MAJALENGKA, DN-II Alih-alih berfokus pada kesejahteraan publik, kinerja sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka dinilai telah melenceng jauh dari amanah rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diduga kuat sengaja dimanfaatkan hanya untuk memuluskan program berbasis kepentingan kelompok, lewat modus kongkalikong proyek dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa.
Dugaan praktik lancung tersebut mencuat dalam diskusi kritis yang berlangsung hangat di Sewangi Coffee, Majalengka, pada Jumat (15/5/2026). Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Perencanaan SDM IWO Indonesia berinisial ES, sejumlah pimpinan redaksi (Pimred) media, mantan pejabat, mantan kepala dinas, pengusaha, serta tokoh masyarakat setempat.
Modus “Penyanderaan” Anggaran Dinas
Dalam perbincangan yang berlangsung tajam tersebut, para tokoh membongkar alur dugaan praktik korupsi sistemik berupa pengondisian proyek (ploting) anggaran daerah.
Menurut narasumber dalam diskusi tersebut, modus operandi ini dimulai dari tahapan perencanaan di tingkat legislatif. Program atau proyek milik dinas tertentu sengaja diancam tidak akan disetujui (di-ACC) oleh oknum anggota dewan jika kepala dinas menolak memindahkan plot proyek ke wilayah yang diinginkan oknum tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Terjadi semacam simbiosis mutualisme haram. Setelah kepala dinas terpaksa tunduk demi kelancaran pengesahan anggaran, oknum dewan akan mengunci program tersebut. Imbalannya, oknum dewan mendapatkan jatah proyek yang nantinya diturunkan kepada pengusaha atau pihak ketiga yang sudah disiapkan,” ungkap salah satu peserta diskusi.
Aliran Fee 20% dan Politisasi Desa
Lebih lanjut, diskusi tersebut mengungkap adanya aturan main terselubung yang sudah dipahami oleh pengusaha rekanan. Tanpa perlu kesepakatan tertulis di awal, diduga terdapat jatah atau fee sebesar 20 persen yang mengalir kembali dari pengusaha kepada oknum dewan tersebut.
Bukan hanya sekadar keuntungan finansial, proyek ini juga ditengarai kuat disusupkan ke desa-desa yang sudah dikondisikan sebagai instrumen politik jangka panjang.
Dengan memfasilitasi proyek titipan ini, oknum dewan bermaksud mengamankan suara dari kepala desa dan masyarakat untuk kepentingan pemilu atau kampanye berikutnya. Sebaliknya, biaya politik oknum tersebut ikut disokong oleh pengusaha yang mendapat jatah proyek.
Kehilangan Sensitivitas Terhadap Rakyat
Kondisi inilah yang dinilai membuat para pejabat eksekutif dan oknum anggota legislatif di Majalengka kehilangan sensitivitas terhadap kebutuhan riil masyarakat bawah. Program-program kerja yang dilahirkan tidak lagi murni berorientasi pada kemaslahatan publik, melainkan sekadar menjadi alat transaksi atau “bancakan” antara oknum dewan, dinas, dan pengusaha.
Gabungan tokoh masyarakat dan insan pers yang hadir dalam pertemuan tersebut sepakat akan terus mengawal isu ini. Mereka mendesak adanya pembenahan total dalam tata kelola anggaran di Kabupaten Majalengka agar hak-hak masyarakat tidak terus dikorbankan demi syahwat politik dan finansial pribadi segelintir oknum.
Reportase: Tim Redaksi
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
