Jabar, DN-II Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri acara Panen Raya sekaligus Pengumuman Swasembada Pangan Indonesia yang diikuti sekitar 5.000 petani dan penyuluh pertanian secara luring serta lebih dari 2 juta petani secara daring. Kegiatan ini terpusat di Halaman Kantor Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
Dalam sambutannya, Presiden RI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petani, penyuluh pertanian, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi nyata dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. “Hari ini kita mencatat suatu kemenangan. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa merdeka kalau tergantung bangsa lain,” ucap Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa percepatan pencapaian swasembada pangan melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya, berkat persatuan dan kerja keras seluruh elemen bangsa. “Memang saya beri target 4 tahun swasembada beras swasembada pangan, terima kasih seluruh komunitas pertanian di Indonesia, saudara bekerja keras, saudara bersatu, saudara kompak. 1 tahun kita sudah swasembada, 1 tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri, 1 tahun kita tidak bergantung pada bangsa lain,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden RI juga menyerahkan penghargaan secara simbolis kepada sejumlah tokoh atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung pencapaian swasembada pangan tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 dan 2 TK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satya Lencana Wirakarya.
Dari jajaran TNI, sebanyak 29 personel menerima tanda kehormatan atas dedikasi dan kontribusinya dalam mendukung percepatan pencapaian swasembada pangan nasional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
Foto: BPMI Setpres dan Puspen TNI
#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
JAKARTA, DN-II Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menggelar pertemuan strategis dengan jajaran menteri dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor konstruksi di Kantor Sekretariat Kabinet, Rabu (7/1/2026) malam. Pertemuan tersebut fokus pada percepatan pembangunan hunian dan pemulihan infrastruktur pascabencana.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Danantara, Dony Oskaria. Selain itu, jajaran Direktur Utama dari Waskita Karya, Adhi Karya, Wijaya Karya (WIKA), Nindya Karya, Hutama Karya, Pembangunan Perumahan (PP), hingga Brantas Abipraya turut hadir memberikan laporan progres.
Poin Utama Hasil Pertemuan:
Progres Hunian Danantara: Melalui koordinasi BP BUMN Danantara, pembangunan rumah hunian di sejumlah wilayah terdampak menunjukkan kemajuan signifikan. Dalam dua minggu ke depan, tambahan hunian di Aceh Utara, Aceh Pidie, Tapanuli Selatan, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Agam dipastikan rampung dan siap ditempati warga.
Akselerasi Infrastruktur oleh Kementerian PU: Kementerian Pekerjaan Umum saat ini tengah melakukan pemulihan fasilitas umum secara masif, meliputi akses jalan, rumah sakit, sekolah, perkantoran, hingga jaringan air bersih. Selain itu, Kementerian PU juga menargetkan pembangunan hunian baru di wilayah Aceh selesai pada awal Februari mendatang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Pendekatan Humanis dalam Relokasi: Memasuki satu bulan pascabencana, pemerintah menekankan pentingnya koordinasi dengan Bupati dan Wali Kota untuk mengakomodasi keinginan warga yang beragam.
“Pemerintah berkomitmen membangun hunian secepat mungkin. Namun, kami juga menghargai aspirasi warga; ada yang ingin hunian disediakan, ada yang ingin memperbaiki secara mandiri, hingga ada yang memilih pindah mengikuti keluarga,” ujar perwakilan pemerintah dalam pertemuan tersebut.
Kolaborasi Jalur Cepat
Pemerintah menginstruksikan agar BUMN Karya bekerja ekstra dalam memastikan kualitas bangunan tetap terjaga meski dalam tempo cepat. Setelah hunian rampung, para kepala daerah diharapkan segera melakukan mobilisasi warga agar proses transisi dari pengungsian ke rumah baru berjalan lancar.
Red
BREBES, DN-II Meskipun pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Brebes menunjukkan progres positif, persoalan klasik banjir dan genangan air masih menjadi keluhan utama warga. Buruknya sistem drainase dan minimnya fasilitas penampung air dinilai menjadi titik lemah penataan wilayah di pusat ibu kota kabupaten. (8/1/2026).
Dalam diskusi publik yang digelar baru-baru ini, pengamat kebijakan lokal, Hamzah, bersama sejumlah perwakilan warga menyampaikan kritik tajam terkait kondisi tata air perkotaan. Terdapat tiga poin krusial yang menjadi desakan masyarakat kepada pemerintah daerah:
1. Normalisasi Drainase dan Koreksi Elevasi
Titik rawan banjir seperti Kelurahan Pasarbatang dan Desa Wangandalem dilaporkan kerap terendam genangan setinggi roda kendaraan saat hujan turun. Masalahnya bukan sekadar faktor alam, melainkan kegagalan fungsi saluran air yang sudah jenuh.
“Salah satu indikator drainase buruk adalah air tetap tergenang meski cuaca sedang kering. Ini bukti nyata sedimen sudah terlalu tebal atau elevasinya (kemiringan) tidak akurat,” ujar salah satu perwakilan warga. Masyarakat mendesak pemerintah memprioritaskan normalisasi dan pengurasan sedimen secara berkala sebelum memulai proyek fisik baru di atasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
2. Urgensi Pembangunan Kolam Retensi
Mengingat padatnya pemukiman di jantung kota Brebes, sistem drainase konvensional dianggap tidak lagi mampu menampung debit air yang meningkat. Solusi konkret yang ditawarkan adalah pembangunan Kolam Retensi di lahan milik negara yang dilengkapi sistem pompa modern.
“Brebes harus belajar dari daerah tetangga, seperti Kota Tegal, yang sudah memiliki kolam retensi. Fungsinya krusial untuk ‘parkir air’ sementara sebelum dialirkan ke saluran induk. Tanpa itu, air akan terus meluap ke pemukiman dan mempercepat kerusakan badan jalan,” tambah Hamzah dalam diskusi tersebut.
3. Sinkronisasi Dana Pokir DPRD untuk Infrastruktur Strategis
Selain aspek teknis, sorotan juga tertuju pada pengelolaan anggaran. Warga mengkritik adanya ketidaksinkronan antara program prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan penyaluran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD.
Masyarakat menyarankan agar dana Pokir diprioritaskan untuk mendukung proyek strategis pemerintah agar pembangunan bersifat menyeluruh (full package).
“Jangan sampai tumpang tindih. Jika Pemkab membangun jalan, maka Pokir Dewan seharusnya sinkron dengan membangun drainase di jalur tersebut, bukan dialihkan ke wilayah lain hanya untuk kepentingan konstituen sempit. Ini menyangkut keadilan sosial bagi seluruh warga kota,” tegas peserta diskusi.
Menata Wajah Ibu Kota
Parameter keberhasilan kepemimpinan daerah sering kali diukur dari kerapian dan kenyamanan ibu kotanya. Jika masalah drainase di pusat kota belum tertangani tuntas, citra Kabupaten Brebes secara keseluruhan akan tetap dianggap tertinggal.
Warga berharap Pemkab Brebes dan DPRD segera bersinergi. Pembangunan jalan harus sejalan dengan perbaikan sistem sanitasi dan air, agar anggaran daerah yang terbatas tidak terbuang sia-sia akibat infrastruktur yang cepat rusak diterjang banjir.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Merah Putih mulai menuai kritik tajam. Pengalokasian dana besar-besaran untuk program tersebut dinilai berpotensi mengorbankan sektor krusial, terutama pendidikan dan stabilitas keuangan desa. (8/1/2026).
Dalam sebuah diskusi publik di Brebes baru-baru ini, pengamat menyoroti adanya ketimpangan antara narasi keberhasilan pemerintah dengan realitas fiskal di lapangan. Kebijakan saat ini dianggap bergerak “dalam bayang-bayang gemanya sendiri”—sebuah istilah yang merujuk pada klaim keberhasilan yang tidak ditopang oleh basis data yang kuat.
Ancaman Pemotongan Dana Pendidikan
Poin krusial yang menjadi sorotan adalah lonjakan anggaran MBG. Pada tahun 2026, anggaran program ini diprediksi melonjak hingga Rp310 triliun, naik drastis dari alokasi tahun 2025 yang sebesar Rp77 triliun.
“Imbasnya adalah potensi pengurangan dana pendidikan. Amanat konstitusi mewajibkan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan, namun pada proyeksi 2026, angka ini dikhawatirkan merosot hingga ke level 14 persen karena tersedot oleh program MBG,” ujar narasumber diskusi tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Beban APBDes dan Program Koperasi
Persoalan serupa merambat ke tingkat akar rumput melalui program Koperasi Merah Putih. Pembangunan fisik gedung koperasi yang menelan biaya hingga ratusan juta rupiah per desa dilaporkan mulai menguras pos Dana Desa.
Sebagai contoh, pembangunan gedung yang mencapai biaya Rp600 juta per unit dinilai membebani keuangan desa. “Jika pembangunan tidak tuntas 100 persen dalam satu tahun anggaran, maka akan menjadi beban berkelanjutan bagi APBDes di tahun berikutnya. Ini mengganggu siklus pembangunan desa lainnya,” tambahnya.
Dominasi Supplier Besar dan Daya Beli
Kritik juga menyasar klaim pemberdayaan ekonomi mikro. Meskipun program MBG ditujukan untuk menggerakkan ekonomi bawah, fakta di lapangan menunjukkan kecenderungan yang berbeda.
Dapur-dapur MBG ditengarai lebih banyak mengambil bahan baku dari pemasok (supplier) besar ketimbang pasar tradisional.
“Beras, ayam, dan bahan pokok lainnya mengalir langsung dari pemasok besar ke dapur. Akibatnya, ekonomi mikro lokal tidak tersentuh, dan justru pihak kapitalis besar yang diuntungkan,” ungkap narasumber.
Sorotan Terhadap Pelibatan Militer
Selain aspek anggaran, keterlibatan personel militer dalam implementasi program sipil juga memicu tanda tanya. Pengamat mempertanyakan efektivitas dan urgensi pelibatan personel bintara atau sersan dalam urusan teknis pembangunan serta manajerial di lapangan.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa aparat mengerjakan segala hal—mulai dari mengajar di pedalaman hingga proyek konstruksi—namun justru menjauh dari tugas utamanya di bidang pertahanan negara,” tegasnya kepada awak media.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kondisi ini dinilai memerlukan evaluasi menyeluruh agar kebijakan strategis pemerintah tidak menjadi bumerang yang justru melemahkan daya beli masyarakat dan mengabaikan sektor pendidikan sebagai fondasi jangka panjang bangsa.
Reporter: Teguh
BREBES, DN-II Komitmen dalam mendukung program prioritas pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terus diperkuat di wilayah Kabupaten Brebes. Pada Kamis (08/01/2026), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Cabang Brebes resmi diluncurkan di Jl. Kotabaru, Kecamatan Brebes.
Peresmian ini ditandai dengan pengguntingan pita dan pelepasan balon oleh Bupati Brebes, Hj. Paramitha Widya Kusuma bersama Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah. Acara dilanjutkan dengan pendistribusian langsung ribuan porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada para siswa di wilayah sekitar.
Bupati Brebes, Hj. Paramitha Widya Kusuma, dalam sambutannya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polres Brebes. Menurutnya, program ini bukan sekadar urusan pemberian makanan, melainkan investasi strategis untuk masa depan.
“Program Makan Bergizi Gratis ini adalah upaya kita bersama dalam menurunkan angka stunting dan memastikan anak-anak kita tumbuh secara optimal menjadi generasi yang cerdas dan berdaya saing,” ujar Bupati Paramitha.
Bupati juga menekankan pentingnya aspek kebersihan (higienitas) dan standar gizi seimbang dalam setiap sajian yang didistribusikan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardhiansyah, menjelaskan bahwa pada tahap awal peluncuran operasional ini, SPPG Kotabaru telah mendistribusikan sebanyak 1.692 porsi makanan bergizi. Sasaran utama distribusi mencakup pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, hingga SMP.
“Sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN), tahap awal kami melayani maksimal 2.000 porsi. Namun, kami menargetkan pada minggu kedua kapasitas akan ditingkatkan hingga 3.000 porsi per hari,” jelas Kapolres. 
Senada dengan hal tersebut, Ketua Bhayangkari Cabang Brebes, Ny. Ira Lilik, berharap keberadaan Dapur SPPG ini membawa keberkahan bagi masyarakat luas. Tidak hanya bagi kesehatan anak, tetapi juga bagi penggerak ekonomi lokal.
“Keberadaan dapur ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar, melibatkan para relawan, dan memberdayakan pemasok bahan pangan lokal. Kami berkomitmen menjalankan amanah ini dengan menyediakan makanan yang berkualitas dan layak konsumsi,” ungkap Ny. Ira Lilik.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, perwakilan Dandim 0713 Brebes, sejumlah Kepala Dinas terkait, serta tokoh agama setempat.
Beberapa sekolah yang menjadi penerima manfaat di hari pertama antara lain SMPN 4 Brebes (803 porsi), SDIT Nurul Hidayah (337 porsi), TK-KB Nurul Hidayah (207 porsi), SDIT Ahmad Yani (186 porsi), serta sejumlah lembaga pendidikan lainnya. (Red/Hms)
Polres Tegal Ikuti Zoom Sosialisasi KUHP dan KUHAP Terbaru, Perkuat Pemahaman Pembaruan Hukum Pidana
TEGAL, DN-II Dalam rangka meningkatkan pemahaman jajaran terhadap pembaruan hukum pidana nasional, Polres Tegal mengikuti kegiatan zoom meeting terkait KUHP dan KUHAP terbaru yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs. Syahardiantono, M.Si., Selasa (6/1/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.35 hingga 13.20 WIB tersebut dilaksanakan di ruang rapat Satresnarkoba Polres Tegal dan diikuti oleh Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Kasat Reskrim AKP Luis Beltram, S.T.K., S.I.I., M.H., Kasat Narkoba AKP Indra Irnawan Liarafa, S.H., M.H., serta perwakilan personel Satreskrim dan Satresnarkoba Polres Tegal.
Dalam arahannya, Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs. Syahardiantono, M.Si. menekankan pentingnya peran aktif seluruh jajaran kepolisian dalam memberikan masukan terhadap implementasi KUHP dan KUHAP terbaru, sekaligus menjadikan format-format terbaru tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan. 
“Kami berharap jajaran reserse dapat meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan masukan, serta siap mempertanggungjawabkan setiap penanganan perkara secara profesional dan transparan,” ungkap Kabareskrim Polri.
Sementara itu, Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin dalam paparannya menjelaskan bahwa pembaruan KUHP merupakan bagian dari perjalanan panjang reformasi hukum pidana Indonesia, yang ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pembaruan ini tidak sekadar mengganti hukum warisan kolonial, namun menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan keadilan sosial.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Ia juga memaparkan tiga pilar pendekatan pemidanaan modern yang diusung dalam KUHP baru, yakni korektif, rehabilitatif, dan restoratif, yang menitikberatkan pada perbaikan perilaku pelaku, pemulihan korban, serta keadilan yang berimbang bagi semua pihak.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Polres Tegal semakin siap dan adaptif dalam menyikapi perubahan regulasi hukum pidana, sehingga pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, berkeadilan, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. ( S. Bimantoro ,)
TEGAL, DN-II Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 di Desa Kedungsukun, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, tengah menjadi sorotan tajam. (8/1/2026).
Pasalnya, sejumlah warga mulai mempertanyakan kebijakan Pemerintah Desa (Pemdes) yang mengalihkan porsi besar dana desa untuk proyek “Koperasi Merah Putih” di tengah kondisi infrastruktur desa yang memprihatinkan.
Berdasarkan keterangan dari Kaur Perencanaan Desa Kedungsukun, Bambang, sejumlah proyek vital seperti pembangunan jalan dan perbaikan fasilitas umum yang semula menjadi prioritas kini justru “jalan di tempat”. Fokus pendanaan secara masif dialihkan untuk pembangunan kantor Koperasi Merah Putih dengan nilai yang fantastis.
Alokasi Anggaran Dinilai Tidak Lazim
Keresahan warga dipicu oleh besarnya nilai proyek tersebut yang mencapai kisaran Rp600 juta. Salah satu staf desa yang meminta identitasnya dirahasiakan membenarkan adanya gejolak di masyarakat terkait rincian anggaran yang dianggap tidak proporsional.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Warga heran melihat rincian anggaran tersebut. Sebenarnya pos pemberdayaan dianggarkan sekitar Rp700 juta, namun hampir seluruhnya terserap untuk agenda Merah Putih ini,” ungkap sumber tersebut.
Dampak dari pengalihan anggaran ini sangat terasa. Hampir seluruh kegiatan rutin dan pembangunan fisik lainnya di desa terhenti total demi mendanai satu proyek gedung koperasi tersebut.
Urgensi Proyek Masih Menjadi Misteri
Hingga berita ini diturunkan, fungsi utama dan urgensi dari pembangunan “Koperasi Merah Putih” yang disebut-sebut dilaksanakan secara serentak tersebut masih belum jelas. Ketidakterbukaan informasi mengenai rincian operasional dan dasar hukum pengalihan dana ini memicu spekulasi liar di tengah masyarakat.
Masyarakat menyayangkan kebijakan ini karena dianggap mengabaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang telah disepakati sebelumnya melalui musyawarah desa (Musdes).
Pihak Pemerintah Desa Kedungsukun maupun otoritas terkait di tingkat kecamatan belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut mengenai payung hukum dan alasan logis di balik pengalihan anggaran besar-besaran ini.
Reporter: Teguh
Editor: Casroni
Pati, DN-II Mobil Tahanan Kejaksaan Negeri Pati pembawa Teguh & Botok diduga terlibat Insiden, Wanita tergeletak di Tepi Jalan dan mobil tetap berjalan tanpa hiraukan kejadian. Kejadian tepat di Rambu rambu Lalu lintas larangan putar depan PN Pati, diduga melanggar rambu rambu dan serempet pengendara motor, (7/1/2026).
Sidang ke dua dengan terdakwa Supriono alias Botok dan Teguh Istiyanto kembali digelar dengan agenda pembacaan Eksepsi. Ratusan massa kembali padati PN Pati guna mengawal jalannya sidang yang mendakwa aktivis yang ditangkap dengan dakwaan memblokir jalan.
Usai sidang sebuah mobil tahanan kejaksaan Negeri Pati yang membawa Teguh Istiyanto dan Supriyono alias Botok beserta rombongan dikabarkan mengalami insiden di jalan. Informasi tersebut mencuat setelah beredarnya sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang wanita tergeletak di tepi jalan, tepat di area penyeberangan di Sekitar Lampu tepat di depan Pengadilan Negeri Pati.
Viral dalam video yang beredar, tampak kondisi di lokasi kejadian cukup ramai, dengan sejumlah orang dan petugas di sekitar korban. Namun, hingga kini belum diketahui secara pasti kronologi kejadian maupun keterkaitan langsung mobil tahanan tersebut dengan insiden yang terjadi.
Sampai info ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa tersebut. Belum ada penjelasan mengenai kondisi wanita dalam video, maupun klarifikasi apakah benar mobil tahanan yang membawa Teguh dan Botok terlibat dalam insiden tersebut.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Publik masih menunggu penjelasan resmi dari aparat penegak hukum guna memastikan fakta sebenarnya dan menghindari simpang siur informasi yang berkembang di masyarakat.
Red/Pujiono
KAMPAR, RIAU, DN-II Kasus kehilangan satu unit telepon genggam Android merek Infinix G70 yang dialami Aldo Alfredo Saragih kini menjadi perhatian publik. Aldo, anak dari Pajar Saragih—pengurus Perkumpulan Redaksi Indonesia Maju (PRIMA) sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Solidaritas Wartawan Indonesia (SWI)—secara resmi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tapung Hulu, Rabu, 7 Januari 2026.
Kehilangan diketahui saat korban terbangun dari tidurnya di rumah milik pamannya, Marupa Saragih, yang beralamat di Dusun I Handayani RT/RW 001/003, Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Ponsel yang disimpan sebelumnya diketahui telah raib, menyebabkan kerugian sekitar Rp1,7 juta, termasuk hilangnya data-data penting pelajaran.
Pajar Saragih menilai peristiwa ini bukan sekadar pencurian biasa. Ia menegaskan, kejadian serupa kerap berulang di wilayah tersebut dan hingga kini belum pernah terungkap secara terang.
“Saya tidak menilai dari besar kecilnya kerugian. Yang saya persoalkan adalah rasa aman warga yang dirampas. Pencurian di lingkungan ini sudah berulang, pelaku seolah bebas, dan masyarakat hidup dalam ketidaknyamanan,” ujar Pajar dengan nada geram.
Ia bahkan menduga kuat bahwa rangkaian pencurian yang terjadi selama ini dilakukan oleh pelaku yang sama, namun belum tersentuh hukum. Menurutnya, dengan teknologi kepolisian saat ini, pelacakan perangkat elektronik semestinya bukan perkara sulit.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Jangan sampai kasus ini dibiarkan mengendap. Pers dan kepolisian adalah mitra strategis dalam menjaga keadilan dan keterbukaan. Jika hukum kalah oleh maling kecil, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan warga, tetapi juga marwah pers dan kepolisian itu sendiri,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Tapung Hulu IPTU Riko Riki Mazri, SH, MH menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh mengungkap kasus pencurian tersebut secara profesional dan sesuai aturan hukum.
“Laporan sudah kami terima secara resmi. Kami pastikan setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti. Saat ini anggota kami tengah melakukan langkah-langkah penyelidikan sesuai prosedur yang berlaku,” tegas IPTU Riko Riki Mazri.
Ia menekankan, Polsek Tapung Hulu tidak memberikan toleransi terhadap pelaku kejahatan yang mengganggu rasa aman masyarakat.
“Tidak ada ruang bagi pelaku pencurian di wilayah hukum kami. Apabila ditemukan unsur pidana, pelaku akan diproses sesuai hukum. Ini adalah komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.
Kapolsek juga menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian dan insan pers.
“Kami memandang pers sebagai mitra strategis. Kritik dan kontrol sosial adalah bagian dari demokrasi. Polsek Tapung Hulu berkomitmen bekerja secara transparan, profesional, dan berkeadilan demi menjaga kepercayaan publik,” pungkasnya.
Kasus ini kini dalam penanganan Polsek Tapung Hulu, Polres Kampar, dan menjadi ujian nyata keseriusan aparat penegak hukum dalam menjawab keresahan masyarakat. (Tim Redaksi).
Cilacap, DN-II Komandan Korem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Lukman Hakim, M.Han., menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pengawalan ini dilakukan agar koperasi tumbuh sehat dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga.
Menurut Danrem, Koperasi Merah Putih merupakan bagian penting dari penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, transparan, dan berkelanjutan.
“Koperasi ini harus dikelola dengan baik dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Korem 071/Wijayakusuma akan terus hadir mengawal agar program ini berjalan tepat sasaran,” tutur Danrem saat meninjau pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, serta Desa Widarapayung, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, Rabu (7/1/2026).
Danrem berharap keberadaan koperasi ini mampu menjadi penggerak ekonomi warga, mendukung pelaku UMKM, serta memperkuat ketahanan ekonomi di wilayah. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat desa dan kelurahan, pengurus koperasi, serta masyarakat agar koperasi tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi aktif dan produktif.
Kepala Desa Widara Payung menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pendampingan yang dilakukan oleh Korem 071/Wijayakusuma. “Dengan adanya pengawalan dari TNI, kami semakin yakin koperasi ini dapat berkembang dan memberi manfaat bagi warga,” ungkapnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Harapan serupa disampaikan Waluyo, salah satu warga setempat. Ia berharap Koperasi Merah Putih ini selanjutnya dapat berjalan lancar dan menjadi wadah pengembangan usaha masyarakat. “Saya berterima kasih kepada bapak TNI yang telah membangun Koperasi Merah Putih ini dan untuk selanjutnya semoga berjalan lancar,” katanya.
Danrem memastikan Korem 071/Wijayakusuma akan terus memantau dan mendukung perkembangan Koperasi Merah Putih sebagai bentuk kontribusi TNI dalam mendukung program pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Reporter: Dani
You cannot copy content of this page