingkatkan untuk mencegah kebakaran yang kerap dipicu percikan api maupun kelalaian manusia.
Pelindo juga mengusulkan agar kendaraan pemadam kebakaran disiagakan di kawasan pelabuhan. Selain mobil pemadam, kapal tunda (tugboat) dinilai efektif digunakan untuk mendorong kapal yang terbakar sekaligus menyemprotkan air agar api tidak merambat ke kapal lain. ( S. Bimantoro )
Brebes, DN-II Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana pada musim kemarau, Polres Brebes bersama Pemerintah Kabupaten Brebes menggelar Apel Kesiapsiagaan Tanggap Bencana dan Penggelaran Sarana Prasarana (Sarpras) Kabupaten Brebes Tahun 2026, Rabu (5/8/2026), di Lapangan Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Brebes AKBP Muhammad Ali Akbar, S.I.K., M.Si. dan dihadiri unsur Forkopimda, TNI, Polri, BPBD, para camat, serta instansi terkait sebagai bentuk sinergi dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Kabupaten Brebes.
Dalam amanatnya, Kapolres Brebes menyampaikan apresiasi kepada BPBD Kabupaten Brebes dan seluruh pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan apel kesiapsiagaan sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam mengantisipasi potensi bencana, khususnya pada musim kemarau.
Kapolres menjelaskan bahwa berdasarkan prakiraan BMKG, sebagian besar wilayah Kabupaten Brebes telah memasuki musim kemarau sejak Mei 2026 dan saat ini berada pada puncak musim kemarau dengan durasi yang cukup panjang. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan yang harus diantisipasi secara bersama-sama.
Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan Kabupaten Brebes masih memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap bencana kekeringan. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 66 desa di 11 kecamatan terdampak kekeringan, sementara pada tahun 2024 masih terjadi di 32 desa pada 9 kecamatan. Hingga akhir Juli 2026, telah terdapat empat desa di dua kecamatan yang mengajukan distribusi air bersih serta enam titik kebakaran hutan dan lahan yang berhasil ditangani.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Melalui apel kesiapsiagaan ini, Kapolres berharap koordinasi dan sinergi seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, media hingga masyarakat, semakin solid dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Menurutnya, kesiapsiagaan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan peralatan, tetapi juga komunikasi yang cepat, kerja sama yang kuat, dan kepedulian seluruh pihak.
Kegiatan apel dilanjutkan dengan penggelaran dan pengecekan sarana prasarana penanggulangan bencana sebagai bentuk kesiapan personel maupun peralatan dalam memberikan respons cepat apabila terjadi bencana di wilayah Kabupaten Brebes.
“Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh unsur yang terlibat semakin siap, sigap, dan terkoordinasi dalam melindungi masyarakat serta meminimalkan dampak bencana selama musim kemarau Tahun 2026,” terang Kapolres Brebes disela sela acara.
Kapolres Brebes AKBP Muhammad Ali Akbar, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
“Apel kesiapsiagaan ini merupakan langkah nyata untuk memastikan personel, sarana prasarana, serta koordinasi lintas instansi benar-benar siap menghadapi potensi kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau 2026,” tutupnya. Red/Casroni
Brebes, DN-II Program Bhakti Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) di Sekolah Rakyat Kabupaten Brebes terus berlanjut dengan berbagai materi pembinaan karakter yang bertujuan membentuk generasi muda yang disiplin, mandiri, dan berintegritas. Pada kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Rabu (05/08/2026).
Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian memberikan materi bertema “Life Management” kepada seluruh siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Brebes.
Materi tersebut disampaikan sebagai bekal bagi para siswa agar mampu mengelola kehidupan sehari-hari secara teratur, bertanggung jawab, dan produktif selama menempuh pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah berasrama. Para Taruna dan Taruni Akpol menjelaskan bahwa kemampuan mengelola diri merupakan salah satu kunci utama dalam meraih keberhasilan, baik dalam bidang akademik maupun kehidupan bermasyarakat.
Dalam penyampaiannya, para Taruna menekankan bahwa life management tidak hanya berkaitan dengan mengatur aktivitas harian, tetapi juga mencakup kemampuan menetapkan prioritas, memanfaatkan waktu secara efektif, serta membangun kebiasaan positif yang dilakukan secara konsisten. Dengan pengelolaan diri yang baik, seseorang akan lebih mudah mencapai tujuan, meningkatkan prestasi, serta mampu menghadapi berbagai tantangan dengan sikap yang positif.
Melalui materi ini, para siswa diajak memahami pentingnya menyusun jadwal kegiatan sehari-hari, membagi waktu antara belajar, beribadah, beristirahat, berolahraga, serta mengikuti berbagai aktivitas sekolah secara seimbang. Para Taruna juga memberikan contoh penerapan manajemen waktu yang efektif melalui pengalaman mereka selama menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian yang menuntut kedisiplinan tinggi dalam setiap aktivitas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Selain penyampaian teori, kegiatan dikemas secara interaktif melalui sesi diskusi, tanya jawab, dan berbagi pengalaman sehingga para siswa dapat memahami pentingnya membangun kebiasaan disiplin sejak usia dini. Suasana pembelajaran berlangsung penuh semangat, dengan para siswa aktif mengikuti setiap materi yang disampaikan.
Melalui pembinaan Life Management, diharapkan seluruh siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Brebes mampu meningkatkan disiplin diri dalam menjalankan setiap kegiatan serta memiliki manajemen waktu yang baik. Kemampuan tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, serta mampu memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengembangkan potensi diri.
Pihak Sekolah Rakyat Kabupaten Brebes menyampaikan apresiasi kepada Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian atas dedikasi dan kepedulian mereka dalam memberikan pembinaan karakter kepada peserta didik. Materi yang diberikan dinilai sangat relevan dengan kebutuhan siswa, terutama dalam membentuk pola hidup yang teratur dan bertanggung jawab selama menjalani pendidikan di lingkungan asrama.
Kegiatan ini juga mendapat sambutan yang sangat antusias dari para siswa. Mereka mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran dengan penuh perhatian, aktif berdiskusi, serta termotivasi untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Antusiasme tersebut menunjukkan tingginya semangat belajar para siswa dalam membentuk karakter yang lebih baik.
Program Bhakti Taruna Akademi Kepolisian di Sekolah Rakyat Kabupaten Brebes diharapkan terus memberikan manfaat nyata bagi para peserta didik. Melalui pembinaan karakter yang berkesinambungan, para siswa diharapkan tumbuh menjadi generasi yang memiliki disiplin tinggi, mampu mengelola waktu secara efektif, berintegritas, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Red
JAKARTA, DN-II Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melepas keberangkatan Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa, (4/8/2026). Momen tersebut sekaligus menandai berakhirnya rangkaian kunjungan resmi PM Anutin di Indonesia.
Setibanya di pangkalan udara, Presiden Prabowo bersama PM Anutin berjalan berdampingan menuju tangga pesawat sebelum memberikan penghormatan terakhir. Prosesi keberangkatan ini turut diiringi oleh penghormatan khidmat dari pasukan jajar kehormatan.
Pejabat yang Hadir
Sejumlah pejabat tinggi kedua negara turut hadir di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma untuk melepas keberangkatan PM Anutin, antara lain:
Dari Pihak Indonesia:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago
Menteri Luar Negeri Sugiono
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya
Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand Hari Prabowo
Dari Pihak Thailand:
Duta Besar Kerajaan Thailand untuk RI Prapan Disyatat
Wakil Tetap Thailand untuk ASEAN Prinat Apirat
Atase Pertahanan Thailand untuk Indonesia Kolonel Sittirat Pusongchai
Momentum Bersejarah Kemitraan Bilateral
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kunjungan resmi PM Anutin Charnvirakul ke Indonesia ini tercatat sebagai kunjungan resmi perdana seorang Perdana Menteri Thailand dalam 15 tahun terakhir.
Rangkaian kunjungan ini dinilai sebagai tonggak dan momentum penting dalam mempererat hubungan persahabatan, serta memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Thailand di berbagai sektor di masa mendatang. Ted
Jakarta, DN-II Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. menghadiri kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Kehadiran Wapang TNI dalam kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen TNI untuk terus memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang profesional serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kemajuan bangsa.
Penyampaian LHP oleh BPK RI menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di setiap kementerian dan lembaga negara. Melalui hasil pemeriksaan tersebut, diharapkan seluruh instansi dapat terus meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Panglima TNI Saksikan Langsung Ketangguhan Prajurit dalam Latihan KDOL Latihan Terintegrasi TNI 2026
Riau, DN-II Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyaksikan pelaksanaan latihan Kelompok Depan Operasi Linud (KDOL) dalam rangka Latihan Terintegrasi TNI 2026 yang digelar di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Selasa (4/8/2026).
Latihan tersebut melibatkan pesawat CN 235 TNI AU, personel Brigif 17/Sakti Budi Bhakti dan personel Denmatra 2 Korpasgat sebagai unsur KDOL yang bertugas menyiapkan daerah pendaratan pasukan lintas udara. Latihan yang dilaksanakan pada malam hari ini menuntut tingkat ketelitian dan profesionalisme tinggi sehingga hanya melibatkan prajurit terpilih, sekaligus menguji kesiapan alutsista dan satuan TNI dalam mendukung Operasi Militer untuk Perang (OMP).
Di sela pelaksanaan latihan, Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menjelaskan bahwa latihan terintegrasi TNI ini menjadi sarana untuk menguji efektivitas sistem komando dan pengendalian TNI dalam operasi gabungan. “Yang diharapkan di sini adalah pimpinan TNI, dalam hal ini Panglima TNI bisa melaksanakan komando dan pengendalian dalam setiap operasi langsung sampai dengan unit yang terkecil, sampai dengan unit yang terbawah,” jelas Kapuspen TNI.
Kapuspen TNI menambahkan, seluruh rangkaian latihan tersebut mencerminkan kesiapan TNI dalam menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang. “Kita siap melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang operasi militer untuk perang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan titik terluar dan titik terpencil sekalipun,” ujar Kapuspen TNI.
Pelaksanaan latihan KDOL dalam Latihan Terintegrasi TNI 2026 menjadi wujud komitmen TNI untuk terus meningkatkan kesiapan operasional, memperkuat interoperabilitas antarmatra, serta menyempurnakan kemampuan komando dan pengendalian dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman. Red
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Jakarta, DN-II Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI (IKKT) Pragati Wira Anggini memperingati Hari Ulang Tahun ke-60 dengan menggelar acara puncak di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Peringatan tahun ini mengusung tema “Bersama Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga TNI Berkualitas Menuju Indonesia Maju”, yang mencerminkan semangat kebersamaan dalam membangun keluarga TNI yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Acara dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto selaku Pembina Utama, didampingi Ketua Umum IKKT Ny. Evi Agus Subiyanto.
Panglima TNI dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas peran strategis IKKT dalam mendampingi keluarga besar TNI. Panglima berharap HUT ke-60 menjadi momentum bagi seluruh anggota IKKT untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. “Selamat ulang tahun ke-60 kepada seluruh keluarga besar IKKT Pragati Wira Anggini. Enam puluh tahun merupakan perjalanan panjang yang mencerminkan dedikasi, pengabdian, dan kesetiaan dalam mendampingi prajurit serta membangun keluarga besar TNI yang tangguh,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum IKKT Ny. Evi Agus Subiyanto menyampaikan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam mendukung pengabdian prajurit sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. “Sebagai istri prajurit, upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas menuntut kita untuk terus beradaptasi dan berinovasi dengan mendorong terciptanya keluarga TNI yang mandiri, berilmu, dan berakhlak mulia, kita tidak hanya memperkokoh ketahanan internal TNI, tetapi juga memberikan kontribusi nyata sebagai fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Maju,” tegasnya.
Acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Pembina Utama dan Ketua Umum IKKT, yang kemudian diserahkan kepada Ny. Septina Yashin, anggota IKKT Cabang II Sops TNI sekaligus pendiri Hoki Kids, pusat terapi tumbuh kembang anak yang memiliki tujuh klinik yang tersebar di Jakarta.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Peringatan HUT ke-60 juga dimeriahkan dengan penampilan tari tradisional, Kaltanita Voice dari IKKT PWA CBS VII Bais TNI, Simfoni Lagu dan Nada dari IKKT PWA CBS II Kogabwilhan I, serta Tari Kolosal dari IKKT PWA CBS XIII Paspampres. Selain itu, Ketua Umum IKKT menyapa anggota IKKT PWA Penghubung Luar Negeri yang mengikuti kegiatan melalui video conference. Red
#tniprima #tniprofesional #indonesiaemas2045
Pekanbaru, DN-II Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau segera mempercepat pembentukan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC). Langkah tersebut dinilai menjadi kunci penguatan penanggulangan TBC dari tingkat desa dan kelurahan melalui percepatan penemuan kasus, pendampingan pasien, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat.
“Mungkin nanti dalam kesempatan tertentu saya juga akan zoom dengan para bupati dan wali kota yang ada di Provinsi Riau untuk meyakinkan bahwa pembentukan Desa Siaga ini benar-benar akan memberikan kontribusi terhadap penanggulangan tuberkulosis,” ujarnya dalam Dialog Interaktif dan Koordinasi Bersama Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau guna Memperkuat Dukungan Multisektor dalam Upaya Penanggulangan TBC di RSUD Arifin Achmad, Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (4/8/2026).
Wiyagus menyoroti masih rendahnya capaian pembentukan Desa Siaga TBC di Provinsi Riau. Hingga kini baru terbentuk dua desa atau sekitar 0,11 persen dari total desa dan kelurahan di Provinsi Riau. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat koordinasi lintas sektor agar pembentukan Desa dan Kelurahan Siaga TBC dapat segera direalisasikan.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut bergantung pada sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dinas kesehatan, serta para pemangku kepentingan. Kolaborasi yang kuat akan membuat penanggulangan TBC lebih terstruktur dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Selain itu, Wiyagus meminta para camat, lurah, dan kepala desa mengambil peran aktif dalam memimpin upaya penanggulangan TBC di wilayah masing-masing. Ia menegaskan, pembentukan Desa Siaga harus disertai langkah nyata, mulai dari penemuan kasus secara aktif, pendampingan pasien hingga tuntas berobat, sampai peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya TBC.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Di sini ada Pak Camat yang mendengar langsung tentang data dan juga apa yang saya arahkan hari ini. Segera bentuk, Pak,” tegasnya.
Wiyagus juga berharap komitmen kepala daerah dapat memperkuat pelaksanaan program penanggulangan TBC hingga tingkat RT dan RW. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor akan mempercepat pencapaian target pengendalian TBC di Provinsi Riau.
“Kalau itu sudah dilaksanakan, insyaallah apa yang kita inginkan semuanya akan bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus, Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau S.F. Hariyanto, anggota Komisi IX DPR RI Maharani, dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar. Red
Jakarta, DN-II Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) memprioritaskan peningkatan kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagai langkah memperkuat Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). BSKDN menegaskan, IPKD merupakan instrumen untuk mengukur kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, bukan sekadar mengejar capaian nilai indeks.
Hal tersebut ditegaskan Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2026 Provinsi Bali yang digelar secara virtual dari Kantor BSKDN, Senin (3/8/2026).
“IPKD hadir untuk memberikan gambaran mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Yang harus menjadi fokus pemerintah daerah adalah meningkatkan kualitas tata kelola keuangannya, sehingga nilai IPKD akan meningkat seiring dengan membaiknya kinerja,” ujar Yusharto.
Yusharto menjelaskan, pengukuran IPKD merupakan manifestasi kebijakan berbasis riset dalam kerangka pembinaan tata kelola keuangan daerah. Karena itu, hasil pengukuran IPKD perlu dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi untuk mendorong perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Menurutnya, peningkatan nilai IPKD akan mengikuti meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, bukan sebaliknya.
“Saya sependapat bahwa bukan angkanya yang kita tingkatkan. Skor IPKD mengikuti kinerja pengelolaan keuangan daerah, bukan sebaliknya. Yang harus diperkuat adalah kualitas pengelolaan keuangan daerah itu sendiri,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan, pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penyerapan anggaran, hingga laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) satu tahun sebelum tahun berjalan. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia menambahkan, IPKD memiliki sejumlah manfaat strategis, antara lain mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam periode tertentu, mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah, menjadi dasar publikasi capaian kinerja kepada masyarakat, memberikan apresiasi kepada daerah berkinerja terbaik, serta memperkuat peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah.
Pada pelaksanaan IPKD Tahun Anggaran 2025 Tahun Ukur 2026, BSKDN juga melakukan sejumlah penyempurnaan, meliputi penambahan indikator pada dimensi perencanaan dan penganggaran, penguatan indikator transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyempurnaan dimensi penyerapan dan capaian kinerja anggaran belanja daerah, serta penguatan mekanisme verifikasi dan validasi hasil pengukuran.
Menurutnya, berbagai penyempurnaan tersebut dilakukan agar hasil pengukuran IPKD semakin akurat, kredibel, dan mampu menggambarkan kondisi riil pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Yusharto berharap FGD Pengukuran IPKD Tahun 2026 dapat menjadi momentum untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan pemahaman pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Bali mengenai pelaksanaan pengukuran IPKD.
“Melalui FGD ini kami berharap terbangun kesamaan persepsi dan meningkatnya pemahaman pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pengukuran IPKD,” pungkasnya. Red
Biak Numfor, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan data kependudukan yang akurat menjadi fundamen utama dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Biak Numfor, Papua, selama tiga hari, mulai Jumat (31/7/2026) hingga Minggu (2/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Mendagri didampingi Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Nuh Al Azhar. Kehadiran keduanya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya pemerintah mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus memperkuat pemanfaatan data biometrik kependudukan sebagai dasar penetapan penerima bansos.
Saat memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor di Kompleks Kantor Bupati, Brambaken, Distrik Samofa, Jumat (31/7/2026), Mendagri menegaskan, persoalan ketidaktepatan sasaran bansos dapat diatasi melalui integrasi data kependudukan yang akurat dan terverifikasi. “Dengan sistem itu bisa membaca lebih tepat dan lebih akurat siapa yang layak menerima bantuan sosial dan siapa yang tidak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemutakhiran data difokuskan pada masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4 sebagai kelompok prioritas penerima berbagai program perlindungan sosial pemerintah. Menurutnya, pemanfaatan data biometrik akan meningkatkan akurasi penetapan penerima manfaat sekaligus meminimalkan potensi kesalahan penyaluran.
Adapun Biak Numfor merupakan salah satu daerah prioritas nasional dalam perluasan implementasi SPBE yang ditargetkan berjalan sebelum pertengahan Agustus 2026. Karena itu, Mendagri meminta seluruh perangkat daerah, aparat kampung, hingga kader Posyandu berperan aktif mengawal proses pemutakhiran data yang akan dilakukan oleh tim teknis di lapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Di sela kunjungan kerja tersebut, Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar memimpin kick-off meeting digitalisasi bansos bersama jajaran Pemkab Biak Numfor. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah (Pemda) dalam menyiapkan agen pendamping yang akan menjadi ujung tombak proses pendataan calon penerima bantuan sosial.
“Keberhasilan digitalisasi bantuan sosial tidak hanya bergantung pada aplikasi atau teknologi yang digunakan, tetapi terutama pada kualitas data kependudukan yang menjadi fondasinya,” ujar Nuh.
Ia mengingatkan seluruh agen pendamping agar memastikan setiap data yang dihimpun dari masyarakat akurat, mutakhir, dan telah melalui proses validasi. Menurut Nuh, data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil merupakan referensi identitas tunggal yang menjadi fondasi SPBE sekaligus rujukan utama berbagai layanan publik, termasuk penyaluran bansos. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dipadukan dengan verifikasi biometrik memungkinkan proses validasi penerima manfaat dilakukan secara lebih presisi, sehingga mampu meminimalkan data ganda, identitas fiktif, maupun penerima yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria.
Lebih lanjut, ia menegaskan, Ditjen Dukcapil akan terus memperkuat kolaborasi dengan Pemda melalui penyediaan data yang aman, pendampingan teknis, serta pemanfaatan Dashboard Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna mendukung pemutakhiran data secara berkelanjutan. “Digitalisasi bansos bukan sekadar mengubah proses manual menjadi digital, tetapi membangun ekosistem pelayanan publik yang berbasis satu data kependudukan,” kata Nuh.
Menurutnya, keseragaman penggunaan data kependudukan sebagai referensi antarinstansi akan menghasilkan layanan publik yang lebih cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai tindak lanjut kunjungan tersebut, Ditjen Dukcapil bersama Pemkab Biak Numfor menyelenggarakan kelas teknis bagi aparatur dari Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Puluhan peserta ditetapkan sebagai agen digitalisasi bansos dan memperoleh pendampingan langsung dalam pengoperasian aplikasi pendaftaran calon penerima bantuan melalui telepon pintar.
Selain pelatihan, Ditjen Dukcapil juga menyerahkan sejumlah dukungan teknis kepada Pemkab Biak Numfor. Hal itu di antaranya perangkat VSAT Starlink berbasis satelit orbit rendah bumi, data by name by address (BNBA) yang telah dienkripsi beserta panduan dekripsinya, serta akses Dashboard SIAK untuk mendukung pemantauan dan pemutakhiran data kependudukan secara real time. Red
You cannot copy content of this page
Detik Nasional com
Dapatkan kabar terkini dengan konten terkurasi dan berita utama terbaru yang dikirimkan langsung ke kotak masuk Anda. Langganan sekarang agar selalu terdepan dan jangan sampai ketinggalan!