TANGERANG SELATAN, DN-II Tata kelola proyek di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Tangerang Selatan kini menjadi sorotan tajam. Selain dugaan cacat hukum pada proyek bernilai miliaran rupiah, publik dikejutkan dengan praktik janggal petugas pelayanan informasi yang menggunakan kartu pers saat menghadapi konfirmasi awak media.
Diplomasi ‘Kartu Pers’ di Meja Birokrasi
Insiden ganjil terjadi pada Kamis (26/2/2026), saat sejumlah redaksi media massa mencoba melakukan konfirmasi resmi melalui saluran Call Center Citata Tangsel. Bukannya mendapatkan jawaban teknis terkait isu pembangunan, petugas berinisial WS justru mengirimkan foto kartu identitas “Wartawan Muda” miliknya kepada peliput.
“Kebetulan saya dulunya juga pernah di media, Bang,” tulis WS dalam pesan singkatnya.
Langkah ini dinilai sebagai upaya “intimidasi halus” atau pengkondisian agar awak media melunak. Secara etika, penggunaan identitas pers oleh staf instansi pemerintah saat menjalankan tugas kedinasan merupakan pelanggaran serius terhadap independensi, sekaligus menabrak SOP pelayanan informasi publik yang seharusnya transparan dan profesional.
Proyek SMPN 21: Pemenang Tanpa SBU?
Investigasi mendalam mengungkap kejanggalan pada proyek pembangunan SMPN 21 yang dikerjakan oleh PT Rajawali Aries Kreasindo. Proyek senilai Rp 12,5 miliar ini diduga kuat menabrak aturan pengadaan barang dan jasa.
Berdasarkan data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Sertifikat Badan Usaha (SBU) perusahaan tersebut baru terbit pada 13 Oktober 2025. Padahal, penetapan pemenang proyek telah dilakukan jauh sebelumnya, yakni pada Juli 2025.
Analisis Hukum: Merujuk pada UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, kepemilikan SBU adalah syarat mutlak bagi penyedia jasa. Jika perusahaan belum memiliki SBU aktif saat proses pemilihan, maka kontrak tersebut berpotensi “batal demi hukum” karena cacat administrasi yang substansial.
Dugaan ‘Proyek Pengantin’ dan Lemahnya Pengawasan
Selain SMPN 21, DCKTR Tangsel juga dihantam isu miring terkait pembagian paket proyek Penunjukan Langsung (PL) yang diduga dijadikan alat untuk membungkam kontrol sosial. Muncul pula kecurigaan adanya “spesifikasi teknis yang dikunci” pada tender strategis tahun 2026 guna memenangkan rekanan tertentu atau yang lazim disebut sebagai “perusahaan pengantin”.
Kinerja pengawasan tata ruang pun tak luput dari kritik. Menjamurnya gudang industri ilegal di wilayah perbatasan menimbulkan spekulasi adanya praktik gratifikasi yang membuat fungsi penegakan aturan terkesan mandul, meski serapan anggaran proyek fisik terus berjalan.
Menanti Nyali Kejati Banten
Hingga berita ini diturunkan, pimpinan DCKTR Tangerang Selatan terkesan tertutup dan sulit ditemui untuk memberikan klarifikasi resmi. Publik kini mendesak transparansi dan mendorong Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk masuk melakukan penyelidikan jika ditemukan indikasi kerugian negara.
(Tim Red)
About the Author
Eksplorasi konten lain dari Detik Nasional
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
