BREBES, DN-II Peredaran obat keras golongan daftar G, yang populer dengan sebutan “Warung Aceh”, kini memasuki babak baru di Kabupaten Brebes. Tak lagi sekadar transaksi konvensional, para bandar mulai memanfaatkan ranah digital untuk mengedarkan barang haram tersebut, dengan target utama generasi muda dan pelajar.
Pergeseran modus operandi ini menjadi tantangan berat bagi aparat penegak hukum. Haditopo, anggota tim pengawasan obat terlarang Kabupaten Brebes, mengungkapkan bahwa jejak digital para pelaku seringkali terputus, sehingga sulit untuk menyentuh bandar besar di atasnya.
Putusnya Mata Rantai Distribusi
Menurut Haditopo, mekanisme peredaran daring (online) sengaja dirancang untuk memutus pelacakan sumber barang. Hal ini membuat pihak kepolisian dan kejaksaan harus bekerja ekstra keras dalam melakukan pengembangan kasus.
“Ini tantangan besar bagi kami. Peredaran online memutus jejak mekanisme sumber barang dan identitas pemain utama di wilayah ini,” ujar Haditopo saat memberikan keterangan di Brebes, Rabu (7/1).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meski sulit dilacak, ia menegaskan bahwa penegakan hukum tidak akan kendor. Para pengedar yang tertangkap terancam sanksi berat sesuai Undang-Undang Kesehatan. “Hukuman maksimal bisa mencapai 10 tahun penjara atau denda hingga miliaran rupiah. Di Brebes, tuntutan jaksa akan sangat tegas, menyesuaikan skala kasusnya,” imbuhnya.
Mengincar Pelajar: Orang Tua Diminta Waspada
Jenis obat seperti Tramadol, Trihexyphenidyl (Trihex), dan Diazepam kini menghantui kalangan pelajar. Efek samping obat-obat ini tidak hanya merusak kesehatan saraf, tetapi juga memicu gangguan ketertiban sosial akibat perubahan perilaku penggunanya.
Pihak berwenang meminta orang tua untuk mendeteksi dini jika terdapat anomali pada perilaku anak, seperti:
Instabilitas Emosi: Mudah marah atau meledak-ledak tanpa alasan.
Perubahan Kepribadian: Menjadi sangat tertutup (introvert) secara mendadak.
Perilaku Agresif: Cenderung kasar terhadap orang di sekitar.
Penurunan Kesadaran: Sering terlihat linglung yang berisiko memicu kecelakaan lalu lintas.
Urgensi Rumah Sakit Khusus Ketergantungan Obat
Melihat tren kasus yang terus meningkat, muncul dorongan agar Kabupaten Brebes memiliki fasilitas medis khusus seperti Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO). Saat ini, penanganan medis bagi korban ketergantungan masih menyatu dengan rumah sakit umum, yang dinilai kurang spesifik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Jika skalanya sudah masif, idealnya ada fasilitas khusus agar penanganan lebih intensif. Kita perlu menyelamatkan masyarakat yang terpapar sebelum kondisi fisik dan mental mereka rusak permanen,” tegas Haditopo.
Pemerintah Kabupaten Brebes bersama tim gabungan berkomitmen terus memperketat pengawasan, mulai dari pintu masuk distribusi hingga ke tangan konsumen, guna memutus rantai peredaran obat terlarang ini hingga ke akarnya.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperwaskim) mencatatkan capaian signifikan dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat sepanjang tahun 2025. Sebanyak 973 unit rumah telah berhasil diintervensi melalui program rehabilitasi pascabencana maupun peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Kepala Dinperwaskim Kabupaten Brebes, La Ode Vindar Aris Nugroho, AP, M.Si, didampingi H. Irfanudin, menyampaikan bahwa langkah masif ini merupakan komitmen pemerintah untuk menjamin keamanan tempat tinggal warga, terutama bagi mereka yang terdampak bencana dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Penanganan Cepat di Kawasan Bencana
Salah satu fokus utama tahun ini adalah pemulihan pascabencana, khususnya di Desa Mendala. Bekerja sama dengan BPBD, Dinperwaskim telah merampungkan sejumlah infrastruktur hunian, di antaranya:
133 Unit Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Perencanaan 120 Unit Hunian Tetap (Huntap) yang siap direalisasikan dalam waktu dekat.
46 Unit Rumah di lokasi bencana skala kecil lainnya, yang terdiri dari 15 pembangunan baru dan 31 perbaikan rusak ringan.
Kolaborasi Multi-Sektor: Kunci Keberhasilan
Keberhasilan rehabilitasi 973 unit rumah ini tidak lepas dari sinergi berbagai sumber pendanaan, mulai dari tingkat pusat hingga sektor swasta. Rincian penanganan tersebut meliputi:
Program Strategis & Alokasi Khusus: * 531 unit melalui BSPS dan Bantuan Keuangan (termasuk di Desa Malahayu).
77 unit di Desa Kedunguter melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
98 unit bersumber dari APBD Kabupaten.
Sinergi CSR & Lembaga Sosial:
70 unit di Desa Tanyamas melalui CSR Bank Jateng.
24 unit melalui dukungan Baznas (Provinsi dan Kabupaten).
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Program Khusus Kawasan: * 40 unit penanganan kawasan kumuh dan 39 unit di wilayah perbatasan Jawa Barat.
Tantangan ke Depan: Belasan Ribu Rumah Masih RTLH
Meski mencatatkan progres positif, Pemerintah Kabupaten Brebes mengakui tantangan di sektor perumahan masih sangat besar. Berdasarkan data terkini, masih terdapat sekitar 12.944 unit rumah yang masuk kategori RTLH dan memerlukan bantuan segera.
Bahkan, potensi angka tersebut bisa melonjak jika mengacu pada data Desil 1-4 (masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah).
“Jika melihat data Desil 1 sampai 4, potensi rumah yang memerlukan perhatian bisa mencapai 41.456 unit. Namun, ini masih merupakan data kasar dari DTKS,” ungkap La Ode Vindar Aris Nugroho.
Guna memastikan bantuan tahun anggaran berikutnya tepat sasaran, pihaknya akan melakukan proses Verifikasi dan Validasi (Verval) faktual di lapangan. Langkah ini diambil untuk menyaring data DTKS secara akurat sebelum menetapkan prioritas penanganan hunian di masa mendatang.
Reporter: Teguh
Brebes, DN-II Upaya mengoptimalkan potensi ekonomi desa memerlukan manajemen yang rapi agar tidak terjadi benturan antarunit usaha. Hal inilah yang ditekankan oleh Masruki Bahro dalam mendorong kolaborasi strategis antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa (Kopdes), dan Kelompok Tani (Poktan) di Desa Sisalam, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Rabu (7/1/2026).
Langkah konkret ini mulai diimplementasikan untuk memastikan setiap lembaga memiliki spesialisasi peran masing-masing. Masruki menjelaskan bahwa kunci keberhasilan ekonomi kerakyatan terletak pada pembagian tugas yang jelas sehingga lembaga-lembaga tersebut dapat berjalan beriringan tanpa saling menjatuhkan.
“Kami kumpulkan ketiga lembaga tersebut untuk memetakan tugas. Tujuannya agar tidak ada tumpang tindih (overlap) usaha. Sebagai contoh, Kopdes diarahkan menangani layanan jasa keuangan seperti BRILink, BUMDes fokus pada penyediaan dana talangan, sementara sektor budidaya diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Tani,” ujar Masruki saat diwawancarai.
Perbedaan Sumber Modal
Terkait permodalan, Masruki merinci bahwa setiap lembaga memiliki sumber pendanaan berbeda yang justru saling melengkapi. Kopdes mengandalkan kekuatan swadaya melalui simpanan pokok dan wajib anggota, sementara BUMDes didukung oleh penyertaan modal pemerintah melalui APBDes.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Meski implementasi di tingkat tapak kerap menemui kendala teknis khas pedesaan, Masruki optimistis bahwa komunikasi intensif dapat menyelesaikan setiap hambatan. Saat ini, Desa Sisalam diproyeksikan menjadi pilot project (proyek percontohan) sebelum konsep kolaborasi ini diadopsi oleh desa-desa lain.
“Sementara kami fokus memperkuat sistem di Sisalam terlebih dahulu. Harapannya, ini bisa menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antarlembaga desa mampu memberikan dukungan penuh bagi kesejahteraan warga,” pungkasnya.
Reporter: Teguh
Bogor, DN-II Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Taklimat Awal Tahun 2026 kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Selasa (06/01/2026).
Pertemuan ini menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah sekaligus penyusunan langkah ke depan di tengah dinamika global yang terus berkembang.
Pada kesempatan itu, Presiden mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran pemerintahan yang dinilai telah menunjukkan inisiatif dan keberanian dalam mengambil keputusan dan bertindak demi kepentingan rakyat.
Presiden juga menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras lebih cepat dari target. Saat ini, cadangan beras pemerintah di gudang Bulog mencapai lebih dari 3 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Presiden pun menegaskan bahwa swasembada pangan dan energi adalah kunci utama kemakmuran dan kedaulatan bangsa.
Selain itu, Presiden turut menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan tepat satu tahun lalu telah berhasil menjangkau 55 juta penerima manfaat, termasuk anak-anak dan ibu hamil. Pengawasan dan penyempurnaan terus dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Mengakhiri taklimatnya, Presiden mengajak seluruh jajaran kabinet untuk tetap fokus dalam memberantas kelaparan dan kemiskinan. Presiden menegaskan bahwa dengan niat yang bersih untuk kepentingan rakyat, pemerintah tidak perlu ragu dalam melangkah demi keselamatan dan masa depan bangsa Indonesia.
Red
Sumber:
BPMI Setpres
Biro Humas Kemensetneg
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
Jakarta, DN-II Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sumatra dan berbagai pihak terkait untuk mempercepat pendataan rumah rusak pascabencana. Pendataan yang cepat dan akurat menjadi kunci utama percepatan penyaluran bantuan pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak.
“Kuncinya adalah data. Data ini, yang mana yang [rusak] ringan, mana yang rusak sedang, mana yang berat. Semua kabupaten/kota,” jelas Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pendataan Kerusakan Rumah, Fasilitas Umum, dan Jumlah Pengungsi Terbaru Pascabencana di Wilayah Sumatra yang digelar secara virtual dari Jakarta, Selasa (6/1/2026).
Mendagri mengatakan Presiden memberikan perhatian besar terhadap percepatan pemulihan pascabencana. Hal ini termasuk bagi masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang agar segera menerima bantuan dan dapat kembali beraktivitas.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan skema bantuan bagi rumah rusak ringan dan sedang. Bantuan tersebut berupa pemberian uang kompensasi sebesar Rp15 juta untuk rusak ringan dan Rp30 juta untuk rusak sedang. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang. Selama menunggu pembangunan huntap, masyarakat dapat tinggal di hunian sementara (huntara) dan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH).
Mendagri menekankan bahwa penyaluran bantuan tidak dapat dilakukan tanpa data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh Pemda segera menetapkan data kerusakan rumah berdasarkan kategori rusak ringan, sedang, dan berat melalui keputusan kepala daerah. Data tersebut kemudian disampaikan kepada gubernur dan diteruskan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Sosial untuk ditindaklanjuti.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Keinginan kita semua, yang rusak ringan dan rusak sedang ini secepat mungkin diberikan bantuan dan pembiayaan agar mereka bisa mulai bekerja, mulai beres-beres,” ujarnya.
Guna mempercepat pendataan, Mendagri mendorong peran aktif aparat desa. Menurutnya, kepala desa atau keuchik merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi warganya secara detail. Dengan demikian, pendataan dapat dilakukan berbasis nama dan alamat tanpa harus menunggu kelengkapan administrasi kependudukan. “Setelah itu diserahkan kepada camat, camat kepada bupati. Bupati nanti merekap semuanya, dan setelah itu membuat semacam SK, daftar korbannya itu,” ujarnya.
Selain itu, Mendagri juga meminta dukungan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membantu pendataan secara cepat melalui jaringan yang dimiliki hingga tingkat kabupaten dan kota. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan pendataan akan berdampak pada lambatnya pencairan bantuan dan berpotensi memperpanjang masa pengungsian, yang dapat menimbulkan persoalan sosial maupun kesehatan.
Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah daerah yang belum menyampaikan usulan data kerusakan. Mendagri mengingatkan Pemda agar memastikan seluruh data disampaikan sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Hal ini terutama untuk menghindari adanya masyarakat terdampak yang tidak menerima bantuan karena tidak diusulkan oleh daerah.
Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah, serta sejumlah kepala daerah di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Red
Banyumas, DN-II Jembatan Gantung Garuda di atas Sungai Lo pasir, Desa Karanggayam, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dibangun bukan hanya sekedar berdiri, namun sebagai nadi kehidupan Rakyat yang diberikan Presiden Prabowo, Senin (5-6/01/2026).
Jembatan sepanjang 50 meter dengan lebar 1,20 meter itu dicek langsung kekuatan dan fungsinya oleh jajaran pejabat Kodam IV/Dip. memastikan benar-benar aman dan bermanfaat bagi rakyat.
Pengecekan lapangan dilakukan oleh Aster Kasdam IV/Diponegoro Kolonel Kav Gede Setiawan, Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Lukman Hakim, serta Dandim 0701/Banyumas Letkol Inf Edward Samosir.
Ketiganya menyusuri jembatan, mengamati konstruksi, hingga berdialog langsung dengan warga penerima manfaat.
Kolonel Kav Gede Setiawan menegaskan, pembangunan jembatan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat pedesaan.
“Kami tidak hanya meninjau, tapi memastikan jembatan ini kuat, aman, dan benar-benar mendukung aktivitas warga. Infrastruktur seperti ini adalah kunci penggerak ketahanan pangan dan ekonomi rakyat,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Lukman Hakim. Menurutnya, jembatan ini akan mempercepat distribusi hasil pertanian warga yang mayoritas menanam padi, jagung, cabai, pisang, kacang tanah, dan singkong.
“Dengan akses yang terbuka, petani tidak lagi terkendala sungai. Waktu, tenaga, dan biaya bisa ditekan. Dampaknya langsung pada kesejahteraan warga,” kata Danrem Kolonel Inf Lukman Hakim.
Dandim 0701/Banyumas, Letkol Inf Edward Samosir juga menambahkan Jembatan Gantung Garuda kini menjadi urat nadi bagi 25 kepala keluarga dengan total 160 jiwa, termasuk akses vital menuju SD Negeri 1 Karanggayam, SMP Negeri 2 Lumbir, hingga SMK Bunda Satria Wangon.
”Anak-anak desa kini menyeberang sungai tanpa rasa takut, bahkan saat musim hujan,” kata Dandim Letkol Inf Edward Samosir.
Ketua RT 01/RW 05 Desa Karanggayam, Jumanto, menyebut kunjungan dan pengecekan langsung pimpinan TNI sebagai bukti kepedulian yang jarang terjadi.
“Kami merasa benar-benar diperhatikan. Bukan hanya dibangunkan jembatan, tapi dicek langsung. Ini jembatan harapan bagi warga kami,” ucapnya dengan nada haru.
Di Karanggayam, Jembatan Gantung Garuda kini bukan sekadar penghubung dua tepi sungai. Jembatan Gantung Garuda ini adalah simbol kehadiran negara, ketegasan kepemimpinan, dan keberpihakan nyata kepada rakyat di pelosok.
Red
Kota Tegal, DN-II Pasca perayaan Natal dan Tahun Baru, Polres Tegal Kota meningkatkan pengamanan dengan menggelar patroli di sejumlah titik rawan di wilayah Kota Tegal.
Kasat Samapta Polres Tegal Kota, Kompol Bambang Sri. D, mengatakan kegiatan patroli ini merupakan upaya pencegahan dini pasca libur panjang.
Menurutnya, kegiatan ini bertujuan mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. 
“Patroli kami gelar untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas sekaligus memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman,” ujarnya, Selasa (6/1/2026).
Fokus patroli Sat Samapta pada titik-titik rawan, mulai dari perbankan, pusat keramaian, hingga kawasan padat aktivitas warga.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Kami juga menyampaikan imbauan kamtibmas, agar kehadiran Polri benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Kompol Bambang.
Ia juga menambahkan, pihaknya akan terus menggelar dan mengoptimalkan kegiatan patroli. Terutama pada waktu rawan seperti akhir pekan yang sering untuk aksi tawuran maupun balap liar
“Upaya ini akan terus kami lakukan, terutama pada akhir pekan, guna mencegah aksi tawuran, balap liar, dan gangguan kamtibmas lainnya,” tutupnya. ( S. Bimantoro )
SINTANG, DN-II Nasionaldetik.com – Pembangunan Listrik Desa (Lisdes) di wilayah perbatasan Kalimantan Barat kini menjadi sorotan tajam. PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kalbar diduga kuat sengaja membiarkan sejumlah proyek mangkrak dan fiktif demi memuluskan pencairan anggaran baru setiap tahunnya. Praktik ini dituding sebagai pola korupsi sistematis yang merugikan hak masyarakat di beranda terdepan NKRI. (6/1/2026).
Dugaan penyelewengan ini memicu reaksi keras dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) GPN 08 dan masyarakat terdampak. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit investigatif terhadap manajemen perencanaan anggaran PLN Kalbar.
Modus Proyek Fiktif dan Infrastruktur “Setengah Hati”
Dugaan korupsi ini mencuat melalui temuan di lapangan terkait proyek yang diduga fiktif di Desa Neraci Jaya dan Desa Sungai Bugau, serta proyek mangkrak di Desa Sungai Kelik. Ketiga wilayah ini berada di Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang.
PLN dituding lebih memprioritaskan pengajuan anggaran baru daripada menuntaskan kewajiban proyek tahun anggaran 2023. Pola yang ditemukan di lapangan menunjukkan adanya pembangunan infrastruktur yang terkesan asal-asalan—seperti pemasangan tiang tanpa kabel, atau kabel yang terpasang namun tidak dialiri arus listrik.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Alasan Teknis yang Dinilai Tidak Logis
Wakil Ketua Ormas GPN 08 DPC Sintang, Arbudin Jauharie, menegaskan bahwa PLN tidak boleh berlindung di balik alasan teknis yang tidak masuk akal untuk menghindari kewajiban menyalakan listrik ke rumah warga.
“Ini bukan sekadar masalah teknis mesin, ini adalah indikasi kejahatan anggaran. Bagaimana mungkin proyek 2023 belum tuntas, tapi anggaran baru terus dikucurkan? Kami menduga perencanaan ini sengaja dibuat ‘cacat’ agar menjadi lahan basah korupsi,” tegas Arbudin.
Ia menambahkan, alasan keterbatasan kapasitas mesin tidak logis karena secara teknis terdapat solusi yang lebih efisien, yakni penarikan jaringan sepanjang 6 kilometer ke Balai Karangan. Namun, solusi ini diduga sengaja diabaikan demi mempertahankan proyek yang berbiaya tinggi.
Kerugian Masyarakat: Lahan Sawit Tergusur, Listrik Tak Kunjung Nyala
Masyarakat di perbatasan kini menanggung kerugian ganda. Selain masih hidup dalam kegelapan, lahan sawit produktif milik warga telah dibersihkan (land clearing) untuk jalur kabel yang nyatanya hingga kini tidak berfungsi.
Negara ditaksir telah menggelontorkan miliaran rupiah, namun hasilnya hanya deretan tiang besi yang menjadi “monumen kegagalan” PLN di perbatasan Indonesia-Malaysia.
Tuntutan Penegakan Hukum
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PLN Kalbar belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan tersebut. Bungkamnya pihak PLN semakin memperkuat desakan publik untuk langkah hukum lebih lanjut.
Berdasarkan temuan tersebut, DPD GPN 08 Kalimantan Barat menyatakan tuntutan tegas:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
KPK segera memanggil dan memeriksa pimpinan perencanaan PLN Kalbar.
BPK melakukan Audit Investigatif menyeluruh terhadap alokasi dana Lisdes di Kabupaten Sintang tahun 2023-2026.
Kementerian BUMN segera mengevaluasi dan mencopot jajaran direksi PLN Kalbar yang dinilai gagal mengelola proyek strategis nasional.
Laporan: Tim Redaksi Nasionaldetik / Prima
BREBES, DN-II Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Brebes sukses mencatatkan capaian gemilang dalam pengumpulan dana masyarakat sepanjang tahun 2025. Hingga tutup buku, total donasi yang terkumpul menyentuh angka Rp1,83 miliar, melampaui target awal yang dipatok sebesar Rp1,7 miliar.
Ketua PMI Kabupaten Brebes, dr. Sri Gunadi, menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh masyarakat Brebes. Menurutnya, pencapaian ini merupakan cerminan tingginya rasa kemanusiaan dan kepercayaan publik terhadap PMI.
“Alhamdulillah, perolehan dana tahun 2025 melampaui target. Ini adalah capaian luar biasa. Kami melihat kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan donasi melalui PMI semakin kuat,” ujar dr. Sri Gunadi saat memberikan keterangan pers, Selasa (6/1/2026).
Alokasi Dana: Dari Kemanusiaan hingga Kesiagaan Bencana
dr. Sri Gunadi menjelaskan bahwa seluruh dana yang terkumpul akan dikelola sesuai amanat UU dan Peraturan Pemerintah. Dana tersebut diprioritaskan untuk tiga pilar utama:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penanggulangan Bencana: Respons cepat saat terjadi musibah.
Kemanusiaan & Kesehatan: Pelayanan kesehatan bagi warga kurang mampu.
Bantuan Sosial: Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, sebagian dana dialokasikan untuk operasional posko dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) relawan agar pelayanan di lapangan semakin profesional.
Siaga 24 Jam Hadapi Cuaca Ekstrem
Merespons cuaca ekstrem yang melanda wilayah Brebes belakangan ini, PMI telah menyiagakan personel penuh. Fokus utama adalah mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.
“Posko kami siaga 24 jam setiap hari. Relawan siap bergerak kapan pun ada laporan masuk. Kami berkomitmen memberikan respons cepat terhadap setiap potensi bencana akibat cuaca buruk,” tegasnya.
Prinsip “Focus on People”
Terkait arah kebijakan tahun 2026, PMI Brebes tetap konsisten menitikberatkan bantuan pada keselamatan jiwa manusia (jiwa/raga), alih-alih pembangunan fisik.
“Fokus kami adalah manusianya. Jika ada rumah roboh atau kebakaran, prioritas utama kami adalah memastikan kebutuhan dasar, keselamatan, dan kesehatan korban terpenuhi. Untuk ranah pembangunan fisik atau material secara luas, saat ini belum menjadi prioritas utama kami,” pungkas dr. Sri Gunadi.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Brebes mencatatkan capaian gemilang pada penutupan Bulan Dana tahun 2025. Dari target awal sebesar Rp1,7 miliar, PMI berhasil menghimpun donasi sebesar Rp1.833.037.750, sebuah angka yang melampaui ekspektasi di tengah dinamika ekonomi masyarakat. (6/1/2025).
Laporan tersebut disampaikan oleh Ketua PMI Kabupaten Brebes, Dr. Sri Gunadi, dalam acara penutupan Bulan Dana PMI di Pendopo Kabupaten, Selasa (06/01/2026). Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Brebes Paramita Widya Kusuma, jajaran pengurus K3S Kecamatan, serta perwakilan sektor swasta.
Transparansi dan Alokasi Dana
Ketua panitia melaporkan bahwa penggalangan dana yang berlangsung sejak Juni hingga November 2025 ini menunjukkan tren positif dibanding tahun sebelumnya. Selain kontribusi masyarakat, PMI Brebes juga menerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Brebes sebesar Rp100 juta.
Sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, Dr. Sri Gunadi menegaskan bahwa seluruh dana yang terkumpul akan dikelola secara transparan untuk lima pilar utama:
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penanggulangan bencana alam dan sosial.
Pelayanan kesehatan dan kemanusiaan.
Penjaminan ketersediaan stok darah yang aman dan berkualitas.
Pendidikan serta pelatihan relawan (KSR/PMR).
Rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang organisasi.
Instruksi Bupati: PMI Harus “Hadir dan Mewarnai”
Bupati Brebes, Paramita Widya Kusuma, dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi, namun tetap memberikan catatan kritis bagi pengurus. Ia menekankan bahwa prestasi angka harus selaras dengan intensitas aksi nyata di lapangan.
“Saya berharap di tahun 2026, PMI bisa jauh lebih aktif, lebih hadir, dan lebih mewarnai. Prestasi sesungguhnya bukan sekadar angka di atas kertas, tapi seberapa cepat kita turun tangan membantu warga saat dibutuhkan,” tegas Bupati.
Bupati juga memberikan instruksi khusus terkait identitas visual relawan. Ia meminta agar atribut atau seragam PMI saat bertugas dibuat lebih mencolok. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada publik.
“Dengan seragam yang jelas, masyarakat langsung tahu bahwa PMI hadir. Ini penting agar para donatur merasa tenang (teteg atine) melihat uang yang mereka sumbangkan benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk bantuan nyata,” tambahnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Sentuhan Kearifan Lokal dalam Kesehatan
Menariknya, di sela-sela kegiatan, sempat mengemuka dialog mengenai integrasi kearifan lokal dalam kesehatan. Seorang warga asal Trayeman menyampaikan pentingnya menghargai metode tradisional yang sudah turun-temurun, seperti penggunaan seduhan kembang sukun untuk membantu kebugaran tubuh serta kembang awar-awar bang sebagai terapi luar. Hal ini menjadi pengingat bagi PMI untuk tetap humanis dan dekat dengan budaya masyarakat akar rumput dalam memberikan edukasi kesehatan.
Komitmen Respons Cepat
Menutup arahannya, Bupati meminta pengurus PMI, khususnya di wilayah perkotaan dan kecamatan, untuk lebih peka dalam melakukan pendataan kebutuhan warga. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus bersinergi dengan PMI guna menciptakan sistem respons cepat (quick response) terhadap laporan kemanusiaan, terutama bagi masyarakat rentan.
Reporter: Teguh
You cannot copy content of this page