JAKARTA, DN-II Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang digadang-gadang sebagai lokomotif ekonomi kerakyatan kini berada di bawah sorotan tajam. Proyek pengadaan gerai rak senilai kurang lebih Rp5 triliun diduga kuat disusupi produk impor asal China. Langkah ini dinilai bertolak belakang dengan semangat kedaulatan industri nasional dan penggunaan produk dalam negeri. (12/3/2026).
Dugaan keterlibatan PT Agrinas Pangan Nusantara beserta dua mitra pelaksananya, PT Indoraya Multi Internasional (IMI) dan PT Naga Septa Persada (NSP), kini memicu desakan publik. Komisi VI DPR RI didesak segera melakukan audit investigatif terhadap aliran dana yang dikelola para pelaksana tender tersebut.
Aliran Dana Rakyat, Produk Luar Negeri?
Dengan target pengadaan sebesar Rp62,5 juta per titik untuk 83.000 koperasi desa di seluruh Indonesia, total anggaran proyek ini mencapai lebih dari Rp5 triliun. Potensi bocornya dana negara ke luar negeri menjadi kekhawatiran utama jika sebagian besar produksi rak didatangkan dari Negeri Tirai Bambu.
”Jangan sampai ini menjadi ‘jilid kedua’ dari polemik kendaraan impor masa lalu. Kita harus konsisten: APBN dan anggaran negara harus menghidupkan pabrik-pabrik di dalam negeri, bukan justru mensubsidi industri asing,” ujar seorang sumber internal yang mengawal isu ini.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Jika dugaan ini terbukti, klaim “keberpihakan pada UMKM” dalam program KDMP patut dipertanyakan akurasinya. Mengimpor barang yang mampu diproduksi oleh manufaktur lokal dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap visi kemandirian ekonomi.
Misteri Kantor ‘Hantu’ dan Jejak Vendor
Ironi semakin tajam saat kredibilitas pelaksana proyek ditelusuri. PT Indoraya Multi Internasional (IMI), yang disebut sebagai salah satu pemenang tender, kedapatan memiliki alamat kantor di kawasan Tebet Plaza Kaha yang dilaporkan sudah tidak aktif.
Lebih mencurigakan lagi, Direktur Utama perusahaan berinisial SLO dilaporkan menutup akses komunikasi saat akan dikonfirmasi. Fenomena “kantor kosong” ini memicu pertanyaan besar terkait proses verifikasi vendor. Bagaimana perusahaan dengan profil demikian bisa lolos verifikasi untuk proyek strategis bernilai ratusan miliar rupiah?
Pelanggaran Etika dan UU Industri
Pengamat ekonomi menilai, jika dugaan impor ini benar, hal tersebut bukan sekadar masalah administrasi, melainkan pelanggaran serius terhadap aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
”Ini soal keberpihakan. Industri manufaktur lokal sebenarnya sangat mumpuni memproduksi rak besi berkualitas. Jika tetap memaksakan impor, ini adalah tamparan keras bagi industri nasional,” tegas pengamat tersebut.
Desakan Audit Menyeluruh
Kini, bola panas berada di tangan DPR RI dan lembaga pengawas seperti BPK/BPKP. Publik mendesak tiga langkah konkret:
Pemanggilan Manajemen: Komisi VI DPR segera memanggil PT Agrinas untuk menjelaskan transparansi asal-usul barang.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Audit Forensik: Pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen pengadaan guna memastikan tidak ada barang impor yang masuk dengan memanipulasi label lokal.
Sanksi Tegas: Pemberian sanksi hitam (blacklist) jika ditemukan manipulasi data TKDN atau prosedur pengadaan yang menyimpang.
Publik kini menanti ketegasan pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran negara benar-benar menjadi stimulus bagi pengusaha lokal, bukan sekadar “karpet merah” bagi produk asing.
(Redaksi/Tim)
PEKANBARU, DN-II Praktik pelayanan publik di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali menjadi sorotan. Hari ini, Yudi Krismen Us resmi melayangkan laporan dugaan maladministrasi ke Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau. Laporan tersebut dipicu oleh sikap abai Walikota Pekanbaru yang tidak merespons korespondensi resmi warga selama lebih dari satu tahun. (12/3/2026).
Tiga Surat Tanpa Jawaban: Potret Buruk Birokrasi
Persoalan ini bermula ketika Yudi Krismen mengirimkan tiga surat resmi berturut-turut kepada Walikota Pekanbaru sejak akhir 2024 hingga pertengahan 2025. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak Balai Kota diduga tidak memberikan respons apa pun.
”Ini bukan sekadar masalah administrasi, ini adalah bentuk kesewenang-wenangan melalui pengabaian,” ujar Yudi dalam keterangan tertulisnya usai melapor ke Ombudsman Riau, Kamis (12/3).
Menurutnya, UU Pelayanan Publik secara tegas mewajibkan pejabat memberikan respons atas permohonan warga. “Mendiamkan surat warga seolah-olah itu hanya tumpukan sampah adalah pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum,” tegasnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kronologi Pengabaian Sistematis
Dalam laporannya, Yudi melampirkan bukti tanda terima sah dari Bagian Umum/Sekretariat Pemko Pekanbaru untuk tiga surat berikut:
Surat Pertama (18 Nov 2024): Nomor 18.c/SK-YKP/XI/2024 terkait Kepastian Hukum.
Surat Kedua (28 April 2025): Nomor 28.a/SK-YKP/IV/2025 perihal yang sama.
Surat Ketiga (14 Mei 2025): Nomor 14/SK-YKP/V/2025 sebagai tindak lanjut akhir.
Meskipun administrasi pengiriman telah lengkap, Walikota Pekanbaru dilaporkan tetap bergeming tanpa memberikan penjelasan atau disposisi yang jelas kepada pemohon.
Dugaan Penundaan Berlarut
Yudi menilai tindakan mendiamkan surat selama berbulan-bulan ini masuk dalam kategori Penundaan Berlarut, sebuah jenis maladministrasi kronis yang mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
”Sikap diamnya Walikota adalah pesan buruk bagi demokrasi. Jika surat resmi saja tidak dihargai, lantas di mana letak komitmen pelayanan publik yang sering didengungkan di podium?” tulis Yudi dalam poin laporannya.
Ia mendesak Ombudsman RI Perwakilan Riau untuk segera memanggil dan memeriksa Walikota Pekanbaru guna memberikan efek jera dan memulihkan hak warga atas pelayanan publik yang transparan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Menanti Langkah Ombudsman
Laporan ini kini telah diterima oleh Ombudsman RI Provinsi Riau. Publik kini menunggu langkah nyata dari lembaga pengawas tersebut untuk mengusut dugaan penyumbatan informasi di tubuh Pemko Pekanbaru.
Hingga saat ini, pihak Pemerintah Kota Pekanbaru belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan di balik tidak dibalasnya ketiga surat permohonan kepastian hukum tersebut.
Sumber : Yudi Krismen Us
Telepon/WA: 0821-1518-5689 / 0813-6521-1297
Alamat: Jl. Kartama, Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru.**(Tim Redaksi).
KUDUS, DN-II Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turun langsung memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Baru Kudus, Kamis (12/3/2026). Pemerintah memastikan harga tetap terkendali dan pasokan pangan aman menjelang Hari Raya Idulfitri.
Suasana pasar tampak ramai ketika rombongan Menteri Perdagangan bersama Gubernur Jawa Tengah menyusuri lorong-lorong pasar. Mendag dan Gubernur berdialog langsung dengan pedagang, serta menanyakan harga berbagai komoditas pokok seperti daging sapi, ayam, beras, minyak goreng, hingga telur.
Kunjungan tersebut juga didampingi Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris. Saat berdialog dengan pedagang daging, Mendag menanyakan perkembangan harga di pasar.
“Harga dagingnya berapa, Bu?” tanya Budi kepada salah satu pedagang.
Rina, pedagang daging di pasar tersebut, mengatakan, harga daging sapi dan kerbau saat ini masih berada di kisaran Rp 140 ribu per kilogram, meskipun pasokan daging sapi mulai terasa lebih terbatas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Alhamdulillah masih standar Rp 140 ribu untuk daging kerbau dan sapi. Tapi saat ini sapi agak susah,” ujarnya.
Ia menyebut harga daging mulai mengalami kenaikan sejak awal tahun. Kendati demikian, pedagang berharap pasokan tetap terjaga menjelang Lebaran agar tidak semakin menekan daya beli masyarakat.
“Sebenarnya berpengaruh ke pembeli, tapi ya dijelaskan kalau sudah mahal dari sananya. Harapan kami yang penting stoknya aman,” katanya.
Di lapak sayur, pedagang menyebut harga cabai rawit merah saat ini sekitar Rp 30.000 per kilogram. Sementara cabai rawit setan sekitar Rp 40.000 per kilogram.
Harga tersebut masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tercantum dalam papan informasi stabilisasi harga di pasar. Dalam daftar tersebut, harga acuan cabai rawit merah berada pada kisaran Rp 40.000 hingga Rp 57.000 per kilogram.
Sejumlah komoditas lain juga tercantum dalam daftar harga acuan pemerintah, antara lain beras premium Rp 14.900 per kilogram, beras medium Rp 13.500 per kilogram, beras SPHP Rp 12.500 per kilogram, minyak goreng Minyakita Rp 15.700 per liter, gula pasir Rp 17.500 per kilogram, serta telur ayam ras Rp 30.000 per kilogram.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pemantauan pasar dilakukan untuk memastikan stabilitas harga serta kecukupan pasokan bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri.
“Pemantauan ini kami lakukan terutama menjelang Lebaran untuk memastikan harga tetap terkendali dan pasokan mencukupi, sehingga masyarakat bisa berbelanja dengan tenang,” kata Budi.
Ia menjelaskan, pemerintah memantau perkembangan harga bahan pokok melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang memantau harga di ratusan pasar di seluruh Indonesia.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau pergerakan harga di sekitar 550 titik pasar yang tersebar di lebih dari 500 kabupaten/kota.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
“Melalui aplikasi itu kita bisa melihat perkembangan harga setiap hari. Ketika ada kenaikan harga, ada levelnya dan kita bisa langsung menentukan langkah intervensi,” ujarnya.
Meski demikian, menurut dia, pengecekan langsung ke pasar tetap penting dilakukan untuk memastikan kondisi harga dan ketersediaan barang secara nyata di lapangan.
“Kita tetap turun langsung ke pasar supaya tahu kondisi sebenarnya, baik ketersediaan barang maupun perkembangan harganya,” kata Budi.
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga di pasar tradisional agar masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Ia menegaskan pemerintah daerah siap melakukan intervensi apabila terjadi lonjakan harga komoditas.
“Kita pakai JTAB, BI, termasuk Bulog untuk melakukan operasi pasar dan intervensi apabila harga bahan pokok mengalami kenaikan,” ujar Ahmad Luthfi.
Reporter: Rio
BREBES, DN-II Menjelang perayaan Idul Fitri 1447 H, Polres Brebes menggelar Latihan Pra Operasi (Latpraops) Kepolisian Terpusat “Ketupat Candi 2026”. Kegiatan yang berlangsung di Aula Tantya Sudhirajati pada Kamis (12/03/2026) ini menjadi langkah untuk menyamakan persepsi personel dalam mengamankan arus mudik dan balik di wilayah hukum Polres Brebes.
Acara dipimpin langsung oleh Kapolres Brebes, AKBP Lilik Ardiansyah, didampingi Wakapolres Kompol Purbo Adjar Waskito, Kabag Ops Kompol Suraedi, serta diikuti oleh jajaran PJU, Kapolsek, dan perwira terkait.
Dalam arahannya, Kapolres Brebes menekankan pentingnya penguasaan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Dua program unggulan Polda Jateng, yaitu Valet Ride dan aplikasi Sipolan, menjadi sorotan utama.
“Kita harus mendukung program Valet Ride dan Sipolan secara masif. Jangan sampai petugas di lapangan justru bingung saat ditanya masyarakat. Pastikan informasi yang disampaikan valid dan sosialisasikan melalui media sosial hingga pemasangan spanduk di titik strategis,” tegas AKBP Lilik Ardiansyah.
Kapolres juga menginstruksikan perubahan narasi publik dengan mengganti istilah “kemacetan” menjadi “kepadatan lalu lintas” untuk menjaga psikologi masyarakat, serta menekankan kedisiplinan anggota saat bertugas dilapangan.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Kabag Ops Polres Brebes, Kompol Suraedi, memaparkan bahwa Operasi Ketupat Candi 2026 akan berlangsung selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026. Sebanyak 1.084 personel gabungan (Polri, TNI, Dishub, Dinkes, hingga Pramuka) dikerahkan untuk mengisi: 3 Pos Pelayanan, 1 Pos Terpadu, 1 Pos Obyek Wisata. Kemudian 1 Pos Valet Ride (berlokasi di Nasmoko Brebes, Klampok) dan 10 Pospam Jalur mudik.
Berdasarkan data Dinas Perhubungan, puncak arus mudik gelombang pertama diprediksi jatuh pada 14-15 Maret 2026, sedangkan puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 24-25 Maret 2026.
Sementara, Kasat Lantas Polres Brebes, AKP Ahmad Zainurrozaq, menambahkan rincian teknis terkait rekayasa lalu lintas nasional. Sistem One Way Nasional arus mudik dijadwalkan pada 17-20 Maret 2026 (KM 70 Jakarta-Cikampek s/d KM 421 Semarang-Solo). Sebaliknya, One Way arus balik akan dilaksanakan pada 23-29 Maret 2026.
Disebutkan juga persiapan sarana prasarana Valet Ride sudah mencapai 100%. Pihaknya juga membuka diri terhadap awak media sebagai mitra untuk menyampaikan informasi kegiatan kepolisian kepada masyarakat luas.
Melalui persiapan matang dan sinergi lintas sektoral ini, Polres Brebes optimis dapat mewujudkan perayaan Idul Fitri 1447 H yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.
Ditambahkan Ps Kasi Humas Iptu Indra Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan Latpraops ini sebagai sarana konsolidasi internal sebelum personel diterjunkan ke titik-titik pengamanan.
“Kegiatan Latpraops ini merupakan bagian dari kesiapan Polres Brebes untuk menyamakan persepsi dan cara bertindak (CB) seluruh personel yang dilibatkan. Kita ingin setiap anggota, baik dari Polri maupun instansi samping, memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas pokoknya di Satgas Ops, Pospam, maupun Posyan. Target kita adalah pelayanan yang prima agar masyarakat dapat merayakan Idul Fitri 1447 H dengan aman dan nyaman,” terangnya. (Casroni/Hms).
TEGAL, DN-II Perselisihan internal di lingkungan Pemerintah Desa Brekat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, mencuat ke publik. Seorang perangkat desa setempat, Wahyudin (52), nyaris kehilangan jabatannya setelah menerima dua surat peringatan (SP) beruntun dari Kepala Desa Brekat, Sabar.
Konflik ini bermula ketika Wahyudin, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra), mempertanyakan transparansi prosedur lelang tanah kas desa (bengkok). Ia menilai proses yang dijalankan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Seharusnya lelang didasarkan pada Peraturan Desa (Perdes), melalui pembentukan panitia, hingga melibatkan BPD dan masyarakat. Namun, mekanisme tersebut tidak pernah disosialisasikan kepada kami,” ujar Wahyudin saat ditemui, Rabu (11/3/2026).
Akibat kritis terhadap kebijakan tersebut, Wahyudin menerima SP1 pada Desember 2025. Tak berselang lama, pada 10 Januari 2026, ia kembali menerima SP2 dengan alasan kedisiplinan kerja. Wahyudin menyayangkan pemberian sanksi tersebut yang ia nilai tidak melalui mekanisme pemeriksaan yang jelas.
“Semestinya ada berita acara pemeriksaan dan bukti pelanggaran sebagai dasar penerbitan SP. Saya belum pernah diklarifikasi mengenai apa kesalahan saya sebenarnya,” tambahnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Penegasan BPD
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Brekat, Edi Mulyono, membenarkan bahwa prosedur lelang memang seharusnya melalui tahapan musyawarah. Menurutnya, hingga saat ini, Perdes yang menjadi landasan hukum lelang tersebut belum pernah diterbitkan.
“Urutannya harus Perdes dulu, baru pembentukan tim pelaksana, lalu lelang terbuka. Idealnya, lelang diutamakan bagi warga sekitar agar ekonomi masyarakat lokal meningkat,” tegas Edi.
Dimediasi Pihak Kecamatan
Persoalan ini akhirnya berujung pada mediasi di Kantor Kecamatan Tarub. Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Camat Tarub, Sekretaris Kecamatan, Kepala Desa Brekat, serta staf kecamatan terkait.
Camat Tarub, Abdul Syukur, menyatakan bahwa permasalahan antara Kades dan perangkat desanya tersebut kini telah dinyatakan selesai. Pihaknya telah memfasilitasi proses tabayun agar roda pemerintahan desa tetap berjalan normal.
“Persoalan SP1 dan SP2 dianggap sudah selesai. Pak Wahyudin tetap menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa. Kedua belah pihak telah berkomitmen untuk menjalin hubungan lebih baik demi menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketenteraman Desa Brekat,” pungkas Abdul Syukur.
Reporter: Teguh
Jakarta, DN-II Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon didampingi Askomlek Panglima TNI Marsda TNI Basuki Rochmat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Komunikasi dan Elektronika (Rakor Komlek) TNI TA 2026 yang mengusung tema “Skomlek TNI Siap Mewujudkan TNI yang Prima Menuju Indonesia Maju dan Berdaulat”, bertempat di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/3/2026).
Dalam sambutanya Kasum TNI menekankan bahwa Komlek memiliki peran vital dalam menjamin kelancaran komunikasi militer yang cepat, aman, dan terintegrasi guna mendukung sistem komando dan pengendalian dalam setiap operasi. “Perkembangan Komlek sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan operasi militer modern, dalam penguasaan spektrum elektromagnetik memungkinkan terciptanya dominasi informasi dan efektivitas komando kendali di medan operasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kasum TNI menyampaikan bahwa Komlek TNI harus terus meningkatkan kemampuan personel serta memperkuat sistem komunikasi dan elektronika yang modern dan adaptif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun nonformal serta penguasaan teknologi mutakhir menjadi faktor kunci dalam menghadapi tantangan dimasa yang akan datang.
Kasum TNI juga menekankan pentingnya kesiapan Komlek dalam mendukung setiap operasi TNI di berbagai wilayah, termasuk daerah yang memiliki keterbatasan jaringan komunikasi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur komunikasi, penguatan sistem jaringan terpusat, serta interoperabilitas antar matra menjadi langkah strategis guna memastikan kelancaran operasi dan menjaga keunggulan informasi di medan tugas.
Rakor Komlek TNI TA 2026 ditutup secara resmi oleh Askomlek Panglima TNI. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, serta menyelaraskan langkah dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi komunikasi dan peperangan modern yang semakin kompleks.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045
JAKARTA, DN-II Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keselamatan serta keamanan jemaah haji menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Hal ini disampaikan menyusul kekhawatiran terkait dinamika situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan hal tersebut usai memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/03/2026).
Menurut Dahnil, pemerintah saat ini tengah mematangkan berbagai skenario dan langkah mitigasi untuk memastikan kelancaran ibadah haji yang dijadwalkan akan dimulai pada April mendatang. Pihaknya memastikan akan terus melakukan koordinasi intensif dan memantau perkembangan situasi di Timur Tengah secara real-time untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan selanjutnya.
“Keselamatan jemaah adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Kami sedang menyusun berbagai skenario, termasuk memantau perkembangan geopolitik di kawasan agar seluruh rangkaian ibadah haji nantinya dapat berjalan aman dan lancar,” ujar Dahnil.
Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah asal Indonesia sejak keberangkatan hingga kepulangan nanti.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Red/BPMI Setpres
Tagar: #KemensetnegRI
#RilisPresiden
#Haji2026 #InfoHaji
JAKARTA, DN-II Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya nilai-nilai Al-Qur’an sebagai landasan moral dan sumber inspirasi dalam merawat kerukunan nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara Peringatan Nuzulul Qur’an Tingkat Kenegaraan Tahun 1447 H/2026 M yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/03/2026).
Dalam kesempatan yang khidmat tersebut, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menjadikan momentum Nuzulul Qur’an sebagai sarana memperdalam keimanan sekaligus mempererat persatuan bangsa di tengah keberagaman.
”Al-Qur’an bukan sekadar bacaan, namun sumber inspirasi bagi kita semua untuk menjaga persatuan dan kedamaian di Indonesia,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menuturkan bahwa peringatan turunnya wahyu pertama ini juga menjadi momentum refleksi diri baginya selaku kepala negara. Ia berkomitmen untuk senantiasa menjalankan amanah kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan rakyat.
Menutup sambutannya, Presiden memohon doa restu serta dukungan dari para ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh rakyat Indonesia. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan amanah guna mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan damai.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, perwakilan organisasi keagamaan, serta tokoh masyarakat. Suasana peringatan berlangsung khusyuk, mencerminkan semangat kebersamaan dalam bingkai religi di tingkat kenegaraan.
Red/BPMI Setpres
#KemensetnegRI
#RilisPresiden
BANJARNEGARA, DN-II Aksi demonstrasi di depan Kantor Balai Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, berakhir ricuh pada Selasa (11/3/2026). Kepala Desa (Kades) Purwasaba, Welas Yuni Nugroho—yang akrab disapa Hoho Alkaf—melaporkan dirinya menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok massa usai unjuk rasa.
Kronologi Kejadian
Insiden bermula ketika ratusan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembatalan hasil seleksi penjaringan perangkat desa setempat. Aksi yang awalnya berjalan kondusif tiba-tiba memanas ketika massa mendesak pemerintah desa untuk membatalkan proses seleksi yang telah memasuki tahap pengumuman.
Hoho menuturkan, peristiwa pengeroyokan terjadi saat ia hendak meninggalkan area balai desa. Secara tiba-tiba, ia dikerumuni dan mendapatkan serangan fisik dari sejumlah oknum massa.
“Saat saya akan keluar dari balai desa, massa langsung menyerang dan mengeroyok saya. Akibat kejadian ini, kacamata saya pecah dan pakaian saya robek,” ujar Hoho melalui pernyataan resminya di media sosial, yang kini telah beredar luas.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Tudingan Kelalaian Pengamanan
Dalam pernyataannya, Hoho turut menyoroti respons aparat keamanan yang berada di lokasi kejadian. Ia menilai pengamanan kurang maksimal dalam mengantisipasi kericuhan, sehingga dirinya tidak mendapatkan perlindungan yang cukup saat serangan terjadi.
Menanggapi hal tersebut, Hoho menyatakan rencana untuk melaporkan dugaan ketidaksiapan aparat di lapangan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.
Duduk Perkara Seleksi Perangkat Desa
Berdasarkan keterangan Kades, unjuk rasa ini dipicu oleh ketidakpuasan pihak tertentu yang gagal dalam proses seleksi perangkat desa. Massa menuntut agar tahapan seleksi dibatalkan dan dilakukan pengulangan.
Namun, Hoho menegaskan bahwa pihak pemerintah desa tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Ia memastikan bahwa seluruh proses penjaringan perangkat desa telah dilakukan secara prosedural sesuai regulasi yang berlaku.
“Proses penjaringan sudah sesuai mekanisme dan aturan. Kami tidak mungkin membatalkan hasil seleksi hanya karena tekanan dari pihak tertentu,” tegasnya.
Langkah Lanjutan
Hingga saat ini, Hoho menyatakan akan menempuh jalur hukum terkait insiden kekerasan yang menimpanya. Ia menegaskan akan tetap meminta perlindungan hukum agar proses di desa tetap berjalan kondusif tanpa adanya intimidasi dari pihak mana pun.
Red/Pa
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Perkuat Iman di Bulan Suci, SDN 13 Rambang Kuang Gelar Pesantren Kilat
RAMBANG KUANG ” www.detiknasional.com // Mengisi momentum penuh berkah di bulan Ramadhan, SDN 13 Rambang Kuang resmi membuka kegiatan Pesantren Kilat (Sanlat) pada Rabu (11/03/2026). Kegiatan yang kental dengan nuansa religius ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari berturut-turut, dimulai dari hari Rabu ini hingga puncaknya pada hari Jumat mendatang.
Suasana khidmat menyelimuti lingkungan sekolah sejak pagi hari, di mana seluruh guru SDN 13 Rambang Kuang hadir lengkap untuk mendampingi para peserta didik. Tidak hanya siswa kelas tinggi, kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh murid dari kelas 1 hingga kelas 6, yang tampak antusias mengikuti rangkaian acara dengan mengenakan pakaian muslim.
Suharsah, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN 13 Rambang Kuang, dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman agama serta membentuk karakter siswa yang berakhlakul karimah. “Kami ingin memanfaatkan momen Ramadhan ini untuk menanamkan nilai-nilai spiritualitas yang lebih dalam kepada anak-anak kita,” ujarnya.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di DETIK Nasional, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Suharsah menekankan bahwa Pesantren Kilat bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan wadah transformasi diri bagi siswa. Beliau berharap melalui bimbingan intensif dari para guru, siswa dapat memperbaiki kualitas ibadah mereka, mulai dari tata cara salat yang benar hingga pembiasaan membaca Al-Qur’an secara rutin di rumah.
Selama tiga hari ke depan, para siswa akan disuguhi berbagai materi menarik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti kisah teladan Nabi, materi fikih puasa, hingga latihan ceramah singkat. Keterlibatan seluruh dewan guru secara langsung diharapkan mampu memberikan motivasi ekstra bagi siswa agar tetap semangat menjalankan ibadah puasa sambil menuntut ilmu.
Sebagai penutup, kegiatan yang berakhir pada hari Jumat nanti diharapkan mampu meninggalkan kesan positif yang mendalam bagi seluruh warga sekolah. Dengan terlaksananya Pesantren Kilat ini, SDN 13 Rambang Kuang berkomitmen untuk terus mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki fondasi iman yang kokoh dan jiwa sosial yang tinggi.
REPORT : JULIYAN
You cannot copy content of this page